bab iii visi dan misi - bappeda.probolinggokab.go.id fileyaitu memantapkan kelembagaan demokrasi...
TRANSCRIPT
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
BAB III
VISI & MISI DAERAH
3.1 Visi
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana
Kabupaten Probolinggo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan
dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan, cita, dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun
melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang
dianut oleh seluruh komponen stakeholders.
Visi pemerintah Kabupaten Probolinggo periode 2005 2025 dapat
dirumuskan sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO YANG BERDAYA
SAING”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Probolinggo, dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan
pembangunan Kabupaten Probolinggo secara terarah dan terpadu.
Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung didalamnya, yaitu:
1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang berdaya saing;
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
2. Kabupaten Probolinggo adalah satu kesatuan masyarakat hukum
dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem
Pemerintahan di wilayah Kabupaten Probolinggo;
3. Berdaya saing adalah kesiapan Pemerintah Daerah dalam
menghadapai tantangan-tantangan globalisasi dan mampu
memanfaatkan peluang yang ada.
Kemampuan berdaya saing tercermin pada:
a. Ketersediaan SDM yang berkualitas, berpikiran global, berdaya
saing, dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan
pembangunan Kabupaten Probolinggo;
b. Penguatan perkonomian domestik berbasis keunggulan
kompetitif di seluruh wilayah;
c. Pembangunan infrastruktur yang maju dan berwawasan
lingkungan ;
d. Reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
3.2 Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu
gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikannya.
Adapun misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode 2005
2025, adalah:
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Artinya membentuk manusia yang
berakhlak mulia, memelihara kerukunan internal dan antar umat
beragama, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai
luhur budaya dan memiliki kebanggaan daerah dalam
memantapkan landasan spiritual, moral dan etika, dalam
pembangunan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum,
yaitu memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh,
memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas
desentralisasi dan otonomi pada pemerintahan tingkat kecamatan
dan desa; kebebasan media dalam mengkomunikasikan
kepentingan masyarakat, meningkatkan budaya hukum dan
menegakkan hukum secara adil, tidak diskriminatif, dan memihak
pada rakyat kecil.
3. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif dan
inovatif. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar akses
pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan memperbaiki
kualitas penyelenggaraan pada berbagai tingkat pendidikan;
mengintegrasikan pendidikan formal dan informal; menciptakan
keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan
ketrampilan.
4. Mewujudkan Probolinggo ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah dan
Indah). Adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara
keberadaaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan sumberdaya alam
serta lingkungan hidup. Dengan menjaga fungsinya, daya
dukungnya, dan kenyamanan dalam kehidupan sekarang dan
masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk
pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi.
5. Mewujudkan daerah yang berdaya saing, artinya mengedepankan
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing; meningkatkan pengetahuan untuk menuju manusia
yang kreatif dan inovatif secara berkesinambungan; memperkuat
perekonomian berbasis keunggulan potensi lokal menuju
keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem
produksi dan distribusi dan pelayanan; membangun infrastruktur
yang baik dan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah.
3.3 Arah Pembangunan Daerah
3.3.1 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah
mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis berlandaskan
hukum, berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Sebagai
ukuran tercapainya tujuan pembangunan kabupaten Probolinggo dalam
20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok
sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
A. Terwujudnya masyarakat kabupaten Probolinggo yang berakhlak
mulia, beretika, berbudaya dan beradab, ditandai oleh hal-hal
berikut:
Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak
mulia, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah
Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan
masyarakat Kabupaten Probolinggo yang cukup beragam,
meskipun mayoritas keturunan suku Madura, beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran,
bergotong-royong, berjiwa patriotik dan tangguh, berusaha
berkembang dinamis, dan berorientasi Iptek;
Relatif beragamnya budaya masyarakat di Kabupaten
Probolinggo tetap menjunjung harkat dan martabat manusia
Indonesia.
B. Terwujudnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo yang
demokratis, berlandaskan hukum, dan berkeadilan yang
ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
Terwujudnya penegakan hak-hak asasi manusia yang berdasar
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Mewujudkan kelembagaan nilai-nilai demokrasi yang
menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi
dan kemitraan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
C. Terwujdunya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Kabupaten
Probolinggo, ditandai oleh hal-hal berikut:
Terwujudnya keamanan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang
menjaga keselamatan warga dari tindak kriminal;
Aparat keamanan daerah yang profesional bertindak mengayomi
masyarakat dalam bidang keamanan dan dibantu oleh partisipasi
masyarakat.
D. Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang ASRI, ditandai oleh
hal-hal berikut:
Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
(SDA) dan fungsi lingkungan hidup. Hal ini dicerminkan
membaiknya kondisi lingkungan hidup yang mampu mendukung
kualitas kehidupan ekonomi dan sosial;
Terpeliharanya cagar alam dan cagar budaya di Kabupaten
Probolinggo untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah,
serta modal pembangunan daerah.
E. Terwujudnya potensi lokal yang berdaya saing untuk mencapai
masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, ditunjukkan oleh
hal-hal berikut:
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan
ditunjukkan dari pendapatan per kapita di atas garis kemiskinan.
Dengan demikian harapan 20 tahun kedepan masyarakat
Kabupaten Probolinggo terjadi pengurangan ketimpangan
pendapatan antar individu;
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 7
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dengan
menurunnya angka buta aksara dan meningkatnya jenjang
sekolah yang ditempuh. Dengan demikian indeks pembangunan
manusia (IPM) pada kurun waktu 20 tahun mendatang meningkat;
Terbangunnya struktur perekonomian yang tangguh berdasarkan
keunggulan kompetitif di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hal ini
ditinjau dari potensi sumberdaya alam yang mendukung sektor
pertanian, industri, dan pariwisata;
Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien
sesuai kebutuhan seluruh masyarakat dan industri;
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang
dan menarik investor dalam upaya pengembangan potensi lokal,
berupa kemudahan perijinan, terjaminnya keamanan,
memadainya kebutuhan transportasi dan perhubungan, serta
tersedianya pasokan listrik dan air;
Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
dan bertanggung jawab, profesional serta amanah yang mampu
mendukung pembangunan daerah.
F. Terwujudnya Kabupaten Probolinggo sebagai daerah sebagian
pesisir dan sebagian dataran tinggi yang mampu menopang
kemandirian lokal yang berdaya saing, ditandai oleh hal-hal
berikut:
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 8
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Meningkatkan budidaya berbasis potensi lokal yang berasal dari
sumberdaya laut dan sumberdaya pertanian, perkebunan serta
kehutanan;
Membangun sistem pertanian terpadu yang didukung
sumberdaya manusia (SDM) yang mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek).
G. Terwujudnya peranan Kabupaten Probolinggo di tingkat regional
(Propinsi Jawa Timur) dan Nasional (Indonesia) bahkan
Internasional, ditandai oleh hal-hal berikut:
Memperkenalkan/mempromosikan potensi lokal daerah
Kabupaten Probolinggo di tingkat regional, nasional, dan
internasional terutama di industri pariwisata;
Meningkatkan daya tarik Kabupaten Probolinggo yang
mendorong investor untuk menanamkan modalnya.
3.3.2 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
Untuk mencapai tingkat kemajuan yang diinginkan, arah
pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang
sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 9
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
A. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Beretika,
Berbudaya dan Beradab.
Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral,
dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan
masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan menciptakan iklim
kondusif serta mengharapkan nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon
modernisasi secara positif dan produktif. Hal ini dapat tercapai melalui:
Pendidikan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan
peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam
pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja,
menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna
mencapai kemajuan dalam pembangunan;
Budaya inovatif berorientasi iptek yang mempunyai kecerdasan
emosional, spiritual dan sosial. Meningkatkan budaya membaca
dan menulis menjadikan masyarakat yang cerdas, kritis, dan
kreatif dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif
menuju budaya produktif.
B. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang Demokratis
Berlandaskan Hukum
Untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang demokratis dan
adil dilakukan melalui:
Pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh melalui
pembangunan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan
kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 10
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang
terkait dengan KKN;
Pembangunan hukum berupa penegakan dan perlindungan
hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang
berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia
industri, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk
meningkatkan daya saing;
Pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan
kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh
globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan
perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi
manusia (HAM) serta kesadaran hukum;
Memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses
pembangunan parsipatoris yang bersifat bottom-up bisa berjalan;
Menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang
akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yang
sejalan dengan makna gotong-royong.
C. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang Aman dan Damai
Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan
profesionalisme Polri beserta institusi terkait dengan masalah keamanan
dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan
terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 11
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan
masyarakat.
Penyempurnaan Peraturan perundang-undangan pertanahan
dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat serta peningkatan
upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui kewenangan
administrasi, peradilan, maupun alternatif dispute resolution.
Penyempurnaan kelembagaan pertanahan ini sesuai dengan semangat
otonomi daerah dan dalam rangka kerangka NKRI terutama yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM bidang pertanahan di
daerah. Hal ini akan memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat.
D. Mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo Merata
Antar Wilayah Kecamatan
Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Pelaksanaan
pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan
terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang.
Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronkan ke dalam rencana
tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
Rencana Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi
pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar
pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana
Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki, sehingga terdapatnya
perimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 12
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan
kompetensi SDM dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas
rencana tata ruang, efektifitas penerapan dan penegakan hukum dalam
perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
Peningkatan kerjasama antar kecamatan di wilayah Kabupaten
Probolinggo dalam rangka memanfaatkan keunggulan komperatif maupun
kompetitif setiap kecamatan.
E. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang ASRI (Aman,
Sejahtera, Ramah, Indah)
Sumber daya alam yang ASRI akan menjamin tersedianya sumber
daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang
terpelihara akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu
untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang ASRI, maka sumber
daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk
menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi
prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.
F. Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing
Kemampaun daerah untuk berdaya saing tinggi adalah sebagai
kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Untuk mencapai
hal tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut:
Membangun Sumberdaya Manusia yang Berkualitas
Pembangunan sumberdaya manusia adalah sangat penting karena
akan memajukan daerah supaya mampu memiliki daya saing di era
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 13
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
globalisasi. Peran pendidikan dan kesehatan akan menopang
peningkatan SDM. Oleh karena itu perlu meningkatkan anggaran
pendidikan dan kesehatan meliputi segala sarana dan
prasarananya.
Meningkatkan Potensi Lokal dengan Orientasi
Regional/Nasional dan Berdaya Saing Global
Mengelola potensi lokal melalui inovasi, penelitian, pengembangan
dan penerapan iptek. Untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Probolinggo dengan cara meningkatkan
kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat
sebagai upaya menanggulangi kemiskinan.
Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan
ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah
yang baik dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang
efisien, efektif, dan non-diskriminatif. Menjaga, mengembangkan,
dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta
melindungi konsumen. Mendorong pengembangan standarisasi
produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing. Merumuskan
strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan
pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing
usaha kecil menengah (UKM).
Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Probolinggo (Tongas
dan Paiton) diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya
saing, baik di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 14
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Dalam upaya memperkuat daya saing perekonomian sektor industri
perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal)
yang dapat menumbuhkembangkan industri yang sehat dan kuat
melalui:
- Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi
produk (pengembangan ke hilir);
- Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara
horizontal termasuk industri pendukung dan komplemen,
jaringan perusahaan multinasional serta penguatan hubungan
dengan kegiatan sektor primer dan jasa pendukung;
- Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas
meliputi sarana dan prasarana fisik, seperti transportasi,
komunikasi, energi, termasuk teknologi, prasarana pengukuran
standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas, serta sarana
dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri;
- Peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-
bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan
akses pendanaan bagi keluarga miskin di Kabupaten
Probolinggo. Semakin banyaknya lembaga keuangan akan
memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh
lapisan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 15
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
Dalam upaya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek), beberapa hal yang dilakukan
adalah:
- Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis
keunggulan dan daya saing, diupayakan peningkatan kerjasama
antar lembaga penelitian dan pengembangan (litbang)
departemen dengan perguruan tinggi dan dunia usaha;
- Untuk menerapkan inovasi dalam iptek, memberikan informasi
kepada masyarakat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
dengan cara mengembangkan hasil iptek tersebut ke dalam
usaha-usaha yang dilakukan masyarakat.
Sarana dan Prasarana yang Memadai
Sarana dan prasarana yang memadai adalah untuk menopang
pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui:
- Penyediaan sarana prasarana transportasi;
- Pembangunan prasarana sumber daya air melalui pendekatan
pengelolaan kebutuhan (demand management) yang ditujukan
untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan,
pengkonsumsian air dan pendekatan pengelolaan pasokan
(supply management) untuk meningkatkan keandalan pasokan
air;
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 16
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
- Pembangunan pos dan telematika untuk mendorong terciptanya
masyarakat Kabupaten Probolinggo berbasis informasi
(knowledge-based society);
- Pembangunan sarana dan prasarana energi dan
ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan
prasarana energi untuk meningkatkan akses pelayanan
konsumen terhadap energi.
Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi dilakukan untuk mendukung terselenggaranya
kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
melalui:
- Pembangunan aparatur negara untuk meningkatkan kualitas
dan profesionalisme aparatur negara agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di segala bidang dan untuk
mengeliminir praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Peningkatan pelayanan publik kepada stakeholder yang
berkaitan dengan efisiensi ekonomi yang berdaya saing.
G. Mewujudkan Daerah Pesisir dan Dataran Tinggi Kabupaten
Probolinggo yang Mampu Menopang Kemandirian Lokal yang
Berdaya Saing
Pembangunan daerah pesisir dan dataran tinggi pada masa yang
akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan
berdasarkan pengelolaan sumberdaya laut dan sumberdaya hutan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 17
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
berbasiskan ekosistem yang terkait aspek-aspek SDM dan kelembagaan,
politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan
dan teknologi.
H. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo Berperan Aktif di Tingkat
Regional dan Nasional
Untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo berperan aktif ditingkat
regional maupun Nasional, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan
dan mengembangkan keunggulan potensi lokal dengan melibatkan
seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
Pengembangan keunggulan potensi lokal agar tetap dapat
dipertahankan dan berdaya saing tinggi perlu dilakukan upaya penguatan
jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar penguasa daerah.
3.3.3 Tahapan dan Skala Prioritas
Untuk mencapai sasaran pokok sebagaiman dimaksud,
pembangunan jangka panjang, membutuhkan tahapan dan skala prioritas
yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka
menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan
urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan akan skala prioritas
dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun secara keseluruhan
berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Hal ini dilakukan
dalam mewujudkan sasaran pokok yang tertuang dalam misi
pembangunan jangka panjang, sehingga dapat ditetapkan prioritasnya
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 18
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
untuk masing-masing tahapan. Prioritas utama menggambarkan makna
strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan
skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :
A. RPJM Periode ke-1
Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap
sebelumnya, RPJM periode ke-1 diarahkan untuk:
Membangun masyarakat yang berkarakter cerdas, adil, dan
beradab, berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral,
dan berdasarkan falsafah Pancasila, yang dicirikan dengan watak
dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Membangun Kab. Probolinggo di segala bidang yang ditujukan
untuk menciptakan Kabupaten Probolinggo yang aman dan damai,
adil dan demokratis, dan meningkatnya tingkat kesejahteraan
masyarakat;
Meningkatkan SDM dan Iptek melalui peningkatan mutu pendidikan
dan kesehatan;
Meningkatkan ketahanan pangan;
Pengembangan investasi di berbagai unit usaha industri dan jasa
melalui upaya peningkatan permodalan serta profesionalitas
ketenagakerjaan;
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 19
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
kebijakan spasial semua sektor dalam mencegah dampak
kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana;
Meningkatkan pengawasan kinerja aparatur pemerintah menuju
good and clean governance.
B. RPJM Periode ke-2
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan
RPJM periode ke-1, RPJM periode ke-2 diarahkan untuk:
Memantapkan penataan kembali pembangunan di segala bidang,
melalui peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek);
Memantapkan upaya peningkatan ketahanan pangan,
pengembangan investasi serta ketenagakerjaan;
Meningkatkan daya saing perekonomian melalui penguatan
industri manufaktur yang sejalan dengan penguatan pembangunan
pertanian dan lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu untuk
lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha;
Pengembangan teknologi tepat guna untuk menunjang percepatan
pembangunan di segala bidang;
Peningkatan aksesibilitas menuju Kabupaten Probolinggo melalui
pengembangan pembangunan jalan arteri primer yang bebas
hambatan (tol);
Pengembangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah;
Memantapkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan, pengembangan kelembagaan dan peningkatan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 20
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
kapasitas kebijakan spasial semua sektor dalam mencegah
dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak
bencana;
Memantapkan peningkatan pengawasan kinerja aparatur
pemerintah menuju good and clean governance.
C. RPJM Periode ke-3
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan
RPJM periode ke-2, RPJM periode ke-3 diarahkan untuk:
Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang, menekankan pencapaian saya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas
serta kemampuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang
terus meningkat;
Memantapkan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah untuk
mendukung kelancaran kegiatan perekonomian;
Lebih memantapkan upaya pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan
peningkatan kapasitas kebijakan spasial semua sektor dalam
mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan
dampak bencana;
Lebih memantapkan peningkatan pengawasan kinerja aparatur
pemerintah menuju good and clean governance.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo III - 21
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
D. RPJM Periode ke-4
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan
RPJM periode ke-3, RPJM periode ke-4 diarahkan untuk:
Terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
terbangunnya struktur perkonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah kecamatan yang
didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
Terwujudnya aksesibilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan di
segala bidang;
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, yang
berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral (good
and clean governance);
Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat
ekonomi yang maju dan terwujudnya kemandirian usaha daerah
dalam konstelasi nasional maupun global.