11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan

Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk

satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun

pengertian kapala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut

Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari

desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah

desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat

diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di

desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat

pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai

pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.14

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas menyelenggarakan

14

(Online) , (http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 30 juli

2018 pukul 02.37 WIB)

12

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga

mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

d. Menetapkan Peraturan Desa

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

f. Membina kehidupan masyarakat Desa

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna

13

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam

menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini

difokuskan pada kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan

desa.

B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Keuangan Desa

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan

Keuangan Desa.

2. Sumber Pendapatan Desa

Adapun Sumber Pendapatan Desa tertuang dalam Pasal 72 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan Pendapatan Desa

bersumber dari :

14

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan

partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa

b. Alokasi Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara

c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan

yang diterima Kabupaten/Kota

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota

f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-

lain Pendapatan desa yang sah

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menyebutkan bahwa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan

sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai

Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologis Desa dapat diartikan sebagai tanah air, tanah asal,

atau tanah kelahiran. Prof. Drs. Widjaja, HAW menjelaskan dalam

bukunya bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

15

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.15

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto, Desa berdasarkan tinjauan geografi dapat

diartikan sebagai suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik dan

kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik

dengan daerah lain.16

Di Indonesia telah terdapat pengaturan khusus

berkenaan dengan Pemerintahan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), dalam Pasal 1

angka 1 UU Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15

Prof. Drs. Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),

halaman 3. 16

R. Bintarto, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya, (Jakarta : Ghalia Indonesia,

1989), halaman 3.

16

Bertitik tolak dari ketiga pengertian pakar tersebut diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa desa adalah pemukiman manusia dengan populasi

antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah

pedesaan.

2. Pengertian dan Tujuan Otonomi Desa

Pemerintahan desa dalam konteks historis-kultural diberi wewenang

dan kekuasaan mutlak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri termasuk melalui kewenangan dalam menentukan batas-batas

daerahnya. Namun secara kontekstual dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka

posisi desa merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional dan

secara empirik merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten.

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan

mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan

dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah

otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17

Sutoro Eko mengemukakan bahwa Konteks penting yang mendorong

desentralisasi dan otonomi desa17

adalah:

a. Secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan

masyarakat hukum dan self-governing community yang memiliki

sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan

beragam

b. Lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa

c. Dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu

menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat

d. Konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan

pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (self-

governing community), tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-

formalistik ketimbang substantif, dan

e. Selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut

desentralisasi dan otonomi.

Saragi mengemukakan ada empat tantangan yang menonjol bagi

institusi pedesaan yaitu:

a. Dukungan untuk membangkitkan institusi lokal yang berbasis

masyarakat

b. Membangun kepemimpinan baru

c. Menempatkan pedesaan secara kokoh sebagai bagian integral dari

perkembangan politik nasional, dan

d. Perlu atau tidaknya demokratisasi dalam otonomi daerah.

17

Muhsin_albantani, (Online), (https://muchsinal-mancaki.blogspot.com/2011/10/otonomi-

desa.html diakses tanggal 30 juli 2018 pukul 02.37 WIB)

18

Bagi masyarakat lokal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 merupakan jawaban strategis dalam mendorong proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang demokratis,

transparan dan akuntabel.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen

masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-

fungsi obyektif masyarakat. Ndraha mengungkap fungsi-fungsi obyektif

masyarakat sebagai berikut:

a. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti membeli

semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, membuat sehemat

mungkin.

b. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti

berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif

mungkin, mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal

mungkin.

c. Kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti peduli (suka

usil), budaya konsumeristik, collective behavior ke collective action.

Check-and-balance dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur

tersebut seimbang, serasi dan selaras, yang satu tidak berada di bawah

yang lain, yang satu tidak lebih lemah daripada yang lain, maju bersama ke

depan yang kesemua itu membutuhkan kesadaran nasional, rasa

tanggungjawab sosial dan kesediaan berkorban pemuka-pemuka

masyarakat di berbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual,

19

alim-ulama, entrepreneur, dan sebagainya) untuk rela tetap berada dan

berfungsi di tengah-tengah masyarakat subkultur sosial dan tidak tergoda

mengejar kekuasaan untuk tergiur akan kekayaan, kesenangan dan

popularitas.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tujuan yang substansial dari

desentralisasi dan otonomi desa itu adalah:

a. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.

b. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,

c. Menciptakan efisiensi pembiayaan pem-bangunan yang sesuai dengan

kebutuhan lokal

d. Men-dongkrak kesejahteraan perangkat desa

e. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa

f. Mem-berikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa

untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa

g. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan

pembangunan

h. Membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah desa, BPD

dan masyarakat dan

i. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

3. Kewenangan Desa

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989)

diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk

melakukan sesuatu.

20

Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak

atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi

tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang

diinginkan, memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu

pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”.

Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang

pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai

timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu.18

Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyebutkan bahwa kewenangan adalah

apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari

Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan

Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap

segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang

pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan

wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam

kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan

untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik19

Kewenangan Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan adat istiadat Desa.20

Kewenangan Desa meliputi:

18

Kim Lentera, (Online),( http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-

desa-berdasarkan-uu-desa/ diakses tanggal 3 aguatus 2018 jam 05.48 WIB) 19

Ibid, Kim Lentera, (Online),( http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-

kewenangan-desa-berdasarkan-uu-desa/ diakses tanggal 3 aguatus 2018 jam 05.48 WIB 20

Ibid, Pasal 18

21

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau

prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan

masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat,

kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta

kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

b. Kewenangan lokal berskala Desa

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif

dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan

prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa,

tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos

pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa,

embung Desa, dan jalan Desa

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.21

Penugasan dari

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

21

Pasal 20 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014

22

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

disertai biaya.22

22

Ibid, Pasal 22