bab ii tinjauan pustaka a....
TRANSCRIPT
37
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengantar
Kebijakan pemberdayaan UKM merupakan pengimplentasian
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, kecil, dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, misi
dalam bab ini adalah berusaha mengidentifikasi dimensi ruang dan arah
kebijakan pemerintah dalam peningkatan kemampuan pelaku UKM
melalui Pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan
upaya pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Malang dalam pemberdayaan UKM. Sesuai dengan
Peraturan Walikota Malang No. 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Berta. Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Malang.
Berdasarkan dari uraian diatas, kepentingan utama dalam
pembahasan sub bagian ini pertama, berusaha menguraikan konsep
kebijakan publik dan mengukur efektifitas Kebijakan tentang
pemberdayaan UKM berbasis ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan
teori yang dikemukakan oleh Richard M. Steirs bahwa makin rasional
suatu organisasi, makin besar kemampuan yang diperoleh kearah
tujuan, organisasi makin efektif pula. Dengan demikian efektifitas
dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebagian besar secara
38
teoritis.48 Kedua, berusaha menguraiakan upaya pemerintah daerah
Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam
mengembangkan UKM binaan. Ketiga adalah menguraikan faktor
penghambat dan pendukung mengenai kebijakan pemberdayaan UKM.
48 Steers, M Richard. (1985). Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga. Hal. 2
39
B. Penelitian Terdahulu
Table 2.1: Penelitian Terdahulu
No Nama
Peneliti Judul Tahun Metode Hasil
1. Andi Sopandi49 Strategi Pemberdayaan
Masyarakat
Studi Kasus: Strategi dan
Kebijakan Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bekas
2009 - Strategi dan kebijakan program
pembangunan bidang pemberdayaan
masyarakat dengan menggunakan
analisa SWOT
2. LB. Ruth Florida. M.
Hutabarat50
Strategi Pengembangan Usaha
Kuliner di Kota Malang Berbasis
2015 Kuantitatif Menganalisis Keadaan Usaha Kuliner dan permasalahannya, analisa Pilar-pilar model pengembangan ekonomi
kreatif, analisa aspek sumber daya,
49 3Andi Sopandi. (2009). Strategi Pemberdayaan MasyarakatStudi Kasu: Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. Jumal Madani Edisi II. Diakses pada tanggal 3 Maret2017' 50 LB. Ruth Florida . M. Hutabarat. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif. JESP-Vol. 7, No. 1. Diakses pada tanggal 3 Maret 2017
40
Ekonomi Kreatif
3. Bachtair Rifa'i51
Efektifitas Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Krupuk Man dalam
Program Pengembangan Labsite
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kedung Rejo Kecamatan 2007Jabon
Kabupaten Sidoarjo
2013 Kuantitatif Pemberdayaan UMKM dalam program
labsite pemberdayaan masyarakat
disesuaikan dengan potensi,
permasalahan dan karakteristik yang
sesuai dengan program pemberdayaan
UMKM kawasan industri kecil dan
menengah.
4. Ali SadikinWear52
Peran Pemerintah Daerah dalam
2002 Deskriptif Pemberdayaan dimaksudkan untuk
51 Bachtair Rifa'i. (2013). Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil don Menengoh (UMKM) Krupuk Ikon dolom Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakot Desa Kedung Rejo Kecamatan Jobon Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1 No. 1. Diakses pada tanggal 3 Maret 2017 52 Ali Sadikin Wear. (2002). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM
41
Pemberdayaan UKM menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri perekonomian nasional. Pemda hares
mampu membuat sosialisasi dan
penyadaran kepada berbagai unsur
yang terlibat dalam dunia usaha di
daerah mereka masing masing
5. Ravik Karsidi53 Pemberdayaan masyarakat untuk usaha kecil dan mikro
2007 Pengalaman Empiris
Pengalaman BDS LPPM UNS mendampingi sentra meubel bulakan sukoharjo. Pengalaman BIDS LPPM mendampingi sentra meubel serenan klaten
53 Ravik Karsidi. (2007). Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan mikro. Jurnal Penyuluhan. Vol. 3 no. 2
42
Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap penelitian terdahulu
yang dipaparkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa penelitian
pertama yang dilakukan oleh Andi Sopandi melakukan penelitian
tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Strategi dan
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi yang
dipublikasikan pads tahun 2009. Jadi pada penelitian ini cenderung
membahas tentang model strategi dan kebijakan program pembangunan
bidang pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan analisa
SWOT. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan potensi
dan peluang yang dilakukan pads bidang pemberdayaan Kabupaten
Bekasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi dan kebijakan program
pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, analisis SWOT
Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi,
Strategi Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi,
Analisa SWOT Berbasis Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
2010 dan Tujuan Pembanngunan Milenium 2015, Kebijakan dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi.
Sedangkan peneliti kedua yang dilakukan oleh LB. Ruth Florida
. M. Hutabarat membahas tentang Strategi Pengembangan Usaha
Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif yang dipublikasikan
pada tahun 2013. Pada penelitian ini menganalisis bagaimana
Menganalisis Keadaan Usaha Kuliner dan permasalahannya, analisa
Pilar-pilar model pengembangan ekonomi kreatif, analisa aspek sumber
43
daya, analisa aspek institusi, analisa aspek lembaga keuangan. Peneliti
menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan hasil penelitiannya.
Hasil dari penelitian Strategi Pengembangan Usaha Kuliner Berbasis
Ekonomi Kreatif di Kota Malang khususnya dalam Studi kasus pads Jl.
Pulosari dan Jl. Kawi Kecamatan Klojen adalah kolaborasi antara pilar
Model Pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu: a) Strategi dalam Aspek
Industri b) Strategi dalam aspek Teknologi c) Strategi Aspek Sumber
Daya d) Strategi Aspek Institusi e) Strategi Aspek Lembaga Keuangan
Selain strategi pengembangan dalam internal pengusaha kuliner di Jl.
Pulosari dan Jl. Kawi itu sendiri, dibutuhkan juga peran dari ke-3 aktor
penggerak dalam Triple Helix yaitu :a) Pihak Akademisi (intellectuals)
b) Pihak Pebisnis (business) c) Pihak Pemerintah (government).
Peneliti ketiga Bachtair Rifa'i melakukan penelitian tentang
Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui kebijakan dari Undang-
Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam
rangka membangun perekonomian daerah masyarakat Desa Kedung
Rejo. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2013. Hasil dari pnelitian ini
menganalisis mengenai program pengembangan Labsite Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
44
Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
Peneliti keempat Ali Sadikin Wear melakukan penelitian tentang
peran pemerintah daerah dalam pmberdayaan UKM. Dalam penelitian
ini peneliti ingin meneliti tentang program pemberdayaan UKM.
Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2002. Hasil dari penelitian ini
Metode yang di gunakan tipe penelitian yang di pakai dalam penelitian
ini adalah tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan Pemerintah daerah
dapat memanfaatkan UKM untuk pengentasan kemiskinan. Untuk itu
pemerintah daerah malalui kewenangan pembuatan peraturan bisa
memberdayakan UKM. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan
UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian
nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia
usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah hares menciptakan
iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan
pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Dalam hal ini
pemerintah dapat mendorong agar dalam menilai UKM bisa dilihat dari
kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. Pemerintah dapat
mendorong agar UKM membangun kemitraan dengan usaha besar
dalam semangat saling menguntungkan. Pemda hares mampu membuat
sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam
dunia usaha di daerah mereka masing-masing. Dengan demikian,
45
pendekatan pembangunan SDM akan diprioritaskan dalam upaya
masyarakat dan membudayakan kewirausahaan khususnya dalam
rangka pembinaan UKM.
Peneliti kelima Ravik Karsidi membahas tentang Pemberdayaan
masyarakat untuk usaha kecil dan mikro. Dalam penelitian ini peneliti
ingin menyajikan uraian tentang dinamika keterlibatan dan hubungan
peran antar stakeholder UKM, pemberdayaan untuk UKM dan berbagai
pengalaman empiris. Penelitian ini diterbitkan pads tahun 2007. Dengan
hasil Implementasi kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan
masyarakat untuk mengembangkan UKM tidak bisa secara parsial
hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi
secara keseluruhan atas kebutuhan UKM baik secara individu maupun
kelompok termasuk mendasarkan pads potensi sumberdaya
manusianya. Dengan melibatkan secara partisipatif dan lebih bersifat
bottom up ternyata partisipasi UKM untuk pemberdayaan diri mereka
sendiri akan berhasil dan pada gilirannya secara integral akan mampu
memberikan dampak perkembangan bagi perekonomian wilayah.
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya
penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian
terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama
seperti judul penelitian penulis. Namun kajian atau bahasan yang di
46
teliti oleh peneliti terdahulu yakni oleh Ali Sadikin Wear dengan judul
penelitian tentang peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UKM yang
diterbitkan pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian Deskriptif kualitatif. Dalam penggunaan teori pada penelitian
oleh Ali Sdiki Wear Ada hampir kesamaan dalam dengan rumusan
penulis yang ingin disajikan yaitu menegenai peran pemerintah dalam
pemberdayaan UKM, dengan adanya pemberdayaan UKM
dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan
mandiri dalam perekonomian daerah. Pemda harus mampu membuat
sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam
dunia usaha di daerah mereka masing masing. Harapan penulis dengan
judul efektifitas kebijakan pemerintah Kota Malang dalam
pemberdayaan UKM berbasis ekonomi kreatif dapat mengetahui arah
kebijakan dalam pemberdayaan UKM berbasis ekonomi kreatif serta
diharapkan dengan jumlah UKM di Kota Malang sudah terbilang
banyak pemerintah Kota Malang dapat merumuskan peraturan walikota
tentang UKM.
C. Efektifitas Kebijakan Publik
1. Konsep Efektifitas
Mengukur efektifitas bukanlah suatu hal yang mudah, karena
efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung
pada setiap individu yang menilai. Setiap individu memiliki pola
pikir dan sudut pandang yang berbeda sehingga berpengaruh pada
47
penilaian yang diambil. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk
mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap
organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila
tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai
seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu
ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas
menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa: "Efektifitas adalah
suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,
kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase
target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.54 Hal ini sesuai
dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno
Handayaningrat S, yang menyatakan bahwa "Efektifitas adalah
pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya."55
Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya
Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektifitas, sebagai
berikut: "Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi
(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau
sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara
54 Steerz. Ricard. (1985). Efektifitas Organism! Kaidah Perilaku. Jakarta: Erlangga. Hal.58 55 Handayaningrat, Soewarno. (1994). Pengantar Studi llmu Administrasi don Manajemen. Jakarta: Haji Masagung. Hal. 16
48
pelaksanaannya.56
Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep
efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional,
artinya dalam mendefinisikan efektifitas berbeda-beda sesuai
dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari
efektifitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering
dicampuradukkan dengan efisien walaupun artinya tidak sama,
sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.
Jadi, efektifitas merupakan suatu taraf atau ukuran sampai
sejauh mana peningkatann kesejahteraan manusia dengan adanya
suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan
tujuan dari proses pembangunan. Untuk mengetahui tingkat
kesejahteraan tersebut, dapat pula dilakukan dengan mangukur
beberapa indikator misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa
amandalam mengadakan pergaulan.57 Efektifitas sering kali
berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian
tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, atau
perbandingan basil nyata dengan hasil yang direncanakan.58
a) Ukuran Efektifitas
56 Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan. Hal. 109 57 Soekarno, Soejono. (1989). Teori Sosiologi. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 48 58 Bloom, Benjamin S. (1979). Taxanomi of Education Objectives, the Classification of Educational Goals. London: Longman Group. Ltd. Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 352
49
Pengukuran efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini
mengunakan pandangan Duncan yang dikutip Richard M. Steers,
melalui tiga indikator yaitu:
1) Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan
hares dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar
pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan
pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-
bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: a) kurun
waktu pencapaiannya di tentukan, b) sasaran yang merupakan
target konkrit, dan c) dasar hukum.
2) Integrasi
Intergrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat
kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi,
pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai
macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut pada proses
sosialisasi.
3) Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di
lingkungannya. Adapaun beberapa faktor dalam adaptasi yaitu:
1) peningkatan kemampuan, 2) sarana dan prasarana.
50
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengukuran
merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia.
Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan
direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau
sasaran itu tidak sesuai dengan aktu tang telah ditentukan, maka tidak
efektif. Efektifitas merupakan fungsi dari manajemen, dimna dalam
sebuah efektifitas diperlukan prosedur, strategi, kebijaksanaan,
program dan pedoman. Tercapainya tujuan ini adalah efektif sebab
mempunyai atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.
2. Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan secara umum diartikan sebagai kearifan dalam hal
pengelolaan. Dengan ilmu-ilmu sosial, kebijakan diartikan sebagai
dasar-dasar haluan untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan-
tindakan dalam mencapai suatu tujuan.59 Kebijakan dalam makna
seperti ini mungkin berupa suatu dekiarasi mengenai suatu pedoman
bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai
aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.60
Menurut Carl Friedrich kebijakan merupakan suatu arah tindakan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan
59 (1990). Ensiklopedia Nasional Indonesia. Jilid S. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka 60 Abdul Wahab, Solichin. (1997). Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
51
peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan
dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan
suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.61 Pendapat yang diberikan oleh
Carl Friedrich memandang bahwa kebijakan adalah suatu yang berfungsi
untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tuntutan yang ada pada
masyarakat maupun pemerintah. Begitu pula kebijakan pemberdayaan
UKM berbasis ekonomi kreatif yang merupakan kebijakan yang ditaarkan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan mutu SDM bagi yang ingin
memulai usaha baru.
Konsep kebijakan dengan kebijakan publik adalah sesuatu yang
sangat kompleks yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah-masalah
publik melalui strategi-strategi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal
tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Amir Santoso dalam
bukunya Budi Winarno yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah
serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana
kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai
tujuan tersebut.62 Seperti halnya kebijakan pemberdayaan UKM berbasis ekonomi
kreatif yang merupakan sebuah intruksi dari para perumus kebijakan kepada
pelaksana kebijakan untuk mengatasi permasalahan tentang kurangnya mutu
SDM sehingga masih banyak masyarakat miskin di Kota Malang. Adapun
beberapa langkah aksi yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya
61 Op. Cit hal. 26 62 Winarno Budi, 2014, Kebijakan Publik, Yogyakarta, Caps him. 20-21
52
pengadaan pelatihan keterampilan, pengadaan sosialisasi akses permodalan,
pengadaan sosialisasi mengenai legalitas kelembagaan.
Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit
banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang
bersangkutan dan sebagai suatu keputusan sendiri. Seorang pakar Ilmu Politik
lain, kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang
memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang
diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan
atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.63 Sesuai teori
tersebut dengan adanya masalah atau konflik di masyarakat mengenai angka
kemiskinan semakin tahun terns meningkat, maka dirumuskanlah
kebijakan tentang pemberdayaan UKM. Pemerintah Kota Malang melalui
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai kebijakan untuk memberdayakan
UKM binaan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan Kota Malang.
Definisi yang amat luas yang menyatakan bahwa kebijakan antara
hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Kebijakan
pemerintah adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah atau
tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu.64 Pada dasarnya
kebijakan (policy) yang diambil pemerintah mencerminkan keputusan
mengenai apa yang akan dilakukan dan atau tidak dilakukan berkenaan dengan
63 Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo 64 Ibid
53
kepentingan umum (public interest). Wujud konkrit dari kebijakan adalah
keluaran berupa program yang bersifat lebih operasional. Kebijakan merupakan
suatu usaha pengambilan keputusan yang pads dasarnya merupakan kegiatan
untuk mendapat informasi, mengolahnya dan akhimya membuat
keputusan yang dianggap terbaik melalui program-program yang
ditawarkan.
Kebijakan pemerintah atau kebijakan adalah kebijakan yang dilambangkan
oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dan implikasi-implikasi dari
pengertian tersebut di atas adalah:65
a) Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu yang
merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b) Bahwa kebijakan itu berisikan tindakan-tindakan atau pola-
pola tindakan pejabat pemerintah.
c) Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah atau instansi, jadi bukan merupakan apa yang benar-
benar dilakukan oleh pemerintah.
d) Bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan
beberapa bentuk tindakan pemerintah suatu masalah tertentu bersifat
negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk
tidak melakukan sesuatu.
e) Bahwa kebijakan setidaknya dalam arti yang positif didasarkan selalu
dilandaskan pads peraturan-peraturan perundang-undanga
65 ibid
54
yang bersifat memaksa.
Lebih lanjut lagi di dalam kajian bidang administrasi negara
menyatakan bahwa kebijakan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan
dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah apapun yang
dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berhubungan
dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.66
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan
bahwa efektifitas kebijakan adalah suatu ukuran pencapaian tujuan yang
mana output digunakan sebagai terget yang berdasarkan pedoman dalam
berperilaku atau bertindak yang dilakukan oleh sejumlah aktor atau pejabat dalam
lingkungan tertentu, perkara tertentu yang mempunyai hambatan dan
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan untuk mencapai tujuan atau
sasaran tertentu.
a) Ciri-ciri Kebijakan
Ciri-Ciri Kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan bahwa
kebijaksan itu dirumuskan oleh apa yang beliau sebut sebagai orang-orang yang
memiliki wewenang dalam sistem politik. Dari penjelasan Easton di atas
membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan, yakni:67
1) Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pads tujuan
daripada sebagai prilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan
2) Kebijakan pads hakikatnya terdiri atas, tindakan-tindakan yang
66 Ibid 67 Ibid
55
saling terkait dan yang mengarah pada tujuan tertentu yang
dilakukan oleh pejabat-pejabat.
3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya
dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4) Kebijakan pemerintah mungkin berbentuk positif, mungkin pula
negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan mungkin akan
mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk
mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang
negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat pemerintah
untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam
masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru
diperlukan.
Upaya mengevaluasi jalannya kebijakan, dapat dilakukan melalui
konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan
apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk
ataupun perumusan kembali. Dalam hal ini efektifitas merupakan
pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun
keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi
ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang
digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan
sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif kegiatan tersebut
dilaksanakan denagn benar dan memberikan hasil bermanfaat.
56
a. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Tahap-Tahap Kebijakan Publik Proses pembuatan kebijakan
publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses
maupun variabel yang hares dikaji. Oleh karena itu perlu adanya pembagian
proses-proses penyusunan kebijakan publik. Hal ini sesuai pendapat yang
dikemukakan oleh Charles Lindblom (1986) yang mengemukakan bahwa
tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji
kebijakan publik.68 Adapun tahap-tahap dalam penyususnan kebijakan publik
yakni sebagai berikut:
Gambar 2.1 Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan
Berdasarkan tahap-tahap penyusunan kebijakan publik diatas, setiap
tahapnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama yakni untuk
mengaktualisasikan tuntutan-tuntan publik dengan sebuah hadirnya produk
kebijakan dari pemeritah. Penyusunan agenda adalah tahap pemilahan
68 Charles Lindblom. (1986). Proses Penetapan Kebijakan Publik. Edisi Kedua
Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan
57
masalah-masalah publik yang masuk kedalam agenda permasalahan untuk
ditetapkan menjadi fokus pembahasan. Tahap Formulasi kebijakan adalah
proses pembahasan permasalahan-permasalahan dengan dicari pemecahan
masalah terbaik. Tahap Adopsi Kebijakan adalah proses pemilihan
kebijakan yang telah ditawarkan oleh seluruh perumus kebijakan.
Selanjutnya adalah tahap implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaaan
kebijakan oleh seluruh badan-badan administrasi pemerintah maupun agen-
agen pemerintah ditingkat bawah. Tahap terakhir dalam tahapan penyusunan
kebijakan publik adalah kebijakan yang telah dijalankan pada kurun waktu
tertentu akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan
tersebut dapat memecahkan suatu permasalahan.
Impiementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari adopsi
kebijakan yakni pelaksanaan kebijakan yang telah melalui proses
pemecahan masalahnya oleh para perumus kebijakan. Hal tersebut sejalan
dengan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa
implementasi kebijakan menekankan pada tindakan, baik pemerintah
maupun individu (kelompok) swasta, yang diarahkanuntuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan pada kebijakan sebelumnya.69 Seperti halnya dengan
kebijakan Pemberdayaan UKM adalah pemecahan atas permasalahan
sebelumnya yakni kurangnya SDM untuk dapat mengembangkan UKM agar
kemiskinan di Kota Malang dapat menurun tingkat prosentasinya.
Tentunya pemerintah bersama stakeholder mewujudkan kebijakan tersebut
69 Op Cit. Hal. 26
58
sebagai tindakan nyata atas permasalahan yang ada.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang
dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah
"Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guns meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan".70 Sehubungan dengan pendapat
tersebut Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu
keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga
harus mengkaj i terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan
dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan
agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi
sampai merugikan masyarakat.
Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan
untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya
dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat
atau turunan dari kebijakan tersebut.71 Oleh karena itu, implementasi kebijakan
yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang
70 Winarno, Budi.( 2002). Teori don Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo 71Nugroho, R. (2008). Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan-Proses
Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan
Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
59
pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan
kedua melalui formulasi kebijakan.
Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Edward III di atas,
maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal
yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi,
yaitu:72
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik"
Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat
dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: ukuran dan tujuan
diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut
dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Dalam
ukuran pemberdayaan UKM yang menjadi sasaran adanya peningkatan mutu
SDM yang dirasakan oleh masyarakat dan adanya kemudahan
dalam mengembangkan UKM. Tujuan dari implementasi pemberdayaan
UKM, yaitu menurunkan angka kemiskinan Kota Malang melalui UKM.
72 Wahab, Solichin Abdul Kebijaksanaan Negara, Jaka rmulasi ke Implementasi
60
D. Konsep Pemberdayaan UKM
1. Pemberdayaan Mayarakat
Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata `power'
(kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayan
bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kemungkinan
terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:
a) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah,
pemberdaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
b) Bahawa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada
pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Pengertian pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat menyatakan
pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan
masayarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha
pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu
menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri.73
Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayan dilihat
dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan:74
a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan
teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah
73 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8 74 Suharti, Edi. (1997). Pembangunan, Kebijakqn sosial dan pekerjaan sosiah Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS. Hal. 210-224
61
kesadaran masyarakat. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah
membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar
inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang
pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran
dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu
maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai
outsider people dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan,
peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi. Dengan
demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi
sangat dominan.75
b) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang
yang lemah atau tidak beruntung.76
c) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan nama orang menjadi
cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan
mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lemabaga-lembaga
yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan
menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan,
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan
kehidupan orang lain yang menajdi perhatiannya.77
d) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali
kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.78
75Sikhondze, Wilson B. (1999). “The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland”. Journal: Adult Education and Development No. 53/1999, Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn : 112/DW 76 Ile, J.W. (1995). Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice. Longman. Australia 77 Person, ET. Al. (1994). The Integration Of Social Work Practice. Clifornia Wardworth.inc 78 Swift C, Levin. G. (1987). Empoermrnt: An Emerging Mental Health Technology. J primary Prevention. USA
62
e) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan
komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa
atas) kehidupannya.
Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.
Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, etrmasuk individu-individu yang mengalami masalah
kemiskinan, sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan
atau basil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu
masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai
pengetahuan dan kemampuan dalm memenuhi kebutuhan hidupnya baik
yang bersifat fisik, ekonomi, amupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri,
mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan
tugas-tugas kehidupannya.79
a. Aspek Pemberdayaan
Dalam Pelaksanaanya, Narayan mengungkapkan bahwa untuk
meningkatkan keberdayaan suatu komunitas di dukung oleh beberapa elemen
berikut:80
79 Suharto, Edi. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama: Bandung. Hal. 57-60) 80 Narayan, Deepa. (2002). Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book. Worl Bank. Hal. 18
63
1) Aspek terhadap informasi
Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk
memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Pengertian
kekuasaan yang dimaksud merupakan kemampuan masyarakat, terutama
masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk
memperjuangkan hak-hak dasarnya. Informasi memberikan khasanah dan
wawasan barn bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula
diperoleh melalui diskusi kelompok, cerita, debat, dan opera jalanan
dalam bentuk yang berbeda-beda secara kultural dan biasanya
menggunakan media seperti radio, internet dan televisi.
2) Inklusi Partisipasi
Inklusi memfokuskan pada pertanyaan siapa yang terlibat. Bannet
dalam Malholtra mengungkapkan bahwa pengertian inklusi sosial sebagai
berikut: "The removal of institutional barries and the enchancement of
incentives to increase the acces of diverseindividuals and group to assets
and development opportunitie."pengurangan hambatan institusional dan
mepingkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi individu dan
kelompok yang beragam untuk memiliki kesempatan dan
pengembangan).81
Lebih lanjut diungkapkan bahwa pengertian pemberdayaan dan
81 Malhotra, Anju. (2002). Measuring Women's Empowerment as a Variable in International Development. Sidney Ruth Schuler
64
inklusi sosial ini adalah sebuah proses daripada suatu hasil akhir. Proses
pemberdayaan merupakan proses daripada suatu hasil akhir. Proses
pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan "dari bawah" dan
melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sementara inklusi
membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai "dari atas". Sementara
partisipasi secara sederhana diartikan sebagaimana komunitas miskin terlibat
dan peran apa yang dimainkan.
Inklusi sosial pada komunitas miskin merupakan aspek penting
dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap
proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan
memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk
membuat suatu perubahan yang merupakan hakekat dari
pemberdayaan.
Usaha untuk mempertahankan inklusi dan partisipasi
membutuhkan perubahan peraturan agar masyarakat memiliki ruang
untuk berdiskusi dan berpartisipasi secara langsung dalam penentuan
kebijakan lokal dan nasional, penyusunan anggaran, dan pemberian
pelayanan dasar. Dalam hal ini, kita dapat melihat partisipasi masyarakat dalam
proses pemberdayaan memiliki peranan yang vital untuk
menentukan berjalan atau tidaknya suatu pemberdayaan. Partisipasi
masyarakat dalam berbagai tahap pemberdayaan akan mendukung
mereka menjadi lebih berdaya dan memiliki ketahanan dalam
menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.
65
Lebih lanjut Conyers mengungkapkan bahwa terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya adalah
masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi)
mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh
langsung terhadap apa yang mereka rasakan. Faktor lainnya yang
mempengaruhi adalah penyesuaian diri perencana sosial atau pemangku
kepentingan atas apa yang penting dan apa yang tidak penting oleh suatu
komunitas 82
3) Akuntabilitas
Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan
swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjaabkan
kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung
pelaksanaan tindakan tersebut.
4) Kapasitas organisasi lokal
Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat
untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi
sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, di luar jangkauan
sistem formal, masyarakat miskin saling mendukung satu sama lain dan
memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi
masyarakat miskin umumnya bersifat informal. Contohnya tetangga yang
82 Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 86-187
66
saling meminjam uang atau beras atau satu sama lain. Mereka juga dapat
berbentuk formal, denagn atau tanpa regristrasi yang sah, contohnya
kelompok tani kelompok lingkungan ketetanggaan.
Suara dan permintaan masyarakat yang terorganisasi umumnya
lebih didengarkan daripada masyarakat yang tidak terorganisir.
Keanggotaan masyarakat miskin berdasarkan organisasi dapat lebih
efektif dalam memenuhi kebutuhan mendasamya, namun mereka
terhambat oleh sumber daya dan pengetahuan teknis yang terbatas.
Seringkali mereka kurang memiliki modal sosial yang menjembatani dan
menghubungkan yaitu mereka tidak dapat terhubung dengan kelompok
lain atau sumber daya lainnya. Kapasitas organisasi lokal merupakan
kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan. Organiasasi, asosiasi,
federasi, jaringan, dan gerakan sosial, kelompok miskin merupakan pemain
kunci dalam tataran intitusional.
Lebih lanjut Narayan mengungkapkan bahwa kaum miskin akan
berpartisipasi dalam sebuah kegiatan apabila partisipasi mereka tidak
dihargai dan tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup
signifikan bagi kesejahteraan mereka dan berguna dalam proses
pengambilan keputusan. Meskipun terdapat organisasi lokal yang kuat,
hal ini tetaplah menyebabkan kaum miskin tidak memiliki akses terhadap
pemerintahan lokal, sektor ekonomi sasta, dan kurangnya akses terhadap
informasi.83
83 Ibid
67
Pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui 5P yaitu pertama,
pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masayarakat berkembang secara optimal. Kedua,
penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
masayarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Ketiga, perlindungan, melindungi masayarakat terutama
kelompok-kelopmpok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
Keempat, penyokongan, pemberdayaan hares mampu menyokong
masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin
lemah dan terpinggirkan. Kelima, pemeliharaan, memelihara kondisi yang
kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara
berbagai kelompok dalam masayarakat. 84
Strategi dalam mengembangkan konsep pemberdayaan
masayarakat ada dua, yaitu, pertama Memberi peluang agar sektor ekonomi
dan masayarakat modem dapat tetap maju, karena kemajuan
dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kedua,
Memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan rakyat yang masih tertinggal
dan hidup di luar atau pinggiran jalur kehidupan modem yang dapat
melalui, a). Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi
masayarakat berkembang setiap masayarakat memiliki potensi yang dapat
dikembangkan, b). Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh
masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana,
84 Suharto, Edi. (2009). Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
68
pembangunan secara fisik dan sosial, c). Pengembangan lembaga
pendanaan, penelitian dan pemasaran daerah.85
Selain itu ada empat startegi dalam memberdayakan masyarakat,
yaitu pertama, memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran
masyarakat sebagai subyek. Kedua, mendayagunakan mekanisme
penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara
aspiratif, demokratif, efektif dan efisien. Ketiga, mobilisasi sumberdaya
manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan
profesionalismenya. Keempat, memaksimalkan peran pemerinta.86
Model-model Upaya Pemberdayaan Masyarakat dapat
mengenali bahwa ada tiga upaya utama dalam pemberdayaan, yaitu
melakukan upaya pemberian kesempatan, pemihakan, dan perlindungan.87
a. Upaya Pemberian Kesempatan
Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada
kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan
secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan
terukur artinya terdapat strategi, mekanisme, dan tahapan yang disusun
secara sistematis untuk memberdayakan kelompok berkemampuan lemah
dalam jangka waktu tertentu. Dengan banyak memberikan kesempatan
pada masyarakat lemah sehingga masyarakat dapat berkembang
85 Nasirin, Chairun dan Alamsyah. (2010). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance. Malang: Indo Press 86 Suryono, Agus. (2010) Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: UB Press 87 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan
69
menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.
b. Upaya Pemihakan
Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang
berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan. Upaya
pemihakan utamanya dilakukan dengan cara-cara menciptakan
iklim yang kondusif untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan
mecegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan mengakses
asset produkrtif dan sedian aset produktif yang ada.pemihakan yang
dilakukan oleh kelompok yang berdaya terhadap kelompok yang
tidak berdaya baik dari pemerintah maupun lembaga swasta sangat
berpengaruh dalam proses pemberdayaan masyarakat.
c. Upaya Perlindungan
Pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Melindungi yang
lemah diperlukan akibat penguasaan aset produktif yang tidak
seimbang antara kekuatan ekonomi besar dengan sekelompok warga
Negara yang tidak menguasai atau mempunyai sekalipun aset
produktif. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan
salah satu model dari suatu pemberdayaan, masyarakat yang lemah
dilindungi dari segala kerakusan yang dapat menimbulkan
ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.
Tiga upaya yang telah dijelaskan di atas, merupakan
upaya pemberdayaan yang menjadi altematif dalam setiap proses
70
pemberdayaan masyarakat. Ukuran Pemberdayaan masyarakat
harus dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasioanal maupun
inkremental.88 Pada pendekatan pertama, dalam upaya ini diperlukan
perencanaan berjangka serta pengerahan sumber daya yang tersedia
dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang
mencakup seluruh masyarakat. Dalam ini perlu dilibatkan semua lapisan
masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial
dan kemasyarakatan, serata tokohtokoh dan individu-individu yang
mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian,
programnya harus besifat naional, dengan curahan sumber daya yang
cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.
Pada pendekatan kedua, perubahan yang diharapkan tidak
selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaaan dalam derap yang
sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah,
mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Percepatan
pada satu sektor pada sektor lainnya bisa berbeda, demikian pula antara
satu wilayah dan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi
lainnya. Dalam pendekatan ini, desentralisasi dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan amatlah penting. Tingkat pengambilan
keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin pada
masyarakat.
88 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan„ h. 205
71
Untuk mengetahui berapa jauh pemberdayaan masyarakat
berhasil, perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran sejauh
mungkin yang dapat diukur untuk dibandingkan.
Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang
ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat.
Disini, peran ekonomi memang sangat penting. Cara pengukurannya
pun banyak berkembang, seperti indeks GINI, jumlah orang yng hidup
dibawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan usaha berskala
mikro dan kecil, nilai tukar petani, upah minimum dan sebagainya.
b. Tahap-tahap Pemberdayaan
Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan
yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan
hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka
partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan
pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimna yang diungkapkan oleh Adi
bahwa pemberdayaan menekankan pada process goal, yaitu tujuan yang
berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan
dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara
kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (self
help) sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, maka
pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut:89
89 Adi, I.R. (2003). Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. Hal. 70-75
72
1. Penyadaran
Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar
mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting
bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri
(self help).
2. Pengkapasitasan
Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam
mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity building,
yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem
nilai.
3. Pendayaan
Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan
kecakapan yang sudah diperolehnya.
Tahapan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan
masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf
kehidupan yang lebih baik. Secara lebih jelas, tahapan tersebut digambarkan
sebagai berikut:
1) Tahap Persiapan. Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan
tahap penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini
(community worker) merupakan prasyarat suksesnya suatu
pengembangan masyarakat.
2) Tahap Pengkajian (assesment) Proses assesment dilakukan dengan
mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = felt needs) dan
73
juga sumber daya yang dimiliki oleh klien.
3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dan Tahap
Pemformulasian Rencana Aksi. Pada tahap ini, agen perubah
(community worker) secara partisipatif mencoba melibatkan warga
untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana
cara mengatasinya.
4) Tahap capacity building dan networking Tahap ini mencakup : a)
Melakukan penelitian, workshop, dan sebagainya untuk membangun
kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan
kekuasaan yang diberikan kepada mereka. b) Masyarakat sasaran
bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan progam,
berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurenya. c)
Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah
setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.
5) Tahap pelaksanaan dan pendampingan. Tahapan ini mencakup:
Melaksanakan kegaitan yang telah disusun dan direncanakan bersama
masyarakat sasaran.
6) Tahap Evaluasi Tahapan ini mencakup :
a) Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
b) Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan
pemberdayaan yang dilakukan.
c) Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap
tahapan
74
pemberdayaan.
Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap dijalankan. Tahap
evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (phasing out
strategy).
7. Tahap Terminasi. Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap
terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada
masyarakat sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka.
Jadi, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat hingga pada level rumah tangga bahkan individu. Oleh karena
itu, untuk mengukur pemberdayaan kita dapat melihat ukuran
pemberdayaan dari segi ukuran kemiskinan
2. Pemberdayaan UKM
Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis
dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari
sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan
lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat
kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan
UKM terlah dijalankan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20
Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan dasar
hukum yang digunakan untuk menjalankan kebijakan pemberdayaan UKM.
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi yang terkait langsung
mencoba untuk memfokuskan pads upaya mengkoordinasikan kebijakan
75
pembangunan yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya
koperasi dan UKM dengan daya saing yang tinggi. Program kerja yang
telah disusun bertujuan memberikan kesempatan berusaha yang sama
bagi koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya, meningkatkan
mobilitas sumberdaya UKM, mengurangi biaya transaksi bagi UKM,
menghilangkan biaya ekonomi tinggi bagi UKM, serta mencabut
berbagai peraturan dan kebijakan yang menghambat pemberdayaan
UKM di Indonesia.
3. Definisi UKM
Ada berbagai definisi usaha mikro kecil yang digunakan oleh pneliti.
Penelitian ini mencoba menggabungkan definisi usaha kecil dan menengah dari
berbagai sumber. Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003,
tentang Pendanaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Usaha kecil
menurut UU No. 9/1995, adalah usaha produktif milik Warga Negara
Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang
tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk
koperasi, milik kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak
Rp. 100 juta per tahun.90
Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha kecil ialah yang memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta
90Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Diakses pada tanggal 3 Maret 2017
76
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar.
Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha
berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki
pekerja 1-4 orang, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki
pekerja 1-19 orang.91
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 menyatakan bahwa
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebgaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kriteria Usaha Kecil
yaitu:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai
dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp 300.000.000,00 sampai
dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
91 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
77
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria usaha
Menengah adalah:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00
sampai dengan paling banyakRp 10.000.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih daniRp
2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp
50.000.000.000,00.
a. Jenis-jenis UKM
Menurut Setyobudi, sekarang ini banyak ragam jenis usaha UKM di
Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok:92
1. Usaha Perdagangan
Keagenan: agen koran/majalah, sepatu pakaian dan lain-lain; pengecer:
minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain: Ekspor/Impor:
produk lokal dan internasional; sektor inormal: pengumpulan barang
bekas, pedagang kaki lima dan lain-lain
2. Usaha Pertanian
Meliputi Perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-
92 Andang Setyobudi. (2007). Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, No.2
78
sayuran dan lain-lain; Peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi; dan
Perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.
3. Usaha Industri
Industri Makanan/Minuman; Pertambangan: Pengrajin: Konveksi, dan
lain-lain.
4. Usaha Jasa
Jasa Konsultan; Perbengkelan; Restoran; Jasa Kontruksi; Jasa
Transportasi, Jasa Telekomunikasi; Jasa Pendidikan, dan lain-
lain.
Menurut Keputusan presiden No.127 Tahun 2001 adapun
bidang/jenis usaha terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri
dan perdagangan adalah:
1. Industri makanan, minuman dan olahan yang melakukan pengawetan
dan proses pengasinan, penggaraman, perebusan, pemanisan,
pengasapan, pengeringan dan penggorengan serta fermentasi dengan
cara tradisional
2. Industri penyempurnaan benang dari serat buatan menjadi benang
bermotif celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh
tangan
3. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan
dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATB atau
alat yang digerakan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb
4. Pengolaan hasil hutan dan kebun golongan non pangan meliputi bahan
79
bangunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arap dan
sabut. Selanjutnya bahan industri seperti getah-getahan, kulit kayu, sutra
alam, gambir
5. Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi
mekanik untuk pertukangan dan pemotongan
6. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk
persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan
pengelolaan kecuali cangkul dan sekop.
7. Industri barang dari tanah liat baik yang diglasir maupun tidak
diglasir untuk keperluan rumah tangga
8. Industri jasa pemeliharaab dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal
dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang
dikerjakan secara manual atau semi otomatis
9. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah,
nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun
imitasi dan pedagang dengan skala kecil dan informasi
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UKM) yang dimaksud adalah Usaha makanan dan minuman
olahan, serta usaha kerajinan yang memiiki kekayaan Khasanah Budaya
Daerah.