bab iii pembahasan 3.1 tinjauan umum organisasi 3.1.1 ... · kantor pelayanan pajak madya, dan...
TRANSCRIPT
35
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Sumber: Sub. Bagian Umum, KPP Pratama Jalarta Gambir Satu
Gambar III.1. Gedung KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
36
KPP Pratama Jakarta Gambir Satu berdiri pada tahun 2005, yang
merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang dibentuk dan beroperasi dalam
rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan DJP, yaitu
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Satu,
Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Satu sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.01/2005 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Sebelum terbentuknya KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, pada awalnya di
wilayah kecamatan Gambir hanya ada KPP Jakarta Gambir. Pada tahun 1997 dipecah
menjadi 2 (dua), yaitu: KPP Jakarta Gambir Satu dan KPP Jakarta Gambir Dua.
Kemudian pada tahun 2002 dipecah lagi menjadi 3 (tiga) KPP, yaitu: KPP Jakarta
Gambir Satu, KPP Jakarta Gambir Dua, dan KPP Jakarta Gambir Tiga. Terakhir
pada tahun 2005, seiring dengan pembentukan KPP Pratama di wilayah Kanwil
DJP Jakarta Pusat (dahulu Kanwil DJP Jakarta I), dipecah lagi menjadi 4 (empat)
KPP, yaitu: KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua,
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.
Perbedaaan dari ke-empat KPP Pratama tersebut adalah wilayah kerjanya.
37
Dalam periode 6 tahun sejak berdiri pada tahun 2005, KPP Pratama Jakarta
Gambir Satu telah dijabat oleh 4 (empat) Kepala Kantor yang secara definitif
ditugaskan di kantor ini,yaitu:
• Juli 2005 - Agustus 2006 : Iswar Harahap
• Agutus 2006 - Oktober 2008 : Muhammad Asjraf
• Oktober 2008 - September 2010 : Prasetyo
• Januari 2011 - Sekarang : Sanityas Jukti Prawatyani
Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Satu hanya terdiri dari 1 (satu)
kelurahan, yaitu: Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta
Pusat. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu berlokasi di Jalan Gunung Sahari Raya
No.25 ABC, Lt. 1, 5,dan 6, Jakarta Pusat. Gedung ini merupakan eks Gedung Probest
yang kemudian diambilalih oleh Kementerian Keuangan dan kemudian ditempati
oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Satu bersama dengan KPP Pratama Jakarta Sawah
Besar Dua. Gedung ini terdiri dari 7 (tujuh) lantai. Lantai satu digunakan secara
bersama-sama sebagai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Seksi Pelayanan.
Sebelah Kanan ditempati KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dan sebelah kiri oleh
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Lantai 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat),
ditempati oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, sedangkan lantai 5 (lima) dan
6 (enam) ditempati oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, serta paling atas lantai 7
(tujuh), berupa aula digunakan secara bersama-sama oleh kedua kantor.
38
3.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi dan lebih
ramping, mengingat struktur organisasi sebelumnya yang terdiri dari 3 (tiga) jenis
kantor, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa),
dan Kantor Pelayanan PBB (KPPBB). Dengan struktur yang baru ini, ketiga jenis
kantor diatas dilebur menjadi satu, yaitu KPP Pratama. Selain itu, untuk melayani
Wajib Pajak tertentu dibentuk juga KPP Madya, KPP Khusus, dan KPP Wajib Pajak
Besar. Organisasi di KPP Pratama dibentuk berdasarkan fungsi Administrasi
Perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
serta pencapaian target penerimaan.
Berikut adalah struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
yaitu:
Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Gambar III.2.Sruktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
39
Berikut ini Tata Kerja Organisasi pada KPP Pratama Jakarta Gambir Satu :
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan
penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak PertambahanNilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan
Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan pajak tidak langsung lainnya, dalam
wilayah wewenangnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Sub Bagian Umum
Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan
tugas dan fungsi pelayanan kesekretarian terutama dalam hal pengaturan
kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta
perlengkapan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data,
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman
40
dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan
aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kerja.
5. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
dan pengolahan surat pemberitahuan, pelaksanaan ekstensifikasi serta
melakukan kerjasama perpajakan.
6. Seksi Penagihan
Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan
penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran
tunggakan pajak dan usulan penghapusan pajak serta penyampaian dokumen-
dokumen penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan,
pelaksanaan aturanpemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah
pemeriksaan serta administrasi perpajakan lainnya.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV
Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, bimbingan
atau himbauan kepada Wajib Pajak, konsultasi teknis perpajakan, penyusunan
profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi
hasil banding. Wajib Pajak yang wilayah layanannya dibagi menjadi empat
41
(Seksi Waskon) Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan batas jalan dan
batas alam. Wilayah kerja Seksi Waskon I adalah sisi Utara Monas, Seksi
waskon II adalah sisi Timur Monas, Seksi Waskon II adalah sisi Selatan Monas
dan Seksi Waskon IV adalah sisi Barat Monas.
3.1.3 Kegiatan Usaha KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah sejalan dengan
penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar
baik menyangkut aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) maupun struktur
organisasi.
Perbaikan yang berkesinambungan akan mutu pelayanan yang diberikan
kepada WP merupakan satu hal yang mutlak harus dilakukan. Untuk itu, dalam
rangka menjembatani komunikasi antara WP dengan KPP serta mengoptimalkan
fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada WP, maka ditunjuk petugas
Account Representative (AR). AR adalah pegawai yang ditunjuk sebagai petugas
semacam Liaison Officer (LO) antara WP dengan KPP yang bertanggung jawab dan
berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta
mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban WP. KPP Pratama
mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan WP di bidang
Pajak Penghasilan, Pajak, Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah
42
& Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi & Bangunan, dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama
menyelenggarakan fungsi :
1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,
serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi WP;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur
organisasi KPP Pratama dirancang berdasarkan fungsi, yang meliputi: Fungsi
43
Pelayanan (Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan & Konsultasi), Fungsi
Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum (Seksi Pengawasan & Konsultasi, Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Penagihan, dan Seksi Pemeriksaan / Kelompok
Fungsional Pemeriksa Pajak), serta Fungsi Pendukung (Sub bagian Umum dan Seksi
Pengolahan Data & Informasi).
3.2 Hasil Penelitian
3.2.1 Jumlah WP PPh 21 dan Jumlah Pelaporan SPT PPh 21
KPP Pratama Jakarta Gambir Satu merupakan KPP Pratama yang memiliki
wilayah kerja yang hanya terdiri dari 1 (satu) kelurahan, yaitu: Kelurahan Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tetapi wilayah kerja kelurahan
Gambir, Jakarta Pusat tersebut merupakan lokasi kantor-kantor pemerintahan yang
sangat strategis di Indonesia, antara lain: Komplek Istana Presiden, Kantor Gubernur
(Balaikota) DKI Jakarta, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Hankam, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia,
Mahkamah Agung, dan beberapa objek vital lainnya. Oleh karena itu, potensi pajak
KPP Pratama Jakarta Gambir Satu didominasi oleh Wajib Pajak Bendahara, yang
mencapai kisaran 80% (delapan puluh persen), sedangkan sisanya sebesar 20% (dua
puluh persen) berasal dari WP Badan dan Orang Pribadi. Hal ini pasti akan
menentukan tingkat kepatuhan dan penerimaan di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
Karena jika dilihat dari komposisi prosentase seharusnya KPP Pratama Jakarta
Gambir Satu memiliki potensi besar untuk memiliki WP yang patuh karena
44
seharusnya bendaharawan Pemerintah dapat memberikan contoh yang baik bagi WP
yang lainnya.
Berdasarkan data yang penulis terima dari bagian terkait, pada tahun 2012-
2014 jumlah WP PPh 21 terdaftar adalah seperti terlihat pada tabel III.1 berikut ini:
Tabel III.1
Jumlah WP PPh 21 di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Tahun Jumlah WP PPh 21 Kenaikan Jumlah WP/tahun
2012 674 -
2013 678 4
2014 632 -46
Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Berdasarkan tabel III.1 tersebut di atas dapat kita lihat bahwa jumlah WP PPh
21 setiap tahun bervariatif, dengan jumlah yang naik turun setiap tahunnya. Tahun
2013 jumlah WP bertambah 4 WP baru tetapi pada tahun selanjutnya yaitu 2014
terjadi penurunan jumlah WP. Jika diprosentase maka tahun 2013 terjadi kenaikan
jumlah WP sebesar 0.59% (nol koma lima puluh sembilan persen) dibanding tahun
2012 sedangkan tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 6,78% (enam koma tujuh
puluh delapan persen) dari tahun 2014. Penurunan ini dapat disebabkan karena
banyaknya WP yang mencabut statusnya sebagai WP PPh 21. Pencabutan tersebut
dapat disebabkan karena perusahaan tersebut dinyatakan pailit, pindah domisili
perusahaan atau dengan alasan lainnya.
Sebagai bentuk kepatuhan WP setelah terdaftar sebagai WP harus melaporkan
SPT PPh 21nya. Pada tabel III. 2 penulis memperoleh data jumlah penerimaan
pelaporan SPT PPh 21, yaitu:
45
Tabel III.2
Jumlah Pelaporan SPT PPh 21 di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Tahun Jumlah Pelaporan SPT PPh 21 Kenaikan Jumlah Pelaporan PPh 21/tahun
2012 250 -
2013 273 23
2014 275 2
Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Berdasarkan data pada tabel III.2 tersebut diatas, setiap tahun jumlah
Pelaporan PPh 21 terus meningkat walau memang tidak cukup signifikan. Tahun
2013, Jumlah Pelaporan PPh 21 meningkat 23 SPT atau sebesar 9,20% (Sembilan
koma dua puluh persen) dibanding tahun 2012. Sedangkan tahun 2014, Jumlah
Pelaporan PPh 21 meningkat hanya 2 SPT atau sebesar 0,73% (nol koma tujuh puluh
tiga persen). Sehingga bisa dikatakan WP PPh 21 Gambir cukup aktif dan patuh
melaporkan kewajiban perpajakan.
Tetapi jika kita bandingkan kedua data diatas, Jumlah WP PPh 21 tidak
berperan dalam menurunnya jumlah WP yang melaporkan SPT PPh 21-nya di KPP
Pratama Jakarta Gambir Satu.
3.2.2 Jumlah Penerimaan Pajak PPh 21
Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari Pajak, maka
penerimaan PPh 21 memiliki target pencapaian tertentu demi memenuhi Rancangan
Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) yang dibebankan kepadanya. Hasil
pencapaian target tentu menentukan hasil kinerja dari bagian terkait .
46
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Jakarta Satu,
berikut adalah Jumlah penerimaan PPh 21 dapat kita lihat pada III.3 berikut ini
Tabel III.3
Jumlah Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Tahun Target Penerimaan PPh 21 Realisasi Penerimaan
PPh 21
Prosentase
Pencapaian
2012 Rp 1.245.347.911.681 Rp 903.002.765.059 72,51%
2013 Rp 895.877.753.001 Rp 873.098.226.331 97,46%
2014 Rp 777.209.584.000 Rp 961.014.291.414 123,65%
Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Pada tabel III.3 tersebut, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu jumlah Target
penerimaan PPh 21 terus menurun tetapi jumlah penerimaan masih variatif. Pada
tahun 2012, Penerimaan pajak hanya sebesar 72,51% dari target yang diharapkan.
Sedangkan tahun 2013, penerimaan pajak sebesar 97,46% dari target, secara
keseluruhan penerimaan meningkat, tetapi jika kita teliti kembali, target tersebut
menurun dari tahun 2012. Penurunan ini dapat disebabkan karena rendahnya jumlah
penerimaan tahun 2012, sehingga pada tahun berikutnya target disesuaikan dan
dialokasikan ke target penerimaan pajak jenis lainnya.
Tahun 2014, penerimaan pajak berada di 123,65% atau melewati batas target
yang diharapkan. Jumlah penerimaan ini juga meningkat dari tahun sebelumnya,
2013 yaitu sebesar Rp 87.916.065.083. Tetapi jika kita analisa lebih jauh, jumlah
target yang ditentukan pada tahun 2014 jauh lebih rendah dari tahun 2013. Sehingga
jika dihitung penurunan jumlah target tersebut adalah sebesar Rp 118.668.169.001
atau sekitar 86,57% dari target penerimaan tahun 2013.
47
Artinya Penerimaan pajak selama tahun 2011-2013 masih bervariatif atau
mengalami turun – naik, sedangkan target penerimaan tahun 2012 – 2014 di KPP
Pratama Jakarta Gambir Satu terus menurun. Sehingga tentu hal ini akan
mempengaruhi penilaian terhadap kepatuhan WP PPh 21 secara keseluruhan karena
dengan melihat pencapaian target tersebut tentu akan menimbulkan kesimpulan
bahwa kepatuhan WP PPH 21 meningkat.
3.2.3 Peranan Penerimaan Terhadap Kepatuhan WP PPh 21.
Berdasaran pemaparan data yang diperoleh penulis dari KPP Pratama Jakarta
Gambir Satu, maka penulis akan menganalisa apakah WP terdaftar atau jumlah
Pelaporan PPH 21 yang merupakan wujud kepatuhan WP yang berperan besar dalam
penerimaan PPH 21 tahun 2012-2014 di KPP Jakarta Gambir Satu. Seperti terlihat
pada tabel III.1 jumlah WP PPh21 berkisar antara 632-678, dengan posisi yang turun-
naik pertahun. Sewajarnya jika jumlah WP PPh 21 menurun maka Penerimaan PPh
21 juga menurun, karena secara matematis jumlah WP akan memperngaruhi jumlah
penerimaan atau semakin tinggi jumlah WP penerimaan pajak akan semakin
meningkat. Tetapi hal ini tidak berlaku, karena pada Tabel III.3 Penerimaan pajak
tahun 2012 – 2014 terus meningkat.
Pada tahun 2014, jumlah WP PPH 21 menurun sebesar 6,78% atau sebesar 46
WP, tetapi penerimaan pajak pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 961.014.291.414
atau naik sebesar 123,65% dari penerimaan tahun 2013. Dari data ini dapat diihat
48
bahwa jumlah WP PPh21 tidak serta-merta membuat jumlah penerimaan pajak PPh
21 menurun.
Sedangkan jumlah pelaporan pada tabel III.2, terlihat bahwa jumlah pelaporan
SPT PPH 21 terus meningkat walaupun jumlahnya tidak cukup besar. Sedangkan
jumlah penerimaan 2012-2014 memang cenderung meningkat tetapi variatif. Jumlah
pelaporan PPh 21 tahun 2013 meningkat 9,20% atau sebesar 23 Pelaporan dibanding
tahun 2012 yang hanya 250 jumlah pelaporan PPh 21. Tetapi penerimaan pajak pada
tahun 2013 tersebut justru menurun sebesar 3,31% dari jumlah penerimaan tahun
2012.
Pada tahun 2014 jumlah pelaporan PPH 21 hanya naik 0,73% atau hanya 2
pelaporan dibanding tahun 2013, tetapi penerimaan pajak tahun 2014 justru
meningkat cukup tajam atau sebesar 10,07 % atau sebesar Rp 87.916.065.083 dari
tahun 2013.
Artinya jumlah Pelaporan tidak bisa dijadikan patokan bahwa semakin besar
jumlah Pelaporan maka penerimaan Pajak akan semakin meningkat. Hal ini bisa jadi
disebabkan karena jumlah pelaporan SPT sedikit tetapi nilai hutang pajaknya
meningkat atau cukup besar sehingga penerimaan pajaknya meningkat.
Berdasarkan analisa diatas, maka jumlah WP PPH 21 dan jumlah Pelaporan
SPT PPh 21 sebagai bentuk nyata kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan wajib
pajaknya, memang tidak bisa langsung dijadikan patokan untuk mengukur jumlah
penerimaan pajak, Tetapi jumlah pelaporan lebih berperan dalam penerimaan pajak
khususnya di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.