14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan

1. Konsep Sistem Pemerintahan

Secara terminologi sistem pemerintahan berasal dari kata “ sistem”

dan “pemerintahan” gabungan kedua kata tersebut membentuk artian yang

komplek. Arti sistem dalam Webster’s New Collegiate Dictionary terdiri

dari kata “syn” dan “histanai (greek)” yang berarti to place together,

menempatkan bersama. Kemudian diberi penjelasan system is a complex of

ideas, principles etc forming a coherent whole, as the American system of

government yang artinya ialah suatu kesatuan yang berhubung-hubungan

satu sama lain; seperti sistem pemerintahan Amerika. 13 Dalam arti luas

sistem pemerintahan ialah segara tindakan yang dilakukan negara dalam

penyelenggaraan negara dan memenuhi kesejahtraan rakyatnya, sehingga

dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah yang dimaksud

tidah hanya meliputi eksekutif saja, akan tetapi meliputi juga tugas pada

legislatif dan yudikatif, artinya sistem pemerintahan adalah suatu

pembagian kekuasaan dan juga hubungan antar lembaga-lembaga yang

dimiliki negara untuk menjalankan roda pemrintahan di suatu negara dalam

memenuhi kepentingan rakyatnya.14

13 Sukarna. 1981. Sistem Politik. Bandung. Penerbit Alumni. hlm. 13. 14 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.

Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 171.

15

Pada dasarnya menurut ilmu negara umum (algemeine staatslehre)

arti dari sistem pemerintahan ialah suatu sistem hukum ketatanegaraan,

yang memiliki bentuk monarki atau republik, yaitu terkait hubungan-

hubungan antara pemerintah dan badan oleh perwakilan rakyat. Sedangkan

menurut Prof. Mahfud, terkait sistem pemerintahan seharusnya dapat

dipahami sebagai hubungan tata kerja antara lembaga negara yang

dimiliki.15 Sedangkan menurut prof. Jimly Asshiddiqie, mengemukakan

bahwa sistem pemerintahan akan berkaitan terhadap arti dari

regeringsdaad, yakni eksekutif yang penyelenggaraan pemerintahan, hal ini

berhubungan dengan fungsi legislatif.16

Oleh karena itu, beberap tugas pemerintah diantaranya, dalam

penentuan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan untuk kepentingan

masyarakat di suatu negara, memberikan perkiraan atas arah perkembangan

dimasyarakat pada masa mendatang, menyiapkan suatu beberapa langkah

kebijakan dalam mendorong perkembangan dan kemanjuan masyarakat,

serta dapat mengelola dan memberikan arahan kepada masyarakat terhadap

tujuan yang akan ditetapkan nantinya.17

2. Tipe-tipe Sistem Pemerintahan

Menurut Jimly Asshiddiqie juga Sri Soemantri berpendapat ada tiga

macam sistem pemerintahan, yakni: 1). Sistem pemerintahan presidensial

15Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer

Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 2. 16 Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.

Jakarta. Buana Ilmu. hlm. 311. 17 Ramlan Surbakti. 2005. Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta. Grasindo. hlm. 214.

16

(presidential system); 2). Sistem parlementer (parliamnetary system); 3).

Sistem pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system).18

a. Sistem presidensial

Sistem presidensial diambil dan menganut dari teorinya Montesqieu

yakni teori pemisahan kekuasaan. pada sistem pemisahan kekuasaaan ini

tidak ada pemisahan antara kepala pemerintahan dan kepala negara, juga

tidak ada yang namanya lembaga tertinggi dari suatu negara, sehingga dala

pakteknya dibagi menjadi 3 (tiga) kekuasaan, yakni Eksekutif dipegang

Presiden, Legislatif dipegnag Parlemen, dan judikatif berada di Mahkamah

Agung. Ciri-ciri yang paling menonjol sistem ini ialah pada eksekutif dan

legislatif dalam pemilihannya secara langsung dipilih oleh rakyat. Oleh

karenanya lembaga tersebut tidak akan dapat menjatuhkan antar lembaga.19

Selanjutnya, disuatu negara akan dapat disebut telah menganut

sistem presidensial bila tida memiliki unsur-unsur dibawah ini:20

(1). Presiden terpilih sebagai pemimpin pemerintahan diambil dan

dipilih langsung oleh rakyatnya;

(2). Presiden tidak hanya menjabat sebagai kepala negara, akan

tetapi juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Oleh

karena itu, presiden dapat mengangkat pejabat

pemerintahannya;

(3). Presiden memiliki kewenangan legislative, hal ini dijamin oleh

UUD atau konstitusi.

Pada penerapan sistem presidensial, tidak ada lembaga yang

memilki kekuasaan tertinggi. Sebab, negara telah menggunakan sistem trias

18 Saldi Isra. Op.cit. hlm. 24-25. 19 Imam Mahd. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta. Teras. hlm. 102. 20 Radis Bastian. 2015. Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia.

Yogyakarta. IRCiSoD. hlm. 51

17

politica. Dimana Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat

dengan masa jabatan sebagaimana telah dimuat dalam konstitusi, sekitarana

5 tahun dalam satu periode. Tugasnya presiden ialah sebagai kepala negara

dan juga kepala pemerintahan. Oleh karena itu presiden dalam menjalankan

pemerintahan dibantu menteri, menteri tersebut diangkat dan bertanggung

jawab kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Menerapkan sistem presidensial dianggap sistem yang paling ideal

digunakan oleh negara demokrasi. Sebab, pada sistem ini dapat

menciptakan suatu pemerintahan negara dengan berasaskan asas

kekeluargaan dan stabilitas, efektivitas tinggi.

Menurut Moh. Mahfud MD terdapat empat prinsip pokok dari suatu

sistem pemerintahan presidensial, yaitu:21

a. Selain kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan;

b. Karena pemerintah dan parlemen adalah sejajar, maka

pemerintahan tidak mempunyai kewajiban bertanggung jawab

terhadap parlemen;

c. Presiden dapt mengangkat menteri, serta menteri tersebut

bertanggungjawab terhadap presiden; dan

d. eksekutif sejajar legislatif, oleh akrena itu dua lembaga tersebut

kuat.

Selain itu, menurut Saldi Isra terdapat beberapa ciri pokok dalam

sistem pemerintahan presidensial, diantaranya ialah:22

a) presiden merangkap dua fungsi. Yakni Sebagai kepala negara

yang merupakan dari suatu negara merupakan simbol.

Merangkap juga sebagai kepala pemerintahan yang

menjalankan roda pemerintahan dibantu para menterinya;

21 Moh. Mahfud MD. 2000. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta.

UII Press. hlm. 74 22 Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer

dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta. Raja Grafindi Persaja. hlm. 40-42

18

b) presiden mempunyai kewajiban memilih kabinetnya dan

mempunyai fungsi penting dikabinetnya sebagai pengambil

keputusan;

c) eksekutif dan legislatif terpisah, sehingga tidak mempunyai

hubungan secara langsung. Sehingga negara dengan sistem

presidensial melaksanakan pemilu eksekutif dan legislatif;

d) dalam pembentukan pemerintah tidak terlalu tergantung kepada

proses politik di legislatif, hal ini karena adanya pemisahan

antara pemegang eksekutif dan kekuasaan legislative;

e) prinsip clear cut separation of powers pada sistem pemerintahan

presidensial diterapkan terhadap pemegang kekuasaan legislatif

dan kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie terdapat prinsip pokok dari

sistem pemerintahan presidensial, diantaranya ialah:23

a. Eksekutif dan legislatif secara jelas kekuasaannya terpisah;

b. Presiden ialah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, yakni

presiden dan wakil presiden;

c. Presiden sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala

negara;

d. Presiden dapat mengangkat menterinya untuk membantu

mengelola pemerintahan dan mnetri tersebut bertanggungjawab

kepada presiden secra langsung;

e. Antara jabatan eksekutif dan jabatan eksekutif diilarang

merangkap jabatan;

f. Presiden terhadap parlemen tidak dapat memaksa dan

membubarkannya.

b. Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang paling

sering diterapkan di dunia. Sistem ini lahir dan berkembang pada

pemerintahan kerajaan Inggris.24 Sedangkan menurut Mariam

Budiardjo berpendapat bahwa pada sistem pemerintahan parlementer,

badan eksekutif dan badan legislatif memiliki ketergantungan satu

23 Jimly Asshiddiqie. Op.cit. hlm. 316. 24 Saldi Isra. Op.cit. hlm. 26.

19

dengan lainnya. Kabinet diharapkan mencerminkan kekuatan politik

dalam badan legislatif yang mendukung, dan pengelolaan kabinet

tergantung kepada dukungan dalam badan legislatif

Selain itu, menurut Moh. Mahfud MD yang dianut dalam sistem

parlementer, yakni:25

a) Antara parlemen dan pemerintah hubungannya tidak terpisah;

b) Pada fungsi eksekutif terdiri dari the real executive dan the

nominal executive pada kepala negara;

c) Kepala negara punya wewenang untuk mengangkat kepala

pemerintahan;

d) Menteri diangkat oleh kepala pemrintahan untuk mmebnatu

menjalnakan pemerintahan;

e) Menteri berasal dari anggota parlemen;

f) Parlemen menjadi tempat pemerintah untuk

bertanggungjawab, sehingga pemerintah tidak

bertanggungjwab pada rakyat;

g) Pada pembubaran parlemen, kepala pemerintahan dapat

mengusulkan pembubaran tersebut pada kepala negara;

h) Parlemen kedudukannya lebih tinggi daripada berbagai bagian

yanga ada di pemerintahan;

i) Parlemen sebagai pusat sistem kekuasaan Negara.

Adapun ciri-ciri dasar pada sistem pemerintah parlementer ialah,

antaranya:26

1) Rakyat melakukan pemilihan langsung pada badan perelemen;

2) Parlemen mempunyai hak untuk memilih anggota dan

pimpinan kabinet untuk menjalankan fungsi eksekutif;

3) Terdapat fungsi ganda yakni dari anggota parlemen biasanya

berasal dari anggota kabinet, sehingga dari peran ganda

tersebut mempunyai jabatan sebagai legislatif dan eksekutif;

4) Biasanya yang memegang untuk memerintah di pemerintahan

ialah dikuasi oleh partai pemenang pemilu;

5) Rentang waktu jabatan kabinet dipengaruhi oleh banyaknya

dukungan pada anggota parlemen;

25 Moh. Mahfud MD. 2000. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta.

UII Press. hlm. 65. 26 Ramlan Surbakti. 2005. Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta. Grasindo. hlm. 170.

20

6) Pembubaran dapat dilakukan oleh perdana menteri pada

parlemen apabila terdapat kebijakan yang dibuat oleh kabinet

tersebut kemudian tidak di setujui olehnya;

7) Pasti pada pemegang kekusaan berbeda orang antara fungsi

kepala pemerintahan (perdana menteri) dan fungsi kepala

negara (presiden).

c. Sistem Pemerintahan campuran ( Semi Presidensil)

Sistem semi presidensial ini, terdapat beberapa negara yang

menerapkan sistem ini, contohanya ialah pada negara Pakistan.

Dimana, pada negara Pakistan awalnya yang dianut ialah sistem

presidensial, terus pernah berubah menjadi sistem parlementer. Hal ini

menjadikan pada Pakistan memiliki dua pemimpin, diantaran ialah

fungsi presiden memegang kepala negara dan pada perdana menteri

berfungsi untuk memegang jabatan kepala pemerintahan.27

Pada sistem pemerintahan semi presidensiall dalam

penerapannya dapat dikatan cukup ideal, dikarenakan sistem ini

merupakan penggabungan antara dua sistem yang ada sebelumnya

yakni sistem presidensial dan sistem parlementer. Oleh karena itu

sering kali penamaan sistem ini dalam peneyebutannya dinamai sistem

campuran atau hybrid. Adapun sebutan lainnya ialah sistem semi

presidensiall, yang artinya pada sistem semi presidensisla ini memiliki

makna penerapan dua eksekutif (eksekutiff ganda). Akan tetapi dilihat

dari yang paling sering digunakan atau paling umum iaalah pada sistem

semi presidensial ini, yang gunakan dan dinilai cukup efektif unutk

27 Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

hlm. 125.

21

diterapkan di suatu negara. Jabatan sebagai fungsi kepala negara dan

sebagian fungsi kepala pemerintahan tepatnya urusan diluar negeri,

sehingga sedangkan perdana menteri memiliki fungsi sebagai

pemegang fungsi kepala pemerintahan atau urusan didalam negeri.28

Dari perkembangannya sistem pemerintahan semi-presidensial

ditinjau dari sejarah bermula pada tahun 1958 tepatnya di Prancis.

Negara Prancis pada saat itu dapat dianggap sebagai negara yang

melopori sistem pemerintahan ini. Selanjutnya menurut De Gaulle,

pada waktu saat itu memiliki jabatan sebagai presiden pada Republik

Prancis yang ke-V, sehingga De Gaulle dianggap dan dicatatkan

sebagai pendirinya. Namun, pada lain pihak, akan hal itu sebenarnya

Presiden Soekarno pernah juga merintis dan menggunaan sistem ini.

Namun, Soekarno pada saat itu tidak dianggap sebagai perintis atau

pelopor dari sistem tersebut. Dari sejarah Presiden Soekarno

menerpakan sistem semi presidensial pada negara Indonesia, tepatnya

sejak dibentuknya Kabinet Syahrir. Soekarno saat itu bertanggung

jawab terhadap MPR, sedangkan Syahrir bertanggung jawab pada

KNIP.29

Terdapat suatu ciri pada sistem pemerintahan semi presidensiall ini,

diantaranya ialah:30

a. Menerapkan sistem eksekutif ganda, maksudnya ialah jabatan

presiden dan pada perdana menteri. Dimana presiden

28 A.M. Fatwa. 2009. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta. Buku

Kompas. hlm. 232. 29 Ibid. 30 Radis Bastian. Op.cit. hlm. 59-60.

22

memiliki tugas sebagai fungsi kepala negara dan sedangkan

perdana menteri mempunyai tugas sebagai fungsi kepala

pemerintahan;

b. Rakyat secara langsung memilih presiden pada pesta

demokrasi atau sering kali dapat disebut dalam pemilihan

umum presiden;

c. Hak prerogatif (hak istimewa) dimiliki presiden dalam hal

untuk mengangkat dan menghentikan menteri-menterinya,

baik dalam hal yang memimpin departemen dan pada non

departemen;

d. Pihak legislatif tidak dapat menjatuhkan pada kekusaan yang

dimiliki eksekutif;

e. Para menteri memiliki pertanggungjawaban pada atau

terhadap kekuasaan legislatif;

f. Namun, pada kekuasaan eksekutif biasanya

mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap kekuasaan

legislatif.

d. Sistem Pemerintahan yang Dianut oleh Indonesia

Berdasarkan UUD NRI 1945 pada perubahan keemppat ini,

Pemerintahan RI dipimpin Presiden dan juga dibantu oleh seorang

Wakil Presiden (pasal 4 ayat (1) dan (2)) dala menjalankan jabatnnya.

Hal ini, fungsi Presiden tidka hanya sebagai sebagai Kepala Negara,

akantetapi juga sebagai fungsi Kepala Pemerintahan.31 Sedangkan

pada sistem pemerintahan Indonesia sebelumnya menganut pada

perubahaan UUD 1945, Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat dua

aliran yang berbeda pendapat terakit pemaknaan pada UUD tersebut,

diantaranya ialah kelompok yang memiliki pendapat bahwa negara

Indonesia menggunakan dan menerapkan sistem presidensial,

sedangkan pada kelompok yang mengemukakan pendapat bahwa

negara Indonesia yang dianut ialah sistem campuran atau semi.

31 Lihat penjelasan pasal 4 dan pasal 5 ayat (2) jo pasal 10 s.d 15 Undang-Undang 1945

23

Beberapa ahli berasumsi bahwa menganut pada sistem presidensial

dikarenakan pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan

didukung oleh beberapa karakter, diatanya ialah: adanya kepastian

dalam masa fungsi jabatan presiden, yakni lima tahun. DPR bukan

sebagai tempat presiden untuk mempertanggungjawabkan kenerjanya

selama menjabat. Dalam yang dianut DPR tidak dapat diburkan oleh

presiden. Sedangkan pada yang berpendapat bahwa negara Indonesia

yang dianut ialah sistem pemerintah campuran atau semi presidensial,

dengan alasan di Indonesia tidak hanya memiliki ciri sistem

pemerintahan presidensiall, akan tetapi juga mempunyai ciri dari sistem

parlementer. Yang Nampak dari ciri sistem parlementer seperti yang

dimaksud ialah MPR sebagai tempat bertanggungjawab dari jabatan

preseden selama menjabat.32

Dalam perubahan UUD baru, mengunakan atau banyak mengadopsi

ide-ide baru terhadap kerangka di UUD 1945 tersebut. Ide-ide baru

tersebut diantaranya ialah: a. Adanya Penegasan bahwa menganut dari

cita demokrasi, dan juga dari cita nomokrasi secara keduanya sekaligus,

pun juga saling melengkapi yang bersifat komplementer. b.

Menerapkan check and balances dan sistem pemisalahan kekusaan. c.

32 Bagir Manan. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara.

Bandung. Mandar Maju. hlm. 78-79

24

pada sistem pemerintah presidensial dimurnikan. d. menguatkan dari

cita persatuan serta keragaman yang ada dan dalam wadah NRI.33

Bagir Manan, mengemukakakn bahwa pada sistem presidensial

Indonesia sebelum adanya dari amandemen UUD 1945, memiliki ciri

yang hamper-hampir menerapak dari sistem yang digunakan di sistem

negara Amerika Serikat, yakni menerapkan sistem presidensial murni

dengan adanya dari beberapa ciri-ciri khususs, diantaranya ialah: 1)

MPR atau badan perwakilan rakyat dapat memilih presiden dan wakil

presiden. 2) MPR atau badan perwakilan rakyat sebagai tempat

presiden tundak dan mempertanggung jawabkan kenerjanya. Namun,

tidak tunduk terhadap DPR dan tidak mempertanggungjawabkan pada

DPR. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia juga dapat

diberhentikan MPR dalam menjabat presiden. 3) dalam 5 tahun sekali

presiden dipilih melalui pemilihan umum presden. 4) dalam

mejjalankan kekusasaannya presiden dan wakil presiden bersama DPR

dalam menjalankan kekuasaan dalam membentuk suatu undang-

undang.34

Sedangkan hasil dari amandemen perubahan ke-4 UUD NRI 1945

menerapkan dan tetap untuk mempertahankan dan menganut dari

sistem presidensial, namun dalam penerapanya merupakan

penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan dan beberapa dari ciri

33 Jimly Asshiddiqie. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat

UUD Tahun 1945. makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,

Denpasar. 14-18 Juli 2003). hlm. 2-3. 34 Bagir Manan. 1999. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta. Gema Media. hlm. 29.

25

umum sistem presidensial sebelumnya. Untuk menyempurnakan dan

melengkapi haruslah melihat dari sistem pemerintahan presidendial

sebelumnya, yakni pada pasca amanndemen UUD. sehingga harus

menganalisa dari UUD NRI 1945 yang pernah berlaku dan dengan

adnaya segala perubananya mulai dari 19 Oktober 1999.35

B. Teori Kekuasaan

Negara ialah suatu organisasi kekuasaan, dan alat-alat perlengkapan

negara organisasi yang merupakan tatakerja tersusun secara utuh, untuk

mencapai suatu tujuan tertentu maka terdapat pembagian beberapa tugas dan

kewajiban yang harus dijalankan antar alat-alat.36

1. Konsep kekuasaan

Kekuasaan adalah seorang / sekelompok yang terdiri dari beberapa

orang yang memiliki kesempatan untuk menyadarkan atas suatu kehendak

sendiri-sendiri ataupun bersama dalam menerapkan kepada tindakan-

tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.37

Tujuan seseorang untuk bertindak sesuia dengan yang diinginkan serta

diikuti dari beberapa atau sejumlah orang, sehingga harus mempunyai

kekuatan. Kekuatan yang dimaksud ialah suatu kekuasaan yang

memungkinkan diikuti oleh seseorang karena faktornya sebagai penguasa.

Factor-faktor yang mendorong timbulnya suatu keinginan untuk berkuasa

diantaranya ialah fseperti halnya faktor eksplisit serta faktor implisit yang

35Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945. cet. Ke-1. Jakarta. Kencana. hlm. 130. 36 Soehino. 1998. Ilmu Negara ,Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. hlm. 149. 37 Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara. hlm. 133.

26

ada diamna berupa suatu dorongan atau pendukung dalam mendapatkan

suatu kekuasaan. Seperti halnya faktor eksplisit dalam diri sendiri,

sedangkan pada faktor implisit ialah dapat berupa suatu faktor yakni dari

luar, sehingga dapat memebringan pengaruh untuk berkuasa.

Kekuasaan ini, menurut Walter Nord berpendapat bahwa kekuasaan

adalah kemampuan yang mana untuk memengaruhi aliran, memenagruhi

energi, serta suatu dana yang tersedia dalam mencapai suatu tujuan

berbeda, baik secara jelas dengan tujuannya yang lain. Selain itu pun juga

Max Weberr berbicara bahwa suatu kekuasaan juag dapat memiliki arti

sebagai dimungkinkannya seorang untuk pada suatu hubungan-hubungan

sosial akan berada di dalam suatu jabatan cenderung melakukan tindakan

keinginan pribadi dan cenderung menyingkirkan halangan-halangan yang

ada. Oleh karena itu dalam mempengaruhi suatu tingkah laku dari

seseorang atau sekelompok orang akan menyeseuaikan dengan

keinginannya sendiri.38 Dalam hal ini intinya ialah bahwa kekuasaan

adalah kemampuan dalam memengaruhi sejumlah orang, yakni orang lain

dalam mencapai suatu hal tertentu dengan beberapa cara sesuai dengan

yang diinginkan.

2. Sumber - sumber Kekuasaan

Terdapat beberapa sumber kekuasaan, sumber kekuasaan sendiri

ialah asal mula adanya kekuasaan. Dalam teori teokrasi memberi

38 Fridayana Yudiaatmaja. Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya. Journal

Media Komunikasi FIS Vol. 12. No. 2 Agustus 2013. hlm. 31.

27

pernyataan bahwa sumber kekuasaan itu bersumber dari Tuhan saja. Teori

kemudian teori tersebut berkembang pesat di abad pertengahan. Penganut

teori ini ialah : Augustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius.39 Pada teori

ini, yakni teori hukum alam sendiri menyatakan bahwa datangnya

kekuasaan bersal dari rakyat. Sehingga berkesimpulan bahwa

didapatkannya kekuasaan ini asalnya ialah dari kodrati alam. Sehingga

pemilik kekuasaan yakni rakyat kemudian memberikan kekuasaannya

pada seorang kalau dahulu menyebutnya raja, hal ini demi kepentingan

penyelenggaraan bersama. Teori ini dipelopori oleh Johannes Althusius.40

Sedangkan JRP. French serta Betram Raven (1974) kekuasaan akan

muncul dari beberapa sumber-sumber, yakni: 41

a. Coercive Power

Pada konsep Coercive Power ialah kekuasaan dimana didapatkan

dari sikap-sikap yang sering diperlihatkan ialah keras baik dalam

menjadi pemimppin mauapu di suatau kepengurusannya.

b. Legitimatie Power

Legitimatie Power adalah kekuasaan yang bersumber dari apa

yangtelah diperolehnya seperti surat keputusan atau pengangkatan

yang secara sah menjadi menjabat sebagai pemimpin.

c. Expert Power

Expert Power merupakan kekuasan yang didapatkan karena

kepemilikan suatu keahlian yang kemudian dibutuhkan seseoranag

untuk menjabat atas keahliannya tersebut.

d. Reward Power

Reward Power ialah suatu kekuasaan yang bersumber dari

pemberian dari penguasa.

e. Reverent Power

Reverent Power adalah kekuasaan yang bersumber atas ketertarikan

terhadap daya tariknya, seperti penampilan fisik.

f. Connection Power

Connection Power ialah suatu kekuasaan didapatkan seorang dari

banyaknya link teman atau hubungan silaturahmi yang baik.

39 Sohieno. Op.cit. hlm. 149-150. 40 Ibid. 41 Inu Kencana. Op.cit. hlm. 134.

28

g. Information Power

Information Power ialah suatu kuasa dengan diperoleh dari adanya

suatu data, informasi, fakta terkait suatu hal sehingga atas beberapa

hal tersebut dibutuhkan untuk mejadi sebagai penguasa.

Kesimpulannya ialah kekuasaan diperoleh atas kelebihan yang

dimiliki oleh sesorang dinilai mempunyai kelebihan atau jiwa

kepemimpinan untuk menjabat sebagai penguasa.

Berdasarkan kekuasaan sendiri menurut Strauss kekuasaan dapat

ditumbuh-kembangkan dengan cara:42

a. Be food Approach

Be food Approach adalah menumbuhkan dengan cara melakukan

perbuatan baik kepada semua orang.

b. Be Strong Approach

Kekuasaan Be Strong Approach ialah kekuasaan yang ditumbuhkan

dengan cara mengandalkan jabatan pangkat.

c. Be Competian

Be Competian adalah diekmbang melalui diadakan perlombaan

untuk staf atau bawahan.

d. Implicite Bargaining

Kekuasaan Implicite Bargaining merupakan mendaptkan kekuasaan

dari cara menumbuh-kembangkan kekuasaan dengan cara

dilakukakn perjanjian sebeleumnya.

e. Internalized Motivation

Internalized Motivation adalah dengan cara menanamkan kesadaran

kepada bawahan untuk bekerjasama sehingga mencapai tujuannya.

Pada dasarnya sifat dari kekuasaan ialah dorongan bagaimana agar

dapat memberi intruksi untuk di jalalani oleh bahwahanya. Namun

meskipun demikian dari yang seperti disebutkan sebelumnya bahwa cara

memperroleh kekuasaan itu dapat ditumbuh kembangkan, sehingga menjadi

memperoleh kekuasaan itu sendiri.

42 Ibid. hlm. 135.

29

Van Vollenhoven dalam hal ini telah membagi fungsi dari kekuasaan

terdiri dari 4 bagian, dimana pembagian tersebut dikenalkan dengan nama

“catur praja”, diantaranya ialah:43

1) Regeling yang hampir serupa atau sama dengan fungsi legislative

berdasarkan yang dikenalkan oleh Montesquieu;

2) Bestuur yakni hamper serupa dengan fungsi dari eksekutif;

3) Rechtspraak atau peradilan, yakni fungsi dari yudikatif;

4) Politie merupakan suatu fungsi untuk mengatasi dalam hal

ketertiban masyarakat dan makna dari peri kedidupan dalam suatu

negara.

3. Pembagian Kekuasaan

Konsep pembagian kekuasaan agar tidak terdapat pemusatan kekuasaan

maka harus dibagi. Menurut John Locke terkait pembagian pada kekuasaan

tersebut dalam buku yang dibuatnya dengan judul “Two Treaties of

Government”, berarti bahwa agar pemerintahan tidak seharsunya

sewenang-wenang agar dipisahkan dan memiliki perbedaan yang menjabat

sebagai pemegang kekuasaan didalam suatu negara harsu diabagi menjadi

3 macam pemegang kekuasaan, hal ini dikenal dengan Distribution of

Power (pembagian kekuasaan). Pembagian kekuasaan tersebut ialah

pertama Legislatif, kedua Eksekutif, serta ketiga Federatif. Kekuasaan

legislatif ialah dalam hal membuat undang-undang; selanjtunya eksekutif

sebagai yang melaksanakan dari undang-undang; dan sedangkan federatif

ialah yang melakukan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara

lainnya.44

43 Jimly Asshiddiqie. 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. RajaGrafindo.

hlm. 284. 44 Moh. Mahfud Md. 1993. Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta.

Rineka Cipta. hlm. 73.

30

Sedangkan pembagian kekuasaann berdasarkan Montesquieu melalui

buku yang dibuatnya yakni “L’esprit des Lois” mengatakan bahwa

menggunakan konsep Saparation of Power. Kekuasaan negara menurut

Montesquieu yang melanjutkan dari ajaran John Locke tersebut dalam

konsep pemisahan kekuasaan dibagi menjadi tiga, dimana dikenal dengan

nama Trias Politica. Kekuasaan yang dipisahkan melalui beberapa badan,

yakni:45

1. Kekuasaan Perundang-undangan,(Legislatif)

Legislatif ialah suatu lembaga diaman memilki kewenangan untuk

membentuk undang- undang.

2. Kekuasaan yang Melaksanakan Pemerintahan ( Eksekutif)

Pada eksekutif ialah suatu lembaga dimana menjalankan dari

undang-undang atau disebut pemimpin, baik presiden atau raja pada

kerajaan monarki.

3. Kekuasaan Kehakiman (yudikatif)

Yudikatif adalah pengawas terhadap dijalankannya undang-undang

atau lembaga peradilan yang mengadili perbuatan menurut undang-

undang salah sebagai bentuk dari terwujudnya supremasi hukum.

Ajaran trias Politica ini, memisahkan kekuasaan mejadi 3 bagian untuk

pelaksanaannya. Pun konsep ajaran tersebut banyak diterapkan di berbagai

negara karena dinilai keefektifannya untuk digunakan. Manfaatnya ialah

sebagai pembatas untuk tidak melaupaui suatu kekuasaan (Mal

kekuasaan).

Letak perbedaan dari kedua konsep tersebut ialah pada fungsi

pengawasan yang diberikan pada masing-masing lembaga negara. Pada

konsep distribution of power meletakkan asas check and balanced antar

lembaga, artinya memiliki fungsi saling mengawasi antar lembaga negara.

45 Soehino. Op. cit. hlm. 117.

31

Sedangkan pada konsep saparation of power dalam lembaga negara tidak

menerapkan fungsi saling mengawasi antar lembaga satu dengan lainnya,

karena menerapkan pemisahan murni dalam kekuasaannya.

Perbedaan selajutnya ialah pada bidang ketiga. Yakni, John Locke lebih

fokus pada bentuk fungsii federatif, sedangkan menurut Montesquieu

mengutamakan dan berfokus pada fungsi kekuasaan di kehakiman

(yudikatif). Sehingga Montesquieu pada teorinya lebih melihat dan fokus

pada pembagian atau pemisahan kekuasaannya itu dari segi HAM warga

negaranya, sedangkan pada John Locke teorinya lebih melihat terhadap

segi hubungan didalam dan ke luar negara lainnya.46 Pada penerapannya

sejarah memperlihatkan bagaiamana cara melakaukan pembatasan

kekuasaan dengan pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh

Montesquieu paling sering digunakan. Yakni, kekuasaan eksekutif juga

telah dimasukkan fungsi federatif, dimana di berbagai negara sekarang

telah memasukkan pada Departemen Luar Negerinya yang berada pada

eksekutif.47

Vez Popuey Vox Dey mengartikan bahwa suara rakyat adalah suara

Tuhan.48 Penyataan tersebut menjelaskan bahwa rakyat merupakan

penguasa yang berasal dan dipilih oleh rakyat, yang nantinya kembali

mengabdi pada rakyat. Tetapi seringkali rakyat ditindas dalam hal ini,

sehingga sering kali terdapat beberapa cikal bakal padas uatu kekuasaan

46 Jimly Asshiddiqie. 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. RajaGrafindo.

hlm. 283. 47 Moh. Mahfud MD. Op.cit. hlm. 73. 48 Inu Kencana. Op.cit. hlm. 134.

32

berubah menjadi penindasan pada rakyat, diantaranya sebagaiaman

berikut ini:49

b) Eka Praja. yakni kekuasaan yang dipegang oleh satu orang saja,

seperti presiden atau raja.

c) Dwi Praja. yakni kekuasaan yang dipegang oleh dua kelompok.

Diantaranya ialah kelompok sebagai yang menjalankan UU dan

kelompok kedua ialah sebagai yang membuat UU.

d) Tri Praja, yakni kekuasaan yang dijalankan oleh tiga kelompok.

Seperti ajaran Montequieu diantaranya eksekuti, legislatif, dan

yudikatif.

e) Catur Praja, yakni kekuasaan yang dijalankan oleh regeling,

bestuur, rechsspraak, dan potie. Ini memganurt ajaran Van Hollen

Hoven.

f) Panca Praja, yakni kekuasaan yang dijalankan oleh lima kelompok

seperti ajaran Lemaire. Diantaranya ialah wetgeving, bestuur,

politie, rectsspraak, dan bestuur zorg.

4. Lembaga Negara

Tujuan dan keinginan dari suatu negara sejatinya akan disuahakan

atau direalisasikan oleh negara melalui alat perlengkaoan yang

diimilikinya.50 Terdapat beberpa istilah secara terminologis terkait konsep

lembaga negara. Di dalam pustakaan Inggris, penyebutan pada lembaga

negara menurut istilahnya ialah “political institution”, beda dengan per

istilahan yang ada di kepustakaan Belanda dimana dikenalkan dan terkenal

dengan istilah “staat organen”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia

dikenal dengan istilah “lembaga negara”, berarti badan negara, atau organ

negara”.51 “lembaga” memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa

49 Ibid. hlm. 136. 50A. Fickar Hadjar ed. Al. 2003. Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi. Jakarta. KRHN dan Kemitraan. hlm. 4. 51Firmansyah Arifin dkk. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan

Antarlembaga Negara. Jakarta. KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia

Foundation dan USAID. hlm. 29.

33

Indonesia berhubungan dan digunakan pada penelitian ini ialah organisasi

atau badan yang ditujukan untuk melakukan suatu usaha. Pada kamus

tersebut telah memberikan contoh frase dalam pengunaan kata lembaga,

ialah pada “lembaga pemerintahan” dimana diartikan juga sebagai

berbagai badan pemerintahan pada ruang lingkup eksekutif. Namun,

apabila dari frase “pemerintah” menggantinya dengan frase “negara”,

maka pada frase “lembaga negara” dapat diartikan yakni badan - badan

negara didalam ruang lingkup pemerintahan negara (utamanya ialah

terdapat pada lingkungan eksekutif, lingkungan legislatif, dan lingkungan

yudikatif)52.

Per-istilahan staatorgan yakni dalam Kamus Hukum Belanda

Indonesia, memilliki arti sebagai suatu alat-alat perlengkapan yang berada

di negara. Kemudian Fockema Andreae dalam kamus hukumnya, meilii

arti dimana terhadap kata organ dapat berarti atau dimaksud ialah

perlengkapan. Hal tersebut seringkali tertukar anatar satu dengan lainnya,

dimana dalam pentebutannya ialah apakah menggunakan istilah lembaga

negara, kata organ negara, atau kata badan negara, ataukah alat

perlengkapan negara. Sedangkan Natabaya, berpendapat bahwa dalam

penyusunan UUD 1945 pada saat sebelum perubahan, dalam

penyebutannya konsisten atau cenderung menyebutkannya badan negara,

artinya tidak menggunakan lembaga negara ataupun menyebutkan organ

negara. Namun dalam penyebutan di Konstitusi RIS tahun 1949 diketahui

52 Ibid. hlm. 30.

34

istilah tersebut tidak digunakan, yang dikecualikan ialah alat perlengkapan

negara. Pada pasca perubahan keempat UUD 1945 dalam penyebutannya

di MPR terbiasa kembali mengunakan dan membiasakan pada pada

sebelum reformasi yakni tidak konsisten dalam penggunaan istilah

lembaga negara, istilah organ negara, dan istilah badan negara.53

Penggunaan istilah lembaga negara dalam UUD 1945 satu-satunya

hanya terdapat pada pasal 24C (1) UUD 1945 yang menyebutkan

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara”.

Terdapat ciri yang penting terkait organ negara, baik secara sempit,

maupun secara luas. Organ negara dalam arti sempit ialah: a). dalam

menduduki dan jabtan dan fungsi tertentu organ negara dapat diangkat atau

dipilih; b). jabatan organ atau fungsi oragan tersebut dijalankan secara

eksklusif atau dengan jabatan yang oalig diutamakan; c). jabatan tersebut

merupakan pejabat negara, maka upah atau gaji haruslah dibayar oleh

negara.54 Sehingga oleh karena itu, pada lembaga negara atau organ negara

memiliki pengertian jabatan dan pejabat yaitu: i) jabatan umum; ii) jabatan

publik ( public office); iii) pejabat umum; iv) pejabat publik ( public

official ).55

Sedangkan Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa dalam memaknai

konsep organ negara atau lembaga negara sebenarnya sangatlah luas,

53 Jimly Asshiddiqie. 2010. Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi. Jakarta. SinarGrafika. hlm. 28. 54 Jimly Asshiddiqie. Op.cit. hlm. 33. 55 Ibid. hlm. 33-34.

35

artinya lembaga negara tidak hanya dalam lingkup pada 3 lembaga

kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.56 Sehingga oleh karena

itu dalam mengartikan lembaga negara atau organ negara, diantaranya

ialah: pertama, organ negara menurut pengertian luasnya ialah meliputi

pada bagian individu di fungsi law-creating ataupun fungsi law-applying

; Kedua, ialah organ negara dalam artian luas lainnya namun lebih sempit

dari sebelumnya meliputi individu pemegang sebagai yang menjalankan

dari fungsi di law-creating ataupun pada fungsi law-applying dan yang

menduduki jabatan pemerintahan; Ketiga, ialah organ negara lebih smepit

lainnya meliputi suatu organisasi yang hanya menjalankan difungsi law-

creating dan juga fungsi law-applying di dalam sistem kenegaraan atau di

pemerintahan saja. Sehingga dari yang dijelaskan tersebut lembaga negara

meliputi pengertian terkait lemabag negara seperti yang telah termuat di

UUD, UU, dan Peraturan Presiden serta beberapa keputusan yang

memiliki tingkatan rendah, seperti halnya di di tingkat pusat maupun di

tingkat daerah.

Keempat, yang dimksud dari organ atau lembaga meliputi dan

terbatas dipengertian lembaga negara termuat dan dibuat dalam UUD,

UU, serta peraturan yang berada di tingkatan dibawahnya. Kelima,

pengertian lembaga negara yang berada pada tingkatan pusat yangg dalam

pembentukan diatur dan ditentukann pada UUD 1945, yang diamksudnya

ialah lembaga eksekutif (oragn kepresidenan), lembaga MPR, lembaga

56 Ibid. hlm. 35-36.

36

DPR, lembaga DPD, lembaga MA, lembaga MK, dan lembaga BPK

ataupun pada lembaga negaranya sendiri. Sehingga dari alat-alat

perlengkapan negara tersebut, disebut juga lembaga tinggi negara dan juag

merupakan alat perlengkapan negara yang paling diutamakan(main

organs).

Di Indonesia terkait kelembagaannya memiliki beberapa struktur di

kelembagaan berdasarkan di UUD NRI 1945. Menurut UUD NRI 1945

pasca perubahan keempat, dimana di struktur kelembagaan Indonesia

memiliki delapan buah kelmebagaan atau struktur organ seperti yang telah

termuat di UUD NRI 1945. Diantaranya ialah: 57

1. Dewan Perwakilan Rakyat;

2. Dewan Perwakilan Daerah;

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

4. Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Presiden dan Wakil Presiden;

6. Mahkamah agung;

7. Mahkamah Konstitusi; dan

8. Komisi Yudisial.

Sedangkan sebelum terjadi perubahan keempat pada UUD NRI 1945

dalam struktur lembaga-lembaga Negara yang dimiliki, Indonesia hanya

memiliki 6 di tingkat pusat, diantaranya; satu lembaga tertinggi yang

dinamakan MPR dan lain-lainnya adalah lembaga tingginya diantaranya ialah

Presiden, DPA, MA, DPR, serta BPK.58

57 Ni’matul Huda. 2011. Hukum Tatanegara Indonesia. Jakarta. RajaGrafindo. hlm. 151. 58 Moh. Mahfud MD. Op.cit. hlm. 106.

37

C. Tinjauan Tentang Jabatan

1. Konsep Jabatan

Pengertian jabatan secara etimologi memiliki beberapa makna,

yakni dari kata jabatan bermula dari kata “jabat‟ dimana kemudian

mempunyai imbuhan yakni “an”, sehingga dilihat dari KBBI memiliki arti

suatu “suatu organisasi yang berhubungan terkait pangkat dan suatu

kedudukan di dalam pemrintahan”59

Dalam bukunya Logemann yang diterjemahkan Makkatutu dan juga

Pangkerego, mereka menjelaskan bahwa jabatan ialah 60 ” Lingkungan kerja

awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh

pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka

sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan

jelas.”

Sehingga arti dari jabatan negara ialah suatu jabatan dibidang

eksekutif yang merupakan hasil penetapan dari yang didasari oleh undnag-

undnag, hal ini masuk juga jabatan di kesekretariatan dilembaga tertinggi

atau lembaga tinggi negara, serta di lingkungan kepaniteraan di

pengadilan.61 Setelahnya kemudian ditetapkan62 pada Pasal 1butir (2 ),

yakni: “pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai

59 Poerwasunata. 2003. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 16. 60 Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori

Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata

Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta. 1975. hlm. 124. 61 Lihat pasal 1 ayat (3) Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, 62 Lihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

38

kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai

negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Butir (3),

yakni: “Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan dan

tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”. Butir (4), yakni: “Pejabat negara

adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya

yang ditentukan oleh undang-undang”. Butir (5), yakni: “Jabatan negeri

adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dan

kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan

pengadilan”. Butir (6), yakni: “Jabatan karir adalah jabatan struktural dan

fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah

memenuhi syarat yang ditentukan”. Butir (7), yakni: “Jabatan organik

adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan

organisasi pemerintah”. Dalam pengertian yang lebih luas hal ini terkait

jabatan, tepatnya didalam kamus jabatan nasional seharusnya memberin

penjelasan dari istilah, seperti halnya:

1) Yang dimaksud dari unsur (elemen) adalah kelompok kecil terhadap

suatu pekerjaan, contohnya ialah mendorong, menggosok, menarik,

dan lainnya.

2) Sedangkan tugas (task) adalah kumpulan unsur disasilkan dari suatu

usaha pokok untuk memperoses bahan kerja oleh karyawan dimana

39

menghasilkan menajdi hasil kerja dengan alat kerja dari bahan kerja

yang ada.

3) Pada pekerjaan (job) ialah suatu persamaan dalam tugas pokok yang

berada di satu unit organisasi pada suatu kumpulan kedudukan.

Sehingga Jabatan ialah kumpulan suatu tugas pokook yang

dikerjakan secara bersamaan yang telah sesuai dengan tgas di

organisasi kerja.

2. Pengisian jabatan di kelembagaan eksekutif

Pada dasarnya setiap jabatan akan direkrut sesuai kebutuhan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Prinsip

penempatan menurut pandangan A.W. Widjaja adalah penempatan yang

tepat pada tempat yang tepat dapat dilaksanakan dengan dua hal, yakni:63

1. Adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik, suatu analisis

yang mengambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang

dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus

dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit

organisasi.

2. Adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing pegawai

yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya

penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin,

prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.

63 Dalam Andi Anisa Agung. 2014. Analisis Yuridis Mekanisme pengisian Jabatan

Struktural Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Makassar. Skripsi. hlm. 97.

40

Jabatan negara dapat dilakukan pengisian dengan metode pemilihan

dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun

berkelompk dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam

lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerinta pusat

maupun pemerintah daerah.64

Lembaga eksekutif merupakan pejabat yang melaksanakan undang-

undang. Dalam pengisian lembaga eksekutif yakni presiden dan wakil

presiden di indoensia telah di atur oleh konstitusi. Pada pasal 6A Undang-

undang dasar NRI 1945 yang berbunyi:65

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari

jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya

dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di

lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik

menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai

Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

64 Ibid. 65 Lihat pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

41

Presiden dan wakil presiden dalam menjalankan roda pemerintahan

dibantu oleh para menteri negara. Hal ini telah termuat dalam konstitusi

dalam upaya pemaksimalan sistem pemerintahan presidensial. Memteri

tersbut diangkat dan diberhentikam oleh presiden.

3. Macam-macam jabatan pemerintahan

Jabatan pemerintahan selaku penyelenggaraan memiliki peran yang

urgen dalam sebuah negara. Melalui hal tersebut dapat membantu

pemerintah untuk menyelenggarakannya. Indro harto mengelompokkan

organ pemerintahan yang ikut serta berperan untuk menjalankan

pemerintahan, sebagai berikut:66

1. Para Instansi pemerintahan yang ada dibawah perintah eksekutif

yakni presiden;

2. Para instansi yang berada di lingkungan negara ataupun berada

diluar lingkungan kekuasaan eksekutif sesuai dengan peraturan

undang-undang sebagai bentuk melaksanakan terhadap urusan

pemerintahan;

3. Para badan hukum perdata yang bertujuan untuk melaksanakan

tugas pemerintahan yang dirikan oleh pemerintahan;

4. Para instansi yang melaksanakan tugas dari pemerintahan

didasarkan pada kerja sama antar pihak pemrintah dengan pihak

swasta;

5. Lembaga hukum yang swasta berdasarkan sistem perisinan untul

melakukan tugas pemerintahan dan berdasarkan peraturan UU.

selanjutnya dirinci oleh SF. Marbun pengelompokkan penyelenggaraan

negara urusan difungsi dan tugas juga dipemerintahan, diantaranya:67

a) Semua yang meliputi presiden sebagai kepala pemerintahan, yakni

termasuk wakil presiden, menteri- menteri dan semua lembaga

non-departemen, yang intinya ialah berda di lingkup eksekutif;

66 Ridwan HR. 2017. Hukum Administrasi Negara.. Yogyakarta. Rajawali Pers. hlm. 80-

81.

67 Ibid. hlm. 81-82.

42

b) Semua yang melaksanakan fungsi desentralisasi, seperti halnya

kepada daerah tingkat I, kepada daerah tingkat II, serta pemerintah

Desa;

c) Semua pelaksana dari urusan dekonsentrasi, yakni Guberbur,

Bupati, Walikotamadya, Walikota Administratif, Camat, dan juga

pada tingkat Lurah;

d) Selanjutnya pihak ketiga (swasta) yang memilki hubungan

terhadap pemerintah, baik secara hukum publik ataupun dihukum

privat;

e) Pihak ketiga lainnya (swasta) yang memiliki suatu isin dari

pemerintah atau hak konsesi;

f) Pihak ketiga lainnya (swasta) yang mendapat subsidi dari

pemerintah;

g) Semua yayasan yang beridiri atau didirikan oleh pemerintah serta

diawasi pemerintah;

h) Para pihak ketiga (koperasi) yang diawasi dan dirikan oleh

pemrintah;

i) Para pihak ketiga (Bank) yang diawasi pemrintah dan pendiriannya

dialkukan oleh pemerintah;

j) Para pihak ketiga (swasta) yang bekerjasama dengan pemerintah,

contoh Persero seperti BUMN, POS, PLN, PAM, Giro, Telkom

serta lain-lainnya;

k) Para ketua PN (peradilan negeri), ketua PT (peradilan tinggi), ketua

MA (Mahkamah Agung), serta Panitera di lingkup peradilan;

l) Dan sekretariat, baik pada lembaga tertinggi negara (MPR), dan

semua lembaga tinggi negaraa dan juga Sekretariat di DPRD.

D. Tinjauan Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Dalam suatu negara demokrasi peran partai politik sangatlah

penting. Proses untuk menjalankan pemerintahan negara didasarkan oleh

kehendak dan atas kemauan rakyat. Sehingga partai politik sebagai salah

satu bentuk wujud dari kebebsan berserikat dan merupakan syarat dari

penerapan sistem demokrasi. Oleh karean itu lahirnya kebebasan berserikat

biasnaya lahir dari kemauan atas dasar manusia dalam bermasyarakat atau

juga wujud berorganisasi secara formal maupun informal. Kebiasaan

43

tersebut merupakan suatu hal keniscayaaan. Kebiasaan lainnya ialah

memiliki prinsip bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan di kehidupan

dan demi berbagai kepentingan sama, baik dari individu ataupun untuk

mencapai dari tujuan yang didasarkan oleh persamaan pikiran serta

persamaan hati nurani.68

Bahkan Miriam Budiarjo mengemukakan partai politik ialah

sekelompok yang betrgerak secara terorganisir di mana anggota-anggotanya

memiliki suatu orientasi, cita serta nilai sama dengan bersama dalam

emperoleh kekusaan politik dan merebutkan jabatan atau kedudukan politik

dengan cara sebagai mana diatur oleh perundang-undnagan.69 Lahirnya

partai pilitik muncul pada tahun 1830-an, munculnya tersebut akibat

terbentuknuya suatu demokrasai modern, dalam penyebutannya ialah

demokrasi perwakilan. Peningkatkan dari partisipasi politik di masyarakat

dalam kehidupan bernegara dipengaruh oleh berkembangnya demokrasi

tersebut. Partai politik juga berperan sebagai sarana kelembagaan terpenting

yang dalam suatau negara, hal ini untuk mengorganisasi perluasan peran

serta politik dimasyarakat.70

adapun pengertian dari partai politik berdasarkan Undang-Undang

Nomer 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

partai Politik menyatakan adalah organisasi yang bersifat nasional dan

68 AliaSafa’ataMuchamad. 2011. PembubaranaPartai Politik: Pengaturanadan Praktik

Pembubaran Partai Politik dalamaPergulatanaRepublik.. Rajawali Pers. hlm. 4-5. 69 RamlanaSurbakti. 1999. MemahamiaIlmu Politik. Jakarta. PTaGramediaaWidiasarana

Indonesia. hlm. 44. 70 HuntingtonaSamuel P. 2003 TertibaPolitik di TengahaPergeseran KepentinganaMassa.

Jakarta. RajaGrafindoapersada. hlm. 472.

44

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila Undang-Undang dasar Negaraa Republik Indonesia Tahun

1945.71 Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti

luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum

yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit,

partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak

bidang politik.72 Dengan demikian, partai politik merupakan prantara yang

besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan

lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut Ware mendefinisikan partai politik sebagai lembaga yang

menghantarkan rakyat pada tujuan kekuasaan dalam sebuah negara.73 Ware

mengemukakan karakteristik partai politik sebagai berikut. Pertama, tujuan

partai politik adalah mengahantarkan negara pada tujuan akhirnya untuk

kesejahtraan rakyat dari pada sekedar merebut kekuasaan. Kedua, partai

politik dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meraih tujuan utama

meraih ke kuasaan dari sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintah.

Ketiga, ada sekelompok organisasi politik yang mengklaim diri mereka

71 Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 72 Ali Safa’at Muchamad. Op.cit. hlm 31. 73 Alan Ware. 1996. Political Parties and Party Systems. Oxford University Press. hlm. 2-

3.

45

sebagai partai politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik

seperti terlibat dalam pemilu. Tetapi mereka tidak menjadi kontestan resmi

dalam pemilu. Tujuan organisasi politik ini hanya sekedar menjadi

menggembira dalam aktivitas-aktivitas politik. Diluar tiga karakteristik

tersebut, partai politik selalu berusaha mencari legitimasi dalam bentuk

apapun untuk memperoleh tujuan akhir mereka. Dalam makna yang lain,

ware mendeskripsikan partai politik sebagai bentuk pengelompokan

masyarakat berdasarkan kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai-nilaiyang di

anut.74

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Terkait hal terbsebut Gaffar dan Amal mengemukakan dan

memberikan pendapat terkait peranan partai politik, diantaranya ialah: a)

berperan sebagai pengetahuan di Pendidikan politik; b) digunakan untuk

calon pemimpin bangsa dalam pemenuhan mengisi berbagai jabatan-jabatan

dalam bernegara; c) berguna untuk mewakili kepentingan masyarakat

melalui lembaga partai politik tersebut; dan d) berguna sebagai jalan

hubung antara pengusaha dan juga masyarakat. 75

Sedangkan menurut Abdul Muktie Fadjar, suatu negara demokrasi

yang modern, fungsi dari partai politik umumnya ialah:

74 Ibid. hlm. 7. 75 Dalam Abdul Mukthie Fadjar. 2012. Partai Politik dalam Perkembangan

Ketatanegaraan Indonesia. Malang. Setara Press. hlm. 18.

46

a) Berfungsi sebagai alat komunikasi politik, seperti halnya

merumuskan kepentingan (interest arriculation), menggabungkan

dan suatu menyalurkan kepentingan (interest agrgretion) dari

masyarakat dalam menyaipaikan, dan diperjuangkan serta

disampaikan ke pemerintahan, namun di pihak lain dapat juga

memiliki fungsi untuk menjelaskan dan menyebar kebijakan

pemerintah ke masyarakat;

b) Berfungsi sebagai alat sosialisasi politik, merupakan suatu perolehan

seseorang terhadap pandangan, orientasi, serta nilai yang ada di

masyarakat. Perolehan dari penyerapan nilai-nilai dan serta norma

yang ada dimasyarakat akan tersalurkan dan dapat diwariskan antar

generasi ke generasi selanjutnya. Hal tersebut diperoleh melalui

kegiatan yang dilakukan seperti halnya kursus Pendidikan politik,

penanaman nilai ideologis serta tindakan loyalitas terhadap negara

dan juga partainya;

c) Berfungsi sebagai alat untuk rekrutmen politik, dimana melalui

proses dari partai ketika pencarian anggota baru maupun dalam

mengajak seseorang yang memiliki bakat untuk ikut serta dalam

suatau partai politik, keikutsertaannya dapat menjadikan adanya

penerus pada partainya, juga sekalian sebagai proses dalam hal

penyeleksian dari calon-calon yang kan menjadi pimpinan partai

ataupun pimpinan dari bangsa.

47

d) Berfungsi sebagai alat pengatur konflik, dimana didalam negara

yang demokratis, masyarakat yang terbuka serta plural, maupun

dengan adanya perbedaan dan persaingan dalam pendapat sering

terjadi dan hal itu merupakan suatu hal yang wajar, tapi akan dapat

menimbulkan adanya konflik sosial. Sehingga oleh hal tersebut,

terkait konflik haruslah bisa diatasi dan tidak menjadikan berlarut-

larut berdampak pada goyahnya dan berbahaya bagi eksistensi

bangsanya. Penekanna tersebut dapat dilakukan dan dikendalikan

oleh peranan atau bantuan dari partai politik.

Sedangkan Miriam budiharjo,76 melihat peran partai politik

setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana

komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi

kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana

sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk

menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum.

Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsia ini

berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif

maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang

profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai

sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat

76 Dalam Jimly Ashiddiqie. Op.cit. hlm. 163.

48

yang hitrogen, yang tentunya selalu berbedayang kemungkinan

berpotensi konflik.77

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di

Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1

menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:

a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar

menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat

persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan

masyarakat.

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik

masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan

menetapkan kebijakan negara.

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan

kesetaraan dan keadilan gender.

77 Miriam Budiardjo. Op.cit. hlm. 405-409.

49

Secara lebih rinci Mirian Budiharjo menyebutkan beberapa

fungsi dari partai politik, yaitu:78

1. Sarana komunikasi politik;

2. Sarana sosialisasi politik;

3. Rekrutmen politik;

4. Pengatur konflik.

Sedangkan dengan Bahasa yanga agak berbeda Almond dan Powell

menyebutkan ada tiga fungsi parti politik, yaitu:79

1. Rekrutmen politik;

2. Sosialisasi politik;

3. Artikulasi dan agresi kepentingan.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas,

partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara

demokrasi. Halini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas

aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi

sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan

keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai

penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu

partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik,

78 Dalam Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan

Umum di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 16. 79 Ibid.

50

sosialisasi politik, rekruitmen politik, pengaturan Konflik politik,

pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan

masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat

dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan

partai politik dalam menjalankan tugasnya.

3. Tujuan Partai Politik

Partai politik tentu saja memiliki tujuan, di Indonesia tujuna partai

politik telah diatur di undang-undang partai politik. menurut Abdul Mukthie

Fadjar tujuan partai politik dapat dilihat pada pasal 10 Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa80 Tujuan

parpol (pasal 10) yang dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus yang

harus diwujudkan secara konstitusional, yakni tujuan: 1) mewujudkan cita-

cita nasional sebagaimana dimaksud pembukaan UUD 1945; 2) menjaga

dan memelihara keutuhan NKRI (hal baru); 3) mengembangkan kehidupan

demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

dalam NKRI; dan 4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Indonesia; sedangkan tujuan khususnya ialah: 1) meningkatkan pastisiapsi

politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan

politik dan pemerintahan; 2) memeprjuankan cita-ciata Parpol dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara; dan 3) membanun

80 Abdul Mukthie Fadjar. 2012. Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan

Indonesia. Malang. Setara Press. hlm. 49.

51

etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

4. Proses Pengisian Anggota dalam Partai Politik

Menurut Asep Nurjaman,81 suatu partai politik akan berusaha untuk

mencapai suara pemilih tertinggi dengan cara merekrut tokoh-tokoh

masyarakat yang dianggap memiliki massa, diantaranya ialah tokoh agama,

tokoh partai, tokoh masyarakat, dan juga figur-figur terpopuler seperti

akademisi, artis, dan olahragawan. Upaya memasukkan figur tersebut tentu

saja nanti akan mempengaruhi partai yang merekrut. Seperti halnya lebih

dikenal dan bertambah pada kengotaan partai itu sendiri.

Proses pengisian anggota di Parpol telah diatur oleh undang-undang

Parpol. Menurut Abdul Mukthie Fadjar ialah:82

a. syarat dan sifat keanggotaan parpol (pasal 14): WNI telah berusia 17

tahun atau sudah/pernah kawin, bersifat sukarela, terbuka, dan tidak

diskriminatif bagi WNI yang menyetujui AD dan ART;

b. kedaulatan anggota (pasal 15): kedaulatan parpol berada di tangan

anggota yang dilaksanakan sesuai AD/ART. Anggota punya hak

mennetukan kebijakan dan hak memilih dan dipilih, dan wajib

mematuhi dan melaksnakan AD/ART serta berpartisipasi dalam

kegiatan parpol;

81 Asep Nurjaman. 2018. Sistem Kepartaian Indonesia. Malang. UMM Press. hlm. 162. 82 Abdul Mukthie Fadjar. 2012. Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan

Indonesia. Malang. Setara Press. hlm. 52-53.

52

c. pemilihan dan pergantian pengurus: kepengurusan dipilih secara

demokratis melalui musyawarah sesuai ketentuan AD dan ART (pasal

22), demikian juga tata cara penggantian yang untuk tingkat pusat

harus didaftarkan di departemen paling lambat 30 hari sejak terjadinya

pergantian dalam mana susunan kepengurusan baru parpol ditetapkan

dengan keputusan menteri dengan 7 hari sejak diterimanya pendaftaran

(pasal 23).

5. Asas-asas dalam Kepartai di Indonesia

Mendirikan dan menjalankan partai tentu harus menerapkan asas-

asas yang ada. Ditinjau dari pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai politik, asas-asas parpol di Indonesia ialah:

m) Asas Parpol tak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;

n) Parpol dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak

dan cita-cita parpol, asal tidak bertentangan dengan dan merupakan

penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945 (hal yang terlahir ini

merupakan hal baru dan nampaknya adalah kompromi dari yang pro dan

kontra asas tunggal Pancasila).