9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian Mengenai “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014” ini banyak mengembangkan dari

penelitian – penelitian lain sebelumnya yang berhubungan dengan pokok

bahasan penelitian. Adapun penelitian – penelitian yang terdahulu yang

menjadi referensi tambahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Lesmana (2014), Program S1

Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Mulawarman. Penelitian Beliau berjudul Efektivitas

Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Kutai Barat Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya.

(ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id).

Penelitiannya ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang dilihat menggunakan beberapa kriteria yaitu,

produktivitas, fleksibilitas, kepuasan kerja dan, kualitas. Penelitian ini

menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif.

Dan dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dari kriteria efektivitas

menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sejauh ini dapat

berjalan cukup efektif menangani persoalan kebencanaan di Kutai Barat.

Namun masih terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat

10

seperti, persoalan anggaran dan sumber daya manusia karena kurangnya

tenaga professional. Maka dari itu, Penulis menyarankan bahwa perlu

dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia

serta perbaikan dalam kualitas kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Haning Marwiyanthy (2013).

Program S1 Jurusan Sosiologi, FISIP - Universitas Sebelas Maret.

Penelitiannya berjudul Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana

Daerah) Kabupaten Karanganyar Dalam Tahap Kesiapsiagaan

Penanganan Bencana Alam. Metode yang digunakan adalah Deskriptif

Kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai peran BPBD dalam

penanganan bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah rawan

bencana Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap

kesiapsiagaan penanganan bencana alam.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran BPBD adalah

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan

penanganan bencana alam. Upaya yang dilakukan baik mitigasi pasif

berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta

karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan dimungkinkan

dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban

akibat bencana alam. Sehingga sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat

11

dan pemerintah untuk menjadikan masyarakat peduli bencana. Dari peran

BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu

meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh

informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal

mereka masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan

terburuk serta antisipasi yang harus dilakukan.

3. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Rully Indra Permana

(2013). Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,

Universitas Bung Hatta Padang. Judul dari penelitian yang dilakukan

adalah “Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan daerah

Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana”. Penelitian ini

menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dengan pendekatan masalah

menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berdasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan apa

yang terjadi di lapangan (pelaksanaan), sehingga dalam penelitian ini

peneliti menggunakan bahan hukum.

Penelitian ini memfokuskan pada tugas dan tanggung jawab BPBD

Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanggulangan bencana dan kerusakan

lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk – bentuk kerusakan

lingkungan dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan

12

dan untuk mengetahui bentuk – bentuk tugas dan tanggung jawab Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa bentuk-

bentuk kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam di

Kabupaten Pesisir Selatan yaitu kerusakan lingkungan akibat proses alam

seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan badai angin

topan. serta Bentuk tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan terhadap penanggulangan bencana alam di Kabupaten

Pesisir Selatan yaitu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

Penanggulangan Bencana yang secara teknis dilakukan oleh BPBD dan

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang

penanggulangan bencana, dimana BPBD bertanggung jawab

menyelenggarakan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, saat

bencana dan pasca bencana sehingga dapat mengurangi kerugian yang

ditimbulkan akibat bencana.

Dari 3 penelitian sebelumnya yang telah dibahas di atas, dapat dilihat

bahwa penelitian tentang “Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Badung

dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014” ini,

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Persamaannya adalah sama – sama menggunakan metode penelitian

Kualitatif dan sama-sama membahas tentang keberadaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Kabupaten yang berdasarkan

peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

13

Sedangkan yang membedakan adalah lokasi penelitiannya, dan fokus

penelitiannya dimana penelitian yang pertama memfokuskan pada

efektivitas tugas pokok dan fungsi BPBD, penelitian kedua memfokuskan

pada peran BPBD dan penelitian ketiga memfokuskan pada tugas dan

tanggung jawab BPBD. Sementara itu, dalam penelitian ini memfokuskan

pada Evaluasi Kinerja BPBD khususnya dalam pelaksanaan pelayanan

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah Kabupaten Badung

pada tahun 2014.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, suatu negara

memerlukan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan publik

yang telah ditentukan. Kebijakan memang lebih sering dipergunakan

dalam konteks tindakan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-

institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dewasa ini

membahas tentang kebijakan tidak dapat terlepas dari suatu keputusan

pemerintah. Sedangkan membahas tentang publik kita tidak dapat

terlepas dari tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum.

Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari

kebijakan tersebut. Banyak para ahli yang mengemukakan

pendapatnya tentang definisi kebijakan publik. Beberapa diantaranya

adalah sebagai berikut:

14

Menurut Suradinata (1993:19) kebijakan publik sebagai

kebijakan negara atau pemerintah adalah kebijakan yang

dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat

pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi

beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku,

berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi

pemecahan masalah yang terbaik.untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.

Selain itu menurut James E. Anderson dalam bukunya Public

Policy Making (1984:3) (dikutip Dalam Soenarko, 2003:42)

menyimpulkan bahwa “public policy is a purposive course of action,

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or

matter of concern” (kebijakan publik adalah serangkaian tindakan

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh

seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu

masalah tertentu).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari

tiga tingkatan yaitu, kebijakan umum, kebijakan manajerial dan

kebijakan teknis operasional. Selain itu, kebijakan publik dapat

dikelompokkan dalam empat tipe (Ripley, 1986), yaitu:

1. Tipe kebijakan distributif, Tipe kebijakan ini dimaksudkan untuk

meningkatkan atau mendorong aktivitas masyarakat tanpa ada

intervensi atau dorongan dari pemerintah.

15

2. Tipe kebijakan redistributive, Tipe kebijakan ini bertujuan untuk

menata kembali alokasi kekayaan, hak-hak atau kepentingan antar

kelompok sosial.

3. Tipe kebijakan regulative protective, Tipe ini bertujuan untuk

melindungi masyarakat dengan menetapkan kondisi atau syarat

bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang hendak dilaksanakan.

4. Tipe kebijakan regulative kompetitive, Tipe ini bertujuan untuk

menjaga agar terdapat kompetisi yang adil.

Kebijakan publik yang dibahas dalam penelitian ini adalah

kebijakan Pembentukan BPBD Kabupaten Badung yang yang

berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3

Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan tipe kebijakan publik

di atas, kebijakan ini dikategorikan dalam tipe kebijakan regulative

protective, hal ini dikarenakan kebijakan ini merupakan kebijakan

yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak yang

mungkin timbul akibat terjadinya bencana dan mengurangi resiko

akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Maka dari

itu, dalam kebijakan ini selanjutnya diatur lebih lanjut panduan –

panduan yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam

kegiatan pelayanan penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat

bencana dan pasca bencana terjadi.

16

Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan

publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

pembuatan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

2.2.2 Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak

suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan

dengan tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya

(Mulyono, 2009). Sedangkan menurut Rika Dwi K. (2009)

Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai

dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan.

Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian

faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222-223) penelitian

evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka

menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan

nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta

mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk

melakukan suatu penelitian.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja

program/kegiatan, evaluator menggunakan tipe kriteria yang berbeda

untuk mengevaluasi hasilnya. Menurut Dunn (1999), dalam

melaksanakan evaluasi setidaknya harus sesuai dengan tahapan-

tahapan berikut ini :

17

1. Pengumpulan data, Evaluator mengumpulkan data mengenai apa

yang diinginkan pengembang program baik yang berhubungan

dengan kondisi awal, transaksi, dan hasil. Data dapat dikumpulkan

melalui studi dokumen dapat pula melalui wawancara.

2. Analisis Data, dalam hal ini yang dilakukan meliputi analisis logis

dan empirik. Analisis logis diperlukan dalam memberikan

pertimbangan mengenai keterkaitan antara prasyarat awal,

transaksi, dan hasil dari kotak-kotak tujuan. Evaluator harus dapat

menentukan apakah prasyarat awal yang telah dikemukakan

pengembang program akan tercapai dengan rencana transaksi yang

dikemukakan. Atau sebetulnya ada model transaksi lain yang lebih

efektif. Demikian pula mengenai hubungan antara transaksi dengan

hasil yang diharapkan. Analisis kedua adalah analisis empirik.

Dasar bekerjanya sama dengan analisis logis tapi data yang

digunakan adalah data empirik.

3. Analisis congruence (kesesuaian), Tahapan ini merupakan analisis,

dimana evaluator membandingkan antara apa yang dikemukakan

dalam tujuan (inten) dengan apa yang terjadi dalam kegiatan

(observasi). Dalam hal ini evaluator menganalisis apakah yang

telah direncanakan dalam tujuan telah sesuai dengan pelaksanaanya

di lapangan atau terjadi penyimpangan. Apabila analisis

congruence telah selesai, maka evaluator menyerahkannya kepada

tim yang terdiri dari para ahli dan orang yang terlibat dalam

18

program. Tim ini yang akan meneliti kesahihan hasil analilsis

evaluator dan memberikan persepsinya mengenai faktor penting

congruence.

4. Pertimbangan hasil, Tugas evaluator berikutnya adalah

memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji.

Untuk itu, evaluator harus mengetahuai standar program yang

diteliti kemudian menyesuaikan dengan program yang terlaksana.

Konsep evaluasi ini nantinya akan diaplikasikan kepada

penelitian yang akan dilaksanakan di BPBD Kabupaten Badung

mengenai kinerja badan ini dalam pelaksanaan pencegahan dan

kesiapsiagaan bencana di daerah Kabupaten Badung.

2.2.3 Konsep Kinerja

Kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja

yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance, yang

sering diindonesiakan menjadi kata performa. (Wirawan, 2009).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja

berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3)

kemampuan kerja. Selain itu, banyak pula para ahli yang

mendefinisikan kinerja, beberapa diantaranya seperti:

Gilbert (1997) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat

dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai

19

performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum

dan sesuai dengan moral dan etika.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja atau prestasi

kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja

maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja

oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi

kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang. Kinerja perorangan (individual performance)

dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja

perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat.

2.2.4 Konsep Organisasi Pemerintah

Sebagai mahluk sosial, manusia akan cenderung masuk dan

bergabung dalam suatu organisasi. Banyak terdapat pakar yang

mendefinisikan tentang organisasi. beberapa diantaranya yaitu:

Menurut John D. Millet (1954), menyatakan bahwa organisasi

adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa

orang diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu

menurut, Chester L. Bernard (1968), menyatakan bahwa organisasi

sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau

20

lebih dari sesuatu yang tidak berwujud yang sebagian besar tentang

silahturahmi.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi

organisasi adalah sebagai berikut:

a. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi atau aktivitas

pencapaian tujuan

b. Di dalamnya terjadi hubungan antarindividu maupun kelompok,

baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

c. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi

tersebut

d. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-

masing.

Keberadaan organisasi sangat penting dalam kehidupan manusia.

Secara global di dunia, organisasi dikelompokan menjadi dua jenis

yaitu organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan (baik

swasta yang bernuansa dagang maupun nondagang. Di dalam suatu

negara organisasi pemerintahan menjadi hal utama dalam

mewujudkan tujuan – tujuan pelayanan yang bermanfaat untuk

masyarakat.

Disamping itu, untuk penyelenggaraan administrasi

pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah

21

baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah.

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk

oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik,

potensi, dan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Dalam penelitian ini akan lebih membahas mengenai organisasi

perangkat daerah kabupaten yaitu Badan. Badan yang dimaksud

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

Untuk menunjukkan adanya kinerja organisasi yang baik,

organisasi harus memiliki suatu kelembagaan yang baik pula. Begitu

pula pada organisasi perangkat daerah seperti BPBD dalam

memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, BPBD

harus memiliki kelembagaan yang baik pula.

22

Kelembagaan tidak dapat terlepas lembaga sosial yang

mencakup konsep perilaku sosial yang sudah mengakar dan

berlangsung terus menerus atau berulang dalam suatu organisasi

sebagai wadah atau tempat untuk mencapai suatu tujuan yang

diinginkan. Serta kelembagaan menyangkut suatu sistem yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu,sehingga di dalam sistem

tersebut terdapat tujuan pokok dan fungsi dari organisasi tersebut,

strukturnya, mekanisme kerja dan hubungan kerja antara sumber

daya manusia di dalamnya.

2.2.5 Pelayanan Penanggulangan Bencana

Membahas mengenai pelayanan penanggulangan bencana di

Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Untuk

memahami pelayanan penanggulangan bencana, kita perlu memahami

bencana terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis.

Bencana dikelompokan beberapa jenis sebagai berikut,

23

1. Bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non-alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit,

kebakaran.

3. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat, dan teror.

Selanjutnya membahas mengenai Penanggulangan bencana, kita

tidak dapat terlepas dari manajemen penanggulangan bencana.

Dimana pada dasarnya dalam manajemen penanggulangan bencana ini

berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan

mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi

kerentanan. Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana,

maka dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,

24

dan rehabilitasi”. Makna penanggulangan bencana dari Undang-

Undang tersebut di atas mengandung dua pengertian dasar yaitu:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus,

2. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan

pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

serta rekonstruksi.

Dari pemaparan di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan

bahwa penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan

pelayanan dalam menghadapi suatu bencana. Seluruh pihak dalam

suatu pemerintahan pada dasarnya terlibat dalam upaya

penanggulangan bencana ini, namun dikoordinir oleh suatu badan

dalam suatu pemerintahan yaitu BNPB untuk tingkat nasional dan

BPBD untuk tingkat daerah.

Dalam penelitian kali ini akan membahas mengenai BPBD

Kabupaten Badung. Bentuk – bentuk Pelayanan Penanggulangan

bencana yang terdapat di BPBD Kabupaten Badung ada 3 bentuk

yaitu:

1. Pelayanan Pra Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang

Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Badung.

Pelayanan pra bencana ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan

dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sebelum bencana

itu terjadi.

25

2. Pelayanan Saat Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang

Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Badung. Pelayanan

ini diberikan saat terjadi bencana. Dimana BPBD akan terjun

langsung ke lokasi bencana untuk memberikan respon

penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur tanggap darurat

bencana yang ada.

3. Pelayanan Pasca Bencana, Pelayanan ini ditangani oleh Bidang

Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Badung.

Pelayanan ini diberikan setelah bencana itu terjadi. Biasanya

pelayanan yang diberikan seperti melakukan Verifikasi kejadian

bencana atau pemeriksaan kembali kerugian yang dilakukan

setelah respon tanggap darurat dilakukan, untuk memastikan

apakah laporan yang diterima benar adanya.

Pada dasarnya pelayanan ini berkesinambungan dari pelayanan

pra, saat dan pasca bencana. Pelayanan ini merupakan tanggung jawab

dari BPBD dan memerlukan peranan pendukung dari masyarakat dan

instansi pemerintahan lainnya.

Dalam penelitian ini, akan lebih banyak membahas mengenai

pelayanan sebelum bencana. Dimana termasuk didalamnya

pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang sesuai

dengan prosedur yang telah ada.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan bencana, “Kegiatan Pencegahan bencana adalah

26

serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk

menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana”. Sementara

itu, “Kesiapsiagaan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian

serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting

diketahui dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sejak dini

sebelum terjadinya suatu bencana. Sehingga tujuan utama pelayanan

penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi

akibat bencana dirasakan oleh seluruh masyarakat dapat tercapai.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Teori Evaluasi Kinerja Organisasi

Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir

dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja

organisasi.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Irham (2013;3) Kinerja Organisasi

adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk

memenuhikebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan

dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan

organisasi secara terus menerus guna mencapai kebutuhannya secara efektif.

Dengan demikian kinerja mempunyai peran yang besar dalam menjalankan

sebuah organisasi dan perlu dilakukan suatu evaluasi kinerja yang dilakukan

secra berkala dengan standar prosedur yang jelas.

27

PENILAIAN

KINERJA

PENGUKURAN

KINERJA

EVALUASI

KINERJA

1

.

.

2

.

. 3

.

.

Gambar 1. Rangkaian Tahapan Evaluasi Kinerja

Selain itu, proses evaluasi terhadap kinerja organisasi ini penting

dilakukan, karena tanpa evaluasi tidak akan diketahui sampai sejauhmana

organisasi tersebut telah efektif melakukan perubahan menuju organisasi

berkinerja tinggi. Dari hasil evaluasi bisa diketahui apa kekurangan dalam

mewujudkan organisasi berkinerja tinggi dan kemudian dapat dilakukan

langkah-langkah intervensi untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Menurut Amins (2009: 91 - 99), Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap

analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input

baik untuk rencana maupun realisasinya, dilakukan pula penentuan tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, hasil,

manfaat atau dampaknya. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan

hasil – hasil perhitungan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja dalam suatu organisasi. Sehingga antara

Penilaian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja merupakan

serangkaian kegiatan untuk mengetahui suatu kinerja organisasi berjalan

baik atau buruk serta efektif dan efisien. Seperti dalam gambar berikut ini:

28

Sumber: Achmad Amins (2009)

Dari gambar di atas dapat dijabarkan masing-masing penjelasan sebagai

berikut:

1. Penilaian Kinerja.

Penilaian Kinerja (Performance appraisal) merupakan suatu proses

yang dilakukan secara sistematis terhadap kinerja sumber daya manusia

dalam suatu organisasi berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan atau

dibebankan kepada mereka. Termasuk didalamnya mencakup penilaian

terhadap seluruh kegiatan program dan proyek yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian,

penilaian kinerja adalah salah satu faktor penting guna mengembangkan

organisasi secara efektif dan efisien. (Amins 2009: 91).

Disamping itu, menurut Marion E. Haynes (1984) dalam Amins

2009: 95 menyatakan bahwa penilaian kinerja sumber daya manusia

harus ditujukan pada empat komponen dasar, yaitu:

a. Kuantitas

b. Kualitas

c. Biaya

d. Waktu

Untuk melakukan penilaian kinerja, seseorang sangat

membutuhkan sumber informasi yang relevan dengan tugas yang

dikerjakan. Sumber informasi yang sering digunakan untuk menilai

kinerja yang aktual dapat dilakukan dengan cara observasi secara

29

personal, laporan statistik, laporan lisan, laporan tertulis, dan data dasar

(data base) yang dikses melalui komputer organisasi tersebut.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Berdasarkan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (KEPLAN) Nomor

239 Tahun 2003 tentang LAKIP, Indikator kinerja yang dimaksud dapat

berupa :

a. Masukan (Input)

b. Keluaran (Output)

c. Hasil

d. Manfaat

e. Dampak.

Selain itu, menurut Dwiyanto (2006:50) menjelaskan bahwa ada

beberapa indikator untuk mengukur kinerja khususnya dalam birokrasi

publik, diantaranya yaitu:

1. Produktivitas, dengan mengukur kinerja berdasarkan tingkat

efisien dan efektifitas kinerja pelayanan publik.

2. Kualitas Layanan, dengan melihat kualitas pelayan publik

sehingga kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator kinerja

birokrasi publik

3. Responsivitas, yaitu Kemampuan birokrasi untuk mengetahuidan

menangkap kebutuhan yang dirasakan oleh publik. Dengan

30

menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan menyusun program

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kinerja

birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar terhadap kebijakan birokrasi.

5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan

kinerja birokrasi publik tunduk pada penjabat politik yang dipilih

oleh rakyat. Dalam konteks ini akuntabilitas publik dapat

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kinerja

birokrasi publik konsisten dengan kehendak publik.

Dengan adanya indikator diatas maka kinerja organisasi

khususnya dalam memberikan pelayanan publik dapat diukur. Disamping

itu, pengukuran kinerja digunakan pada dasarnya untuk mengukur atau

menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.

3. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja, selanjutnya

dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk

memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan atau program

dalam suatu organisasi. Dalam melakukan evaluasi Kinerja perlu juga

dilakukan perbandingan – perbandingan antara: (Amins 2009: 99)

31

a. Kinerja Nyata dengan kinerja yang direncanakan

b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul

dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta

d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara - negara lain atau dengan

standar internasional.

Dalam penelitian kali ini, dalam mengevaluasi kinerja BPBD

Kabupaten Badung akan lebih menggunakan perbandingan kinerja nyata

dengan kinerja yang direncanakan. Yang mengacu pada rencana strategis

(Renstra) BPBD Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015. Selain itu juga

menggunakan perbandingan kinerja nyata dengan kinerja tahun

sebelumnya. dalam penelitian ini akan membandingkan kinerja BPBD

Kabupaten Badung pada tahun 2014 (nyata) dengan tahun sebelumnya

yaitu tahun 2013.

Dengan evaluasi ini diharapkan nantinya penulis dapat mengetahui

seberapa besar keberhasilan BPBD Kabupaten Badung dalam bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tahun 2014. Sehingga suatu

yang sudah baik dalam BPBD Kabupaten Badung dapat dipertahankan

dan/atau ditingkatkan dan yang belum baik dapat diperbaiki untuk lebih

baik kedepannya.

32

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

UU No. 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana di Indonesia

Masih Lemahnya Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana Di Indonesia

Pembentukan BPBD

Kabupaten Badung

Kinerja Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

Tingkat Keberhasilan

Kinerja

Faktor Pendukung &

Penghambat Kinerja

Evaluasi Kinerja

Kesimpulan dan Saran

Perda Kab. Badung

No 3 Tahun 2013

UU Nomor 32

Tahun 2004