bab iii kedudukan naskah proklamasi yang otentik …repository.ump.ac.id/1911/4/jeihan m, iqbal...
TRANSCRIPT
67
BAB III
KEDUDUKAN NASKAH PROKLAMASI YANG OTENTIK DALAM
PENDIDIKAN NASIONALISME BANGSA INDONESIA
Bab ketiga yang merupakan hasil kajian penulis terhadap fakta-fakta
historis yang terkait dengan perumusan naskah proklamasi yang otentik pada bab
sebelumnya, terutama dimaksudkan untuk membahas permasalahan penelitian
mengenai kedudukan naskah proklamasi yang otentik dalam pendidikan
nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karenanya, sistematika pembahasannya
dituangkan ke dalam dua sub-bab yang membahas tentang asal mula terjadinya
dua macam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kedudukan naskah
proklamasi yang otentik dalam pendidikan nasionalisme bangsa Indonesia,
sebagai berikut :
A. Asal Mula Terjadinya Dua Macam Naskah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
Setelah sekian lamanya berada dalam belenggu penjajahan, pada
tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia dengan “Proklamasi” menyatakan
dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu
dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa
Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dilakukan dengan
penuh tekad dan keyakinan, dilandasi dan dijiwai oleh suatu cita-cita luhur,
sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 :
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. dan perjuangan pergerakan
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
68
Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian
daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Team Penyusun, Tiga Puluh Tahun
Indonesia Merdeka, 1977: 8).
Pernyataan di atas menggambarkan bahwa proklamasi Kemerdekaan
Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945, di
mana di dalamnya terkandung 4 (empat) pokok-pokok pikiran sebagai berikut
(Notonagoro, 1988: 51) ;
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
69
1. Pernyataan hak kemerdekaan (Alinea Pertama).
Proklamasi merupakan tekad yang dijiwai suatu keyakinan bahwa
kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa yang didasari oleh
“perikemanusiaan” dan “perikeadilan”.
2. Pernyataan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia (Alinea Kedua).
Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa
Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan rakyat, sehingga bukan
merupakan pemberian atau hadiah dari bangsa asing yang menjajah
seperti Tentara Pendudukan Jepang maupun Kolonial Belanda.
3. Pernyataan tentang dasar ketuhanan (Alinea Ketiga).
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan atas
dasar rahmat Tuhan YME dan cita-cita luhur masyarakat Indonesia. Oleh
karena itu tercapainya kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha
manusia, akan tetapi berdasarkan pula atas karunia Tuhan, maupun
berdasarkan atas asas moril yang tinggi serta merupakan tindakan
kesalehan dan suci.
4. Pernyataan tentang pembentukan negara Indonesia yang memiliki tujuan
negara (Alinea Keempat).
Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan pembentukan
negara Indonesia, yang bertujuan untuk melindungsi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
70
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berfungsi sebagai jiwa dan
cita-cita luhur terbentuknya Negara Republik Indonesia, dalam penerapannya
menurut Toto Pandoyo (1981: 17) diwujudkan dalam bentuk pencapaian
Tujuan Nasional, yang meliputi :
1. Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Butir pertama dan kedua Tujuan Nasional di atas bersifat nasional
(internal), karena hanya menyangkut kehidupan bangsa Indonesia sendiri,
sedangkan butir ketiga bersifat internasional karena menyangkut kehidupan
antarbangsa atau antarnegara. Tujuan nasional suatu bangsa itu sendiri
lazimnya bersifat ideal, agung dan luhur. Demikian pula dengan Tujuan
Nasional Bangsa Indonesia juga mempunyai sifat-sifat sebagai cita-cita luhur
yang senantiasa harus diperjuangkan dalam merealisasikannya.
Adanya keterkaitan antara Proklamasi Kemerdekaan R. I dengan
pokok-pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 serta Tujuan Nasional
bangsa Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan Naskah
Proklamasi yang otentik sangat penting di dalam sistem ketatanegaraan
maupun kehidupan berpolitik bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya
penanaman nilai-nilai yang melatar-belakangi perumusan naskah proklamasi
yang otentik melalui pendidikan nasionalisme bagi generasi penerus bangsa
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
71
memiliki peranan yang amat penting dan strategis bagi kelangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.
Asal mula terjadinya dua macam naskah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, menurut Nugroho Notosusanto (1978: 13) dijelaskan bahwa pada
awal Orde Baru timbul suatu persoalan, karena terbukti naskah Proklamasi
yang selama ini dianggap otentik oleh masyarakat Indonesia ternyata hanya
merupakan suatu “konsep” atau “klad” belaka. Selama bertahun-tahun
masyarakat mengira bahwa naskah Proklamasi tulisan tangan Ir. Soekarno itu
adalah naskah Proklamasi yang otentik yang pernah dibacakan pada tanggal
17 Agustus 1945. Dalam kenyataannya “naskah tik-tikan” yang diketik oleh
Sayuti Melik itulah yang beberapa jam kemudian setelah selesai diketik pada
tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno di Gedung Proklamasi
di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa
penyusunan naskah Proklamasi, di mana pada pagi dini hari itu setelah terjadi
kesepakatan terhadap rumusan naskah Proklamasi, kemudian Ir. Soekarno
meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah bersih (naskah jadi)
berdasarkan “draft” dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Sayuti
Melik kemudian mengetik naskah bersih tersebut dengan melakukan tiga
perubahan, yakni kata “tempoh” diganti menjadi “tempo”, sedangkan bagian
akhir teks “wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti dengan “Atas nama bangsa
Indonesia”. Begitu pula dalam penulisan tanggal juga dilakukan perubahan
menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05”.
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
72
Sementara itu Hendri F. Isnaeni (2013: 91) menjelaskan bahwa
setelah penyusunan naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai,
selanjutnya konsep naskah proklamasi yang sudah disetujui oleh para tokoh
PPKI itu harus diketik terlebih dahulu sebelum diajukan kepada para anggota
PPKI dan lainnya yang sudah menunggu di ruang tengah rumah kediaman
Laksamana Maeda saat itu. Tokoh yang melakukan pengetikan naskah
proklamasi tersebut menurut Subardjo, Sukarni yang kebetulan memasuki
ruangan, diminta untuk mengetiknya. “Saya lihat dia pergi ke suatu ruang
dekat dapur di mana Sayuti Melik dan lainnya duduk-duduk. Terdapat satu
mesin ketik di situ dan Sayuti Melik mengetik teks dari tulisan tangan
Soekarno”, kata Subardjo. Namun menurut pengakuan Sayuti Melik,
Soekarno langsung memintanya mengetik naskah proklamasi, tidak melalui
Sukarni. Perintah Soekarno: “Ti, Ti, tik, tik!”. Pengakuan Sayuti Melik
tersebut juga dibenarkan oleh BM. Diah, wartawan harian “Asia Raya”;
“Bung Karno memanggil Sayuti Melik yang kebetulan lewat ruangan itu: „Ti,
Ti, tik ini‟, kata Bung Karno, sambil melambai-lambaikan selembar kertas
yang berisi teks proklamasi”. Sayuti kemudian menghampiri meja Soekarno
dan menerima konsep teks tersebut. “Dia menuju ke ruang lain yang ada meja
tulis dan mesin ketik”, kata BM. Diah. “Saya berdiri di belakang Sayuti
ketika dia mengetik”. Dengan demikian Sayuti Melik yang melakukan
pengetikan atas naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Beberapa fakta historis yang dikemukakan oleh para ahli sejarah di
atas, mengisyaratkan bahwa “naskah Proklamasi Kemerdekaan yang otentik”
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
73
adalah “naskah Proklamasi Kemerdekaan yang diketik”, karena naskah
ketikan inilah yang dibacakan oleh Bung Karno dalam Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di
Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Namun demikian pada masa pemerintahan
Orde Lama yang cenderung “otoriter” dan dikemas dalam bentuk sistem
pemerintahan “Demokrasi Terpimpin”, masyarakat Indonesia lebih mengenal
naskah proklamasi yang masih berupa konsep “tulisan tangan Soekarno”.
Oleh karenanya, pada masa pemerintahan Soekarno masyarakat lebih
mengenal naskah Proklamasi tulisan tangan Bung Karno, sehingga tanpa
disadarai masyarakat beranggapan bahwa naskah resmi (otentik) Proklamasi
adalah yang berupa tulisan tangan Soekarno.
Selama lima belas tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal Naskah Proklamasi yang
berupa konsep tulisan tangan Bung Karno, karena pada masa itu tulisan
tangan Soekarno inilah yang banyak dimuat di surat-surat kabar maupun
buku-buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Sayuti Melik menjelaskan,
bahwa “Hal ini membuat orang tidak mengerti dan tanpa disadari
beranggapan bahwa yang resmi adalah yang berupa tulisan tangan Bung
Karno. Padahal kalau diperhatikan di dalam naskah tulisan tangan Bung
Karno itu tertulis „Wakil-wakil Bangsa Indonesia‟, sedangkan yang
diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah „Atas nama Bangsa
Indonesia‟. Namun entah bagaimana naskah resmi tadi kemudian tidak
muncul. Naskah Proklamasi yang otentik baru muncul pada sekitar tahun
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
74
1960, yang disampaikan oleh Aidit (Ketua CC PKI) kepada Bung Karno
bersama-sama dengan testamen Bung Karno kepada Tan Malaka. Konsep
naskah itu dibacakan untuk pertama kalinya setelah ditemukan oleh Jenderal
AH Nasution yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara. ” (Hendri F. Isnaeni, 2013: 144).
Safiyudin Sastrawijaya (1980: 49), menjelaskan bahwa dalam
kaitannya dengan asal mula terjadinya dua macam naskah Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, antara naskah tulisan tangan Bung Karno dengan
naskah yang diketik oleh Sayuti Melik (naskah tik-tikan), pada dasarnya
hingga saat ini belum jelas bagaimana uurut-urutan kejadiannya, sehingga
naskah tersebut dapat “menghilang” selama kurang lebih 20 tahun dan baru
muncul pada tahun 1965. Selama naskah otentik (naskah tik-tikan) itu hilang,
maka yang dikenal oleh masyarakat luas saat itu adalah naskah konsep atau
“klad”, yang menurut Sayuti Melik pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945
itu diambil dan dibawa pulang dari rumah Laksamana Maeda oleh B. M. Diah
yang kemudian menyimpannya.
Sementara itu, Nugroho Notosusanto (1978: 17) juga menjelaskan
bahwa hilangnya naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik
saat itu ironis sekali. Hal ini erat kaitannya dengan masa Orde Lama di bawah
pimpinan Ir. Soekarno yang telah menghancurkan Gedung Proklamasi yang
bersejarah itu. Selama naskah otentik itu hilang, masyarakat luas mengenal
teks Proklamasi dalam bentuk konsep atau “klad”, yang semula diambil dan
disimpan oleh B. M. Diah. Kemudian ia mencetaknya di dalam surat kabar
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
75
“Merdeka” yang diterbitkannya dalam bulan Oktober 1945. Oleh karenanya
masyarakat Indonesia saat itu, pada masa pemerintahan Orde Lama, lebih
mengenal teks tulisan tangan Bung Karno, sehingga beranggapan bahwa teks
inilah yang dipandang sebagai naskah Proklamasi yang otentik.
Berdasarkan fakta-fakta historis di atas, dapat disimpulkan bahwa asal
mula terjadinya dua macam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
(naskah tulisan tangan dan naskah tik-tikan) disebabkan karena adanya
publikasi naskah tulisan tangan Ir. Soekarno dalam berbagai surat kabar di
Indonesia selama kurun waktu 15 hingga 20 tahun setelah pembacaan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Namun
demikian sesuai kesaksian Akhmad Subardjo (Hendri F. Isnaeni, 2013: 91)
dan Sayuti Melik (Safiyudin Sastrawijaya, 1980: 49), dijelaskan bahwa
naskah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik atau resmi
adalah naskah yang berupa tik-tikan yang diketik oleh Sayuti Melik saat itu,
karena naskah tik-tikan inilah yang dibacakan oleh Bung Karno pada saat
memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan
Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
B. Kedudukan Naskah Proklamasi yang Otentik dalam Pendidikan
Nasionalisme Bangsa Indonesia
Penanaman nilai-nilai yang melatar-belakangi perumusan naskah
proklamasi yang otentik merupakan salah satu bentuk pendidikan
nasionalisme bagi generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
76
erat kaitannya dengan kedudukan Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hakekatnya merupakan bagian
tak terpisahkan dari Pokok-pokok Pikiran yang terkandung di dalam naskah
Pembukaan UUD 1945. Keterkaitan antara naskah Proklamasi Kemerdekaan
yang otentik dengan naskah Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebagaimana
dikemukakan oleh Kansil (1989: 170) bahwa pada saat berdirinya Negara
Republik Indonesia (proklamasi tanggal 17 Agustus 1945) sekaligus juga
dibentuk “tata hukumnya”; seperti dinyatakan dalam pernyataan sebagai
berikut :
1. “Proklamasi Kemerdekaan” ; “Kami bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan Kemerdekaan Indonesia”.
2. “Pembukaan UUD 1945” ; “Atas berkat Rahmat Allah yang Mha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya”. “Kemudian daripada itu……. . disusun Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia…. ”.
Pernyataan “Proklamasi Kemerdekaan” dan “Pembukaan UUD 1945”
di atas, mengisyaratkan adanya keterkaitan yang tak terpisahkan antara
suasana kejiwaan dan cita-cita moral yang terkandung di dalam naskah
Proklamasi Kemerdekaan yang otentik dengan naskah Pembukaan UUD
1945. Kedua naskah tersebut juga menggambarkan pernyataan berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
77
sekaligus menetapkan Tata Hukum Indonesia yang diatur di dalam UUD
1945, yang mengatur ketentuan-ketentuan dasar bagi penyelenggaraan
pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap warga
negara Indonesia.
Keterkaitan naskah Proklamasi Kemerdekaan yang otentik dengan
naskah Pembukaan UUD 1945 tersebut, juga dijelaskan oleh Effendy (1993:
41), bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu
perwujudan dari segala sumber hukum di dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia. Kedudukan proklamasi sebagai salah satu sumber hukum
di Indonesia didasarkan pada ketentuan Ketetapan MPRS R. I. No.
XX/MPRS/1966 tertanggal 6 Juli 1966 yang mengesahkan “Memorandum
DPR” tanggal 9 Juni 1966 (junto Tap. MPR R. I. No. V/MPR/1973 dan Tap
MPR R. I. No. IX/MPR/1978). Oleh karenanya, kedudukan naskah
Proklamasi Kemerdekaan yang otentik memiliki peran penting dan
menentukan dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi
bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan esensi dari “Sumber dari Tertib
Hukum Republik Indonesia”, yang berfungsi sebagai pandangan hidup,
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana
kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Watak bangsa Indonesia yang
dimaksud berupa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan
bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan
internasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-
cita moral mengenai pengejawantahan “budi nurani manusia”.
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
78
Adanya keterkaitan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
dengan Pembukaan UUD 1945 tersebut, mengisyaratkan bahwa naskah
Proklamasi Kemerdekaan yang otentik berkedudukan sebagai jiwa dan cita-
cita moral dari penerapan sistem ketatanegaraan maupun sistem politik bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk budaya berpolitik bagi setiap
warga negara Indonesia. Demikian halnya keterkaitan naskah Proklamasi
Kemerdekaan yang otentik dengan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dirumuskan di
dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Di mana di dalamnya
terdapat Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”, yang bermakna kebangsaan atau
nasionalisme. Pengertian “kebangsaan” atau “nasionalisme” yang dirumuskan
di dalam Pancasila, menurut pendapat Bung Karno (Soekarno, 1986: 56)
dijelaskan bahwa “kebangsaan sebagai dasar negara” merupakan
„Individualiteit‟ atau „Charactergemeinschaft‟, yang berarti Bangsa Indonesia
sebagai suatu individu mempunyai wataknya sendiri atau karakternya sendiri,
sehingga adanya persamaan watak bangsa itulah yang menentukan bangsa
tersebut berbeda dengan bangsa lainnya di dunia ini. Lebih lanjut juga
dijelaskan sebagai ilustrasi, bahwa bangsa Italia karakteristiknya artistik,
yang berarti corak jiwa bangsa Italia adalah bangsa yang artistik; bangsa India
karakteristiknya „religius‟, sehingga corak jiwanya sebagai bangsa yang
bersifat religius; sedangkan bangsa Inggris karakternya haus kepada
kekuasaan atau power, bangsa ini mempunyai „ik-heid‟ selalu di atas dengan
cara menulis I (saya-ik) dengan leter I (i-besar), yang maknanya bangsa
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
79
bangsa ini merasa dirinya lebih kuat daripada bangsa lainnya. Hal ini
menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu
adanya persamaan watak („Charaktergemeinschaft‟) yang menetapkan dan
menentukan corak barang yang bersangkutan.
Demikian halnya dengan Bangsa Indonesia yang telah
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada dasarnya juga memiliki
watak dan corak-kejiwaannya sendiri, seperti „gotong-royong‟, ataupun nilai-
nilai kebangsaan lainnya yang berupa „nilai-nilai luhur Pancasila‟. Oleh
karenanya konsepsi kebangsaan Indonesia adalah suatu „nation‟, „natie‟, yang
merupakan satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, di mana persatuan
karakter atau watak ini tumbuh, lahir, dan terjadi karena adanya persatuan
pengalaman. Untuk itu, Bangsa Indonesia tidak harus berupa persamaan
bahasa, etnis, agama, suku bangsa, melainkan suatu „Geopolitik‟ atau gambar
atau peta kehidupan politik masyarakat Indonesia. Atas dasar konsepsi
kebangsaan ini, maka dalam fase Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal
17 Agustus 1945 secara langsung menuju kepada terbentuknya „Negara
National‟, tidak menuju kepada negara-negara kecil, seperti negara Jawa,
negara Sumatera, ataupun negara Sulawesi. Negara yang terbentuk
merupakan negara nasional yang memiliki wilayah dari Sabang sampai
Merauke, sehingga bukan saja secara ideologi kebangsaan melainkan secara
ekonomis tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan
geopolitik bangsa Indonesia (Soekarno, 1986: 60).
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
80
Berkaitan dengan konsepsi kebangsaan atau nasionalisme yang
merupakan penerapan Sila Ketiga Pancasila („Persatuan Indonesia‟) dalam
pendidikan politik bagi setiap warga negara Indonesia, maka kedudukan
naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik sifatnya sangat
penting dan strategis dalam penerapan pendidikan nasionalisme di Indonesia.
Hal ini dapat dipahami mengingat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
berkedudukan sebagai jiwa dan cita-cita moral dari penerapan sistem
ketatanegaraan (bidang hukum tata negara) maupun sistem politik (budaya
politik bangsa) bagi setiap warga negara Indonesia. Adapun aspek pendidikan
nasionalisme yang perlu ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia
berupa jiwa dan semangat kebangsaan (persatuan nasional), terutama nilai-
nilai kebangsaan yang melatarbelakangi peristiwa proklamasi tanggal 17
Agustus 1945.
Demikian halnya dalam penerapan pendidikan nasionalisme yang
merupakan penanaman nilai-nilai nasionalisme (budaya politik bangsa) bagi
generasi penerus bangsa, maka diperlukan fakta historis atau nilai historis
yang otentik (resmi) guna memberikan wawasan kebangsaan yang faktual dan
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini sejalan dengan konsep
pendidikan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yaitu “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014
81
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
Mendasarkan pada konsepsi pendidikan di atas, menunjukkan bahwa
pendidikan nasionalisme merupakan pendidikan politik di bidang penanaman
nilai-nilai kebangsaan (Persatuan Indonesia) kepada setiap warga negara
(terutama generasi penerus bangsa) dalam suatu proses pembelajaran budaya
politik agar memiliki jiwa dan semangat serta rasa cinta terhadap tanah air,
bangsa dan negara Indonesia. Melalui pendidikan nasionalisme ini diharapkan
mampu memberikan referensi bagi generasi muda bangsa, terutama nilai-nilai
historis yang terkandung di dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia yang otentik penting peranannya dalam memberikan
bekal pemahaman terhadap nilai historis yang faktual di balik peristiwa
tersebut, sehingga mampu membangkitkan jiwa dan semangat nasionalisme
dalam diri setiap generasi muda maupun warga negara secara keseluruhan.
PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, FKIP UMP, 2014