bab ii tinjauan pustaka a. landasan penelitian...
TRANSCRIPT
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Penelitian Terdahulu
Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya terkait Analisis Dana
Transfer Pemerintah Dalam Menunjang Pertumbuhan Daerah di Jawa Timur
Tahun 2012-2015 (Studi pada 25 kota dan kabupaten di Jawa Timur). sebagai
pembanding dalam pengembangan penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya yang
telah dilakukan sebagai berikut:
Hakim (2012) yang berjudul “Pengaruh belanja modal terhadap
Pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan
Bali)”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan belanja modal
pemerintah yang terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan
mesin; serta belanja modal lainnya akan memberikan dampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan belanja modal tanah, belanja modal
peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya merupakan variabel-variabel
yang siap digunakan dan dimanfaatkan segera saat dilakukannya transaksi
pembelian sehingga manfaat secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
dapat segera dirasakan. Belanja modal pemerintah yang terdiri dari belanja
gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan tidak memberikan
dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini lebih disebabkan karena karakter
belanja infrastruktur yaitu belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan,
irigasi, dan jaringan yang untuk perolehannya harus diperlukan pembangunan atau
perbaikan sehingga pemanfaatannya menunggu aset tersebut telah selesai dan siap
7
digunakan yang kemudian pada gilirannya dapat memberi dampak pada
pertumbuhan ekonomi.
Nurmainah (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Modal
Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten /
kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan
pembahasan tentang pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja
terserap, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah) , dapat
ditarik kesimpulan bahwa : 1. Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh
signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi
di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 2. Tenaga kerja terserap berpengaruh
signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi
di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 3. Indeks Pembangunan Manusia
berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap
pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 4. Pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota
Provinsi Jawa Tengah. 5. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan
dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota
Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang
meneliti terkait Belanja Modal dengan Pertumbuhan ekonomi.Pada dua penelitian
sebelumnya variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi
8
dan kemiskinan, dan pada penelitian ini variabel (Y) hanya menggunakan
pertumbuhan ekonomi saja. Dan untuk variabel bebasnya (X) dalam penelitian
sebelumnya yaitu Belanja Modal, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks
Pembangunan Manusia maka perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada
variabel bebasnya (X) yang fokus pada tiga variabel saja yaitu Belanja Modal,
Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi. Perbedaan selanjutnya
pada penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis regresi linier berganda,
dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi data panel.
Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melihat
faktor mana yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Dan juga sebagai pengembangan penelitian dengan memakai variabel
bebas (X) Transfer pemerintah pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi untuk
mengetahui seberapa besarnya variabel bebas tersebut Transfer pemerintah pusat,
Transfer Pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
9
B. Landasan Teori
1. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang memiliki
pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian /
pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Halim,
2014).
Menurut Wandira (2013) Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5
(lima) kategori utama:
1) Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk
pengadaan/ pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa
tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangn tanah, pembuatan
sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas
tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/ biaya yang
digunakan untuk pengadaan/ penambahan / penggantian, dan peningkatan
kapasitas peralatan dan mesi serta inventaris kantor yang memberikan
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin
dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang
digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan
10
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan
bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang
digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan
pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk
perencanaa, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud
dalam kondisi siap pakai.
5) Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan
untuk pengadaan / penambahan / penggantian / pembangunan / pembuatan
serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria
belanja modal tanah, peralatan dan Mesin, gedung dan bangunan, dan jalan
irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak
sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang
untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
2. Transfer Pemerintah Pusat
Dana otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penyaluran dana otonomi khusus dari
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dilakukan atas dasar nota
kesepakatan antara gubernur dan Bupati/walikota. Pencairan dana otonomi khusus
dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota diatur dalam peraturan
gubernur menyesuaikan dengan pencairan dana otonomi khusus dari Pemerintah
Pusat.
11
Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus disalurkan dengan
mekanisme sebagai berikut:
1. Dana tambahan infrastruktur yang besarnya ditetapkan antar pemerintah
dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahunnya;
2. Dana tambahan infrastruktur disalurkan kepada pemerintah provinsi Papua
dan Papua Barat dengan pemindahbukuan ke rekening kas umum daerah
(RKUD).
Dana tambahan Infrastruktur ini digunakan khususnya untuk
pembangunan jalan yang terisolir sehingga membuka akses antar kampung dan
distrik (Pembagian Wilayah Administratif) untuk meningkatan jalur lintasan
perekonomian. Kesimpulannya adalah ketika dana otsus dan dana tambahan
infrastruktur dianggarkan kedalam APBD, maka mekanisme pengelolaan
keuangan daerah berlaku sama dengan daerah lain yaitu mempedomani PP Nomor
58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dana Otsus = 2% x DAU Nasional. Alokasi Dana Otsus setiap tahun meningkat
sejalan dengan kenaikan pendapatan negara.
Direncanakan Th 2013 Dana Otsus mengalami kenaikan 10,8% dari
Rp11,9 Triliun menjadi Rp13,2 Triliun. Adapun Besaran Dana Tambahan Dana
Otsus untuk Infrastruktur ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan
DPR disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah, sedangkan tahun
12
2013 Dana tambahan infrastruktur tidak mengalami perubahan/tetap seperti tahun
sebelumnya, yakni Rp1,0 Triliun.
Alokasi dana otonomi khusus untuk provinsi papua dan provinsi papua barat
dan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh masing-asing setara 2% (dua
persen) dari pagu DAU nasional. Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam
rangka otonomi Khusus Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat berdasarkan
usulan provinsi untuk pembiayaan infrastruktur, alokasi tahun sebelumnya,
perkiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat. Dan pengalokasian Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Alokasi dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana tercantum dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
Transfer ke daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam ragka
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
(Djaenuri, 2012: 68) Alokasi Pemerintah Pusat (Intergovernmental Transfer)
Alokasi pemerintah pusat memegang peranan yang sangat penting karena
umumnya pemerintah daerah tidak dapat menutup keseluruhan biaya pengeluaran
dengan hanya mengandalkan pada pendapatan asli daerah saja.
13
Tujuan:
1. Pembelanjaan: seluruh atau sebagian biaya pelayanan atau program-program
pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional.
2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program pembangunan dan pelayanan
yang sejalan dengan kepentingan nasional.
3. Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, baik untuk membantu pertumbuhan
maupun untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.
4. Mengendalikan pengeluran daerah untuk memastikan penyesuaian terhadap
standar dan kebijakan nasional.
5. Memanfaatkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil / lebih adil.
6. Mengembangkan wilayah-wilayah untuk mengatasi keadaan darurat.
A. prinsip-prinsip Alokasi:
1. Untuk mendorong efisiensi alokasi dari pembangunan dan hal ini berarti
bahwa grants (Dana Bantuan) harus mampu menstimulir pengunaan sumber
daya secara optimum dan menguntungkan masyarakat banyak.
2. Pemerataan antar daerah, yang berarti bahwa pendistribusian grants harus
memperhitungkan perbedaan kebutuhan antar daerah serta perbedaan
kapasitas penerimaan antar pemerintah daerah dan unit biaya.
Misal:
1. Daerah berpendudukan besar membutuhkan pengeluaran yang lebih besar.
2. Daerah yang miskin dengan potensi PAD yang rendah memerlukan bantuan
yang lebih besar.
3. Bantuan mencerminkan perbedaan biaya / per satuannya, walaupun jenis
kebutuhan yang sama.
14
4. Prioritas pembangunan nasional dan otonomi daerah setiap negara kesatuan
akan memiliki prioritas nasionalyang dicapai lewat aktivasi daerah, akan tetapi
secara sadar juga hasrat untuk mendorong otonomi daerah.
5. Keseimbangan.
6. Sederhana dan transparan. Sederhana dan transparan akan membantu
pengalokasian dan administrasi pasar lokal.
B. Jenis-jenis Alokasi Pemerintah Pusat
1. Alokasi berdasarkan suara (vote) anggaran yang langsung, jenis alokasi ini
dan dalam anggaran nasional, yang meliputi jumlah tertentu bagi tujuan
tertentu pula yang memungkinkan pemerintahan daerah melakukan
pengeluaran dalambatas-batas tertentu. Dananya tetap dalam pembukuan
pemerintah pusat.
2. Kapitalisasi (capitalization). Penanaman saham pemerintah pusat dalam
pemerintah daerah untuk ini diharapkan untuk memanfaatkan dalam proyek-
proyek yang mendatangkan pendapatan biasanya bea (fee) atas pengadaan
pelayanan seperti air, listrik, angkutan umum atau investasidalam kegiatan
komersial atau produksi.
3. Bagi hasil pajak (tax sharing). Pengalokasian pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah.
4. Pinjaman. Alokasi kepada pemerintah daerah melalui pinjaman.
5. Hibah (bantuan), subsidi, kontribusi atau subversi. Namanya atau istilahnya
bisa berbeda, namun hakikatnya sama, transfer dana dari anggaran dan
pembukuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mandiri
15
pembukuannya. Alokasi seperti ini biasanya didasarkan atas kebijakan
(discretionary) kontitusi atau peraturan perundang-undang yang dapat
mewajibkan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada pemerintah
daerah.
C. Jenis-jenis bantuan pemerintah pusat
1. Specific Grants
Bantuan biaya pengeluaran tertentu dan atau proyek khusus, yang didasarkan
atas suatu presentase tertentu dari pengeluaran daerah yang disepakati.
Sumbangan-sumbangan serbaguna untuk mengimbangi anggaran daerah,
secara menyeluruh, menyesuaikan penerimaan-penerimaan terhadap
pengeluaran daerah, jenis ini sering kali dikenal dengan bantuan umum (Blok
Grant) atau penutup kekurangan (Pefciency), sumbangan ini dapat didasarkan
atas kekurangan anggarannya.
2. Unit Cost Grants
Didasarkan atasjumlah tertentu (yang ditetapkan ) bagi setiap
satuanpelayanan (misal 500 juta rupiah untuk setiap ilometer jalan, 20 juta
rupiah bagi setiap siswa sekolah dasar.
3. Matching Grants
Bantuan untuk mengimbangi eksploitasi sumber-sumber penerimaan regional
(daerah).
4. Multi Purpose Development Grants
Bantuan pembanguna serbaguna yang dapat dialokasikan dengan rinci oleh
pemerintah daerah untuk serangkaian kegiatan tertentu dan menurut pedoman
16
tertentu. Contoh dana inpres provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
Bentuk bantuan yang agag menyimpang adalah pork barrel, yakni pengunaan
sejumlah uang yang berasal dari pemerintah federal atau bagianuntuk
kepentingan setempat demi pertimbangan politik. Pengalokasian sejumlah
uang untuk pengeluaran-pengeluaran “proyek-proyek pilihan” anggota DPR
nasional yang berasal dari daerah.
5. Equalization Grants
Bantuan pelengkap serba guna yang dimaksud untuk mencukupi pendapatan
daerah secara langsung di daerah yang kapasitas fiskalnya di bawah rata-rata
atau dibawah standar. Bantuan bagi hasil penerimaan kepada
pemerintahnegara bagian dan pemerintah daerah dilaksanakan dengan
perbandingan terbalik terhadap sumbangan antar pendapat per kapita negara
bagian terhadap angka nasionalnya.
6. Contribution Grants
Sumbangan-sumbangan serbaguna. Untuk mengimbangi anggaran daerah,
secara menyeluruh menyesuaikan penerimaan terhadap pengeluaran daerah.
Jenis ini seringkali dikenal dengan bantuan umum (blok grants) atau penutup
kekurangan (efuciency). Sumbangan ini dapat didasarkan atas kekurangan
anggaran nyata.
D. Alokasi Khusus atau Serbaguna
Bentuk-bentuk tertentu dari alokasi pemerintah berdasarkan tujuan
pengeluaran, termasuk dalam bagian ini adalah bantuan khusus pengimbang
(matching) dan biaya satuan dan pinjaman serta modal yang ditanamkan dalam
17
badan tujuan tunggal, juga termasuk dalam jenis ini adalah bantuan umum, bagi
hasil pajak, pinjaman pembangunan menyeluruh.
E. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Hubungan keuangan pusat-daerah salah satu aspek dari hubungan
keuangan yang terjadi karena adanya pembagian kewenangan dan fungsi diantara
tingkatan pemerintahan sebagai perwujudan dari pelaksanaan asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut J. Davey 1988 dalam Djaenuri
2012), hubungan keuangan pusat-daerah menyangkut pembagian tanggung jawab
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, antara tingkatan-tingkatan
pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran
sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan itu. Tujuan hubungan ini untuk mencapai
perimbangn antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah, sesuai satu
sama lain dibawah supervisi pusat.
F. Dana Transfer Pemerintah
Distribusi pendapatan memperlihatkan ciri-ciri yang berhubungan dengan
barang umum dan eksternalitas. Kebutuhan akan campur tangan pemerintah
dalam hubungan dengan distribusi pendapatan perlu serta mengetahui semua
aspek dari peran pemerintah. Pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan
redistribusi untuk mencapai pareto optimalitas maupun distribusi pendapatan yang
dapat diterima secara etis. Sebagai contoh penetapan distribusi pendapatan di
Amerika Serikat, baik dalam arti bagian dari factor ( factore share) maupun
golongan pendapatan serta perkembangannya dalam waktu yang lalu. Serta
mempertimbangkan tindakan-tindakan redistributif sebenarnya yang telah diambil
18
pemerintah dan memperlihatkan kebijakan pajak dan pengeluarannya
mempengaruhi distribusi pendapatan.
Kebutuhan Akan Redistribusi Pemerintah
Untuk memastikan bahwa alokasi dari barang-barang dan jasa-jasa yang
ditentukan oleh pasar efisien dan untuk memungkinkan masyarakat mencapai
suatu distribusi pendapatan yang dapat diterima secara etis. Eksternalitas barang-
barang umum merupakan suatu penghalang bagi mekanisme pasar sebagai alat
alokasi yang efektif dan walaupun alokasi pasar efisien, tetapi secara etis tidak
diinginkan. Campur tangan pemerintah timbul dalam hubungan dengan distribusi
pendapatan dan menciptakan suatu kebutuhan akan pajak pendapatan dan transfer
yang di redistribusi. Macam-macam distribusi yang diperlukan untuk dapat
memungkinkan masyarakat agar mencapai efisiensi produksi dan konsumsi
sebagai redistribusi pareto optimal, hal ini berarti bahwa mungkin untui
mengadakan beberapa redistribusi yang membuat beberapa masyarakat lebih
makmur tanpa merugikan anggota lainnya. Redistribusi yang kedua disebut
sebagai redistribusi etis, yang berarti bahwa jenis redistribusi ini hanya dapat
terjadi dengan membuat beberapa orang lebih makmur dengan merugikan orang
lain. Masyarakat rupanya mau mengadakan redistribusi semacam ini, karena
dalam fungsi kesejahteraan sosialnya, lebih banyak menitik beratkan yang
diuntungkan daripada yang dirugikan.
19
Distribusi Kembali Pareto-optimal
Meskipun pada umumnya belum terpikirkan tentang distribusi pendapatan
sebagai barang atau aktivitas yang dapat memperlihatkan ciri-ciri barang umum
atau menciptakan ekstrenalitas, namun distribusi pendapatan dapat menunjukkan
ciri-ciri demikian.
Distribusi pendapatan untuk barang umum. Barang umum adalah
barang yang mempunyai ciri kesatuan yang total karena itu tidak ada persaingan
dalam konsumsi. Jika barang itu disediakan ia akan disediakan untuk semua orang
(walaupuun mereka tidak perlu mengkonsumsi atau membagi keuntungannya
sama rata). Jelas bahwa distribusi pendapatan mempunyai beberapa dari ciri-ciri
ini. Setiap individu dalam suatu masyarakat patuh pada keadaan distriibusi
pendapatan masyarakat ini dan setiap individu tidak dapat dipisahkan dari haknya
atas manfaat (atau biaya). Jadi distribusi pendapatan memenuhi kebutuhan-
kebutuhan forma dari suatu barang umum dan tidak mungkin adanya pemisahan
terhadap barang umum tersebut serta konsumsinya tidak bersaing. Kesejahteraan
sosial didasarkan atas keinginan dari setiap individu. Adanya kesejahteraan sosial
menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sebenarnya masuk ke fungsi kegunaan
perorang. Karena fungsi kesejaheraan sosial terutama menyatakan keinginan dari
berbagai kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat dengan hubungan
distribusi pendapatan, maka sulit untuk melihat kesejahteraan sosial tergantung
pada distribusi pendapatan jika kesejahteraan perorangan tidak ada. Oleh karena
itu kesejahteraan perorangan sedikit banyak tergantung pada distribusi pendapatan
masyarakat maupun pada tingkat konsumsi dan pendapatan mereka sendiri. Ini
20
berarti dibutuhkan redistribusi pendapatan melalui campur tangan
pemerintahuntuk menjamin bahwa masyarakat mencapai keseimbangan
redistribus, disebabkan karena sifat barang umum dari disribusi pendapatan.
Distribusi Pendapatan Sebagai Suatu Ekstrenalitas. Distribusi
pendapatan dapat disebut sebagai sumber eksternalitas dari pada sebagai barag
umum. Dalam arti bahwa kegunaan seseorang tidak saja tergantung pada tigkat
pendapatan mereka sendiri tetapi juga pada tingkat pendapatan dari berbagai
golongan pendapatan yang berbeda. Dalam hal ini tindakan kolektif redistribusi
melalui pemerintah, dapat menambah jumlah keseluruhan dari sumbangan atau
transfer, dan membuat masyarakat menegah kebawah lebih makmur tanpa
merugikan masyarakat menegah keatas. Misalkan bahwa tanpa campur tangan
pemerintahseseorang yang kaya akan suka rela menyumbangkan $1 untuk
dibagikan secara merata kepada orang miskin. Tetapi andaikan bahwa pemerintah
mengumpulkan $1 dari setiap orang kaya melalui perpajakan dan membagi secara
merata antar orang miskin.dengan demikian setiap orang kaya akan sadar jika ia
memberi $1, semua orang kaya harus memberikan $1, dengan demikian setiap
orang miskin menerima bagian yang lebih besar yang diberikan orang kaya
tersebut yang telah dikumpulkan akibat campur tangan pemerintah.
3. Transfer Pemerintah Provinsi
Transfer pemerintah provinsi terdiri pendapatan bagi hasil pajak dan
pendapatan bagi hasil lainnya. Pajak merupakan kas negara yang dibebankan
kepada rakyat berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa serta tidak
mendapatkan manfaat secara langsungdan digunakan untuk keperluan Daerah
21
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimana kewenangan pemungutan ada
pada Pemerintah Provinsi.
Jenis Pajak Provinsi :
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis Pajak Provinsi dibagi
menjadi :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
. Dan pendapatan bagi hasil lainnya (bagi hasil Sumber Daya Alam. Bagi
hasil SDA umumnya bersifat fluktuatif dan berbeda-beda untuk masing-masing
daerah,untuk daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam tentu akan
memperoleh bagi hasil SDA yang besar seperti kalimantan Timur, Bontang, Riau,
Bengkalis, dan Sebagainya. Terkait dengan eksploitasi SDA ini pemerintah
daerah perlu memanfaatkan penerimaan dari bagi hasil SDA tersebut dengan
sebaik-baiknya terutama untuk SDA yang bersifat tidak terbarui. Ketika saat ini
memanen hasil SDA, pemerintah daerah harus sudah memikirkan antisipasi
dampak jangka panjangnya yakni setelah SDA tersebut habis sehingga tidak
menghasilkan pendapatan lagi dan bahkan meninggalkan dampak negatif seperti
kerusakan lingkungan dan permasalahan sosial.
Untuk SDA tambang pemerintah daerah perlu memiliki konsep dan program
konservasi alam untuk mengembalikan fungsi lahan. Hal ini bisa dilakukan
22
dengan mengembalikan bekas lahan tambang tersebut menjadi lahan pertanian,
perkebunan atau hutan. Tetapi untuk mengembaikan fungsi lahan sehingga
mampu memberikan hasil yang optimal membutuhkan biaya dan waktu,
sementara pendapatan dari SDA yang biasanya diperoleh sudah tidak ada lagi.
Akibatnya keuangan negara terancam mengalami defisit (financial distress). Oleh
karena itu, perencanaan keuangan jangka panjang harus disiapkan sebab jika tidak
maka daerah yang tadinya kaya akan berubah menjadi miskin. Selai kembali ke
sektor pertanian, pemerintah daerah juga perlu memulai memperkuat sektor jasa
dan perdagangan. Kita bisa lihat bahwa singapura miskin dalam hal SDA tetapi
unggul dalam sektor jasadan perdagangan sehingga mampu menjadikan negara
tersebut dalam jajaran negara maju.
Pada saat pemerintah daerah memanen hasil SDA yang tinggi hendaknya
pada saat yang bersamaan pemerintah daerah banyak melakukan investasi, baik
investasi baik investasi infrastruktur maupun investasi sumberdaya manusia.
Semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian tidak perlu dipahami
dengan melakukan eksploitasi SDA tanpa memikirkan generasi mendatang.
Konsep pembangunan berkesinambungan (sustainable development) dan
pembangunan berwawasan lingkungan harus dipegang. Dimasa mendatang isu
lingkungan akan semakin besar dan hal ini tentunya akan berdampak kepada
manajemen keuangan daerah.
Khusus untuk pajak rokok diterapkan paling lambat mulai 1 Januari 2014.
Pajak Air Bawah Tanah juga merupakan jenis Pajak Provinsi yang tetap berlaku
maksimal satu tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diterbitkan.
23
Tarif Pajak Provinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur oleh
Peraturan Pemerintah dengan tujuan tidak terjadi pemanfaatan tarif pajak yang
lebih tinggi di daerah tertentu. Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut :
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dengan perincian :
a. tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan
paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
b. tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi
kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
c. tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan
umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan
kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling
tinggi sebesar 2% (dua persen).
d. tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat
dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua
persen).
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan paling tinggi
20% (dua puluh persen) dengan perincian sebagai berikut :
a. Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar
20% (dua puluh persen), dan
24
b. Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi
sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
(sepuluh persen)
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar sebesar 10% (sepuluh persen)
Dalam tahun 1979 pemerintah-pemerintah provinsi menerima 40 persen
dari penerimaan-penerimaan negara dari transfer antar pemerintah, 35 persen dari
pajak-pajak, 25 persen dari penagihan-penagihan, penggunaan fasilitas umum,
dan lain sumber-sumber bukan pajak. Dalam tahun 1975, 78 persen dari
nerimaan-penerimaan pajak berasal dari pajak-pajak hak milik, 9 persen dari
pajak-pajak penjualan lokal, 4 persen dari pajak-pajak cukai lokal, 5 persen dari
pajak-pajak pendapatan lokal, dan 4 persen dari sumber-sumber pajak yang
bermacam-macam. Nilai ini berlaku bagi semua pemerintah-pemerintah provinsi.
Kota-kota, yang merupakan pemakai utama dari pajak-pajak penjualan lokal,
menerima 11 persen dari penerimaan-penerimaan mereka dari pajak-pajak ini,
padahal distrik-distrik sekolah tidak menerima apa-apa dari sumber ini
dikebanyakan negara bagian. Pendapatan pajak kota praja terbatas hanya pada 11
negara dan hanya dibeberapa negara bagian. Pajak-pajak penjualan lokal biasanya
umum di california, lllinois, new york, Texas, Oklahoma, dan Utah, dan menyebar
secara luasdalam beberapa negara-negara bagian lain. Secara umum satu-satunya
perubahan yang sangat beartidalam pembelanjaan lokal selama bertahun-tahun
adalah adanya pertumbuhan yang melambat dari pajak-pajak bukan hak milik
25
(penjualan dan pendapatan) dan semakin pentingnya dana transfer untuk provinsi.
Keadaan ini akan terus berlangsung dikarenakan keberatannya membayar pajak
hak milik (washington, D.C. : U.S 1979).
4. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan dalam perekonomian yang
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah
dan kemakmuran masyarakat meningkat.
A. Teori Harrod-Domar
Teori ini pada dasarnya melengkapi analisi Keynes mengenai penentuan
kegiatan ekonomi. Teori Horrod-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat
investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang
modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya dalam teori Horrod-
Domar dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-
barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Teori Horrod-
Domar menunjukkan bahwa agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan
sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas
barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu.
B. Teori Pertumbuhan Keynes
pandangan keynes mengenai peranan permintaan agregat untuk
menentukan tingkat kegiatan dalam suatu perekonomian. Dalam analisis keynes
membagi permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran
konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh pengusaha. Dalam
analisis makro ekonomi saat ini pengeluaran agregat dalam perekonomian
26
meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dengan demikian pengeluaran
agregat dapat dibedakan kepada empat komponen yaitu rumah tangga, investasi
perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor,
Konsumsi Rumah Tangga pengeluaran konsumsi yng dilakukan oleh
seluruh rumah tangga dalam perekonomian tergantung kepada pendapatan yang
diterima oleh mereka. Semakin besar pendapatan mereka semakin besar pula
pengeluaran konsumsi mereka.sifat penting lainnya dari konsumsi rumah tangga
adalah: hanya sebagian saja dari pendapatan yang mereka terima yang akan
digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Oleh keynes perbandingan diantara
pengeluaran konsumsi pada suatu tingkat pendapatan tertentu dengan pendapatan
itu sendiri dinamakan kecondongan mengkonsumsi.
Kecondongan mengkonsumsi yang rendah, menyebabkan jurang diantara
produksi nasional pada penggunaan tenaga kerja penuh dengan pengeluaran
agregat yang sebenarnya menjadi bertambah lebar. Jurang yang lebih lebar ini
menyulitkan sesuatu perekonomian untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga
kerja penuh. Agar penggunaan tenaga kerja penuh dapat dicapai perlulah para
pengusaha menaikkan jumlah investasi yang dilakukannya, yaitu mereka harus
dapat menginvestasikan sebanyak perbedaan diantara produksi nasional pada
penggunaan tenaga kerja penuh dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada
penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila investasi tidak bisa mencapai tingkat
tersebut pengangguran akan berlaku.
Investasi (Penanaman Modal) penanaman modal oleh para pengusaha
terutama ditentukan oleh dua faktor yaitu efisiensi marjinal modal dan suku
27
bunga. Efisiensi marjinal modal menggambarkan tingkat pengembangan modal
yang akan diperoleh dari kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh
perekonomian. Apakah seorang pengusaha akan menanam modal atau
membatalkanya tergantung pada sifat hubungan diantar efisiensi modal marjinal (
atau tingkat pendapatan minimal dari penanaman modal yang dilakukan) dengan
suku bunga. Sekiranya suku bunga lebih tinggi dari efisiensi marjinal dari
investasi itu, maka pengusaha itu akan membatalkan rencananya untuk menanam
modal. Seseorang akan menanam modal apabila hasil dari investasinya lebih
tinggi dari suku bunga. Maka, dalam sesuatu perekonomian besarnya jumlah
investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha tergantung kepada nilai
penanaman modal yang tingkat pengembalian modalnya lebih besar dari suku
bunga. Maka dalam sesuatu perekonomian besarnya jumlah investasi yang akan
dilakukan oleh pengusaha tergantung kepada nilai penanaman modal yang tingkat
pengembalian modalnya lebih besar dari suku bunga.
Pengeluaran Pemerintah pemerintah bukan saja berfungsi untuk
mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat
pengeluaran agregat dalam perekonomian. Di satu pihak kegiatan pemerintah
melalui pemungutan pajak akan mengurangi perbelanjaan agregat. Akan tetapi
pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah tersebut akan
meningkatkan pengeluaran agregat. Kerapkali pemerintah membelanjakan dana
yang melebihi penerimaan pajak. Langkah seperti ini akan meningkatkan
keseluruhan pembelanjaan agregat.
28
Ekspor Kepasar Dunia ahli ekonomi telah menunjukkan berbagai
kebaikan dari hbungan ekonomidengan luar negeri, terutama kegiatan
mengekspor dan mengimpor. Ahli ekonomi klasik telah lama menunjukkan bahwa
ekspor dapat memperluas pasar (contoh: sumbangan ekspor karet dan minyak
mentah kepada ekonomi Indonesia) dan memungkinkan negara yang mengekspor
memperoleh dana untuk mengimpor barang lain, termasuk barang modal yang
akan mengembangkan perekonomian tersebut lebih lanjut. Perkembangan
perdagangan dunia dalam dua tiga dekade belakangan ini menunjukkan pula
bahwa perkembangan ekspor yang pesat tealah dapat menciptakan percepatan
dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negar. Perkembangan ekspor yang pesat
tersebut menyebabkan pertambahan pesat dalam perbelanjaan agregat, yang pada
akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan pendapatan nasional (dan pertumbuhan
ekonomi) yang pesat.
5. Hubungan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Anasmen (2009) mengatakan bahwa dengan program peningkatan belanja
modal, mau tak mau menyentuh langsung peningkatan pembangunan beragam
infrastruktur, seperti sarana pertanian, transportasi, dan infrastruktur lain yang
langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Itu berarti di masa
mendatang, semua belanja akan berorientasi ke daerah, karena membangun
bangsa adalah pembangunan daerah serta membentuk kapital atau modal yang
semakin besar di daerah. Trans-Sumatera, trans-Sulawesi, hingga trans-
Kalimantan harus diwujudkan. Untuk kepentingan rakyat, semua itu harus
dibesarkan anggarannya. Karena anggaran infrastruktur, sektor pertanian,
kesehatan dan transportasi akan dilipatgandakan, biaya operasional, perjalanan
29
dinas, atau pun belanja modal yang tidak produktif harus diturunkan. Itu berarti
para birokrat tidak bisa lagi seenaknya bermain-main dengan belanja operasional
atau mencatut perjalanan dinas.
6. Hubungan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi Dengan Pertumbuhan
Ekonomi
Menurut teori keynes Y=C+I+G+(X-M) disini pemerintah bukan saja
berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat mempengaruhi
tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Di satu pihak kegiatan
pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi perbelanjaan agregat.
Akan tetapi pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah
tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Kerapkali pemerintah
membelanjakan dana yang melebihi penerimaan pajak. Langkah seperti ini akan
meningkatkan keseluruhan pembelanjaan agregat. Dana Transfer pemerintah
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomo apabila dikelola dengan baik dan
benar untuk mendapatkan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi.
7. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta menurut
Undang-undang no. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dan kerangka pemikirannya adalah sebagai
berikut:
30
8. Hipotesis
Dari tinjauan teori, dan penelitian terdahulu, maka dugaan sementara
(hipotesis) yang digunakan dalam penelitian dengan undang-undang no 32 tahun
2004 sebagai dasar adalah sebagai berikut:
a. Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di
Provinsi Jawa Timur.
b. Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.
c. Transfer Pemerintah Provinsi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Belanja Modal (Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan ,
Jalan, irigasi dan jaringan
, Aset tetap lainnya, Konstruksi
Dalam Pengerjaan, Aset lainnya
Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya
(Dana otonomi Khusus dan
dana penyesuaian
Pertumbuhan
Ekonomi
Transfer Pemerintah Provinsi
(Pendapatan bagi hasil pajak
dan pendapatan bagi hasil
lainnya)