BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Pelindunganp

Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang

memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan

Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa

unsur kata Perlindungan;

1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat,

menyelamatkan.

2) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung ).

3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.

4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.

5) Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.

6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

7) Melindungkan: membuat diri terlindungi

(http//www.artikata.com/artiperlindungan.html).

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang

wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan

rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan,

teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan

sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah

segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan

oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau

pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun

2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum

atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada

korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun,

yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan

di sidang pengadilan.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa Perlindungan

TKI yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia

dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Dengan demikian,

seluruh TKI yang bekerja di Iuar negeri wajib mendapatkan perlindungan hukum dari

pemerintah, karena telah termuat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri. Selain itu PPTKIS

juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para calon TKI/ TKI

.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.KEP-

14/MEN/I/2005 Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI membentuk

Tim Pencgahan Keberangkatan TKI non prosedural dan pelayanan pemulangan TKI

disetiap pelabuhan dan BP2TKI. Melakukan penertiban dan mencegah berbagai praktek

ilegal yang merugikan para TKI, baik pada saat keberangakatan maupun pada saat

kepulangan.Meneruskan hasil penertiban dan penindakan kepada pihak yang berwenang

untuk proses hukum lebih lanjut.

2. Pengertian Hukum

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab : HUK'MUN yang artinya menetapkan.

Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan

oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai

hukum (artikata.com/artihukumh.tml).

Dalam kamus Oxford disebutkan :

“All the rules established by authority or custom for regulating the behavior of

members of a community or country”.

artinya “Semua peraturan yang ditetapkan oleh otoritas atau kustom (adat atau

kebiasaan) untuk mengatur perilaku anggota komunitas atu negara” (

kangmoes.com/artikel-definisi_hukum.html).

Hans Kelsen berpendapat “Hukum adalah sebuah ketentuan tentang serangkaian

peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem

norma”. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan. Menurut Utrecht “Hukum adalah

himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib

dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang

bersangkutan”. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan

tindakan dari pihak pemerintah. Selain itu Austin berpendapat “Hukum adalah tiap-tiap

undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang

pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-

anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah

yang tertinggi” ( Philips M. Hadjon, 1987: 10).

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau

disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi

peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat

hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang

menjamin keadilan bagi warganya (Abu Daud Busroh, 1985: 110)

CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, (1997: 11) menjelaskan beberapa sarjana

hukum di Indonesia mendefinisikan hukum sebagai berikut:

a. S.M Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan

sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban

dalam pergaulun manusia.

b. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mementukan

tingkah laku dalam kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat

oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. Soetandyo Wigjosoebroto

Bahwa tidak ada yang konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Karena

sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep : hukum sebagai asas moralitas, hukum

sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dan yang

ketiga, hukum dikonsepkan sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem

kehidupan bermasyarakat.

d. Soeroso SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan

untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan

melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi

yang melanggarnya.

e. Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai

suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan

untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataanpelanggaran mana terhadap peraturan

tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Melihat dari berbagai pengertian hukum dari berbagai para sarjana tersebut, maka

hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu :

a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat;

b) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;

c) Peraturan itu bersifat memaksa;

d) Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas

Sebuah peraturan akan layak untuk disebut sebagai hukum apabila memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

• Adanya perintah / larangan

• Perintah/larangan itu harus ditaati oleh setiap orang

• Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur

tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota

masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan

tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

Sebabnya hukum ditaati orang menurut Utrecht, yaitu:

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum. Mereka benar

berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.

2. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Penerimaan rasional

itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran,

orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum

mendapat sanksi hukum.

3. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak

menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan

baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat

pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas

kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh

sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum

(Philips M. Hadjon, 1987: 12).

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial

atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan

antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar

manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum

(rechtsbetrekkingen) (Soeroso, 2006: 49).

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan

manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan

kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan

hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua

pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua

atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan

individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan

masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain” (Uti Ilmu Royen, 2009: 52).

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-

masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda

dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka

tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan

perlindungan hukum (Uti Ilmu Royen, 2009: 53).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek

hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat

represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum

sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

(http//www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html).

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule

of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep rechtsct muncul di abad

ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl.Pada saatnya hampir bersamaan

muncul pula konsep negara hukum (rule of Law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan

negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya

didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau Rechtsataat menurut Julius Stahl

mencakup 4 elemen, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;

2. Pembagian kekuasaan;

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

4. Peradilan tata usaha Negara (Philips M. Hadjon 1987: 2).

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara

hukum yang disebut dengan Rule of Law, yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga

seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat

pemerintah.

3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan

dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin

kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya

mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi didalamnya imferatif.

Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara

dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk

ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik (Sudikno

Mertokusumo, 2003: 22).

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum

bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan

keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi

bentuk yang menjadi definitife.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serrta berlandaskan pada prinsip Negara

hukum (Zahirin Harahap, 2001: 2).

B. Tenaga Kerja Indonesia ( TKI )

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia ( TKI )

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah Warga Indonesia baik laki-laki atau

perempuan yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, keilmuan, kesenian,

dan bidang olah raga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik

darat , laut, maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian

(Depanker R.I., 1994: 4).

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Pasal 1 Tenaga Kerja Indonesia ( TKI )

adalah setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang memenuhi

syarat untuk bekerja di luar negri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu

dengan menerima upah. Selain itu TKI yang akan bekerja di luar negeri harus

terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan. Dengan demikian sernua Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja

diluar negeri harus menandatangani surat perjanjian kerja terlebih dahulu.

Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pembangunan di semua sektor

telah menyebabkan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Hal ini tampaknya

berlaku dinegara-negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Arab Saudi dan

sebagian Negara Eropa. Peluang ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh tenaga kerja yang

datang dari Indonesia. Jumlah mereka dari tahun ke tahun kian meningkat, bahkan di

antara mereka tidak lagi mempedulikan syarat-syarat sah memasuki dan bekerja di

negeri orang. Minat tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dipengaruhi

oleh faktor-faktor dalam negeri sendiri, seperti faktor pertumbuhan penduduk yang

tinggi, lapangan kerja yang sangat terbatas, sumber pendapatan yang tidak memadai,

dan faktor pengambilan tenaga kerja yang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkan

faktor dari luar negeri, selain untuk mencari pengalaman, motif utamanya adalah

untuk mendapatkan upah yang lebih baik sehingga dapat mensejahterakan keluarga di

daerah asalnya (Iskandar Budiman, 2004: 379).

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk dengan maksud untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

(Pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Salah satu tugas pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang

solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan

interaksi antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Oleh karena itu

wujud dari pemerintahan yang baik meliputi sistem administrasi negara, dan

melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu

negara secara menyeluruh. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah

mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur untuk menjadi TKI ke Luar negeri.

Peraturan yang ada sekarang yakni sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-104 A/MEN/2002,

menentukan bahwa setiap calon TKI yang mendaftar harus telah mengikuti

penyuluhan mengenai lowongan kerja, syarat-syarat kerja.

Demikian pula melalui Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon TKI

harus memenuhi persyaratan, berusia 18 (delapan belas) tahun, berpendidikan

sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, serta memiliki sertifikat keterampilan

melalui uji kompetensi kerja. Persoalannya adalah banyak TKI ke luar negeri tidak

menggunakan prosedur sebagaimana diatur melalui Undang-Undang No.39 Tahun

2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor

Kep- 104 A/MEN/2002, dengan ciri-ciri berpendidikan rendah serta tidak memiliki

keterampilan (unskilled) (Rachmad Syafaat, 2002: 25).

Dalam hal ini Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan

mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan

TKI di luar negeri Tercantum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 pasal 5, 6, 7

sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada

Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Per-Undang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKi di luar

negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

a) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat malalui pelaksanaa penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;

b) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; c) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI diluar

negeri; d) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan

TKI secara optimal di negara tujuan; dan e) Memberikan perlindungan TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa

penempatan, masa purna penempatan.

3. Perlindungan TKI

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah Hak Asasi Manusia di

Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia,

natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten,

rechten van den mens, dan fundamental rechten. Menurut Philips M hadjon, di dalam

hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan klaim (Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 34).

Pada fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan

calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering

mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban

dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang

melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus

tenaga kerja Indonesia ilegal.

Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan tenaga kerja Indonesia

yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan

berbagai pihak. Hal ini menunjukan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja

diserahkan pada posisi tawar-menawar (bargaining position) maka pihak tenaga kerja

akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar

sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja sampai

mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman

tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja

keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala.

Pada permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering

terjadi bahwa disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan

dengan berbagai masalah keamanan dan kenyamanan diperjalanan sampai tujuan,

yang sering ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang

diperoleh dari luar negeri (Jurnal Sistem Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar

Negeri, 1999: 14).

Dengan demikian, seluruh TKI yang bekerja di Iuar negeri wajib

mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dari mulai pra penempatan sampai

dengan perna penempatan, karena telah termuat dalam Undang-Undang No. 39 tahun

2004 Pasal 77 yaitu :

(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai

dengan peraturan Per-Undang-undangan.

(2) Perlindungan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra

penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Selain itu ada beberapa Perlindungan terhadap TKI, meliputi;

1. Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

a) Perlindungan Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada

buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut

persetujuan atau peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh,

termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Perlindungan upah diberikan untuk melindungi TKI agar apa yang mereka

kerjakan dengan jerih payah dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan

keluarganya, sehingga para TKI diharapkan mampu merubah hidupnya lebih

baik lagi (Lalu Husni, 2003: 37).

Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, jika

buruh sendiri sakit sehingga tidak dapat melekukan pekerjaannya dengan

ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 100% dari upah.

2. Untuk 3 (tiga) bulan kedua, dibayar 75% dari upah.

3. Untuk 3 (tiga) bulan ketiga, dibayar 50% dari upah.

4. Untuk 3 (tiga) bulan keempat, dibayar 25% dari upah.

Penjelasan :

Ketentuan pembayaran upah dengan bertahap berlaku bagi buruh yang sakit

terus menerus.Termasuk sakit terus menerus adalah penyakit menahun atau

berkepanjangan, demikian pula apbila buruh yang telah sakit lama mampu

bekerja kembali tetapi dalam waktu 4 Minggu sakit kembali. Bulan yang

dipakai untuk menghitung adalah bulan atau waktu dimana buruh jatuh sakit,

jadi bukan kalender. Untuk pelaksanaan pasal ini diperlikan surat keterangan

dokter yang ditunjuk oleh perusahaan.

b) Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Kesejahteraan Tenaga Kerja

Dalam Pasal 1 Peraturan Menakertrans RI No. PER.

02/MEN/XII/2004 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti

sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai

akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa

kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meniggal dunia.

Jaminan sosial tenaga kerja diberikan tidak hanya kepada kepada TKI

tetapi diberikan juga kepada keluarga TKI yang bekerja diluar negeri. Untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi TKI dan keluarganya, PPTKI/PPTKIS wajib

menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan TKI

dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan.

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan

untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan

keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Disamping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa

aspek antara lain :

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan

tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja mendidik kemandirian

pekerja sehingga pekerjaan tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika

dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari

tua dan lainnya. Selain itu banyaknya kasus kecelakaan kerja para TKI yang

terjadi seharusnya menjadi wacana bagi pemerintah kita untuk lebih

meningkatkan perlindungan terhadap TKI.

c) Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan

kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap

kecelakaan kerja yang terjadi mulai dari pra penempatan, pasca penempatan

hingga purna penempatan. Jaminan kecelakaan ini tercantum dalam Peraturan

Pemerintah No. PER.07/MEN/V/2010 Tentang asuransi TKI disebutkan

bahwa asuransi adalah merupakan jaminan atau perlindungan bagi TKI yang

meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan diluar

negeri dalam hal terjadi risiko-risiko. Iuran jaminan kecelakaan kerja ini

sepenuhnya ditanggung oleh pengusah yang besanya antara 0,24-1,745% dari

upah kerja selama sebulan. Iuran ini sangat tergantung dari risiko kecelakaan

yang terjadi. Semakin besar risiko kecelakaan semakin besar iuran yang

dibayarkan (Disnakertrans Kebumen).

d) Jaminan Kematian

Kematian yang mendapatkan santunan adalah tenaga kerja yang

meninggal dunia pada saat menjadi peserta Jamsostek. Jaminan ini

dimaksudkan untuk turut menanggulangi meringankan beban keluarga yang

ditinggalkan dengan cara pemberian santunan biaya pemakaman. Besarnya

jaminan kematian ini adalah 0,30% dari upah pekerja selama sebulan yang

ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

e) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan

produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya

penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan

pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan

persalinan.Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan

pemulihan (rehabilitatif). Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ini

ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha yang besarnya 6% dari upah tenaga

kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% sebulan bagi

tenaga kerja yang belum berkeluarga. Jaminan pemeliharaan kesehatan

diberikan kepada tenaga kerja atau suami isteri yang sah dan anak sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) orang. Jaminan ini meliputi :

1) Perawatan rawat jalan tingkat pertama.

2) Rawat jalan tingkat lanjutan.

3) Rawat inap.

4) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.

5) Penunjang diagnostik.

6) Pelayanan khusus.

7) Pelayanan gawat darurat.

(Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun

1993).

Dalam penyelenggaraan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar,

badan penyelenggara wajib :

1) Memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta.

2) Memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket

pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan.

Perlindungan Teknis Terhadap Tenaga Kerja :

1) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a) Batasan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sistem Manajemen

K3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang

meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan,

prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan,

penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan

keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang

berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,

efisien dan produktif. Alasan penerapan sistem manajemen K3 adalah :

a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar karena faktor

manusia dan sebagian kecil karena faktor teknis.

b. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja serta orang

lain yang berada di tempat kerja serta sumber produksi, proses

produksi dan lingkungan kerja agar tetap aman, perlu penerapan sistem

manajemen K3.

c. Untuk mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi

perdagangan.

d. Diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-

05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 dan berlaku mulai

tanggal 12 Desember 1996.

b) Tujuan dan Sasaran Sistem Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu

sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan

unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang

terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan

penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan

produktif.

2) Keselamatan Kerja

Keamanan kerja dapat diartikan sebagai penjagaan umum terhadap

bahaya kecelakaan di tempat kerja, yang melibatkan buruh yang bekerja pada

majikan dan terjadi karena adanya sumber-sumber bahaya di tempat kerja.

Sumakmur mengatakan bahwa keselamatan kerja adalah keselamatan yang

bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya,

landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan

(Sumakmur, 1976: 1).

Pada awalnya keselamatan kerja ini diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (Pasal 1602Bw) dengan ketentuan mewajibkan majikan untuk

mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, di tempat ia menyuruh

melakukan pekerjaan sedemikian rupa demikian pula mengenai petunjuk-

petunjuk sedemikian rupa sehingga buruh terlindung dari bahaya yang

mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya, sepanjang mengingat

sifat pekerjaan selayaknya diperlukan (Imam Soepomo, 1972: 167).

Ruang lingkup keselamatan kerja adalah meliputi setiap ruangan atau

lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja

bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha

dan di mana terdapat dumber atau sumber-sumber bahaya. Dalam

penerapannya, ada tiga unsur yang terkait dengan keselamatan kerja, yaitu :

(a) tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha;

(b) adanya tenaga kerja yang bekerja di sana; dan

(c) adanya bahaya kerja di tempat itu.

4. Hak Dan Kewajiban TKI

Arti dari kata “hak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan

bahwa “hak” adalah :

1. yang benar;

2. milik, kepunyaan;

3. kewenangan;

4. kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

5. kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu;

6. derajat atau martabat;

7. wewenang menurut hukum.

Pada dasarnya pengertian hak mengandung prinsip bahwa, hak adalah sesuatu yang

oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu

yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas

sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana

dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya (H. Muladi, 2009: 227).

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 8, setiap calon TKI

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

a) Bekerja di luar negeri b) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan

prosedur penempatan TKI di luar negeri. c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yangsama dalam penempatan di luar

negeri. d) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. e) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan. f) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga

kerjaasing lainnya sesuai dengan perturan Per-Undang-undangan di negara tujuan. g) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan Per-Undang-

undangan atas tindakan yang dapat merendahkan hakat dan martabatnyaserta

pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Per-Undang-undangan selama penempatan di luar negeri.

h) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepilangan TKI ke tempat asal.

i) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Arti dari kata “Kewjiban” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

menyebutkan bahwa “Kewajiban” adalah :

a. Harus;

b. Harus dilaksanakan;

c. Tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan);

d. Sudah semestinya;

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 9, setiap calon TKI/TKI

mempunyai kewajiban untuk:

a) Mentaati Peraturan Per-Undang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan.

b) Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. c) Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan

peraturan Per-Undang-undangan; dan d) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI

kepada perwakilan Republik Indonesia.

Pada dasarnya kewajiban mengandung prinsip bahwa, kewajiban adalah

sesuatu yang harus yang dipenuhi/dilaksanakan dagar dapat berjalan dengan

semestinya. Kewajiban yang dimiliki oleh setiap TK merupakan suatu pekerjaan yang

akan dikerjakan pada saat menjadi TKI sesuai dengan perjanjian kerja yang telah

disepakatinya.

5. Pelaksanaan Penempatan TKI Di Luar Negeri

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI

sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yg

meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan

pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke

negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Penciptaan mekanisme sistem

penempatan tenaga kerja di luar negeri dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong

terwujudnya arus penempatan yang berdaya guna dan berhasil guna (Nur Hadi

Wijono, 1997: 45).

Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan

salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peran pemerintah dalam

program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan

memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan

Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Penempatan TKI ke

luar negeri, juga merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber

daya manusia. Penempatan TKI dalam program Antar Kerja Antar Negara (AKAN),

dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan

kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum

keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia

(Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004: 34).

Berbagai sumber masalah sering menghadang tenaga kerja tanpa diketahui

sebelumnya oleh yang bersangkutan seperti :

1) Sistem dan mekanisme yang belum mendukung terjadinya arus menempatan yang

efektif dan efisien;

2) Pelaksanaan penempatan yang kurang bertanggung jawab;

3) Kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah;

4) Latar belakang budaya negara yang akan dituju berbeda.

Penempatan dan Perlindungan calon TKI/TKI, dilakukan berasaskan

keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan

gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Penempatan dan

Perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi;

b. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan,

sampai kembali ke tempat asal Indonesia;

c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang

pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke

negara tujuan yang mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi

tenaga asing. Atas pertimbangan keamanan, Pemerintah menetapkan negara-negara

tertentu tertutup bagi penempatan TKI, antara lain negara tujuan dalam keadaan

perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.

Khusus untuk penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur

tersendiri, misalnya pekerjaan sebagai pelaut.Penempatan calon TKI/TKI di luar

negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat,

minat, dan kemampuan. Penempatan calon TKI/TKI dilaksanakan dengan

memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum,

pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan

kepentingan nasional. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada

jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan

norma kesusilaan serta Peraturan Perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di

negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup (Pasal 27 s/d 30

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berdasarkan

Undang-undang No. 39 tahun 2004 tanggung jawab pelaksanaan penempatan dan

perlindungan TKI ada pada empat faktor:

1. Pemerintah pusat (instansi terkait pelayanan penempatan dan perlindungan TKI).

2. Perwakilan TKI.

3. Pemerintah Daerah.

4. Pelaksanan Penempatan TKI (PPTKI).

Keterkaitan peran dan tanggung jawab keempat unsur tersebut menunjukkan

adanya saling keterkaitan sebab akibat masih terjadinya perdagangan tenaga kerja.

Timbulnya perdagangan tenaga kerja tidak dapat dipungkiri timbul karena sistem

pelayanan penempatan calon TKI ke luar negeri sebagai sebuah rimbaraya yang tidak

sepenuhnya dipahami oleh orang awam termasuk para calon TKI, oleh karenanya

timbul pencaloan yang seringkali berdampak pada tindakan penipuan, pemerasan, dan

berujung pada perdagangan manusia. Jika diidentifikasi ada beberapa ruang yang

menjadi peluang timbulnya perdagangan tenaga kerja antara lain.

Pelayanan penempatan masih dilakukan secara parsial dan sektoral, kondisi

ini dimanfaatkan oleh calo dan sindikat untuk memanipulasi data dan berbagai

dokumen TKI untuk tujuan menempatkan TKI secara illegal. Kecenderungan

pengusaha/majikan untuk lebih menerima TKI illegal karena untuk menghindari

membayar upah sesuai ketentuan, membayar pajak dan hak-hak perburuhan lainnya,

sehingga TKI illegal tetap menjadi komoditas menarik bagi para calo dan sindikat

(Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2006 : 1-14).

6. Tata Cara Penempatan TKI

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, telah memberi

sumbangsih yang besar bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, paling tidak pada

tiga sektor. Pertama, penyediaan lapangan kerja, Penempatan TKI di luar negeri

telah berperan membantu para pencari kerja baru, Selain itu pencari kerja lama yang

belum mendapat pekerjaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena

berbagai sebab. Kedua, mengurangi kemiskinan, tidak bisa disangkal bahwa

penempatan TKI di luar negeri, telah memberi sumbangan yang positif bagi upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejateraan masyarakat,

otomatis mengurangi jumlah orang miskin terutama di daerah-daerah yang menjadi

kantong pengiriman TKI keluar negeri. Ketiga, menjadi sumber penerimaan devisa

terbesar kedua setelah migas. Ini berarti bahwa penempatan TKI di luar negeri

mempunyai peranan besar dalam membantu perekonomian Indonesia. Dengan

demikian, penempatan TKI di luar negeri sangat penting bagi bangsa dan Negara

Indonesia hari ini dan di masa depan (Jurnal Sistem Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia ke Luar Negeri, 1999: 2-7).

Penempatan TKI diluar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang

Pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik

Indonesia atau tenga kerja asing. Pemerintah menetapkan negarar-negara tertentu

tertutup bagi penempatan TKI guna memberikan perlindungan terhadap TKI. Dalm

hal tata cara penempatan TKI berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 ada 3

(tiga) faktor yaitu :

1. Penempatan calon TKI/TKI diluar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat

sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.

2. Dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia,

perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja

dengan mengutamakan kepentingan Nasional.

3. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat

pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma

kesusilaan serta peraturan Per-Undang-undangan, baik di Indonesia maupun di

negara tujuan (Rachmat Syafaat, 2002: 34).

Diatur dalam Pasal 9 Huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap

calon TKI/TKI diwajibkan untuk melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan

Republik Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk melaporkan kedatangan bagi

TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh PPTKIS.

7. Aspek Hukum Ketenagakerjaan

Dalam pengertian teoritis, Hukum Ketenagakerjaan dipahami sebagai

himpunan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan

pengusaha yang berdasarkan pembayaran upah. Hukum ketenagakerjaan mengatur

sejak dimulainya hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja, penyelesaian

perselisihan kerja sampai pengakhiran hubungan kerja. Dari berbagai peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada, dapat dicatat, ditnjau dari aspek

perlindungan, hukum ketenagakerjaan mengatur perlindungan sejak sebelum dalam

hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja dan setelah kerja berakhir (Lalu Husni,

2003: 50).

a. Sebelum Hubungan Kerja

Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang

hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga

memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya

untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan

mekanisme yang harus dilalui tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan (Lalu

Husni, 2003: 54).

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of

law sedangkan bahas Belanda disebut dengan istilah overeenscomstreecht. Lawrence

Friedman mengartikan hukum kontrak adalah Perangkat hukum yang hanya mengatur

aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu atau hukum kontrak

adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau

persetujuan (Lawrence M. Friedman, 2001: 196).

Hukum kontrak diatur dalam buku KUH Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan

631 pasal. Dalam KUH Perdata yang berkaitan aspek sebelum hubungan kerja yaitu

Pasal 1233 samapai 1312 KUH perdata meliputi : sumber perikatan, prestasi,

penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, dan

jenis-jenis perikatan.

Perjanjian pekerja yaitu Perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia

dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Isi perjanjian kerja yaitu :

1. Nama dan alamat pengguna

2. Jenis dan Uraian pekerjaan/jabatan

3. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi :

a. Jam kerja

b. Upah

c. Cara pembayaran

d. Upah lembur

e. Cuti dan waktu istirahat

f. Jaminan soial Tenaga kerja (Lalu Husni, 2003: 25).

Ketentuan Pasal 1318 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebaskan kepada

para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

2. Mengadakan perjajian dengan siapapun;

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan

4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (Salim H.S., 1993: 100).

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan

terhadap calon TKI yang telah memuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI

yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia

21 (dua puluh satu) tahun;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan;

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP) atau yang sederajat.

Calon TKI behak mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan

pekerjaan yang akan dilakukan, pendidikan dan pelatihan yang dimaksud yaitu :

a. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja CTKI;

b. Member pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat,

budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri;

c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan;

d. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewjiban CTKI/TKI

(Rachmat Syafaat, 2002: 34).

b. Masa Penempatan

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada hakekatnya bertujuan

untuk memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja Indonesia dan untuk

menghasilkan Devisa, sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan

nasional, dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa

dan negara (Perwada, 1999: 4).

Pasal 58 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Republik

Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002 menyebutkan bahwa PJTKI wajib

bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan

TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pembelaan TKI, PJTKI baik

sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib menunjuk atau bekerja sama dengan

Lembaga Perlindungan TKI yang terdiri dari Konsultan Hukum dan atau Lembaga

Asuransi di negara penempatan TKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara

yang bersangkutan.

Ketentuan tentang masa penempatan TKI dari kedua peraturan perundangan

di atas memperlihatkan, bahwa ketentuan sebagaiana diatur dalam UU PPTKI hanya

bersifat administratif semata, sedangkan ketentuan yang ada dalam Kep- 104

A/MEN/2002 memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan

kepentingan TKI di luar negeri. Hal ini mengingat justru masa penempatan inilah,

TKI banyak mengalami masalah, baik permasalahan antara TKI dengan

majikan/pengguna, maupun dengan PPTKIS yang tidak memenuhi kewajibannya

seperti yang tercantum dalam perjanjian penempatan.

c. Purna Penempatan

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa Setiap

TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada

Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kepulangan TKI dapat terjadi :

a. Berakhirnya perjanjian kerja;

b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;

c. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;

d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisanya menjalankan

pekerjaan lagi;

e. Meninggal dunia di negara tujuan;

f. Cuti;

g. Dideportasi oleh pemerintah setempat.

Menurut Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung

jawab pelaksana penempatan TKI dalam hal :

a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;

b. Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam;

b. kepulangan;

c. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan;

d. adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak betanggung jawab;

e. dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

Menurut Pasal 63 Ayat (1), (2), (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002, PJTKI

bekerjasama dengan Mitra Usaha dan Perwalu wajib mengurus kepulangan TKI

sampai di Bandara di Indonesia, dalam hal :

a. Perjanjian kerja telah berakhir dan tidak memperpanjang perjanjian kerja;

b. TKI bermasalah, sakit atau meninggal dunia selama masa perjanjian kerja

sehingga tidak dapat menyelesaikan perjanjian kerja;

c. PJTKI harus memberitahukan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan RI di

negara setempat dan Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum

tanggal kepulangan;

d. Dalam mengurus kepulangan TKI, PJTKI bertanggung jawab membantu

menyelesaikan permasalahan TKI dan mengurus serta menanggung kekurangan

biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia.

Salah satu masalah yang terjadi berkaitan dengan kepulangan TKI itu adalah

persoalan keamanan dalam negeri sampai di Bandara Tanah Air. Karena itu ketentuan

UU PPTKI mengatur pemberian upaya perlindungan bagi TKI terhadap kemungkinan

adanya pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI

dalam kepulangan.

8. Upaya Penyelesaian Sengketa

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam

bentuk kerjasama antara pengusaha dan pekerja, yang meningkat dari hari ke hari.

Semakin meningkatnya kerjasama pengusaha dan pekerja, menyebabkan semakin

tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Sebab-

sebab terjadinya sengketa diantaranya :

1. Wanprestasi.

2. Perbuatan melawan hukum.

3. Kerugian salah satu pihak.

4. Ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Dilihat dari prosesnya, penyelesaian sengketa dapat berupa :

a. Litigasi yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

b. Non Litigasi yaitu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Menurut Pasal 85 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu :

1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksanaan penempatan TKI

swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak

mengupayakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah.

2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau

kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial (Disnakertransos) merupakan

lembaga pemerintah yang bertugas sebagai penyalur informasi kesempatan kerja yang

ada di dalam dan di luar negeri. Lembaga ini juga menyiapkan pelatihan-pelatihan

bagi calon tenaga kerja yang akan disalurkan. Pelatihan-pelatihan semacam itu kini

juga telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja swasta

yang bernaung di bawah Disnakertrans dan atas pengawasan Disnakertrans.

Pada dasarnya lembaga-lembaga swasta ini membantu calon tenaga kerja

memperoleh pekerjaan dengan mengambil sedikit keuntungan dari biaya pendidikan

yang dikeluarkan oleh calon tenaga kerja.Ironisnya, kebanyakan lembaga pelatihan,

baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta cenderung memberikan

pelatihan domestik, misalnya untuk keperluan mengurus rumah tangga saja. Oleh

karena itu, angkatan kerja wanita Indonesia tidak mengalami perubahan status.

Mereka tetap menjadi sub ordinat dalam sebuah sistem kekuasaan (Irwan Abdullah,

1997: 210).

Di Disnakertransos Kebumen penyelesaian sengketa TKI antara pengusaha

dengan pekeja menggunakan jalur mediasi yang di mediatori oleh pihak

Disnakertrans. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui

penengah (mediator).

Menurut Black’s Law Dictionary, “Mediation is a private dispute resolution,

informal where a neutral party who is the mediator, helps the disputing parties

to reach agreement”.

Artinya mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal

dimana seorang pihak yang netral yaitu mediator, membantu para pihak yang

bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediator tidak mempunyai kesewenangan untuk menetapkan keputusan bagi

para pihak. Mediator bersifat netral dan tidak memihak yang tugasnya membantu para

pihak yang bersengketa untuk mengindentifikasikan isu-isu yang dipersengketakan

mencapai kesepakatan. Dalam fungsinya mediator tidak mempunyai kewenangan

untuk membuat keputusan.