10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat

sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur dan

jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif dan titatif, publik atau privat.

Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa deklarasi mengenai suatu

dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai

aktiviats-aktivitas tertentu, atau suatu rencana ( United Nation, 1975 )

Kebijakan pada dasarnya menitik beratkan pada “ publik dan masalah-

masalahnya“. Kebijakan membahas bagaiman isu-isu dan persoalan tersebut

disusun ( Constructed ), didefinisikan serta bagaimana semua persoalan tersebut

diletakkan dalam agenda Kebijakan. Charles L. Cochran mengemukakan inti dari

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah “ Policy consistent of political

decision for implementating program to achieve social goal “. ( kebijakan terdiri

dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam mencapai

tujuan demi kepentingan masyarakat). ( Cochran, 1999 : 2)

Menurut W.J Jenkins dalam bukunya Pubic Analisy mengemukakan

bahwa “ Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang

ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan

dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi

dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas

11

kewenangan kekuasaan dari para aktor “ ( Jenkins, 1978 : 2 ). Berdasarkan

pendapat tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu

keputusan ditetapkan pemerintah yang saling berhubungan satu sama lain dengan

mempunyai tujuan untuk mencapai keerhasilan satu kebijakan tentunya dengan

memiliki kewenangan – kewenangan yang mempunyai batas-batas tertentu.

Sedangkan definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan

bahawa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai

“whatever government choose to do or to do “. Artinya, kebijakan publik adalah

apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (

Budi Winarno, 2014 : 15 ). Definisi yang diberikan oleh Hogwood dan Gunn yang

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah

yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu ( Winarno, 2014:15 ). Lain

halnya definisi yang diberikan yang diberikan oleh Hogwood dan Gunn yang

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah

yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu ( Suharto, 2008;3). Disamping

itu Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “ kebijakan”

dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas,

sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas Negara yang diharapkan, sebagai

proposal spesipik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai

sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau model dan juga

sebagai proses ( Parsons, 2014;15).

Menurut Landau, kebijakan publik sebagai bentuk lain dari analisis politik

yang menggunakan metafora atau model sebagai perangkat untuk menjajahi

12

dunia yang tidak dikenal dan mungkin yang tidak diketahui secara politik “ Public

policy, as other forms of political analysis, uses metaphors or models as devices

to explore the unknown and possibly world of politics. ( Soeharto, 2004 : 23 )

Menurut Eystone kebijakan publik ialah the relationship unit its

environment (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan

pemerintahan dengan lingkungannya). Sedangkan menurut Charles O. Jones,

istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari–hari namun

digunakan untuk mengantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Istilah ini sering ditukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan

(decisions), standard, proposal, dan grand design. Secara umum, istilah

kebijakan atau policy digunakan untuk menunujuk perilaku seorang aktor atau

sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012:37–38).

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk

menunujuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli

mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud

dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang

berbeda-beda, namun suatu definisi dianggap tepat adalah suatu definisi yang

menekankan tidak hanya apa yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup

pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah (Winarno, 2012:37–

38).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah

keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga pemerintah,

baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman pegangan

13

ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam kenyataan,

kebijakannya, kebijakan seringkali diartikan dengan peristilahan lain seperti

tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan

dan rancangan-rancangan besar.

2.2. Tahap–tahap Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, tentunya diperlukan suatu proses

yang tepat dalam pembuatannya. Pembuatan kebijakan publik merupakan proses

yang kompleks kerena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus

dikaji. Oleh karena itu, untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses – proses

penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti

ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom,

1986:35). Tahap – tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2012:

36–37) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pemuat kebijakan. Masalah – masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan ( policy alternatives/policy options )

yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam

agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing – masing alternatif

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan

14

masalah. Pada tahap ini masing – masing akan “bermain” untuk mengusulkan

pemecahan masalah terbaik.

b. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut

diadobsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur

lembaga atau keputusan peradilan.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit, jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun

agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para

pelaksana (implementors), namun, beberapa yang lain mungkin akan ditentang

oleh para pelaksana.

d. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih

15

dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi

masyarakat. Oleh karena itu , ditentukanlah ukuran – ukuran atau kriteria –

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih

dampak yang diinginkan.

2.3. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan

evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan

kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat

kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Winarno (2012: 225) bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola

kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam

proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan

sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan

publik. Pada dasamya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk

meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah

dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program

kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan

publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab

kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang

telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Secara sederhana evaluasi

adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

16

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

Implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dalam hal ini, dipandang sebagai

suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada

tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi

kebijakan dengan demikian,bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Peneliti mengutip beberapa definisi mengenai evaluasi kebijakan menurut

beberapa ahli. Salah satunya menurut Jones (Santosa, 2008: 43) menyatakan

bahwa evaluasi adalah judging the merit of government processes and program.

Artinya adalah evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap kemampuan

pemerintah dalam proses dan programnya.

Menurut Thomas Dye (Parsons. 2008: 547) mengatakana bahwa evaluasi

kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek

dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin

dicapai. Sedangkan menurut Anderson dalam Putra, evaluasi kebijakan adalah

aktivitas atau kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang

mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Karena itu, evaluasi kebijakan

merupakan kegiatan fungsional, yang meliputi: perumusan masalah kebijakan,

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,

implementasi maupun dampak kebijakan.

17

Dari beberapa definisi mengenai evaluasi kebijakan tersebut, peneliti

menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu tahap akhir yang

berupa pengukuran serta penilaian terhadap hasil dan dampak dari suatu

kebijakanyang telah dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga mampu menentukan

kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.4 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik merupakan pembagian dan macam-

macam dari penilaian suatu kebijakan. Beberapa ahli telah membagi evaluasi

kebijakan menjadi beberapa penggolongan seperti menurut Menurut Finsterbusch

dan Motz (Wibawa dkk, 1994: 74-75) terdapat 4 (empat) tipe evaluasi yaitu :

1. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan

pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap

variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik

atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.

2. Single program before-after, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama

yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah

program berlangsung.

3. Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak

untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan

sasarannya.

18

4. Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga

informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Menurut Parsons (2008: 543), menyatakan bahwa terdapat dua tipe dalam

evaluasi, yakni:

1. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada saat sebuah

kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang didalamnya terdapat analisis

yang meluas terhadap program yang dilaksanakan dan kondisi-kondisi yang

mendukung bagi suksesnya implementasi tersebut. Rossi dan Freeman dalam

Parsons (2008: 547) menjelaskan bahwa tipe evaluasi ini diarahkan pada tiga jenis

issue pertanyaan, yaitu :

a. Apakah program telah mengarah pada kelompok sasaran yang telah

ditentukan. Hal ini menyangkut apakah suatu kebijakan/program dapat

mencapai wilayah atau kelompok sasaran (target groups) program yang

bersangkutan.

b. Apakah pelayanan didistribusikan sesuai dengan desain program. Hal ini

menyangkut, apakah usaha-usaha yang diambil dalam interfensi dan

prakteknya telah sesuai dengan apa yang dirinci dalam rancangan program.

Dengan kata lain apakah pelaksanaan program telah memberikan sumber-

sumber pelayanan dan keuntungan pada kelompok sasaran sebagaimana yang

diharapkan.

19

c. Sumberdaya apa saja yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan program

tersebut.

2. Summative Evaluation digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah

kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang telah

ditujukan di awal. Evaluasi summatif masuk dalam tahap post-implementations,

yakni dilakukan ketika kebijakan program sudah selesai digunakan, dan dengan

mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau

program tertentu. Tipe evaluasi summatif ini menekankan pada hasil yang telah

dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Anderson dalam Winarno (2008: 227) membagi evaluasi kebijakan ke

dalam tiga tipe. Masing-masig tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan

pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi:

1) Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.

Tipe evaluasi pertama, bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan

fungsional, maka evaluasi kebilakan dipandang sebagai kegiatan yang sama

pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan

administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau

dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek.

Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-

pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi

oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya.

Dengan demikian, suatu program kesejahtaraan misalnya, oleh suatu kelompok

tertentu mungkin akan dipandang sebagai program yang sangat sosialistis, terlepas

20

dari pertimbangan apa dampaknya yang sebenarnya. Oleh karena itu, program

seperti ini tidak diharapkan untuk dilaksanakan tanpa melihat dampak yang

sebenarnya dari program tersebut. Atau contoh yang lain misalnya, penjualan

saham perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN) akan dipandang sebagai

proses kapitalisasi dan dianggap akan mengancam kepentingan rakyat.

2) Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya

kebijakan atau program tertentu.

Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya

kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari

pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut:

1. Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?

2. Berapa biayanya?

3. Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa

jumlahnya?

4. Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain?

5. Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosodur secara sah diikuti?

Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan

evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau progam-program,

maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai

kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi

dengan mangggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni

21

kecenderungannya untuk manghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak

suatu program terhadap masyarakat.

3) Tipe ketiga adalah tipe evaluasi sistematis.

Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah

mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan pubik. Evaluasi

sistematis melihat sacara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan

untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-

tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis

diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak

pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah

masyarakat.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas peneliti menggunakan teori dari

Finsterbusch dan Motz, yang membagi evaluasi menjadi empat yaitu evaluasi

single program after-only, evaluasi single program before-after, evaluasi

comparative after-only, dan evaluasi comparative before-after. Dari empat macam

evalusi ini peneliti menggunakan evaluasi single program before-after. Evaluasi

single program before-after digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah

kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang terjadi

setelah dan sebelum kebijakan atau program dilaksanakan. Evaluasi single

program before-after, yakni dilakukan dengan membandingkan kebijakan

program sebelum dan sesudah kebijakan program dilaksanakan. dan dengan

menggunakan data periode tertentu dalam kebijakan program untuk

22

mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau

program tertentu. Tipe evaluasi single program before-after ini akan diturunkan

peneliti dengan menggunakan beberapa indikator yang akan dibahas pada sub bab

berikutnya.

2.4.1 Tahapan dan Kendala Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam pelaksanaanya memiliki tahapan atau langkah-

langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis.

Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan

yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan

dengan tipe evaluasi lain. Edward A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke

sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi

kebijakan yaitu :

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Pada kegiatan

ini mengetahui dan memahami isi dari tujuan suatu program amatlah

penting dan merupakan langkah utama sebelum melakukan evaluasi

program tersebut.

b. Analisis terhadap masalah. Pada tahap ini memulai untuk mengetahui

masalah-masalah yang muncul lalu dianalisis sesuai tujuan program

tersebut sehingga suatu permasalahan tersebut dapat ditemukan sebab-

sebab kemunculannya.

c. Deskripsi dan standardisasi kegiatan. Tahap ini adalah mulai

menggambarkan suatu kegiatan yang ada pada program atau kebijakan

23

yang dibuat dan memaparkan ukuran kegiatan yang seharusnya

direalisasikan.

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. Pada tahap ini

mulai untuk melakukan penilaian/pengukuran dengan melihat

sejauhmana perubahan yang dihasilkan.

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. Pada tahap ini mulai

mengidentifikasi dan menemukan apakah perubahan atau dampak yang

dihasilkan merupakan dampak dari adanya program tersebut.

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Pada

tahap memunculkan faktor-faktor pendukung dari keberhasilan suatu

program untuk meyakinkan perubahan itu berdampak dari program

yang dijalankan.

Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif

dengan berjalan secara sistematis. Pada pelaksanaanya sendiri, evaluasi

tidak terlepas dari kemungkin timbulnya masalah atau kendala. Hal ini

disebabkan evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga

kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi

tersebut. Anderson dalam Winarno (2014) mengidentifikasi enam

masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan.

a. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan. Bila tujuan-tujuan dari

suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar, maka kesulitan yang timbul

24

adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai.

Ketidakjelasan biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan.

b. Kausalitas. Terdapat kesulitan dalam melakukan penentuan kausalitas

antara tindakan-tindakan yang dilakukan terutama dalam masalah-

masalah yang kompleks. Sringkali ditemukan suatu perubahan terjadi ,

tetapi tidak disebabkan suatu tindakan atau kebijakan.

c. Dampak kebijakan yang menyebar. Tindakan-tindakan kebijakan

mungkin mempengaruhi kelompok-kelompok lain selain kelompok-

kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini sebagai akibat dari

eksternalitas atau dampak yang melimpah yakni suatu dampak yang

ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan atau kelompok selain mereka

yang menjadi sasaran kebijakan.

d. Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data. Kekurangan data statistik

dan informasi-informasi lain yang relevan akan menghalangi para

evaluator untuk melakukan evaluasi kebijakan.

e. Resistensi pejabat. Para pejabat pelaksana program mempunyai

kecenderungan untuk tidak mendorong studi-studi evaluasi, menolak

memberikan data, atau tidak menyediakan dokumen yang lengkap.

f. Evaluasi mengurangi dampak. Berdasarkan alasan tertentu, suatu

evaluasi kebijakan yang telah dirampungkan mungkin diabaikan atau

dikritik sebagai

g. Evaluasi yang tidak meyakinkan. Hal inilah yang mendorong mengapa

suatu evaluasi kebijakan yang telah dilakukan tidak mendapat

25

perhatian yang semsetinya bahkan diabaikan, meskipun evaluasi

tersebut benar.

Dari penjelasan diatas pada penelitian ini nantinya tahap evaluasi

yang akan peneliti lakukan hanya sebatas menggunakan langkah-langkah

evaluasi sebagai berikut yakni dengan mengidentifikasi tujuan program

sertifikasi yang akan dievaluasi, menganalisis terhadap masalah yang

terjadi pada evaluasi dampak kebijakan sertifikasi dan mendeskripsikan

serta menganalisis evaluasi dampak kebijakan sertifikasi.

2.4.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya

menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari

timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator.

Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan

berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Winarno menjelaskan

bahwasannya evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan

kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Menurut William

Dunn Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan

adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau

kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam

menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi antara lain: efektifitas ,

efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

26

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari

evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan

metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan

dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn Untuk lebih

jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan Gedeian hasil yang

sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. dkk

dalam bukunya Organization Theory and Design yang mendefinisikan

efektivitas adalah That is, the greater the extent it which an organization`s

goals are met or surpassed, the greater its effectiveness (Semakin besar

pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian,

1991:61). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-

tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula

efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian

tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang

akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya

yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua,

menyatakan bahwa:

“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari

27

diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan

rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau

nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata

dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi

masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut

telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak

langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses

tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja

Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektifitas organisasi, program

atau kegiatan” (Waluyo , 2007:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas

usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana

dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas

pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain

juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk

mempengaruhi” (waluyo, 2007:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti

beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan

dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton

L. Ballachey dalam bukunya Individual and Society yang dikutip Harbani

28

Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi publik menyebutkan ukuran

efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa

kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil

dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan

(input) dengan keluaran (output).

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini

dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat

kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif

dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan

kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi

dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling

memiliki dengan kadar yang tinggi.

(Dalam Pasolong, 2007:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada

efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan

keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan

adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang

tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa

saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat

Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas

Organisasi menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;

2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;

3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan

kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan

baik;

4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap

biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;

29

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah

semua biaya dan kewajiban dipenuhi;

6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi

sekarang dan masa lalunya;

7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya

sepanjang waktu;

8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada

kerugian waktu;

9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian

tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan

perasaan memiliki;

10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu

untuk mencapai tujuan;

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling

menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik,

berkomunikasi dan mengkoordinasikan;

12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk

mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk

mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

(Dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran

efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan

tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana

organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara

tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya

(resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya

diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun

menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

30

“Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang

diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi,

adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang

terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya

ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya

terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat

sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan

terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan

kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah

dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn

mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa

jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan

yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di

atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan

efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang

ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan

masalah yang terjadi. Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada

kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kriteria tersebut berkenaan dengan tipe empat masalah, yaitu:

1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan

efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah

memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.

31

2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang

sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah

untuk meminimalkan biaya.

3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan

efektivitas yang berubah dari kebijakan.

4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan

juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit

dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia

barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun. (Dunn, 2003:430-

431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu

kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah

satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk

kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda

yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya

sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan

keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N.

Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan ( equity ) erat berhubungan dengan

rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha

antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya

atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat

efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari

perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

32

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk

memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini

menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan

berdasarkan nilai semua individu.

2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan

peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama

melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan

ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu

keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak

ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang

dirugikan. Pareto ortimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak

mungkin membuat satu orang diuntungkan (better off) tanpa membuat

yang lain dirugikan (worse off).

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha

meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa

perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian

yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks:

Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat

perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh

dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis

kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata

memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha

memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok

yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin

atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof

John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika

menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat

yang dirugikan (worst off).

(Dunn, 2003: 435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap

konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik.

Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis

cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-

cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria

perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

33

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan

bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses

distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun

teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita

untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria

tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003:

437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan

dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil

kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi

untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara

langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan

jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai

respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan

publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn

menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan

seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi,

atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat

yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi

pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga

tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat

dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang

negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa:

34

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat

memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi,

kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari

adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan,

preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria

efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Bentuk responsivitas juga

dapat berupa partisipasi masyarakat atau target sasaran. Menurut deleon

dan deleon (83;2001) mengatakan bahwa dalam hal penerapan kebijakan

jika dibuat dan dilaksanakan secara demokratis salah satunya

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat potensi kebijakan tersebut dapat

berhasil menjadi semakin besar sebab:

a. Masyarakat memiliki pemahaman lebih baik tentang tujuan program

sekaligus memberikan input

b. Masyarakat memahami akan keuntungan program, sekaligus dapat

melakukan identifikasi kendalanya

c. Masyarakat mengenali tentang mekanisme implementasi program dengan

lebih baik.

d. Ketika masyarakat mengetahui mekanismenya maka masyarakat bisa

terlibat dalam melakukan kontrol.

Stich dan Eagle (2005) juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan

masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Menurutnya keterlibatan

masyarakat seharusnya dipahami lebih dari sekedar adanya kebutuhan atau

35

tuntutan demokrasi. Keterlibatan masyarakat memiliki makna yang lebih

tinggi, yaitu sebagai media pembelajaran bersama antara pemerintah

dengan masyarakat.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan

pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N.

Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk

dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif

yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang

layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas

substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan

cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn,

2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan

lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya

baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan

alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan

sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Dengan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam menilai suatu

kebijakan ada beberapa kriteria/indikator untuk menilai apakah kebijakan

tersebut telah sesuai dengan kriteria dalam keberhasilan kinerja suatu

kebijakan.

36

2.5. Pengertian Dampak

Perbedaan studi implementasi, evaluasi implementasi dan evaluasi dampak

dapat dilihat dari substansikebijakan. Kebijakan secara substantif terbagi menjadi

dua aspek, yaitu aksi dan konsekuensi kebijakan. Dalam aksi kebijakan

merupakan suatu aktifitas yang dimulai dari input dan proses. Guna mencapai

tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan berupa

penghimpunan sumberdaya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Hasil dari aksi

pertama dapat disebut input kebijakan dan aksi yang kedua secara terbatas disebut

sebagai proses (implementasi) kebijakan. sedangkan konsekuensi kebijakan

memiliki dua jenis pemahaman yaitu output dan dampak. Output adalah barang,

jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik

kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh

oleh kebijakan. Output biasanya berupa dampak jangka pendek. Sedangkan

dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output

kebijakan. Dampak disini yang dimaksud adalah dampak jangka panjang

(Wibawa, 1994:3). Ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak

diharapkan. Dampak yang diharapkan maksudnya adalah ketika kebijakan dibuat,

pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi.

Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul juga dampak-dampak

yang tidak terduga (Wibawa, 1994: 29-30).

Dalam memantau hasil kebijakan Dunn membedakan dua jenis akibat:

keluaran (outputs) dan dampak (impacts). Keluaran kebijakan adalah barang,

layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok

37

penerima (beneficiaries). Sedangkan dampak kebijakan merupakan perubahan

nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan

tersebut. Dampak juga diartikan sebagai akibat lebih jauh pada masyarakat

sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan (Wahyudi, 2010:

13-14) .

Leo Agustino dalam Wahyudi (2010: 14) menyebutkan dampak dari

kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu;

a) Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan

masyarakat. Lebih jauh lagi, kebijakan dapat mempunyai akibat yang

diharapkan atau yang tidak diharapkan, atau bahkan keduanya.

b) Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain; atau

dapat disebut juga dengan eksternalitas atau spillover effect.

c) Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya

pada kondisi yang ada saat ini.

d) Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung atau yang

merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota

diantaranya.

38

Berdasarkan pengertian dampak yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli,

peneliti menyimpulkan bahwa, dampak adalah konsekuensi yang mampu merubah

kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan yang telah

diimplementasikan baik bersifat positif maupun negatif.

2.6. Metode penilaian Dampak

Untuk menjawab suatu pertanyaan tentang efek dari kebijakan, kita

memerlukan jawaban yang kompleks dan politis, Menilai dampak dari sebuah

program kebijakan terhadap kualitas hidup misalnya, berarti harus meninjau apa

arti dari ide tentang kualitas hidup itu sendiri. Hasil adalah prodak dari

pendapatan politik : ekspektasi, nilai, keyakinan dan kultur.Analisis efek terhadap

kebijakan pemerintah mungkin bersifat kontigen tergantung “dimana posisi

kebijakan tersebut berada “. ( Parson, 1993:215)

Seperti yang dikemukakan oleh Rossi dan Freeman ( 1993: 215 ) dalam

buku Weyne Parson berjudul Public Policy adalah :

“Penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi

menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak

menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin

masuk akal……Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan

“efek bersih” dari sebuah intervensi –yakni perkiraan dampak intervensi yang

tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga

mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang

sedang dievaluasi itu “.

39

Metode penilaiannya antara lain :

1. Membandingkan problem /situasi /kondisi dengan apa yang terjadi sebelum

intervensi

2. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu

area atau yang belum menjadi sasaran intervensi

3. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari

intervensi.

4. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi

sebagai akibat dari kebijakan masa lalu

5. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi

keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program.

6. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu

dari sebuah program atau kebijakan.

7. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya

sudah terpenuhi.

Untuk menjawab pertanyaan mengenai apa efek dari kebijakan, kita

memerlukan jawaban yang kompleks dan politis. Menilai dampak dari sebuah

program kebijakan “kualitas hidup” misalnya , berarti harus meninjau apa arti dari

kualitas itu sendiri.

2.7 Pengertian Guru

Menurut Mulyasa (2006:37), guru adalah pendidik yang menjadi

tokoh, panutan dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya,

karena itulah guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang

40

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Sedangkan

menurut Ahmad tafsir (1992:94) Guru ialah siapa saja yang bertanggung

jawab terhadap perkembangan anak didik. Dapat diartikan juga orang kedua

yang paling bertanggung jawab terhadap anak didik setelah orang tua.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU RI No 14 Tahun 2005).

Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan

menuntun murid-murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan (Oemar

Hamalik, 2003:13). Guru adalah semua orang yang berwewenang dan

bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual

atau klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. (Syaiful, 2009: 21).

Sedangkan pendapat Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Menjadi

Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan

Menyenangkan, guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan

indikasi bagi peserta didik, dan lingkungannya. (Mulyasa, 2008: 37).

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa guru adalah

orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik,

mengajar, dan membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan akhir dari

proses pendidikan/pembelajaran.

41

2.7.1. Tugas dan Fungsi Seorang Guru

Tugas, peran dan fungsi guru merupakan sesuatu kesatuan yang utuh.

Hanya saja terkadang tugas dan fungsi disejajarkan sebagai penjabaran dari peran

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 Tahun

2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah,

pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.

a. Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi

para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri

dan disiplin. Guru harus memahami nilai-nilai, norma moral dan sosial, serta

berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru

juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di

sekolah. Sebagai pendidik guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri

berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak

sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.

b. Guru Sebagai Pengajar

Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang

untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan

memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar, harus terus

mengikuti perkembangan teknologi, sehinga apa yang disampaikan kepada

peserta didik merupakan hal-hal yang uptodate dan tidak ketinggalan jaman.

42

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas

menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas

memberikan kemudahan belajar. Hal itu dimungkinkan karena perkembangan

teknologi menimbulkan banyak buku dengan harga relatif murah dan peserta didik

dapat belajar melalui internet dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar

melalui televisi, radio dan surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan kita.

Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu

pengetahuan telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas guru sebagai

pengajar. Masihkah guru diperlukan mengajar di depan kelas seorang diri,

menginformasikan, menerangkan dan menjelaskan. Untuk itu guru harus

senantiasa mengembangkan profesinya secara profesional, sehingga tugas dan

peran guru sebagai pengajar masih tetap diperlukan sepanjang hayat.

c. Guru Sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing

perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang

bertanggungjawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara

jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh,

menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Sebagai pembimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus

berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik. Guru

memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan

dan dilaksanakannya.

43

d. Guru Sebagai Pengarah

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua.

Sebagai pengarah guru harus mampu mengarkan peserta didik dalam

memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta

didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya.

Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam

mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun

karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di

masyarakat.

e. Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik

intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai

pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar

sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik.

Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi

dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual

peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu, meskipun

tidak mencakup semua hal dan tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu

tidaklah mungkin.

f. Guru Sebagai Penilai

Penilaian atau evalusi merupakan aspek pembelajaran yang paling

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel

lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak

44

mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran

tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil

belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran

peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

dan dengan teknik yang sesuai, mungkin tes atau non tes. Teknik apapun yang

dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga

tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

Selain peran diatas, guru juga harus berusaha dalam pembelajaran dengan

memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik, agar dapat mengembangkan

potensinya secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kretif, profesional dan

menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai berikut:

1) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya.

2) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta

didik.

3) Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta

didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.

4) Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat

mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan mencarikan saran

pemecahannya.

5) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.

6) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antarpeserta didik, orang

tua, dan lingkungannya.

7) Mengembangkan kreatifitas.

45

Mari kita perhatikan tabel dibawah ini supaya kita lebih mengetahui

tugas dan fungsi guru, yang dikeluarkan oleh ditjen dikti P2TK, 2004.

Tabel. 1. Tugas Fungsi Guru (ditjen dikti P2TK, 2004.)

No Tugas Fungsi Uraian Tugas

I Mendidik,

Mengajar,

Membimbing

dan Melatih

1. Sebagai Pendidik Mengembangkan Potensi/

Kemampuan Dasar Peserta Didik.

Mengembangkan Kepribadian

Peserta Didik.

Memberikan Keteladanan.

Menciptakan Suasana Pendidikan

yang Kondusif.

2. Sebagai Pengajar Merencanakan Pembelajaran

Melaksanakan Pembelajaran yang

Mendidik

Melaksanakan Pembelajaran yang

Mendidik

3. Sebagai

Pembimbing Mendorong Berkembangnya

Perilaku Positif dalam

Pembelajaran

Membimbing Peserta didik

Memecahkan Asalah dalam

Pembelajaran

4. Sebagai Pelatih Melatih Keterampilan-

Keterampilan yang diperlukan

dalam Pelajaran

Membiasakan Peserta Didik

Berperilaku Positif dalam

Pembelajaran

II Membantu

pengelolaan

dan

pengembangan

program

sekolah.

5. Sebagai

Pengembang

program

membantu Mengembangkan

pendidikan sekolah dan hubungan

kerjasama intra sekolah

6. Sebagai

pengelola

program

Membantu Mengembangkan

pendidikan sekolah dan hubungan

kerjasama antar sekolah dan

masyarakat

III Mengembangk

an

keprofesional

an

7. Sebagai

tenaga

profesional

Melakukan upaya upaya untuk

meningkatkan kemampuann

profesional

46

2.7.2 Rencana Persiapan Pembelajaran

Pada hakekatnya RPP merupakan perencanaan jangka pendek

untukmemperkirakan tindakan apakah yang akan dilakukan dalam

pembelajaran, baik oleh pengajar maupun perserta didik untuk mencapai

suatu kompetensi yang sudah ditetapkan. Dalam RPP harus jelas

Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai oleh peserta didik, apa yang

harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, dan bagaimana mempelajarinya,

serta bagaimana pengajar mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai

kompetensi tertentu. Aspek-aspek tersebutlah yang merupakan unsur utama

yang harus ada dalam setiap RPP.

RPP terdiri dari komponen program kegiatan belajar dan proses

pelaksanaan program. Komponen program mencakup KD, materi standar,

metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan waktu

belajar. Dengan demikian, RPP pada hakekatnya merupakan suatu sistem

yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan serta

berinteraksi satu denganlainnya, dan memuat langkah-langkah

pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yaitu membentuk kompentensi yang

sudah ditetapkan sebelumnya

2.8. Mutu Pendidikan

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan

kegiatan. Gagne (1985:40) menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan

menjadi lima aspek, yaitu : kemampuan intelektual, strategi kognitif,

informasi verbal, sikap dan keterampilan. Menurut Bloom dalam Suharsimi

47

Arikunto (1990:110) bahwa hasil belajar dibedakan menjadi tiga aspek

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Jika berdasarkan istilah atau tata bahasa yang benar atau EYD atau

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:186) “ Pengertian Definisi

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dan

sebagainya)”. Menurut Sardiman A.M (2001:46) “Prestasi adalah

kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor

yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam

belajar”. W.S Winkel (1996:165) “Prestasi adalah bukti usaha yang telah

dicapai. Sedangkan pengertian prestasi menurut A. Tabrani (1991:22)

“Prestasi adalah kemampuan nyata (actual ability) yang dicapai individu

dari satu kegiatan atau usaha”.

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Prestasi

merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau

periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi dalam penelitian

ini adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses pembelajaran.

Setiap kegiatan belajar yang dilakukan siswa akan menghasilkan suatu

perubahan yang ada pada dirinya. Perubahan tersebut meliputi kawasan

kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar yang diperoleh siswa diukur

berdasarkan perbedaan tingkah laku sebelum dan sesudah belajar dilakukan.

Salah satu indikator terjadinya perubahan hasil belajar disekolah adalah

48

proses belajar yang dapat dilihat melalui angka-angka di dalam rapor atau

daftar nilai yang diperoleh dari siswa pada akhir semester.

Dalam kamus besar bahasa indonesia dikemukakan bahwa yang

dimaksud dengan prestasi belajar adalah “Penguasaan pengetahuan atau

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Lazimnya

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru.

Kareteristik Pada hakekatnya prestasi belajar adalah hasil belajar

siswa yang dapat diketahui dari perubahan tingkah laku, pengtahuan serta

dapat dilihat dari hasil belajar itu sendiri.(nilai yang diberikan oleh guru).

Seperti yang dikemukakan Hendrawati (dalam Sutikno, 2004) bahwa

pengertian prestasi belajar dan karakteristik prestasi belajar adalah sebagai

berikut :

a) Prestasi belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang dapat

diukur. Untuk mengukur perubahan perilaku tersebut dapat dilakukan

dengan test prestasi belajar.

b) Prestasi menunjukkan pada individu sebagai sebab, artinya individu

sebagai pelaku.

c) Prestasi belajar dapat diakui tinggi rendahnya berdasarkan kriteria yang

ditetapkan menurut standar maupun yang ditetapkan kelompok.

d) Prestasi belajar menunjuk kepada hasil dari kegiatan yang dilakukan

secara sengaja dan disadari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan

bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu

49

kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan emosional, dan dapat

diukur dengan alat atau melalui tes.

2.8.1. Indikator Prestasi Belajar

Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai indikator-

indikator prestasi belajar sangat diperlukan etika seseorang akan

menggunakan alat dan kiat evaluasi.

Tabel 2. Indikator Prestasi Belajar Muhibin syah (2010:148)

No Jenis Prestasi Belajar Indikator Prestasi Belajar

1 Ranah Cipta (Kognitif)

a. Pengamatan

b. Ingatan

c. Pemahaman

d. Penerapan

e. Analisis (pemeriksaan dan

pemilahan secara teliti)

f. Sintesis (membuat panduan

baru dan utuh)

-. Dapat menunjukkan

- Dapat membandingkan

- Dapat menghubungkan

- Dapat menyebutkan

- Dapat menunjukkan kembali

- Dapat menjelaskan

- Dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri

- Dapat memberikan contoh

- Dapat menggunakan secara tepat

- Dapat menguraikan

- Dapatmengklasifikasikan/memilah-milah

- Dapat menghubungkan

- Dapat menyimpulkan

- Dapat menggeneralisasikan (membuat

prinsip umum)

2 Ranah Rasa (Afektif) a. Penerimaan

b. Sambutan

c. Apresiasi (sikap menghargai)

d. Internalisasi (pendalaman)

e. Karaktirasasi

- Mengingkari

- Melembagakan atau meniadakan

- Menjelmakan dalam pribadi dan perilaku

sehari-hari)

3 Ranah Karsa (Psikomotor)) a. Keterampilan bergerak dan

bertindak

b. Kecakapan kespresi verbal dan

nonverbal

- Mengkoordinasikan gerak mata, tangan,

kaki, dan anggota tubuh lainnya

- Mengucapkan

- Membuat mimik dan gerakan jasmani

50

Muhibin syah (2010:148) mengemukakan bahwa urgensi pengetahuan dan

pemahaman yang mendalam mengenai pengguanaan alat evaluasi alan

menjadi lebih tepat, realibel, dan valid. Selanjutnya agar lebih mudah

mengetahui tentang prestasi belajar maka berikut ini penulis sajikan sebuah

tabel yang menunjukkan indikator prestasi belajar.

2.8.2 Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah

menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam

menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan

peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM).

KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Kriteria

ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil

musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan

pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan

pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama

penetapan KKM.

Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi

sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100

merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan

mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan

minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.

51

Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik,

dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan

perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh

peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus

dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi

hasil belajar peserta didik.

2. 9. Pengertian Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan

sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu

pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata certification

yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk

memangku sesuatu jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai

surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk

pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut

(depdiknas, 2003). Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses

pemeberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk

melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah

lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa,

2007 : 34).

Dalam Undang Undang No. 14/2005 pasal 2, disebutkan bahwa

pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi

52

pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan

kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga

kependidikan yang terakreditasi.

Menurut Samani (2006 : 8) sertifikat pendidik adalah bukti formal dari

pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan

kompetensi minimal sebagai guru. Sedangkan menurut Trianto dan Tutik (2007 :

9) Sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan

profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai

kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi pendidik adalah

suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang

pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan

tertentu, setelah yang bersangkutan menempuh uji kompetensi yang dilakukan

oleh lembaga sertifikasi.

Sebuah studi yang dilakukan Heyneman dan Loxley di 29 negara pada

tahun 1983 menyebutkan bahwa diantara berbagai masukan (input) yang

menentukan kualitas pendidikan (yang diukur dari prestasi belajar siswa)

sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru menjadi semakin penting ketika

kita berbicara dalam konteks negara berkembang yang sarana dan prasarana

pendidikannya terbatas. Hasil lengkap dari penelitian tersebut adalah: pada 16

53

negara berkembang guru memberi kontribusi pada prestasi belajar sebesar 34%,

manajemen 22%, waktu belajar 16%, dan saran fisik 26%. Fasli Jalal (2007 : 1)

berpendapat bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan

guru yang bermutu, yaitu guru yang profesional, sejahtera, dan bermartabat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diasumsikan kalau keberadaan guru yang

bermutu adalah syarat utama sistem dan praktek pendidikan yang bermutu.

Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan

ilmu pengetahuan kepada anak didik (Anwar Q & Sagala S, 2004 : 120).Karena

tugasnya itulah, guru dapat menambah kewibawaannya dan keberadaan guru

sangat diperlukan masyarakat, mereka tidak meragukan lagi akan urgensinya guru

bagi anak didik. Sedangkan kalau menurut Undang - Undang No. 14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jika mengacu pada Undang

- Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 maka ada

beberapa peran guru dalam proses pendidikan di Indonesia, yaitu :

1. Guru Sebagai Pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan

dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu

guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup

tanggungjawab, wibawa, mandiri dan disiplin.Guru harus memahami nilai-

nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai

dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap

54

tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah.Sebagai pendidik guru

harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan

pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan

kondisi peserta didik dan lingkungan.

2. Guru sebagai Pengajar. Dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang

sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya,

membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru

sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehinga apa

yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal baru dan mengikuti

perkembangan zaman. Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan

teknologi dan ilmu pengetahuan telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas

guru sebagai pengajar. Masihkah guru diperlukan mengajar di depankelas

seorang diri, menginformasikan, menerangkan dan menjelaskan. Untuk itu

guru harus senantiasa mengembangkan profesinya secara profesional, sehingga

tugas dan peran guru sebagai pengajar masih tetap diperlukan sepanjang hayat.

3. Guru sebagai Pembimbing. Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan

sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan

pengalamannya yang bertanggungjawab. Sebagai pembimbing, guru harus

merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan

jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai

kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sebagai

pembimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan

kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik. Guru memiliki hak dan

55

tanggungjawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan

dilaksanakannya.

4. Guru sebagai Pengarah. Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik,

bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu mengarkan

peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi,

mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan

jati dirinya. Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam

mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun

karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di

masyarakat.

5. Guru sebagai Pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan

ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk

bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam

pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta

didik. Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi

dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan

individual peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu,

meskipun tidak mencakup semua hal dan tidak setiap hal secara sempurna,

karena hal itu tidaklah mungkin.

6. Guru sebagai Penilai. Penilaian atau evalusi merupakan aspek pembelajaran

yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan,

serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks

yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian.

56

Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses

menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat

pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. (dalam Panduan Sertifikasi

Guru, 2008 : 12)

Jika mengacu pada kompleksnya tuntutan terhadap peran seorang guru,

maka peningkatan terhadap kualitas guru melalui program sertifikasi guru yang

dicanangkan pemerintah dapat dipandang sebagai sebuah konsekuensi logis. Oleh

karena itu kebutuhan buru untuk menjadi sebuah profesi yang mengedepankan

profesionalitas adalah sebuah target yang harus dicapai. (Jones, Jenkin & Lord,

2006:1), berpendapat bahwa salah satu faktor mendasar yang menentukan

ketercapaian tujuan pendidikan adalah guru. Peran guru amat signifikan bagi

setiap keberhasilan proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat ini maka menjadi

penting untuk seorang guru memiliki kompetensi agar dapat berperan nyata dalam

peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Webster’s New World Dictionary mendefensikan profesi sebagai “Suatu

pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam liberal art atau science dan

biasanya meliputi pekerjan mental, bukan pekerjaan manual”. Sedangkan Good’s

21 Dictionary of education mendefinisikan sebagai “suatu pekerjaan yang

meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai

oleh suatu kode etik khusus”. Berdasarkan pengertian dari dua kamus ini dapat

disimpulkan kalau sederhananya profesi mengandung pengertian sebagai sebuah

pekerjaan yang menuntut kualitas dan kompetensi bagi siapa yang

mengerjakannya.

57

Pengertian profesi menurut Hornby dalam Roestiyah (1982 : 176)

“occuption is one reguiring, advanced educational and special training “ Profesi

adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus.

Kemudian Levine dalam Soetjipto dan Kosasi. (1999 : 15) berpendapat bahwa:

profesi adalah jabatan yang mengandung pengertian: 1) melayani masyarakat,

merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti

pekerjaan), 2) memerlukan bidang ilmu dan ketrampilan tertentu diluar jangkauan

khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya), 3) menggunakan hasil

penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru di kembangkan dari hasil

penelitian), 4) memerlukan latihan khusus dengan waktu yang panjang, 5)

terkendali berdasarkan lisensi baku dan/atau mempunyai persyaratan masuk

(untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau persyaratan

khususyang ditentukan untuk dapat mendudukinya), 6) otonomi dalam membuat

keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu atau adanya persyaratan tertentu

(tidak teratur orang lain), dan beberapa syarat lain yang menuntut pemahaman,

loyalitas, dan keinginan untuk terus berkembang dalam konteks pekerjaan.

Jika mengkategorikan guru sebagai sebuah profesi, tentunya profesi guru

akan menuntut sebuah profesionalitas bagi siapapun yang menggelutinya.

Menurut Oemar Hamalik dalam Yamin (2006 : 7) guru profesional harus

memiliki persyaratan yang meliputi :

1. Memiliki bakat sebagai guru

2. Memiliki keahlian sebagai guru

3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi

58

4. Memiliki mental yang sehat

5. Berbadan sehat

6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas

7. Berjiwa Pancasila

8. Merupakan warga negara yang baik

Sedangkan menurut Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,

ketakwaan dan akhlak mulia

3. Memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan

bidang tugas

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

5. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan dan

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(dalam Panduan Sertifikasi Guru, 2008 : 54)

59

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu

guru yangdibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus

uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok

sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

(PNS) maupun bagi guru yang berstatus Non-Pegawai Negeri Sipil (non

PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan

dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan diIndonesia secara

berkelanjutan. Menurut Trianto dan Tutik (2007 : 9) Sertifikat pendidik adalah

surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan

yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi

kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai

agen pembelajaran. Sertifikasi guru juga dapat diartikan sebagai suatu proses

pemeberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk

melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah

lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa,

2007 : 34).

Sejak diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU

No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, maka wacana mengenai sertifikasi guru

mendominasi pemberitaan di media massa maupun diskusi dan seminar di dan

untuk kalangan guru. Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007 : 35)

mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah :

60

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga

merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan

menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi

terhadap pelamar yang kompeten

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga

kependidikan, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan dan tenaga kependidikan.

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional mengungkapkan

bahwa tujuan sertifikasi guru adalah (1) menentukan kelayakan guru dalam

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan

profesionalisme guru, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4)

mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Proses sertifikasi gurumerupakan proses yang panjang, alur sertifikasi guru ini

berdasarkan ketentuan Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Persiapan pelaksanaan sertifikasi guru diawali dengan penyusunan pedoman

pelaksanaan sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti.

2. Berdasarkan surat dari Dirjen PMPTK, Dinas Pendidikan Provinsi membentuk

panitia pelaksana sertifikasi guru tingkat provinsi dan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota. Salahsatu tugas panitia tingkat kabupaten/kota adalah

membuat daftar urut prioritas pesertasertifikasi guru berdasarkan kriteria yang

ditetapkan oleh Ditjen PMPTK.

61

3. Ditjen PMPTK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada

DinasPendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam

kegiatan ini DinasPendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

menerima dokumendokumendari Ditjen PMPTK sebagai berikut. a)

instrument portofolio, b) pedoman sertifikasi guru bagi Dinas pendidikan

Provinsi dan kabupaten/kota, c) pedoman sertifikasi guru bagi peserta, d)

Daftar kuota peserta sertifikasi guru untuk masing-masing Kabupaten/Kota, e)

Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru

4. Berdasarkan daftar urut prioritas peserta sertifikasi guru dan kuota yang

diterima dari Ditjen PMPTK di wilayah kerjanya, panitia di tingkat

kabupaten/kota menetapkan dan menyerahkan daftar peserta sertifikasi ke

panitia tingkat provinsi.

5. Panitia tingkat provinsi mengumpulkan daftar peserta sertifikasi dari panitia

tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya diserahkan ke panitia tingkat pusat

(Ditjen PMPTK).

6. Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengadakan

sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada guru yang ada di wilayahnya. Dalam

kegiatan ini guru menerima daftar peserta sertifikasi, berkas sertifikasi (nomor

peserta, format pendaftaransertifikasi, instrumen portofolio), dan informasi

lain.

7. Guru yang ditetapkan sebagai peserta sertifikasi menghimpun seluruh

dokumenportofolio yang dimiliki, difotocopy dan ditata secara kronologis

62

berdasarkan unsur dankomponen yang dinilai, meminta legalisasi dan

mengatur secara berurutan berdasarkantahun perolehan portofolio.

8. Portofolio yang telah disusun (dokumen-dokumen dilegalisasi oleh yang

berwenang),instrumen portofolio yang telah diisi lengkap, serta persyaratan

lainnya kemudiandiserahkan ke Panitia Sertifikasi Tingkat Kabupaten/Kota

untuk selanjutnya diserahkanke Rayon LPTK yang ditunjuk sebagai pelaksana

sertifikasi. Daftar peserta yang telah mengumpulkan dokumen portofolio

diserahkan ke Panitia Tingkat Provinsi dan Ditjen PMPTK.

9. Setelah melalui proses penilaian portofolio di Rayon LPTK yang ditunjuk,

maka hasilnya akan disampaikan oleh Rayon LPTK ke Panitia Sertifikasi

Tingkat Pusat (DitjenPMPTK), Panitia Sertifikasi Tingkat Provinsi, dan

Panitia Sertifikasi TingkatKabupaten/Kota untuk diinformasikan kepada

peserta sertifikasi.

10. Guru yang dinyatakan lulus dalam penilaian portofolio akan diberi sertifikat

pendidik. Guru yang dinyatakan belum lulus harus melengkapi portofolio

atau mengikutipendidikan dan pelatihan profesi guru (Diklat Profesi

Guru/DPG). Diklat Profesi Gurudiakhiri dengan ujian. Bagi guru yang tidak

lulus ujian diberi kesempatan untukmengulang ujian sebanyak dua kali.

11. Ditjen PMPTK akan memberi Nomor Registrasi Guru bagi guru yang lulus

sertifikasi.

Perubahan yang diinginkan dari kebijakan sertifikasi guru adalah sebagai

berikut :

1. Jaminan Mutu Pendidikan

63

Ada yang perlu dikaji secara mendalam untuk memberi jaminan bahwa

sertifikasi

dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru dan kualitas pendidikan.

2. Adanya Pembinaan Setelah Sertifikasi

Pembinaan guru berlangsung secara kontinyu, karena prinsif yang paling dasar

adalah guru merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat. Sebagai

guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru mempunyai

kewajiban untuk mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan

profesi guru secara kontinyu menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kegiatan guru di Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) bukan untuk menyelesaikan permasalahan

pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru

3. Guru Mengetahui Psikologi Siswa

Interaksi antara guru dan siswa hendaknya merespon dengan baik dan langsung

pada kebutuhan, keinginan dan pesan siswa, dan menyesuaikan respon

terhadap perbedaan style dan kemampuan siswa, guru hendaknya memberi

banyak kesempatan pada siswa untuk komunikasi, menfasilitasi keberhasilan

siswa menyelesaikan tugas berupa dukungan, perhatian, kedekatan fisik dan

dorongan.

Orang dewasa memahami bahwa siswa belajar melalui trial and error, bahwa

kesalahpahaman siswa mencerminkan cara perkembangan berfikirnya. Guru

seharusnya selalu memperhatikan tanda-tanda siswa yang mengalami depresi

dan

64

mengerti cara bagaimana membantu siswa cara menghadapinya. Orang tua

merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang

terbaik untuk anaknya. Orang tua sebaiknya selalu memperhatikan tentang

kebutuhan anaknya. Keputusan penting tentang anak, misalnya membantu

pendaftaran sekolah anaknya. Pemahaman peran dan kebutuhan anak dapat

dikatakan bukanlah sesuatu yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat

dalam strata apapun, dari rendah sampai yang tinggi, Biasanya anak hanya

mendengar, dan tidak untuk didengar, sehingga tidak jarang adanya pemaksaan

terhadap anak. Orang tua sering memaksakan anaknya untuk ikut kegiatan

yang sebenarnya tidak diminati anak.

4. Sekolah yang Ideal

Dalam perkembangannya dunia pendidikan, orang tua ingin menyekolahkan

anaknya di sekolah ideal, Sekolah berada dilingkungan masyarakat, untuk

membentuk sekolah ideal, kita harus mengetahui dan menggali keperluan apa

yang sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Pengertian lingkungan bukanlah

mempunyai arti yang sempit, tetapi dalam arti semua lingkungan masyarakat

yang luas yang dapat berinteraksi dengan pendidikan tersebut.

2.9.1 Profesional Guru

Istilah professional tentunya sangat akrab dengan hampir semua dunia

kerja yang lebih dikenal dengan istilah profesi, sepertri profesi kedokteran, profesi

dari profession, yang mengandung arti occupation atau pekerjaan yang

memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Ada

beberapa istilah yang berkaitan dengan profesionalisme yaitu okupas, dan

65

amatir. Maka para professional adalah para ahli didalam bidangnya yang telah

memperoleh pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk pekerjaan itu.

Salah satu pengertian kata profesi terdapat didalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Kata professional artinya bersangkutan dengan profesi, memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalankannya, professional, mutu kualitas dan

tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang professional. Profesi pada

hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka untuk professional,

artinya menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan

atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil dengan menjabat

pekerjaan tersebut.

Begitu halnya dengan seorang guru. Secara yuridis formal pengertian

professional dinyatakan pula dalam pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 14

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut ketentuan tersebut professional

adalah pekerjaan atau kekuatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi

sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan

pendidikan profesi. Definisi ini juga bersifat umum , artinya dapat diaplikasikan

untuk semua jabatan dan pekerjaan profesional. Jika kita cermati secara seksama

definisi tersebut sangat memberikan tekanan kepada aspek ekonomi dan edukatif.

Profesional merupakan sumbet penghasilan kehidupan, artinya melalui jabatan

professional guru, guru dijamin dapat memenuhi standar kehidupannya, meskipun

dalam implikasinya hal ini sangat bervariasi.

66

Hal-hal semacam ini tentunya menjadi kesadaran setiap pengajar untuk

memberikan tanggungjawab kepada seluruh siswanya untuk mewujudkan cita-cita

mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. adalah Guru

pendidik yang profesional seperti yang tercantum dalam Undang-undang guru dan

Dosen pasal 1 ayat a no. 14 tahun 2005. Mengacu pengertian professional diatas,

maka guru professional dapat diartikan sebagai guru yang memiliki kemamuan

dan keahlian dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, kepada mengakui dan

sadar akan profesinya, memilki sikap dan mampu mengembangkan profesinya

serta ikut serta dalam mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi dan

bekerjasama dengan profesi lain.

Dalam Modul Pengembangan Profesional Guru pada pelatihan guru

sertifikasi tahun 2010, yang menjadi ciri-ciri dari suatu profesi antara lain dalah

sebagai berikut :

a. Memiliki suatu keahlian khusus

b. Merupakan suatu panggilan

c. Memiliki teori-teori yang baku secara universal

d. Mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri

e. Dilengkapi dengan kecapakan diagnotik dan kompetensi yang aplikatif

f. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya

g. Mempunyai kode etik

h. Mempunyai klaim yang jelas

i. Mempunyai organisasi professional yang kuat

67

j. Mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain

( Bujang Rahman, 5: 2010 ).

Sebagaimana yang dikemukakan tersebut diata, bahwa cirri-ciri tersebut masih

bersifat universal , katena belum dikaitkan dengan bidang keahlian tertentu dalam

hal ini guru. Secara lebih ciri-ciri guru professional dapat dikenal lebih lanjut

melalui tugas yang wajib diemban oleh guru itu sendiri. Bagi profesi guru berarti

ciri-ciri itu lebih spesifik lagi dadlam kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan

dan pengajaran baik didalam maupun diluar kelas.

2.9.2 Kompetensi Guru

Guru tidak akan mampu mengemban tugas yang konteks yng kompleks itu

jika tidak dibekali dengan kemampuan yang memadai. Oleh karena itu guru harus

memiliki kompetensi sebagai pendidik professional. Namun demikian sebelum

kita sampaikan pada uarian tentang macam kompetensi yang diperlukan agar guru

mampu melaksanakan tugas dengan baik, akan dikemukakan terlebih dahulu

pengertian kompetensi itu sendiri.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi :

1. Pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator esensial : memahami

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan

kognitif dan kepribadian dan mngidentifikasi bekal-ajar awal peserta

didik.

2. Perancangan pembelajaran, dengan indikator esensial : memahami

landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran;

68

menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik,

kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

3. Pelaksanaan pembelajaran dengan indikator esensial: menata latar (setting)

pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif

4. Perencanaan dan pelaksanan evaluasi hasil belajar, dengan indikator

esensial : merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan

hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode,

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan

tingkat ketuntasan belajar ( master learning ) dan memanfaat kan hasil

penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran

secara umum pengembangan peserta didik untuk mengaktulisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator esensial :

manfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi

akademik; dan menfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai

potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan

berbagai potensi non akademik.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bewibawa,

menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Masing-masing indikator

kompetensi kepribadian memiliki indikator esensial yang dapat dijelaskan sebagai

berikut :

69

1. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki esensial : bertindak sesuai

dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga

sebagai guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai sesuai

dengan norma.

2. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial : menampilkan

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja

sebagai guru.

3. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial ; menampilkan tindakan

yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat

serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak

4. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial : memilki

perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki

perilaku yang disegani

5. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial :

bertindak seauai dengan norma religious ( iman dan taqwa, jujur, iklas,

suka menolong ) dan memiliki perilaku yang ditealdani peserta didik.

c. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

70

d. Kompetensi Profesional

Adapun indikator esensial dari kompetensi professional adalah sebagai

berikut:

1. Menguasai substansi yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator

struktur, konsep materi ajar yang ada dalam kuruulum sekolah,

memmahami struktur , konsep dan metode keilmuan yang dinaungi atau

koheren dengan meteri ajar ; memahami konsep antar pelajaran terkat dan

menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial,

menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk

memperdalam pengetahuan / materi bidang ilmu.

71

2.10Kerangka Fikir

3.

Gambar 1.2. Hasil Modifikasi Penulis

Keterangan:

Menurut Sekaran (dalam Novita,2013:75) Kerangka fikir dalam penelitian

kualitatif adalah penuangan hasil tangkapan peneliti atas fenomena sosial

yang diamati serta model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting.

Evaluasi kebijakan Sertifikasi guru

SMK Negeri

Program Sertifikasi Guru

SMK Swasta

Target Sasaran Guru sertifikasi dan

siswa kelas 3

Dampak Positif Dampak Negatif

Upaya-upaya yang dilakukan

untuk mengatasi dampak negatif

72

Untuk lebih jelas maka kerangka fikir penelitian ini diaplikasikan melalui

gambar diatas dengan penjelasan dibawah ini.

Alur pemikiran penulisan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa

sertifikasi yang telah berjalan sejak tahun 2007 dari tahap fortofolio hingga kini

dengan layanan Uji Kopetensi Akademik ( UKA ) yang hasilnya akan

berpengaruh kepada guru yang tersertifikasi. Untuk mencari kebenaran dampak

tersebut pengaruh yang diterima akan dapat dilihat dengan mengadakan penelitian

langsung kepada pihak sekolah yang menjadi unsur utama proses pendidikan

tersebut berlangsung.

Evaluasi kebijakan adalah evaluasi formal ( formal evaluations) yang merupakan

pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi

yang falid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan sertifikasi yang

telah dilaksanakan kepada guru-guru dan melihat hasil yang telah diterapkan

kepada siswa sebagai objek yang menjadi penerima dari pendidikan yang

diberikan oleh guru. Dan peran serta dari Dinas pendidikan sangat menentukan

untuk menetralisir dampak negatif yang ada.