bab iii metode penelitian.doc
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi
perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat
meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan.
Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu
perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor
migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada
akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan
untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat.
Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28
Tahun 2007 adalah:
“Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan
untuk keperluan-keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmurkan rakyat.
Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menganut self assessment. Self
assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada
wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya
pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan sistem yang dianut oleh Indonesia
tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, melakukan
perhitungan atas besarnya pajak yang terhutang, melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri
ke bank atau kantor pos, dan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak
penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan
pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya
perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Pajak yang berlaku bagi karyawan
adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan
atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang
untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Selain self assessment, Indonesia juga
menganut withholding tax system. Withholding tax system adalah sistem yang mewajibkan
Wajib Pajak untuk memungut dan memotong pajak dari pihak lain. Dengan sistem seperti itu,
pemerintah mampu menekan biaya atas pemungutan karena telah ditangani oleh perusahaan
tempat karyawan tersebut bekerja.
Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang
dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat
ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan
pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan
jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan.
PT. Geluran Adikarya merupakan perusahaan yang sedang berkembang di Sidoarjo.
PT. Geluran Adikarya ini melakukan kegiatan perusahaannya di bidang manufaktur.
Karyawan yang bekerja di perusahaan ini berjumlah 30 pegawai tetap yang diantaranya
dikenakan pajak penghasilan, karena penghasilannya termasuk dalam Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP). Setiap pegawai tetap penghasilannya akan dipotong dengan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan setiap pegawai memiliki masa kerja yang berbeda-beda. Dari masa
kerja yang berbeda-beda inilah apakah akan mempengaruhi besarnya PPh Pasal 21. Untuk
gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.
PT GELURAN ADI KARYA 3,70% 12 0,89%GAJI KARYAWAN Bulan April Th. 2014
MASA KERJA*dlm tahun
1 THE YONO BUDI L K 2 anak 5 20.000.000 740.000 836.438 2 SATRIA ARIEF BUDI L K 1 anak 5 7.500.000 277.500 243.000 3 POLINA IDA HARTINI P K 1 anak 5 4.000.000 148.000 74.475 4 IRMA ROSIDAH P K 1 anak 1 3.000.000 111.000 26.325 5 LUKMAN HAKIM ABRORI L K 0 anak 2 3.000.000 111.000 34.763 6 TUSA DILYANTO L K 2 anak 2 2.750.000 101.750 5.850 7 ANITA YOESIANTI P TK 0 anak 3 2.200.000 81.400 4.680 8 MAGDALENA SJENVEE STP P TK 0 anak 2 4.000.000 148.000 91.350 9 VRIDA ROSANA P TK 0 anak 2 2.200.000 81.400 4.680 10 NURUL ISNAINI P K 1 anak 3 2.550.000 94.350 4.658 11 NADIA INGGRIDA P TK 0 anak 2 2.200.000 81.400 4.680 12 RIZKI ANGGRAENI RAHMAWATI P TK 0 anak 1 2.200.000 81.400 4.680 13 M. BUSROH HAWADIB L K 2 anak 3 2.850.000 105.450 10.665 14 GONO WIJAYANTO L TK 0 anak 2 2.200.000 81.400 4.680 15 HARI SANTOSO L K 2 anak 5 2.950.000 109.150 15.480 16 AGUS SALIM L K 2 anak 5 2.950.000 109.150 15.480 17 MOH BASIR L K 0 anak 4 2.750.000 101.750 22.725 18 HERY YUSWANTO L K 1 anak 3 2.650.000 98.050 9.473 19 IMAM SYAFI'I L K 1 anak 2 2.550.000 94.350 4.658 20 JEFRI ARIFIN L K 1 anak 1 2.600.000 96.200 7.065 21 MAT KARIM L K 1 anak 3 2.700.000 99.900 11.880 22 ROHADI L K 2 anak 5 2.950.000 109.150 15.480 23 SLAMET L K 1 anak 2 2.550.000 94.350 4.658 24 SUMARKO L K 2 anak 2 2.800.000 103.600 8.258 25 SUPRIYANTO L K 0 anak 4 3.000.000 111.000 34.763 26 PURWANTO L K 2 anak 3 2.950.000 109.150 15.480 27 KRISTIANA P TK 0 anak 2 2.200.000 81.400 4.680 28 SUHARTOYO L K 1 anak 4 2.850.000 105.450 19.103 29 EFENDI SETIAWAN L K 2 anak 3 2.750.000 101.750 5.850 30 HERMANTO L K 1 anak 3 2.750.000 101.750 14.288
104.600.000 3.870.200 1.560.240
JHT 3,7 % PPH 21jumlahL/P status GAJINO. NAMA KARYAWAN
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah yang
akan dikemukakan adalah:
“Apakah jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anak, masa kerja, gaji, dan JHT 3,7% akan
mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2014PT. Surabaya Inn Berkarya
telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh?”
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dan kegunaan penelitian menggambarkan tentang sesuatu yang hendak
dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini, sehingga
dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
1.3.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis pengaruh variabel jenis kelamin, status perkawinan,
jumlah anak, masa kerja, gaji, dan JHT 3,7% terhadap besarnya PPh Pasal 21 di PT.
Geluran Adikarya.
2. Mengkaji variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi besarnya PPh Pasal
21 di PT. Geluran Adikarya.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi perpajakan
khususnya dan merupakan sumber referensi bagi jurusan akuntansi terutama bagi yang
akan meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan,
pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan hubungan antara
jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anak, masa kerja pegawai terhadap PPh Pasal 21.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan
penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam
pembahasan masalah pada PT. Geluran Adikarya.
b. Bagi Perusahaan
Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi perhitungan,
pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang telah dilakukan.
1.4 Sistematika Penulisan
Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis
menyusun sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang diambil data penelitian yang akan
dikemukakan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran
penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional,
penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dengan metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan diuraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan
penelitian.
BAB V PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta beberapa saran
yang membangun pihak-pihak terkait dalam masalah lama mencari kerja bagi tenaga kerja
terdidik.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai landasan teori, kerangka pemikiran,
dan hipotesis penelitian. Di dalam landasan teori dijelaskan beberapa teori yang berkaitan
dengan variabel penelitian. Kerangka pemikiran berisi uraian singkat tentang permasalahan
yang diteliti. Sedangkan hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari
kajian pustaka.
2.1 Landasan Teori
Pengertian Pajak Penghasilan
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah untuk ke empat kalinya diubah pada tahun 2008 dengan Undang-undang No. 36 Tahun
2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Menurut pasal 4
ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
penghasilan adalah :
“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”
Berdasarkan pengertian tersebut, penghasilan dapat disimpulkan sebagai suatu hal yang
menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apa pun dan penghasilan tersebutlah yang
dapat dipotong pajak.
Pajak penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang
memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak, pajak
ini digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat
(Dewi Rina Komarawati). Soebakir, dkk (1999:41) mengemukakan definisi pajak penghasilan
sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subyek pajak adalah badan, terdiri dari
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk
badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap
salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu
tahun pajak.
Subjek Pajak Penghasilan.
Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dapat menjadi
subjek pajak adalah :
a. Orang pribadi
Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
b. Warisan yaitu berupa warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak.
c. Badan
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Subjek pajak penghasilan menurut pasal 2 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa seseorang taat
menjadi subjek pajak, apabila mereka memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada
undang-undang perpajakan yang berlaku
Badan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
Tahun 2008 menyatakan bahwa:
“Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia maupun tidak berkedudukan atau bertempat di Indonesia terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”
Berdasarkan undang-undang tersebut mengatakan bahwa subjek pajak adalah orang-orang
yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha dan ketentuannya berdasarkan
persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan tersebut
Objek Pajak Penghasilan
Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesaia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk penggantian imbalan, hadiah dari
undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena
penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena
jaminan, dividen, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan
karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, premi asuransi,
iuran, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
Pengertian PPh Pasal 21
Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran
pajak dalam tahun berjalan melalui pemotong pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pajak
Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong pihak lain atas penghasilan, gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pemotong PPh Pasal 21
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah
disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri
dari:
a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen,
PT ASABRI
d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial
politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
f. Penyelenggara kegiatan.
Pemotong PPh Pasal 21 yang diberi kuasa untuk meelakukan pemotongan pajak berdasarkan
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa pemotong PPh Pasal 21
dilakukan oleh badan yang melakukan pemberian kerja kepada seseorang, sehingga seseorang
tersebut mendapatkan penghasilan yang nantinya akan dipotong oleh pemberi kerja tersebut.
Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pph Pasal 21
Peraturan Direktur Jendral Nomor PER - 31/PJ/2009 Bab III mengenai penerima
penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 terdiri dari :
a. Pegawai.
b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau
jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,
bintang iklan, sutradara, kru film, foto model.
3. Peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
4. Olahragawan
5. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
6. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
7. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan.
8. Agen iklan
9. Pengawas atau pengelola proyek.
10. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
11. Petugas penjaja barang dagangan.
12. Petugas dinas luar asuransi.
13. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis
lainnya.
d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni,
ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Peserta kegiatan lainnya.
Jadi berdasarkan paparan di atas, yang menerima penghasilan dipotong adalah seseorang yang
mendapatkan penghasilan dari suatu kegiatan-kegiatan tertentu, yang dimana kegiatan tersebut
memiliki pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, sehingga seseorang tersebut
diberikan penghasilan yang nantinya akan dipotong langsung oleh pihak yang
bertanggungjawab tersebut.
Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21.
Berikut ini adalah tarif dan ketentuang-ketentuan secara singkat mengenai tarif dan
penerapan PPh Pasal 21:
a. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon
pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17
Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung
berdasarkan sebagai berikut: pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5%
dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan);
dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP).
b. Penerima Pensiun Bulanan, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari
penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan);
dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: Penghasilan bruto
dikurangi PTKP. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31
Desember 2008).
c. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak merupakan nomor keterangan setahun. PTKP
sebenarnya adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam
menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan
maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam hitungan setahun, terkecuali bagi
mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian. Peraturan
Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012. Dengan
berlakunya peraturan PTKP ini maka mulai tahun 2013, masyarakat Indonesia yang
memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 24,3 juta tidak akan dikenakan pajak. Berikut
adalah Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru :
1. Untuk Diri Wajib Pajak Orang Peribadi = Rp. 24.300.000,-
2. Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 2.025.000,-
3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp.
24.300.000,-
4. Tambahan untuk anggota keluarga (max. 3 orang) = @ Rp. 2.025.000,-
d. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 menjelaskan lapisan
penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut :
1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
2. Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%
3. Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%
4. Diatas Rp. 500.000.000,- 30%
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut UU No. 28 tahun 2007 yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata
cara perpajakan, pengertian Surat Pemberitahuan adalah:
“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Jadi Surat Pemberitahuan merupakan surat yang menjadi bukti bahwa seoarang Wajib Pajak
sudah melakukan pembayaran sesuai dengan hasil perhitungan secara perpajakan. Terdapat
dua macam SPT yaitu:
1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak.
Jadi jika SPT Masa merupakan SPT yang didapat setiap satu masa atau satu bulan masehi tiap
kali melakukan pembayaran pajak yang terutang, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT
yang didapat setiap tahun pajak atau akhir bulan masehi tiap kali melakukan pembayaran
pajak yang terutang.
Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
menjelaskan fungsi SPT adalah:
1. Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung- jawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
2. Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak
yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain
dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak penghasilan yang merupakan objek pajak
dan atau bukan objek pajak
3. Sebagai saranan Wajib Pajak yang melakukan pemotongan terhadap penerima pengasilan
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkan.
Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan mengenai pasal (1) butir 14 menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan.
Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Surat Setoran Pajak merupakan alat bukti
bagi Wajib Pajak sebagai tanda bahwa Wajib Pajak tersebut telah selesai membayar semua
kewajibannya untuk membayar pajak terhutang yang mereka miliki yang nantinya surat
tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)
Fungsi dari SSP (Surat Setoran pajak) adalah:
1. sebagai sarana Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak
2. sebagai sarana Wajib Pajak dalam bukti dan laporan pembayaran pajak
Dalam formulir SSP, wajib pajak harus mengisi data-data atau keterangan yang
diperlukan terkait dengan pembayaran pajak tersebut. Keterangan-keterangan tersebut adalah:
1. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
2. nama Wajib Pajak,
3. mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
4. masa pajak dan tahun pajak,
5. nomor ketetapan (khusus untuk pembayaran STP atau SKPKB/SKPKBT),
6. jumlah pembayaran,
7. tanggal pembayaran.
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis
Adanya kecenderungan semakin meningkatnya pengangguran tenaga kerja terdidik
yang tidak tertampung dalam pasar kerja merupakan masalah dalam sistem
ketenagakerjaan di Indonesia termasuk Kota Magelang, karena semestinya dihadapi adalah
persoalan kelangkaan tenaga kerja terdidik bukan kelebihan tenaga kerja terdidik.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengangguran tenaga kerja terdidik di
Kota Magelang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah umur, pendidikan,
pendapatan, pengalaman kerja dan jenis kelamin. Variabel tersebut sebagai variabel
independen dan bersama-sama dengan variabel dependen yaitu lama mencari kerja
diukur dengan alat analisis regresi berganda untuk mendapatkan signifikansinya. Untuk
memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik
dapat dilihat dalam Gambar 2.4 sebagai berikut.
Gambar 2.4Kerangka Pemikiran Teoritis
Jenis Kelamin (X1)
Status (X2)
Jumlah Anak (X3)Pajak Penghasilan
Pasal 21 (Y)
Masa Kerja (X4)
Gaji (X5)
JHT 3,7% (X5
2.3 Hipotesis
Dari permasalahan dan teori yang ada maka dapat disusun hipotesis sebagai
berikut:
1. Diduga terdapat perbedaan PPh Pasal 21 antara jenis kelamin laki- laki dan jenis
kelamin perempuan.
2. Diduga terdapat perbedaan PPh Pasal 21 antara status kawin dan status tidak kawin.
3. Diduga jumlah anak berpengaruh terhadap PPh Pasal 21.
4. Diduga masa kerja berpengaruh terhadap PPh Pasal 21.
5. Diduga gaji berpengaruh terhadap PPh Pasal 21.
6. Diduga masa kerja berpengaruh terhadap PPh Pasal 21.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala peristiwa
yang dapat diukur secara kuantitatif. Hasil pengukuran suatu variabel bisa konstan
atau tetap, bisa juga berubah-ubah (Nana Sudjana,1996).
Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
variabel dependen (tergantung) dan variabel independen (bebas). Indikator yang
diterapkan untuk masing-masing variabel tersebut adalah :
1. Variabel Terikat (Dependen Variable)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Y).
2. Variabel Bebas (Independen Variable)
a. Jenis Kelamin (X1).
b. Status (X2).
c. Jumlah Anak (X3).
d. Masa Kerja (X4).
e. Gaji (X5).
f. JHT 3,7% (X6).
Definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih berupa
abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji
dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yangdigunakan.
Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Y)
Merupakan pemotongan dari penghasilan yang responden dapatkan selama bekerja
dikurangi dengan jamsostek JHT 3,7%. Diukur dalam satuan rupiah.
2. Jenis Kelamin (X1).
Menyatakan jenis kelamin dari responden. Diukur dengan skala dummy : 1 = jika
jenis kelamin laki-laki; 0 = jika jenis kelamin perempuan
3. Status (X2).
Menyatakan status nikah atau belim menikah pada responden yang bekerja dalam
perusahaan tersebut. Dikur dengan skala dummy : 0 = jika sudah menikah; 1 = jika
belum menikah.
4. Jumlah Anak (X3).
Menyatakan jumlah anak yang dimiliki dari setiap responden yang sudah menikah.
Diukur dalam satuan anak.
5. Masa Kerja (X4).
Menyatakan sudah berapa lama responden telah bekerja di perusahaan tersebut. Diukur
dalam satuan tahun.
6. Gaji (X5).
Menyatakan jumlah dari gaji bruto yang telah diterima oleh responden tersebut. Diukur
dalam satuan rupiah.
7. JHT 3,7% (X6)
Menyatakan jumlah pembayarana asuransi jamsostek yang ditanggung oleh responden
dalam perusahaan tersebut. Diukur dalam satuan rupiah.
3.2 Penentuan Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi obyek dalam penelitian
(Yenselpischa, 2008). Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini
adalah WPOP yang bekerja di PT. Geluran Adikarya dengan kriteria: (1) telah bekerja pada
instansi yang terletak di kota Sidoarjo minimal selama 1 tahun, sampel yang
direkomendasikan sebesar 30. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menentukan sampel
sebesar 30 responden.
Hasil dari perolehan sampel tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode pengambilan sampel menggunakan quota purposive sampling, yaitu peneliti
menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih responden yang
dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai
dengan ciri-ciri, sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok responden.
Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memperhatikan ciri-ciri, sifat, atau
karakteristik di atas dan diharapkan dengan ciri-ciri tersebut dapat mewakili responden
dalam penelitian ini.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Data merupakan gambaran tentang keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan
tempat dan waktu yang merupakan dasar dari suatu pengambilan keputusan.
Data berperan sebagai masukkan yang akan diolah menjadi informasi yang jelas. Dari
informasi tersebut kemudian dianalisis menghasilkan output untuk penentuan rencana
lebih lanjut (J. Supranto, 2000).
1. Data primer
Data primer yang diperlukan ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan
menanyakan kepada responden (Manajer HRD (Human and Resources Departement)
PT. Geluran Adikarya) di Kota Sidoarjo. Data primer yang akan dikumpulkan
meliputi data tentang jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anak, masa lama
kerja, gaji, JHT 3,7% dan besarnya PPh Pasal 21.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait
yaitu PT. Geluran Adikarya. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa
data tentang penggajian karyawan
3.4 Metode Pengumpulan Data
Menurut Moch. Nazir (1998) dalam penelitian biasanya dipergunakan beberapa
macam pengumpulan data. Metode pengumpulan data disesuaikan dengan pokok
permasalahan yang sedang di teliti, situasi dan kondisi serta keakuratan yang diharapkan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode interview (wawancara), dimana wawancara
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara si penanya dengan responden dengan menyiapkan
serangkaian daftar pertanyaan (kuesioner) mendetail dengan urutan yang telah
ditetapkan sebelumnya dan proses interview tersebut harus mengikuti urutan dan
daftar pertanyaan yang telah ditetapkan secara ketat, sehingga didapatkan responden
yang dapat mewakili besarnya PPh Pasal 21 yang bekerja pada PT. Geluran Adikarya.
3.5 Metode Analisis
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang
digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel
terhadap variabel lainnya yang ada hubungannya. Model besarnya PPh Pasal 21 pada
penelitian ini merujuk dari model yang dibangun oleh Fadhilah Rahmawati dan Vincent
Hadi Wiyono (2004), yang dapat dinotasikan secara fungsional sebagai berikut :
Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6 X6 . . .. . . . . . . . . .(3.1)
Keterangan :
Y = PPh Pasal 21 (rupiah)
X1 = Jenis kelamin, dimana : 0 = jika laki-laki; 1 = jika perempuan
X2 = Status, dimana : 0 = jika kawin; 1 = jika tidak kawin
X3 = Jumlah anak (anak)
X4 = Masa kerja (tahun)
X5 = Gaji (rupiah)
X6 = JHT 3,7% (rupiah)
a = Konstanta
1, 2, ... 6 = Koefisien regresi
3.5.1 Pengujian Terhadap Gejala Penyimpangan Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan akan dilakukan
pengujian penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah model yang akan digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari
penyimpangan asumsi klasik.
3.5.1.1 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan korelasi
antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar
sesama variabel independen sama dengan nol (Imam Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolinearitas di dalam regresi yaitu:
1. Nilai R square (R²) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris
sangat tinggi, tetapi secara individu variabel-variabel independen banyak yang tidak
signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 9,0) maka hal
ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
3. Melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Suatu model
regresi bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance kurang dari 0,1
dan nilai VIF lebih dari 1,0.
3.5.1.2 Uji Autokorelasi
Kondisi dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan
variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan yang tidak random.
Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan
model penggunaan lag pada model, tidak memasukkan variabel yang penting. Akibat
adanya autkolerasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya tidak
meminimum, sehingga tidak efisien (Gujarati Damodar N, 2003). Salah satu cara
mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin-Watson test
dapat ditulis sebagai berikut :
1
d =
t = N
(e1 − (e1 − 1)) 2
t = 2 t = N
e 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.2)
t =2
Dimana :
d = koefisien Durbin-Watson
t = t hitung
N = sampel
e = residual
nilai d yang diperoleh dibandingkan dengan dL dan dU pada tabel, jika d < dL atau d >
4-dL berarti terdapat autokorelasi, bila nilai d terletak antara 4-dU < d < 4-dL atau dL
< d < dU berarti tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi, bilamana dU < d < 4- dU
berarti bebas dari autokorelasi positif maupun negatif.
Gambar 3.1Uji Durbin - Watson
Autokorelasi positif
Daerah keragu-raguan
Daerah keragu-raguan
Autokorelasi negatif
Bebas Autokorelasi
positif maupun negatif
0 dL dU 4-dU 4-dL 4
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. jika variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang
baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk
mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi
digunakan metode glejser. Metode ini melakukan regresi antara nilai absolut dari tiap
variabel independen. Apabila koefisien regresi tersebut signifikan maka dapat
heteroskedasisitas di dalam data. (Gujarati Damodar N, 2003).
3.5.1.4 Uji Normalitas
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan
uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik asumsi yang harus dimiliki oleh
data adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi
normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati
normal. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat normal probability plot yang
membandingkan distribusi dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Selain itu pengambilan kesimpulan dengan melihat tampilan grafik
histogram, apabila histogram hampir menyerupai genta dan titik variance semuanya
mengikuti arah garis diagonal menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas
artinya layak pakai (Imam Ghozali, 2005).
3.5.2 Pengujian Statistik (Goodness of Fit)
Setelah model bebas dari pengujian asumsi klasik, dilanjutkan dengan justifikasi
statistik. Justifikasi statistik merupakan uji giving goodness of fit model yang menyangkut
ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dengan melihat dari
Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien
determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Imam Ghozali, 2005).
3.5.3.1 Koefisien Determinasi ( R² )
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel indepnden dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen.
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan
satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.
Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted
R2pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai
Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan
kedalam model (Imam Ghozali, 2005).
3.5.3.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan pengambilan keputusan sebagai
berikut (Imam Ghozali, 2005) :
Quick look : jika nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada derajat
kepercayaan 5 persen, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan
bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel
dependen.
Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F
hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
3.5.3.3 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)
Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing- masing
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut (Imam Ghozali, 2005) :
Quick look : jika jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat
kepercayaan sebesar 5 persen, maka Ho dapat ditolak jika nilai t lebih besar dari 2
(dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang
menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi
variabel dependen.
Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Jika nilai
statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, menerima hipotesis
alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual
mempengaruhi variabel dependen.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
PT. Geluran Adikarya adalah perusahaan di bidang perencanaa peralatan industri,
transportasi LPG serta produsen tangki penyimpanan baik dalam baja ringan dan stainless
steel. Perusahaan ini menawarkan set-up baru, ekspansi, re-new, memperbaiki dan memelihara
peralatan industri. Perusahaan ini menyediakan desain engineering untuk memenuhi
kebutuhan Anda, PT. Geluran Adikarya juga menangani cosultant design. Pelanggan utama
PT. Geluran Adikarya, berasal dari perusahaan lokal dan multinasional di Jawa, Bali, dan
Nusa Tenggara. PT. Geluran Adikarya telah mengembangkan sebuah sistem terintegrasi yang
dapat menghasilkan produk-produk terbaik dalam waktu singkat dan dengan biaya yang paling
efisien. PT. Geluran Adikary menyewa banyak profesional desainer, insinyur dan tukang las
yang memegang sertifikasi internasional diperbarui secara teratur, untuk mempertahankan
keterampilan dan kemampuan mereka dalam melayani pelanggan kami. Akhirnya, PT Geluran
Adikarya tidak pernah gagal untuk memenuhi spesifikasi pelanggan dan persyaratan atau
bahkan standar kualitas internasional
PT. Geluran Adikarya mempunyai karyawan sejumlah 54 (lima puluh empat) orang,
namun yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan gaji
lebih besar dari PTKP sehingga pemotongan pajaknya tidak nihil. Karyawan terdiri dari:
a. 2 orang Komisaris
b. 1 orang Direktur
c. 1 orang General Manager
a. 1 orang Manager Accounting
b. 1 orang Manager Finance
c. 1 orang Manager Operasional
d. 1 orang Manager HRD
e. 4 orang Marketing
f. 8 orang Accounting dan Finance
g. 4 orang Kepala Pergudangan
h. 3 orang Bagian Pengadaan barang
i. 1 orang Kasir
j. 2 orang Administrasi
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan
a. Visi Perusahaan
Untuk menjadi perusahaan pilihan pertama di bidang pabrik - peralatan proses dan
dimodifikasi kendaraan transportasi caroserie.
b. Misi Perusahaan
Dengan menjamin kepuasan pelanggan dan menyediakan mereka dengan nilai tambah
yang konsisten dengan menyediakan produk kualitas terbaik dengan biaya yang efisien
dengan dukungan teknologi modern dan tim engineering yang berkualitas.
Dengan mempertahankan keberhasilan dan pertumbuhan bisnis perusahaan melalui
keunggulan kompetitif, pertumbuhan pangsa pasar, basis pelanggan setia, kinerja operasi
yang optimal dan peningkatan profitabilitas melalui perbaikan berkelanjutan orang,
sistem dan teknologi.
Dengan makmur staf dan karyawan melalui program pengembangan sumber daya
manusia, penilaian kinerja, pembentukan fasilitas yang berbeda dan program
pengembangan karir perusahaan
c. Motto
Produk & layanan kelas pertama dengan harga yang kompetitif.
4.1.3 Kebijakan Perusahaan terhadap Karyawan
Jam kerja yang berlaku untuk karyawan tetap adalah scbagai berikut: Senin s.d
Jum’at : pukul 08.00 – 16.00 WIB dan Sabtu : pukul 08.00 – 13.00 WIB
Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB
Perusahaan mengambil kebijaksanaan dengan mengelompokkan sistem penggajian
yang berlaku juga untuk karyawan tetap, sebagai berikut: karyawan bulanan adalah karyawan
yang menerima gaji setiap akhir bulan dalam jumlah yang tetap, yaitu terdiri dari direktur,
manajer, supervisor, dan karyawan (staff).
Kompensasi dan tunjangan:
1. Tunjangan Hari Raya (THR)
Masing-masing karyawan mendapat tunjangan hari raya berupa barang (natura dan
kenikmatan) diberikan setiap tahun pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.
2. Cuti
a. Untuk karyawan dengan masa kerja 1 tahun, Jumlah hari : 12 hari (tidak termasuk hari
Minggu dan Libur) dikurangi dengan cuti masal.
b. Cuti Masal
1. Hari Raya Idul Fitri: 3 hari ( sebelum,pada saat idul fitri, dan sehari sesudah idul
fitri.)
2. Masa kerja < 1 tahun, belum dapat mengambil hak cuti
c. Cuti hamil
Jumlah hari cuti hamil: 12 minggu (6 minggu sesudah & sebelum) melahirkan
4.1.4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan
Saat ini PT. Geluran Adikarya menggunakan Net Method untuk memotong dan
menghitung pajak atas gaji karyawan setiap bulannya untuk kemudian disetorkan ke Kantor
Pajak Pratama (KPP) setiap tahun. Pajak tersebut dipotong langsung oleh bendahara PT.
Geluran Adikarya kepada karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, pajak penghasilan
pasal 21 dibebankan langsung kepada karyawan atau karyawan membayar sendiri pajak yang
dibebankan.
4.2 Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah semua data dari observasi lapangan terkumpul, yang
kemudian diolah menggunakan perangkat lunak yang mendukung. Analisis data terdiri
dari uji asumsi klasik dan pengujian statistik (goodness of fit).
4.2.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi Klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan
adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika
asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi
tidak efisien. Asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu asumsi,
multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas.
4.2.1.1 Pengujian Multikolinieritas
Menurut Imam Ghozali (2005) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai
Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan
setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
Nilai cutoff yang umum dipakai untuk mengukur tidak adanya gejala
multikolinieritas minimal nilai tolerance 0,10 atau harga VIF maksimal 10.
Tabel 4.1 juga menunjukkan masing-masing harga VIF dan tolerance dari
variabel independen. Harga VIF ini berguna untuk mengetahui ada tidaknya gejala
multikolinieritas dalam model regresi. Hasil pengujian VIF dari model regresi disajikan
dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :
Tabel 4.1
Pengujian Multikolinieritas
Coefficientsa
Variabel Collinearity Statistics Keterangan
Tolerance VIF
1
(Constant)
JENIS_KELAMIN ,540 1,853 Bebas multikolinieritas
STATUS ,394 2,541 Bebas multikolinieritas
JUMLAH_ANAK ,515 1,943 Bebas multikolinieritas
MASA_KERJA ,699 1,430 Bebas multikolinieritas
JHT ,810 1,234 Bebas multikolinieritas
Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai
prediktor model regresi menunjukkan nilai VIF yang tidak jauh dari nilai 1 (nilai sangat
jauh berada di bawah angka 10). Hal ini berarti bahwa variabel- variabel penelitian tidak
menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi.
Hasil pengujian ini sangat sesuai dengan pendapat Imam Ghozali (2005) yang
menyatakan bahwa multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya
Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian
sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap
variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen
yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai
tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan
menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah
nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Setiap analisis harus
menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir.
4.2.1.2 Pengujian Autokorelasi
Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan
Durbin - Watson Test. Pada tabel Model Summaryb (terlampir) menunjukkan nilai
Durbin - Watson sebesar 1,823, dengan n = 30 dan k = 5, diperoleh nilai dL = 1,571
dan dU = 1,780, karena nilai Durbin - Watson terletak diantara batas atas dU dan 4-dU,
maka dapat disimpulkan bahwa model berada pada daerah bebas autokorelasi positif
maupun negatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang
digunakan dinyatakan baik dan layak dipakai karena tidak terjadi autokorelasi.
Gambar 4.1Uji Durbin - Watson
Autokorelasi positif
Daerah keragu-raguan
Daerah keragu-raguan
Autokorelasi negatif
Bebas Autokorelasi
positif maupun negatif
0 1,571 1,780 1,992 4-1,780 4-1,571 4
4.2.1.3 Pengujian Heterokedastisitas
Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Untuk menentukan apakah terdapat heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah
dengan melihat grafik scatter plot, jika hasil data menyebar, yaitu di atas dan di bawah
nilai nol maka model regresi layak pakai karena bebas heterokedastisitas. Dari gambar 4.2
terlihat bahwa tidak adanya pola tertentu dalam grafik scatter plot, hal ini dapat terlihat
dari penyebaran data (titik) yang terjadi secara acak, baik di atas maupun di bawah nilai
nol pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan
dinyatakan baik dan layak untuk digunakan karena tidak terjadi heterokedastisitas.
Gambar 4.2
Grafik Scatterplot
4.2.1.4 Pengujian Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi
normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data
normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak,
salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histrogram
yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi
normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian grafik P-P
Plot untuk pengujian residual model regresi. Metode yang handal untuk mengetahui
normalitas data adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan
distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan
ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah
normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis
diagonalnya.
Gambar 4.3 menunjukkan grafik histogram yang memberikan pola
distribusi t idak normal, dan gambar 4.4 menyajikan Normal Probability Plot di mana
terlihat titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya tidak
mengikuti arah garis diagonal. Ini menunjukkan model regresi tidak layak pakai karena
tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 4.3 dan
gambar 4.4 sebagai berikut
Gambar 4.3
Grafik Histogram
Gambar 4.4
Grafik Normal Probabilitis Plot
4.2.2 Pengujian Statistik (Goodness of Fit)
Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness
of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien
determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.
4.2.2.1 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh
variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien
determinasi digunakan adjusted R square. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa
koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar 1,000. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, status, jumlah anak, masa kerja, gaji, dan
JHT 3,7% dapat menerangkan 100 persen variasi besarnya PPh Pasal 21.
Tabel 4.2
Uji Koefisien
Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1 1,000a 1,000 1,000 ,213 1,823
a. Predictors: (Constant), JHT, JENIS_KELAMIN, MASA_KERJA, JUMLAH_ANAK, STATUS
b. Dependent Variable: PPH_21
4.2.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen (jenis kelamin,
status, jumlah anak, masa kerja, gaji, dan JHT 3,7%) secara bersama- sama (simultan)
mempunyai pengaruh yang signifikan baik positif maupun negatif terhadap variabel
dependennya (besarny PPh Pasal 21).
Dari uji ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar
3082773233451,444 dengan probabilitas 0,000. karena probabilitas jauh lebih kecil
dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi besarnya PPh Pasal
21 atau dapat dikatakan bahwa umur, pendidikan, pendapatan, pengalaman kerja dan
jenis kelamin secara bersama-sama berpengaruh terhadap lama mencari kerja.
Tabel 4.3
Uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 697305024143,082 5 139461004828,616 3082773233451,444 ,000b
Residual 1,086 24 ,045
Total 697305024144,168 29
a. Dependent Variable: PPH_21
b. Predictors: (Constant), JHT, JENIS_KELAMIN, MASA_KERJA, JUMLAH_ANAK, STATUS
4.2.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi
dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan
menganggap variabel lain konstan.
Tabel 4.4
Uji t
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -109687,035 ,138 -793295,683 ,000
JENIS_KELAMIN -,075 ,115 ,000 -,654 ,519
STATUS 8437,134 ,146 ,023 57651,362 ,000
JUMLAH_ANAK -8437,640 ,068 -,044 -123955,311 ,000
MASA_KERJA -,045 ,036 ,000 -1,233 ,229
JHT 1,301 ,000 1,014 3583846,032 ,000
a. Dependent Variable: PPH_21
Excluded Variablesa
Model Beta In t Sig. Partial
Correlation
Collinearity Statistics
Tolerance VIF Minimum
Tolerance
1 GAJI .b . . . ,000 . ,000
a. Dependent Variable: PPH_21
b. Predictors in the Model: (Constant), JHT, JENIS_KELAMIN, MASA_KERJA, JUMLAH_ANAK, STATUS
Parameter yang digunakan untuk uji t dalam penelitian ini adalah dengan
membandingkan antara nilai signifikansi dengan taraf nyata 5 persen. Dari hasil
pengolahan data maka dapat dinyatakan bahwa :
a. Nilai signifikansi dari variabel jenis kelamin adalah 0,519 dimana hasil tersebut
lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan bertanda positif, artinya bahwa variabel
jenis kelami tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel besarnya PPh
Pasal 21.
b. Nilai signifikansi dari variabel status perkawinan adalah 0,000 dimana hasil
tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan bertanda positif, artinya bahwa
variabel status perkawinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel
besarnya PPh Pasal 21.
c. Nilai signifikansi dari variabel jumlah anak adalah 0,000 dimana hasil tersebut
lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan bertanda positif, artinya bahwa variabel
jumlah anak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel besarnya PPh
Pasal 21.
d. Nilai signifikansi dari variabel masa kerja adalah 0,229 dimana hasil tersebut
lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan bertanda positif, artinya bahwa variabel
masa kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel besarnya
PPh Pasal 21.
e. Nilai signifikansi dari variabel gaji adalah 0,000 dimana hasil tersebut lebih kecil
dari nilai signifikansi 0,05 dan bertanda positif, artinya bahwa variabel gaji
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel besarnya PPh Pasal 21.
f. Nilai signifikansi dari variabel JHT 3,7% adalah 0,000 dimana hasil tersebut
lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan bertanda positif, artinya bahwa variabel
JHT 3,7% berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel besarnya PPh Pasal
21.
4.3 Pembahasan
Analisis regresi berganda adalah model untuk mengetahui pengaruh variabel
independen yaitu jenis kelamin, status, jumlah anak, masa kerja, gaji, dan JHT 3,7% ,
Adjusted R2 0,569
F 27,154Sig. F 0,000Durbin Watson 1,992
terhadap variabel dependennya yaitu besarnya PPh Pasal 21. Perhitungan statistik dalam
analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan bantuan program komputer yang mendukung, dalam hal ini menggunakan
program I B M SPSS Statistics 21. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan
program IBM SPSS tersebut disajikan dalam Tabel 4.5 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.15
Hasil Pengolahan Data
Coefficientsa
Model Standardized Coefficients
t Sig.
koef Std. Error Beta
1
(Constant) -109687,035 ,138 -793295,683 ,000JENIS_KELAMIN -,075 ,115 ,000 -,654 ,519STATUS 8437,134 ,146 ,023 57651,362 ,000JUMLAH_ANAK -8437,640 ,068 -,044 -123955,311 ,000MASA_KERJA -,045 ,036 ,000 -1,233 ,229JHT 1,301 ,000 1,014 3583846,032 ,000
Variabel Koef SE Std. Koef t SigKonstanta 5,963 2,587 2,305 0,023Umur 0,318 0,080 0,482 3,962 0,0001Pendidikan 0,674 0,283 0,542 2,384 0,019Pendapatan 1,757E-6 0,0006 0,561 2,867 0,005Pengalaman Kerja 2,386 0,442 0,429 5,400 0,0004 J e n i s K ela m in -1,281 0 ,432 -0,2 3 4 -2,961 0 ,004
Variabel dependen Lama Mencari Kerja
Standar error of the estimate 1,779
R2 0.591
Sumber : Data primer yang diolah, 2010
Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan maka diperoleh
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
LMK = 5,963 + 0,318 Umur + 0,674 Pendidikan + 0,000001757 Pendapatan +
2,386 Pengalaman Kerja - 1,281 Jenis Kelamin + ..........................(4.1)
Dari model tersebut diperoleh bahwa koefisien regresi variabel jenis
kelamin bertanda negatif, sedangkan variabel lainnya bertanda positif. Untuk
menentukan variabel yang memiliki pengaruh yang paling dominan dapat dilihat
dari nilai koefisien standardized dari model regresi (Imam Ghozali, 2005). Dalam
hal ini diperoleh bahwa variabel pendapatan merupakan variabel yang
berpengaruh paling dominan terhadap lama mencari kerja yang ditunjukkan
dengan nilai standardized coefficients sebesar 0,561 yang paling besar diantara
variabel lainnya.
Secara umum penelitian ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang
diharapkan. Penjelasan kemaknaan dari masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengaruh Umur Terhadap Lama Mencari Kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel umur memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Hasil ini memberikan bukti
empiris bahwa umur yang semakin tua akan semakin sulit untuk mencari kerja.
Koefisien regresi umur adalah sebesar 0,318 menyatakan bahwa setiap
pertambahan umur sebesar 1 tahun akan menyebabkan lama mencari kerja
bertambah sebesar 0,318 bulan.
Kondisi demikian secara umum dikaitkan dengan tingkat produktivitas
yang lebih baik dari golongan usia muda dibanding golongan usia tua. Dalam hal
ini pemberi kerja akan mempertimbangkan produktivitas kerja yang akan
diberikan oleh pencari kerja.
Dengan kondisi persaingan kerja yang semakin besar, pemberi kerja akan
berperan aktif dalam menyeleksi tenaga kerja yang akan dipekerjakannya. Salah
satu pertimbangan perusahaan adalah mengenai umur pencari kerja. Dalam hal ini
perusahaan tentu akan mencari tenaga kerja yang masih cenderung produktif.
Pada usia-usia yang relatif tua, meskipun sudah memiliki pengalaman kerja yang
lebih banyak, namun dengan kondisi fisik yang semakin tua maka
produktivitasnya juga akan mengalami penurunan. Sehingga dalam persaingan
tenaga kerja pada usia-usia yang relatif lebih tua cenderung memiliki waktu yang
lebih lama dalam mencari kerja.
2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Lama Mencari Kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Hasil ini
memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka lama
mencari kerja akan semakin lama terkait dengan tingginya aspirasi untuk
memperoleh pekerjaan yang sesuai dan sebanding dengan return biaya
pendidikannya. Koefisien regresi pendidikan adalah sebesar 0,674 menyatakan
bahwa setiap peningkatan pendidikan sebesar 1 tahun akan menyebabkan lama
mencari kerja meningkat sebesar 0,674 bulan.
Alasan utama atas diperolehnya pengaruh positif yang signifikan ini
terkait dengan pertimbangan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan yang
lebih tinggi akan cenderung mengetahui informasi di pasar kerja, dengan begitu
pencari kerja lebih leluasa dalam memilih pekerjaan yang sesuai dan lebih selektif
dalam mencari pekerjaan yang cocok, sehingga memerlukan waktu yang lebih
lama.
3. Pengaruh Pendapatan Terhadap Lama Mencari Kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Hasil ini
memberikan bukti empiris bahwa pencari kerja yang mempunyai upah yang lebih
tinggi akan memiliki waktu mencari kerja yang lebih lama. Koefisien regresi
pendapatan adalah sebesar 0,000001757 menyatakan bahwa setiap pertambahan
pendapatan sebesar 100.000 rupiah akan menyebabkan lama mencari kerja
bertambah sebesar 0,1757 bulan.
Hal ini terkait dengan pertimbangan bahwa dengan upah yang lebih tinggi
pencari kerja akan cenderung menginginkan pekerjaan dengan penghasilan yang
lebih layak sehingga ada kecenderungan akan mencari pekerjaan yang terbaik
sehingga memakan waktu yang lebih lama.
4. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Lama Mencari Kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Hasil ini
memberikan bukti empiris bahwa pencari kerja yang mempunyai pengalaman
kerja akan memiliki waktu mencari kerja yang lebih cepat dibanding pencari kerja
yang tidak memiliki pengalaman kerja. Koefisien regresi pengalaman kerja adalah
sebesar 2,386 menyatakan bahwa lama mencari kerja pencari kerja yang sudah
pernah bekerja 238,6 persen lebih cepat dibanding dengan pencari kerja yang
belum pernah bekerja.
Dengan memiliki pengalaman kerja tenaga kerja akan mempunyai lebih
banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, terkait dengan keinginan
pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih untuk
memperkecil biaya pelatihan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam
melatih karyawan baru. Dengan kata lain tenaga kerja yang berpengalaman lebih
siap untuk memasuki dunia kerja dibanding dengan tenaga kerja yang tidak
berpengalaman.
5. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Hasil ini
memberikan bukti empiris bahwa adanya perbedaan lama mencari kerja antara
pencari kerja yang berjenis kelamin laki-laki dengan pencari kerja berjenis
kelamin perempuan. Koefisien regresi jenis kelamin adalah sebesar 1,281 menyatakan
bahwa lama mencari kerja pencari kerja perempuan 128,1 persen lebih cepat
dibanding dengan pencari kerja laki-laki.
Hal ini menggambarkan bahwa perempuan turut aktif dalam dunia kerja, ini
juga mematahkan anggapan masyarakat bahwa hanya laki-laki yang
seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena laki-laki
merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi
keluarganya, sedangkan perempuan hanya berada di posisi mengurus rumah
tangga saja, seolah-olah tidak diperbolehkankan untuk bekerja guna membantu
mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.