23

BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUMPEKERJA

KONTRAK ATAS DASAR KEBUTUHAN DALAM HAL KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philipus perlindungan hukum yaitu selalu berkaitandengan

kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaanekonomi. Dalam hubungan

dengan kekuasaan pemerintah,permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang

diperintah),terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan

dengankekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalahperlindungan

bagi si lemah terhadap si kuat,misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap

pengusaha.23

Maksud dari penjelasan tersebut bahwa rakyat mempunyaihak, kewajiban dan

kedudukan yang memerlukan perlindungan hukumbaik dalam hubungan kekuasaan

pemerintah, permasalahanperlindungan hukum maupun dalam hubungan dengan

kekuasaanekonomi.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.24

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep

rule of law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan

23Asri Wijayanti, op.cit. h. 10.

24Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3.

1

9 23

24

memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep

rechtstaat muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl.Pada

saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of Law) yang

dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan

dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan

pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum atau rechtstaat

menurut Julius Stahl mencakup 4 (empat) elemen, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;

2. Pembagian kekuasaan;

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

4. Peradilan tata usaha negara.25

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan

dimana hukum dibangun dan dijiwai oleh moral konstitusionalisme. Hak-hak asasi

warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara

dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika wargamenggunakan kebebasannya

untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan

publik.26

25Philipus M. Hadjon, op.cit. h. 2 26Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. 1, Liberty,

Yogyakarta, (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I) h. 22.

25

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi oleh dua prinsip

negara hukum, yaitu perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.27

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur

serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum

harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam

hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat

yang aman dan damai.Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee)

dalam negara hukum (Rechtstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus

memperhatikan 4 unsur yaitu:

1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)

2. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)

3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).28

27ZahirinHarahap,2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h. 2.

28Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 43.

26

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang

tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi

hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan

hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta

memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis,

artinyamenggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian

hukum dan keadilan hukum.29

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakan hukum

menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakanperlindungan terhadap

tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis,

dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman

bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan

dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

29Ibid, h. 4.

27

terhadap individu. Adanya aturan semacam itumaka akanmenimbulkan kepastian

hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karenadengan adanya aturan yang bersifat

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

oleh negara terhadap individu.30

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat

penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur

oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu

terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum,

artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya

peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap

tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah

menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang.31

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum

adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta

pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum

bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua

30Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, (selanjutnya

disingkat Peter Mahmud Marzuki II) h. 157.

31Ibid, h. 159.

28

sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan

martabat manusia.

1.2. Pekerja Kontrak

1.2.1. Pegertian pekerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan,

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

dalam bentuk lain.Pekerja sendiri diartikan secara umum yakni orang yang bekerja

pada satu perusahaan/instansi mendapat tugas/pekerjaan serta upah sebagai

imbalannya.Secara prinsip tidak ada perbedaan antara buruh,pekerja, karyawan,

pegawai dan kuli.Perbedaaannya hanya pada istilah saja, dan semua istilah tersebut

secara prinsip mempunyai persamaan, yakni setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan. Namun dalam kultur Indonesia, buruh berkonotasi

sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, tenaga

kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan

cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja.

Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu

pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang

berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

1.2.2. Pengertian kontrak

Berdasarkan Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(selanjutnya disebut KUHPerdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian

atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III

29

KUHPerdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan”. Pasal 1313

KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara

satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Perjanjian kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu

sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

Didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara

pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam

waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.32 Syarat-syarat yang harus

dipenuhi dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu terdapat

didalam Pasal 56-58 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)

Menurut Kep. 100/Men/VI/2004 pada Pasal 1 angka 2 adalah perjanjian

kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untukmengadakan hubungan

kerja yang bersifat tetap. PKWTT ini dapat mensyaratkan masa percobaan

kepada pekerja asalkan hal tersebut dituangkan didalam perjanjian kerja

tertulis bila perjanjian kerjanya secara lisan masa percobaan harus

32Rukiyah L dan Darda Syahrizal, 2013, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya,

Dunia Cerdas, Jakarta, h. 174.

30

dicantumkan didalam surat pengangkatan. Pengaturan mengenai PKWTT

terdapat didalam Pasal 60-63 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Perjanjian kerja dengan perusahaan pemborong pekerjaan

Perjanjian kerja dengan perusahaan pemborong pekerjaan dalam hal ini

memang kurang bisa ntuk dipahami tetapi untuk lebih mepercepat suatu

pekrjaan terkait dengan deatlinedimungkinkan saja pengusaha dalam hal

ini mengadakan kerja sama denganperusahaan lain yang berbadan hukum

dimana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis.33 Syarat-syarat

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjan jo Pasal 3

ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 yaitu:

a. Harus terpisah dengan kegiatan utama perusahaan

b. Adanya perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja

c. Secara keseluruhan merupakan kegiatan penunjang diperusahaan

tersebut

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

4. Perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja

Perusahaan penyedia jasa pekerja harus berbadan hukum dan memiliki

izin dari instansi ketenagakerjaan. Dimana pada Pasal 66 ayat (1) Undang-

33Ibid, h. 181

31

Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh dari

perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi

kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang

berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa

penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses

produksi. Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja hanya

dipekerjakan pada kegiatan penunjang seperti usaha-usaha pelayanan

kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, usaha tenaga

pengamanan, usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan

serta uaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.34

1.2.3. Pengertian pekerja kontrak

Pekerja kontrak adalah pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau dengan

kalimat lain pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan

kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. Dalam istilah hukum

pekerja kontrak sering disebut “Pekerja PKWT”, maksudnya pekerja dengan

perjanjian kerja waktu tertentu. Salah satu hal yang sangat penting yang harus

diperhatikan oleh pekerja kontrak adalah harus memiliki/mendapatkan surat

perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja yang bersangkutan.

1.2.4. Hak-hak pekerja kontrak

a. Berhak mendapat upah minimum

34Ibid, h. 183.

32

Pekerja PKWT / pekerja kontrak berhak mendapat upah minimum sesuai

dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Upah yang diperoleh

pekerja kontrak tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang terdiri

dari UMP, UMK, UMS Provinsi, maupun UMS Kabupaten /Kota. Upah

pekerja kontrak serendah-rendahnya adalah sama dengan upah minimum

diperusahaan tempat ia bekerja. Upah yang diperhitungkn yaitu upah

pokok dan tunjangan tetap. Namun tunjangan tetap tiak menjadi dasar

perhitungan upah minimum.

b. Berhak atas ganti rugi jika PHK diluar perjanjian kerja

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila salah

satu pihak didalam perjanjian kerja mengakhiri hubungan kerja sebelum

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu

tertentu, maka berlaku ketentuan pihak yang menghentikan perjanjian

kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah

pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

c. Berhak atas THR

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4

Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan menyatakan bahwa

pekerja waktu tertentu juga berhak untuk mendapatkan THR. Pemberian

THR diberikan bagi pekerja yang telah bekerja selama 3 tahun.

33

d. Berhak atas tunjangan-tunjangan

Segala macam tunjangan baik tunjangan tetap maupun tunjangan tidak

tetap, wajib dibayarkan kepada pekerja kontrak. Besarnya tunjangan

mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama. Macam-macam tunjangan ini berlaku sama cengan peraturan

yang dikenakan pada pekerja kontrak.

e. Berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

Pekerja kontrak juga berhak atas jaminan kesejahteraan yang diberikan

oleh perusahaan. PT JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara jaminan

sosial tenaga kerja memberi nomor induk bagi pekerja yang terdaftar

didalamnya. Sehingga menyebabkan hak-hak pekerja kontrak atas jaminan

kesejahteraan tidak hilang walaupun ia berpindah tempat kerja karena

berakhirnya kontrak kerja.

f. Berhak atas masa istirahat dan cuti

Pekerja kontrak juga behak atas masa istirahat dan cuti seperti halnya

pekerja tetap. Akan tetapi terbatas pada masa kerja terus menerus yang

kerap diisyaratkan. Masa istirahat ini juga berlaku bagi pekerja kontrak

perempuan.

g. Berhak atas perlindungan hukum

LPPHI merupakan lembaga yang dapat memfasilitasi penyelesaian

perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang tidak terbatas hanya

untuk pekerja tetap. Pekerja kontrak didorong untuk senantiasa menyadari

34

hak-haknya serta memperjuangkan melalui lembaga-lembaga atau instansi

yang berwenang.

h. Hak-hak lain yang sama dengan pekerja tetap

1. Hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan;

2. Mendapat hak yang sama dalam berpindah kerja, memperoleh

pekerjaan, damn mendapat penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Memperoleh pengakuan dan penghargaan atas kompetensi kerja,

prestasi, dan kemampuanya.

4. Memperoleh upah yang layak, upah lembur, tunjangan-tunjangan,

waktu istirahat, cuti dan sebagainya;

5. Pekerja kontrak perempuan berhak atas cuti haid, cuti hamil, cuti

keguguran, dan waktu menyusui anak di jam kerja.

6. Hak atas jaminan sosial tenaga kerja;

7. Hak atas keselamatan kerja;

8. Hak-hak lain seperti mengajukan gugatan ke LPPHI, melaporkan

pengusaha ke instansi terkait atau pihak berwajib hak berserikat dan

berkumpul serta hak untuk menyuarakan pendapat, termasuk hak

melakukan mogok kerja.35

35Emmanuel Kurniawan, 2013, Hak-Hak Karyawan Tetap Dan Kontrak, Dunia Cerdas,

Jakarta, h. 163-166.

35

1.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.3.1. Keselamatan kerja

Keselamatan Kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas:

a. K

eselamatan dan kesehatan kerja;

b. M

oral dan kesusilaan;

c. P

erlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

agama

Mengenai perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek yang salah

satunya mengenai perlindungan keselamatan. Perlindungan tersebut sebagai upaya

agar tenaga kerja merasa aman pada saat akan bekerja sehari-hari dan untuk dapat

meningkatkan produktivitas karyawan. Selain itu keselamatan juga telah menjadi

salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah dan dihargai oleh

anggota masyarakat lainnya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari

berbagai persoalan yang ada disekitarnya dan pada dirinya sendiri yang bisa saja

dapat menimpa atau mengganggu dirinya sendiri serta pelaksanaan pekerjaannya.36

Dengan majunya industrialisasi dan modernisasi, maka dalampeningkatan

intensitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja. Hal ini memerlukan

pengarahan tenaga kerja secara intensif dari para pekerja. Kelelahan, kurang

perhatian, kehilangan keseimbangan danlain-lain merupakan akibat dan sebab

terjadinya kecelakaan, maka dari itu perlu dipahami adanya pengetahuan keselamatan

36R. Wayne Mondy, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta, h. 86.

36

kerja yang tepat selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan

yang baik dan realistis yang merupakan faktor penting dalam memberikan rasa

tenteram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan untuk

dapat mempertinggi mutu pekerjaan, peningkatan produksi dan produktivitas kerja.

Menurut Rivai keselamatan kerja adalahsuatu perlindungan karyawan dari

cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan.37 Selain

itu menurut Swasto keselamatan kerja menyangkut segenapproses perlindungan

tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan

pekerjaan.38Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja

adalah suatu bentuk perlindungan yang berkaitan dengan upaya pencegahan

kecelakaan kerja maupun lingkungan kerja serta tindakan pekerja sendiri.

Undang-UndangKeselamatan Kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga

kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas

nasional. Setiap pekerja/buruh yang berada di tempat kerja terjamin pula

keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman

dan efisien. Perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma

perlindungan kerja. Pembinaan norma-norma perlu diwujudkan dalam undang-

undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang

37Ibid, h. 413. 38Swasto Bambang, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, UB Press, Malang, h. 107.

37

sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi teknik danteknologi.Adapun

syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;

2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

4. Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran

atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;

5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;

6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja;

7. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

8. Menyelanggarakan suhu dan lembab udara yang baik;

2.3.2. Kesehatan kerja

Kesehatan Kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf aUndang-Undang

Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu hak pekerja untuk memperoleh

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu pengusaha wajib

melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen

perusahaan.

Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerjaan atau buruh guna

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dengan cara pencegahan kecelakaan

dan penyakit akibat kerja pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan,

pengobatan,dan rehabilitasi. Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah:

1. Melindungi pekerja dari resiko kesehatan kerja;

38

2. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh;

3. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya

terjaminkesehatannya;

4. Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara amandan

berdaya guna.

Menurut Mathis dan Jackson kesehatan kerja merujuk pada kondisi fisik,

mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah yang bebas dari

penyakit, cedera serta masalah mental dan emosi yang bisa mengganggu aktivitas

manusia normal umumnya.39

Menurut Swasto kesehatan kerja menyangkut kesehatan fisik dan mental.

Kesehatan mencakup seluruh aspek kehidupan manusiatermasuk lingkungan

kerja.Swasto juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang

mempengaruhi kesehatan kerja antara lain:

1. Kondisi lingkungan tempat kerja meliputi:

a. Kondisi fisik yaitu berupa penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan

tempat kerja, tingkat kebisingan, getaran mekanis, radiasi dan tekanan

udara;

b. Kondisi fisiologis, yaitu dapat dilihat dari konstruksi mesin/peralatan,

sikap badan dan cara kerja dalam melakukan pekerjaan, hal-hal yang

39Mathis Robert L. dan Jackson John H, 2006, Human Resource Management, alih bahasa,

Salemba Empat, Jakarta, h. 245.

39

dapat menimbulkan kelelahan fisik dan bahkan dapat mengakibatkan

perubahan fisik tubuh karyawan.

c. Kondisi khemis yaitu dapat dilihat dari uap gas, debu, kabut, asap, awan,

cairan dan benda padat.

2. Mental psikologis yaitu meliputi hubungan kerja dalam kelompok/teman

sekerja, hubungan kerja antara bawahan dan atasan dan sebaliknya, suasana

kerja, dan lain-lain.40

1.3.3. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi

pekerja/buruh maupun pengusaha sebagaiupaya pencegahan (preventif) bagi

timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan

kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja

akibat dari hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal yang demikian.41

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang penting dalam

terlaksananya kegiatan perusahaan. Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja

merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan kepada para

karyawannya. Menurut Rivai keselamatan dan kesehatan kerja merujuk kepada

kondisi-kondisi fisiologis fiskal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh

lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.42

Dari penjelasan mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yang

telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keselamatan dan

40Swasto Bambang, op.cit. h. 110. 41Adrian Sutedi, op.cit, h. 170

42Rivai Veltzhal 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Murai

Kencana, Jakarta, h. 411.

40

kesehatan kerja merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari

bahaya atauancaman kecelakaan kerja selama bekerja yang bertujuan untuk

menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yang mendukung pencapaian

tujuan perusahaan.

1.4. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.4.1. Pengertian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja

Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Jamsostek

merupakan hak setiap tenaga kerja yang merupakan kewajiban dari pengusaha. Pada

hakikatnya program jamsostek dimaksudkan untuk memberikan kepastian

berlangsungnyaarus penerimaanpenghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian

penghasilan yang hilang.Disamping itu program jamsostek mempunyai beberapa

aspek antara lain:

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhanhidup

minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang menyumbangkan

tenaga serta pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.43

1.4.2. Jenis – jenis jaminan sosial tenaga kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek ruang

lingkup program Jamsostek meliputi:

1) Jaminan kecelakaan kerja

43Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, Cetakan ke-12,

Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lalu Husni II) h. 152.

41

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang

dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang

diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik

maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan

kecelakaan kerja ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-

Undang Jamsostek. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak

mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, yang termasuk tenaga kerja dalam

jaminan kecelakaan kerja adalah :

a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang

menerima upah maupun tidak;

b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong

adalah perusahaan;

c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.44

2) Jaminan kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan

mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada

kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena

itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban

keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa

44Asri Wijayanti, op.cit, h. 127.

42

uang. Jaminan kematian diberikan kepada tenaga kerja yang telah

meninggal dunia. Santunan kematian diberikan langsung kepada keluarga

yang ditinggalkan tenaga kerja yang diatur dalam Pasal 12 Undang-

Undang Jamsostek.45

3) Jaminan hari tua

Jaminan hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi

mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan

kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenagakerjaan sewaktu

masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah.

Jaminan hari tua diberikan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia

55 (lima puluh lima) tahun. Jaminan hari tua dapat diberikan kepada

tenaga kerja yang putus hubungan kerja dengan minimal masa kepersetaan

5 (lima) tahun terhitung dari masa pendaftaran. Jaminan hari tua diatur

dalam Pasal 14 Undang-Undang Jamsostek.46

4) Jaminan pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas

pekerja sehingga dapat melaksankan rugas sebaik-baiknya dan merupakan

upaya kesehatan dibidang penyembuhan (kuratif). Upaya penyembuhan

diperlukan setap orang maka sudah selayaknya diupayakan

penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial

45Asri Wijayanti, op.cit, h. 137.

46Asri Wijayanti, op.cit, h. 139.

43

tenaga kerja. Jaminan pemeliharaan kesehatan diatur dalam Pasal 16

Undang-Undang Jamsostek.47

1.5. Kecelakaan Kerja

1.5.1. Pengertian kecelakaan kerja

Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tak terduga, semula

tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan

dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia dan atau harta benda. Sedangkan

kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan tidak

terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang

maupun lingkungan.

Bagian mesin, alat kerja, tempat dan lingkungan kerja mungkin rusak oleh

kecelakaan. Akibat dari itu, terjadilah kekacauan organisasi (biasanya pada proses

produksi), orang yang ditimpa kecelakaan mengeluh dan menderita, sedangkan

keluarga dan kawan-kawan sekerja akan bersedih hati, kecelakaan tidak jarang

berakibat luka-luka, terjadinya kelainan tubuh dan cacat, bahkan tidak jarang

kecelakaan merenggut nyawa dan berakibat kematian.

Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Karena

ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar dapat dicegah

dengan upaya preventif dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali. Kecelakaan

kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang

47Asri Wijayanti, op.cit, h. 140.

44

dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Kecelakaan kerja adalah suatu

kecelakaan yang terjadi pada saat seseorang melakukan pekerjaan. Berdasarkan

Undang-UndangKeselamatan Kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang

tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah

diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia

maupun harta benda.

2.5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja

Lalu Husni mengklasifikasikan ada empat faktor penyebab kecelakaan kerja

yaitu sebagai berikut:

a. Faktor manusia, diantaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan

tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja.

b. Faktor material atau peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya dibuat

dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga

menyebabkan kecelakaan kerja.

c. Faktor sumber bahaya yang meliputi metode kerja yang salah, sikap kerja

yang teledor serta tidak memakai alat pelindung diri. Kondisi/keadaan

bahaya misalnya lingkungan kerja yang tidak aman serta pekerjaan yang

membahayakan.

45

d. Faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurangnya cahaya,

ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar dan suasana yang sumpek.48

Dari beberapa faktor tersebut, Suma’mur menyederhanakan faktor penyebab

kecelakaan kerja menjadi dua yaitu:

a. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe

human act atau human error).

b. Keadaan lingkungan yang tidak aman.49

1.6. Gambaran Umum Mengenai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Badung

Menurut Ida Bagus Putu Kusumajaya sebagai Kasubag Kepegawaian di Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Badung adalah sebuah dinas yang berbentuk instansi struktural

pemerintah yang berada dibawah pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang

terletak di Jalan Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar. Jumlah seluruh pekerja pada tahun

2016 di Dinas ini adalah 313 orang, yang terdiri dari staf administrasi sebanyak 67

orang, staf operasional sebanyak 146 orang, dan pekerja kontrak atas dasar kebutuhan

sebanyak 100 orang, yang dimana jumlah pekerja laki-laki sebanyak 293 orang dan

jumlah pekerja perempuan sebanyak 20 orang. Dari 313 pekerja pada Dinas

48Lalu Husni, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

(selanjutnya disebut Lalu Husni III), h. 142.

49Suma’mur, 1981, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Gunung Agung,

Jakarta, h. 9.

46

Pemadam Kebakaran Kabupatn Badung tercatat 213 pekerja tetap (PNS) dan 100

orang pekerja kontrak atas dasar kebutuhan sebanyak 100 orang (non PNS).

Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung memiliki 15

armada. Jumlah personel di setiap kendaraan bervariasi tergantung pengaturan di

kantor dan kepala Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disebut UPT) yang disiagakan

dalam tiga shift per hari. Di kantor induk ditempatkan lima kendaraan pemadam, UPT

tiga kendaraan pemadam, dan di setiap pos dua kendaraan pemadam. Hingga saat ini

Kabupaten Badung memiliki dua UPT, Badung Utara dan Badung Selatan. Masing-

masing UPT membawahi beberapa pos pemadam kebakaran. UPT Badung utara

membawahi tiga pos yaitu Pos Puspem, Pos Utara Terminal Mengwi, Pos Petang.

Untuk UPT Badung selatan juga membawahi tiga pos yaitu Pos di Jalan Kunti, Pos di

Jalan Lotring dan Pos di Pecatu.Dinasini merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah di bidang penanggulangan kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretariat Daerah. Dinas ini juga mempunyai tugas untuk melaksanakan usaha-

usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan atau

penyelamatan terhadap bencana lain. (Wawancara, Rabu 30 Maret 2016).