bab ii tinjauan pustaka -...
TRANSCRIPT
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Industri Rumah Tangga
Usaha rumah tangga dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Usaha rumah tangga adalah usaha yang melakukan kegiatan mengolah
barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi
menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang
lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja
paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengusaha.1
2. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja
kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat
terbatas, tenaga keija berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau
pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota
keluarganya.2
3. Usaha rumah tangga pangan adalah rumah usaha produk barang atau bisa
juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena
jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah dan mempunyai kekayaan
bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk
1Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1999, hal.17.
2http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/10/klasifikasi-industri.html, diunduh pada tanggal 27
Juni 2013.
13
tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta).3
4. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki
tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan
manual hingga semi otomatis.4
Industri rumah tangga pangan pada umumnya memusatkan kegiatan di
sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di
tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, karena secara geografis
dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan),
memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan
dalam berkomunikasiini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi,
karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik
keluarga, kerabat dan juga warga sekitar.
Selanjutnya pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha industri
rumah tangga pangan adalah dengan cara menitipkan barang hasil
produksinya pada warung atau toko-toko terdekatyang terdapat disekitar
tempat usaha mereka. Produk pangan home industri adalah makanan yang
sangat rentan akan kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama
sehingga pda saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga
harus memperhitungkan kualitas secara teliti. Arti kualitas dalam hal ini lebih
diutamakan pada kemampuan makanan bertahan dalam batasan waktu yang
3Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
Bab IV Pasal 6 ayat (1). 4Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan, Pasal 1 angka 16.
14
relatif lama dan mutu dari makanan tersebut. Mutu pangan adalah nilai yang
ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar
perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.5
Setiap orang yang akan memproduksi pangan untuk diperdagangkan
perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang
ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk
terlebih dahulu diperiksa dilaboratorium sebelum diedarkan. Hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan gizi dalam suatu produk pangan
olahan tertentu, pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang
komposisi pangan tersebut. Oleh karena itu setiap orang yang memproduksi
pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem
jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksinya.
Penetapan standar mutu pangan oleh pemerintah, sebagaimana
dimaksud pada ayat tersebut diatas, merupakan upaya standarisasi mutu
pangan yang akan diedarkan, dan terutama berguna sebagai suatu tolak ukur
yang objektif bagi setiap pangan yang akan diedarkan. Hal ini tidak berarti
bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh kalangan yang berkepentingan
dibidang pangan tidak diakui keberadaannya, misalnya yang ditetapkan oleh
asosiasi dibidang pangan, terutama apabila standar mutu yang ditetapkan
pemerintah. Di sisi lain, pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk
mewajibkan pemenuhan standar mutu yang ditetapkan bagi produksi pangan
5Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi
Pangan, Pasal 1 angka 21
15
tertentu yang diperdagangkan, terutama dalam rangka mewujudkan
perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.
B. Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.6
Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang
perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan perbagai variasi barang
dan atau jasa yang dapat di konsumsi. Termasuk dalam hal ini pangan
produk industri rumah tangga. Kondisi ini pada satu pihak mempunyai
manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau
jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta konsumen lebih leluasa
memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan
dan kemampuan konsumen. Disisi lain kedudukan konsumen berada pada
posisi yang lemah karena menjadi obyek aktivitas industri rumah tangga
pangan untuk memperoleh keuntungan oleh karena itu perlindungan
konsumen merupakan payung dalam hal penegakan hukum untuk
melindungi konsumen. Hal tersebut terlihat jelas dalam kalimat yang
menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”,
adalah benteng untuk menghalangi kesewenang-wenangan, dimana
6Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.
16
kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh
karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum,
ukuran secara kualitatif ditentukan dalam Undang- Undang No.8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.7
2. Pengertian Konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan8.
Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir
dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang
menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk
lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan konsumen ini adalah konsumen akhir, artinya
terdapat pengertian bahwa barang yang dibeli oleh konsumen “tidak untuk
diperdagangkan lagi”. Inilah yang dimaksud sebagai konsumen akhir dan
sekaligus membedakan dengan konsumen antara. Dalam kedudukan
sebagai konsumen antara, yang bersangkutan tidak dapat menutut pelaku
usaha berdasarkanUndang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Sedangkan konsumen akhir dapat menutut
7Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008, hlm. 1 8Ibid, hlm.3
17
pelaku usaha apabila barang yang dikonsumsi ternyata mengandung suatu
cacat yang merugikan baginya.9
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
a. Hak dan kewajiban konsumen:
1) Hak konsumen
Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen
sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika
Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggai 15 Maret 1962
yang terdiri atas hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak
mendapat informasi dan hak untuk mendengar. Keempat hak
tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak- hak Asasi Manusia
yang dicanangkan PBB pada tanggai 10 Desember 1948.
Kemudian oleh Organisasi Konsumen Sedunia ditambahkan 4 Hak
dasar konsumen lainnya yaitu: hak untuk memperoleh kebutuhan
hidup; hak untuk memperoleh ganti rugi; hak untuk memperoleh
pendidikan konsumen dan hak untuk memperoleh lingkungan
hidup yang bersih dan sehat.
9Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008, hlm. 7 dan 8
18
Memperhatikan hak-hak yang disebutkan diatas maka
secara keseluruhan pada dasamya dikenal 10 macam hak
konsumen, yang pada intinya adalah sebagai berikut:10
Hak konsumen yang menjamin keaman dan keselamatan
konsumen dalam penggunaan barang atau jasa; hak untuk
memperoleh informasi agar konsumen dapat memperoleh
gambaran yang benar tentang barang dan atau jasa yang
digunakan; oleh karena produk industri rumah tangga pangan
sangat beragam maka kepada konsumen diberikan kebebasan
untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya;
selanjutnya agar konsumen tidak dirugikan maka kepada
konsumen diberikan hak untuk mengajukan pertanyaan tentang
berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu.
Apabila produk yang digunakan oleh konsumen menimbulkan
kerugian atau produk yang digunakan tidak memenuhi harapan
konsumen maka diberikan hak untuk memperoleh ganti kerugian
untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak karena
menggunakan produktertentu. Agar konsumen dapat menjadi lebih
kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan maka
diberikan hak untuk memperoleh pengetahuan maupun
keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian
akibat menggunakan produk tertentu. Kemudian agar supaya
10
Ibid, hlm. 40-46
19
konsumen terhindar dari kerugian akibat permainan harga secara
tidak wajar maka kepada konsumen diberikan hak untuk
mendapatkan produk sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
Dan untuk menyelesaikan atau memulihkan keadaan konsumen
yang telah dirugikan akibat penggunaan produk tertentu maka
kepada konsumen diberikan hak untuk mendapatkan upaya
penyelesaian hukum yang patut.
2) Kewajiban konsumen
Didalam mengedarkan produk pelaku usaha telah menyampaikan
peringatan secara jelas prosedur pemakaian, pemanfaatan barang
maka konsumen wajib membacanya. Kemudian didalam
menggunakan produk maka konsumen wajib beritikad baik dalam
transaksi pembelian dan konsumen wajib membayar produk
sesuai dengan nilai tukar yang telah ditentukan. Apabila terjadi
sengketa maka konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian
hukum secara patut.
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha:11
1) Hak Pelaku Usaha
Didalam menyelenggarakan usahanya pelaku usaha berhak
menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang
artinya pelaku usaha tidak dapat menutut lebih banyak karena
yang dipentingkan adalah harga yang wajar. Apabila terjadi
11
Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008, hlm. 51-52
20
sengketa maka pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapat
perlindungan hukum dan memperoleh hak untuk melakukan
pembelaan diri sepatutnya untuk merehabilitasi nama baik.
2) Kewajiban Pelaku Usaha
Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya serta wajib memberikan informasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai kondisi hasil produksinya termasuk
wajib menjamin mutu barang produksinya berdasarkan standar
mutu barang yang berlaku. Selanjutnya pelaku usaha wajib
melayani konsumen dengan jujur dan tidak membeda-bedakan
serta wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk
menguji dan mencoba hasil produksinya dan apabila ada
ketidaksesuaian terhadap hasil produksinya makapelaku usaha
wajib memberi kompensasi, ganti rugi atau menggantidengan
produk yang sesuai.
4. Pembinaan dan Pengawasan
Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen
sebagai mana dikehendaki oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan
diselenggarakan dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-
21
masing sedangkan pengawasan diselenggarakan mengingat banyaknya
ragam dan jenis barang dan atau jasa yang diproduksi oleh industri
rumah tangga pangan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang
pengawasan dan pembinaan yang tecantum dalam Undang-undang No.8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ditetapkan Peraturan
Pemerintah RI No.58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Di kota Salatiga pembinaan
dan pengawasan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh seksi
Farmanin dan Perbekalan Kesehatan, Dinas Kesehatan bekeija sama
dengan Seksi Perlindungan Konsumen, Dinas Perindagkop dan UMKM
(Usaha Mikro,Kecil dan Menengah).12
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah RI No.58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen maka pembinaan tersebut
diatas dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha dan
tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen,
juga untuk mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dalam melakukan kegiatan penelitian dibidang perlindungan
konsumen. Sedangkan dalam hal pengawasan dilakukan sebagai upaya
untuk memenuhi standar mutu produksi barang, pencantuman label serta
pelayanan puma jual barang dan atau jasa. Pengawasan dilakukan sejak
12
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga.
22
dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan
barang hasil produksi.
C. Tinjauan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Makanan merupakan salah satu bahan pokok dalam rangka
pertumbuhan dan kehidupan manusia. Agar supaya pertumbuhan dan
kehidupan manusia tidak terganggu maka makanan harus aman, layak
dikonsumsi, bermutu, bergizi serta beragam dan tersedia dalam jumlah yang
cukup, hal ini merupakan salah satu usaha untuk melindungi kesehatan
manusia, karena kesehatan adalah hak dari setiap orang.13
Makanan dapat juga
diartikan sebagai semua zat yang dapat digunakan dalam metabolisme dan
atau untuk memperoleh energi. Agar dapat digunakan dalam proses
metabolisme, makanan harus disederhanakan terlebih dahulu sehingga
nantinya makanan akan berwujud molekul zat yang paling kecil yang dapat
diserap oleh sel-sel tubuh. Proses penyederhanaan ini disebut proses
pencernaan. Agar tubuh tetap sehat, makanan harus mengandung semua zat
yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Dengan kata lain makanan harus
mengandung gizi yang baik.14
Salah satu jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah
makanan produk industri rumah tangga pangan. Maka setiap orang yang
memproduksi (membuat, mengolah, mengubah bentuk, dan membungkus
kembali) untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan kesehatan dan
mendapat ijin edar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI
13
Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 14
http://www.pustakasekolah.com/pengertian-makanan.html, diunduh pada tanggal 11 Juli 2013.
23
No.329/Men.Kes/Per/XXI/1976 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
Yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI
tersebut adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau
mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik
yang memproduksi, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut,
perahu atau ditempat lain. Kecuali jika makanan yang diproduksi itu nyata-
nyata untuk di konsumsi sendiri maka tidak perlu mendapat ijin edar.
Pengaturan dan pengawasan, pengolahan, pendistribusian makanan
dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan adalah menjadi wewenang Pemerintah dalam hal ini
Seksi Farmanin dan Perbekalan Dinas Kesehatan kota Salatiga. Sebab
makanan yang diproduksi dan di distribusikan ke masyarakat harus dijamin
tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan seperti diatur dalam Peraturan
Pemerintah RI No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
D. Tinjauan Undang-Undang RI No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan
Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah
terjaminnya pangan yang ditandai oleh terbebasnya masyarakat dari jenis
pangan yang berbahaya bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk
melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan
persyaratan kesehatan.
Yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal
dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang
24
diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan
atau minuman. Sedangkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.15
Industri rumah tangga pangan yang melakukan kegiatan atau proses
yang menghasilkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas bentuk
pangan tertentu harus memenuhi syarat tentang keamanan pangan dalam hal
sanitasi pangan, peredarannya, mutu dan gizi pangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Dengan kata lain
industri rumah tangga pangan harus tunduk kepada Undang-Undang tersebut
karena mempunyai tanggung jawab atas keamanan pangan yang
diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan
tersebut. Dimana apabila ada orang perseorangan yang kesehatannya
terganggu atau ahli waris dari orang yang meniggal sebagai akibat langsung
karena mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan
gugatan ganti rugi terhadap industri rumah tangga pangan tersebut. Dan
apabila terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut
mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan
manusia maka indsutri rumah tangga pangan tersebut wajib mengganti segala
kerugian yang secara nyata ditimbulkan.16
Besamya ganti rugi setinggi-
tingginya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang
15
Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Pasal 1. 16
Ibid, Pasal 1, 2, 3 dan 5.
25
yang dirugikan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.16 Dalam
kaitan tentang persyaratan keamanan pangan, sanitasi pangan, peredaran,
mutu dan gizi pangan, Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan
RI No.23/Menkes/SK/I/1978, tentang Pedoman Cara Produksi Makanan Yang
Baik (CPMB), yang merupakan penuntun bagi produsen makanan untuk
meningkatkan mutu hasil produksinya. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh
produsen makanan di dalam pedoman CPMB tersebut adalah:
1. Lokasi, berada di tempat yang bebas dari pencemaran, dan sebaliknya
tidak boleh mencemari daerah sekitarnya.
2. Bangunan, harus memenuhi syarat higiene dan sanitasi dan tidak boleh
digunakan selain untuk memproduksi makanan/minuman.
3. Alat produksi, memenuhi syarat teknis dan higiene, tidak melepaskan
unsur yang membahayakan kesehatan, terpelihara dengan baik dan hanya
digunakan untuk memproduksi makanan/minuman.
4. Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong harus memenuhi
standar mutu dan persyaratan lain yang ditetapkan.
5. Proses pengolahan, harus diusahakan hasil produksi memenuhi standar
mutu dan persyaratan lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan tidak
merugikan dan membahayakan kesehatan.
6. Karyawan, yang berhubungan dengan produksi harus sehat, bersih dan
tidak berpenyakit menular.
Selanjutnya produksi pangan yang diproses berdasarkan pedoman
CPMB (Cara Produksi Makanan Yang Baik) tersebut diatas harus dapat
26
menujukkan bukti bahwa ada jaminan terhadap mutu pangan yang diproduksi
seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.
Oleh karena itu terhadap pangan olahan dalam bentuk makanan dan
atau minuman yang diproduksi dengan cara tersebut diatas yang akan
diedarkan ke masyarakat atau diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan
persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu di uji secara laboratoris
sebelum peredarannya. Pengujian secara laboratoris dilakukan di laboratorium
yang ditunjuk olehpemerintah.17
Pengujian secara laboratoris dilakukan di
laboratorium Dinas Kesehtan Kota Salatiga bekerja sama dengan BPOM
dengan ketentuan laboratorium tersebut telah di akreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional.18
E. Tinjauan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun
2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen
Setiap produk makanan yang akan diedarkan ke masyarakat harus
diawasi oleh lembaga yang bertugas mengawasi tenteng peredaran makanan
hasil olah industri rumah tangga pangan, oleh karena itu perlu dibentuk
lembaga atau badan yang bertugas mengawasi peredaran makanan olahan.
Berdasarkan Keppres No.166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga 17
Ibid, Pasal 20 ayat (23). 18
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan.
27
Pemerintahan Non Departemen dibentuklah sebuah Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang disingkat BPOM, merupakan lembaga pemerintah non
departemen, yang menyampaikan saran dan pertimbangan di bidang tugas dan
tanggung jawabnya kepada presiden dengan tembusan kepada menteri
kesehatan yang dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliptui
koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi
pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan yang dimaksud.
Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor pusat
pengawas obat dan makanan yang terdapat di Ibukota Negara, yaitu di Jakarta.
Disamping itu terdapat 19 balai besar pengawas obat dan makanan dan 11
balai pengawas obat dan makanan di Indonesia.
Tugas BPOM adalah melakukan pengawasan tentang obat dan
makanan dan menyelenggarakan fiingsi pemantauan, pemberian bimbingan
dan pembinaan terhadap Dinas Kesehatan di bidang pengawasan obat dan
makanan. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut BPOM mempunyai
kewenangan: menetapkan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu
untuk makanan dan menetapkan pedoman pengawasan peredaran obat dan
makanan.19
Sesuai dengan keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
N0.O5OI8/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit
pelaksana teknis lingkungan BPOM, maka BPOM terdiri dari: Bidang
19
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen.
28
pengujian terapetik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika, dan produk
komplimen yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan
secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik,
narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen.
1. Bidang pengujian pangan dan bahan berbahaya yang mempunyai tugas:
melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium,
pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
2. Bidang pengujian mikrobiologi yang mempunyai tugas: Melaksanakan
penyusunan rencana dan progaram serta evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian
mutu secara mikrobiologi.
3. Bidang pemeriksaan dan penyidikan yang mempunyai tugas:
melaksanakan penyusunan rencana dan program keija serta evaluasi dan
penyusunan laporanpelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan
contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan
instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat aditif lain, obat
tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka
bidang pemeriksaan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan
29
makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contih dan pemeriksaan
sarana produksi, distibusi, instansi kesehatan di bidang terapetik,
narkotika, psikotropika dan zat aditif lai, obat tradisional, kosmetika dan
produk komplimen.
3. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan
pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya.
4. Pelakssana penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan
makanan.
Bidang pemeriksaan dan penyidikan terdiri dari:
1. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat,
pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan
distribusi, produk terapetik, narkotika, psikotropika da zat aditif lain, obat
tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
2. Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus
pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika
dan zat aditif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan
dan bahan berbahaya.
Bidang sertifikasi dan layanan konsumen melaksanakan penyusunan
rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasin
produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.
Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari:
30
1. Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana
produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi konsumen
mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
2. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi dalam lingkungan balai besar pengawas obat dan makanan.
3. Pengawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan
oleh satuan keija balai besar pengawas obat dan makanan yang
bertanggung jawab kepada kepala balai besar pengawas obat dan makanan
melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan.
Balai besar pengawas obat dan makanan mempunyai dua kewenangan, yaitu:
1. Kewenangan Preventif
Kewenangan preventif biasa juga disebut kewenangan pre market adalah
kewenangan balai besar pengawas obat dan makanan untuk memeriksa
setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke
masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan regsistrasi produk sarana
produksi serta distribusi produk tersebut.
2. Kewenagan Represif
Kewenangan repersif dapat juga disebut kewenangan post market adalah
balai besar pengawas obat dan makanan untuk mengadakan pemeriksaan
terhadap produk obat dan makanan yang telah beredar di masyarakat,
dengan proses:
a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau
makanan.
31
b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang
dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang dicurigai
mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai
produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan
masyarakat.
Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti
bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka balai
besar pengawas obat dan makanan berwenang untuk menarik produk tersebut
dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk
tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan
kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut. Di
kota Salatiga hal tersebut dilaksanakan oleh Seksi Farmanin Dan Perbekalan
Kesehatan Dinas Kesehatan kota Salatiga,20
dengan cara melakukan inspeksi
mendadak (sidak) baik di pasar-pasar tradisional maupun di toko swalayan
untuk memeriksa makanan produksi rumah tangga dan mengambil contoh
untuk diperiksa di laboratorium.
F. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga
Berdasarkan Peraturan Daerah kota Salatiga No. 10 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga pasal 2 yang
berbunyi: dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan. Kepala
20
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Keija
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga, Pasal 55 ayat (1), dan ayat (2) g.
32
Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Kaitannya dengan kesehatan pangan Dinas Kesehatan mempunyai
tugas pokok dan fungsi dalam hal pengawasan dan registrasi
makanan/minuman produksi rumah tangga. Dalam pelaksanaanya dilakukan
oleh Seksi Farmamin dan Perbekalan Kesehatan.21
Yaitu memberi Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga seperti diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dimana untuk memperoleh SPP-
IRT harus melalui proses penyuluhan dari Dinas Kesehatan kota Salatiga
untuk mendapatkan arahan tentang kesehatan pangan yang diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga Pangan.
G. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdangangan, Koperasi
dan UMKM
Berdasarkan Peraturan Daerah kota Salatiga No. 10 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga Pasal 2 yang
berbunyi dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
berkedudukan dibawah dan bertanggung j awab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
21
Ibid, Pasal 55.
33
Kaitannya dengan industri rumah tangga pangan Dinas Perindagkop
dan UMKM mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan bimbingan
teknis usaha perdagangan dan membina penyelenggaraan perlindungan
konsumen. Dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Seksi Usaha Perdagangan
dan Seksi Perlindungan Konsumen.22
22
Ibid, Pasal 147 dan 148.