11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School

Based Management (SBM) merupakan strategi untuk

mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif

(Mulyasa, 2009: 33).

Menurut Prabhakar (2011:108):

School Based Management (SBM) is one such experiment in the area of education sector. Many countries - developed as well as developing, have been benefitting from such management oriented reforms in education sector ensuring fast develop-ment.

Menurut The World Bank (2008:2):SBM is

the decentralization of authority from the central government to the school level. School-based management can be viewed conceptually as a formal alteration of governance structures, as a form of decentralization that identifies the individual school as the primary unit of improvement and relies on the redistribution of decision-making authority as the primary means through which improvement might be stimulated and sustained.

Sedangkan menurut Brian (2005:2):

School-based management is the systematic decentralization to the school level of authority and responsibility to make decisions on significant matters related to school operations within a

12

centrally determined framework of goals, policies, curriculum, standards, and accountability.

Abdul Hafid (2011: 191) menyatakan,

istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari

tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah.

Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian

sumber daya melalui sejumlah input manajemen ,

untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi

kebutuhan pelanggan. Sumber daya terbagi menjadi

sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya

(peralatan, perlengkapan, bahan/material, dan uang);

input manajemen terdiri dari tugas, rencana, program,

limitasi yang terwujud dalam bentuk ketentuan-

ketentuan. Berbasis berarti "berdasarkan pada" atau

"berfokuskan pada". Sekolah adalah suatu organisasi

terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan

Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan "bekal

kemampuan dasar" kepada peserta didik atas dasar

ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro,

meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuk

sumber daya manusia; spesifikasi untuk

barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model

pengelolaan yang memberikan otonomi atau

kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan

mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang

13

melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau

madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi Kabupaten

dan Kota (Depag, 2002: 2).

Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) merupakan

paradigma baru pendidikan yang memberikan luas

pada tingkat sekolah (pelibatan , masyarakat) dalam

kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi

diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya

atau sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai

dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap

terhadap kebutuhan setempat. Penglibatan

masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih

memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan

pendidikan. Dalam pada itu, kebijakan nasional yang

menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan

oleh sekolah. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara

mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan

prioritas, mengendalikan, dan

mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-

sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah

(Mulyasa, 2009: 24).

Rohiat (2010: 57) menyatakan bahwa Manajemen

Berbasis Sekolah memiliki karakteristik yang perlu

dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya.

Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam

14

menerapkan MBS, sejumlah karakteristik MBS perlu

dimiliki. Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan

dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS

rnerupakan wadah/kerangka, sekolah efektif

merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MBS

memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif

yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing

kategori yaitu:

1. Input Pendidikan yang meliputi: (a) Memiliki

kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas,

(b) Sumberdaya tersedia dan siap, (c) Staf yang

kompeten dan berdedikasi tinggi, (d) Memiliki

harapan prestasi yang tinggi, (e) Fokus pada

pelanggan (khususnya siswa), dan (f) input

manajemen;

2. Proses meliputi: (a) Proses belajar mengajar

dengan efektivitas yang tinggi, (b) Kepemimpinan

sekolah yang kuat, (c) Lingkungan sekolah yang

aman dan tertib, (d) Pengelolaan tenaga

kependidikan yang efektif, (e) Sekolah memiliki

budaya mutu, (f) Sekolah memiliki teamwork

yang kompak, cerdas dan dinamis, (g) Sekolah

memiliki kewenangan (kemandirian), (h)

Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan

masyarakat, (i) Sekolah memiliki katerbukaan

15

(transparansi) manajemen, (j) Sekolah memiliki

kemauan untuk berubah (Psikologi dan fisik), (k)

Sekolah melakukan Evaluasi dan perbaikan

secara berkelanjutan, (1) Sekolah responsif dan

antisipatif terhadap kebutuhan, (m) Memiliki

komunikasi yang baik, (n) Sekolah memiliki

akuntabilitas, (o) Manajemen lingkungan hidup

sekolah baik, (p) Sekolah memiliki kemampuan

menjadi sustainabel;

3. Output yang diharapkan. Sekolah memiliki output

yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi

sekolah yang dihasilkan melalui proses

pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada

umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi

dua, yaitu output berupa prestasi akademik

(academic achievement) misalnya, UAS, lomba

(Bahasa Inggris, siswa teladan, pidato, olimpiade

sains nasional dll), cara berpikir (kritis, kreatif

divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan

ilmiah), dan output berupa prestasi non

akademik (nonacademic achievement) misalnya,

akhlak/budi pekerti, dan perilaku sosial yang

baik, seperti: kejujuran, kerjasama yang

baik,rasa kasih sayang yang tinggi terhadap

sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi,

16

kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga,

kesenian, dan kepramukaan.

Usman (2008, 574) menyebutkan prinsip-prinsip

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS

yaitu K8, antara lain sebagai berikut:

(1) Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus

mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya

menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS, (2)

Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental

untuk ber-MBS, (3) Keterlibatan, pendidikan yang efektif

melibat-kan semua pihak dalam mendidik anak, (4)

Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit ter-

penting bagi pendidikan yang efektif. (5) Keputusan, segala

keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar

mengerti tentang pendidikan, (6) Kesadaran, guru-guru

harus memiliki kesadar-an untuk membantu dalam

pembuatan keputsan program pendidikan dan kurikulum,

(7) Kemandi-rian, sekolah harus diberi otonomi sehingga

memiliki kemandirian dalam membuat keputusan

pengalokasian dana, dan (8) Ketahanan, perubahan akan

bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholder

sekolah.

Manajemen sekolah akan melihat bagaimana

manajemen substansi-substansi pendidikan di suatu

sekolah atau manajemen berbasis sekolah (School

Based Management) agar dapat berjalan dengan tertib,

lancar dan benar-benar terintegrasi dalam suatu sistem

kerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan

efisien. Hal yang paling penting dalam implementasi

manajemen berbasis sekolah adalah manajemen

terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri.

Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang

harus dikelola dengan baik dalam rangka MBS,

(Mulyasa, 2009: 39-40) antara lain:

a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran;

17

b. Manajemen Tenaga Kependidikan;

c. Manajemen Kesiswaan;

d. Manajemen Keuangan dan Pernbiayaan;

e. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan;

f. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.

Mulyasa (2009: 25) menyatakan bahwa MBS

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan

pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara

lain, diperoleh melalui keleiuasaan mengelola

sumberdaya partisipasi masyarakat dan

penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan

mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi

orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan

sekolah dan pembelajaran, peningkatan

profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya

sistem insentif serta disinsentif. Sedangkan

peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui

peningkatan partisipasi masyarakat yang

memungkinkan pemerintah lebih berkon-sentrasi pada

kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada

sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang

tinggi terhadap sekolah.

Menurut Eman Suparman dalarn Mulyono (2008:

245-246), terdapat beberapa manfaat MBS yang bisa

diraih, yaitu:

a. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi

dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lain;

18

b. Dengan demikian, sekolah dapat mengoptimalkan

sumber daya yang tersedia untuk memajukan

lembaganya;

c. Sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya

dan input pendidikan yang akan dikembangkan serta

didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan

tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;

d. Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu

pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang

tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya

sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin

untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu

pendidikan yang telah direncanakan;

e. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan

sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan

melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang

tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah

setempat.

Dalam manajemen berbasis sekolah komponen

pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, dan

komite sekolah masing-masing memiliki peranan yang

harus dijalankan secara proporsional dan profesional

sehingga program sekolah dapat berjalan sesuai yang

direncanakan.

2.1.1 Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar

dalam pelaksanaan MBS. Menurut Mulyasa (2007: 98),

terdapat beberapa peran kepala sekolah antara lain

19

sebagai evaluator, motivator, superior, leader, innovator,

manager, dan administrator. Menurut Mulyasa

(2007:98) kepala sekolah berfungsi sebagai edukator,

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator,

dan motivator (EMASLIM).

Fungsi kepala sekolah di atas dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Kepala sekolah sebagai Educator (Pendidik)

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

meningkatkan profesional guru, menciptakan iklim

sekolah yang konduksif, memberikan dorongan kepada

tenaga pendidik untuk melaksanakan model

pembelajaran yang menarik untuk anak didik; b. Kepala sekolah sebagai Manajer

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

memberdayakan tenaga pendidik melalui kerjasama

untuk menunjang program sekolah; c. Kepala sekolah sebagai Administrator

Kepala sekolah sebagai administrator berkait-an dengan pencatatan, penyusunan dan pen-dokumenan seluruh

program sekolah. Kepala sekolah juga harus mampu

mengelola kuri-kulum, administrasi siswa, mengelola

sarana prasarana, mengelola administrasi kearsipan,

dan mengelola administrasi keuangan untuk menunjang

produktivitas sekolah; d. Kepala sekolah sebagai Supervisor

Kepala sekolah harus mampu mensupervisi kegiatan

pembelajaran sehingga seluruh aktivitas organisasi

sekolah dapat rnencapai tujuan; e, Kepala sekolah sebagai Leader

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu

memberikan pengarahan, pengawasan, pendelegasian

tugas, pengambilan keputusan, kemampuan

berkomunikasi dan membuka komunikasi dua arah; f. Kepala sekolah sebagai Innovator

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

menjalin hubungan dengan lingkungan, mencari gagasan baru, menjadi teladan kepada seluruh tenaga

pendidikan di sekolah; g. Kepala sekolah sebagai Motivator

20

Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi bagi para tenaga

pendidik dalam men-jalankan tugas dan fungsinya.

Anwar dan Amir dalam Mulyasa (2001: 30)

mengungkapkan bahwa: Kepala sekolah sebagai

pengelola mempunyai tugas mengembangkan kinerja

personel, terutama meningkatkan kompetensi

profesional guru. Mulyasa (2002: 126) mengungkapkan

bahwa kepala sekolah merupakan motor penggerak,

penentu arah kebijakan sekolah, yang akan

menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan

pendidikan pada umumnya direalisasikan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seorang

guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin

suatu sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Peran

kepala sekolah sebagai pemimpin pada umumnya

berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah

bertanggungjawab atas sekolahnya dalam

melaksanakan berbagai kegiatan, seperti mengelola

berbagai masalah menyangkut pelaksanaan

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan

yang ada di sekolah, pendayagunaan sarana dan

prasarana pedidikan.

21

2.1.2 Peran Guru

Guru sangat berperan dalam mengarahkan dan

membimbing siswa dalam mewujudkan tujuan

hidupnya. Sagala (2007: 99) berpendapat bahwasannya

dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat

penting dan strategis dalarn proses membimbing

peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan

kemandirian, sehingga guru sering dikatakan sebagai

ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan

tugasnya seorang guru tidak hanya mengua-sai bahan

ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi

harus memiliki kepribadian dan integritas pribadi yang

dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi

peserta didik, keluarga maupun masyarakat. Peranan

guru semakin bermakna strategis dalam

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas

dalam menghadapi era globalisasi.

Natawidjaja (1994: 6-7) dalam Uzer (1995:9-13)

berpendapat bahwa peran guru dalam membatu

perkembangan peserta didik meliputi:

a. Peran guru dalam proses belajar mengajar.

1) Guru sebagai demonstrator, guru berperan sebagai

demonstrator, guru dituntut untuk menguasai materi

pelajaran yang akan diajarkan sehingga hasil belajar siswa

akan terus meningkat; 2) Guru sebagai pengelola kelas, guru berperan dalam

pengelolaan kelas dengan baik sehingga siswa dapat belajar

dengan menyenangkan dengan memaksimalkan fasilitas

yang ada di sekolah untuk kegiatan belajar;

3) Guru sebagai mediator dan fasilitator, peran guru sebagai

perantara hubungan antar manusia sehingga guru harus

22

trampil menggunakan pengetahuannya untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga tercipta

lingkungan pendidikan yang interaktif;

4} Guru sebagai evaluator, peran guru sebagai evaluator guru

harus selalu mengetahui ketercapaian tujuan belajar

dengan mengikuti hasil belajar siswa dengan memberikan penilaian dan tindak lanjut untuk tolak ukur perbaikan

pembelajaran berikutnya.

b. Peran guru dalam administrasi

1) Pengambilan inisiatif,pengarahan dan penilaian kegiatan-

kegiatan pendidikan, guru senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pihak sekolah;

2) Wakil masyarakat, sebagai anggota dalam masyarakat guru

harus mencerminkan masyarakat yang baik;

3) Orang yang ahli dalam mata pelajaran,guru wajib

menularkan ilmunya kepada anak didiknya; 4) Penegak disiplin, guru harus menjaga kedisiplinan;

5) Pelaksana administrasi pendidikan, guru harus

melaksanakan administrasi sekolah dengan penuh

tanggung jawab;

6) Pemimpin generasi muda, guru berperan dalam

mempersiapkan generasi muda dalam mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat dewasa

7) Penerjemah kepada masyarakat, guru mampu

menyampaikan kepada masyarakat tentang masalah-

masalah pendidikan.

c. Peran guru sebagai pribadi

1) Petugas sosial, guru mampu berpartisipasi dalam kegiatan dimasyarakat

2) Pelajar dan Ilmuan, guru harus terus menerus

mengembangkan pengetahuannya mengikuti perkembangan

ilrnu pengetahuan;

3) Orang tua, guru sebagai pengganti orang tua di sekolah bagi anak didiknya;

4) Pencari teladan; guru menjadi contoh tauladan bagi peserta

didik karena sebagai panutan di sekolah.

5) Pencari keamanan, guru bisa memberi rasa aman bagi

peserta didik, karena guru sebagai tempat berlindung bagi

peserta didik.

d. Peran guru secara psikologis

1) Ahli psikologis pendidikan, melaksanakan tugasnya dengan

dasar prinsip-prinsip psikologis;

23

2) Seniman dalam hubungan antar manusia, mampu membuat hubungan antar manusia untuk tujuan pendidikan;

3) Pembent.uk kelompok sebagai jalan atau alat dalam

pendidikan; 4) Catalytic agent, berpengaruh dalam pembaharuan dalam

pembelajaran;

5)Petugas kesehatan mental, bertanggung-jawab terhadap pembinaan mental siswa-siswinya.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa peran guru apabila dijalankan dengan baik dan

penuh tanggung jawab maka akan meningkatkan

kualitas guru, khususnya kualitas pendidikan.

2.1.3 Peran Komite sekolah

Komite sekolah merupakan suatu badan atau

lembaga non politis dan non profit, dibentuk berda-

sarkan musyawarah yang demokratis oleh para

stakeholder pendidikan di tingkat sekolah sebagai

representasi dari berbagai unsur yang

bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas

proses dan hasil pendidikan (Permadi dan Arifin,

2007:30).

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat

mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan

satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah

lainnya. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah,

satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah

lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing

24

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan

Komite Sekolah ditetapkan dalam Keprnendiknas

Nomor 044/U/2002 dan merupakan amanat dari UU

Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. Sasaran yang

dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar

dan menengah di antaranya adalah terwujudnya

manajemen pendidikan berbasis sekolah atau masya-

rakat (school community based management) dengan

mengenalkan konsep dan merintis pembentukan

Dewan Sekolah (Pendidikan) di setiap kabupaten/kota,

dan pemberdayaan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Pembentukan komite sekolah bertujuan: (a)

mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa

masyarakat dalam melahirkan kebijakan program

pendidikan di kabupaten/kota (untuk Dewan

Pendidikan) dan di satuan pendidikan (untuk Komite

Sekolah); (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran

serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana

partisipatif, transparan, akuntabel, dan demokratis

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan

bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pen-

didikan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 56

membahas tentang Dewan Pendidikan dan Komite

25

Sekolah. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan

mutu pendidikan tertuang pada pasal 56 (1) yang

menyebutkan: "masyarakat berperan dalam peningkat-

an mutu pelayanan pendidikan yang meliputi

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program

pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah".

Kinerja Komite Sekolah sangat dipengaruhi oleh

kemampuan Komite Sekolah dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan tanggung jawab dan peran yang

dilakukannya yakni sebagai badan pertimbangan

(advisory agency), pendukung (supporting agency),

pengawasan (controlling agency) dan mediator. Sebuah

organisasi publik, maka Komite Sekolah memiliki peran

penting dalam pendidikan, oleh karena itu Komite

Sekolah harus senantiasa tanggap dalam menghadapi

seluruh persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peran Komite Sekolah mutlak diperlukan seiring

dengan tuntutan masyarakat yang ingin berpartisipasi

dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran dan fungsi

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dapat

dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan di

tingkat sekolah. Menurut Uno (2008: 55) beberapa

aspek manajemen yang secara langsung dapat dise-

rahkan pada tingkat sekolah adalah:

1. Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah;

26

2. Memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang

ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki;

3. Menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler

yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah;

4. Pengadaan sarana prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dengan memperhatikan / standar dan

ketentuan yang ada;

5. Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri

oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan

oleh pemerintah provinsi dan kabupaten;

6. Proses pengajaran dan pembelajaran.

Sejak bergulirnya demokrasi dan partisipasi,

akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada

pemerintah tetapi juga oleh masyarakat sebagai

stakeholder pendidikan termasuk Komite Sekolah.

Komite Sekolah dapat menyampaikan ketidakpuasan

para orang tua murid akan rendahnya prestasi yang

dicapai oleh sekolah. Komite sekolah tidak perlu

melakukan studi atau penilaian pendidikan, tetapi

cukup dengan menggunakan data pengaduan, laporan

dari masyarakat yang ada untuk menyampaikan

kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap

pendidikan.

Dalam rangka memenuhi harapan besar terha-

dap peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan diperlukan adanya kerjasama yang sinergis

antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Komite

Sekolah memerlukan acuan tentang bagaimana

membuat rencana kerja, melaksanakan program kerja,

memonitor dan mengevaluasi, serta

27

mempertanggungjawabkan kepada stakeholder

pendidikan.

Komite Sekolah merupakan mitra dari

pemerintah dan sekolah agar dapat melaksanakan

peran secara konsisten. Komite Sekolah menjadi

penyalur aspirasi masyarakat dan harus rnemiliki

AD/ART, serta program kerja yang rasional. Komite

Sekolah sebagai mediasi bagi masyarakat dalam arti

bahwa sekolah adalah milik bersama masyarakat dan

pemerintah. Tinggi rendahnya mutu pendidikan

menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat

dan pemerintah.

Suyatno dalam Pantjastuti (2008:15) menyebutkan

bahwa kualitas pendidikan di masa yang akan datang

bergantung pada komitmen daerah, termasuk

komitmen dari orang tua dan masyarakat yang terga-

bung dalam Komite Sekolah. Oleh karena itu, upaya

peningkatan mutu pendidikan merupakan keberhasilan

bersama secara sinergis antara sekolah, orang tua dan

masyarakat.

Dari berbagai pernyataan di atas dapat

disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah

merupakan penerapan hasil berpikir rasional di sekolah

tersebut untuk mengorganisasikan kegiatan yang

menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran guna

yang melibatkan unsur-unsur di sekolah tersebut yaitu

28

kepala sekolah, guru dan komite sekolah mencapai

tujuan yang telah disepakati bersama.

2.2 Model Evaluasi Program CIPP Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris

“evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan

istilah bahasa Indonesia dengan tujuan

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit

penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang

dapat diartikan memberikan penilaian dengan

membandingakan sesuatu hal dengan satuan tertentu

sehingga besifat kuantitatif. Kegiatan evaluasi harus

dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab,

menggunakan strategi dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kegiatan evaluasi harus

dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab,

menggunakan strategi dan dapat

dipertanggungjawabkan ( Suharsimi dan Jabar,

2008:1 )

Suchman dalam Suharsimi ( 2008:1 )

memandang evaluasi sebagai sebuah proses

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa

kegiatan yang direncanakan untuk mendukung

tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Stufflebeam

dalam Suharsimi ( 2008:2 ) evaluasi merupakan suatu

proses penggambaran, pencarian, dan pemberian

informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil

29

keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Anderson ( dalam Suharsimi dan Jabar, 2008:1)

memandang evaluasi sebagai sebuah proses

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa

kegiatan yang direncanakan untuk mendukung

tercapainya tujuan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan atau tindakan

menilai, menaksir sesuatu secara sistematik dan

terencana untuk menentukan pilihan yang tepat

dalam mengambil keputusan menuju sesuatu yang

lebaih baik dari keadaan sebelumnya.

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu

program dalam arti khusus dan program dalam arti

umum. Pengertian secara umum dapat diartikan

bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang

akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan

langsung dengan evaluasi program maka program

didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan

yang merupakan realisasi atau implementasi dari

kebijakan, berlangsung dalam proses yang

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi

yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Suharsimi dan jabar ( 2008:4 ) Program

adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang

merupakan realisasi atau implementasi dari suatu

30

kebijakan, berlangsung dalam proses yang

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu

organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah

program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat

diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan

kegiatan yang berkesinambungan karena

melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu,

sebuah program dapat berlangsung dalam kurun

waktu relatif lama. Di dalam program terdapat

beberapa aspek, yaitu : (1) tujuan kegiatan yang

hendak dicapai; (2) kegiatan yang diambil dalam

mencapai tujuan; (3) aturan yang harus dipegang dan

prosedur yang harus dilalui; (4) perkiraan anggaran

yang dibutuhkan; dan (5) strategi pelaksanaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat

disimpulkan bahwa program adalah suatu kegiatan

yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling

berkesinambungan dalam melaksanakan kebijakan

dan memerlukan waktu yang relatif lama.

Depdikbud ( 2002:2 ) memberikan pengertian

Evaluasi program adalah proses pengumpulan dan

penelaahan data secara berencana, sistematis dan

dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk

mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian

tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang

telah ditentukan. Evaluasi program adalah proses

31

penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan,

efektifitas atau kecocokan sesuatu dengan kriteria dan

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses

penetapan keputusan itu didasarkan atas

perbandingan secara hati-hati terhadap data yang

diobservasi dengan menggunakan standard tertentu

yang telah dibakukan.

Evaluasi program menurut Mugiadi dalam Djudju

Sudjana ( 2006:21 ) adalah upaya pengumpulan

informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau

kegiatan proyek. Informasi tersebut berguna bagi

pengambil keputusan, antara lain untuk memperbaiki

program, menyempurnakan kegiatan program

lanjutan, menghentikan suatau kegiatan, atau

menyebarluaskan gagasan yang mendasari suatu

program atau kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa evaluasi program adalah suatu kegiatan yang

sistematis dan terstruktur dalam rangka

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan

menyajikan infotmasi sebagai masukan yang pada

akhirnya digunakan untuk mengambil keputusan.

Tujuan evaluasi menurut Suharsimi ( 2008 : 18 )

adalah : (1) memberi masukan pada perencanaan

program atau kegiatan, (2) sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan keputusan, (3)

32

memberi masukan untuk memodifikasi program, (4)

mendapat informasi tentang pendukung dan

penghambat program, (5) sebagai upaya untuk

melakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa tujuan evaluasi program adalah : (1) memberi

masukan;(2) menilai hasil yang dicapai dari sebuah

program; (3) membuat kebijakan dan keputusan;(4)

memonitor pengeluaran dana;(5) memperbaiki kinerja

dan materi dari keadaan sebelumnya.

Suharsimi dan Jabar (2008:22) menjelaskan

manfaat evaluasi program adalah: (1) menghentikan

program karena dipandang bahwa program tersebut

tidak ada manfaatnya;(2) merevisi program karena ada

bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan;(3)

melanjutkan program karena pelaksanaan program

menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan

sesuai dengan harapan dan memberi hasil yang

bermanfaat;(4) menyebarluaskan program karena

program tersebut berhasil dengan baik maka sangat

baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang

lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa manfaat evaluasi program adalah untuk

mengetahui sejauh mana program itu terlaksana.

Informasi atau data hasil evaluasi kemudian

33

dikumpulkan, dideskripsikan, kemudian digunakan

untuk rnengambil keputusan dalam rangka

memperbaiki, menghentikan, merevisi program, atau

menyebarluaskan program.

Demikian juga dengan pendapat Hikmat, dkk

(2005:17) yang memberikan batasan tentang

pentingnya evaluasi program/kegiatan antara lain:

memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan

program/kegiatan, menunjukan dimana dan

bagaimana perlu diadakan perubahan-perubahan,

memperlihatkan bagaimana kekuatan atau potensi

ditingkatkan, memberikan informasi untuk membuat

perencanaan dan pengambilan keputusan dan

membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih

luas serta implikasinya terhadap kinerja

program/kegiatan.

Mustopadijaja (2002: 45) menegaskan bahwa

evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sedangkan tahapan yang harus dilakukan dalam

kegiatan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan

menurut Widodo (2007: 125) yaitu :

a.Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan

kebijakan, program dan kegiatan

b. Penjabaran tujuan kegiatan, program, dan kegiatan

kedalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan

34

c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan

program

d. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan

kebijakan program tadi, dicairkan datanya

dilapangan

e. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian

dilakukan pengolahan, dan komparasi dengan

kriteria pencapaian tujuan kebijakan, program dan

kegiatan yang dapat dicapai, jika tidak sesuai maka

implementasi kebijakan, program dan kegiatan

dapat dikatakan gagal. Berdasarkan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu

kebijakan, kemudian dapat disusun

saran/rekomendasi kebijakan berkaitan dengan

nasib atau masa depan kebijakan publik yang

sedang dievaluasi tadi.

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang

dibuat oleh ahli-ahli atau pakar-pakar evaluasi, yang

biasanya model evaluasi itu dinamakan sama dengan

pembuatnya. Model-model evaluasi ini dianggap model

standar. Oleh karena itu, dapat digunakan evaluator

sesuai dengan tujuan evaluasinya.

Proses pengimplementasian suatu program, tentu

mempunyai perbedaan dalam evaluasi. Perbedaan

tersebut terjadi karena adanya perbedaan maksud dan

tujuan dari suatu program. Oleh karena adanya

perbedaan tersebut, muncul beberapa teknik evaluasi

dalam pengimplementasian suatu program. Isaac

35

(dalam Suharsimi dan Jabar, 2008:40) membedakan

adanya empat hal yang digunakan untuk membedakan

ragam model evaluasi yaitu (1) berorientasi pada tujuan

program - goal oriented , (2) beroreintasi pada

keputusan - decision oriented, (3) berorientasi pada

kegiatan dan orang-orang yang menanganinya -

transactional oriented, (4) berorientasi pada pengaruh

dan dampak program - research oriented.

Model evaluasi CIPP ini merupakan salah satu

dari beberapa teknik evaluasi suatu program yang ada.

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan

kawan-kawan (1967) di Ohio State University. Model ini

berlandaskan pada keempat dhnensi yaitu dimensi

context,dimensi input, dimensi process, dan dimensi

product. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf

awal empat buah kata, yaitu Context evaluation :

evaluasiterhadap konteks, Input evaluation :evaluasi

terhadap masukan, Process evaluation: evaluasi

terhadap proses, dan Product evaluation: evaluasi

terhadap hasil. Keempat kata yang disebutkan dalam

singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi,

yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah

program/ kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP

adalah model evaluasi yang rnemandang program yang

dievaluasi sebagai sebuah sistem.

36

Maksud dan tujuan Stufflebeam (Suharsimi dan

Jabar 2008: 45) pada model evaluasi CIPP ini adalah

bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai

dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu,

untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment

mengenai kekuatan dan kelemahan program yang

dievaluasi, dan tujuan evaluasinya adalah sebagai :

a. Penetapan dan penyediaan informasi yang

bermanfaat untuk menilai keputusan

alternatif;

b. Membantu audience untuk menilai dan

mengembangkan manfaatprogram pendidikan

atau obyek;

c. Membantu pengembangan kebijakan dan

program.

Tabel 2.1

Model evaluasi CIPP

Aspek evaluasi Tipe keputusan Jenis pertanyaan

Context

evaluation

Keputusan yang

terencana

Apa yang

harus dilakukan?

Input evaluation Keputusan

terstruktur

Bagaimana kita

melakukannya?

Process

evaluation

Keputusan

implementasi

Apakah yang

dilakukan sesuai

rencana?

Product

evaluation

Keputusan yang

telah disusun ulang

Apakah berhasil?

37

Sumber : The CIPP approach to evaluation

(Robinson, 2002)

Penjelasan masing-masing dimensi dapat

dijabarkan lebih jelas lagi seperti di bawah ini.

a. Context Evaluation Context Evaluation (evaluasi konteks)

diartikan sebagai situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis

tujuan dan strategi yang dilakukan dalam suatu program yang bersangkutan. Penilaian dari dimensi

konteks evaluasi ini seperti kebijakan atau unit kerja terkait, sasaran yang

ingin dicapai unit kerja dalam waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja terkait dan

sebagainya.Stufflebeam dalam Hamid Hasan menyebutkan, tujuan dari

evaluasi konteks yang utama ialah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan, sehingga dapat

diberikan arahan perbaikan yang dibutuhkan.Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan,

menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan

tujuan program. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang

tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

b. Input Evaluation Input Evaluation pada dasarnya

mempunyai tujuan untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, dan proses

dengan hasil program. Evaluasi ini juga

38

untuk menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. Menurut

Eko Putro Widyoko, 2009 evaluasi masukan (Input Evaluation) ini ialah

untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apadiambil, apa rencana dan

strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk

mencapainya. Evaluasi ini menolong mengatur

keputusan, menentukan sumber-sumber

yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana

prosedur kerja untuk mencapainya. Menurut Stufflebeam pertanyaan

yang berkenaan dengan masukan mengarah pada "pemecahan masalah" yang mendorong diselenggarakannya

program yang bersangkutan.

c. Process Evaluation

Process evaluation ini ialah merupakan model CIPP yang diarahkan untuk

mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program

terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi

rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahapimplementasi,

menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagairekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.

Oleh Stufflebeam (dalam Suharsimi , 2004), mengusulkan pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut:

39

- Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal.

- Apakah yang terlibat dalam pelaksanaan

program akan sanggup menangani kegiatan

selama program berlangsung ?

- Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?

- Hambatan-hambatan apa saja yang

dijumpai selama pelaksanaan program?

d. Product Evaluation Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa evaluasi produk

ialah untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program. Dari evaluasi

produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang

terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada

keputusan lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai

hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

2.5 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Noviantoro

(2013) dengan judul "Implementasi Kebijakan

Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar

Ngargosari" dapat disimpulkan bahwa bahwa: (1)

implernentasi kebijakan MBS di SD Negeri Ngargosari

dilihat dari proses sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan sampai dengan monitoring dan

evaluasinya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini

40

ditunjukkan dengan masih banyaknya program kerja

sekolah yang belum bisa terpenuhi

Penelitian yang dilakukan oleh Amirudin (2013)

dengan judul "Implementasi MBS oleh kepala sekclah di

SD Negeri 12 Delta Pawan Kabupaten Ketapang"

dengan hasil: bahwa Implementansi MBS oleh kepala

sekolah di SD Negeri Delta Pawan Kabupaten Ketapang

telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan

kebijakan dan perencanaan sekolah, yang meliputi

prosedur, kontribusi kepala sekolah sebagai manajer,

dan faktor pendukung dan penghambat serta upaya

kepala sekolah dalam mengatasi hambatan

implernentasi MBS.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa MBS dapat berjalan sesuai rencana apabila

sesuai dengan kebijakan dan perencanaan sekolah,

yang meliputi prosedur, kontribusi kepala sekolah

sebagai manajer, faktor pendukung dan penghambat

serta upaya kepala sekolah dalam mengatasi ham-

batan implementasi MBS.

2.6 Kerangka Pikir

Sekolah sebagai sarana memperoleh ilmu guna

mencetak generasi yang berprestasi, idealnya selalu

meningkatkan mutu dan kualitasnya. Keberhasilan

sebuah sekolah tidak dapat dipisahkan dari

pengelolaan atau manajemen sekolah yang baik dan

41

peran kepala sekolah dalam memimpin. Manajemen

yang tidak tertata akan menimbulkan banyak masalah

terhadap berlangsungnya proses pembelajaran di

sekolah tersebut. Jika proses pembelajaran terhambat

maka tujuan pendidikan dalam meningkatkan mutu

sekolah tidak akan tercapai. Begitu pula peran kepala

sekolah yang pasif dan kurang sosialisasi, maka

kondisi kinerja sekolah tidak akan berjalan efektif.

Sejauh ini, pengelolaan atau manajemen sekolah di

sekolah dasar masih belum terarah dan mengalami

berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut

ditimbulkan oleh banyak faktor baik internal dalam

sekolah, maupun dari luar atau faktor ekternal.

Mengetahui kesemrawutan tersebut, pemerintah turun

tangan dengan mencanangkan program desentralisasi.

Desentralisasi yang diprogramkan pemerintah tersebut

dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah diimplementasikan

dengan tujuan meningkatkan mutu sekolah. Dalam

manajerial sekolah dibutuhkan kerjasama yang baik

antara warga sekolah, stakeholder, guru, dan kepala

sekolah untuk menciptakan sekolah yang berprestasi

sesuai dengan tujuan sekolah. Di sisi lain, penerapan

manajemen berbasis sekolah di sekolah tidak selalu

mendapatkan dukungan yang positif. Faktor

penghambat tersebut dapat mempengaruhi hasil yang

42

akan dicapai selama pelaksanaan manajemen berbasis

sekolah.

Sebagai program sekolah, manajemen berbasis

sekolah memiliki kelebihan dan kekurangan yang

harus disadari oleh pihak sekolah. Dalam hal ini

kepemimpinan kepala sekolah diandalkan untuk

memberikan solusi. Kelebihan dari penerapan

manajemen berbasis sekolah adalah dapat

memungkinkan individu-individu yang kompeten di

sekolah untuk membuat keputusan yang akan

meningkatkan pembelajaran, memberikan seluruh

suara komunitas sekolah dalam keputusan-keputusan

penting, fokus akuntabilitas pengambilan keputusan,

mengarah pada kreativitas yang lebih besar dalam

perancangan program sumber daya untuk mendukung

tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah,

mengakibatkan penganggaran realistis sebagai

orangtua dan guru menjadi lebih sadar akan status

keuangan sekolah, batasan pembelanjaan, dan biaya

dari program, meningkatkan semangat guru dan

memelihara kepemimpinan baru di semua tingkatan,

memberdayakan sumber daya manusianya seoptimal

mungkin, memfasilitasi warga sekolahnya untuk

belajar terus dan belajar kembali, mendorong

kemandirian (otonomi) setiap warganya, memberikan

tanggung jawab kepada warganya, mendorong setiap

43

warganya untuk “mempertanggung-gugatkan”

(accountability) terhadap hasil kerjanya, mengajak

warganya untuk komitmen terhadap “keunggulan

kualitas”, mengajak warganya untuk melakukan

perbaikan secara terus-menerus, melibatkan warganya

secara total dalam penyelenggaraan sekolah,

mendorong adanya teamwork yang kompak dan cerdas,

dan shared value bagi setiap warganya.

Dengan beberapa keunggulan tersebut, sekolah

yang menerapkan manajemen berbasis sekolah akan

selalu menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi dan

mutu. Namun beberapa kekurangan dapat

berpengaruh terhadap berlangsungnya program

manajemen berbasis sekolah antara lain: terdapatnya

beberapa pihak yang tidak berminat untuk terlibat,

anggapan bahwa manajemen berbasis sekolah tidak

efisien, timbulnya kelompok-kelompok dalam sebuah

pekerjaan, membutuhkan anggaran untuk pelatihan,

bingung dalam peran dan tanggung jawab baru, dan

kurangnya koordinasi. Oleh sebab itu, penerapan

manajemen berbasis sekolah dalam sekolah

membutuhkan evaluasi untuk mengetahui

keberhasilan atau kegagalan suatu program. Penelitian

evaluasi bertujuan untuk membantu perencanaan

program, membantu penentuan keputusan, penentuan

berlanjut atau berhentinya suatu program, menemukan

44

fakta dukungan atau penolakan, serta memberikan

sumbangan dalam pemahaman proses psikologis.

Komponen-komponen yang akan dievaluasi dalam

penelitian ini meliputi konteks, masukan (input),

proses, dan hasil dari penerapan manajemen berbasis

sekolah di sekolah dasar. Lebih jelas kerangka berpikir

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Rekomendasi

Kebijakan

Konteks ProdukProsesInput

MBS

Program

dilanjutkan

Program

direvisi

Program

dihentikan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian