16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bitcoin

1. Pengertian Bitcoin

Bitcoin merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer

desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya

tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara. Bitcoin adalah mata uang

digital yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran open source

P2P (peer-to-peer). P2P adalah salah satu model jaringan komputer

yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap komputer

yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling

berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi

secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti

misalnya Bank.14

Unsur-unsur Bitcoin adalah adanya jaringan peer-to-peer, blok,

blockchain, dan miners. Jaringan peer-to-peer dalam Bitcoin

memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai Bitcoin,

transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok

ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang

14

Tiara Dhana Danella, Op.cit.

17

disebut dengan blockchain, dan miners memecahkan formula

matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan Bitcoin.15

Menurut Penulis, Bitcoin merupakan suatu uang digital yang

dapat digunakan untuk bertransaksi baik sebagai penyimpanan

maupun alat pembayaran yang penggunaannya menggunakan jaringan

online.

2. Dasar Pelarangan Bitcoin

Bank Indonesia menanggapi keberadaan Bitcoin jika itu dapat

digunakan, diperjualbelikan, atau disimpan sebagai aset atau suatu

bentuk komoditas digital oleh masyarakat Indonesia, namun tidak

boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena hanya mata uang

Rupiah lah yang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di

Indonesia.

Pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin dan mata uang digital

lainnya yakni bahwa itu bukan merupakan mata uang atau alat

pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 angka 1

disebutkan jika Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Bank Indonesia juga mengingatkan, sebagai otoritas sistem

pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa

sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching,

15

Ibid.

18

penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit,

acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik,

penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di

Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses

transaksi pembayaran dengan uang virtual.16

Hal tersebut berdasar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor

18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

Pembayaran, pada pasal 34 disebutkan, yakni :

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan

menggunakan virtual currency.

b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan

informasi transaksi pembayaran.

c. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan

dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Pada bagian penjelasan, khususnya pada huruf a disebutkan jika

yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital yang

diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan

cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain

Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt,

16

BI Kembali Peringatkan Para Pengguna Bitcoin. http://www.liputan6.com. Diakses

tanggal 9 Oktober 2018.

19

Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam

pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial pasal 1 angka 1 disebutkan

bahwa :

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam

sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan,

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak

pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

pembayaran."

Kemudian disebutkan pada pasal 8 ayat (2) yakni selain

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara

Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran

dengan menggunakan virtual currency. Dijelaskan pada penjelasan

pasal 8 ayat (2) jika larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran

dengan menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan

merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Terkait akan hal tersebut, Bank Indonesia memberikan siaran

pers pernyataan terkait dengan Bitcoin dan virtual currency lainnya

yakni pada No. 16/6/Dkom yakni :

“Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang

Mata Uang serta Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang

20

kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa

Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata

uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan

virtual currency lainnya. Segala risiko terkait

kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh

pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.”

3. Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal

Uang digital sudah cukup marak dipergunakan oleh manusia di

berbagai belahan dunia, khususnya oleh orang-orang yang kerap

mencari uang tambahan via internet. Ada banyak macam

cryptocurrency seperti Bitcoin, yakni Ripple, Dogecoin, Ethereum,

hingga Litecoin. Salah satu jenis mata uang digital yang terkenal dan

paling tinggi nilai tukarnya saat ini adalah Bitcoin.17

Bitcoin merupakan implementasi pertama mengenai konsep

cryptocurrency, yang pertama kali dijelaskan oleh Wei Dai pada tahun

1998. Dalam milis cypherpunks menyarakan ide tentang bentuk uang

baru yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan

transaksi daripada menggunakan otoritas terpusat.18

17

Cahyo Prayogo. Ini 6 Negara yang Legalkan Mata Uang Bitcoin.

http://wartaekonomi.co.id. Diakses tanggal 1 Oktober 2018. 18

FAQ. http://www.bitcoin.org. Diakses 7 Oktober 2018.

21

Cryptocurrency (mata uang kripto) adalah aset digital yang

dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran yang

menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi

keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi

pengalihan aset.19

Cryptocurrency adalah jenis mata uang alternatif

dan mata uang digital. Cryptocurrency menggunakan kontrol

terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan

sistem bank sentral.20

Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang beredar tanpa

diatur oleh bank sentral tertentu, tidak di “back up” dengan emas

sebagaimana mata uang, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu.

Peredaran dan penggunaannya melalui media jaringan internet.

Dengan kripto ini banyak keuntungan yang diperoleh tanpa

menukarnya dengan uang asli, nilai harga kripto memiliki standar

Internasional sehingga nilainya sama dimana pun, waktu transfer yang

sangat cepat, dan kripto tidak dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu.

Kripto adalah aset digital dimana transaksinya dilakukan

dengan menggunakan jaringan online. Aset kripto berbentuk virtual

sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik

dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Bentuknya

bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan

bukan pula mata uang dari sebuah Negara. Konsep Aset Kripto ini

19

Ladislav Mecir. Cryptocurrency. http://en.m.wikipedia.org. Diakses 26 Oktober 2018. 20

Ibid.

22

adalah memperkenalkan sistem aset digital alternatif dunia yang

benar-benar mengacu pada kekuatan supply dan demand. Kenaikan

harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan

harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan.

Pada tahun 1983 seorang kriptografer Amerika David Chaum

memahami uang elektronik kriptografi anonim disebut ecash.

Kemudian, pada tahun 1995 ia menerapkannya melalui Digcash.

Bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang mengharuskan

perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan

menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke

penerima. Ini memungkin mata uang digital tidak dapat dilacak oleh

bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga.21

Pada 18 Agustus 2008, nama domain bitcoin.org terdaftar. Pada

saat ini setidaknya domain ini adalah “WhoisGuard Protected” yang

berarti identitas orang yang mendaftarkannya bukan informasi publik.

Kemudian pada 31 Oktober 2008, seseorang yang menggunakan nama

Satoshi Nakamoto membuat pengumuman pada milis The

Cryptography di metzdowd.com yakni:

“Saya telah bekerja pada sistem uang elektronik baru yang

sepenuhnya peer-to-peer, tanpa pihak ketiga yang terpercaya. Kertas

ini tersedia di http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf.”

21

Ibid.

23

Link ini mengarah ke kertas putih yang sekarang terkenal

diterbitkan di bitcoin.org berjudul “Bitcoin: Sistem Kas Elektronik

Peer-to-Peer”.22

Satoshi meninggalkan proyek pada akhir 2010 tanpa

mengungkapkan banyak tentang dirinya. Komunitas ini telah tumbuh

secara eksponensial dengan banyak pengembang yang bekerja pada

Bitcoin.23

Hingga Oktober 2018, ada lebih dari 17,33 juta Bitcoin yang

beredar dengan total nilai pasar sekitar $ 115 miliar (meskipun harga

pasar Bitcoin dapat berfluktuasi sedikit). Keberhasilan Bitcoin telah

melahirkan sejumlah cryptocurrency yang bersaing, yang dikenal

sebagai "altcoin" seperti Litecoin, Namecoin dan Peercoin, serta

Ethereum, EOS, dan Cardano. Hari ini, ada ribuan cryptocurrency

yang ada, dengan nilai pasar lebih dari $ 200 miliar (Bitcoin saat ini

mewakili lebih dari 50% dari total nilai tersebut).24

Sejak dirilisnya

Bitcoin, sudah lebih dari 4.000 variasi dari Bitcoin atau

cryptocurrency lainnya telah dibuat.25

Cara kerja Bitcoin berdasarkan software matematika. Dalam

Bitcoin ada sebutan miner, user, dan calculation software. Seperti

halnya penambang emas, penambang Bitcoin merupakan perusahaan

atau perorangan yang mempunyai calculation software sendiri yang

22

Bitcoin. http://www.investopedia.com. Diakses 3 Oktober 2018. 23

FAQ, Op.cit. 24

Cryptocurrency. http://www.investopedia.com. Diakses 25 Oktober 2018. 25

Ladislav Mecir, Op.cit.

24

terhubung langsung dengan sistem server Bitcoin. Software

tersebutlah yang akan mengeluarkan algoritma matematika.

Cara mendapatkan Bitcoin yakni dapat membeli Bitcoin

langsung dengan cara menukarkan mata uang resmi dengan Bitcoin

melalui beberapa situs jual beli aset kripto seperti Bitcoin.co.id yang

sekarang berubah menjadi Indodax.com ataupun Tokocrypto.com.

Untuk melakukan transaksi Bitcoin, ini calon pengguna

diharuskan memiliki akun terlebih dahulu melalu situs yang

diinginkan. Lalu melakukan validasi dengan cara menuliskan nama

lengkap yang sesuai dengan KTP/Paspor, nomor KTP/SIM/Paspor,

hingga tempat tanggal lahir agar dapat melakukan transaksi deposit

serta penarikan Rupiah. Kemudian mengirimkan sejumlah uang ke

dalam akun virtual tersebut, ketika berhasil melakukan ini, sistem

akan memberikan Bitcoin. Setelah itu, membuka portal market dalam

website tersebut dan terdapat 2 cara untuk membeli serta menjual

Bitcoin.

Cara pertama dengan membeli secara instan, yakni dengan

membeli/menjual Bitcoin sesuai dengan harga pasar. Cara yang kedua

yakni membeli/menjual Bitcoin dengan harga yang kita inginkan

dengan catatan transaksi tersebut baru diproses setelah harga pasar

menyentuh harga yang kita inginkan tersebut. Menawarkan jasa atau

barang kepada seseorang yang memiliki Bitcoin dan menerima

25

pembayaran dengan Bitcoin juga merupakan cara untuk mendapatkan

Bitcoin.

Adapun cara untuk mencairkan uang di akun yang kita miliki

dengan cara masuk ke dalam portal penarikan/deposit lalu pilih menu

penarikan yang selanjutnya kita diwajibkan untuk mengisi form

jumlah untuk penarikan dengan maksimal penarikan sebesar Rp.

100.000.000,00. Kemudian transaksi tersebut akan diproses paling

lama 1x24 jam.

Apabila ingin melakukan penarikan Rupiah maka kita harus

memiliki saldo Rupiah di akun Bitcoin kita. Namun bila saldo kita

masih dalam bentuk Bitcoin maka itu harus dijual atau ditukarkan ke

Rupiah terlebih dulu setelah itu baru dapat dilakukan penarikan

Rupiah. Penarikan ini hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama

pemilik akun itu sendiri, tidak dapat menggunakan akun orang lain.

Saat hendak masuk ke laman Bitcoin terdapat perlidungan pada

akun kita, yakni disebut dengan Google Authenticator. Google

Authenticator merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk

memperkuat keamanan akun para pengguna dari serangan pencuri

atau hacker. Aplikasi ini akan menghasilkan PIN yang selalu berubah

dari waktu ke waktu. Setelah mengaktifkan Google Authenticator,

para pengguna akan diminta memasukan PIN yang berbeda setiap kali

melakukan login dan penarikan dana.26

26

Bitcoin. http://www.indodax.com. Diakses 26 Oktober 2018

26

4. Keuntungan dan Kerugian Sebagai Alat Pembayaran Transaksi

Komersial

Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai

jasa seperti game sampai dengan hosting website. Bitcoin juga dapat

digunakan untuk pembayaran di berbagai merchant bahkan

melakukan transfer ke sesama pengguna. Banyak orang menggilai ini

karena sebagian besar mereka gunakan untuk investasi dan menjadi

kaya karena dalam setiap waktu nominalnya terus berubah bahkan

bisa menjadi sangat tinggi.

Dari analisa penulis, keuntungan dari Bitcoin yakni:

a. Mudah penggunaannya, penyimpanannya seperti

menggunakan ATM (harus mendaftar dengan identitas jelas

tetapi tidak menggunakan kartu).

b. Pembelian dan penjualannya mudah karena bisa melalui

berbagai website yang menyediakan Bitcoin atau

cryptocurrency seperti Indodax.com ataupun Tokocrypto.com.

c. Kerahasiaan terjaga.

d. Transparan karena di saat yang bersamaan, semua orang dapat

melihat dan memiliki catatan jurnal. Akan ada informasi

Bitcoin address dan berapa jumlahnya. Tapi tidak akan ada

informasi siapa pemilik Bitcoin address tersebut.

e. Minimum penyimpanannya rendah yakni Rp 10.000,00.

27

f. Pengiriman Bitcoin juga sangat cepat (real-time), serta tanpa

syarat maupun batasan transfer.

g. Biaya transfer Bitcoin juga sangatlah kecil dan tidak

mempunyai biaya-biaya administrasi.

Melihat keuntungan yang ada, tidak menutup kemungkinan

potensi kerugian dari penggunaannya juga besar karena:

a. Baik Bitcoin maupun cryptocurrency lainnya tidak diatur oleh

suatu bank ataupun otoritas pusat. Maka tidak ada yang mengatur

dalam penggunaannya maupun tidak ada penanganan serta bentuk

tanggung jawab jika terjadi keluhan seperti hacking atau masalah

lainnya.

b. Tidak memiliki nilai dasar, nilai Bitcoin ataupun cryptocurrency

lainnya sangat fluktuatif.

c. Khawatir digunakan sebagai aktifitas ilegal seperti tindak pidana

pendanaan terorisme ataupun pencucian uang karena identitas

penggunanya tidak diinformasikan.

B. Tinjauan Umum Alat Pembayaran

1. Pengertian Alat Pembayaran

Kata alat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda

yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu: perkakas; perabot(an). Arti

kata pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar. Maka alat

pembayaran berarti benda yang digunakan untuk membayar sesuatu.

28

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas

Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan

yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan

aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih

kondusif serta meningkatkan daya asing dan gambaran perekonomian

nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke

Indonesia.

Dalam sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran,

prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem

transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran.

Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tata cara dalam

pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang

disebabkan karena adanya transaksi ekonomi. Sehingga dapat kaitkan

dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel,

electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, dan

uang elektronik seperti Bitcoin.

Alat pembayaran merupakan komponen penting yang ada

dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran

diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem

tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan

dengan alat atau suatu hal guna pembayaran yang legal digunakan.

29

Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang

digunakan dalam pembayaran. Dalam praktiknya masyarakat masih

banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan suatu hal

transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran

cash based terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan non-cash yang

dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet

giro.

Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak

digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang

logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi

bernilai kecil. Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu

benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan

untuk menilai benda lain dan dapat disimpan.

Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat

tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat

acceptability, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda

tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh

pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat

tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (durability),

mempunyai kualitas yang cenderung sama (uniformity), benda

tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak

mudah dipalsukan (scarity), bersifat portable atau mudah dibawa dan

mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut

30

juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke

waktu (stability). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah

uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang selanjutnya disebut Rupiah.

2. Pengertian Mata Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara

mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan

berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana

dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri,

dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya

transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia

semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan

dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun

juga bertambah.27

Pada masa tersebut mulai muncul ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam

dan berkembang lagi sejak saai itu manusia mulai menggunakan

berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar

kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman

barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada

27

Septi Wulan Sari. Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.

http://media.neliti.com. Diakses 26 Oktober 2018.

31

saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran

ini.28

Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin

menciptakan double coincidence of wants. Ketika seseorang

membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang

lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga

syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya

alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian

disebut uang yang pertama kali dikenal dalam perdaban Sumeria dan

Babylonia.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti

perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan

berdasarkan lembaganya yakni uang kartal dan uang giral. Uang kartal

merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam

maupun uang kertas. Sedangkan uang giral merupakan uang yang

diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque,

dan credit card.29

Perbedaan dari kedua jenis uang tersebut yakni:30

a. Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat,

sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan

masyarakat tertentu saja.

28

Ibid. 29

Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Rajawali Pers.

Hal.20. 30

Ibid.

32

b. Nominal uang kartal telah dicantumkan dan terbatas, sedangkan

dalam uang giral harus ditulis lebih dulu sesuai dengan kebutuhan

dan nominalnya tidak terbatas.

c. Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang

giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja.

d. Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam

nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian

pembayaran (bergantung dari beberapa hal termasuk lembaga

yang mengeluarkan).31

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan

merupakan alat pembayaran yang sah, yang mana macam Rupiah

terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.32

Dijelaskan pada pasal 21 Undang-Undang Mata Uang jika:

a. Rupiah wajib digunakan dalam:

1) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.

2) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan

uang.

3) Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

bagi:

31

Ibid. 32

Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2011 tentang Mata Uang.

33

1) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja negara.

2) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.

3) Transaksi perdagangan internasional.

4) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.

5) Transaksi pembiayaan internasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang Pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-

satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran,

pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk

mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik

dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Syarat uang yakni:33

1. Ada jaminan artinya harus dijamin pemerintah sehingga

penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh

masyarakat.

2. Diterima secara umum (acceptability) yakni kegunaannya

harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau

pembayar utang.

2. Nilainya stabil (stability of value) artinya tidak naik-turun

(fluktuatif) supaya masyarakat menggunakaannya sebagai alat

tukar.

33

Rabia Edra. Pengertian Fungsi, Jenis, dan Syarat Uang. http://blog.ruangguru.com.

Diakses 30 November 2018.

34

3. Mudah disimpan (storable) berarti bentuk fisiknya tidak boleh

terlalu besar.

4. Mudah dibawa (portability) berarti harus mudah dipindahkan

dari satu tangan ke tangan lain.

5. Tidak mudah rusak (durability) agar dapat bertahan untuk

jangka waktu yang relatif lama.

6. Mudah dibagi (divisibility) yakni apabila nominal uang hanya

terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan

mudah untuk digunakan dalam bertransaksi.

3. Negara yang Melegalkan dan Melarang Bitcoin

Tabel 2.1. Tinjauan Umum Negara yang Melegalkan dan Melarang

Sistem Bitcoin

Negara Status Alasan

Amerika Serikat Legal Bitcoin diizinkan untuk

diberlakukan adalah karena

Bitcoin telah dikembangkan

dalam negara ini maka

perkembangan Bitcoin di

Amerika Serikat jauh lebih baik

dibandingkan negara lainnya.

Singapura Legal Inland Revenue Authority of

Singapore (IRAS) mengeluarkan

serangkaian panduan pajak yang

sesuai dengan transaksi Bitcoin

yang dapat diperlakukan sebagai

pertukaran barter jika digunakan

sebagai metode pembayaran

untuk barang dan jasa nyata.

Bisnis yang berurusan dengan

pertukaran mata uang Bitcoin

akan dikenakan pajak

berdasarkan penjualan Bitcoin

mereka.

35

Jepang Legal Pemerintah Jepang sudah

mengesahkan Bitcoin sebagai

mata uang legal untuk transaksi

digital. Pengesahan ini ditandai

dengan banyaknya pedagang

yang menerima pembayaran

dengan Bitcoin. Pada April 2017,

bisnis pertukaran cryptocurrency

yang beroperasi di Jepang ini

telah diatur dalam Undang-

Undang Layanan Pembayaran.

Bisnis pertukaran tersebut harus

terdaftar, menyimpan catatan,

mengambil tindakan keamananm

dan mengambil tindakan untuk

melindungi pengguna.

Australia Legal Tidak ada undang-undang yang

menentang hal itu, jadi pihaknya

memiliki mata uang yang

bersaing. Australia telah secara

resmi menegaskan akan

memperlakukan Bitcoin seperti

uang pada 1 Juli 2017 dan tidak

lagi dikenakan pajak berganda.

Iran Dilarang Bank Sentral Republik Islam Iran

menyatakan melarang bank-bank

negara dan lembaga finansial

untuk berurusan dengan segala

crytocurrency, yang

mengakibatkan pencucian uang

dan risiko pendanaan terorisme.

Bangladesh Dilarang Pada September 2014,

Bangladesh telah melarang

kehadiran Bitcoin. Bank

Bangladesh mengatakan kepada

siapa saja yang menggunakan

mata uang virtual dapat dipidana

penjara di bawah peraturan anti

pencucian uang yang ketat di

negara tersebut.

Taiwan Dilarang Pihak yang membuat peraturan

ini telah memperingatkan

masyarakat jika Bitcoin tidak

36

memiliki perlindungan yang

legal, karena mata uang tidak

dikeluarkan oleh otoritas moneter

mana pun dan oleh karena itu

tidak berhak atas klaim hukum

atau jaminan konversi.

Saudi Arabia Dilarang Saudi Arabian Monetary

Authority (SAMA) telah

memperingatkan penggunaan

Bitcoin yang memiliki risiko

tinggi tehadap penggunaannya

serta para pengguna tidak akan

ditanggung dengan segala

perlindungan atau hukum-hukum.

Cina Dilarang Pemerintah Cina mengeluarkan

kebijakan yang melarang

transaksi Initial Coin Offerings

(ICO). Larangan tersebut dibuat

karena beberapa alasan, yakni

mata uang virtual susah

dikontrol, mudah dipakai untuk

penipuan dan transaksi ilegal,

merusak dunia investasi, Cina

jadi pusat transaksi mata uang

virtual, dan Cina ingin membuat

uang virtual sendiri.

Indonesia Dilarang Sesuai dengan siaran pers yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia

pernyataan terkait dengan Bitcoin

dan virtual currency lainnya

yakni pada No. 16/6/Dkom

yakni:

Memperhatikan Undang-undang

No. 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang serta Undang-undang No.

23 Tahun 1999 yang kemudian

diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang No. 6

Tahun 2009, Bank Indonesia

menyatakan bahwa Bitcoin dan

virtual currency lainnya bukan

merupakan mata uang atau alat

pembayaran yang sah di

37

Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk

berhati-hati terhadap Bitcoin dan

virtual currency lainnya.

Segala risiko terkait

kepemilikan/penggunaan Bitcoin

ditanggung sendiri oleh

pemilik/pengguna tersebut.

Sumber : Finnusertop. Legality Of Bitcoin By Country Or Territory.

http://www.en.m.wikipedia.org. Tanggal 13 Oktober 2018.

Diolah.

a. Negara yang Melegalkan Sistem Bitcoin

Pengertian legal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.

Sedangkan melegalkan yakni membuat menjadi legal. Perihal

(keadaan) sah; keabsahan. Sedangkan menurut Kamus Hukum

legalitas berarti tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-

undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.

Negara-negara yang telah melegalkan Bitcoin selain

Amerika Serikat diantaranya yakni Singapura, Jepang, Australia,

Denmark, Finlandia, Inggris, Italia, Turki, Rusia, Kanada, Korea

Selatan, Meksiko.34

1) Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara besar yang maju,

tidak mengherankan jika Amerika Serikat menjadi negara yang

memiliki sikap paling positif terhadap Bitcoin. Alasan mengapa

34

Finnusertop. Legality Of Bitcoin By Country Or Territory.

http://www.en.m.wikipedia.org. Diakses 13 Oktober 2018.

38

Bitcoin diizinkan untuk diberlakukan adalah karena Bitcoin

telah dikembangkan dalam negara ini maka perkembangan

Bitcoin di Amerika Serikat jauh lebih baik dibandingkan

negara lainnya.

Sebuah survei oleh Global Blockchain Council dan

SurveyMoney mengambil 5.000 warga Amerika, dan telah

tercatat 60% dari itu telah mendengar Bitcoin dan sekitar 5%

menggunakannya. Jika memperhitungkan populasi Amerika

Serikat, itu berarti estimasi perkiraan 16 juta penduduk

Amerika telah berinvestasi di Bitcoin.35

Sebuah studi di 2017 oleh Cambridge Centre untuk

Alternatif Keuangan menyarankan bahwa jumlah terbaru

pengguna aktif dari cryptocurrency wallets diperkirakan antara

2,9 juta hingga 5,8 juta. Ini penting untuk dicatat jika studi ini

fokus pada pengguna aktif sebagai mana menentang terhadap

“pemegang” Bitcoin. Ini memberikan kita penglihatan lebih

dalam bagaimana tiap individu adalah pengguna sebenarnya

sebagai mana menentang kepada investor yang hanya untuk

membeli dan memegang.36

Sebuah studi Cambridge University mempelajari

tentang data yang dikumpulkan dari sekitar 100 cryptocurrency

di 38 negara, yang mana sekitar 75% dari industri blockchain.

35

Alex Lielacher. How Many People Use Bitcoin in 2018?.

http://www.bitcoinmarketjournal.com. Diakses 11 Oktober 2018. 36

Ibid.

39

Karenanya, kita dapat memperkirakan angka dari pengguna

aktif untuk menjadi lebih tinggi dari perkiraan studi ini atau

bahkan angka yang lebih tinggi lagi.37

Sementara popularitas Bitcoin di 2017, angka dari

pengguna Bitcoin secara serentak masih terbilang kecil jika

dibandingkan dengan pengguna dari sistem pembayaran

lainnya seperti Paypal atau kartu kredit lainnya. Jika pengguna

aktif Bitcoin sekitaran pada 5,8 juta, Paypal mencapai 235 juta

pengguna aktif. MasterCard memiliki sekitar 35,7 juta

pengguna di Amerika dan 604 juta pengguna aktif

internasional. Sedangkan Visa membesar hingga 336 juta

pengguna Amerika dan 736 juta pengguna secara mendunia.

Coinbase memiliki 13 juta pengguna. Bitcoin yang

paling popular dan penyedia pertukaran, yakni Coinbase,

dilaporkan telah memiki lebih dari 13 juta pengguna, yang

mana diperkirakan angka pengguna Bitcoin sekitar 13 juta

hingga 22 juta. Coinbase tersedia di 32 negara dan ini

menyebar luas seperti Bitcoin untuk pengguna baru.38

2) Singapura

Eksistensi Bitcoin juga terjadi di Singapura dimana

masyarakat Singapura banyak menggunakan Bitcoin sebagai

alat pembayaran dalam transaksi jual-beli atau dari menukar

37

Ibid. 38

Ibid.

40

dengan uang tunai lain. Namun, kepemilikan Bitcoin tidak

dilarang oleh pemerintah, begitu pula dengan kegiatan transaksi

yang menggunakan Bitcoin dan cara memperoleh Bitcoin

dengan cara mining diperbolehkan oleh pemerintah Singapura

untuk dilakukan.

Pada tanggal 22 September 2013, MAS

memperingatkan para pengguna tentang risiko yang terkait

dengan penggunaan Bitcoin yang menyatakan jika Bitcoin

berhenti beroperasi, mungkin tidak ada pihak yang dapat

diidentifikasi yang bertanggung jawab untuk mengembalikan

uang mereka atau meminta mereka untuk meminta bantuan.39

Pada bulan Desember 2013, Otoritas Moneter

Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS)

melaporkan menyatakan bahwa apakah bisnis menerima

Bitcoin sebagai imbalan atas barang dan jasa mereka adalah

keputusan komersial di mana MAS tidak melakukan

intervensi.40

Pada bulan Januari 2014, Inland Revenue Authority of

Singapore (IRAS) mengeluarkan serangkaian panduan pajak

yang sesuai dengan transaksi Bitcoin yang dapat diperlakukan

sebagai pertukaran barter jika digunakan sebagai metode

39

Irene Tham. Bitcoin Users Beware: MAS. http://www.business.asiaone.com. Diakses 13

Oktober 2018. 40

Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions. http://www.loc.gov. Diakses 13 Oktober

2018.

41

pembayaran untuk barang dan jasa nyata. Bisnis yang

berurusan dengan pertukaran mata uang Bitcoin akan

dikenakan pajak berdasarkan penjualan Bitcoin mereka.41

3) Jepang

Pada tanggal 7 Maret 2014, pemerintah Jepang, dalam

menanggapi serangkaian pertanyaan yang diajukan dalam Diet

Nasional, membuat keputusan kabinet tentang perlakuan

hukum Bitcoin dalam bentuk jawaban atas pertanyaan.42

Keputusan itu tidak melihat Bitcoin sebagai mata uang atau

obligasi di bawah Undang-undang Perbankan saat ini dan

Instrumen Keuangan dan Pertukaran Hukum, yang melarang

bank dan perusahaan sekuritas untuk berhadapan dengan

Bitcoin. Keputusan juga mengakui bahwa tidak ada undang-

undang untuk melarang individu atau badan hukum tanpa

syarat untuk menerima Bitcoin dalam pertukaran untuk barang

atau jasa. Pajak mungkin berlaku untuk Bitcoin.43

Sejak April 2017, bisnis pertukaran cryptocurrency

yang beroperasi di Jepang telah diatur oleh Undang-Undang

Layanan Pembayaran. Bisnis pertukaran cryptocurrency harus

terdaftar, menyimpan catatan, mengambil tindakan keamanan,

dan mengambil tindakan untuk melindungi pelanggan. Badan

41

Liz Tay. Singaporean Tax Authorities Have Issued Guidance On Bitcoin-Related Sales

And Earnings. http:// www.businessinsider.com.au. Diakses 13 Oktober 2018. 42

The First Governmental View: Bitcoin Is Not Currency in Japanese.

http://www.nikkei.com. Diakses 17 Oktober 2018. 43

Regulation of Cryptocurrency: Japan. http://www.loc.gov. Diakses 15 Oktober 2018.

42

Jasa Keuangan didirikan pada tahun 2014 untuk tujuan

mendirikan platform pendaftaran untuk bisnis pertukaran mata

uang. Undang-Undang tentang Transaksi Cryptocurrency harus

mematuhi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang; dan langkah-

langkah untuk melindungi investor pengguna. Undang-Undang

Layanan Pembayaran mendefinisikan cryptocurrency sebagai

nilai properti.44

4) Australia

Pada bulan Desember 2013, gubernur Reserve Bank of

Australia (RBA) menunjukkan dalam sebuah wawancara

tentang legalitas bitcoin yang menyatakan jika tidak ada yang

dapat menghentikan orang di negara Australia memutuskan

untuk bertransaksi dalam mata uang lain di toko jika

masyarakat mau. Tidak ada undang-undang yang menentang

hal itu, jadi pihaknya memiliki mata uang yang bersaing.45

Australia telah secara resmi menegaskan akan memperlakukan

Bitcoin seperti uang pada 1 Juli 2017 dan tidak lagi dikenakan

pajak berganda.

b. Negara yang Melarang Sistem Bitcoin

Tidak semua negara mengikuti perkembangan untuk

menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi jual beli yang lebih

praktis. Indonesia, Cina, Iran, Thailand, dan Bangladesh adalah

44

Ibid. 45

Bianca Hartge-Hazelman. Glenn Stevens Says Bitcoins Show Promise, But So Did Tulips.

http://www.afr.com. Diakses 16 Oktober 2018.

43

beberapa negara yang tidak melegalkan Bitcoin untuk digunakan

sebagai alat pembayaran.

1) Iran

Negara Iran sudah secara tegas melarang Bitcoin pada

April 2018. Bank Sentral Republik Islam Iran menyatakan

melarang bank-bank negara dan lembaga finansial untuk

berurusan dengan segala crytocurrency, yang mengakibatkan

pencucian uang dan risiko pendanaan terorisme.46

2) Bangladesh

Pada September 2014, Bangladesh telah melarang

kehadiran Bitcoin. Bank Bangladesh mengatakan kepada siapa

saja yang menggunakan mata uang virtual dapat dipidana

penjara di bawah peraturan anti pencucian uang yang ketat di

negara tersebut.47

3) Taiwan

Pihak yang membuat peraturan ini telah

memperingatkan masyarakat jika Bitcoin tidak memiliki

perlindungan yang legal, karena mata uang tidak dikeluarkan

oleh otoritas moneter mana pun dan oleh karena itu tidak

berhak atas klaim hukum atau jaminan konversi.48

46

Finnusertop, Op.cit. 47

AFP. Why Bangladesh Will Jail Bitcoin Traders. http://www.telegraph.co.uk. Diakses 13

Oktober 2018. 48

Crystal Hsu. Regulators Warn Against Using Bitcoins. http://www.taipeitimes.com.

Diakses 17 Oktober 2018.

44

Lembaga keuangan telah diperingatkan oleh pihak yang

membuat peraturan ini bahwa tindakan pengaturan yang

diperlukan dapat diambil jika mereka menggunakan Bitcoin.49

Pada 31 Desember 2013, Financial Supervisory

Commission (Republic of China) (FSC) dan CBC

mengeluarkan pernyataan bersama yang memperingatkan

terhadap penggunaan Bitcoin. Menyatakan jika Bitcoin tetap

sangat tidak stabil, sangat spekulatif, dan tidak berhak atas

klaim hukum atau jaminan konversi.50

Pada 5 Januari 2014, Ketua FSC Tseng Ming-chung

menyatakan jika FSC tidak akan mengizinkan instalasi ATM

Bitcoin di Taiwan karena Bitcoin bukan sebuah mata uang dan

ini tidak seharusnya diterima oleh tiap individu dan bank

sebagai pembayaran.51

4) Saudi Arabia

Saudi Arabia secara terang-terangan melarang adanya

Bitcoin. Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) telah

memperingatkan terhadap penggunaan Bitcoin yang memiliki

risiko tinggi tehadap penggunaannya serta para pengguna tidak

49

Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, Op.cit. 50

Crystal Hsu, Op.cit. 51

Catherine Shu. Taiwan’s Government Says No To Bitcoin ATMs.

http://www.techcrunch.com. Diakses 15 Oktober 2018.

45

akan ditanggung dengan segala perlndungan atau hukum-

hukum. Meski demikian, di kota Jubail terdapat ATM Bitcoin.52

5) Cina

Pada 5 Desember 2013, People’s Bank Of China

(PBOC) membuat langkah pertama dalam membuat aturan

Bitcoin dengan pelarang lembaga finansial dari penanganan

transaksi Bitcoin.53

Pada 1 April 2014 PBOC memerintah bank

komersial dan perusahaan pembayaran untuk menutup akun

perdagangan Bitcoin selama 2 minggu.54

Penukaran mata uang

digital berbasis kriptografi atau perdagangannya secara efektif

telah dilarang dengan peraturan pada September 2017 dengan

173 platform ditutup pada Juli 2018. Beberapa tambang Bitcoin

di Cina telah ditutup untuk beroperasi pada Januari 2018.55

Harga Bitcoin jatuh lebih dari 20% ke kisaran US$

3.000 kala itu setelah bursa online mata uang virtual terbesar di

Tiongkok, BTC China, mengumumkan bakal menutup

perdagangan pada akhir September 2017 lantaran adanya

larangan dari pemerintah negara tersebut.56

52

Ibid. 53

China Bans Financial Companies From Bitcoin Transactions.

http://www.bloomberg.com. Diakses 20 Oktober 2018. 54

Chao Deng. China Cracks Down on Bitcoin. http://www.wsj.com. Diakses 18 Oktober

2018. 55

Regulation of Cryptocurrency: China. http://www.loc.gov. Diakses 18 Oktober 2018. 56

Miftah Ardhian. Harga Bitcoin Anjlok Usai Dilarang Tiongkok, BI Berikan Peringatan.

http://www.katadata.co.id. Diakses 9 Oktober 2018.

46

6) Indonesia

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang

melarang Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran, hanya

dapat digunakan sebatas jual beli antar Bitcoin, disimpan

sebagai aset atau suatu bentuk komoditas digital oleh

masyarakat Indonesia. Hal ini karena hanya mata uang Rupiah

saja yang merupakan alat pembayaran sah satu-satunya di

Indonesia.57

C. Tinjauan Umum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya

disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya

melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan

Perdagangan Berjangka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dipimpin

oleh Kepala Badan. Tugas dari Bappebti sendiri yakni

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

57

Apa Pendapat Bank Indonesia Tentang Bitcoin. http://www.help.indodax.com. Diakses

10 Oktober 2018.

47

pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka

komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.58

Berdasarkan tugas yang telah disebutkan, Bappebti

menyelenggarakan fungsi:59

a. Perumusan kebijakan di bidang pemgebangan, pembinaan, dan

pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi

gudang dan pasar lelang komoditas;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan

dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi

gudang dan pasar lelang komoditas;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan,

pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi,

sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan Perdagangan

Berjangkan Komoditi.60

58

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. 59

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. http://kemendag.go.id. Diakses 27

Desember 2018. 60

Ibid.

48

2. Struktur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Gambar 2.1 Struktur Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Sumber : Kelembagaan Bappebti. http://web.bappebti.go.id. Tanggal 27

November 2018

Sesuai dengan gambar di atas, kedudukan Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi berada di bawah Menteri

Perdagangan. Kemudian Bappebti berkoordinasi dengan Bank

Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Kejaksaan Agung,

Kepolisian Republik Indonesia.

Bappebti berwenang membawahi Bursa Berjangka, Lembaga

Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan

Pengelola Sentra Dana Berjangka.61

Kemudian, Pedagang Berjangka

adalah anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan

transaksi kontrak pada Bursa Berjangka sesuai dengan pasal 1 angka

21 pada Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015

61

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, Op.cit.

49

tentang Kementerian Perdagangan. Sedangkan Nasabah adalah pihak

yang melakukan transaksi kontrak melalui rekening yang dikelola oleh

Pialang Berjangka sesuai dengan pasal 1 angka 22 dalam Peraturan

Presiden tentang Kementrian Perdagangan.

Kedudukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

ini termasuk ke dalam Kementerian Perdagangan. Dijelaskan pada

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Kementerian

Perdagangan, jika Bappebti berkedudukan di bawah Menteri dan

bertanggung jawab kepada Menteri. Serta, pada Pasal 1 peraturan

presiden tersebut menyebutkan, Kementerian Perdagangan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Kementerian

Perdagangan ini dipimpin oleh Menteri.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk ke

dalam Kementerian Perdagangan bersama dengan Sekretariat

Jenderal, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat

Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat

Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perundingan

Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Pengmbangan Ekspor

Nasional, Inspektorat Jenderal, Badan Pengkajian dan Pengembangan

Perdagangan, Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar, Staf Ahli Bidang

Perdagangan Jasa, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional, serta

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga. Hal

50

tersebut dicantumkan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 48

Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

3. Pengertian Perdagangan Berjangka Komodoti

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pengertian

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut

Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian

kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pada Pasal 1 angka 2 Komoditi adalah semua barang, jasa, hak

dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang

dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka,

Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah

tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di

dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan

pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan

atau kompensasi.

Serta pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang Perdagangan

menjelaskan jika perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah

51

Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian

perangkat dan prosedur elektronik.

Ada alasan yang membuat cryptocurrency diatur dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi serta diperbolehkan dan dianggap

sebagai komoditas bursa berjangka, yakni merupakan produk

berjangka yang bersifat volatile, yakni terjadinya peristiwa perubahan

harga yang sangat cepat serta cryptocurrency memiliki supply

(penawaran) dan demand (permintaan) yang cukup besar sehingga

masuk dalam kategori komoditas bursa berjangka.62

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) jika pengaturan,

pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan

Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi (Bappebti). Maka cryptocurrency sebagai

perdagangan berjangka komoditi diawasi oleh Bappebti.

62

Tito Bosnia. Bappebti: Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka.

http://www.cnbcindonesia.com. Diakses 27 Desember 2018.