bab iii upaya rekonsiliasi dan...
TRANSCRIPT
35
BAB III
UPAYA REKONSILIASI DAN KENDALANYA
Dalam Bab yang ketiga ini, Penulis akan berusaha menjawab tujuan penelitian
yang sudah paparkan pada bagian pendahuluan, yakni upaya rekonsiliasi dan
kendalaya. Tapi sebelumnya Penulis akan memaparkan awal dari koflik UKIT.
A. Awal Konflik Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Karena tuntutan untuk mengadakan pemilihan Rektor baru sudah mendesak,
maka pada tanggal 22 Maret 2005 Rektor mengeluarkan SK Panitia Pelaksanaan
Pemilihan Calon Rektor dan Caklon para Pembantu Rektor. Pelaksanaan pemilihan
Rektor baru bisa dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 dengan dikeluarkannya SK
Panitia Penjaringan Calon Rektor dan Calon Pembantu Rektor UKIT1.
Sebelum Panitia melaksanakan tugasnya berkembang topik mengenai
pelaksanaan teknis pemilihan Rektor yang pada perkembangan selanjutnya menjadi
salah satu isu yang mempertajam konflik. Hal ini dimulai dengan adannya Hasil
Keputusan Rapat Senat UKIT pada Selasa, 26 April 2005 khususnya pada poin No. 3
yang berbunyi: “Senat mengusulkan 3 nama calon Rektor kepada BP YPTK , dan
merekomendasikan suara terbanyak yang dipilih sebagai Rektor. Berkenaan dengan
permaslaahan ini, Panitia melakukan konsultasi dengan Ketua dan Sekertaris BP
YPTK GMIM dan Rektor serta Pembantu Rektor I. Konsultasi ini menghasilkan
keputusan bahwa poin tersbeut tidak dapat diterapkan dengan pertimbangan sejalan
1 Ibid.
36
dengan statuta UKIT, SK BP YPTK2 GMIM, dab PP Nomor 60 tahun 1999. Dengan
demikian hasil rapat senat tidak dapat menganulir peraturan-peraturan tersebut.
Pada bulan Mei proses pemilihan dimulai dengan penjaringan bakal calon
oleh Fakultas-Fakultas. Penjaringan bakal-bakal Calon ini dilanjutkan dengan
pemilihan Calon Rektor oleh Senat UKIT pada tanggal 19 Juli 20053. Proses
pemilihan Calon Rektor menghasilkan tiga orang Calon, yakni Pdt. Dr. R. A. D.
Siwu, MA., Ph. D., Dr. A. F. Parengkuan, dan Ir. P. H. Wongkar, MSi. Hasil pada
pemilihan waktu itu adalah sebagai berikut4:
1. Ir. P. H. Wongkar, M. Si 16 suara
2. Pdt. Dr. R. A. D. Siwu, 10 suara
3. Pdt. Dr. A. F. Parengkuan, M. Th 1 suara
Menurut Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (BPS GMIM)5,
dalam rapat ini Senat UKIT masih merekomendasikan bahwa calon yang memiliki
suara terbanyak untuk menjadi Rektor6, tapi pemilihan tetap tidak dilakukan dengan
voting karena pada tanggal 16 Agustus 2005 dilaksanakan Fit and Proper Test bagi
calon-calon Rektor tersebut.
Sedangkan menurut Pdt. K. A. Kapahang-Kaunang sebagai mantan Ketua
Panitia Penjaringan dan Pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor UKIT 2005,
2 BP YPTK adalah singkatan dari Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen.
3 Senat UKIT, “Informasi Tentang Gangguan Terhadap Penyelenggaraan Universitas Kristen
Indonesia Tomohon (UKIT), Inspirator. No. 12 Tahun III, Desember 2007-Februari 2008, 6 4 Hasil penjaringan calon rektor dan calon pembantu rektor Universitas Kristen Indonesia
Tomohon 5 Pada Periode ini mantan Rektor UKIT Pdt. Dr. A. O. Supit telah terpilih menjadi Ketua BPS
GMIM 6 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Informasi Sekitar Universitas Kristen
indonesia Tomohon, Tomohon: 12 April 2006
37
pemilihan dengan suara di atas sebenarnya merupakan penjaringan Calon melalui
pemberian suara, dan yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Rektor adalah
BP YPTK.7 Hal ini sangat penting bahwa ketika pasca pemilihan Rektor UKIT
berkembang isu di kalangan civitas UKIT dan warga GMIM bahwa Rektor yang sah
adalah Rektor yang terpilih dengan suara terbanyak.
Pada bulan Agustus tepatnya pada tanggal 16 tahun 2005 bertempat di Hotel
Formosa dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap
para calon Rektor oleh BP YPTK. Setelah melaksankan uji kelayakan dan kepatutan,
ditetapkanlah Siwu sebagai Rektor UKIT yang baru8. Perlu diketahui bahwa ketika
dalam pencalonan sebagai Rektor UKIT Siwu masih menjabat sebagai dosen di
Universitas Negeri Manado (UNIMA). Menurut BPS GMIM, dalam tulisan tentang
informasi UKIT, pertemuan tersebut juga ditetapkan keputusan bahwa: pertama,
kepada Siwu dimintakan untuk mengurus izin dari Instansi UNIMA sebagai Pegawai
Negri Sipil selama 7 hari kerja. Kedua, Apabila izin Instansi sebagai PNS belum
selesai selama 7 hari kerja tersebut, maka BP YPTK akan melantik P. H. Wongkar ,
sebagai Rektor terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Lebih lanjut dikatakan
bahwa kesepakatan ini dilakukan oleh BP YPTK dengan kedua calon Rektor Siwu
dan Wongkar.9
Untuk mengurus masalah ini, BP YPTK mengirim surat kepada Rektor
UNIMA dengan nomor 005/YPTK/C/VII/2005, tanggal 18 Agustus untuk dapat
7 Pdt. Agustin Kapahang Kaunang, Demokrasi UKIT?, Tomohon, Minggu Sengsara Tiga, 20
Maret 2006 8 Senat UKIT, Informasi Tentang Gangguan Terhadap “Penyelenggaraan Universitas Kristen
Indonesia Tomohon”, Ibid., 6 9 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid.
38
mengizinkan Siwu menjadi Rektor PTS UKIT (Perguruan Tinggi Swasta Universitas
Kristen Indonesia Tomohon). Menaggapi surat yang dikeluarkan oleh BP YPTK,
maka pihak UNIMA mengeluarkan surat mengeluarkan surat No.
40441/J32/KP/2005, pada tanggal 22 Agustus 2005. Melalui Rapat Badan
Musyawarah Pimpinan UNIMA, menegaskan bahwa permohonan izin tersebut tidak
dapat diterima, dengan mengacu pada surat Rektor No. 3510/J32/HK/2005, tanggal
18 Juli 2005, tentang larangan menjadi Dosen Luar Biasa dan Pimpinan PTS.10
Berdasarkan surat yang dikeluarkan UNIMA tersebut, maka pihak Wongkar,
mengirim surat kepada BP YPTK untuk menuntut komitmen dan konsistensi dari BP
YPTK untuk melantiknya, dengan mengacu kepada hasil pertemuan BP YPTK pada
tanggal 16 Agustus 2005 di Hotel Formosa. Namun menurut BPS GMIM, BP YPTK
tidak memenuhi hal tersebut, BP YPTK malah mengurus pensiun dini dari Siwu11
agar Siwutidak terikat lagi sebagai dosen UNIMA
. Selain alasan tersebut, alasan lain yang menyebabkan pihak BPS keberatan
terhadap Calon Rektor Siwu adalah karena Siwu tidak memenuhi kriteria sebagai
Rektor. Ketika menjalani pemilihan Rektor Siwu memiliki panggkat IIIc dan tidak
memiliki jabatan akademik, karena Beliau masih berada dalam status Dosen
UNIMA12
, sedangkan menurut Satuta UKIT tahun 2001 dalam pasal 43, syarat untuk
menjadi Rektor adalah Berpangkat akademik minimal Lektor (IIId) dan menjadi
dosen tetap pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Menurut BPS seharusnya
Siwu tidak lolos dalam penjaringan Calon Rektor. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan
10
Ibid. 11
Ibid. 12
Ibid.
39
bahwa ketika menjadi Calon Rektor UKIT Siwu tidak memenuhi persyaratan untuk
menjadi Rektor. Tapi keberatan ini kontradiktif dengan tindakan yang dilakukan oleh
Ketua BPS yang A. O. Supit yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Senat
UKIT dengan mengajukan Siwu sebagai Calon Rektor dalam surat no. 367/91005.
SU/VII/2005.
Terdapat versi yang berbeda mengenai cerita ini. Menurut versi yang kedua,
hasil percakapan antara BPS GMIM dengan BP YPTK ia baik Siwu maupun
Wongkar diberikan kesempatan masing-masing sampai akhir bulan November. Untuk
Siwu diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin pensiun dari Pegawai Negeri.
Sedangkan Wongkar diberikan kesempatan untuk mendapatkan jabatan
fungsionalnya dari Kopertis/Dikti. Siapa yang lebih dahulu mencapai targetnya, maka
ia akan diangkat menjadi Rektor. Bila sampai akhir November keduanya gagal, maka
BPS GMIM dan BP YPTK akan mengadakan lagi percakapan. Ternyata pada tanggal
10 November 2005 Siwu mendapatkan pensiun dari pemerintah.
Menghadapi kenyataan bahwa Siwu tetap akan dilantik sebagai rektor, maka
BPS GMIM mengambil tindakan. Pengambilan tindakan ini didasari alasan BPS
GMIM sebagai pemilik dan pendiri UKIT. Pada tanggal 28 Oktober 2005 BPS
mengadakan pertemuan dengan BP YPTK yang diatasnamakan oleh Pnt. Drs. M. E.
Ering dan Prof. Dr. Ventje Rantung (pada saat itu yang menjadi Ketua BP YPTK
adalah Ir. R. O. Roring, M. Si., dan yang menjadi sekertaris adalah Pdt. H. W. B.
Sumakul, Th. M., Ph. D.) Dalam pertemuan ini BPS menganjurkan untuk segera
melantik rektor berdasarkan hasil pemilihan Senat UKIT dengan perolehan suara
terbanyak, kecuali bersangkutan bermasalah. Dalam pertemuan konsultasi dengan
40
Ketua BP YPTK menyangkut penetapan Rektor, penetapan Rektor ini diminta untuk
dianggap tidak pernah ada13
.
Jadi terdapat pihak yang mendukung Wongkar untuk menjadi rektor dan
pihak yang mendukung Siwu untuk menjadi Rektor. Kelompok-kelompok dalam
tubuh UKIT ini sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum konflik pemilihan Rektor
ini. Para dosen sbelumnya sudah terbagi-bagi dalam kubu-kubu tertentu, dimana tiap
kubu saling berpihak dengan kubu tertentu dan bertentangan dengan kubu lainnya.14
Lebih lanjut, untuk menindaklanjuti keputusan yang diambil, BPS
mengeluarkan surat arahan kepada BP YPTK dengan nomor K. 1578/Yay.1.1/11-
2005, bertanggal pada 1 Novermber 2005 yang berisi agar BP YPTK mengangkat
Rektor berdasarkan hasil suara terbanyak Senat UKIT dan dilaksanakan paling
lambat pada minggu ke-3 dibulan November. Akan tetapi menurut BPS, surat
tersebut tidak dindahkan oleh BP YPTK dengan dilantiknya Siwu menjadi rektor
UKIT. Pada tanggal 12 November BP YPTK melantik Pdt. Siwu sebagai rektor
periode 2005-2009 dalam acara Sidang Senat UKIT Terbuka bertempat di aula
kampus UKIT. Akan tetapi dalam tulisan yang dikeluarkan oleh BPS GMIM
disebutkan bahwa proses pelantikan ini tidak disertai dengan serah terima jabatan,
karena Rektor dan para Pembantu Rektor sebelumnya tidak diundang.15
Menanggapi pelantikan Rektor UKIT tersebut, maka BPS GMIM
mengeluarkan surat kepada Yayasan YPTK dengan nomor K. 1774/Yay.5.2/12-
2005, yang berisi agar BP YPTK tidak memberlakukan SK pengangkatan Rektor
13
Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid 14
Wawancara dengan Drs. Welky Karauwan, MSi. tanggal 26 Februari 2013 15
Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid
41
karena menurut BPS dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat
yang dikeluarkan oleh BPS GMIM dilanjutkan dengan keputusan pemberhentian
pengurus BP YPTK dan lima Yayasan GMIM lainnya pada tanggal 19 Desember
2005 dengan nomor surat 70, 71, 72, 73, 74 tahun 2005.
Beberapa bulan berikutnya, yakni Februari 2006 pada tanggal 2, BPS GMIM
keputusan untuk membubarkan semua Yayasan GMIM dan meleburkannya dalam
satu Yayasan, Yayasan Domini Albertus Zakharias Runturambi Wenas (disingkat
Yayasan Wenas). Alasan pendirian Yayasan ini tercantum dalam Keputusan Rapat
Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke-19 Tahun 2006, sebagai bentuk
penyesuaian terhadap UU no. 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 tahun 2004, selain itu
merupakan tindakan penyelamatan terhadap aset-aset milik GMIM yang dikelola oleh
Yayasan-Yayasan GMIM karena adanya keragamanan pengaturan dan kepemilikasn
asset GMIM berdasarkan Akta Notaris setiap Yayasan milik GMIM16
. Keputusan
BPS GMIM untuk membubarkan BP YPTK ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat
Penetapan oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor: 06/Pdt. P/ 2006/ PN.
TDO.
Tindakan pembubaran Yayasan ini mendapat kecaman keras dari pihak
YPTK. Yayasan GMIM merupakan milik semua warga GMIM dan merupakan
lembaga yang berbadan hukum. Dengan demikin menurut pihak YPTK, Yayasan-
Yayasan ini tidak begitu saja dapat dibubarkan oleh 21 orang anggota BPS tetapi
16
Keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke-19 Tahun 2006 di Jemaat
Imanuel Kumelembuay tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2006
42
harus melalui Sidang Sinode sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi
GMIM.17
BPS merasa bahwa landasan cukup kuat, pada tanggal 22 Februari BPS
menyerahkan alih kelola UKIT kepada Yayasan Wenas. Tindakan ini kembali
mendapat reaksi keras dari pihak YPTK karena pada waktu itu Yayasan Wenas
belum memiliki Akta Pendirian yang disahkan oleh Mentri Hukum dan HAM RI
karena pada waktu itu masih dalam pengurusan, serta bukti pengumuman dalam
Tambahan Berita Negara RI, sehingga Yayasan Wenas tidak memiliki hak untuk
menjadi penyenggara UKIT 18
. Akhirnya pada tanggal 20 Maret 2006 Pengurus
Yayasan Wenas melantik Ir. P. H. Wongkar, M. Si., (Ir Wongkar) sebagai Rektor
dengan dukungan BPS GMIM di gedung Gereja Sion Tomohon. Pemilihan Ir. P. H.
Wongkar, MSi., didasarkan pada hasil pemilihan yang dilakukan berdasarkan hasil
penjaringan BP YPTK dan kesepakatan yang dilakukan dengan BP YPTK19
.
Pelantikan ini didahului dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan
Wenas dengan Nomor 20/YW/III-2006 yang berisi tiga hal, yaitu: pertama, tentang
pemberhentian Rektor Pdt. Dr. A. O. Supit. Kedua, membatalkan surat keputusan
yang dikeluarkan oleh BP YPTK No. 443/SK-E/YPTK/XI/2005 tentang
pengangkatan Pdt. Dr. R. A. D. Siwu, MA. PhD., sebagai Rektor UKIT. Ketiga,
Mengangkat Ir. P. H. Wongkar, M. Si., sebagai Rektor UKIT.
17
Senat UKIT, “Informasi Tentang Gangguan Terhadap Penyelenggaraan Universitas
Kristen Indonesia Tomohon”, Ibid., 12 18
Ibid. 19
Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid, 8
43
Dengan dikeluarkannya kebijakan ini membuat UKIT berada dalam dualism.
Pihak YPTK UKIT masih belum mengakui Yayasan Wenas sebagai pengelola UKIT
sehingga menolak Wongkar sebagai Rektor UKIT. Jadi, UKIT berjalan dengan dua
yayasan berbeda dan dua Rektor berbeda
B. Usaha Rekonsilisi Universitas Kristen Indonesia Tomohon
1. Usaha Rekonsiliasi oleh Pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi
Dalam rangka menengahi permasalahan UKIT yang tambah kalut, atas
prakarsa Kordinator Kopertis IX Sulawesi. Pada tanggal 16 Februari 2007 bertempat
di kantor Kopertis Wilayah IX di Makasar diadakan pertemuan antara BPS GMIM,
serta penguruh Yayasan Wenas dengan pihak Rektorat UKIT YPTK. Rapat ini
menghasilkan beberapa poin keputusan, yaitu20
:
1. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah bersama-sama dengan
pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi.
2. Pihak Kopertis akan membentuk Tim Independen yang terdiri atas kedua
belah pihak dan Kopertis yang berjumlah 7 orang yang terdiri atas 3 orang
Kopertis dan 2 orang dari masing-masing pihak.
3. Tim Independen akan melakukan proses pemilihan Rektor UKIT.
4. Semua pihak akan mentaati segala keputusan yasng dihasilkan.
Dalam kesepakatan juga diatur bahwa Tim Independen ini akan dibentuk
paling lambat pada tanggal 19 Maret 2007.
20
Kesepakatan Proses Pembaharuan di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia Tomohon,
Makasar 16 Februari 2007
44
Dibulan yang sama Ir. Noldy Pangkerego21
mengeluarkan pengumuman
melalui media massa yang ditujukan kepada Mahasiswa dan Calon Wisudawan untuk
mendaftar dipihak mereka. Tetapi, pada waktu itu Mahasiswa masih belum
menanggapi pengumuman tersebut. Pada tanggal 21 Februari pihak YPTK UKIT
merayakan pelaksanaan Dies natalis UKIT ke 42 dan melaksanakan wisuda dengan
jumlah 347 lulusan22
.
Menanggapi Dies Natalis tersebut, pihak Yayasan Wenas mengeluarkan
pengumuman yang ditujukan kepada warga GMIM, masyarakat, Pemerintah dan
Instansi-Instansi di seluruh Minahasa. Pengumuman ini menyatakan bahwa Dies
Natalis dan Wisuda yang dilaksanakan oleh UKIT YPTK merupakan tindakan illegal
dan melawan hukum. Lebih lanjut sebutkan dalam pengumuman tersebut bahwa:
1. Pdt. Dr. R. A. D. Siwu telah melawan keputusan RBPSL GMIM di
Kumelembuai, pada tanggal 10 Desember 2006 yang menugaskan
Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas untuk melakukan pembaharuan UKIT
dengan mengangkat Ir. Noldy Pengkerego.
2. Bahwa YPTK GMIM yang dipakai oleh Pdt. Dr. R. A. D. Siwu sudah
tidak sah karena dibubarkan berdasarkan penetapan PN Tondano tanggal
12 April 2006 No. 6/Pdt.P/PN.Tdo.
3. BPS GMIM telah membentuk Yayasan Ds. AZR Wenas yang sudah
mendapat kekuatan hukum berdasarkan Akta Notaris dan Surat Keputusan
21
Ir Noldy Pangkerego adalah rektor UKIT Yayasan Ds. A. Z. R. Wenas. Pangkerego dipilih
pada awal tahun 2007 yang dipilih oleh BPS GMIM. Pemilihan ini merupakan tindak lanjut dari
keputusan RBPSL ke 19 Tahun 2006 di Kumelembuay yang memutuskan untuk melakukan
pembaharian di tubuh UKIT. 22
Ibid.
45
Menteri Hukum dan HAM no.C-1252.HT.01.02/06. Dengan demikian
berhak menyelenggarakan Dies Natalis/ Wisuda UKIT adalah Rektor
defenitif hasil pemilihan yang akan dipantau langsung oleh KOPERTIS.
4. Bahwa Pdt. Dr. R. A. D. Siwu telah melawan instruksi Kopertis Sulawesi
Makasar pada tanggal 16 Februari yang melarang penyelenggaraan Dies
Natalis yang dirangkaikan dengan acara wisuda sebelum Rektor UKIT
yang defenitif ditetapkan. Instruksi Kopertis disampaikan di hadapan
langsung unsur BPS GMIM, Yayasan Wenas, dan Pdt. R. A. D. Siwu, cs.
5. Bahwa dengan demikian Pdt. R. A. D. Siwu telah melakukan
pembohongan publik karena telah melakukan perlawanan terhadap
keputusan-keputusan resmi institusi Gereja.
Setalah mengeluarkan pengumuman tersebut, pihak Yayasan Wenas
mengirimkan surat kepada pihak Kopertis Wilayah IX soal dilaksanakannya wisuda
oleh pihak Siwu, dan melaporkannya sebagai pelanggaran kesepakatan yang telah
tercapai pada tanggal 16 Februari di Makasar. Hal ini juga dimuat dalam Harian
Komentar oleh kuasa hukum Yayasan Wenas.23
Pada tanggal 5 Maret Kerukunan Pendeta Emiritus GMIM melayangkan surat
kepada BPS GMIM, YPTK UKIT, Yayasan Wenas berkaitan dengan permasalahan
UKIT. Dalam surat ini dikemukakan dalam beberapa poin, yaitu:
23
Denny R. Palilingan, “UU Yayasan Berdampak „Masalah UKIT „?(4)”, Harian Komentar.
23 Februari 2007. http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/feb_23/opini01.html. Diunduh
pada tanggal 15 April 2013, pukul 10.20 WIB.
46
1. Tidak mengorbankan mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar hingga
selesai wisuda, dan dalam melamar kerja tanpa ada hambatan baik dalam
lingkungan GMIM mapun di luarnya termasuk melamar pegawai negeri.
2. Menjaga hubungan dengan pemerintah sambil memperhatikan peraturan
pemerintah dan ketentuan perguruan tinggi melalui Kopertis.
3. Menahan diri menginformasikan berbagai hal-hal yang sifatnya negatif
kepada media masa, sebab hal-hal seperti itu mengakibatkan nama GMIM
menjadi tercoreng.
4. Persoalan penting harus dibahas dalam Sidang Sinode dan bukan dalam
Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL).
Tetapi pada tanggal 9 Maret 2007, pengurus Yayasan Wenas berusaha
mengambil alih bangunan kampus UKIT dengan membawa ratusan orang luar
kampus, tapi gagal lagi karena dihadang oleh Mahasiswa, Dosen, Pegawai, dan
dikawal oleh Aparat Kepolisisan.24
Usaha untuk mengambil alih kampus UKIT kembali dilaksanakan pada
tanggal 14 Maret 2007 dengan meminta bantuan Brigade Manguni, yakni salah satu
organisasi adat yang ada di Minahasa. Pihak Yayasan Wenas sebelumnya pada
tanggal 12 Februari telah mengirimkan surat permohonan untuk pengamanan dalam
mengambil alih asset GMIM, dalam hal ini Kampus UKIT. Namun setelah pimpinan
Brigade Manguni berdialog dengan pihak Rektorat YPTK UKIT dan menyaksikan
langsung suasana kampus, maka mereka mengaku telah dijebak25
.
24
Ibid., 8 25
Ibid., 9
47
Selama rentan waktu terjadinya usaha untuk mengambil alih kampus UKIT,
kondisi menjadi cukup tegang, khususnya antara pihak YPTK dan pihak Yayasan
Wenas. Para mahasiswa berjaga-jaga disekitar kampus UKIT untuk mengantisipasi
keadatangan dari pihak Yayasan Wenas. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak
Wenas bukannya tidak membuahkan hasil. Pihak Yayasan wenas berhasil mengambil
alih beberapa gedung Fakultas lainnya, yaitu Fakultas MIPA, Fakultas Hukum,
Fakultas Psikologi, Fakultas FKIP.
Pada hari yang sama dengan datangnya Brigade Manguni, pukul 20.50
WITA, kedua belah pihak, yakni UKIT YPTK dan UKIT Yayasan Wenas
mengadakan pertemuan di Mapolsek Tomohon, dan dipimpin oleh Kapolres
Tomohon AKBP Drs. Didi Hardi Sopandi. Dalam pertemuan ini juga dihadiri
perwakilan Mahasiswa melalui DEM UKIT. Pertemuan ini menghasilkan beberapa
poin keputusan sebagai berikut:
1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengunci kantor-kantor Fakultas dan
Rektorat se-UKIT dan menyerahkan kunci kepada pihak kepolisisan untuk
pengamanan aset dan tidak boleh dimasuki oleh kedua belah pihak sampai
terbentuknya Tim Independen.
2. Kedua belah pihak bersedia melaksanakan rapat dengan MUSPIDA Kota
Tomohon dan pihak Kopertis bertempat di kantor Pemkot Tomohon yang
akan dilaksanakan pada Kamis 15 Maret 2007 untuk menindak lanjuti
kesepakatan bersama pada saat pertemuan dengan pihak Kopertis wilayah
IX pada tanggal 16 Februari 2007.
48
3. Penanggalan atribut jabatan dari kedua belah pihak selama kesepakatan
belum tercapai dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan proses
perkuliahan seperti biasa.
4. Kedua belah pihak akan menarik kekuatan kelompok masing-masing yang
ada di UKIT dan menyerahkan pelaksanaan pengamanan kepada POLRI
setelah kesepakatan dibuat.
Dalam situasi yang semakin kalut ini, diadakan pertemuan antara pihak YPTK
dengan BPS GMIM. Sebagai tanggapan terhadap surat yang dikeluarkan oleh
Fakultas Teologi YPTK UKIT pada tanggal 5 Februari. Walau pun tidak semua pihak
yang diusulkan datang tapi setidaknya ada keinginan dari pihak yang berselisih untuk
saling bertemu. Pertemuan ini didahului dengan pertemuan tertutup antara BPS dan
para dosen UKIT pada tanggal 15 Maret.26
Pada hari yang sama juga dilaksanakan pertemuan antara pihak UKIT versi
Yayasan Wenas, UKIT versi YPTK yang dipimpin oleh Walikota Tomohon, yang
pada waktu itu dijabat oleh Jeferson Rumayar, serta dihadiri oleh unsure Musyawarah
Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Dalam pertemuan ini menghasilkan keputusan-
keputusan berikut:
1. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama
yang telah dicapai pada saat pertemuan di Kopertis Wilayah IX Sulawesi
di Makasaar pada tanggal 16 Februari.
2. Pemerintah Kota Tomohon besama MUSPIDA sepakat untuk mendukung
kesepakatan kedua belah pihak dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi di
26
Augustien Kapahang-Kaunang, “UKIT dan GMIM”, Ibid., 18
49
Makasar untuk membentuk Tim Independen yang akan difasilitasi oleh
Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar.
3. Kedua belah pihak dapat menyiapkan nama-nama untuk duduk dalam Tim
Independen yang akan dibentuk oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi di
Makasar sesuai dengan kesepakatan bersama di Makasar yang nantinya
akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2007, yang akan
difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tomohon.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan
bersama baru Rabu tanggal 14 Maret 2007, pukul 20.50 yang bertempat di
Mapolsek Tomohon Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Tomohon.
5. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan penjelasan masing-masing
pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di Kampus UKIT.
Keputusan dari pertemuan tersebut langsung ditindaklanjuti pada hari itu juga.
Keduabelah pihak langsung menyerahkan kunci kampus UKIT kepada pihak
Kepolisian dan menetapkan nama yang akan menjadi anggota Tim Independen.
Walaupun sempat terjadi sedikit kericuhan antara Mahasiswa Fakultas Teologi UKIT
YPTK dengan pihak Kepolisian, tapi pada akhirnya keadaan bisa ditenangkan dan
penyerahan kunci bisa bejalan dengan lancar kembali.
Pertemuan kemudian dilanjutkan keesokan harinya. pada tanggal 16. Dalam
rapat ini diusulkan agar diadakan rapat para ahli kuasa hukum YPTK dan Yayasan
Wenas untuk mempelajari bersama semua dokumen yang berkaitan dengan
50
permasalahan UKIT, tapi hal ini tidak terealisasikan.27
Pada malam harinya rapat
kembali dilaksanakan antara Pihak MUSPIDA dan Tim Independen unsur Kopertis,
di Makassar. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin keputusan, yaitu:
1. Kunci Rektorat dan Fakultas-Fakultas se-UKIT yang ada pada Kapolres
akan diserahkan kepada Tim Independen unsur Kopertis pada pukkul
21.00.
2. Tim Independen Unsur Kopertis menyerahkan kunci-kunci tersebut
kepada pihak MUSPIDA.
3. Tim Independen mengamanatkan kepada MUSPIDA untuk
mengembalikan kunci-kunci tersebut kepada pihak yang memberikan
kunci tersebut kepada Kapolresta pada tanggal 15 Maret 2007, dengan
syarat:
3.1. Proses penyelenggaraan akademik dan administrasi umum dan
kemahasiswaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3.2. Masing-masing pihak penerima kunci membuat pernyataan untuk
menjamin kelancaran proses akademik.
3.3. Masing-masing pihak tidak saling mengganggu serta tidak akan
melibatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses
penyelenggaraan akademik dan administrasi umum dan
kemahasiswaan.
4. Semua pihak yang terlibat dalam poin 3.1, 3.2, 3.3 sebagaimana tersebut
di atas harus menahan diri dari berbagai tindakan-tindakan yang
27
Augustien Kapahang-Kaunang, “UKIT dan GMIM”, Ibid., 18
51
merugikan institusi dan yang akan menghambat kerja Tim, sambil
menunggu upaya penyelesaian dari Tim Independen.
Dua hari kemudian, tanggal 18 Maret 2007, kunci dikembalikan kepada pihak
yang sebelumnya menyerahkan kunci. Perjanjian kesepakatan yang dibuat pun
berdasarkan 3 poin yang sudah ditentukan dalam rapat antara MUSPIDA dan Tim
Independen Unsur Kopertis di atas.
Dalam suasana dimana Tim Independen sedang melaksanakan pekerjaannya,
BPS GMIM mengambil langkah yang bisa dikatakan sangat tegas. BPS
mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang penarikan 20 orang Dosen Fakultas
Teologi yang adalah pegawai gereja dan menugaskan mereka di kantor Sinode. Para
Dosen yang mendapat SK tersebut menolak untuk menjalankan SK tersebut dengan
alasan antara lain tidak mungkin meninggalkan mahasiswa yang sedang kuliah pada
semester genap yang sedang berjalan.28
Pada tanggal 23 Maret 2007 Tim Independen berhasil mencapai kesepakatan
mengenai permasalahan UKIT. Kesepakatan tersebut disimpulkan ke dalam beberapa
poin sebagai berikut:
1. Terdapat 2 alternatif terhadap penyelesaisan UKIT, yaitu:
a. Kompilasi (penggabungan) dualisme kepemimpinan Universitas
Kristen Indoesia Tomohon.
b. Pemilihan Rektor baru.
2. Masing-masing alternatif di atas (a dan b) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan ketentuan
28
Ibid., 9
52
sebagaimana surat penugasan Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi
No. 1088/009/KP/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Tim Independen
Penyelesasian Konflik Internal UKIT.
3. Menugaskan 2 (dua) orang anggota tim dari masing-masing pihak
menghadiri pertemuan tim di Makassar pada tanggal 30 Maret 2007.
4. Kedua anggota tim independen dari masing-masing pihak membawa
usulan nama-nama (lengkap dengan biodata) sesuai alternatif pertama dan
alternatif kedua sebagai bahan pertimbangan Tim Independen dalam
menetapkan posisi mereka sebagai unsur pimpinan UKIT atau Panitia
pemilihan Rektor.
5. Menugaskan kepada empat orang tim penerima mandat dari kedua pihak
untuk:
a. Melakukan konsultasi dengan pihak pemberi mandat masing-masing
untuk menentukan salah satu alternatif di atas (1.a dan 1.b).
b. Melakukan langkah-langkah pengaktifan ruang kelas dan perkantoran
dengan melakukan koordinasi dengan MUSPIDA.
c. Kedua belah pihak menjaga ketertiban kampus dan menggunakan
potensi kampus UKIT secara optimal tanpa melibatkan pihak-pihak
yang tidak berkepentingan.
d. Penyenggaraan proses administrasi akademik kemahasiswaan dan
administrasi harus tetap berjalan sebagaimana biasa.
6. Berita acara ini disampaikan kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah
IX Sulawesi sebagai laporan, dan kepada MUSPIDA Kota Tomohon,
53
Badan Pekerja Sinode Yayasan AZR Wenas dan Pimpinan UKI Tomohon
Produk YPTK untuk seperlunya.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, maka Tim Independen melaksanakan
pertemuan 30 Maret di Makassar. Dalam rapat tersebut menghasilkan poin-poin
sebagai berikut:
1. Terdapat dua opsi:
a. Kompilasi dualisme kepemimpinan UKIT
b. Pemilihan Rektor Baru UKIT.
2. Sepakat menyerahkan kedua opsi tersebut kepada Koordinator Kopertis
Wilayah IX untuk menetapkan salah satu dari dua opsi tersebut pada poin
1 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Disepakati kedua belah pihak (Yayasan Wenas dan YPTK UKIT)
menyerahkan daftar nama sesuai dengan opsi yang dipilih oleh masing-
masing pihak sesuai dengan kesepakatan Tomohon.
4. Dalam opsi yang ditetapkan oleh Koordinator tidak sesuai dengan salah
satu pihak, maka Koordinator segera meminta nama-nama untuk
disesuaikan dengan opsi yang ditetapkan oleh Koordinator.
5. Dalam hal dibutuhkan oleh pihak Koordinator, maka Tim Independen
bersedia menindaklanjuti sesuai dengan petunjuk Koordinator.
6. Tim sepakat bahwa kesepakatan-kesepakatan sebelumnya (kecuali yang
diatur dalam kesepakatan ini) yang berkaitan dengan kemelut UKIT tetap
dipatuhi oleh semua pihak.
54
Untuk memenuhi persyaratan di atas, maka kedua belah pihak pun membawa
masing-masing nama Calon yang akan diusulkan untuk menjadi Rektor UKIT. Pihak
Yayasan Wenas mengusulkan nama Pangkerego sedangkan pihak YPTK
mengusulkan Siwu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kopertis sebagai koordinator mengusulkan
untuk dilakukan kompilasi saja, karena calon yang diusulkan oleh pihak Yayasan
Wenas belum memenuhi persyaratan dalam hal kepangkatan, tetapi pihak Yayasan
Wenas bersikukuh untuk memilih jalan pemilihan rektor sebagai upaya penyelesaian
UKIT.29
Menurut pihak Yayasan Wenas tidak adil jika kompilasi dilakukan dan Siwu
terpilih menjadi rektor, maka jalan yang paling adil adalah dengan melaksanakan
pemilihan30
. Untuk mengatasi kebuntuan ini, maka diusulkan untuk tetap
mengadakan pemilihan, tapi hasil pemilihan ini diterapkan setelah berakhirnya masa
periode kepemimpinan Siwu, tapi opsi ini kembali ditolak.31
Kemudian hasil dari
pertemuan yang hadapi oleh Tim Independen ini dalam usaha penyelesaian konflik
UKIT dilaporkan kepada Dirjen DIKTI.
Kebuntuan upaya rekonsiliasi oleh Kopertis ini ditandai dengan pemilihan
Rektor sendiri oleh UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas pada tangal 12 April
2007. Pemilihan ini menghasilkan Pdt. Dr. Hein Arina sebagai Rektor. 32
29
Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, MSi., tanggal 21 Februari 2013 30
Wawancara dengan Pdt. Roy Tamaweol, Th. M, tanggal 5 Maret 2013 31
Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, MSi., tanggal 21 Februari 2013 32 Harian Komentar, Hein Arina Resmi Rektor UKIT Definitif., Harian komentar 13 April
2007,diunduh pada tanggal 14/4/2013 pukul 08.04 WIB, http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/apr_13/lkTomhn001.htm
55
Menindaklanjuti terpilihnya Arina sebagai rektor baru UKIT Yayasan Wenas,
BPS GMIM mengeluarkan surat penegasan tentang permasalahan UKIT. Melalui
surat K.840/PPD.VII/6-2007. Inti dari surat ini menyangkut bahwa UKIT sudah
berada di bawah tanggung jawan Yayasan AZR Wenas. Selain itu UKIT versi
Yayasan Wenas telah membuka penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teologi, dan
pendaftaran dilakukan di kantor sinode GMIM
2. Usaha Rekonsiliasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
(Pemprov Sulut)
Karena usaha yang dirintis oleh Kopertis mengalami kebuntuan, maka
pemerintah Sulawesi Utara, yang diprakarsai oleh Bapak Brigjen (pol) Drs. Jacky Uly
selaku Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) dan Bapak Freddy H. Sualang sebagai Wakil
Gubernur Sulut. Usaha dari kedua Pejabat ini membuahkan hasil serangkaian
pertemuan antara pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas, dengan pihak UKIT yang
diselenggarakan oleh YPTK. Dalam ranah internal GMIM pun, petemuan-peremuan
tersebut membawa hasil yang nampak dalam Rapat badan Pekerja Sinode Lengkap
(RBPSL) yang dilaksanakan dalam bulan September.33
RBPSL dilaksanakan pada bulan September, tanggal 19 sampai dengan 23
tahun 2007, Dalam RBPSL kali ini diputuskan bahwa permasalahan UKIT akan
33
Tim Rekonsiliasi UKIT YPTK GMIM: W. A. Roeroe, dkk., Permasalahan UKIT dan
Upaya Penyelesaian oleh Tim Rekonsiliasi, 3
56
diselesaikan dengan bijaksana melalui pengurus Yayasan AZR Wenas dengan tidak
mengorbankan kepentingan semua pihak.34
Pada tanggal 27 September BPS GMIM mengirimkan surat kepada Siwu
untuk mengadakan percakapan tentang keabsahan Yayasan Wenas, serta perubahan
penyelenggaraan UKIT dari YPTK kepada Yayasan Ds. AZR Wenas. Tapi pada
minggu berikutnya, yakni pada tanggal 3 Oktober BPS mengirimkan surat kepada
Dirjen Dikti tentang penyampaian dan permohonan tentang percakapan dengan pihak
Siwu tapi bersangkutan menolak.35
Tapi menurut pihak Siwu, apa yang dilaporkan
oleh pihak BPS Sinode sebagai bentuk penolakan adalah salah. Apa yang disebut
penolakan ini sebenarnya adalah permohonan untuk menunda pertemuan, karena
waktu yang diusulkan oleh pihak BPS tidak sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh
pihak YPTK.36
3. Keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
220/D/O.2007
Situasi ini diperburuk keluarnya surat pada tanggal 29 November oleh
Kementerian Pendidikan dengan nomor 220/D/O/2007. Surat ini berisi tentang
persetujuan alih kelolah UKIT dari YPTK kepada Yayasan GMIM Ds. AZR. Wenas.
Lebih jelasnya Surat Keputusan ini mencatat beberapa poin penting diantaranya,
yaitu:
34
Keputusan_keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke-20 Tahun 2007,
di Jemaat Imanuel Koya, Wilayah Tondano III, tanggal 19 sampai dengan 23 November 2007. 35
Lotje Kawet, dkk., Laporan Tim Pengkajian Rekonsiliasi UKIT GMIM, 2010, 7 36
Wawancara dengan Pdt. Pinontoan-Sethight, M. Th, tanggal 6 Maret 2013
57
1. Memberikan persetujuan Alih Kelola UKIT dari YPTK kepada Yayasan
GMIM Ds. AZR Wenas.
2. YPTK dilarang menggunakakan nama Universitas Kristen Indonesia
Tomohon untuk penerimaan Mahasiswa dan kegiatan penyelenggaraan
proses pembelajaran pendidikan tinggi.
3. Perubahan nama di atas mencakup penyesuaian/penyempurnaan untuk
seluruh kegiatan akademik pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon.
Surat keputusan ini memberikan hak kepada Yayasan Wenas untuk
mengambil alih UKIT. Salah satu pertimbangan dalam surat Keputusan Menteri ini
adalah surat yang dikirimkan oleh BPS GMIM yang didalamnya dicantumkan
permohonan alih kelola UKIT.
Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri ini menumbulkan reaksi yang
berbeda-beda dari kedua belah pihak. Reaksi Kedua belah pihak ini nampak dalam
pemberitaan di media massa pada tanggal 10 Desember 2007. Pihak Yayasan Wenas
melalui Pdt. L. J. Posumah STM., dalam koran Komentar tanggal 10 Desember
menegaskan bahwa penyelenggara yang sah utnuk UKIT adalah Yayasan Wenas. Di
sisi lain pihak YPTK beranggapan bahwa Surat Keputusan dari Kementerian
Pendidikan memiliki banyak kejanggalan. Bagi pihak Yayasan Wenas, keluarnya SK
Menteri ini dianggap sebagai akhir dari permasalahan UKIT. Menurut Pdt. Poluan
yang menjadi ketua Yayasan AZR Wenas dengan keluarnya SK Menteri ini telah
menepis berbagai permasalahan UKIT37
. Di lain pihak, YPTK menolak SK Menteri
37
Gepe, “Kampus Bersinar UKIT Keruh Lagi”, Manado Post, Senin 10 Desember 2007
58
tersebut. Menurut pihak YPTK Kop Surat Keputusan tersebut bukan merupakan Kop
resmi dari Kemendiknas. Selain itu nomor surat tidak lengkap.38
Bereaksi terhadap Surat Keputusan ini, pihak YPTK mengirim utusan untuk
mengkonfirmasi mengenai surat ini pada Kemendiknas. Pihak YPTK
mengkonfirmasi surat ini kepada Bapak Drs. A. Hidayat MM., sebagai pihak yang
menandatangani Surat Keputusan alih kelola UKIT. Berdasarkan hasil konfirmasi
pihak YPTK, pihak Kementerian tidak tahu-menahu mengenai keluarnya Surat
Keputusan alih kelola ini39
. Maka, pada tanggal 21 Desember 2007 pihak UKIT
YPTK mengirimkan surat kepada Dirjen Dikti mengenai permasalahan UKIT.
Menanggapi hal Dirjen Dikti mengirimkan beberapa surat. Surat pertama,
bertanggal 16 Januari 2008 dengan nomor 199/D5.1/T/2008, ditujukan kepada Siwu
memberitahukan agar permasalahan yang dihadapi agar diselesaikan dengan pihak
BPS GMIM. Sedangkan surat kedua bertanggal 17 Januari 2008, dengan nomor
210/D5.1/T/2008, yang ditujukan kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX
memberitahukan agar memberikan pelayanan administrasi kepada Universitas Kristen
Indonesia Tomohon yang diselenggarakan oleh Yayasan Wenas.
Dari uraian di atas ditemukan dua fakta yang bertentangan. Pertama pihak
Dirjen Dikti mengatakan tidak tahu-menahu tentang keluarnya Surat Keputusan
Menteri No. 220/D/O/2007. Tapi pada bulan Januari 2008. Dirjen Dikti
mengeluarkan surat dan menyatakan bahwa yayasan GMIM AZR Wenas adalah
penyelenggara UKIT.
38
Eky, “SK Mendiknas RI Nomor 220/D/O/2007, Alih Kelola UKIT Rersmi Dikendalikan
Yayasan AZR Wenas”. Komentar. Senin 10 Desember 2007 39
Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, M. Si., tanggal 21 Februari 2013
59
Setelah menerima surat dari Dirjen Dikti dan Kopertis, BPS GMIM segera
memberikan instruksi kepada pengurus Yayasan Wenas untuk segera mengamankan
aset yang dipinjamkan kepada Yayasan YPTK40
, dalam hal ini termasuk Universikas
Kristen Indonesia Tomohon.
Beberapa hari kemudian, yakni tanggal 5 Februari, pihak BPS GMIM kembali
melayangkan surat teguran kepada Siwu. Menurut pihak BPS GMIM, Siwu tidak
memiliki itikad baik untuk menjalankan kebijakan Pemerintah serta kebijakan Gereja.
Pada hari yang sama pihak BPS GMIM mengirimkan surat-surat kepada sinode-
sinode yang ada di Sulawesi Utara memberitahukan bahwa YPTK bukan lagi milik
GMIM, melainkan milik pribadi-pribadi41
.
Menghadapi situasi ini, pihak Kopertis kembali mengeluarkan surat
bertanggal 15 Februari 2008 dengan nomor 628/009/KL/2008. Surat ini ditujukan
kepada Siwu dan kepada Rektor UKIT Yayasan Wenas. Untuk Siwu diberitahukan
mengenai memberikan pelayanan administrasi kepada UKIT yang diselenggarakan
oleh Yayasan Wenas. Sedangkan untuk Rektor UKIT yang dikelola oleh Yayasan
Wenas diberitahukan agar segera melaksanakan SK menteri No. 220/D/O/2007.
Kopertis kemudian mengambil tindakan dengan mengeluarkan surat izin
perpanjangan penyelenggaraan 10 program studi kepada UKIT yang dikelola oleh
Yayasan Wenas. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan nomor
674/009/KL/2008.
40
Lotje Kawet, dkk., Ibid. 41
Ibid.
60
Sementara di pihak YPTK UKIT, yang dikelola oleh Siwu masih belum mau
mengakui Yayasan Wenas sebagai penyelenggara UKIT. Sikap yang diambil pihak
YPTK, diperkuat oleh temuan Tim Mahasiswa UKIT dalam visitasi yang dilakukan
di Kantor Dikti Diknas RI. Tim visitasi ini terdiri dari Lembaga Amanat Mahasiswa
UKIT (LAM UKIT), yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa UKIT (DEM UKIT),
beserta Presidem DEM dari tujuh fakultas UKIT. Visitasi ini sendiri dilakukan dalam
rangka klarifikasi Surat Keputusan Menteri No. 220/D/O/2007.
4. Temuan Para Mahasiswa YPTK UKIT
Tim Mahasiswa ini melakukan visitasi sejak tanggal 3 Maret. Pada tanggal 3
Maret ini mereka berusaha bertemu dengan Dirjen Dikti, Bapak Faisal Djalal Tapi
Tim ini belum bisa betemu dengan Dirjen Dikti, para Mahasiswa ini hanya sempat
bertemu dengan Bpk. Bambang Sarengat, Sebagai Kasudit Kelembagaan dan Bpk
Arif Antono, Staf Kelembagaan. Pertemuan para Mahasiswa mendapat Informasi
bahwa dokumen asli dari SK Menteri No. 220/D/O/2007 tersimpan sebagai arsip
Negara di Departemen Pendidikan Nasional. Mengenai permasalahan UKIT, maka
pihak Dikti Diknas akan meminta Irjen Dikti Diknas untuk melakukan inspeksi
langsung ke UKIT dalam waktu dekat.42
Keesokan harinya, Tim Mahasiswa ini mengkonfirmasi SK Menteri No.
220/D/O/2007 di kantor Departemen Pendidikan Nasional. Hasil konfirmasi para
Mahasiswa ternyata berbeda dengan informasi yang diterima pada kemarin harinya.
42
Tim mahasiswa UKIT., Hasil Visitasi Tim Mahasiswa UKIT; Jakarta, 03-07Maret 2008.
(Tomohon: 7 Maret 2008), 1-2
61
Menurut Kepada Biro Persuratan Kantor Departemen Pendidikan Nasional, Surat
Keputusan Menteri No. 220/D/O/2007 tidak ada aslinya di Depdiknas RI. Sistem
penomoran yang tercantum dalam SK Menteri ini tidak sama dengan biasanya yang
dikeluarkan oleh Depdiknas RI, bahkan tembusannya tidak dimiliki oleh Biro
Persuratan43
. Jadi, ada perbedaan informasi antara pihak Dierjen Dikti dan Depdiknas
RI.
Sepulangnya dari Kantor Depdiknas, Tim Mahasiswa melanjutkan perjalanan
mereka menuju kantor Departemen Hukum dan HAM RI untuk mengkonfirmasi akta
pendirian Yayasan AZR Wenas. Menurut bagian Konsultasi Hukum di kantor Hukum
dan HAM, akta pendirian Yayasan AZR Wenas meragukan karena bahasa yang
digunakan dalam akta tersebut berbeda dengan bahasa yang biasanya dipakai. Untuk
lebih memastikan, maka para Mahasiswa dianjurkan untuk mengklarifiasinya
langsung ke Kantor Percetakan Negara.44
Pada sore harinya Tim visitasi Mahasiswa berkonsultasi dengan Ibu Ria
Hetharia-Sitompul, SH untuk meminta pendapat dari perspektif hukum mengenai
permasalahan UKIT. Menurut Ibu Ria Hetharia-Sitompul, mengenai SK Menteri No.
220/ D/O/2007 kemungkinan adalah penyelewangan kerja yang dilakukan oleh para
bawahan yang kemungkinan tidak diketahui oleh atasannya. Keadaan SK Menteri ini
adalah fiktif. Pihak penerima SK dengan status hukum fiktif ini akan berusaha
menerapkannya sesuai bunyi keputusannya ke tempat tujuan dimana SK tersebut
ditujukan. Setelah SK ini berhasil diterapkan, maka status hukumnya akan beralih
43
Ibid., 2-3 44
Ibid., 3
62
dari hukum fiktif menjadi hukum realita. Jika tahapan ini berhasil, maka barulah SK
ini menjadi sah dan dapat dilaporkan kepada Negara melalui instansi terkait.
Pada tanggal 5 Maret, keesokan harinya, para mahasiswa melakukan klarifiasi
di Kantor Percetakan Negara. Hasil klarifikasi Mahasiswa di Kantor Percetakan
Negara nampak dalam surat yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara RI
dengan nomor: 01/III/PUSDOK/2008. Dalam srat ini dinyatakan bahwa Yayasan Ds.
AZR Wenas belum didaftarkan dalam Berita Negara RI.45
5. Usaha Rekonsiliasi oleh Pihak Irjen Diknas
Untuk mengatasi masalah UKIT, Irjen Diknas RI: Bpk. Moh. Sofian, SH.,
MSi., mengutus Tim yang diketuai oleh Bpk. Fuad Wiyono, SH., untuk mengadakan
peremuan dengan pihak yang terkait dengan permasalahan UKIT, yakni pihak BPS
GMIM, Rektor UKIT AZR Wenas dan UKIT YPTK46
. Pengutusan tim ini sejalan
dengan hasil pembicaraan antara mahasiswa dengan pihak Dirjen Dikti ketika
Mahasiswa melakukan visitasi.
Pertemuan yang prakarsai oleh Fuad Wiyono, SH ini terlaksana pada tanggal
21 Mei 2008 bertempat di Kantor Sinode GMIM. Dalam pertemuan ini menghasilkan
lima kesepakatan dalam rangka rekonsiliasi konflik UKIT.
1. Kedua belah pihak (UKIT YPTK, UKIT AZR Wenas) bersepakat
menyelesaikan permasalahan internal secara damai.
45
Ibid. 46
W. A. Roeroe, dkk., Ibid.
63
2. Kedua belah pihak bersepakat bahwa seluruh aset dan fasilitas pendidikan
yang digunakan berada di bawah satu pengelola.
3. Kedua belah pihak bersepakat menjamin berlangsungnya proses
pembelajaran Mahasiswa yang terdaftar di UKIT.
4. Kedua belah pihak bersepakat menerima seluruh hasil rekonsiliasi yang
difasilitasi oleh Badan Pekerja Sinode GMIM.
5. Kedua belah pihak bersepakat apabila permasalahan internal UKIT tidak
dapat didiselesaikan sampai akhir Mei 2008, maka penyelenggara UKIT
bersedia menerima konsekuensi akan dicabut izin penyelenggaranya oleh
Mendiknas.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh Siwu sebagai Pimpinan UKIT YPTK dan
Arina sebagai Pimpinan UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas, Pdt. A. O. Supit
sebagai ketua BPS GMIM, serta Bpk. Fuad Wiyono sebagai Ketua Tim Investigasi.
Tapi sampai pada akhir bulan Mei pun permasalahan UKIT tidak kunjung
selesai, dan tidak ada tanda-tanda pencabutan izin operasional seperti yang telah
disepakati dalam perjanjian rekonsiliasi. Pada tanggal 29 Mei, pihak yang terkait,
yakni pihak YPTK UKIT, YAZR Wenas, dan BPS GMIM kembali mengadakan
pertemuan. Dalam pertemuan ini kedua pihak, yakni pihak YPTK dan pihak AZR
Wenas memilih untuk bertahan pada posisi masing-masing47
. Hal ini disebabkan
karena kedua belah pihak merasa memiliki landasan hukum yang kuat; Yayasan
Wenas dengan SK Menteri-nya, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh Depdiknas.
47
Lotje Kawet, dkk., Ibid., 9
64
Sedangkan YPTK memiliki hasil putusan Pengadilan Tinggi Manado. Jadi sekali lagi
usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan pemasalahan UKIT gagal.
Beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 2 Juni BPS GMIM mengirimkan
surat pemberitahuan kepada seluruh Badan Pekerja Wilayah dan seluruh perangkat
Pelayan GMIM, bahwa: seluruh Mahasiswa UKIT YPTK harus mendaftar ke UKIT
Yayasan Wenas dan paling lambat pada tanggal 31 Agustus. Jika para Mahasiswa
belum mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan, maka para Mahasiswa akan
dianggap tidak terdaftar sebagai Mahasiswa UKIT.48
Upaya rekonsilasi ini sulit terlaksana karena kedua belah pihak merasa
memiliki kekuatan hukum. Sebelum upaya rekonsiliasi dilaksanakan oleh pihak Irjen,
Pihak YPTK UKIT berhasil memenangkan permasalahan UKIT di Pengadilan Tinggi
Manado pada tanggal 26 Maret 2008. Selain itu pihak YPTK UKIT juga disokong
oleh hasil temuan dai Tim Visitasi Mahasiswa YPTK UKIT. Sedangkan pihak UKIT
yang dikelola oleh Yayasan Wenas masih memiliki pijakan Kepmen 220.
6. Datangnya Auditor Irjen Depdiknas
Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba UKIT kedatangan tamu dari Auditor Irjen
Depdiknas dan Sekertaris wilayah Kopertis IX Sulawesi pada tanggal 18 Juli 2008.
Tujuan kedatangan rombongan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan
rekonsiliasi pada tanggal 21 Mei dan kembali menegaskan bahwa Yayasan Wenas
adalah Yayasan yang berhak menyelenggarakan pendidikan di UKIT.49
48
Ibid., 8 49
Ibid., 9
65
Kedatangan Tim ini membawa angin yang sangat sejuk bagi pihak Yayasan
AZR Wenas, ditengah panasnya hawa konflik. Untuk menindaklanjuti, maka BPS
GMIM kembali mengeluarkan surat kepada seluruh Pelayan GMIM dan kepada
seluruh Civitas Akademika UKIT pada tanggal 25 Juli. Isi surat ini adalah penegasan
kembali tentang pengalihan mahasiswa ke UKIT yang dikelola oleh Yayasan
Wenas.50
Keadaan pun semakin berpihak kepada Yayasan Wenas. Beberapa hari
kemudian pada tanggal 28 Juli 2008, Badan Penyelenggara UKIT yang tercantum
dalam website Dikti telah berganti menjadi Yayasan Wenas.51
Menanggapi situasi ini, pihak YPTK pun tidak tinggal diam. Melalui Tim
Mahasiswa pada tanggal 1 Agustus 2008 berangkat ke Jakarta untuk menemui Irjen
Depdiknas RI. Ada beberapa poin tujuan keberangkatan para Mahasiswa ini, yaitu:52
1. Soal kedatangan Tim yang mengatasnamakan Inspektorat Jenderal
Depdiknas RI yang diketuai Bpk Salwin dan didampingi oleh Sekertaris
Kopertis Wilayah IX Sulawesi pada tanggal 28 Juli 200853
yang
mengundang kedua belah pihak yang bersengketa dan untuk
mendengarkan pernyataan resmi atas nama Irjen Depdiknas. Isi
pernyataan itu antara lain adalah tentang legalitas UKIT di bawah payung
Yayasan Wenas.
50
Ibid., 8 51
Crisis Center UKIT, Uraian Eksistensi dan Permasalahan Serta Upaya-Upaya
Penyelesaisan Permaslahan (www.crisiscentreukit.blogspot.com, Senin 20 Februari 2010,
http://crisiscentreukit.blogspot.com/2012/02/uraian-tentang-eksistensi-dan.html), diunduh pada tanggal
1 April 2013. 52
W. A. Roeroe, dkk., Ibid., 4 53
Ada perbedaan tanggal dalam dokumen. Menurut Tim Rekonsiliasi yang di bentuk BPMS
GMIM pada tahun 2010 adalah tanggal 18 Juli, sedangkan menurut Tim Rekonsiliasi YPTK UKIT
tganggal kedatangan adalah 28. Juli
66
2. SK Menteri yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Perubahan EPSBED tanpa alasan dari UKIT YPTK ke Yayasan Wenas.
4. Tim Mahasiswa meminta Irjen untuk kembali mengutus Tim dari Jakarta
ke UKIT Tomohon dalam rangka mengklarifiasi keadaan.
7. Datangnya Tim Pencari Fakta dari Irjen Depdiknas
Menaggapi tuntutan Mahasiswa tersebut, maka pada tangal 27 Agustus Irjen
Depdiknas mengirimkan Tim Pencari Fakta (Fact Finding) dengan mengeluarkan
surat tugas nomor 103/R/Insp.I.Itjen/VIII/2008. Tim yang beranggotakan 4 orang ini
bertugas untuk mencari fakta tentang tindak lanjut hasil kesepakatan melakukan
rekonsiliasi mengenai permasalahan pengelolaan UKIT pada tanggal 21 Mei.
Tim ini pun langsung melaksanakan tugasnya pada tanggal 28 Agustus 2008.
Tim Pencari Fakta ini mengadakan pertemuan dengan pihak YPTK UKIT, termasuk
unsur mahasiswa. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting dalam rangka
penyelesaian permasalahan UKIT, yakni:
1. Tim Irjen akan mendengarkan penjelasan dari pimpinan Rektorat
menyangkut proses rekonsilasi yang belum mencapai kata sepakat.
2. Pimpinan Rektorat menjelaskan duduk permasalahan yang ada di UKIT
sejak kesepakatan rekonsiliasi dibuat, antaranya:
o Ultimatum surat pernyataan BPS GMIM kepada seluruh wilayah
pelayanan GMIM bahwa seluruh Mahasiswa harus mendaftarkan diri
selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2008 jika tidak maka
Mahasiswa yang bersangkutan tidak akan terdaftar di UKIT yang
67
dinaungi oleh Yayasan AZR Wenas. Maksud tersebut dinilai tidak
dalam rangka menunjang proses rekonsiliasi UKIT.
o Tentang perubahan yang terjadi khususnya laporan EPSBED tertanggal
28 Juli 2008 dan 30 Juli 2008 yang pada kenyataannya melanggar
proses rekonsiliasi tidak merugikan pihak Mahasiswa.
3. Tim Irjen Diknas yang diketuai oleh Drs. Alim Siadari, MA menganulir
kedatangan Bapak Salwin (staf Irjen RI) ke Tomohon tanggal 18 Juli 2008
dalam rangka penegasan legalitas pengelolaan UKIT dibawah payung
Yayasan AZR Wenas. Sebagai bukti, bersangkutan tidak membawa surat
tugas.
4. Tim Inspektorat Depdiknas RI akan bertemu dengan tim rekonsiliasi yang
diketuai oleh Prof. Dr. Joppy Paruntu, kemudian sepakat mempertemukan
pimpinan UKIT YPTK, UKIT Yayasan AZR Wenas dan BPS GMIM
selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 Agustus 2008.
Pada keesokan harinya tanggal 29 Agustus Tim pencari fakta bertemu dengan
pihak Yayasan Wenas dan BPS GMIM. Pada tahap yang kedua ini Tim pencari fakta
mendengar alasan yang dikeluarkan oleh pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas.
Setelah bertemu dengan pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas, maka pada hari
ketiga, yakni tanggal 30 Agustus diadakan petemuan untuk mempertemukan pihak
BPS GMIM, Yayasan Wenas, dan YPTK. Tapi pada hari ketika pertemuan
dilaksanakan, ternyata tidak dihadiri oleh pihak BPS GMIM dan pihak Yayasan
Wenas. Menurut Ketua Tim Pencari Fakta, alasan ketidakhadiran BPS GMIM dan
Yayasan Wenas adalah mereka menginginkan semua mahasiswa yang masih berada
68
di YPTK harus mendaftarkan diri ke Yayasan Wenas sehingga rekonsiliasi dapat
dilaksanakan54
. Kembali lagi usaha untuk mencapai rekonsiliasi UKIT gagal.
8. Isu Korupsi Pdt. Dr. A. O. Supit, STM
Pada masa ini wacana lain juga turut mewarnai konflik UKIT. Wacana
dugaan korupsi oleh mantan Rektor UKIT yang telah menjadi Ketua BPS GMIM, A.
O. Supit. Pada tanggal 7 November 2008, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM)
UKIT YPTK mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Tomohon untuk meminta
keterangan resmi mengenai kasus korupsi ini.
Surat DEM UKIT ini dibalas oleh Kejaksaan Negeri Tomohon dengan surat
no. B-1162/R.I.15/FS/11/2008, tanggal 10 November, sebagai bentuk klarifikasi
resmi mengenai permasalahan ini. Surat dari Kejaksaan Negeri ini terdiri dari 3 poin,
yakni:
1. KejaksaanNegeri Tomohon telah menerima Surat Pemberitahuan
Dimulainnya Penyidikan SPPD) dari Kepolisisan Resort Tomohon no.
Pol. B-67/IX/2006/ RESKRIM tanggal 25 September 2006 atasa nama
Pdt. Dr. A. O. Supit, STM, dkk.
2. Pada tanggal 8 Mei 2008 Kejaksaan Negeri Tomohon telah menerima
surat Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Tomohon, tetapi berkas
tersebut dianggap belum lengkap.
3. Penanganan perkara Block Grand atas nama Pdt. Dr. A. O. Supit, STM.,
msih dalam penanganan Polres Tomohon.
54
W. A. Roeroe, dkk., Ibid., 4
69
Dengan mencuatnya wacana korupsi ini, semakin mewarnai dugaan-dugaaan
bahwa konflik UKIT ini memiliki kaitannya dengan kasus korupsi ini. Usaha untuk
meloloskan calon oleh dukungan Supit dianggap sebagai usaha untuk menutup-nutupi
kasus korupsi ini. Hal ini Nampak dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dewan
Eksekutif Mahasiswa YPTK UKIT kepada Peserta Rapat Badan Pekerja Sinode
Lengkap (RBPSL) pada tanggal 11 November.
9. Usaha Rekonsiliasi Gubernur Sulawesi Utara
Usaha untuk menyelesaikan permasalahan UKIT pada tahun ini ternyata
masih berlanjut. Pada bulan November 2008, tepatnya pada tanggal 28, dosen dan
mahasiswa Fakultas Teologi UKIT berinisiatif bertemu dengan Gubernur Sulut di
rumah dinas Bumi Beringin – Manado. Tujuan pertemuan ini adalah menyampaikan
pemberhentian 15 orang dosen Fakultas Teologi UKIT yang dilakukan oleh BPS
GMIM. Menurut Gubernur, beliau telah mengundang Ketua BPS GMIM A. O. Supit
dan Rektor YPTK UKIT R. A. D. Siwu pada tanggal 25 November sebelumnya. pada
pertemuan 25 November tersebut Gubernur meminta untuk membentuk Tim
Rekonsilaisi Kecil 55
.
Di sela-sela pertemuan pada tanggal 28 ini, gubernur sempat berkomunikasi
melalui seluler dengan Irjen. Dalam percakapan tersebut, Irjen memberi penugasan
kepada gubernur atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk memediasi pertemuan
antara pihak Ketua BPS GMIM dan Rektor YPTK UKIT. Dalam pertemuan ini
55
Ibid,. 5
70
Gubernur berharap bahwa sebelum tanggal 31 Desember rekonsilaisi sudah
tercapai56
.
10. Tim Rekonsiliasi YPTK UKIT
Tanggal 2 Desember 2008 Senat UKIT mengadakan rapat dalam rangka
menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Gubernur pada beberapa hari sebelumnya.
Dalam rapat ini diputuskan untuk melanjutkan Tim Kerja Rekonsiliasi yang telah
terbentuk pada bulan Mei sebelumnya, yakni Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh
Pdt. Dr. W. A. Roeroe. Tapi Tim ini dikembangkan personilnya dengan melibatkan
dekan-dekan se-UKIT dan prewakilan Mahasiswa. Tugas dari Tim ini adalah untuk
merealisasikan usulan Gubernur tersebut.57
Tim Rekonsiliasi yang dibentuk ini kemudian mulai melaksanakan
pekerjaannya. Pada tanggal 10 Desember mengadakan rapat. Dalam rapat ini
diputuskan untuk melanjutkan rekonsilaisi dan harus disesuaikan dengan undang-
undang.
Memasuki tahun 2009 masih menjadi kelanjutan dari konflik UKIT. Dalam
laporan yang disusun oleh Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh Roeroe, 1 April 2009
tim ini mengadakan rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan UKIT. Rapat ini
menghasilkan keputusan agar mengadakan rapat yang mempertemukan Ketua BPS
GMIM, Supit, dan mantan Ketua YPTK Ir. Toy Roring. Keputusan ini dimaksudkan
56
Ibid. 57
Ibid.
71
untuk menyampaikan niat dari pimpinan UKIT YPTK, Siwu, untuk menyelesaikan
permasalahan UKIT58
.
Beberapa minggu kemudian terjadi pertemuan yang bisa dikatakan tidak
sengaja antara Wakil Ketua BPS GMIM Bidang AIT, yakni Pdt. A. Runtu-Lumi, M.
Th dengan Marshel Meruntu, S. Teol yang adalah salah satu anggota Tim
Rekonsiliasi yang diketuai oleh Roeroe. Dalam percakapan keduannya, Runtu-Lumi
mengungkapkan bahwa permasalahan UKIT sebenarnya telah selesai. Runtu-Lumi
selesainya permasalahan ini dikarenakan Gereja dalam hal ini GMIM telah mengakui
dan legalitas penyelenggaraan UKIT sudah ada diberikan kepada Yayasan Wenas.
BPS tidak perlu lagi bertemu dengan pihak YPTK UKIT karena sejumlah pertemuan
yang dilakukan untuk menyelesaikan permaslaahan tidak membuahkan hasil.59
Keesokan harinya Roeroe, sebagai ketua Tim Rekonsiliasi bertemu dengan Ir.
Roy Roring, M.Si yang adalah anggota BPS dan mantan Ketua BP YPTK GMIM.
Dalam percakapan ini Ir. Roy Roring menyatakan bahwa tetap mengakui Siwu
sebagai Rektor UKIT yang sah.60
11. EPSBED YPTK UKIT Berganti Menjadi Yayasan AZR Wenas.
Permasalahan UKIT semakin lama semakin meluas. Evaluasi Program
Program Studi Berbasis Evaluasi Diri atau biasa disingkat EPSBED UKIT tercatat
atas nama Yayasan Wenas, sejak tanggal 28 Juli 2008, padahal sebelumnya masih
tercatat masih memakai badan hukum YPTK GMIM. Perubahan ini menimbulkan
58
Ibid., 6 59
Ibid. 60
Ibid.
72
reaksi keras dari pihak YPTK. Pada tanggal 14 April 2009, Fakultas Teologi UKIT
YPTK mengeluarkan pernyataan resmi tentang kejanggalan-kejanggalan perubahan
EPSBED ini. Salah satu kejanggalan, misalnya tanggal berdirinya badan hukum
Yayasan Wenas adalah tanggal 20 Februari 1965. Tanggal 20 Februari 1965adalah
tanggal berdirinya YPTK bukan Yayasan Wenas. Yayasan Wenas sendiri berdiri
pada tahun 2006.
Kejanggalan lain adalah Jumlah Mahasiswa pada periode 2006 adalah 759
orang, sedangkan pada 200.2 atau semester kedua tahun 2006 hanya berjumlah 51
orang, sehingga menjadi pertanyaan ke mana 708 orang lainnya. Selain itu, Nomor
izin penyelenggaran adalah Nomor 2597/D/T/2008 tanggal 11 Agustus 2008 adalah
izin perpanjangan Penyelenggaraan Nomor 747/D/T/2004 milik UKIT YPTK.61
Tapi beberapa hari kemudian tanggal 17 April, pihak Kopertis mengeluarkan
pernyataan lain. Dalam situs Kopertis, Ketua Kopertis Wilayah IX Sulawesi
mengeluarkan pernyataan bahwa Yayasan Wenas adalah sah karena melaporkan hasil
EPSBED secara berkala. Menurt Beliau, Universitas yang memasukkan data
EPSBED secara berkala adalah Universitas yang diakui.62
Untuk mengkonfirmasi masalah ini kembali Tim Mahasiswa UKIT kembali
berangkat ke Jakarta untuk menghadap pihak Dirjen Dikti. Tim Mahasiswa ini
berhasil bertemu dengan Direktur Kelembagaan, Bpk Hendraman. Dalam pertemuan
ini Tim Mahasiswa mengirimkan laporan perkembangan terakhir mengenai UKIT
61
Karolina Agustien kaunang, “Kejanggalan dalalm EPSBED UKIT Badan Hukum Yayasan
Ds. AZR Wenas”. Data yang didownload pada tanggal 14 April 2009 (Tomohon 14 Aprol 2009). 62
dit., Status UKIT Sudah Diakui. diunduh pada tanggal 27 April 2013.
http://www.kopertis9.or.id/berita/view/506/4
73
termasuk Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Selain itu, Direktur Kelembagaan juga
menginformasikan bahwa akan mengadakan pertemuan dengan Irjen Depdiknas RI
dan kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei. Ia juga berharap agar ada
pertemuan antara Rektor YPTK UKIT dan Rektor Yayasan Wenas UKIT. Selama
beberapa bulan permasalahan UKIT tidak ada perkembangan yang signifikan.
12. Keputusan RBPSL Aermadidi
Bulan Oktober, tepatnya tanggal 19 sampai 22 Oktober 2009 BPS GMIM
kembali mengadakan agenda tahunannya, RBPSL (Rapat Badan Pekerja Sinode
Lengkap) di Jemaat Timporot Aermadidi. Dalam Rapat ini BPS berusaha
mengembangkan UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas seperti dengan
membentuk Fakultas Kedokteran dan berusaha mempromosikan UKIT. Dalam rapat
ini kembali BPS menegaskan untuk menguasai aset GMIM yang brada dalam
naungan GMIM63
.
Keputusan dalam RBPSL ini menandakan bahwa pihak BPS GMIM dan
pihak Yayasan Wenas sudah yakin bahwa UKIT resmi berada di bawah Yayasan
Wenas. Melihat berbagai dukungan pemerintah, khususnya Depdiknas RI dan
Kopertis, Kepercayaan diri pihak BPS dan Yayasan Wenas ini bisa dikatakan sebagai
sesuatu yang wajar. Sementara di pihak YPTK UKIT masih belum menerima karena
memiliki pijakan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Selain itu hasil putusan
63
Keputusan-Keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke 22 Tahun 2009 di
Jemaat Timporok Aermadidi, Wilayah Aermadidi, tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober 2009, 82-83
74
Mahkamah Agung belum lagi keluar. Kondisi ini membuat kedua pihak masih
berpegang teguh pada pendirian masing-masing.
Pada tanggal 3 November, permasalahan kian runyam. BPS GMIM
mengeluarkan surat terhitung mulai tanggal 3 November 2009 empat belas (14)
pegawai organik (PO) di lingkungan UKIT YPTK diberhentikan sementara, bahkan
Sembilan di antaranya dinyatakan dipecat.64
Keempat belas orang tersebut adalah65
:
1. Pdt. K. A. Kapahang –Kaunang (Dekan F-Teol)
2. Pdt. L. Pangaila-Kaunang (PD I F-Teol)
3. Dra. M. H. Kumaat-Tangkudung (PD II F-Teol)
4. Pdt. Laurens Politton (PD III F-Teol)
5. Pdt. Vera Lintong-Burhan (PD IV F-Teol)
6. Pdt. Vera Solung-Loupatty
7. Pdt. J. Ch. Lintong
8. Pdt. M Supit
9. Pdt. H. J. Rumajar-Tandiapa
10. Pdt. Marhaeni Tumiwa-Mawuntu
11. Pdt. G. E. W. Kumaat
12. Pdt. J. P. Pinontoan-Sethlight
13. Pdt. T. Dj. Mewengkang-Momongan
14. Pdt. J. Paninggiran-Sundah
64
“Semarak HUT ke-75 GMIM Bersinode Berlian di Tengah Keperihatinan”. Inspirator. No.
19 Tahun V Oktober-November 2009. 8 65
Ibid.
75
Di tengah situasi seperti ini, isu klorupsi daru mantan Rektor UKIT A. O.
Supit semakin mewarnai permasalahan UKIT. Tanggal 9 November 2009, Kejaksaan
Tomohon mengeluarkan surat dengan nomor B-793/R.1.15/FS/11/2009 yang
ditujukan kepada Ketua DEM (Dewan Eksekutif Mahasiswa) UKIT YPTK tentang
penjelasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Supit. Surat ini dikeluarkan oleh
Kejaksaan Tomohon sebagai balasan dari surat DEM YPTK UKIT. Kejaksaan
Tomohon menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam penyidikan Polres Tomohon.
Menurut pihak Kejaksaan proses peradilan bisa dilanjutkan jika unsur-unsur pasal
yang disangkakan sudah lengkap, jadi kasus ini belum bisa dilanjutkan karena sedang
dalam usaha penyidikan untuk melengkapi berkas kasus.
Pada bulan yang sama, pihak Polres Tomohon mengirimkan surat dengan
nomor B N085/XI/2009 Reskrim. Surat ini berisi pemberitahuan kepada Polda
SULUT bahwa pihak Polres Tomohon dalam waktu dekat akan mengirimkan barang
bukti yang baru kepada Kejaksaan Negeri Tomohon.
13. Usaha Rekonsiliasi oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM
Pada tanggal 22 sampai 28 Maret 2010, Gereja Masehi Injili di Minahasa
(GMIM) mengadakan Sidang Sinode Lengkap. Dalam Sidang Sinode GMIM ini
dipilih Ketua Sinode yang baru, dan yang terpilih menjadi ketua BPMS (Badan
Pekerja Majelis Sinode) GMIM66
adalah Pdt. Piet Marthen Tampi, STh., MSi.
Setelah terpilih menjadi Ketua BPMS yang baru, Tampimemprioritaskan
66
Dalam Sidang Sinode GMIM ke -75 ini nama BPS (Badan Pekerja Sinode) diganti dengan
BPMS (Badan Pekerja Majelis Sinode).
76
permasalahan UKIT sebagai prioritas. Hal ini disebabkan karena ada begitu
banyaknya tekanan dari warga GMIM untuk segera menyelesaikan permasalahan
UKIT.
Untuk menyikapi permasalahan UKIT, maka BPMS berinisiatif untuk
melaksanakan pertemuan antara pihak Yayasan Wenas UKIT dan pihak YPTK
UKIT. Pertemuan yang digagas oleh BPMS GMIM ini berhasil mempertemukan
kedua pihak di Taratara. Pertemuan ini membawa hasil positif. Dalam pertemuan ini
dihasilkan keputusan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya akan dilakukan lewat
satu pintu67
.
Langkah selanjutya yang ditempuh oleh BPMS adalah dengan mengadakan
ibadah bersama antara dosen dan mahasiswa dari pihak UKIT kelolaan Yayasan
Wenas dan YPTK UKIT, pada tanggal 5 Mei 2010. Ibadah bersama ini di laksanakan
di Kantor Sinode GMIM dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan dosen dari kedua
belah pihak.
Tren positif dari Sidang Sinode GMIM terus berlanjut. Menindaklanjuti
Keputusan Sidang Sinode untuk menyelesaikan permasalahan UKIT, maka BPMS
membentuk Tim Rekonsiliasi melalui SK No. k.1587A/UM.IV/12-2010, pada tanggal
15 Desember. Tim ini diketuai oleh Pnt. Prof. Dr. Dra. Lotje Kawet MS. Tim ini
beranggotakan tujuh orang. Mereka bertugas untuk mengkaji fakta-fakta dalam
rangka rekonsiliasi UKIT.
67
Gilbert Kumaat, Masalah UKIT adalah Masalah GMIM, Kapan Selesainya?
crisiscenterukit.blogspot.com. Senin 20 Februari 2012. Diunduh pada tanggal 2 April 2013, pukul
12:23, http://crisiscentreukit.blogspot.com/2012/02/masalah-ukit-adalah-masalah-gmim-kapan.html
77
Setelah melakukan berbagai kajian, Tim Rekonsiliasi ini menyimpulkan
permasalahan UKIT ke dalam beberapa poin, sebagai berikut:68
1. De fakto ada dua Yayasan, masing-masing YPTK GMIM dan AZR
Wenas yang secara resmi merupakan alat kelengkapan/pelaksana kegiatan
dari BPMS GMIM.” Menurut Tim Rekonsiliasi, YPTK sebenarnya tidak
pernah dibubarkan. BPS GMIM hanya membubarkan Badan Pengurus
YPTK periode 2005-2010. Yayasan AZR Wenas menurut Tim
Rekonsiliasi juga merupakan Yayasan yang berbadan hukum sejak 20 Juni
2006 dengan nomor: 1252.HT.01.02.TH 2006.
2. Bahwa kedua Yayasan tersebut didirikan oleh Sinode GMIM.
3. Bahwa dari bentuknya, maka YPTK belum mengikuti struktur Undang-
Undang tentang Yayasan(UU No. 16 tahun 2001, UU No. 28 tahun 2004,
dan PP No. 63 Tahun 2008).
4. De fakto sengketa dari kedua Yayasan tersebut secara struktural tidak
bekaitan dengan BPMS GMIM.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Tim Rekonsiliasi mengajukan beberapa
rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan UKIT:69
1. Harus ada salah satu pihak yang mengalah dan menyerahkan kepada
BPMS yang sedang menjabat untuk menentukan Pejabat yang baru.
2. Untuk menyelamatkan UKIT, maka BPMS harus mengambil sikap untuk
menetapkan Caretaker yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,
68
Lotje Kawet, dkk., Ibid., 27 69
Ibid., 27-28
78
dan penyesuaian sesuai dengan aturanYayasan yang berlaku. Mengingat
masa jabatan Rektor UKIT (Pdt. Dr. R. A. D. Siwu, MA., PhD.) telah
berakhir sesuai dengan pasal 40 PPRI No. 60 Tahun 1999. Peraturan ini
juga berlaku untuk Pdt. Dr. H Arina yang menjadi Rektor di UKIT
Yayasan AZR Wenas.
3. Caretaker harus diberikan wewenang penuh untuk melakukan perbaikan,
pembenahan, dan mendudukan institusi akademik.
4. BPMS GMIM tetap mempertahankan Yayasan dengan restrukturisaasi
dan penataan kewenangan yang baru.
5. BPMS GMIM menggabungkan kedua Yayasan tersebut menurut tata cara
peraturan perundangan.
6. BPMS GMIM membubarkan kedua Yayasan tersebut dan kemudian
membentuk yayasan yang baru menurut tata cara peraturan perudangan.
7. BPMS membubarkan salah satu dari Yayasan tersebut dan melakukan
restrorasi dan penataan kewenangan yang baru menurut peraturan
perundangan yang ada.
Sebelum dibentuknya Tim Rekonsilaisi ini, pihak Yayasan AZR Wenas telah
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali mengenai keputusan Mahkama Agung.
Pihak Yayasan AZR Wenas mengirimkan permohonan Peninjauan Kembali pada
tanggal 8 November 2010. Yayasan AZR Wenas mengajukan beberapa bukti baru,
79
sepeti surat-surat keputusan yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
dan adanya kekeliruan dan kekhilafan dari Hakim dalam putusan70
.
Proses Peninjauan Kembali ini akhirnya mendapatkan hasil pada 10 Mei
2011. Setelah melakukan pertimbangan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa
Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak.71
Keluarnya putusan MA (Mahkamah
Agung) merupakan kabar baik bagi pihak YPTK UKIT.
14. Kesimpang siuran status YPTK UKIT
Seminggu sebelum keluarnya putusan dari Mahkamah Agung ini Kementerian
Hukum dan HAM juga mengeluarkan surat keputusan dengan nomor AHU –
2589.AH.01.04. Tahun 2011. Surat Keputusan ini merupakan surat keputusan
pengesahan Yayasan kepada “Yayasan perguruan Tinggi Kristen Gereja Masehi Injili
Minahasa”. Surat ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2011. Jadi, dengan keluarnya
putusan penolakan Peninjauan Kembali dan keluarnya Surat Keputusan mengenai
pengesahan Yayasan ini membuat pihak YPTK UKIT merasa memiliki posisi yang
kuat di mata hukum.
Pihak BPMS langsung bereaksi terhadap surat pengesahan Yayasan
dikeluarkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. BPS mengirimkan surat
dengan nomor K.859/UM.IA/5-2011 pada tanggal 23 Mei 2011 untuk meminta
penjelasan Kementerian Hukum dan HAM tentang Surat Keputusan Pengesahan
Yayasan tersebut.
70
Memori Peninjauan kembali, Perkara Perdata nomor: 75/Pdt.G/2006/PN. TDO, jo. Nomor:
153/PDT/2007/PT.MDO, Jo. Reg Nomor: 2668 K/Pdt/2008. (Tomohon November 2010), hal 2-10 71
Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/PDT/2011.
80
Pihak Kementerian pun membalas surat yang dikirimkan oleh BPMS GMIM
dengan surat nomor AHU.2-AH.01.01-8307, pada tanggal 23 juni 2011. Kementerian
berpendapat bahwa dikeluarkannya keputusan tersebut karena beberapa alasan, yaitu:
1. Kedua Yayasan memiliki nama yang berbeda.
2. Kedua Yayasan sama-sama terdaftar sebagai badan hukum dalam daftar
Yayasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. YPTK GMIM yang dibubarkan yang mengelola bangunan miliki Gereja
Masehi Injili di Minahasa, yang beada di Tomohon telah dibubarkan oleh
BPS GMIM.
4. YPTK GMIM yang mendapat pengesahan pada tanggal 2 Mei 2011
berkedudukan di Manado, didirikan oleh Prof. Dr. W. A. Roeroe, dan
merupakan pendirian baru yang tidak terkait dengan Yayasan lama.
Berdasarkan surat penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM pihak
Yayasan Wenas dan BPMS GMIM berpendapat bahwa properti yang ditempati oleh
YPTK UKIT bukanlah properti milik YPTK GMIM, melainkan milik Sinode GMIM.
Dengan demikian pihak YPTK tidak berhak untuk mengelola properti tersebut. Selain
itu, kata “GMIM” yang dipergunakan oleh YPTK GMIM berbeda dengan GMIM
dalam Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Singkatan GMIM dalam
YPTK GMIM tidak terdapat kata “di”, yaitu Gereja Masehi Injili Minahasa.
Sedangkan dalam Sinode GMIM terdapat kata sambung “di”, yaitu Gereja Masehi
Injili “di” Minahasa. Jadi, keduanya memiliki nama yang berbeda. Perbedaan nama
81
ini membuat YPTK GMIM bukan lagi Yayasan yang berada di bawah Sinode
GMIM72
.
15. Sidang Majelis Tahunan Sinode Tahun 2011 dan Perubahan Sikap
BPMS GMIM
Bulan November 2011, tepatnya pada tanggal 15-18 November, dilaksanakan
Sidang Tahunan Majelis Sinode ke-24. Dalam sidang ini Majelis Pertimbangan
Sinode (MPS) memberikan beberapa pertimbangan tentang permasalahan UKIT.
MPS mempertimbangkan beberapa poin penting dalam memberikan usulan seperti
dalam kutipan berikut:73
1. Kami yakin, siapapun kita, masih memiliki nurani Kristiani, yang
menempatkan ketaatan pada Firman Tuhan di atas segala bentuk ketaatan,
entah untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Karena itu marilah
kita mengedepankan dan mengutamakan nurani kristiani ini.
2. Sidang Majelis Sinode yang merupakan wadah keputusan tertinggi dalam
organisasi gereja ini, menghendaki adanya rekonsiliasi, termasuk dalam
penanganan tentang UKIT (Keputusan tentang Pesan dan Umum butir II.B.7).
3. Tata Gereja 2007, khususnya pasal 44 peraturan tentang Sinode, juga
menghendaki adanya upaya rekonsiliasi dalam menyelesaikan persengketaan.
4. Sesudah Sidang Majelis Sinode, BPMS telah mengundang sejumlah tokoh
untuk bertemu di Taratara guna membicarakan masalah UKIT. Dari semua
72
Wawancara dengan Drs. Welky Karauwan, MSi. tanggal 26 Februari 2013 73 DOK.STMS.24/2011 NOMOR II.5
82
pembicara, tercatat hanya satu orang yang tidak mau berbicara tentang
rekonsiliasi, selebihnya mendambakan adanya rekonsiliasi.
5. Setelah pertemuan itu telah ada konvokasi bersama antara dosen dan
Mahasiswa kedua fakultas teologi UKIT bertempat di aula Kantor Sinode .
6. Selanjutnya ada pertemuan-pertemuan antara para dosen kedua fakultas
tersebut, atas inisiatif mereka sendiri.
(Pertemuan Dosen-dosen Teologi ini dimulai sejak tahun 2009. Para dosen
Teologi dari kedua belah pihak berkumpul untuk membicarakan rekonsiliasi
UKIT. Para dosen Teologi ini membentuk tim yang disebut “Tim Lima-
Lima”. Tim Lima-Lima terdiri dari lima orang Dosen dari Fakultas Teologi
YPTK UKIT, dan lima orang Dosen Teologi dari UKIT Yayasan AZR
Wenas. Tim ini bukan merupakan Tim Resmi, sehingga tidak menyelesaikan
permasalahan Institusi, seperti pengelolaan UKIT. Tapi pertemuan para Dosen
Teologi ini menjadi ajang keakraban antar kedua pihak.
Pertemuan para Dosen Teologi ini sempat terhenti pada tahun 2009 tapi
kemudian muncul lagi pada tahun 2011. Mereka sempat mengadakan
pertemuan keakraban pada tanggal 14 Juli 2011)74
7. Mahasiswa tamatan YPTK ternyata diakui juga hasil studinya, meski harus
mengganti ijazah, dengan kewajiban menyetorkan sejumlah uang.
8. Sekalipun YPTK telah dinyatakan sebagai pengelola yang sah atas UKIT,
sesuai keputusan Pengadilan Tinggi, yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi
74
Wawancara dengan Pdt. Pinontoan-Sethight, M. Th, tanggal 6 Maret 2013
83
Yayasan AZR Wenas/BPS, begitu juga keputusan Mahkamah tgl. 11 Juni
2011 yang menilak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Yayasan
AZR Wenas/BPMS; namun hal itu dapat diabaikan dengan jalan rekonsiliasi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Pertimbangan Sinode
mengusulkan langkah-langkah sebagai berikut untuk menyelesaikan permasalahan
UKIT:75
Sesegera mungkin membentuk Tim Mediasi sesuai PTS pasal 44.
Rekonsiliasi harus dilakukan dalam semangat panggilan gereja untuk
membawa suara kenabian, mendamaikan dan menyembuhkan (called to
prophesy, roconcile and heal).
Tim Mediasi kami usulkan melibatkan orang-orang yang betul betul netral
serta pakar di bidang hukum, pendidikan, termasuk salah seorang dari MPS
yaitu Pdt. A. W. Tampemawa.
Usul yang sangat baik dari MPS di atas tampaknya hanya seperti angin lalu.
Tanggal 26 Januari 2012 BPMS GMIM mengirimkan surat dengan nomor
K.134/UM.VII.1/1-2012 yang ditujukan kepada pengurus YPTK GMIM dan Rektor
UKIT YPTK GMIM. Inti dari surat ini adalah penyampaian dan pemberitahuan
kepada pihak yang dikirimi agar pengurus YPTK untuk segera mencari kampus baru
dengan batas waktu tiga bulan76
.
75
Dok.STMS.24/2011 nomor Ii.5. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Pertimbangan Sinode
Untuk Badan Pekerja Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode Ke-24 Tahun 2011, di
Jemaat Paulus Winebetan Wilayah Langowan III, 15-18 november 2011 76
Denni Pinontioan, “Ketika Institusi Gereja Melakukan Kekerasan”. Inspirator (Tomohon:
No. 23. Thn. IX. Februari-Juni 2012), 11
84
Dari beberapa poin pertimbangan MPS GMIM di atas, dua poin terakhir
menarik untuk ditunjau. Para Mahasiswa lulusan YPTK diwajibkan untuk mengganti
ijazah yang memiliki kop YPTK UKIT dengan kop Yayasan AZR Wenas. Proses
untuk mengganti ijazah harus melewati berbagai tahap. Para Alumnus yang lulus
pada tahun 2007 ke atas harus melaksanakan ujian ulang, skripsi atau tesis yang
sudah diuji di UKIT YPTK harus diuji lagi di UKIT Yayasan AZR Wenas, dan tentu
kembali melalui proses bimbingan serta berbagai perubahan. Mengenai biayanya para
Alumnus harus membayar biaya sebesar sepuluh sampai dua belas juta rupiah. Jika
para Alumnus tidak mengganti ijazahnya, maka mereka tidak akan diterima menjadi
vikaris di Sinode GMIM. Sekalipun Alumnus tersebut telah mengambil program
magister di universitas lain, tapi selama ijazah S1-nya masih memiliki kop YPTK,
maka ia tidak akan diterima untuk mendaftar menjadi vikaris77
.
Dalam poin terakhir yakni poin nomor delapan menurut penulis akan sangat
berat untuk dipraktekan. Kedua belah pihak memiliki dasar hukumnya masing-
maisng untuk untuk mengatakan bahwa pihaknya adalah pihak yang sah. Jadi, akan
sangat sulit bagi kedua pihak untuk mengabaikan dasar hukum tersebut.
Hal ini menandakan adanya perubahan sikap dari BPMS GMIM. Pada masa
awal terpilihnya BPMS GMIM, BPMS berusaha untuk merekonsiliasikan UKIT.
Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu BPMS mulai bersikap konfrontasi
terhadap YPTK UKIT.
77
Wawancara dengan Sdri., Nency Heidemans, MSi. tanggal 30 Maret 2013
85
16. Pengrusakan Papan Nama YPTK UKIT
Sebulan kemudian terjadi insiden di Kampus UKIT. tanggal 24 Februari 2012
papan nama YPTK UKIT ditemukan roboh. Tindakan pengrusakan ini diduga
dilakukan oleh kelompok Mahasiswa dari UKIT Yayasan AZR Wenas.78
Beberapa hari kemudian, yakni tanggal 27 Februari dalam salah satu grup di situs
Facebook, sebuah akun bernama Douglas Pareta menuliskan sebagai berikut:
“Dengan tindakan yang kami lakukan pada Jumat (24/02), kami Mahasiswa UKIT Wenas
bertanggung jawab penuh kepada BPMS GMIM sebagai pemilik Aset. Salam Perdamaian”.
Penyataan ini menimbulkan perdebatan di dunia maya maupun di dunia nyata.
Para Alumnus dan Mahasiswa mengecam keras tindakan pengrusakan ini. Salah satu
kecaman adalah apa yang dikatakan oleh Max Tontey dalam media masa elektronik.
Menurut Max Tontey:
“Ini bukti nyata, bahwa nilai hukum negara (putusan PK MA-RI tahun 2012 yang
menyatakan UKIT YPTK-GMIM sah sebagai pengelola UKIT) tidak lagi diindahkan oleh
sekelompok orang yang tidak „bermoral‟ itu. Dan kami menyatakan perang terhadap oknum-
oknum perusak dan tidak bermoral yang menodai simbolisasi historis UKIT YPTK-
GMIM”.79
Insiden ini sempat memicu emosi Mahasiswa dan Alumni dari YPTK UKIT.
Akan tetapi insiden ini untungnya tidak berkembang menjadi luas.
78
Denni Pinontoan, Ibid., 9-10 79
tr., “Pengacara datangi Polres, Alumni Kecam Pengrusakan Papan Nama UKIT”,
beritamanado.com: 27-02-2012. Diunduh pada 6 April 2013, http://beritamanado.com/berita-
utama/pengacara-datangi-polres-alumni-kecam-pengrusakan-papan-nama-ukit/83494/
86
17. Pengelolaan UKIT pada tahun 2013
Pada Tahun 2013, UKIT masih terpecah menjadi dua. Mengenai putusan MA,
pada waktu itu pihak Yayasan Wenas mengaku belum menerima putusan MA secara
resmi. Jadi karena belum menerima keputusan MA, maka pihak Yayasan Wenas
masih berpegang pada Kepmen No. 220/D/O/2007, yaitu Yayasan Wenas sebagai
pengelola UKIT80
. Penulis berusaha mengkonfirmasi hal ini, tampaknya pihak
Yayasan AZR Wenas telah menerima salinan keputusan ini. Menurut pihak Yayasan
Wenas, pihak YPTK seharusnya menggugat Kepmen 220/D/O/2007 tentang alih
kelola UKIT, dan tidak seharusnya menggugat Yayasan AZR Wenas.81
Kedua belah pihak masih berjalan masing-masing tetap berlanjut sepanjang
tahun 2012. Kedua belah pihak masih bertahan pada fondasi masing-masing. Pihak
YPTK UKIT masih belum bisa mengambil alih UKIT karena adanya Kepmen
220/D/O/2007, sedangkan pihak Yayasan Wenas tidak bisa berbuat banyak karena
adanya keputusan MA yang memenangkan pihak YPTK UKIT.
Sementara waktu terus bejalan, jumlah Mahasiswa yang mendaftar di YPTK
UKIT semakin berkurang, dan jumlah Mahasiswa yang mendaftar di UKIT Yayasan
Wenas semakin bertambah. Selain itu semakin banyak Mahasiswa yang dari UKIT
YPTK beralih ke UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas. Sedangkan para
Alumnus khususnya Alumnus dari YPTK UKIT, khususnya Fakultas Teologi masih
belum bisa diterima unutk menjadi Vikaris dalam lingkungan GMIM.
80
tr., Kubu Wenas Mengaku Belum Menerima Salinan Putusan MA. beritamanado.com. 27
MAret 2012. Diunduh pada tanggal 6 Mei 2013. http://beritamanado.com/tomohon/kubu-wenas-
mengaku-belum-menerima-salinan-putusan-ma/88874/ 81
Wawancara dengan Drs. Wlky Karouan, MSi. tanggal 26 Februari 2013.
87
Pada bulan berikutnya, tanggal 8 Maret 2013, YPTK UKIT mengadakan
seremoni wisuda. Seremoni Wisuda ini dilaksanakan di Kota Manado, bertempat d
Manado Convention Center. Dalam upacara ini ternyata terdapat berita mengejutkan.
Kementian Hukum dan Ham mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor AHU-
456.AH.01.04.Tahun 201382
. Surat ini berisi tentang penyesuaian akte Yayasan.
dalam surat ini menjelaskan bahwa YPTK GMIM yang sekarang merupakan
kelanjutan dari YPTK tahun 1965, 1989, dan 2007. Jadi surat dari Kementerian
Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa YPTK yang pada tahun 2011 berbeda
dengan YPTK tahun 1965 batal demi Hukum83
. Sedangkan bagi pihak Yayasan AZR
Wenas dan BPMS GMIM pihak YPTK UKIT tetaplah merupakan pihak yang tidak
tunduk terhadap institusi, yakni GMIM.84
82
tr., “YPTK disahkan kementerian Hukum dan HAM RI”. beritamanado.com:08-04-2013.
Diunduh pada tangal 5 Mei 2013. http://beritamanado.com/tomohon/yptk-gmim-disahkan-kemenkum-
dan-ham-ri/175009/ 83
Wawancara dengan Pdt. K. A. Kapahan-Kaunang, tanggal 8 Mei 2013. 84
Wawancara dengan dengan Drs. Welky Karouwan, MSi., tanggal 26 Februari 2013