bab ii tinjauan umum peraturan daerah dan … · 2020. 10. 19. · kepada daerah dan dalam...

19

BAB II

TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH DAN

PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat dirunut

dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan

bangsa Indonesia. Sedangkan, alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah

menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara

Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan

mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah

Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial.13

Selanjutnya, Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah

dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk

pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian

membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian,

13

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2012), Hal. 51.

20

Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.14

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui

otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.15

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan

berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya

ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada

kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan

kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan

tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, pemerintahan daerah pada negara

kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan

itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian

integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana

memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk

14

Ibid., Hal. 52. 15

Ibid., Hal. 53.

21

mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan

mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.16

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum

nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih

luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka

Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan

lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam

bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga

memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, akan tercipta

keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan

kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara

keseluruhan.17

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu

kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh perangkat

daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan

pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan

adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar

pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai

16

Ibid., Hal. 55. 17

M. Busrizalti, Hukum Pemda; Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogyakarta: Total

Media, 2013), Hal. 28.

22

dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.18

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh

Menteri Negara dan setiap Menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan

tertentu dalam pemerintahan. Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

tanggung jawab Menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke daerah.

Konsekuensi Menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas

nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar

penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

berkewajiban membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk

dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan

yang bersifat teknis, sedangkan kementerian melaksanakan pembinaan dan

pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu

menciptakan harmonisasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

18

Ibid., Hal. 29.

23

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah secara keseluruhan.19

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi

mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan

kepada daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan

sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai

fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan

Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan

kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh

perangkat daerah.20

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas,

wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang, namun

cukup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan

pengaturannya secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan

19

Ibid., Hal. 30. 20

Ibid., Hal. 33.

24

Absolut dan ada Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang

dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang

terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait

pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar

ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak

konstitusional masyarakat.21

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara daerah provinsi

dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama,

perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan

tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai

urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap

akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat

oleh Pemerintah Pusat.22

Di samping Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan

Konkuren, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dikenal adanya Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin

hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan sebagai

21

Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Total Media,

2008), Hal. 46. 22

Ibid., Hal. 47.

25

pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan

demokratis. Presiden dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di daerah

melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada

Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.23

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan

efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung

jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya

kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksanakan

otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk

efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dibantu

oleh perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya

sebagai wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan Gubernur dengan Pemerintah

Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.24

Salah satu aspek dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah

baru. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka

pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti

kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan

pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,

23

Ibid., Hal. 48. 24

Ibid., Hal. 50.

26

serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat

menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah.25

Pembentukan daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga)

tahun dengan tujuan untuk penyiapan daerah tersebut menjadi daerah. Apabila

setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan daerah persiapan tersebut tidak

memenuhi syarat untuk menjadi daerah, statusnya dikembalikan ke daerah

induknya. Apabila daerah persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga

tahun memenuhi syarat untuk menjadi daerah, maka daerah persiapan tersebut

dibentuk melalui undang-undang menjadi daerah.

Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang

berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan

masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris, artinya walaupun

daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan

pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.

Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan

mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu

dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi perangkat daerah, baik untuk mengakomodasikan

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, paling sedikit

mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan

kemampuan keuangan daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap

urusan pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka besaran

organisasi perangkat daerah juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah

25

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Alumni, 2008), Hal. 113.

27

lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipelogi dinas atau badan daerah sesuai

dengan besarannya agar terbentuk perangkat daerah yang efektif dan efisien.26

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan

antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah

nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui daerah-daerah yang

mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya

didesentralisasikan ke daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang

mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah

tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.27

Penyerahan sumber keuangan daerah, baik berupa pajak daerah dan

retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan, merupakan konsekuensi dari

adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan

berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut

mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber

keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang

26

Ibid., Hal. 114. 27

Ibid., Hal. 115.

28

diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang

kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya Urusan

Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat

menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah

sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.28

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah

membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam

menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat

serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh daerah

hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun

demikian, Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Peraturan

Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah

penyusunan Peraturan Daerah.29

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan

Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab

akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi

logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah ada di tangan

Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan

Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan

28

Ibid., Hal. 120. 29

Siswanto Sunarno, Hukum… Op. Cit., Hal. 128.

29

Daerah Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung

jawab atas otonomi daerah. Sedangkan, untuk pembatalan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku

wakil Pemerintah Pusat di daerah.30

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan

Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan

pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada

Presiden. Sedangkan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan

keberatan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan

Menteri bersifat final.31

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Peraturan

Daerah, setiap Peraturan Daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan

nomor register terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan

nomor register dari kementerian, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

mendapatkan nomor register dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dengan adanya pemberian nomor register tersebut, akan terhimpun informasi

mengenai keseluruhan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh daerah dan sekaligus

juga informasi Peraturan Daerah secara nasional.32

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan

bangsa tersebut. Untuk itu, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap

kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah

30

Ibid., Hal. 130. 31

Ibid., Hal. 131. 32

Ibid., Hal. 135.

30

dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah

untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu, perlu adanya kriteria yang

objektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan

kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut, inovasi akan terpacu dan

berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum.33

Pada dasarnya, perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih

terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah

dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik

maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk

memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang

dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah

dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan

tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan

pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan

melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa

pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi

33

Victor Jusuf Sedubun, Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri

Khas Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hal. 21.

31

dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat

lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap daerah-daerah yang

menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan sulit tercapai

tanpa adanya dukungan personel yang memadai, baik dalam jumlah maupun

standar kompetensi, yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Dengan cara tersebut, Pemerintah Daerah akan

mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan

kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang

disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu, setiap Pemerintah

Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di

daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana

mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk

memperoleh pelayanan publik tersebut, serta adanya saluran keluhan manakala

pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat otonomi daerah adalah adanya

mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan

tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas

tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan dan pengawasan dari

kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan

32

teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan

pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota,

memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan

pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Peraturan Daerah adalah

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah.34

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah

membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan

persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah memuat materi muatan

mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta

penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat materi

muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.35

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan

34

Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. 35

Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

33

berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Peraturan Daerah mencakup

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan

yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat

berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan

Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas

dilakukan secara efektif dan efisien.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya

paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian

kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah). Selain itu, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan

atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.36

Selain sanksi sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Daerah dapat

memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan

sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa:

1. Teguran lisan

2. Teguran tertulis

3. Penghentian sementara kegiatan

4. Penghentian tetap kegiatan

5. Pencabutan sementara izin

36

Pasal 238 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

34

6. Pencabutan tetap izin

7. Denda administratif

8. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.37

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, harus diperhatikan asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun asas-asas dalam

pembentukan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak

dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau

pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi

hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak

berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan.

37

Pasal 238 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

35

4. Asas dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,

sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang

jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam

interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

36

luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan.38

B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya merupakan sebuah perkampungan kecil yang

berada di pinggir Sungai Siak, yang dikenal dengan nama Senapelan. Senapelan

pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Senapelan

kemudian berkembang menjadi kawasan pemukiman baru bagi penduduk dan

seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi Dusun Payung Sekaki. Pada 9

April 1689, diperbarui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan

Vereenigne Oostindische Compagnie (VOC), yang intinya memberikan hak yang

lebih luas kepada VOC dalam berdagang. Kemudian, VOC mendirikan sebuah

„loji‟ di daerah yang bernama Petapahan, yang pada saat itu merupakan kawasan

yang maju dan strategis. Akan tetapi, kapal-kapal VOC tidak dapat masuk ke

Petapahan. Oleh karena itu, Senapelan dijadikan tempat perhentian kapal-kapal

VOC. Selanjutnya, pelayaran dari Senapelan ke Petapahan dilanjutkan dengan

menggunakan perahu-perahu kecil. Sejak saat itu, Senapelan menjadi pelabuhan

tempat penumpukan berbagai komoditas perdagangan, baik yang di bawa dari luar

maupun yang dibawa dari daerah pedalaman.39

Perkembangan Senapelan juga berkaitan erat dengan perkembangan

Kerajaan Siak Sri Inderapura. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah yang menetap di

Senapelan membangun sebuah istana yang terletak di sekitar komplek Masjid

38

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. 39

http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru, diakses pada hari Minggu tanggal 23

Juni 2019, pukul 20.15 WIB.

37

Raya Pekanbaru sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat sebuah pasar

(pekan) di Senapelan, namun tidak berkembang. Pembuatan pekan ini kemudian

dilanjutkan oleh putranya, yaitu Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, namun lokasinya dipindahkan dari

lokasi awal ke lokasi Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Pekan yang baru inilah yang

kemudian menjadi cikal bakal nama Kota Pekanbaru. Menurut catatan sejarah,

Senapelan, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Pekanbaru, secara resmi

didirikan pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M oleh

Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah. Tanggal inilah yang sampai hari

ini diperangati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.40

Sepeninggal Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, jalannya

pemerintahan di Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh

empat datuk besar, yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir,

dan Datuk Kampar. Keempat datuk tersebut bertanggung jawab kepada Raja di

Siak Sri Inderapura.41

Saat ini, Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Sebelum itu,

Kota Pekanbaru mengalami beberapa dinamika perubahan dalam perjalanannya,

antara lain yaitu:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Siak Sri Inderapura Nomor 1 pada

19 Oktober 1919, Kota Pekanbaru merupakan sebuah distrik dari Kerajaan

Siak Sri Inderapura.

40


Juni 2019, pukul 20.15 WIB. 41



38

2. Pada tahun 1932, Kota Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Kampar Kiri

yang dipimpin oleh seorang Controleor yang berkedudukan di Pekanbaru.

3. Pada tanggal 8 Maret 1942, Kota Pekanbaru diubah dari distrik menjadi

GUM oleh Jepang, yang dikepalai oleh seorang Gunco, yaitu Gubernur

Militer Go Kung.

4. Berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 pada 17 Mei 1956

di Kota Medan, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut harminte

atau kota baru dengan nama Kota Praja Pekanbaru.

5. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 54/1/44-25 pada 20 Januari 1959,

Pekanbaru ditunjuk menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung

Pinang, dan memperoleh kenaikan status dengan nama Kota Madya Tingkat

II Pekanbaru.42

Berdasarkan data yang ada pada Pemerintah Kota Pekanbaru, sejak

Negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 hingga saat sekarang ini, Kota

Pekanbaru telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 14 kali.

Tabel - II.1

Sejarah Walikota Pekanbaru

No. Nama Walikota Masa Jabatan

1 Datuk Wan Abdul Rahman 17 Mei 1946 - 11 November 1950

2 Datuk Wan Ahmad 11 November 1950 - 7 Mei 1953

3 Tengku Ilyas 7 Mei 1953 - 1 Juni 1956

4 Muhammad Yunus 1 Juni 1956 - 14 Mei 1958

5 OK Jamil 14 Mei 1958 - 9 November 1959

6 Datuk Wan Abdul Rahman 9 November 1959 - 29 Maret 1962

7 Tengku Bey 29 Maret 1962 - 1 Juni 1968

42



39

8 Raja Rusli 1 Juni 1968 - 10 Desember 1970

9 Abdul Rahman Hamid 10 Desember 1970 - 5 Juli 1981

10 Ibrahim Arsyad 5 Juli 1981 - 21 Juli 1986

11 Farouq Alwi 21 Juli 1986 - 22 Juli 1991

12 Oesman Effendi Apan 22 Juli 1991 - 18 Juli 2001

13 Herman Abdullah 18 Juli 2001 - 18 Juli 2011

14 Firdaus 25 Januari 2012 - sekarang

Sumber: http//www.pekanbaru.go.id

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001,

Visi Pekanbaru 2021 adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat

Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju

Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.43

Untuk mewujudkan Visi Pekanbaru 2021, maka Walikota Pekanbaru, Dr.

H. Firdaus, S.T., M.T. menetapkan visi Kota Pekanbaru pada masa

pemerintahannya adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan

yang Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi

Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki

kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa, serta mampu bersaing

di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan

kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan,

kependudukan, dan keluarga sejahtera.

43

http://www.pekanbaru.go.id/visi-pekanbaru-2021, diakses pada hari Sabtu tanggal 13

Januari 2018, pukul 20.00 WIB.

40

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, dan bermarwah

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa,

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, serta hidup dalam

rukun dan damai.

4. Meningkatkan infrastruktur daerah, baik prasarana jalan, air bersih, energi

listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama

infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata, serta daerah pinggiran kota.

5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan.

6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan

investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi

kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang

kondusif.

C. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun

2002 tentang Hiburan Umum

Berdasarkan Pasal 1 Huruf d Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3

Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, yang dimaksud dengan hiburan umum

adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama atau

bentuk apapun yang ditonton dan/atau dinikmati oleh setiap orang dengan

dipungut bayaran, tetapi tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau

lapangan yang digunakan untuk umum.

41

Adapun jenis-jenis hiburan umum menurut Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum antara lain yaitu:

1. Karaoke, yaitu ruangan tertutup yang digunakan untuk bernyanyi dengan

menayangkan lirik lagu dan musiknya melalui televisi.

2. Bioskop, yaitu ruangan terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk

menonton film dengan layar yang lebar dengan tujuan untuk memberikan

hiburan maupun pengetahuan umum.

3. Pub, yaitu ruangan tertutup yang menampilkan nyanyian yang diiringi

musik oleh seseorang atau beberapa orang dengan tujuan memberikan

hiburan.

4. Cafe, yaitu suatu restoran yang menyediakan berbagai jenis makanan ringan

dan minuman serta diiringi dengan suara musik untuk menghibur

pengunjungnya.

5. Rental video, CD, dan LD, yaitu jasa hiburan dalam bentuk penyewaan

kaset yang menayangkan film atau sejenisnya.

6. Taman rekreasi atau Taman pancing, yaitu hamparan alam yang alami

maupun alam buatan yang telah ditata dengan baik dan menarik serta

dilengkapi dengan sarana permainan dan panggung pertunjukan dengan

tujuan untuk tempat bersantai.

7. Kebun binatang, yaitu suatu ekosistem buatan yang digunakan untuk

memelihara dan merawat berbagai jenis hewan untuk dipertontonkan

kepada pengunjung dengan tujuan memberikan hiburan.

8. Video game atau Play station, yaitu sebuah permainan ketangkasan yang

dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang tanpa diikuti dengan

42

adanya hadiah untuk pemenangnya karena tujuannya untuk memberikan

hiburan.

9. Grup band atau Orgen tunggal (terbuka atau tertutup), yaitu pertunjukan

nyanyian dengan diiringi musik yang ditampilkan oleh seseorang atau

sekelompok orang yang tujuannya untuk menghibur.

10. Billyard, yaitu kegiatan olahraga yang dilakukan oleh seseorang dan/atau

beberapa orang dengan menggunakan meja dan peralatan yang khusus.44

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002

tentang Hiburan Umum disebutkan bahwa izin hiburan yang dibolehkan atau

dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan

usaha harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh

Pemerintah Kota Pekanbaru dan instansi terkait.

Ketentuan dan syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

di atas yaitu:

1. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1.000 meter dari tempat ibadah

atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza,

pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman

pancing, dan kebun binatang.

2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan/atau lingkungan.

3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.

4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.

5. Tidak menjual minuman keras.

44

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Hiburan Umum.

43

6. Tidak menyediakan wanita malam dan/atau penghibur (WTS).

7. Tidak tempat prostitusi.

8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

9. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan

Walikota.45

Waktu operasional untuk buka dan tutup tempat-tempat hiburan yang

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Hiburan Umum yaitu:

1. Karaoke diizinkan buka dari jam 08.00 sampai jam 22.00 WIB.

2. Bioskop diizinkan pagi buka dari jam 09.00 sampai jam 13.00 WIB, siang

buka dari jam 14.00 sampai jam 17.00 WIB, malam buka dari jam 20.00

sampai jam 23.00 WIB, sedangkan pertunjukan tengah malam hanya boleh

dibuka pada malam minggu dari jam 24.00 sampai jam 02.00 WIB.

3. Pub diizinkan buka dari jam 08.00 sampai jam 22.00 WIB.

4. Cafe diizinkan buka dari jam 08.00 sampai jam 21.00 WIB.

5. Rental video, CD, dan LD diizinkan buka dari jam 08.00 sampai jam 20.00

WIB.

6. Taman rekreasi atau Taman pancing diizinkan buka dari jam 08.00 sampai

jam 17.00 WIB.

7. Kebun binatang diizinkan buka dari jam 08.00 sampai jam 17.00 WIB.

8. Video game atau Play station diizinkan buka dari jam 08.00 sampai jam

17.00 WIB.

45

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

44

9. Grup band atau Orgen tunggal (terbuka atau tertutup) diizinkan buka dari

jam 11.00 sampai jam 23.00 WIB.

10. Billyard diizinkan buka dari jam 08.00 sampai jam 22.00 WIB.46


tentang Hiburan Umum disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang

menyelenggarakan usaha/kegiatan hiburan sesuai dengan jenis hiburan umum

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, wajib memiliki Izin Gangguan dari

Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara pengajuan Izin

Gangguan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha. Jenis hiburan yang dapat

diterbitkan izinnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hanya hiburan umum yang

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Hiburan Umum.47

Retribusi Izin Tempat Hiburan Umum yang mengandung dampak

lingkungan adalah Retribusi Izin Gangguan yang merupakan jasa pelayanan yang

diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada orang atau badan usaha dalam

mendapatkan Izin Tempat Usahan Hiburan, sedangkan Retribusi Izin Tempat

Hiburan Umum yang mengandung dampak lingkungan adalah Retribusi Izin Non

Gangguan yang merupakan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota

Pekanbaru kepada orang atau badan usaha dalam mendapatkan Izin Tempat

Usahan Hiburan. Retribusi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.48

46

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. 47



45


tentang Hiburan Umum disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang

mengajukan Izin Tempat Hiburan Umum harus telebih dahulu mendapat

rekomendasi dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat setempat. Persyaratan

perizinan untuk jenis hiburan umum yang mengandung dampak lingkungan

maupun yang tidak mengandung dampak lingkungan berpedoman pada Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha. Izin

Operasional Penyelenggaraan Hiburan Umum dikeluarkan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.49

Bagi usaha tempat hiburan umum yang sudah ada namun belum memiliki

izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dikenakan denda sebesar 50% dari

perhitungan/penetapan Retribusi Izin. Usaha tempat hiburan umum yang tidak

memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka usaha tersebut dapat disegel dan/atau ditutup oleh Tim Yustisi

Pemerintah Kota Pekanbaru. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam

jangka waktu yang telah ditentukan, maka usaha tempat hiburan umum tersebut

dinyatakan batal demi hukum.50

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, dibutuhkan adanya

penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang merusaknya. Menurut

Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk

49



46

mewujudkan ide-ide mengenai keadilan menjadi sebuah kenyataan.51

Akan tetapi,

proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu

sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum,

faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan

erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari

efektivitas penegakan hukum.52

Faktor hukum itu sendiri

Undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden. Seperti diketahui, Presiden dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat merupakan pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik

dan dipilih melalui pemilihan umum. Sebagian besar anggota Dewan Perwakilan

Rakyat merupakan pengurus aktif di partai politik. Pada saat mereka membuat

undang-undang, dapat dipastikan bahwa mereka juga membawa kepentingan

partai politiknya masing-masing. Begitu juga halnya dengan Peraturan Daerah

sebagai norma hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan persetujuan bersama Walikota. Walikota Pekanbaru merupakan ketua

salah satu partai politik di Kota Pekanbaru, sedangkan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah merupakan anggota partai politik yang dicalonkan dalam

pemilihan umum. Oleh karena itu, kepentingan politik akan lebih dominan

ditonjolkan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

51

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 25. 52

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2013). hlm. 8-9.

47

1. Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Artinya, suatu

Peraturan Daerah hanya boleh diimplementasikan terhadap peristiwa hukum

yang terjadi setelah Peraturan Daerah tersebut disahkan.

2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang

kedudukannya lebih tinggi mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi

pula, yang dikenal dengan istilah „hierarki peraturan perundang-undangan‟.

3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan

peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

4. Peraturan perundang-undangan yang baru disahkan dapat membatalkan

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya apabila

mengatur mengenai suatu hal yang sama.

5. Peraturan perundang-undang yang telah disahkan tidak dapat digugat,

kecuali apabila diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bagi

undang-undang dank e Mahkamah Agung bagi Peraturan Daerah.

6. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sarana untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat melalui implementasi yang efektif dan

inovasinya.

Faktor penegak hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan masyarakat

lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan sekaligus di tengah-tengah

masyarakat. Di satu sisi, seorang penegak hukum merupakan aparatur negara yang

harus netral dalam menjalankan tugasnya menegakkan peraturan. Di sisi lain,

seorang penegak hukum juga memiliki keluarga dan hidup bermasyarakat sebagai

makhluk sosial. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya konflik

48

kepentingan dalam penegakan hukum pada saat seorang penegak hukum yang

netral harus berhadapan dengan keluarganya maupun anggota masyarakat yang

dikenalnya.

Faktor penegak hukum merupakan titik sentral dalam penegakan hukum.

Hal ini karena peraturan perundang-undangan dibuat oleh aparatur penegak

hukum, implementasinya dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum, dan

aparatur penegak hukum dianggap sebagai panutan dalam kepatuhan hukum oleh

masyarakat. Seorang penegak hukum dalam proses penegakan hukum dapat

menerapkan pendekatan pola isolasi dan pola integrasi.

Pendekatan pola isolasi yaitu:

1. Pengalaman dari masyarakat yang pernah berhubungan dengan aparatur

penegak hukum, yang merasakan adanya intervensi terhadap kepentingan-

kepentingan pribadinya.

2. Peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi yang melibatkan aparatur penegak

hukum dalam tindakan kekerasan sehingga menimbulkan rasa takut di

tengah-tengah masyarakat.

3. Ada pemberian „cap‟ yang negatif kepada anggota masyarakat yang pernah

berhubungan dengan aparatur penegak hukum pada kelompok masyarakat

dengan taraf stigmatisasi yang tinggi.

4. Adanya batasan bahwa aparatur penegak hukum untuk berhubungan dengan

masyarakat karena ada kelompok tertentu yang diduga akan dapat

memberikan pengaruh buruk kepada aparatur penegak hukum.

Sedangkan, pendekatan pola interaksi yaitu:

49

1. Sebagian besar masyarakat menerima seorang penegak hukum sebagai

bagian dari struktur sosial di tengah-tengah masyarakat.

2. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap keselamatan jiwa maupun

harta bendanya sehingga tidak menutp kemungkinan adanya pendekatan

secara emosional dengan aparatur penegak hukum.

Adapun kelebihan dari pendekatan pola isolasi dibandingkan dengan

pendekatan pola interaksi adalah:

1. Hubungan yang formal dalam interaksi sosial merupakan faktor yang

mendukung netralitas bagi aparatur penegak hukum dalam menegakkan

hukum.

2. Apabila aparatur penegak hukum menjadi pelopor pembaruan hukum, maka

pendekatan pola isolasi memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk

melaksanakannya.

3. Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas aparatur penegak hukum secara

paralel berlangsung bersamaan dengan perasaan masyarakat yang anti

terhadap aparatur penegak hukum.

4. Pendekatan pola isolasi memungkinkan terbentuknya profesionalitas bagi

aparatur penegak hukum.

Badan Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintahan yang

diberikan kewenangan dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas

yaitu menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

50

ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan

tugasnya tersebut, Badan Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki fungsi sebagai

berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta

perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat di Kota Pekanbaru.

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di Kota Pekanbaru.

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan/atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru.53

Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana yang lengkap dalam penegakan hukum, maka tidak

mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang

dicita-citakan. Sarana yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup

53

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru yang diwakili oleh

Bapak Rudi Aprianda, S.H., Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Badan

Satpol PP Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor Badan Satpol PP Kota Pekanbaru yang beralamat

di Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, hari Jum‟at tanggal 9 Agustus 2019.

51

sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dalam menjalankan

tugasnya, organisasi penegak hukum yang baik, peralatan operasional dalam

penegakan hukum yang layak dan memadai, dukungan keuangan yang cukup, dan

lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil

penegakan hukum akan mencapai tujuannya.54

Faktor masyarakat

Peraturan perundang-undangan berasal dari masyarakat dan bertujuan

untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat merupakan subjek

utama dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum melalui berbagai pendekatan yang

dilakukannya. Masyarakat wajib mengetahui hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya dalam hukum. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran

hukum yang tinggi, maka peraturan perundang-undangan dapat

diimplementasikan sebagaimana yang telah dicita-citakan.55

Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus

oleh sekelompok masyarakat tertentu dan dapat diterima oleh anggota

masyarakatnya, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan

mengandung nilai baik dan buruk. Oleh karena itu, peraturan perundang-

undangan yang berlaku ada yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap

benar di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu, sehingga sulit untuk

diimplementasikan.

54


Rajawali Pers, 2013). hlm. 23. 55


Rajawali Pers, 2013). hlm. 28.

bab ii tinjauan umum peraturan daerah dan … · 2020. 10. 19. · kepada daerah dan dalam...

Documents