bab iii kebijakan & gambaran umum

125
Master Plan Kawasan Industri Takalar BAB 3 Kebijakan dan Gambaran Umum 3.1 Kebijakan Pusat 3.1.1 Kebijakan Struktur Ruang Nasional dan Provinsi untuk Kabupaten Takalar Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Takalar adalah pada RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2010-2030 adalah: 1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan Mamminasata : kawasan perkotaan di Takalar; 2. Jalan Nasional : Jaringan jalan nasional kolektor primer meliputi Jalan Lintas Selatan dan Timur Sulawesi Selatan: Makassar – Sungguminasa – Takalar - Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba – Sinjai – Watampone – Sengkang – Tarumpakkae. 3.1.2 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Laporan Akhir III - 1

Upload: bayu-ika-mahendra

Post on 21-Nov-2015

156 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

Bab III Kebijakan & Gambaran Umum

TRANSCRIPT

Master Plan Kawasan Industri Takalar

BAB 3 Kebijakan dan Gambaran Umum3.1 Kebijakan Pusat

3.1.1 Kebijakan Struktur Ruang Nasional dan Provinsi untuk Kabupaten Takalar

Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Takalar adalah pada RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2010-2030 adalah:

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan Mamminasata : kawasan perkotaan di Takalar;

2. Jalan Nasional : Jaringan jalan nasional kolektor primer meliputi Jalan Lintas Selatan dan Timur Sulawesi Selatan: Makassar Sungguminasa Takalar - Jeneponto Bantaeng Bulukumba Sinjai Watampone Sengkang Tarumpakkae.

3.1.2 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, diberikan gambaran mengenai rencana pengembangan wilayah wilayah di Indonesia. Takalar berada pada lingkup koridor Sulawesi.Tema Pembangunan adalah pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. Terdiri dari 6 pusat kegiatan ekonomi meliputi:

Makasar;

Kendari;

Mamuju;

Palu;

Gorontalo;

Manado.

Dengan kegiatan ekonomi utama adalah : Pertanian Pangan (Padi, jagung, kedelai dan ubi kayu); Kakao; Perikanan; Nikel; Minyak dan gas bumi (Migas). Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi potensial untuk dapat dikembangkan menjadi mesin pertumbuhan di koridor ini.

Gambar 3.1 Rencana Pengembangan Koridor Sulawesi dalam MP3EI

Koridor Sulawesi diharapan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatankegiatan unggulannya. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di koridor Ekonomi Sulawesi, yaitu :

1. Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia;

2. Kegiatan ekonoi utama pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (30%), tumbuh dengan lambat, padahal kegiatan ekonomi utama tersebut menyerap sekitar 50% tenaga kerja;

3. Investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal dibandingkan daerah lain;

4. Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurnag tersedia dan belum memadai.

3.1.3 Kebijakan RTR Pulau Sulawesi

3.1.3.1 TujuanTujuan dari RTR Pulau Sulawesi adalah:

Mencapai keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antar wilayah dan antar sektor, dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;

Meningkatkan kesatuan pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan;

Menjamin efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi;

Memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Fungsi RTR Pulau Sulawesi adalah memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan spasial antar wilayah dan antar sektor di dalam suatu kesatuan pulau dalam rangka optimasi pemanfaatan ruang.

3.1.3.2 Struktur Ruang Wilayah Pulau Sulawesi

Struktur ruang wilayah Pulau Sulawesi disusun berdasarkan arahan pola pengelolaan sistem pusat permukiman dan arahan pola pengelolaan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi arahan pola pengelolaan sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana perkotaan.

Pola pengelolaan sistem pusat permukiman di Pulau Sulawesi diarahkan pada terbentuknya fungsi dan hirarki perkotaan sesuai dengan RTRWN. Hirarki perkotaan meliputi Kota PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem.

Tabel 3.1 Arahan Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut RTR Pulau Sulawesi

PKNPKWPKL

Kota Metropolitan Makasar - Sungguminasa Maros TakalarLuwu, Parepare, Pangkajene, Barru, Palopo, Watampone, JenepontoMasamba, Makale, Rantepao, Wotu, Malili, Soroako, Sinjai, Benteng, Bulukumba, Bantaeng, Sengkang, Watansoppeng, Pinrang, Sidenreng Rappang, Enrekang.

Sumber: RTR Pulau Sulawesi

3.1.4 Kebijakan RTRW Sulawesi Selatan

3.1.4.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Hirarki sistem perkotaan ditentukan dengan menetapkan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal. Daerah Perkotaan di wilayah Sulsel mempunyai beberapa fungsi baik fungsi utama maupun pendukung. Pusat kegiatan perkotaan dalam hirarki dan lingkup pelayanannya, berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang lingkup pelayanannya provinsi, maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang lingkup pelayanannya kabupaten di wilayah Provinsi Sulsel.

Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sistem perkotaan di wilayah Sulawesi Selatan ditentukan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan NasionalMetropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kota Maros, Kota Sungguminasa dan Kota Takalar ditetapkan sebagai PKN dan relatif terletak di pantai barat Sulsel. Mamminasata berfungsi sebagai pusat jasa pelayanan perbankan yang cakupan pelayanannya berskala nasional; pusat pengolahan dan atau pengumpul barang secara nasional khususnya KTI, menjadi simpul transportasi udara maupun laut skup pelayanan nasional, pusat jasa publik lainnya seperti pendidikan tinggi dan kesehatan yang skup pelayanannya nasional khususnya KTI, berdaya dorong pertumbuhan wilayah sekitarnya, dan menjadi pintu gerbang internasional terutama jalur udara dan laut.2. Pusat Kegiatan Wilayah.

Kota-kota yang ditetapkan sebagai sebagai PKW adalah Kota Palopo dan, Watampone yang terletak di pantai Timur Sulsel, kemudian Parepare, Barru, Pangkajene yang terletak di pantai Barat Sulsel, serta Jeneponto dan Bulukumba yang terletak di pantai Selatan. Selain dari pada itu, oleh pemerintah melalui Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinator Industri dan Perdagangan (S268/D.IV.M.EKON/12/2007), menetapkan Kabupaten Selayar sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI. Oleh karena itu RTRWP Sulsel mengarahkan Selayar dikembangkan menjadi PKW, yang pada jangka panjang dimungkinkan berkembang menjadi PKN.

3. Pusat Kegiatan Lokal

Ibukota-ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau dalam PKN Mamminasata menjadi PKL yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai jasa pemerintahan kabupaten; serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga. PKL di wilayah Sulsel adalah Malili, Masamba, Rantepao, Makale, Enrekang, Pangkajene, Sengkang, Soppeng, Sinjai, Sungguminasa, dan Bantaeng.

4. Sub Pusat Kegiatan Lokal.

Sub pusat kegiatan lokal dan atau yang lebih mikro lagi dapat terletak pada ibukota kecamatan atau di desa-desa sebagai pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri tempat tumbuh berkembangnya komunitas dengan jatidiri nilai kearifan lokal dan secara ekonomis dapat mempunyai ciri produk komoditas unggulan masing-masing. Sub-sub pusat kegiatan yang berupa wilayah mikro ini diarahkan menjadi desa mandiri pangan dan energi.

Berbagai pusat-pusat kegiatan tersebut diarahkan mempunyai interkoneksi yang sinergis dengan sifat simbiosis mutualistis dengan dukungan prasarana wilayah baik berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, terminal dan setasiun kerata api, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi. Selain daripada itu fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas rekreasi dan olahraga, pasar dan sebagainya yang mendukung keadilan dan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga kualitas hidup dan berpenghidupan di semua tempat baik metropolitan, kota sedang, kota kecil maupun desa relatif sama.

Pada hakekatnya secara umum sistem perkotaan direncanakan sinergis dengan sistem perdesaan terutama dengan sentra produksi komoditas lokalnya tempat berkembangnya komunitas-komunitas lokal yang mempunyai kualitas jati diri dan kemandirian yang tumbuh berkembang dalam tatanan yang semakin kondusif.

Sub-sub PKL di Sulsel adalah (Mandai, Marusu, Pucak, Paotere) di Kabupaten Maros; (Untia dan Paotere) di Makassar; (Patalassang, Samata-Bontomarannu, Malino) di Kabupaten Gowa, (Galesong, Polongbangkeng Utara, Mangarabombang) di Kabupaten Takalar; (Segeri, Labbakkang, Bungoro) di Kabupaten Pangkep; (Pabiringa, Bungeng, dan Allu) di Kabupaten Jeneponto; (Pamatata, Kajuadi, dan Bonerate) di Selayar; Bontobahari di Kabupaten Bulukumba; (Bikeru dan Manipi) di Kabupaten Sinjai; (Bojo Kajuara, Kadai, Pompanua dan Leppangeng) di Bone; (Cabenge dan Batubatu) di Kabupaten Soppeng; Siwa di Kabupaten Wajo; (Bua, Bupon, Walenrang, Larompong, Lamasi, Illambatu, dan Ponrang) di Kabupaten Luwu; (Latuppa, Bambalu, Wara Timur) di Palopo; (KeteKesu, Palawa, Sesean, Rantetayo, Makulla, Saddan, dan Rindingallo) di Kabupaten Tana Toraja; (Sabbang, Baebunta, Bone-bone, Seko, Rampi dan Limbong) di Kabupaten Luwu Utara; (Sorowako dan Wotu) di Kabupaten Luwu Timur, (PekkaE, Bojo, Awerange, Ralla, dan Palanro) di Kabupaten Barru; (Lapadde dan LumpuE) di Parepare; (Rappang, Tanru Tedong, Amparita, Watan Bulu, Ponranae, Alakuang, dan Massepe) di Kabupaten Sidrap; (Bilajeng, Baraka, Cakke, dan Maroangin) di Kabupaten Enrekang; dan (Suppa, Kajuanging, Ujung Lero, Malimpung dan Marabombang) di Kabupaten Pinrang.

Lihat Peta Arahan Rencana Struktur Ruang Provinsi Tahun 2008-2027.

Peta 3.1 Rencana Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

3.1.4.2 Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi Sulsel meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi dan atau lintas kabupaten dan atau kota. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Kawasan lindung yang baik yang bersifat: (i) preservasi berupa hutan lindung baik di daerah ketinggian pedalaman yang merupakan daerah hulu (upstream) Daerah Aliran Sungai (DAS), maupun hutan lindung Mangrove di pantai, serta kawasan perlindungan laut di tempat aglomerasi terumbu karang; (ii) konservasi berupa hutan suaka alam, taman nasional, taman margasatwa. Selain daripada itu dalam untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang ditetapkan sebagai benda purbakala.

Dalam kawasan budi daya juga diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, laut maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan jalan luar kota dan atau sempadan jalan bebas hambatan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari. Pola pemanfaatan daerah perkotaan diarahkan juga dapat terwujud tatanan lingkungan yang swatata dalam memproduksi dan mengolah daya penentralisiran limbah. Lihat Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peta 3.2 Rencana Pola Ruang Sulawesi Selatan

3.1.5 Tinjauan RTRW Mamminasata. Tujuan Pengembangan Metropolitan Mamminasata

Menetapkan target bersama dan gambaran umum untuk masa depan Mamminasata (2020) demi kepentingan seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait di Mamminasata;

Menciptakan sebuah wilayah metropolitan yang dinamis dan harmonis yang sejalan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan amenitas di seluruh wilayah Mamminasata;

Meningkatkan taraf hidup penduduk Mamminasata, yang menjamin tersedianya kesempatan kerja dan pelayanan sosial yang memadai, menggiatkan kegiatan perekonomian dan mengurangi tingkat resiko; dan

Berfungsi sebagai model bagi pengembangan masa depan untuk wilayah metropolitan di Indonesia.

Di samping keempat tujuan di atas, ditetapkan pula sebuah semboyan untuk RTRW Mamminasata, yaitu: Metropolitan Mamminasata yang Bersih, Kreatif dan Terkoordinasi. Bersih (Clean), Kreatif (Creative) dan Terkoordinasi (Coordinated) (yang disingkat CCC atau 3C) akan menjadi sebuah gambaran umum yang dipegang oleh semua pihak terkait. RTRW Mamminasata juga akan dirumuskan dan diimplementasikan dengan mengikuti dan mewujudkan semboyan Kawasan Metropolitan yang Kreatif, Bersih dan Terkoordinasi.

Dalam pengembangannya ada beberapa strategi pengembangan tata ruang yang perlu dilakukan, yaitu:

Mamminasata sebagai Pusat Logistik dan Perdagangan di Kawasan Timur Indonesia

Mamminasata sebagai Pelopor Seluruh Pembangunan di Sulawesi

Pengurangan Zat Pencemar dan Beban Lingkungan

Pengurangan Zat Pencemar dan Beban Lingkungan

Peningkatan Nilai Tambah Lokal

Penyediaan Layanan yang Berorientasi Kebutuhan

Pendekatan Partisipatoris dalam Rencana Tata Ruang dan Implementasinya

Kemungkinan Penerapan Rencana Tata Ruang

Peta 3.3 Rencana Struktur Ruang Mamminasata

3.2 Kebijakan Daerah

3.2.1 Visi Misi

Visi Pemerintahan Kabupaten Takalar 2013-2017 adalah Takalar Terdepan dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Bertakwa.

1. Terdepan dalam Pelayanan.Memiliki pengertian sebagai se buah pemerintahan yang mampu memberi jaminan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.2. Masyarakat Sejahtera.Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah mereka merasa aman, nyaman, sehat, bebas dari rasa tertekan dan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat.3. Berkeadilan.Mengandung pengertian bahwa pelayanan yang memuaskan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan.4. Beriman dan Bertaqwa.Dimaksudkan untuk memberikan pegangan bahwa landasan pembangunan senantiasa berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan etika.Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka pemerintahan akan melaksanakan lima Misi yaitu:1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,2.Mewujudkan pemerintahan yang bersih,3.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,4.Meningkatkan kesejahteraan rakyat,5.Meningkatkan penghayatan nilai keagamaan.Untuk menjaga konsistensi visi dan misi terutama di dalam menjabarkannya ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka harus dibingkai dengan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Takalar.3.2.2 RPJMD Kabupaten Takalar 2008-2013

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Takalar dari Tahun ke Tahun menunjukan arah positif. Membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Takalar terutama didorong oleh sektor-sektor ekonomi yang memiliki andil cukup besar bagi perekonomian daerah. Sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Tahun 2006, yaitu 54,71% dari seluruh konstruksi ekonomi daerah. Sektor tersebut dianggap mampu mnyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan perkembangan sektor-sektor yang lain.

Kabupaten Takalar sesuai potensinya yang ditunjang oleh empat kecamatan daerah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 73 km, ditetapkan sebagai pusat pengembangan agribisnis perikanan dan rumput laut. Tahun 2006 jumlah rumah tangga perikanan sekitar 5,707 dan petani rumput laut sekitar 3.343 rumah tangga. Pada Tahun 2006 produksi rumput laut mencapai 9.721 ton dengan luas areal sekitar 3.025 sehingga Kabupaten Takalar memiliki potensi sumber daya laut terutama ikan terbang dan rumput laut.Produksi pertanian Kabupaten Takalar meliputi tanaman padi-palawija, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Produksi tanaman padi palawija yang memperlihatkan tren yang menaik selama periode 2002 hingga 2006 adalah tanaman jagung, sedangkan tanaman selain itu memperlihat tren yang lebih berfluktuatif.

Tanaman padi dan palawija

Produksi tanaman padi selama 2002-2006 memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Menurunnya produksi tanaman padi berkaitan dengan menurunnya luas panen, namun produksi perhektar ha relatif stabil. Pada Tahun 2002 produksi padi perhektar 4,71 ton menjadi 4,58 ton pada Tahun 2006. Tanaman jagung memperlihatkan produksi yang meningkat selama Tahun 2002-2006 dikarenakan bertambahnya luas panen tanaman jagung, dengan produksi perkektarnya rata-rata sebesar 3,33 ton. Tanaman perkebunan

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Takalar yang terbesar adalah tanaman tebu dan kelapa, sedangkan tanaman perkebunan selain kedua jenis tanaman di atas mempunyai produksi yang relatif kecil. Besarnya produksi tanaman tebu berkaitan dengan adanya Pabrik Gula di Kabupaten Takalar.

Peternakan

Produksi Peternakan subsektor ini tidak begitu menonjol bila dibandingkan dengan subsektor lainnya didalam sektor pertanian. Produksi ternak besar dan kecil pada Tahun 2002-2006 memperlihatkan adanya fluktuasi. Jenis ternak yang mengalami kecenderungan menurun adalah ternak kambing dan itik.

Terdapat beberapa program dan kegiatan indikatif pembangunan daerah Kabupaten Takalar. Program dalam bidang pertanian adalah Revitalisasi bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan Peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

Kebijakan yang dipakai pada pelaksanaan prioritas ini adalah :

Peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta penguatan lembaga pendukungnya;

Pengamanan ketahanan pangan;

Peningkatan akses petani dan nelayan kepada sumber daya produktif seperti teknologi, informasi pemasaran, pengolahan dan permodalan;

Perbaikan iklim usaha dalam rangka meningkatkan diversifikasi usaha dan memperluas kesempatan berusaha;

Peningkatan kemampuan manajemen dan kompetensi kewirausahaan di kalangan pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan;

Mendorong peningkatan standar mutu komoditas, penataan dan pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah;

Peningkatan efisiensi sistem distribusi, koleksi dan jaringan pemasaran produk untuk perluasan pemasaran, dan

Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan optimasi pemanfaatan hutan alam, pengembangan hutan tanaman serta hasil hutan non kayu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kebijakan yang dipakai pada pelaksanaan prioritas peningkatan daya saing produk unggulan daerah adalah:

Menjaga proses produksi dan pasca produksi yang mengacu pada standar produk berkualitas di pasaran;

Memenuhi kebutuhan lokal kabupaten;

Memiliki potensi ekspor.

Kedua prioritas pembangunan di atas menyangkut bidang pertanian dan kelautan. Bidang Pertanian mempunyai program indikatif sebagai berikut. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan3.2.3 RTRW Kabupaten Takalar

3.2.3.1 Rencana Sistem Perkotaan

Secara garis besar rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten Takalar dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu :

Tujuan dasar penataan ruang adalah agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan bekerlanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

Kondisi objektif hirarki pusat-pusat permukiman eksisting dan RUTR Kabupaten Takalar tahun 2006, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi yang menempatkan kawasan perkotaan Pattalasang Takalar (PKN dan PKL).

Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibukota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi.

Untuk sistem pusat perkotaan Kabupaten Takalar, pusat-pusat perkotaan yang perlu didorong atapun dikendalikan pertumbuhannya adalah :

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : adalah Galesong (kawasan perkotaan Galesong kota sekitarnya), Polombangkeng Utara (kawasan perkotaan Palleko sekitarnya) dan Mangarabombang (kawasan perkotaan Mangadu sekitarnya) dengan kegiatan utama untuk masing-masing PPK adalah :

Galesong Kota: pusat pendidikan maritim, kawasan industri Takalar, perikanan laut, pertanian lahan kering dan basah, perdagangan dan jasa serta maritime;

Palleko: pusat pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, pusat koleksi dan distribusi pertanian hortikultura;

Mangudu: pusat pengembangan industri rakyat hasil-hasil pertanian dan perikanan, jasa kepariwisataan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): Cilallang, Bulukunyi, Sanrobone, Bontolebang, Bontokassi yang berfungsi sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Untuk mendukung kebijakan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai kabupaten konservasi dan mitigasi bencana, maka wilayah pesisir pantai Barat (terutama Mappakasunggu dan Mangarabombang) perlu dikendalikan peruntukannya karena terkait abrasi pantai dan cagar alam laut. Sedangkan di bagian Timur Utara (Polombangkeng Utara dan Polombangkeng Selatan) perkembangannnya dikendalikan sedemikian rupa sehingga mampu mendukung fungsi dan kelestarian hutan produksi dan Taman Buru dan Suaka Margasatwa Komara.

Pembangunan jaringan jalan juga dibatasi sedemikian rupa tanpa mengurangi aksesibilitas antar pusat-pusat permukiman demi menjaga kualitas dan kelestarian keberlanjutan pertanian tanaman pangan lahan basah dan kering.

Untuk mendukung kegiatan pariwisata, mitigasi bencana, mobilisasi hasil produksi laut, pertanian, perkebunan dan kehutanan serta komoditas unggulan lainnya perlu dilakukan percepatan pembangunan prasarana transportasi darat dan laut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Takalar adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Takalar Tahun 2030

NoIbukota Kecamatan / KabupatenHirarki FungsiFungsi Utama

1.Pattalasang/PATTALASANGPPN/PKL2. Kawasan perkotaan Metropolitan Mamminasata

3. Pusat pemerintahan kabupaten

4. Pusat pelayanan sosial dan ekonomi

2.Galesong Kota/GALESONGPPK5. Pendidikan & penelitian maritime

6. Pelabuhan dan pergudangan laut

7. Perikanan dan hasil-hasil laut

8. Perdagangan dan jasa kawasan

3.Palleko/POLOMBANGKENG UTARAPPK9. Agropolitan Malolo

10. Wisata Alam Taman Buru dan SM

11. Perkebunan dan kehutanan

12. Peternakan

4.Mangadu/MANGARABOMBANGPPK13. Wisata budaya Maudu Lompoa

14. Koleksi & distribusi hortikultura

15. Industry kecil rakyat

16. Kawasan KTM Bahari Punaga

5.Cilallang/MAPPAKKASUNGGUPPL17. Pusat pengembangan industry rakyat

18. Hasil-hasil pertanian dan perikanan, Ekonowisata Pulau Tanakeke

6.Bulukunyi/POLOBANGKENG SELATANPPL19. Perikanan dan hasil-hasil laut

20. Holtikultura dan perkebunan

21. Peternakan

7.Sanrobone/SANROBONEPPL22. Perikanan dan hasil-hasil laut

23. Perdagangan dan jasa

24. Penunjang kegiatan perikanan

8.Bontolebang/GALESONG UTARAPPL25. Kawasan industry Takalar

26. Kawasan PPI Beba

9.Bontokassi/GALESONG SELATANPPL27. Perikanan dan hasil-hasil laut

28. Pertanian tanaman pangan

29. Penunjang kegiatan perikanan

Sumber: RTRW Kabupaten Takalar 2010-2030

Peta 3.4 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Takalar3.2.3.2 Rencana Pola Ruang Kabupaten Takalar

Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Takalar sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Rencana Pola Kawasan Lindung

Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 890/KPTSII/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulsel, luas Hutan Lindung di Kabupaten Takalar adalah 2.368 Ha yang berada di Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Kecamatan Mangarabombang.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Hutan Lindung dan kawasan dengan kelas lereng di atas 40% merupakan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan dengan kelerengan di atas 40% di luar dua kawasan berada di Kecamatan Polombangkeng Utara.

Fakta lapangan menggambarkan bahwa sebagian kawasan ini berada dalam kondisi dengan bukaan vegetasi yang cukup luas dengan tanaman kopi, kakao, jambu mete. Hasil superimpose peta kelas lereng di atas 40% dengan peta rawan longsor menunjukkan bahwa sebagian dari kawasan terebut dapat menimbulkan bahaya longsor.

Kawasan Perlindungan Setempat

Kabupaten Takalar merupakan wilayah aliran sungai (WAS) Jeneberang dengan luas 9.624 Km2. Sungai Pappa (Sungai Pamukkulu) Kabupaten Takalar sebagai salah satu sungai yang masuk WAS Jenebarang. Artinya sebagian besar kebutuhan air baku. Selain itu daerah irigasi yang perlu dipertahankan sebagai sumber pasokan air persawahan dan air baku adalah DI Kampili/Bissua (kewenangan pusat) dengan luas pelayanan mencapai 9.743 ha dan DI Pamukkulu seluas 5.204 ha; DI Jenemarung (kewenangan Provinsi Sulsel) dengan luas pelayanan mencapai 1.052 ha.

Mengacu pada ketetapan sempadan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 bahwa lebar sempadan adalah sebagai berikut:

Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria :

Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;

Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria :

Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;

Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kawasan lindung setempat meliputi :

Sempadan pantai (100 meter) sepanjang 74 Km diukur dari Kecamatan Galesong Utara hingga Kecamatan Mangarabombang.

Sempadan sungai, terutama sungai-sungai besar (Sungai Pappa dan Sungai Gamanti) selebar 50-100 meter.

Sempadan mata air

Ruang terbuka hijau kota terutama pada pusat-pusat permukiman atau ibukota kecamatan.

Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam meliputi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Di Kabupaten Takalar terdapat dua kawasan lindung nasional berupa suaka alam, yaitu Suaka Alam Margasatwa dan Taman Buru Ko,mara (5.862,21 ha) berdasarkan SK Menhut No.147/KPTS-Menhut/1987 tanggal 19 Februari 1987.

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Longsor; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan.

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain :

Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.

Iklim : curah hujan yang tinggi.

Keadaan topografi : lereng yang curam (25%-40% dan > 40%).

Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.

Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.

Gejala umum terjadinya tanah longsor :

Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing;

Biasanya terjadi setelah hujan;

Munculnya mata air baru secara tiba-tiba;

Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

Kecamatan di wilayah ini yang memungkinkan terjadi bencana longsor berdasarkan kriteria di atas adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dan Polombangkeng Selatan.

Kawasan Rawan Banjir; Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor bakat atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Perilaku manusia yang menimbulkan bencana banjir diantaranya kegiatanproyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan skala besar yang tidak direncanakan dengan baik telah menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya, beberapa DAS di Kabupaten Takalar kondisinya semakin kritis, sehingga di musim hujan sering menimbulkan banjir dan kekeringan di musim kemarau. Kendati demikian luasan kawasan banjir di Kabupaten Takalar tidaklah terlalu besar.

Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar. Meskipun demikian untuk kawasan banjir di Pattalasang sekitarnya dan Polobangkeng Selatan sekitarnya juga disebabkan karena daerah cekungan yang cukup luas, sehingga pada saat musim hujan juga terjadi genangan (banjir) yang luas.

Kawasan Rawan Bencana Tsunami; Terkait erat dengan kejadian gempabumi, maka di wilayah Kabupaten Takalar juga berpotensi terjadi tsunami apabila gempa diikuti oleh perpindahan material di bawah laut akibat longsoran ataupun akibat goncangan (shaking) gempa sendiri.

Klasifikasi zona rawan bencana tsunami :

Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.

Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.

Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

Sebagian besar kawasan rawan bencana tsunami tersebar di semua wilayah pesisir psisir Kabupaten Takalar (RTRW Provinsi Sulsel, 2009). Hampir semua desa yang berada di kawasan pesisir potensial terkena bencana tsunami, terutama desa tepi pantai mulai dari Kecamatan Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan, Sanrobone, Mappakasunggu dan Kecamatan Mangarabombang. Dua kecamatan terakhir setiap tahun mengalami abrasi pantai.

2. Rencana Pola Kawasan Budidaya

Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kabupaten Takalar mempunyai HPT seluas 2.961,1 Ha yang saat ini tidak seluruhnya produktif dan sebagian mengalami kerusakan. Oleh karena itu direncanakan dilakukan pemulihan dan pemanfaatan HPT melalui program hutan tanaman yaitu Hutan Tanaman Rakyat yang dikembangkan di Kecamatan Polombangkeng Utara.

Kawasan Pertanian

Pertanian Lahan Basah; Data luas potensi lahan daerah irigasi pertanian padi sawah berdasarkan kewenangan Kabupaten Takalar adalah 2.852 Ha atau 5,03 persen dari luas wilayah kabupaten (PSDA Provinsi Sulsel, Oktober 2008) dengan jumlah DI sebanyak 11 (DI Jenetallasa seluas 481 ha, DI Jenemaeja seluas 400 ha, DI Batangtanaya seluas 370 ha, DI Batanglappo seluas 325 ha, DI Bontorea seluas 266 ha, DI Baruhaya seluas 214 ha, DI Lembang Loe seluas 200 ha, DI Palilangi seluas 200 ha, DI Kampong Bugisi seluas 190 ha, DI Katonokang seluas 161, DI Ngai-Ngai seluas 45 ha). Sedangkan potensi lahan irigasi yang merupakan kewenangan pusat seluas 15.962 ha dengan DI sebanyak 2 (DI Jeneberang/Kampili dan DI Pamukkulu). Kemudian kewenangan provinsi seluas 1.052 ha dengan jumlah DI sebanyak 1 (DI Jenemarung). Namun tidak semua daerah irigasi berada dalam kondisi yang baik, sehingga tidak seluruhnya produktif.

Sedangkan bila mengacu pada data BPS (Kabupaten Takalar Dalam Angka 2009) luas kawasan pertanian padi sawah di wilayah ini adalah 23.674,00 ha dan padi ladang 562.31 ha atau total luas 24.236,31 ha dengan total produksi 133.544,99 ton (rata-rata produksi 5,5 ton/ha).

Dengan asumsi bahwa setiap keluarga mengkonsumsi beras 139,5 Kg/KK/tahun dan konversi produksi padi (gabah kering) ke beras adalah 63,2% (Anjak, Litbang Deptan, 2006), maka kebutuhan lahan untuk padi sawah di Kabupaten Takalar bagi 326.571 penduduk (65.314 KK) pada tahun 2030 adalah 50.112 Ha (9.111,33 ton). Dengan demikian luas lahan pertanian sawah yang ada belum memadai sehingga ke depan perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan persawahan, menghindari alih fungsi lahan tersebut dan melakukan impor beras.

Pertanian Lahan Kering; secara eksisting jenis tanaman pertanian lahan kering yang dibudidayakan di Kabupaten Takalar adalah selain jenis tanaman perkebunan (kapok, kapas, kelapa, kopi, kemiri, jambu mete, kelapa hibrida, kakao dan Jambu Mete merupakan jenis tanaman perkebunan yang terluas arealnya 1.790 ha atau 32,25 persen), juga dapat berupa tanaman musiman seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau dan kacang tanah.

Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta lapangan seluas 29.815,95 ha. Kegiatan ini diarahkan untuk diintensifkan di Kecamatan Polombangkeng Utara, Polombangkeng Selatan, Pattalasang, Mangarabombang. Sedangkan kecamatan lain relatif kurang sesuai.

Pertanian Hortikultura; ciri khas dari pertanian hortikultura ini adalah tanaman lahan kering yang bernilai ekonomi tinggi, seperti sayur-sayuran. Komoditas pertanian hortikultura yang terdapat di Kabupaten Takalar adalah kembang kol, kentang, kubis, wortel, labu siam, bawang daun, sawi, buncis dan cabe. Sebagian besar jenis komoditas ini dikembangkan di di Kecamatan Polombangkeng Utara, Polombangkeng Selatan, Pattalasang, Mangarabombang. Mengingat karakteristik wilayah dan penduduk serta kesesuaian lahan yang ada, maka ke empat kawasan ini diarahkan sebagai kawasan pengembangan pertanian hortkultura dengan pusat pengembangan di Polombangkeng Utara. Kawasan Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu kegiatan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat, dan memberikan konstribusi yang relatif besar terhadap PDRB di Kabupaten Takalar. Luas areal tanam pada tahun 2008 untuk tanaman perkebunan, tercatat seluas 5.555,71 Ha, dengan jumlah produksi kurang lebih 44.118,65 Ton. Jumlah produksi yang memberikan kontribusi cukup besar dan mengalami pertumbuhan yang terus meningkat adalah komoditi tebu dan kelapa. Data tahun 2007 tercatat jumlah produksi untuk tanaman tebu mencapai 41.341 Ton dan kelapa sekitar 2.249 Ton.

Sebanyak 10 jenis tanaman perkebunan diuji kesesuaian lahannya pada wilayah kawasan budidaya di Kabupaten Takalar. Dari ke 10 jenis tersebut, hanya ada lima jenis yang mempunyai kesesuaian tumbuh pada sistem lahan yang luasnya relatif sempit. Kelima jenis tersebut adalah karet, coklat, cengkeh, gula dan tembakau. Tanaman perkebunan karet dan coklat sesuai pada sistem lahan kipas aluvial vulkanik melereng landai (KNJ) dan dataran sedimen tufa pada daerah kering (BDG) dengan luas areal sebesar 9.300,28 ha, cengkeh dan tembakau sesuai pada sistem lahan dataran sedimen tufa pada daerah kering (BDG) dengan luas areal sebesar 8.483,32 ha, sedangkan gula sesuai pada sistem lahan kipas aluvial vulkanik melereng landai (KNJ) dan kipas alluvial vulkanik melereng landai pada daerah kering (TBO) dengan luas areal sebesar 1.578,45 ha. Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan kawasan yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan ini dan sebagian di Kecamatan Polombangkeng Selatan pada bagian Utara.

Kawasan Peternakan

Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Takalar digolongkan atas ternak besar dan kecil serta ternak unggas. Ternak besar dan kecil terdiri dari sapi, kerbau, kuda dan kambing, sedangkan ternak unggas terdiri atas ayam kampung, ayam ras (petelur), dan itik. Usaha peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Takalar mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Selama periode lima tahun terjadi pada ternak sapi, kuda dan kambing. Dari jumlah populasi ternak yang dikembangkan, terlihat bahwa ternak sapi merupakan populasi terbesar dan trennya terus meningkat yaitu 27.604 ekor (50,32%), kemudian disusul oleh ternak kambing sebanyak 20.638 ekor (39,36%).

Sebaran lokasi pengembangan ternak yang diusahakan oleh masyarakat untuk ternak sapi lebih besar populasinya di Kecamatan Polombangkeng Utara yaitu sekitar 21.187 ekor, kemudian disusul oleh kecamatan Polombangkeng Selatan dengan jumlah populasi sebanyak 11.631 ekor. Sedangkan ternak kambing lebih dominan diusahakan di Kecamatan Mangarabombang dan Polombangkeng Utara. Jenis ternak kuda dan kerbau memperlihatkan nilai produksi yang relatif kecil dengan jumlah populasi masing-masing untuk kerbau yang dikembangkan sekitar 4.051 ekor dan kuda sekitar 1.300 ekor.

Pengusahaan ternak unggas oleh masyarakat dengan tingkat populasi mencapai 1.403.181 ekor yang terdiri dari ayam kampung sebanyak 921.200 ekor (65,65%), ayam ras sebanyak 360.700 ekor (25,71%) dan itik 121,281 ekor (8,64%). Tingkat sebaran masing-masing ternak unggas hampir merata pada setiap kecamatan. Berdasarkan perkembangan jumlah populasi, terlihat pertumbuhan yang sangat tinggi jumlah populasi ayam kampung 929.630 ekaor. Demikian halnya terhadap jenis unggas ayam ras dan itik mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data populasi dan rencana program pengembangan sentra peternakan Pemerintah Kabupaten Takalar, pengembangan sentra peternakan akan dikembangkan sebagai berikut :

Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) di Kecamatan Polombangkeng Utara dan Kecamatan Polombangkeng Selatan.

Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di Polombangkeng Utara dan Mangarabombang.

Pengembangan sentra peternakan unggas di wilayah kecamatan Mangarabombang dan Galesong Utara.

Kawasan Perikanan

Perikanan Tangkap, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang provinsi adalah sejauh 12 mil.

Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap dengan bagan, perahu < 10 GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala kecil pada jalur penangkapan 0 4 mil dari garis pantai. Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap komersil untuk perahu/kapal ikan 10 30 GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala komersil pada jalur pantai dengan sentra pelabuhan ikan di Galesong Selatan dan pengembangan PPI di Beba.

Sebaran kawasan untuk perikanan tangkap terdapat di perairan Selat Makassar yang mencakup Kecamatan Mappakasunggu, Mangarabombang, Galesong Utara, dan Galesong Selatan. Dukungan pembangunan infrasruktur penunjang budidaya perikanan terpadu yang diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Takalar sebagai kabupaten dengan potensi aktivitas perikanan potensil di Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya-upaya yang ditempuh, antara lain:

Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat khususnya perikanan darat dan laut menuju usaha yang semakin efisien, mampu berkembang dan mandiri serta mampu mendorong lapangan kerja baru;

Pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha kerajinan rakyat untuk kemudahan dan interaksi yang saling menguntungkan dengan dunia usaha dan lembaga perbankan dan keuangan hubungannya dalam peningkatan modal usaha;

Pengembangan sistem informasi dan promosi hasil-hasil industri;

Pembangunan KITA Takalar di Galesong Utara, pengembangan pusat pendidikan dan penelitian maritim di Galesong, pembangunan KTM Bahari Punaga, pengembangan PPI Beba, pengembangan kawasan pelabuhan dan pergudangan Galesong merupakan prasarana dan sarana utama pendukung pengembangan sektor perikanan dan laut di wilayah ini.

Budidaya Perikanan, Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut :

Kelerengan lahan < 8 %

Persediaan air cukup

Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.

Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan).

Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya laut adalah

Terlindung dari gelombang dan angin. Menghindari terjadinya kerusakan pada kegiatan atau usaha budidaya yang berasal dari gelombang dan arus yang besar.

Jauh dari permukiman dan industri. Limbah atau pencemaran yang berasal dari rumah tangga dan industri dapat mengakibatkan kerusakan perairan dan kegagalan usaha budidaya.

Jauh dari muara sungai. Muara sungai juga sangat mempengaruhi budidaya laut dengan adanya proses sedimentasi akibat aktifitas di daerah atas ( Up-land ) seperti penebangan hutan, pertanian, permukiman dan industri yang dekat bantaran sungai.

Kondisi ini menjadi kompleksi karena daerah muara sungai secara oseanografi sangat dipengaruhi oleh air laut. Akibatnya, kondisi perairan, biota dan ekosistemnya memiliki karakteristik yang khas. Dengan demikian kegiatan budidaya laut tidak mungkin dilakukan di daerah ini.

Jauh dari kawasan ekosistem penting laut, seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

Kualitas air baik. Kualitas ini mengidikasikan kelayakan kondisi perairan yang dapat dijadikan lokasi budidaya laut. Kelayakan kondisi perairan ini dapat diukur dari parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter Fisika ; Kecerahan; parameter kimia : Disolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen Demand (COD), kandungan organic (organic matter), Biolocal Oxygen Demand (BOD), kandungan klorofil dan parameter biologi : plankton.

Jenis budidaya perikanan yang diusahakan di Kabupaten Takalar adalah budidaya tambak, sungai, rawa, kolam dan perairan laut. Potensi pengembangan perikanan di Kabupaten Takalar sangat besar sebagai wilayah pesisir yang berada di perairan Selat Makassar, yang kaya akan sumberdaya ikan dan hasil-hasil laut.

Sektor perikanan budidaya (darat) di Kabupaten Takalar hingga tahun 2008 memanfaatkan lahan sekitar 4.914 ha, dengan total produksi mencapai 6.180 Ton. Tingkat produksi perikanan budidaya didominasi oleh pengelolaan tambak dengan luas lahan sekitar 4.318 Ha, dan produksi 6.180 Ton. Jenis komotiti yang dihasilkan terdiri atas ikan bandeng tercatat 1.961 Ton, udang 551 Ton dan ikan lainnya 577 Ton. Pusat pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Mappakasunggu dan Mangarabombang untuk budidaya perikanan tambak.

Kawasan Pengolahan Ikan; pengolahan ikan atau industri perikanan (added value) terhadap hasil tangkapan/budidaya ikan telah berkembang di Kabupaten Takalar. Mengingat potensi perikanan tangkap/budidaya yang sangat besar (terutama laut), serta perlunya transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis non lahan, maka usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan peningkatan perekonomian masyarakat terutama di kawasan pesisir. Galesong Utara, Galesong Selatan, Mangarabombang dan Mappakasunggu dapat dijadikan sentra pengolahan ikan laut dengan pusat pengolahan di Mappakasunggu.

Kawasan Industri

Sektor industri memiliki peranan relatif rendah dibandingkan dengan sektor pertanian. Usaha yang tergolong industri besar di Kabupaten Takalar adalah pabrik gula pasir (Pabrik Gula Takalar) yang terdapat di Kecamatan Polombangkeng Utara, sedangkan usaha lainnya tergolong industri kecil dan industri rumah tangga. Jumlah usaha kegiatan industri Kabupaten Takalar tercatat sekitar 2.990 unit usaha yang menyerap tenaga kerja sekitar 7.220 orang yang tersebar pada setiap kecamatan dan terus mengalami peningkatan.

Meskipun perkembangan sektor industri relatif rendah, tetapi pembangunan industri di daerah ini selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan dan dorongan kepada para investor untuk menanamkan modalnya. Hal demikian ditempuh karena pembangunan industri diharapkan dapat membawa perubahan yang mendasar dalam struktur ekonomi daerah. Rencana pembangunan KITA Takalar (ramah lingkungan dan non polutan) di Galesong Utara, pembangunana KTM Bahari Punaga, pembangunan kawasan agropolitan Malolo, pengembangan kawasan pelabuhan dan pergudangan Galesong merupakan terobosan maju pemerintah daerah terhadap pembangunan industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk lebih meningkatkan produksi dan pemasaran dari semua hasil produksi di wilayah Kabupaten Takalar yang akan datang, diperlukan beberapa motivasi seperti peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta aspek pengelolaannya perlu ditunjang oleh sistem pengolahan dan prasarana produksi yang memadai. Guna meningkatkan pendapatan masyarakat maka, kegiatan industri di Kabupaten Takalar seyogyanya memanfaatkan potensi lokal seperti penyerapan tenaga kerja dan bahan baku dari dalam wilayah Kabupaten Takalar.

Kawasan Pariwisata

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Takalar ini juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) nasional, Provinsi Sulsel dan kabupaten sebagai satu kesatuan destinasi wisata sekaligus untuk menarik minat pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Secara umum Kabupaten Takalar memiliki kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang ada pun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb. Pada tabel berikut akan diuraikan mengenai obyek-obyek wisata dan jenis kegiatan yang terdapat di Kabupaten Takalar.

Tabel 3.3 Sebaran Obyek Wisata Menurut Lokasi dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Takalar

NoNama Obyek WisataLokasiJenis Kegiatan

KecamatanDesa/Kel.

1.Pantai LamangkiaMangarabombang TopejawaPantai/Alam

2.Pantai GalumbayaMappakkasunggu LagurudaPantai/Alam

3.Pantai PutondoMangarabombang LaikangPantai/Alam

4.Pantai Paria LautMappakkasunggu TakalaraPantai/Alam

5.Pantai PunagaMangarabombang PunagaPantai/Alam

6.Pantai BoeGalesong SelatanBontoloePantai/Alam

7.Pantai GusungaGalesong UtaraBontosungguPantai/Alam

8.Gunung BuakangPolombangkeng SelatanCakuraGunung/Alam

9.KomaraPolombangkeng UtaraKomaraGunung/Alam

10.Perburuan RusaPolombangkeng UtaraBarugayaGunung/Alam

11.TanakekeMappakkasunggu Maccini BajiPulau/Bahari

12.SanrobengiGalesong SelatanGalesongPulau/Bahari

13.Dayang DayanganMappakkasunggu Mattiro BajiPulau/Bahari

14.Assosso ParasangantaGalesong UtaraBonto LebangBudaya

15.Pesta NelayanGalesong SelatanBoddiaBudaya

16.Pesta LammangPolombangkeng SelatanLantangBudaya

17.Akkio BuntingMappakkasunggu Takalar KotaBudaya

18.AngngaruMappakkasunggu Takalar KotaBudaya

19.Jene SapparaMappakkasunggu LagarudaBudaya

20.Maudu LompoaMangarabombang CikoangKeagamaan

21.Quran BarakkaMappakkasunggu Takalar KotaKeagamaan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi wisata di wilayah Kabupaten Takalar memiliki beberapa kawasan pariwisata pegunungan, alam, adat istiadat dan pesisir pantai yang dapat diandalkan.

Kawasan Permukiman

Permukiman Perkotaan; mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan Provinsi Sulsel, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Takalar maka kawasan perkotaan Pattalasang dan kawasan perkotaan Galesong Kota akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Kawasan perkotaan Pattalasang sebagai salah satu kawasan perkotaan di kawasan Metropolitan Mamminasata dan Galesong Kota sebagai kawasan perkotaan maritim bersamaan dengan kawasan Galesong Utara yang berbatasan dengan Kota Makassar.

Secara fungsional kawasan perkotaan Pattalasang adalah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan budaya. Galesong kota sebagai kawasan perkotaan pesisir dengan fungsi utama kegiatan berbasis laut.

Permukiman Perdesaan; Umumnya ciri permukiman perdesaan adalah berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK di luar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik. Ciri permukiman bersifat mengelompok dan tersebar secara sporadis. Memperhatikan kondisi faktual lapangan pola pembangunan permukiman di Kabupaten Takalar umumnya membentuk pola pita (ribbon) memanjang mengikuti pola perkembangan pembangunan jalan. Hal ini mudah terlihat di kawasan Barat dari arah Makassar sepanjang sisi jalan kolektor sekunder Bontokassi (Galesong Utara), Galesong Kota (Galesong), Bulukunyi (Galesong Selatan), Sanrobone hingga Pattalasang. Hal yang sama juga terlihat dari arah Palleko (Polombangkeng Utara) hingga ke Pattalasang yang merupakan konsentrasi utama permukiman penduduk di Kabupaten Takalar.

Pembangunan permukiman perdesaan di Kabupaten Takalar memang belum padat dan menimbulkan masalah. Hanya saja perlu dikuatkan keyakinan masyarakat bahwa rumah panggung yang ada saat ini adalah rumah tahan gempa dan sesuai untuk daerah tropis. Selanjutnya pola pembangunan permukiman dikembangkan sedemikian rupa sehingga aman, efektif, efisien dan sehat serta tersedia fasilitas umum/sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal.

Berdasarkan rencana pola ruang di atas, pola ruang Takalar dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana Pola Ruang Kawasan Budiddaya

Diantara kedua jenis rencana pola ruang terebut juga dipetakan beberapa kawasan potensial sebagai kawasan pengembangan baru dan kawasan yang harus dilindungi, yaitu :

Rencana pengembangan kawasan Industri Takalar di Galesong Utara

Rencana pengembangan kawasan Agropolitan Malolo

Rencana pengembangan kawasan Terpadu Mandiri Bahari (KTM) Punaga

Rencana pengembangan kawasan pelabuhan dan pergudangan Galesong

Rencana pengembangan kawasan PPI Beba

Kawasan Suaka Margasatwa dan Taman Buru Komara

Kawasan perlindungan pantai dan sungai Pappa dan Gamanti

Tabel 3.4 Rencana Pola Ruang Berdasarkan Klasifikasi Ruang Kabupaten Takalar 2030

Jenis PenggunaanLuas (Ha)%Lokasi

Kawasan Lindung:

Hutan Lindung

Suaka Alam Margasatwa

Taman Buru Komara

Sempadan Sungai

Sempadan Pantai2.368,00

1.406,00

1.783,00

6.637,00

487,004.17

2.48

3,15

11,71

0,86Kec. Polombangkeng Utara dan Polsel

Kec. Polombangkeng Utara

Kec. Polombangkeng Utara

Sungai besar dan sungai kecil

Tersebar diseluruh kecamatan pesisir

Sub Jumlah12.681,0022,38

Kawasan Budidaya:

Hutan Produksi

Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan Kering

Permukiman dan Pengembangan2.961,10

18.687,58

20.976,68

1.344,64

5,23

32,99

37,03

2,37

Kec. Polombangkeng Utara

Tersebar diseluruh kecamatan

Tersebar diseluruh kecamatan

Tersebar diseluruh kecamatan

Sub Jumlah43.970,0077,62

Jumlah56.651,00100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Takalar 2010-2030

Peta 3.5 Rencana Pola Ruang Kabupaten Takalar

3.2.3.3 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Sebelum merumuskan rencana pengembangan jaringan jalan, perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu sistem jaringan yang ada dan dikaitkan dengan rencana sistem pusat-pusat perkotaan, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Jaringan Jalan Nasional; adalah jalan yang menghubungkan PKN Mamminasata dan PKW (Jeneponto dan Bulukumba) PKL Takalar;

Dengan demikian jalan nasional yang juga merupakanLintas Selatan Sulsel menghubungkan beberapa pusat perkotaan, yaitu :

PPK Palleko (Polombangkeng Utara)

PKL Pattalasang (Pattalasang)

PPL Bulukunyi (Polombangkeng Selatan)

PPK Mangadu (Mangarabombang)

Jaringan Jalan Provinsi Sulsel; Sistem jaringan jalan kolektor sekunder (poros Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba sepanjang 142,76 km) yang melintas dari Utara (Kecamatan Polombangkeng Utara) ke Selatan (Kecamatan Mangarabombang) dan jalan kolektor sekunder yang melintasi wilayah pesisir Timur Bontolebang (Kecamatan Galesong Utara) ke Timur-Selatan melintasi Kecamatan Galesong Kota dan Bulukunyi Kecamatan Galesong Selatan, Sanrobone (Sanrobone), Cilallang (Mappakasunggu) sampai ke Pattalasang.

Jaringan Jalan Kabupaten Takalar; selain ruas jalan nasional dan provinsi di atas, selebihnya adalah jalan kabupaten sepanjang 1.038,51 km dengan permukaan jalan baik, sedang, rusak hingga rusak berat. Jenis permukaan berupa aspal merupakan jenis permukaan jalan terbesar di Kabupaten Takalar, yaitu mencapai 601,18 km.

Rencana pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah/kawasan dan membuka keterisolasian daerah adalah ruas Tanjung Bunga Galesong Mangulabbe Cikoang Buludoang Jeneponto (sepanjang 54,6 km). Pembangunan jembatan Garassi (sepanjang 180 m). Pembangunan ruas jalan Palekko Malolo Borong Ramisi Gowa (sepanjang 22 km) dan dan pembangunan ruas Palleko Lassang Towata Gowa (sepanjang 14 km).

Sistem Jaringan Jalan; berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan pengelompokan jalan adalah sebagai berikut.

Jalan Arteri Primer 1; yang menghubungkan PKN dengan PKN

Jalan Arteri Primer 2; yang menghubungkan PKN dengan PKW

Jalan Kolektor 1; yang menghubungkan PKW dengan PKW

Jalan Kolektor 2; yang menghubungkan PKW dengan PKL

Jalan Lokal Primer 1; yang menghubungkan PKL dengan PKL

Jalan Lokal Primer 2; yang menghubungkan PKL dengan PPK

Jalan Lingkungan Primer; yang menghubungkan PPK dengan PPK, dan PPK dengan PPL.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

Jalan Kolektor Primer yang berstatus jalan lintas nasional dan jalan provinsi yaitu yang menghubungkan simpul-simpul :

Kota Makassar (PKN) Pattalassang/Takalar (PKN) Trans Sulawesi Mamminasata

Ruas Tanjung Bunga (PKN) Jeneponto (PKW) melewati Galesong Mangulabbe Cikoang Buludoang (PKL Takalar)

Jalan Lokal Primer yang bersatus sebagai jalan kabupaten menghubungkan simpul simpul

Pattalasang/Takalar (PKL) Palleko (PPK)

Pattalasang/Takalar (PKL) Galesong Kota (PPK)

Pattalasang/Takalar (PKL) Mangadu (PPK)

Jalan Lingkungan Primer yang bersatus sebagai jalan kabupaten menghubungkan simpul PPL PPL (pusat pengembangan antardesa di luar PPK)

Jalan Khusus yang menghubungkan Kota Jawa (PPK) dengan Way Haru melalui peningkatan jalan desa yang ada.

Jalan yang menghubungkan Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa : ruas jalan Palleko Lassang Towata Gowa dan ruas jalan Palleko-Malolo-Borong Ramisi - Gowa.

Jalan yang menghubungkan Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Jeneponto (Kecamatan Bangkala Barat ).

2. Rencana Pengembangan Terminal

Dengan memperhatikan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan, rencana pengembangan sistem jaringan jalan dan keberadaan terminal yang ada (eksisting), jenis dan kelas pelayanannya, rencana pengembangan terminal angkutan penumpang untuk Takalar adalah terimianl Tipe C Pattalasang (PKL).

Mengingat kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat primer dan membutuhkan angkutan barang, maka fungsi terminal penumpang sebagaimana dimaksud di atas sebaiknya digabung menjadi satu kesatuan. Untuk rencana kawasan Agropolitan Malolo dapat saja dikembangkan sub terminal agribisnis yang diintegrasikan sebagai terminal penumpang untuk pelayani PPK Palekko (Polombangkeng Utara).

3. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan

Rencana pengembangan pelabuhan laut dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan kawasan dan dengan memperhatikan kebijakan struktur ruang nasional, provinsi, kebijakan pembangunan daerah, rencana zonasi kawasan pesisir, fungsi, skala pelayanan dan keberadaan pelabuhan yang ada.

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;

Pintu gerbang kegiatan perekonomian;

Tempat kegiatan alih moda transportasi;

Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;

Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan

Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Pelabuhan Utama; pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Pelabuhan Pengumpul; pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Pelabuhan Pengumpan; pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Pelabuhan pengumpan terdiri dari pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi. Sedangkan pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Peningkatan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan ditujukan untuk menunjang kegiatan pariwisata pada kawasan ekowisata terpadu Pulau Tanakeke.

Adapun rencana pengembangan dan peningkatan peran pelabuhan laut Kabupaten Takalar adalah pelabuhan Galesong sebagai pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dengan eksternal Pulau Sulawesi di dalam wilayah Pulau Sulawesi.

3.2.3.4 Rencana Sistem Jaringan Listrik

Kondisi faktual saat ini adalah suplai listrik untuk Kabupaten Takalar berada dalam kondisi yang terbatas. Suplai energi kelistrikan di wilayah ini merupakan koneksi sistem lintas regional provinsi, antara lain disuplai dari PLTD Takalar, PLTU (Punaga dan Lakatong). Jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Bakaru sebagai salah satu sumber energi listrik Kabupaten Takalar (RTRW Provinsi Sulsel). Di wilayah ini terdapat 1 ranting dan 4 sub ranting yang berada dalam pengelolaan PLN Cabang Makassar.

Pengembangan jaringan energi listrik di Kabupaten Takalar dilakukan dengan meningkatkan prasarana jaringan dan peningkatan kapasitas daya terpasang. Pengembangan jaringan listrik dengan menggunakan tiang beton dan dialokasikan area utilitas agar tidak menggangu kapling bangunan serta pemasangan tiang berjarak. Berdasarkan intensitas kegiatan maka diestimasikan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Takalar hingga tahun 2030 mencapai sekitar 67.816 KVA.

Mengingat akan terjadinya perubahan struktur ekonomi wilayah yang saat ini didominasi sektor tersier akan bergeser ke kegiatan sekunder dan tersier, maka untuk kegiatan sekunder (industri) diperlukan adanya pasokan listrik yang memadai dan stabil. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Takalar karena kondisi pasokan listrik saat ini mengalami kekurangan suplai (defisit). Optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya energi baik matahari, angin, ombak, hidrogen di daerah pantai, laut dan pulau-pulau kecil di wilayah ini memungkinkan dilakukan.

3.2.3.5 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Mengingat besarnya peran telekomunikasi memerlukan dukungan dari teknologi informasi seperti telepon nirkabel dan internet, maka pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang cenderung berteknologi tinggi ini perlu lebih baik lagi, seperti perlunya penggunaan bersama BTS (join provider). Satu BTS dapat digunakan secara bersama dari 3-7 provider. Efisiensi ini tidak saja akan mengurangi biaya masing-masing provider tapi juga akan menciptakan estetika permukiman dan pengurangan dampak negatif dari sistem BTS tersebut, seperti pengurangan sebaran (radius) radiasi dari pancaran elektromagnetik BTS tersebut. Pengembangan jaringan internet ke seluruh kantor kecamatan dan lembaga pelayanan publik lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan meningkatkan profesionalitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas kerja pemerintahan, baik secara internal maupun eksternal.

Mengingat daerah Takalar yang berada pada jalur lintas perdagangan, tingkat aksesibilitas yang tinggi dan mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kalautan serta pariwisata, maka pengembangan komunikasi melalui internet menjadi sangat penting dikembangkan.

Oleh karena itu pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan sebagai berikut :

Pengembangan sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler; dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat kegiatan dan atau dengan pusat pelayanan.

Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke kawasan perdesaan yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, kawasan perkebunan, kawasan pesisir dan laut, pelayaran dan kawasan wisata.

3.2.3.6 Rencana Pengembangan Sistem Sumber Daya Air

Rencana sistem jaringan sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar adalah DAS Pamukulu. Rencana DI kewenangan pusat lintas kabupaten adalah DI Kampili/Bisua (Kabupaten Gowa dan Takalar). Rencana DI kewenangan pusat utuh kabupaten/kota yang berada di wilayah ini adalah DI Pammukulu (Kabupaten Takalar). Rencana sistem jaringan sumberdaya air Provinsi Sulawesi Selatan adalah DI Jenemarung (Kabupaten Takalar).

Potensi sumberdaya air di wilayah ini (air permukaan dan air tanah) dimanfaatkan untuk irigasi, industri dan rumah tangga. Sampai saat ini pemanfaatan air untuk irigasi pertanian lahan basah di wilayah ini mencapai 32.442, 53 ha. Potensi pengembangan sistem irigasi ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan, sumber air berasal dari beberapa sungai besar (Sungai Pappa dan Sungai Gamanti) dan sungai kecil yang merupakan bagian dari satuan wilayah sungai (SWS) Jeneberang.

Sedangkan pemanfaatan air untuk sosial dan industri disalurkan PT. (Persero) Perusahaan Air Minum (PAM) Kabupaten Takalar (IPA Bajeng dan IPA Palleko) dengan kapasitas 23 liter/detik (direncanakan peningkatan 50-100 liter/detik), luas total daerah layanan mencapai 566,5 Km2 (luas daerah layanan 55,5 km2 dengan rasio cakupan 9,8%). Banyaknya air minum yang disalurkan setiap tahun mengalami peningkatan mencapai 373 ribu kubik (rata-rata peningkatan per tahun sebesar 37,24 persen) dengan nilai penjulan air minum Rp. 848 juta rupiah (meningkat 72,40 persen pertahun).

Kebutuhan air besih hingga tahun 2030 di wilayah ini adalah 21.368,98 m3/hari dengan perincian berikut: (1) kebutuhan air bersih untuk penduduk berdasarkan tipe perumahan 17.907 m3/hari, (2) kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi penduduk, meliputi fasilitas pendidikan sebesar 8.53,80 m3/hari, fasilitas kesehatan sebesar 378,10 m3/hari, fasilitas peribadatan sebesar 1.546,74 m3/hari, fasilitas perdagangan sebesar 617,83 m3/hari, (3) kebutuhan fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan sebesar 65,50 liter/hari.

Rencana pengembangan sumber daya air ke depan untuk Kabupaten Takalar adalah pengembangan bendungan dan embung. Sejauh ini telah dibangun 5 buah bendungan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian, yakni bendungan Kampili Bissua, Pammukkulu, Jenemarrung, Jenetallasa, Jenemaeja.

Optimalisai embung perlu ditingkatkan agar memperoleh suplai air baku melalui penyiapan area peresapan air melalui kegiatan penghijauan di sekitar bangun embung (Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara dan Mangarabombang). Upaya lain yang harus dilakukan adalah :

Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku untuk penyediaan air minum Kabupaten Takalar melalui peningkatan kapasitas produksi serta mencari upaya alternative pengembangan potensi air tanah dan pengembangan bendung di Kabupaten Takalar.

Pemanfaatan air bersumber dari mata air dilakukan secara bijaksana, sehingga potensinya tidak termanfaatkan secara keseluruhan agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Mengurangi tingkat kebocoran air bersih pada pipa distribusi 25%, efesiensi pemanfaatan, sistem jaringan dan distribusi air bersih yang optimal, merupakan langka terbaik mengatasi permasalahan air bersih di wilayah ini.

3.2.3.7 Rencana Sistem Pengelolaan Sampah

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlahsampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kota itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah kabupaten.

Pengembangan sistem persampahan secara intensif diarahkan pada pusat-pusat pelayanan, sedangkan bagian-bagian wilayah lebih diarahkan pada cara pengelolaan sampah yang ramah terhadap lingkungan. Untuk mengetahui tingkat produksi timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Takalar dengan berdasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk, diperkirakan jumlah timbulan sampah mencapai 746.125 Liter/hari.

Rencana sistem pengelolaan sampah di wilayah ini di rinci sebagai berikut :

Sistem pemilahan, dari sumber/asal sampah telah dilakukan pemisahan antara sampah organik dengan sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS);

Sistem pengolahan, dilakukan pengomposan untuk sampah organik dan dilakukan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) untuk penanganan sampah anorganik berawal dari rumah tangga, TPS hingga TPA Balang;

Sistem pengumpulan, sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/ tarik, truk, motor gerobak yang tersebar di setiap desa/kelurahan;

Sistem pengangkutan, dari TPS diangkat dengan truk menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Balang di Kecamatan Polombangkeng Selatan seluas 2,8 ha.

Sistem pembuangan akhir, sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke TPST, di mana nantinya sampah-sampah organik akan di olah menjadi kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan. Secara teknis pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan sanitary landfill.

Berikut beberapa asumsi dan pendekatan yang digunakan untuk menghitung timbulan sampah dan kebutuhan TPS serta TPA (TPST) :

Timbulan sampah domestik: 2 liter/orang/hari Domestik;

Setiap kab./kota membutuhkan minimal 1 TPA (TPST)

Setiap kecamatan membutuhkan minimal 1 TPS (25 m)

Rencana pengelolaan sampah untuk wilayah ini dibedakan menjadi 3 kawasan penanganan, yaitu kawasan pesisir (Galesong Utara, Galesong Kota, Galesong Selatan), kawasan perkotaan Pattalasang sekitarnya (Pattalasang, Sanrobone, Mappakasunggu) dan kawasan pertanian/perkebunan (Polombangkeng Utara, Palombangkeng Selatan dan Mangarabombang). Untuk TPA direkomendasikan menggunakan TPA yang sudah ada dengan meningkatkan sistem pengelolaanya yang terpadu dengan sistem TPA Pattalasang metropolitan Mamminasata dengan sistem sanitari landfill yang berlokasi di Balang Kecamatan Galesong Selatan. Penyediaan TPS direncanakan 1 unit untuk setiap kecamatan. Hal ini terkait dengan efisiensi transportasi dan karakteristik kawasan relatif berbeda.

Peta 3.6 Rencana Jaringan Transportasi

Peta 3.7 Rencana Jaringan Listrik

Peta 3.8 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Peta 3.9 Rencana Sistem Sumberdaya air

Peta 3.10 Rencana Jaringan Persampahan

3.3 Gambaran Umum Wilayah Perencanaan

3.3.1 Kondisi Fisik Dasar Wilayah

3.3.1.1 Batasan Geografis dan Administrasi

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan dan dibagian pesisir barat Sulawesi Selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi 5,30-5,380Lintang Selatan dan 119,020 119,390 Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km2. Secara adminitrasi Kabupaten Takalar memiliki batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Gowa

Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto

Sebelah Selatan : Selat Makassar

Sebelah Barat : Laut Flores

Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga Tahun 2012 terdiri atas 9 kecamatan dan enam diantaranya merupakan wilayah pesisir. Berdasarkan sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km2, atau sekitar 37,47% dari luas wilayah Kabupaten Takalar, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Galesong Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km2 atau sekitar 2,67% dari luas Kabupaten Takalar.

Tabel 3.5 Luas Wilayah Kabupaten Takalar Berdasarkan Jumlah Kecamatan

NoKecamatanLuas (Km2)Prosentase (%)Jumlah Desa/KelurahanIbukota

1Mangarabombang100,5017,7412Mangadu

2Mappakasunggu45,277,998Cilallang

3Sanrobone29,365,186Sanrobone

4Polobamkeng Selatan88,0715,5510Bulukunyi

5Pattalassang25,314,479Pattalassang

6Polobamkeng Utara212,2537,4715Palleko

7Galesong25,934,5814Galesong Kota

8Galesong Selatan24,714,3611Bonto Kassi

9Galesong Utara15,112,678Bonto Lebang

Jumlah566,51100,0093

Sumber: BPS, Kabupaten dalam Angka 2012Gambar 3.2 Luas Wilayah Kabupaten Takalar Berdasarkan Jumlah Kecamatan

Berdasarkan letaknya, jarak antara Kabupaten Takalar dengan kabupaten-kabupaten lain disekitarnya tidak terlalu jauh dan masih dapat dijangkau dengan beberapa angkutan umum yang ada.

Tabel 3.6 Jarak Kabupaten Takalar dengan kebupaten-kabupaten lain disekitarnya

NoNama Kabupaten Jarak

1Kota Makasar60 Km

2Kabupaten Gowa40 Km

3Kabupaten Jeneponto60 Km

4Kabupaten Bantaeng85 Km

5Kabupaten Maros75 Km

6Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan120 Km

Sumber: RTRW Kabupaten Takalar tahun 2010-2030

3.3.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 01.000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0100 mdpl, yaitu sekitar 86,10% atau 48,778 km2. Sedangkan selebihnya merupakan daerah perbukitan dan berada pada ketinggian diatas 100 mdpl, yaitu sekitar 78,73 km2, kondisi sebagian besar terdapat pada Kecamatan Polobangkeng Utara dan Polombangkeng Selatan. Sumber data yang diperoleh dan hasil analis GIS, menunjukkan keadaan topografi dan kelerengan Kabupaten Takalar sangat bervariasi, yang secara umum berada pada kisaran 0 - 2%, 2 - 15%, 15 - 30%, 30 40% dan > 40%.

Kondisi topografi tersebut memiliki potensi untuk pengembangan beberpa kegiatan perkeonomian masyarakat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peruntukan lahan permukiman dan sarana prasarana sosial ekonomi lainnya. Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utaran dan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan selain memiliki wilayah dataran dan sebagian kecil wilayahnya perbukitan. Wilayah ini memiliki lereng dengan kemiringan 15-40% yang luasnya kurang lebih 78,73 Km2 atau 13% dari luas wilayah kabupaten. kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk perkembangan perkebunan.

Tabel 3.7 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Takalar

NoKecamatanLuas (Ha) Menurut KetinggianJumlah (Ha)

0-100 mdpl100-500 mdpl>500 mdpl

1Mangarabombang10.050--10.050

2Mappakasunggu4.527--4.527

3Sanrobone2.936--2.936

4Polombangkeng Selatan7.960847-8.807

5Pattallassang2.531--2.531

6Polombangkeng Utara14.1996.90412221.225

7Galesong Selatan2.471--2.471

8Galesong2.593--2.593

9Galesong Utara1.511--1.511

Luas Wilayah Kab Takalar48.7787.75112256.651

Persentase (%)86,1013,680,22100

Luas Wilayah Pesisir/Pulau24.088--24.088

Persentase (%042,52--42,52

Sumber: Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2012

Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut :

Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.

Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.

Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.

Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

Keadaan jenis tanah Kabupaten Takalar secara umum termasuk dalam golongan stadium dewasa dengan tekstur permukaan halus, umunya kondisi tanah tersebut dipengaruhi formasi pada pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang.

3.3.1.3 Kondisi Struktur Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain :

Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal

Formasi Gunung ApiCindako, terbentuk atas batuan lava-breksi-tufa-konglomerat dan terutama lava

Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan

Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping

Endapan alivium dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari Vulcanic (batuan vulkanik). Batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piroklastik yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran. Lapisan batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan instrusif terdiri atas batuan basal mulai dari dolerit, diorit, gabbro hingga diabase.

Struktur geologi wilayah pesisir dan pulau dibentuk oleh dua formasi batuan yakni formasi Tonasa yang terbentuk atas batuan gamping yang sebarannya berada dibagian selatan tepatnya di Kecamatan Mangarabombang, sedangkan endapan aluvium dan pantai yang terbentuk atas kerikil, pasir, lempung dan lumpur merupakan formasi geologi terluas yang tersebar dari utara (Kecamatan Galesong Utara) ke selatan (sebagian Kecamatan Mangarabombang).

Tabel 3.8 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Takalar di Rinci Menurut Kecamatan

NoKecamatanLuas Jenis Tanah (Ha)

InceptiolUltisolMolisolEntisol

1Mangarabombang6.970,25847,24451,341.525,74

2Mappakasunggu1.154,83--3.896,18

3Sanrobone1.869,76---

4Polobamkeng Selatan6.041,312.705,62--

5Pattalassang1.814,24---

6Polobamkeng Utara14.975,057.686,92--

7Galesong2.320,27--86,29

8Galesong Selatan1.910,23--73,62

9Galesong Utara2.029,48---

Jumlah39.085,4211,239,79451,345.581,83

Sumber: RTR Mamminasata Tahun 2007 dan Analisis GIS Tahun 2011

Morfologi dataran rendah dan pantai terdapat di sebelah barat, memanjang dari utara ke selatan dan pada umumnya diisi oleh endapan sedimen Sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Sedangkan morfologi perbukitan dengan ketinggian 50 200 meter dari permukaan laut yang berada pada bagian tengah ke arah Timur dan Selatan pada umumnya wilayah perbukitan yang berpotensi untuk pengembangan perkebunan.

3.3.1.4 Klimatologi

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Takalar dan sekitarnya secara umum ditandai dengan jumlah hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim. Pada dasarnya angin musim di Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang merupakan pertemuan Selat Makassar dan Laut Flores, kondisi ini berdampak pada putaran angin yang dapat berubah setiap waktu, hal terutama terjadi pada Kecamatan Mangarabombang, sehingga pada beberapa kawasan di wilayah ini mengalami kekeringan terutama pada musim kemarau.

Berdasarkan hasil pengamatan stasiun hujan di Kabupaten Takalar, menunjukkan suhu udara minimum rata-rata 22,2OC hingga 20,4OC pada bulan Februari Agustus dan suhu udara maksimum mencapai 30,5OC hingga 33,9OC pada bulan September Januari. Tingkat curah hujan dan jumlah hari hujan dalam periode empat tahun terakhir mengalami perubahan intensitas curah hujan setiap tahunnya. Secara rinci jumlah hari hujan dan intensitas curah hujan tiga tahun terakhir, diuraikan pada tabel berikut:.

Tabel 3.9 Perkembangan Jumlah Hari Hujan dan Intensitas Curah Hujan Kabupaten Takalar

NoBulanTahun 2009Tahun 2010Tahun 2011

HHCHHHCHHHCH

1Januari24896271.12417485

2Februari165001312913315

3Maret3681117714321

4April151031417113261

5Mei11116260466

6Juni93813120224

7Juli73512160212

8Agustus--1092-1

9September1321310713

10Oktober21715131641

11November7661112214173

12Desember153911529518385

Sumber: BPS, Kabupaten Takalar dalam Angka, 20123.3.1.5 Karakteristik Fisik Pantai

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir ada yang secara terus menerus tergenangi air dan ada pula yang tergenangi air sesaat. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat dibedakan atas ekosistem yang bersifat alamiah dan ekosistem buatan. Yang termasuk dalam ekosistem alamiah adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman.

3.3.1.6 Hidro-Oseonografi

Kabupaten Takalar ditinjau dari sudut oceanografi memiliki daerah perairan atau atau laut. Hal ini dapat dilihat pada daerah bagian barat dan selatan, serta wilayah pulau-pulau terhampar pesisir pantai sepanjang kurang lebih 95,8 Km. Panjang pantai Daerah pesisir pantai tersebut cukup potensial bila dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan perikanan laut karena memiliki bermacam-macam hasil laut, seperti udang, ikan cakalang, kepiting dan hasil-hasil laut lainnya seperti rumput laut yang dewasa ini telah diusahakan oleh para nelayan.

Tinggi Gelombang

Gelombang merupakan salah satu parameter oceanografi fisika yang sangat mempengaruhi kondisi pantai. Gelombang sebagai parameter yang sangat penting dalam suatu survey pantai dimana penyebab pembentuknya adalah akibat angin, letusan gunung api bawah laut, peristiwa tsunami dan akibat pergerakan tata surya. Data hasil pengukuran di lokasi survey pada wilayah pesisir Kabupaten Takalar yaitu berkisar antara 5,63 m/det 20,25 m/det.

Arus Pantai

Pengukuran arah dan kecepatan arus pada daerah survey pantai dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang dampak hembusan angin dan diasumsikan arah arus mengikuti (searah) dengan pola sebaran angin. Di samping itu untuk mengetahui kemungkinan arus turbulensi dan pola arus menyebabkan proses sedimentasi pada daerah tersebut. Hasil pengukuran arus pada wilayah survey yaitu berkisar antara 0,13 0,93 m/det dengan arah 200 310, sedangkan arus yang terjadi dipantai umumnya adalah arus susur pantai.

Pasang Surut

Analisis pasang surut dimaksudkan untuk mengatahui tipe pasang surut yang terjadi dalam suatu lokasi tertentu dalam sehari semalam. Dari hasil pengamatan pasang surut yang dilakukan menunjukkan bahwa daerah survey memiliki tipe pasang surut campuran, yaitu tipe diurnal dan semidiurnal.

Bathimetri

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemiringan pantai terhadap lautan. Dari hasil hasil dan pengamatan yang dilakukan, kelandaian pantai pada wilayah Kabupaten Takalar secara umum untuk lokasi survey adalah kelandaian kerkisar antara 43,3 % 60% ini menunjukkan bahwa daerah survey memiliki pantai yang terjal.

Dinamika Proses Pantai

Secara umum material dasar sedimen yang mendominasi daerah survey adalah jenis sedimen pasir. Hal ini disebabkan karena adanya gelombang yang kuat sehingga dapat membawa sedimen yang berukuran besar hingga ke daerah pantai.

Wilayah pesisir pantai Kabupaten Takalar yang panjangnya sekitar 95,8 km kenampakan garis muka pantainya umumnya adalah laut terbuka, namun ada beberapa kawasan yang berbentuk teluk, utamanya di Kecamatan Mangarabombang. Kondisi kenampakan garis muka pantai Kabupaten Takalar sangat dipengaruhi oleh besarnya arus ombak dan gelombang dimana keberadaanya dipengaruhi oleh laut lepas (Laut Flores) serta pengaruh sendimentasi di sekitar muara sungai.

Berdasakan pengamatan yang dilakukan dilokasi survey, kondisi sepanjang pantai Kabupaten Takalar mempunyai karakteristik yang khas, dimana hampir seluruh wilayah pantai tersebut jarang sekali ditumbuhi mangrove. Hal ini disebabkan karena kurangnya sungai besar yang bermuara disepanjang pantai yang ada di Kabupaten Takalar yang dapat memuntahkan jenis sedimen lumpur. Selain itu kuatnya hempasan gelombang yang sampai ke daerah pantai yang menyebabkan beberapa jenis mangrove tidak dapat hidup pada kondisi tersebut, kuatnya hempasan gelombang pada lokasi survey disebabkan karena wilayah tersebut adalah merupakan laut lepas.

Akibat dari kurangnya spesies mangrove di sekitar pantai tersebut, sehingga di sepanjang pantai Kabupaten Takalar secara signifikan mengalami abrasi pantai yaitu berkurangnya luas daratan ditandai dengan majunya laut ke arah daratan.

3.3.1.7 Kondisi Ekosistem Perairan

Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas yang terdapat di daerah tropis. Pada dasarnya terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan massif kalsium karbonat (CaCO3), yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari filum Cnidaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang menyekresi kalsium karbonat.

Terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang tinggi dan kaya dengan berbagai jenis ikan karang. Secara ekologis, terumbu karang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai berikut :

Sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut (terumbu karang tepi dan penghalang)

Sebagai habitat (tempat tinggal)

Sebagai tempat mencari makan (feeding ground)

Sebagai tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground)

Sebagai tempat pemijahan (spawning ground)

Sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias

Sebagai bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur

Sebagai bahan perhiasan

Sebagai bahan baku farmasi

Sebagai daerah wisata

Ikan Karang

Berdasarkan hasil anal