bab iii pembahasan 3.1. tinjauan umum instansi bpk ri …bab iii pembahasan 3.1. tinjauan umum...
TRANSCRIPT
22
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Instansi BPK RI Pusat
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan salah
satu instansi pemerintahan yang bertugas untuk bertanggung jawab atas keuangan
negara. BPK RI diresmikan pertama kali pada tanggal 1 Januari 1947 yang dipimpin
oleh R. Soerasno. Pada bab 3 ini, penulis melaksansakan riset di BPK RI pada biro
Sumber Daya Manusia bagian perencanaan dan mutasi di subbagian perencanaan dan
rekrutmen yang beralamat di Jl. Jenderal gatot subroto No. 31, Jakarta Pusat. Untuk
lebih lengkapnya, penulis mencantumkan sejarah dan perkembangan BPK RI pusat
dan penjelasan struktur organisasi tempat penulis melaksanakan riset di bawah ini.
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan BPK RI Pusat
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa
tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa
Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil Pemeriksaan
itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan
Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan
Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di
kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9
orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R.
Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya
pada tanggal 2 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di
23
Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa
tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan
peratuan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene
Rekankamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat
kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan ke Magelang ke Yogyakarta.
Negara Republik Indonesia yang Ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan
Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili
oleh R. Kasirman yang diangkat berdasrkan SK Presiden RI tanggal 31 1950
No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS)
berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk
Dewan Pengawas Keuangan (berdasarkan di Bogor) yang merupakan salah satu alat
perlangkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31
Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor
menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintahan
Netherland Indies Civil Administration (NICA).
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS
yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan
Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dna berkedudukan di Bogor
menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan
24
Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di
Yogyakarta dan dari Algemere Rekenkamer di Bogor.
Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan
berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas
Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan
berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.
Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan
Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI
(UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan
pasal UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap
menggunakan ICW dan IAR.
Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama
Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No.
1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan
Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk
mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1963
(LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian dignti dengan Undang-Undang (PERPU)
No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.
Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1965 yang
antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi
pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan
pengurusasan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan
23
masing-masing sebagai Menteri Koordinator. Akhirnya oleh MPRS dengan
ketetapan No. X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan
fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas
BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU
No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah
mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dala Sidan Akhir Tahun 2002
yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksaa
eksternal keuangan negara dan perananya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga
yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI,
ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen.
Sebelum diamandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5).
Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab
tersendiri (BAB VIII A)dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.
Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-
Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;
1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
24
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja BPK RI
(Sumber: SOTK BPK RI)
Gambar III.1
Struktur Organisasi Biro Sumber Daya Manusia
Pasal 37
1. Biro Sumber Daya Manuia selanjutnya dsebut Biro SDM berada di bawah
dan bertangung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
2. Biro SDM dipimpin oleh seorang kepala.
BIRO SUBER
DAYA MANUSIA
BAGIAN
PERENCANAAN
DAN MUTASI
SUBBAGIA
N MUTASI
DAN
PEMBERH
ENTIAN
SUBBAGIAN
ANALISIS
JABATAN
DAN
SISTEM
INFORMASI
SDM
SUBBAGIA
N
PERENCA
NAAN DAN
REKRUTM
EN
25
Pasal 38
Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia
(SDM) di lingkungan Pelaksana BPK.
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro
SDM menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro SDM dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan Biro SDM berdasarkan rencana aksi serta tugas
dan fungsi Biro SDM;
3. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pengelolaan dan
pengembangan SDM termasuk pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
4. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang perencanaan dan mutasi, pengembangan
komptensi dan penilaian kinerjaserta kesejahteraan SDM;
5. Peyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM; dan
6. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepadan Sekretaris Jenderal
Pasal 40
Biro SDM terdiri atas;
1. Bagian Perencanaan dan Mutasi;
2. Bagian Pengembangan Komptensi dan Penilaian Kinerja;
3. Bagian Jabatan Fungsional; dan
4. Bagian Kesejahteraan.
26
Pasal 41
Bagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan
SDM BPK, menyelenggarakan pengadaan pegawai, menyiapkan usulan penempatan
dan mutasi pegawai, melaksanakan analisa dan evaluasi jabatan serta mengelola
informasi SDM.
Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian
Perencanaan dan mutasi menyelenggarakan funsi:
1. Penyiapan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan,
dan mutasi SDM;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan dan
mutasi SDM; dan
3. Penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM
Pasal 43
Bagian Perencanaan dan Mutasi terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen;
2. Subbagian Mutasi dan Pemberhentian; dan
3. Subbagian Analisis Jabatan dan Sitem Informasi Sumber Daya Manusia
Pasal 44
1. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas merencanakan
kebutuhan SDM, menyusun formasi pegawai, menyiapkan dan melaksanakan
pengadaan pegawai, menyusun pola karir.
27
2. Subbagiian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan analisis
penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pelantikan pegawai,
menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat pegawai, memproses
pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
3. Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan analisis jabatan dan evaluasi
jabatan, mengelola informasi SDM, dan mengadministrasikan dokemen
kepegawaian.
3.1.3. Tugas dan Wewenang BPK RI
Berikut adalah Tugas dan Wewenang BPK RI
1. Ketua (Merangkap Anggota) melaksanakan :
a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara
umum bersama dengan Wakil Ketua;
b. Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
c. Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
d. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
e. Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan,
Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat
Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan
Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua
2. Wakil ketua (Merangkap Anggota) melaksanakan :
a Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara
umum bersama dengan Ketua;
28
b Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
c Pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
d Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan,
Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat
Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan
Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.
3. Anggota I melaksanakan :
a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara: dan
b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigasi
4. Anggota II melaksanakan :
a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; dan
b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
5. Anggota III melaksanakan
a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; dan
b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
6. Anggota IV melaksanakan :
a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; dan
b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
7. Anggota V melaksanakan :
29
a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; dan
b. Melaksanakan pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daerah; dan
c. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
8. Anggota VI melaksanakan :
a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; dan
b. Melaksanakan pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daerah; dan
c. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
3.2. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada Bapak
Yoyo Saehudin, SAP yang menjabat sebagai Analis Perencanaan Sumber Daya
Manusia Aparatur, penulis mengajukan beberapa pertanyaan beberapa diantaranya
adalah bagaiman proses pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh
panitia pelaksana CPNS BPK RI, siapa saja yang terlibat dalam panitia pelaksana
rekrutmen CPNS BPK RI, apa yang menjadi kendala pada saat pelaksaan rekrutmen
CPNS, bagaimana solusi pemecahan masalah yang dihadapi pada saat pelaksaan
rekrutmen CPNS, siapa saja yang boleh mengikuti rekrutmen CPNS di BPK RI dan
sebagainya yang penulis lampirkan di bagian hasil wawancara.
Selanjutnya penulis memamparkan hal-hal yang berkaitan dengan proses
pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana rekrutmen
pada BPK RI di Jakarta sebagai berikut.
30
3.2.1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Rekrutmen CPNS BPK RI
1. Sehubungan dengan pembahasan, penulis mencantumkan perencanaan dan
persiapan dari pengangkatan CPNS, di bawah ini:
a. Berdasarkan persetujuan prinsip dari Kementrian PAN dan RB tentang
jumlah formasi PNS BPK tahun berjalan, BPK melaksanakan proses
rekrutmen CPNS. Rekrutmen CPNS pada prinsipnya mengacu pada
ketentuan PP No. 98 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.
11 Th. 2002 dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam
keputusan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.
b. Untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen CPNS BPK, maka membentuk
Tim/ Panitia Rekrutmen CPNS yang bertugas :
1) Melaksanakan Kebijakan Badan dalam hal Pelaksanaan Penerimaan
CPNS BPK-RI sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan semua pelaksana
kepegawaian di setiap Perwakilan untuk pelaksanaan Penerimaan
CPNS BPK-RI dan
3) Melaporkan hasil Kerja dan pertanggungjawabannya kepada Badan
melalui Sekretaris Jenderal BPK-RI selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian.
c. Pengumuman Penerimaan CPNS
Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui surat kabar, papan
pengumuman di seluruh kantor perwakilan dan kantor pusat, Surat Kabar
serta melalui laman BPK RI.
Pengumuman antara lain harus mencantumkan informasi sebagai berikut:
31
1) Jumlah formasi yang tersedia per jenis pendidikan.
2) Batas usia
3) IPK;
4) Waktu pendaftaran;
5) Persyaratan lamaran;
6) Tahapan Seleksi.
2. Pelaksanaan Rekrutmen CPNS
Dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dari pelamar umum, panitia
rekrutmen CPNS berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang
berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur, sebagai berikut :
a. Bagan Flow Chart Rekrutmen CPNS dari Pelamar umum:
32
Sumber: SOP Divisi SDM BPK RI
Gambar III.2
Pelaksana
Rekrutmen
BPK RI
Kemen PAN
& RB
Penyelektor Pelamar Umum/
CPNS
BKN
Tidak lulus
Mulai
Penyerahan
Jumlah
formasi
Keputusa
n Kemen
PAN &
RB
Membentuk
Panitia
Membuat
pengumuman
Pendaftaran
&Seleksi
Administrasi
Tes
Kompetisi
Dasar
Tes
Assesment
psikologis
Tes
wawancara
Pemberkasan
Administrasi
Kelengkapan
dokumen
Tidak lulus
Tidak lulus
Tidak lulus
Wajib melengkapi
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Proses Berkas
Pembuatan NIP
PNS
Diklat
pengangkatan
CPNS
Selesai
33
Proses Pelaksanaan Rekrutmen CPNS pada BPK RI
b. Penjelasan Bagan Flow Chart Rekrutmen CPNS dari Pelamar Umum
1) Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan hasil analisis jumlah
formasi yang dibutuhkan oleh BPK ke Kemen PAN dan RB.
2) Kementrian PAN dan RB memberikan keputusan pada BPK RI
tentang formasi PNS BPK dalam kurun waktu satu tahun. Dalam
Keputusan Menpan ini terdapat jumlah formasi - pendidikan per
jenjang dan jurusan serta jabatan fungsionalnya.
3) Pejabat Pembina Kepegawaian dari BPK membentuk panitia
Rekrutmen CPNS yang terdiri dari unit kerja terkait (Biro SDM,
Biro Keuangan, Biro TI dan Biro Umum)
4) Panitia Rekrutmen CPNS BPK RI mengumumkan pelaksanaan
kegiatan rekrutmen CPNS secara obyektif dan transparan melalui
media nasional dan laman BPK RI.
5) Melaksanakan proses seleksi administrasi sesuai dengan
persyaratan bagi seluruh lamaran yang masuk :
(1) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan,
maka akan dipanggil melalui surat dan laman CPNS BPK RI
untuk mengikuti tes pertama
(2) Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus sesuai dengan
persyaratan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur
6) Melaksanakan kegiatan tes CPNS sebanyak 3 tahap, yang terdiri
dari :
(1) Tahap I Tes Kompetensi Dasar (TKD);
(2) Tahap II Assesment Psikologis;
34
(3) Tahap III Wawancara dengan pejabat BPK.
7) Bagi peserta yang dinyatakan lulus tes tahap pertama sesuai
dengan persyaratan, maka akan diumumkan melalui laman BPK
RI untuk mengikuti tes tahap selanjutnya.
8) Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus tes sesuai dengan
persyaratan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan
tidak berhak mengikuti tes tahap selanjutnya.
9) Pada saat tes tahap III para CPNS sudah ditentukan unit kerja
penempatan dan jabatan fungsional apa yang akan diembannya
sehingga kandidat CPNS sudah bisa menentukan sikapnya untuk
tetap lanjut mengikuti seleksi atau tidak.
10) Panitia Rekrutmen CPNS Melaksanakan kegiatan proses
kelengkapan administrasi (Pemberkasan) bagi peserta tes yang
telah dinyatakan lulus tahap III sesuai dengan persyaratan yang
dicantumkan.
11) Panitia Rekrutmen CPNS akan memproses berkas-berkas dari
peserta yang lulus dan mengajukannya ke BKN agar dapat
diproses untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP).
12) Berdasarkan dari NIP yang telah diterima dari BKN, Biro SDM
akan membuat Keputusan Pengangkatan CPNS BPK RI beserta
dengan Salinan dan Petikannya untuk didistribusikan ke seluruh
pihak yang terkait.
3. Berdasarkan hasil penelitian, penulis hanya dapat mencantumkan sedikit
informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen CPNS BPK RI 2018, yaitu:
35
a. Bagian SDM menganalisis jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh BPK
RI sekitar 8.500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
b. Kemudian menghitung berapa jumlah pegawai yang akan diterima dengan
cara:
1) Bezzeting pegawai – Jumlah pegawai saat ini
8.500 – 6.200 = 2. 300 Kebutunghan pegawai yang akan ditambah.
2) Mengajukan pegawai sekitar 2.300 orang, kemudian disetujui oleh
pihak Kemen Pan & RB sekitar 502.
3) Maka rekrutmen CPNS yang akan diterima melalui akses
sscn.bkn.go.id atau cpns.bpk.go.id sebanyak 502 orang.
c. Pelamar melaksanakan tes seleksi administrasi, yang kemudian disusul
dengan Tes kompetensi (A) dan Tes Psikologis (B). Setelah dinyatakan
lolos maka jumlah Nilai A+ B yang diolah dan diranting oleh BKN.
Disusun berdasarkan hasil tes, dan diambil berjumlah 502 orang.
d. Lulus CPNS berjumlah 502 orang.
e. Diklat prajabatan kurang lebih 1 Tahun.
f. Diangkat PNS
3.2.2. Kendala yang Dihadapi
Dalam menjalankan fungsi SDM di dunia perusahaan/instansi memiliki setiap
kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang dirasakan dan dialami pada saat
pelaksanaan rekrutmen CPNS di BPK RI dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Pihak Panitia
a. Beban Kerja
36
Kendala yang dirasakan pada saat perencencanaan maupun pelaksanaan
yang pertama ialah Beban Kerja. Hal ini dikarenakan, BPK RI sendiri
menghitung beban kerja yang dibutuhkan untuk mengisi kesongan
pekerjaan tersebut tapi tidak seimbang dengan keputusan yang telah
diberikan oleh Kemeneg PAN & RB. Pasalnya, beban kerja yang
dibutuhkan oleh BPK RI sendiri harus menunggu keputusan Kemeneng
PAN & RB dimana merekalah yang berwenang untuk menyediakan para
CPNS tersebut untuk diangkat menjadi PNS/ASN. Sehingga beberapa
pekerjaan menjadi terhambat dikarenakan beban kerja yang disetujui
tidak sama dengan beban kerja yang dibutuhkan.
b. Waktu
Pada bagian ini, waktu merupakan komponen yang sangat penting dalam
setiap hal. Hasil dari wawancara salah satu pegawai BPK, menjelaskan
bahwa perbedaan waktu pada saat koordinasi dengan palaksana
rekrutmen CPNS sangatlah penting. Seringkali terjadi percecokan
pengiriman data yang diminta secara terburu-buru.
c. Anggaran
Menurut narasumber yang dapat penulis rangkum dari hasil wawancara,
anggaran keuangan terkadang menjadi masalah. Beberapa hal terjadi di
luar penanganan dan harus mengeluarkan jumlah yang tidak sedikit.
Contohnya adalah bila terjadi hujan yang sangat deras pada saat
pelaksanaan tes, beberapa kandidat yang lain harus menunggu di tempat
yang disedikan. Sedangkan yang menjadi kandidat tidak sedikit
jumlahnya, maka dari itu Panitia pelaksana biasanya mengeluarkan
biaya/anggaran tidak terduga untuk keadaan yang dapat memungkinkan.
37
Dan juga untuk memenuhi kebutuhan panitia pelaksana rekrutmen CPNS
selama menjalani proses pelaksanaan rekrutmen di luar kota.
2. Pihak Pelamar Umum/CPNS
Dari hasil pengamatan yang penulis rasakan, kendala yang dialami oleh
Pelamar Umum/CPNS adalah sulitnya berkomunikasi dengan panitia
pelaksana rekrutmen CPNS. Kondisi ini disebabkan, dimana kurangnya
panitia yang berkenan bertugas untuk membalas atau merespon CPNS yang
hendak bertanya pada halaman web BPK RI yang tercantum maupun akun
social media yang aktif.
3.2.3. Solusi dari Kendala yang Dihadapi
Dalam bagian ini, penulis memberikan beberapa solusi dari kendala yang
dihadapi yang penulis rangkum dari hasil wawancara:
1. Pihak Panitia Pelaksana Rekrutmen CPNS BPK RI
a. Beban Kerja
Untuk solusi di bagian kendala ini, penulis memberikan solusi yaitu untuk
membuka lowongan pekerjaan dibidang Non PNS dengan skala sedikit
lebih besar dari PNS/ASN dan mengajukannya kepada Sekjen BPK selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan solusi dari pihak BPK itu
sendiri dalam menghadapi masalah seperti ini yaitu dengan
memaksimalkan pekerjaan para staff yang telah ditentukan dengan harapan
dapat mengerjakan tugas ganda dan melatihnya. Dan terkadang membuka
lowongan pekerjaan sebagai karyawan magang yang terikat oleh masa
jabatan/kontrak.
38
b. Waktu
Dari masalah ini pihak BPK menuturkan untuk mempersiapkan segala
yang dibutuhkan di awal. Dengan memastikan segala sesuatu yang
dibutuhkan untuk dicek kembali. Sedangkan penulis sendiri memberikan
solusi memanfaatkan jaringan internet untuk mengirim berkas dengan
cepat.
c. Anggaran
Sedangkan solusi dari permasalahan ini, dari pihak BPK menuturkan agar
dapat mempersempit kemungkinan kejadian hal tak terduga dengan
menghitung segala kemungkinan dengan dana yang telah diberikan. Dan
juga mengajukan perubahan anggaran yang telah dihitung kembali oleh
pihak Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Pihak Pelamar Umum/CPNS
Membiasakan terlebih dahulu untuk membaca persyaratan wajib maupun
umum yang akan diserahkan oleh pihak panitia BPK RI. Karena panitia
pelaksana rekrutmen CPNS BPK RI menaungi ribuan peserta CPNS/Pelamar
umum sehingga kecil kemungkinanya jika pelamar umum bertanya akan
direspon oleh pihak panitia pelaksana rekrutmen CPNS BPK RI. Karena pada
dasarnya kendala dari permasalahan di atas lebih cenderung muncul dari
pihak panitia. Selebihnya kecil kemungkinan untuk timbulnya masalah.