16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan mempunyai

peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian

suatu negara. Dalam kaitan inilah bank disebut agent of developmet atau

alat pemerintah dalam membangun bangsa melalui pembiayaan semua jenis

usaha pembangunan, selain berfungsi sebagai financial intermediary atau

perantara keuangan. Dari beberapa pengertian tentang bank yang

disebutkan oleh para ahli memang bermacam-macam, namun pada

dasarnya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Istilah bank

sendiri berasal dari bahasa Italia, Banca yang berarti meja yang digunakan

oleh para penukar uang dipasar. Pada dasarnya, bank merupakan tempat

penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga

perantara didalam lalu lintas pembayaran.

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan

berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata

uang, pengawasan terhadap mata uang, membiayai terhadap usaha-usaha

perusahaan dan lain-lain.10

10 Insukrindo. 2003. Ekonomi Uang dan Bank dan Pengalaman di Indonesia. BPFE.

Yogyakarta. Hal 18.

17

Kemudian G.M.Verrry Stuart yang diterjemahkan oleh Suyatno

menyebutkan bahwa “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk

memuaskan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan

uang yang diperoleh alat-alat penukar baru berupa uang giral”.11

Pendapat lain menyebutkan “Bank adalah suatu industri yang

bergerak dibidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media

perantara keuangan, antara debitur dan kreditur dana. Pendapat ini

mempunyai pengertian bahwa bank sebagai perantara untuk menyalurkan

penawaran permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.12

Selanjuntya disebutkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan,

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan dinyatakan sebagai

semua badan melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik

dari masyarakat (saver) dan menyalurkan kembali dari masyarakat yang

membutuhkannya (borrower). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

tugas pokok perbankan adalah menghirnpun segala dana dari masyarakat

untuk diarahkan ke sektor-sektor yang dapat mempertinggi hidup rakyat.13

Sedangkan menurut UU NO.7 th 1992 tentang perbankan

sebagaimana diubah dengan UU NO.10 th 1998 : Bank adalah badan usaha

yangmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

11 Hasibua. H. Malayu S.P. 2001. Dasar-Dasar Perbankan. PT. Bumi Aksara. Jakarta. hal

10 12 Gujarati, Damodar. 2001. Ekonometrika Dasar, Terjemahan oleh Sumarno Zain,

Erlangga, Jakarta. hal 23 13 Siamat, Dahlan, 1999, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi II, LPFE UI, Jakarta. hal 8

18

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat

banyak” Dari definisi tersebut, mempunyai pengertian bahwa bank adalah

semua badan usaha yang melalui berbagai macam kegiatannya dibidang

keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat.

2. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum menurut UU No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi14:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit. c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah 4) Sertifikat bank indonesia (sbi) 5) Obligasi 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan

satu tahun e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun

kepentingan f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan surat kontrak. j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan

wali amanat.

14 Wijaya. Farried. 2001. perkreditan dan Bank dan Lembaga–Lembaga Keuangan di Indonesia, Edisi I, BPFE UGM. Yogyakarta. hal 32

19

l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Tinjauan Tentang Produk Bank

1. Pengertian Produk Bank

Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk

produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh

Bank sebagai agen pemasaran. Bank wajib menyediakan informasi tertulis

dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik

setiap Produk Bank, dan Bank juga dilarang memberikan informasi yang

menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct) tentang produk bank

yang dipasarkan. Bank memberikan informasi yang akurat dan sebenar-

benarnya mengenai Produk Bank yang akan dimanfaatkan Nasabah dengan

memenuhi etika penyampaian informasi yang berlaku umum. Pemberian

informasi dianggap menyesatkan (mislead) apabila Bank memberikan

informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya menyebutkan produk

reksadana sebagai deposito.

Pemberian informasi dianggap tidak etis (misconduct) antara lain

apabila memberikan penilaian negatif terhadap Produk Bank lain. Pemilihan

produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi

mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini

pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk

20

bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat,

risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh

karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang

disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik

produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak

nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan

utuh menjadi tidak terpenuhi.15

Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai

produk bank memungkinkan terjadinya penyimpanganpenyimpangan

kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga

diperlukan adanya ransparansi informasi mengenai produk bank untuk

meningkatkan good governance di sector perbankan. Selain aspek

transparansi informasi mengenai produk bank yang masih kurang memadai,

nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi oleh bank

kepada pihak lain di luar bank tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin

nasabah. Oleh karena itu, transparansi penggunaan data pribadi nasabah

perlu dilakukan agar hak-hak nasabah tetap terlindungi. Dengan

memperhatikan hal-hal diatas, maka transparansi informasi mengenai

produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan

yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga perbankan

sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa

perbankan.

15 Didin Zakianti. 2008. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi

Nasabah Bank. Digilib: UMM. hal.26

21

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi16:

a. Nama Produk Bank; b. Jenis Produk Bank; c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank; d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank; e. Biayabiaya f. yang melekat pada Produk Bank; g. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; h. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan i. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank;

Dalam hal Produk Bank yang terkait dengan penghimpunan dana,

maka Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan

terhadap Produk Bank tersebut, dan juga Bank wajib memberitahukan

kepada Nasabah setiapperubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada

karakteristik Produk Bank. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud

adalah pemberitahuan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan

Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya

perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk

Bank tersebut.

Selain itu bank juga tidak boleh mencantumkan informasi dan atau

keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau

bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau

yang pengungkapannya sulit dimengerti karena dapat menyulitkan nasabah.

16 Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 5

22

Bank juga wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank

yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat. Informasi yang

diberikan pada nasabah bank dapat berupa Informasi tertulis antara lain

dalam bentuk leaflet, brosur, atau bentuk tertulis lainnya maupun informasi

secara lisan kepada Nasabah yang dapat dilakukan dengan menjelaskan

ringkasan karakteristik Produk Bank, dengan tetap memperhatikan

kelengkapan informasi yang disampaikan. Informasi mengenai jangka waktu

mencakup perpanjangan dan penghentian jangka waktu dan atau manfaat

Produk Bank sebelum jatuh tempo dan informasi mengenai penerbit Produk

Bank antara lain mencakup keterangan mengenai siapa penerbitnya (Bank

atau lembaga keuangan bukan bank), hubungan hukum antara penerbit

dengan Bank dan Nasabah, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Layanan informasi dapat berupa publikasi tertulis di setiap Kantor Bank dan

atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui

hotline service / call center atau website.

Jenis Produk Bank mengacu kepada kegiatan usaha Bank

sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku

seperti giro, tabungan, deposito, dan kredit/pembiayaan. Bank juga harus

menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang dapat diperoleh Nasabah dari

suatu Produk Bank dan potensi risiko yang dihadapi oleh Nasabah dalam

masa penggunaan Produk Bank.

23

2. Kredit Rekening Koran

Rekening Koran artinya,”Perhitungan pos, debet dan kredit”. Didalam

rekening koran bank, pihak bank membukukan perhitungan harian tentang

pengambilan dan setoran dari pemegang rekening koran dalam buku

tertentu. Rekening di debetkan bagi pengambilan dan di kreditkan bagi

storan. Dari rekening koran ini ditentukan saldo inilah yang dapat ditagih.17

Dalam praktek perbankan, hubungan-hubungan hokum yang lahir dari

rekening koran diatur dalam perjanjian pemegang rekening koran. Untuk

perjanjian ini, bank-bank menyediakan formulir (blanko) yang juga menurut

dapat dikualifikasi sebagai perjanjian standard. Blanko ini disiapkan bank

terlebih dahulu dan disodorkan pada mereka dan disodorkan pada mereka

yang ingin menjadi pemegang rekening bank yang bersangkutan.

Elemen-elemen esensiil yang pada umumnya terdapat didalam

perjanjian rekening koran adalah sebagai berikut18:

a. Pengambilan uang hanya terjadi dengan memakai cek keluaran bank yang bersangkutan.

b. Formulir cek yang disediakan bank hanya boleh dipergunakan oleh pemegang rekening semata-mata untuk pemakaian sendiri.

c. Rekening koran ditutup pada waktu-waktu yang diperjanjikan. d. Pada penutupan, turunan rekening dikirimkan pada pemegang rekening.

Turunan itu harus dikirmkan kembali kepada bank, setelah ditanda tangani pemegang rekening sebagai tanda persetujuannya.

e. Pemegang rekening dianggap menyetujui rekening koran yang dikirimkan kepadanya, jika ia tidak menyatakan sebaliknya setelah jangka waktu tertentu.

f. Pemegang rekening bertanggung jawab antara lain: 1) Terhadap kehilangan cek. 2) Terhadap penggunaan cek. 3) Akibat yang timbul dan penyalahgunaan cek. 4) Melaporkan hilangnya blanko cek kepada bank dan yang berwajib.

17 Mariam Darus Badrulzaman. 1978. Perjanjian Kredit Bank. Alumni. Bandung. Hlm.42 18 Ibid. Hlm.43

24

5) Menyampaikan perintah-perintah kepada bank secara tertulis. 6) Mengembalikan blank cek, jika hubungan rekening koran berakhir. 7) Tidak menarik cek melebihi dananya yang ada di bank.

g. Bank berhak antara lain: 1) Menolak membayar penarikan cek yang melebihi dana yang tersedia. 2) Menolak membayar post dated cek jika dananya pada hari pengajuan

tidak cukup tersedia. 3) Mendapat jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya.

h. Kewajiban bank: 1) Mengirim salinan rekening koran kepada pemegang rekening. 2) Melakukan perintah-perintah yang dibebankan pemegang rekening.

i. Jangka waktu perjanjian ini tidak terbatas, jika diperjanjikan lain, maka kedua pihak dapat memutuskan perjanjian ini sewaktu-waktu.

j. Bank berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dalam hal: 1) Pemegang rekening termasuk dalam blacklist Bank Indonesia. 2) Pemegang rekening tidak beritikad baik (misalnya menarik cek

kosong) k. Akibat dari berakhirnya hubungan rekening ini ialah bahwa pemegang

rekening berhak menagih saldo kredit dananya yang ada di bank dan sebaliknya wajib melunasi saldo debetnya kepada bank.

Didalam teori-teori Hukum Perdata terdapat beberapa aliran

mengenai sifat hukum rekening koran ini:

J.A. Levy mengatakan, bahwa perjanjian rekening koran sebagai

“kompensasi yang global didalam suatu perjanjian kredit yang timbal balik”.

Staub mengemukakan, perjanjian rekening koran sebagai “novasi”.

Mr.G. Wttewaall mengemukakan, perjanjian rekening koran sebagai

“kompensasi yang terus menerus”. ajaran ini dianut secara konstan oleh

Yurisprudensi Nedherland.

Boon mengemukakan, bahwa perjanjian rekening koran adalah

“merupakan perjanjian penetapan jika tujuannya menetapkan posisi

perhitungan uang yang sebelumnya tidak pasti”.19

19 Ibid. Hlm.44

25

Menurut undang-undang perbankan 1967, dilihat sebagai perjanjian

pemberi kuasa. akan tetapi jika dilihat dalam kaitannya dengan perjanjian

kredit rekening koran berjalan, maka perjanjian rekening koran ini

merupakan perjanjian campuran.

3. Kredit Konvensional (KUPEDES)

Kredit Konvensional (KUPEDES) adalah suatu fasilitas kredit

yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang bersifat umum,

individual, selektif, dan berbunga wajar. Kupedes merupakan kredit yang

dilayani di BRI dan diberikan dalam mata uang rupiah yang bertujuan untuk

mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. 20

a. Sasaran Kupedes 1) Perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak (Eligible). 2) Golongan masyarakat berpenghasilan tetap. misalkan Pegawai

Negeri Sipil dengan pangkat I d ke bawah dan bukan pejabat, polisi dan bukan pejabat pegawai perusahaan daerah, dan lain-lain.

b. Jenis Kupedes 1) Kupedes Modal Kerja. 2) Kupedes Investasi

c. Sektor yang dibiayai Kupedes. 1) Sektor Pertanian. 2) Sektor Perindustrian. 3) Sektor Perdagangan. 4) Jasa lainnya. 5) Golongan berpenghasilan tetap.

d. Jangka Waktu dan Pola Angsuran 1) Jangka waktu angsuran minimal 3 bulan dan maksimal 24 Bulan. 2) Untuk Kupedes Modal Kerja dan Investasi 36 bulan. Pola angsuran:

a) Angsuran secara bulanan. b) Angsuran secara bulanan dengan grace period angsuran 3,4,6

bulan. e. Keistimewaan Kupedes.

20 Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia

26

Diberikan IPTW (Intensif pembayaran tepat waktu) bagi nasabah

yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode

tertentu ¼ bagia dari suku bunga.

Agunan yang harus disediakan oleh nasabah nilainya harus cukup

mengkcover jumlah kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-

kewajibannya (Pinjaman pokok + bunga)

C. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada orang lain, dimana dua orang saling janji untuk

melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian

itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan “perjanjian”

berasal dari kata “janji” yang mempunyai arti “kesediaan untuk melakukan

sesuatu dengan syarat atau ketentuan yang disepakati”.21

Menurut pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang

“Perjanjian” sebagai berikut:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

21 Westra.Pariata. 2002. Ensiklopedia Administrasi. Catatan Kelima. Penerbit Gunung

Agung, Jakarta. hal 142.

27

Definisi Perjanjian oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu

antara lain:

Menurut Subekti, Perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan

suatu hal”.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad mengatakan

perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

saling melakukan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan perjanjian adalah “suatu

perhubungan hokum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam suatu

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

janji itu”.22

Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan,

tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-

sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan

yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-

undang”.23

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua

orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan

yang lahir dari undang-undang diluar kemauan para pihak yang

bersangkutan. Apabila dua orang yang mengadakan suatu perjanjian, maka

22 P.N.H. Simanjuntak. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Djambatan. Jakarta. hal.331 23 Subekti. 1990. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. hal.1

28

mereka bermaksud supaya antara mereka suatu perikatan hokum. Sungguh-

sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka

berikan. Tali perikatan itu barulah putus kalua janji itu sudah dipenuhi.24

2. Unsur-unsur perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu dari dasar hokum yang ada selain

Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan. Suatu perjanjian itu

harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur, yaitu25:

a. Essentialia, ialah unsur yang sangat esensi atau penting dalam suatu

perjanjian yang harus ada. Misal: di dalam perjanjian harus ada kata

sepakat antara kedua belah pihak.

b. Naturalia, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ad ajika tidak

dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Misal: Menurut pasal 1474

KUHPerdata dalam perjanjian jual beli barang, penjual wajib menjamin

cacat yang tersembunyi. Namun kewajiban ini dapat ditiadakan dengan

kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Accidentalia, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh

kedua belah pihak. Misal: Perjanjian tidak dibutuhkan suatu bentuk

tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat dengan akte atau secara lisan.

Apabila perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan akte notaris, maka

para pihak menghendaki unsur accidentalia dalam perjanjian sewa

menyewa tersebut.

24 Subekti, Ibid, hal.3 25 Komariah. 2013. Hukum Perdata. UMM Press. Malang. hal.143

29

3. Asas-Asas dalam Perjanjian.

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum, asas hukum

menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-

nilai etis, moral, social masyarakat. Adapun asas-asas hukum dalam

perjanjian antara lain26:

a. Asas Konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua

belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik

tercapainya kesepakatan. Asas konsensualitas ini dapat disimpulkan

dari pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat

sahnya perjanjian adalah kata sepakat.

b. Bentuk Perjanjian Bebas, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk

tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh dengan lisan dan

sebagainya.

c. Kebebasan Berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian

yang terdapat dalam undang-undang yang dikenal sebagai perjanjian

bernama, misalnya: Jual Beli, Sewa Menyewa, Tukar Menukar.

d. Apa yang diperjanjikan mengikat kedua belah pihak. Asas ini dapat

disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata seperti halnya asas

kebebasan berkontrak tersebut diatas. Mengikat artinya masing-masing

pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan

isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan isi perjanjian.

26 Komariah, Ibid, hal 144

30

e. Asas Persamaan Hak, asas ini menempatkan para pihak dalam

perjanjian mempunyai persamaan derajat, dengan tidak mengindahkan

perbedaan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, maupun status

social.

f. Asas Kepercayaan, Para pihak mau mengadakan perjanjian karena

adanya kepercayaan satu sama lain bahwa masing-masing akan

melaksanakan prestasi dan kontraprestasi

g. Asas Keseimbangan, Para pihak dalam perjanjian masing-masing

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

h. Asas Kepatutan, seperti dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdata

bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut

sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-

undang.

i. Asas Kepastian Hukum, pasal 1338 KUHPerdata menegaskan semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang begi

mereka yang membuatnya.

j. Asas Moral, Asas ini menunjukan adanya moral dalam melaksanakan

perikatan.

4. Syarat sahnya Perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya perjanjian

diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu27:

27 Ibid. hal.146

31

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari

perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang

satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, artinya pihak-pihak yang

membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, hal ini untuk

melindungi bagi pihak-pihak yang sebenarnya tidak cakap dalam

hukum dari akibat-akibat yang merugikan, cakap menurut hukum ialah

orang yang dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, Dalam pasal

1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk

membuat suatu perjanjian, yaitu28:

1) Orang-orang yang belum dewasa. 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. 3) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UUNo.1 Tahun

1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi). Menurut pasal 1330 KUHPerdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling

sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak

menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

28 Komariah. Op.cit. hal. 146

32

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal, causa ini yang dimaksudkan undang-undang

adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti

sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang

dimaksud.

5. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah.

Apabila suatu perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat-

syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHperdata,

maka menimbulkan akibat-akibat hukum29:

a. Mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1

KUHPerdata.

b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-

Undang dinyatakan cukup untuk itu.

c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Itikad baik disini

berarti kejujuran. Maksudnya perjanjian harus didasari oleh norma

kepatutan dan kesusilaan sesuai dengan pasal 1338 ayat 3

KUHPerdata.

d. Perjanjian tidak hanya mengikat kedua belah pihak tapi juga untuk

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

29 Komariah. Ibid. hal. 151-152

33

6. Berakhirnya suatu perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya

perikatan, cara-cara tersebut adalah30:

a. Karena ada pembayaran. b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau

penitipan. c. Novasi atau pembaharuan utang. d. Kompensasi atau perjumpaan utang atau kompensasi. e. Percampuran utang. f. Pembebasan utang. g. Musnahnya barang yang terutang. h. Batal/pembatalan. i. Berlakunya suatu syarat batal, dan. j. Lewatnya waktu

Sepuluh cara tersebut di atas belum lengkap, karena masih ada cara-

cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu

dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa

macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu

perjanjian firma.

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu “credere” yang artinya

“percaya”. bila dihubungkan dengan bank selaku kreditur, kreditur akan

percaya untuk meminjamkan sejumlah uangnya kepada nasabah atau

debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar

lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

30 Sutarno. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Alfabeta. Jakarta. hal. 84

34

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan

atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 butir

11, kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kredit dapat diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang

atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperolah

penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak31.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu

fasilitas kredit adalah sebagai berikut32:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang

diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima

kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Kesepatakan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang

ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan nasabah.

31 Munir Fuadi. 2002. Hukum Perkreditan Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

hal.6 32 Suyatno. Thomas. 2001. Dasar-Dasar Perkreditan. Edisi II. PT. Gramedia Pustaka

Utama. Jakarta. hal.32

35

c. Jangka Waktu

Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu

tertentu, jangka waktu ini rnencakup masa pengembalian kredit yang

telah disepakati.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau mernbayar kreditnya dan

resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu

akibat terjadinya musibah seperti bancana alam.

e. Balas Jasa

Akibat dan fasilitas kredit, Bank tentu mengharapkan suatu keuntungan

dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau

jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi Bank prinsip

konvensional, sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syari’ah

balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil dan balas jasanya ditentukan

dengan bagi hasil dan balas jasa tersebut merupakan keuntungan utama

bagi Bank.

Walaupun dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 entang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

lain, namun UndangUndang tersebut tidak menentukan lebih lanjut

mengenai bagaimana bentuk persetujuan pinjam-meminjam tersebut.

36

Pengertian perjanjian kredit belum dirumuskan, dalam Undang-

undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7

tahun 1992 tentang Perbankan.Pengertian jaminan kredit ini dirumuskan

dalam ketentuan umum Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan

Perbankan.Pengertian perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang

dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan

kondisi yang tidak diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk

mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu

disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Subekti berpendapat bahwa: “Dalam bentuk apapun juga

pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang

terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagimana diatur oleh

KUH Perdata Pasal 1754 – pasal 1769.33

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam darus

Badrulzaman: “Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang

Perbankan mengenai Perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar

perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjan pinjam-meminjam

ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang

menghabis jika verbruiklening termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan

perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi

33 Johannes Ibrahim. 2003. Pengimpasan Pinjaman (kompensasi0 Dan Asas Kebebasan

Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank. CV UTOMO. Bandung. h. 46.

37

pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis

yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit

ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya

perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada

nasabah. 34

2. Sifat Perjanjian Kredit

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2

macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok

merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga

perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Rutten berpendapat bahwa

perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk adanya

mempunyai dasar mandiri. Salah satucontoh dari perjanjian pokok ini

adalah perjanjian kredit. Jadi kesimpulannya Perjanjian Kredit ini

memiliki sifat perjanjian pokok. Sedangkan yang dimaksud dengan

perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan

dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian accesoir adalah perjanjian

jaminan.35

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau

tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdata.

Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti.

34 Ibid. 35 Petty Dinda Sari. 2012. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit usaha kecil

tanpa agunan. Digilib:UMM. hal.31

38

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada

pasal 1 ayat 11 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan

Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal itu

terdapat kata-kata: penyedian uang atau tagihan berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat

perjanjian. Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus

tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal

10 Oktober 1966.

Dalam instruksi tersebut ditegaskan “Dilarang melakukan

pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara Bank

dengan Debitur atau antara Bank sentral dan Bank-Bank lainnya. Surat

Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No.

03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4

berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat perjanjian surat kredit.

Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh Bank

kepada debiturnya menjadi pasti bahwa36:

a. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit. b. perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/ bentuk akta yang dibuat

sebagai alat bukti. Dalam praktek Bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian

kredit, yaitu:

36 Ibid. hal.32

39

a. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah

tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank

kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk

mempermudah dan mempercepat kerja Bank, biasanya Bank sudah

menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard

(standaardform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan

terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat

sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis Akta Dibawah Tangan.

Perjanjian kredit yang sudah disiapkan Bank dalam bentuk standard

(standardform), contohnya perjanjian kredit retail BRI, perjanjian

kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dll.

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang

dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan

membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris namun dalam praktek

semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank

kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta

notariil. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau

akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar

dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi,

kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari

satu Kreditur atau lebih dari satu Bank.37

37 Ibid. hal.32

40

E. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Nasabah.

1. Pengertian Perlindungan Hukum Nasabah.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berasal

dari kata lindung, belindung yang berarti “menempatkan dirinya dibawah

(dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin

dan panas”. Perlindungan sendiri diartikan sebagai hal (perbuatan) yang

menjadikan (menyebabkan) berlindung.38

Menurut Utrecht dalam Kansil belum ada pengertian hukum yang

pasti tetapi beliau memberikan batasan bahwa hukum adalah himpunan

himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib

suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 39

Pengertian hukum dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan

sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah atau otoritas, undang-undang,

peraturan dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 40

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak

nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi

antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya

pengaduan nasabah. Perlindungan nasabah ini apabila tidak diselesaikan

dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang

pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan atau bank. Tidak adanya

38 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 595 39 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, hlm.35 40 Tim Penyusun Kamus P3B, op cit. hlm. 359

41

mekanisme standar dalam penanganan perlindungan nasabah selama ini

telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank

cenderung berlarut-larut, antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya

keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan

yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat

menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan

kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera

ditanggulangi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi publikasi negatif terhadap

operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian

perlindungan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai,

maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menetapkan standar

minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan

Bank Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank. Selain tujuan

tersebut, Peraturan Bank Indonesia ini juga ditujukan untuk mendukung

kesetaraan hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah

sebagai konsumen pengguna jasa perbankan

Dari ulasan diatas dapat disimpulakan bahwa perlindungan hukum

adalah seperangkat peraturan yang dibuat penguasa sebagai upaya

memberikan sesuatu (hal) yang dapat melindungi hak dan kewajiban

masyarakat yang bertujuan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat.

Perlindungan yang diberikan oleh penguasa di Indonesia lazimnya

tertuang dalam suatu aturan hukum, tetapi tidak jarang pula ditemukan

42

bentuk perlindungan hukum lain yaitu perlindungan hukum yang lahir dari

suatu kesepakatan antara pihak pihak yang berkepentingan.

Perlindungan hukum merupakan hak mutlak yang harus diberikan

penguasa kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 1 ayat 1 yang bunyinya

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana sendiri menurut

system perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu41:

a. Perlindungan secara implisit (Implicit Deposit Protection), yaitu

perlindungan yang diperoleh melalui:

1) Peraturan Perundang – undangan di bidang perbankan (Undang –

Undang Nomor 10. Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan

yang dilakukan Bank Indonesia.

3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga

pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada

umumnya.

41 Marulak Pardede. 1998. Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm.30

43

4) Memelihara tingkat kesehatan bank.

5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.

6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan hak dan kepentingan

nasabah.

7) Menyediakan informasi resiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (Explicit Deposit Protection), yaitu

perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang

menjamin simpanan masyarakat hokum

Perlindungan secara implicit adalah perlindungan yang dihasilkan

oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dapat menghindarkan

terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan perlindungan

secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga

yang menjamin simpanan masyarakat. Lembaga tersebut yang akan

mengganti dana msyarakat yang telah disimpan pada bank yang

mengalami kegagalan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengatur

perlindungan secara implicit. Dalam Undang-Undang tersebut, pada

dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan

upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya

dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya. Melihat

hubungan hukum antara nasabah dan bank yang didasarkan atas suatu

perjanjian, maka wajar apabila kepentingan dari nasabah yang

44

bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana

perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Hakikat dari perlindungan hukum terhadap nasabah adalah

melindungi kepentingan nasabah di suatu bank tertentu terhadap suatu

resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk

mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya

nasabah maka sudah sepatutnya di dalam perbankan perlu memberikan

perlindungan hukum itu42.

Maka dari itu tujuan dari perlindungan hukum bagi nasabah yaitu43:

a. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian nasabah untuk melindungi diri.

b. Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hakhaknya sebagai nasabah.

c. Menumbuhkan kesadaran lembaga keuangan bank mengenai pentingnya perlindungan nasabah sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam dunia perbankan nasional.

d. Menciptakan sistem perlindungan nasabah yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Penyelesaian perlindungan nasabah merupakan salah satu bentuk

peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-

haknasabah dalam berhubungan dengan bank, pengaduan nasabah yang

tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi

bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga perbankan. Upaya yang jelas diperlukan

bagi nasabah adalah diadakannya hak-hak nasabah serta terlindunginya

42 Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana. Jakarta, hlm.124 43 Az. Nasution. 1999. Hukum Perlindungan Bagi Nasabah dan Konsumen (Suatu

Pengantar). Daya Widya. Jakarta. hal 20

45

nasabah darisegala upaya persaingan perbankan yang dapat menimbulkan

kerugian atas diri pribadi. Untuk itu diperlukan keseimbangan kepentingan

antara nasabah dengan bank.

2. Hak-Hak Nasabah

Sebagai nasabah bank, para nasabah itu juga mempunyai hak-hak

nasabah yang juga pantut diperhatikan oleh pihak bank hak-hak nasabah

yaitu sebagai berikut44:

a. Hak atas kenyamaanan, keamanan sebagai pemakai jasa bank. b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa bank, serta mendapatkan

barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dari pihak bank.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk bank maupun jasa bank.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk dan jasa bank yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa perlindungan nasabah secara patut dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, anti rugi, dan/ atau penggantian apabila produk atau jasa bank yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Kewajiban Nasabah

Sedangkan kewajiban dari nasabah itu sendiri yaitu45:

a. Mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dalam pemakaian atau pemanfaatan produk dan atau jasa bank untuk keamanan.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi perbankan. c. Mengikuti upaya penyelesaian yang ada apabila terjadi sengketa

perlindungan nasabah sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku

44 Yusuf Shofie. 2003. Perlindungan Nasabah dan Instrumen-instrumen Hukumnya. PT.

Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.54 45 Ibid. Hlm. 57