16

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Perkembangan Pengaturan

Perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum dalam

arti formal yang dianut oleh Negara yang menggunakan sistem civil law,

seperti Indonesia dengan latar belakang negara jajahan Belanda dan

dalam rangka menemukan keadilan maka para yuris dan lembaga

yudisial maupun quasi judisial merujuk pada sumber tersebut. Apabila

diselaraskan dengan pengertian hukum menurut O. Notohamidjodjo

dimana hukum adalah sekumpulan peraturan baik tertulis maupun yang

tidak tertulis yang bersifat sedikit memaksa yang hidup dan tumbuh di

dalam masyarakat maka dapat dipahami bahwa hukum haruslah hidup

dengan menyesuaikan segala perkembangan dan dinamika yang ada

dalam masyarakat.

Berlandaskan pemahaman diatas maka hukum menyesuaikan

dengan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang dari

masa ke masa akan terus berkembang. Roscoe Pound dalam pendapatnya

yang berkaitan dengan Perkambangan makna hukum dalam hidup

bermasyarakat ini mencakup beberapa landasan yang diawali dengan

memahami apa yang dimaksud hukum. Pertama hukum dipandang

sebagai aturan atau seperangkat aturan tingkah laku manusia yang

17

ditetapkan oleh kekuasaan yang bersifat Ilahi. Disini hukum

dimaknai sebagai wujud campur tangan langsung dari kekuasaan

yang bersifat Ilahi terhadap kehidupan manusia.1 Kedua, hukum

dimaknai sebagai sistem prisip yang dikemukakan secara filosofis dan

prinsip-prinsip yang mengungkapkan hakikat hal-hal yang merupakan

pedoman bagi tingkah laku manusia.2 Dalam hal ini pandangan yang

bersifat transidental mulai dilepaskan digantikan pandangan yang bersifat

metafisis dan oleh sebab itu buku-buku teks dapat ditemukan prinsip-

prinsip keadilan dan hak dalam memberikan bentuk untuk dinyatakan

dalam pengalaman melalui penalaran. Ketiga, bahwa hukum dipandang

sabagai serangkaian perintah penguasa dalam suatu masyarakat yang

diorganisir secara politis.3 Berdasarkan perintah itulah manusia

bertingkah laku tanpa perlu mempertanyakan atas dasar apakah perintah

itu diberikan. Tidak dapat disangkal bahwa pandangan ini hanya

mengakui hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa sebagai

hukum.

Seperti halnya dalam peraturan perundang-undang nomor 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak. Beberapa ketentuan dalam undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ketentuan angka

7, angka 8, angka 12, angka 17 diubah , diantara angka 15 dan angka 16

disisipkan satu angka, yakni angka 15a, ditambah satu angka yakni angka

18 sehingga pengaturan tentang perlindungan anak semakin lengkap 1 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h. 110.

2 Peter Mahmud Marzuki, Ibid , h. 111.

3Ibid

18

dengan amandemen undang-undang nomor 23 tahun 2002 menjadi

undang-undang nomor 35 tahun 2014. Untuk mengatur tentang

perlindungan anak.

2. Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan

korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi

atau secara melawan hukum.4

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara

sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan

ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan,

keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak5

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan

korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain

untuk mendapatkan keuntungan6

Meskipun tidak dijelaskan secara umum mengenai eksploitasi

namun dalam pasal 66 Undang-undang nomor 35 tahun 2014,

memberikan penjelasan mengenai anak yang dieksploitasi secara

4Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6Tahun 2014.

5Benedhicta Desca Prita Octalina, Jurnal Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Eksploitasi Ekonomi, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 3 Oktober 2014, h.10. 6Isti Rochatun, Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang,

Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Juli 2011, h.23.

19

ekonomi: yang dimaksud dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan

atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi

tidak terbatas pada pelacuran, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,

seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau

mentranspalantasikan organ / atau jaringan tubuh atau manfaat tenaga

atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan

materil.7

Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang

pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap

anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang

berbahaya8. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1797 tentang

Kesejahteran anak, yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang

berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah 27, sedangkan menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang

masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18

tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan

UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang

dieksploitasi, yaitu bila menyangkut:9

7Pasal 66 Udang-Undang Nomo 35 Tahun 2014

8Usman al, Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif,

Gramedia , Jakarta ,2004, h.17. 9 Ibid

20

a. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang teralu dini.

b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja.

c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis

yang tak patut terjadi.

d. Upah yang tidak mencukupi.

e. Tanggung jawab yang terlalu banyak.

f. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan

g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti

perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual

Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang

mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014

tentang hak anak namun, masih banyak anak-anak yang mencari

nafkah seperti yang dialami oleh anak jalanan di kawasan

Kabupaten Semarang. Ketentuan pasal 66 perlindungan khusus bagi

anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagai mana

yang dimaksud pasal 5 ayat 2 huruf d dilakukan melalui a).

Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peratuan perundang

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi

secara ekonomi dan seksual, b). Pemantauan pelaporan dan pemberian

sangsi, c). Pelibatan berbagai perusahaan serikat pekerja lemaga suadaya

masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap

anak secara ekonomi dan seksual.

21

Eksploitasi pada anak-anak penjual asongan menimbulkan

berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa

dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah:10

a. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh,

kekuatan, penglihatan dan pendengaran.

b. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan

memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal

c. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan,

perasaan dicintai dan diterima secara memadai

d. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok,

kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan

membedakan yang benar dan yang salah.

Bentuk eksploiatasi pada anak jalanan sangat beragam,

diantaranya:11

bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan

oleh orang tua, bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang

dilakukan oleh anak jalanan yang lain dan bentuk eksploitasi terhadap

anak jalanan yang dilakukan oleh preman.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 No.

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-udang Nomor 23 Tahun 2002

bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain

maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat 10

Rosdalina, Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan, Dalam Jurnal Anak Jalanan, STAIN Manado,Manado, 2007, h. 34. 11

Ratna, Dewi Agustin, Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan, Malang, 2008

22

perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Dari berbagai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan anak-anak juga

mendapatkan jaminan perlindungan antara lain:

a. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk

kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali.

b. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan sengketa

bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung

unsur kekerasan.

c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi

ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga

dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan

sosial dan mental spiritual.

d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplotasi

dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta

berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya.

e. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan,

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Landasan hukum

yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak Anak merupakan

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta

dijunjung tinggi hak-hak mereka. Oleh sebab itu, pemenuhan akan

hak-hak anak itu sangat penting untuk tumbuh kembang mereka.

23

Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan

upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh

kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan

diskriminasi, antara lain:

1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2

2) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2

3) Undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi

Manusia Pasal 62

4) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak Pasal 44 ayat 1,2 dan 3

5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002

tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi

Seksual Komersial Anak.

6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002

tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

(Trafiking) Perempuan dan Anak.

f. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

24

(pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka

menegakkan peraturan hukum.

g. Menurut UU NO 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekeraasan

dalam rumah tangga dalam pasal 45 melarang setiap orang yang

melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkungan ruma

tangga yang dimaksud dalam pasal 5 setiap orang dilarang

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam

lingkungan rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b.

kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, d. penelantaran dalam rumah

tangga. Dalam pasal 45 orang yang melanggar pasal 5 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda

paling banyak Rp. 9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah).

h. Undang-undang kesejahteraan anak, Nommor 4 tahun 1979

Menyebutkan bahwa:

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang

dengan wajar.

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan

dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan

kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan

berguna.

25

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

perkembangannya dengan wajar.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 6 tahun 2014 tentang

perlindungan anak pasal 4, setiap anak berhak:

1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

perlakuan salah

2) Mendapat hak sipil dan kebebasan

4. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari

perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara

rohani, jasmani maupun sosial.12

Kesejahteraan merupakan hak setiap

anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak

dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap

mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat

dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Kondisi anak dewasa ini

12

Hadisuprapto, Paulus, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Citra Aditya BaktiBandung&Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, , 1996, h. 7.

26

yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama

pemerintah dan masyarakat.

Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat

ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita

ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban

kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula

anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan

hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti : minuman keras,

perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada

melakukan tindakan pembunuhan. Beberapa produk perundang-

undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya

perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Anak. Bagong Suyanto

menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak ( child abuse )

adalah persitiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umunya

dilakukan oleh orang –orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap

kesejahteran anak.13

Menurut Harkistuti Harkrisnowo tindak kekerasan

yang dialami anak-anak dapat dapet diklasifikasiakan menjadi 4 Jenis14

,yaitu :

a. Tindakan Kekerasan Fisik Kekerasan fisik umunya menyangkut

prilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang 13

Bagong S, Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar Di Jawa Timur. Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1999, h.12. 14

HarkristutiHarkrisnowo, HakAsasiManusiadanKerjaSosial,OHCHR Indonesia, Jakarta,1999

27

dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri , saudara ( paman ,kakek,

dan lain-lain ) maupun orang lain ( misalnya majikan ) .

b. Tindakan Kekerasan Seksual Tindak kekerasan ini mencakup berbagai

tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan

kegiatan seksual.

c. Tindakan Kekerasan Psikologis walapun pernah dianggap sebagai

suatu prilaku yang “ biasa saja “ dan tidak mempunyai dampak yang

berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukan bahwa sikap

tndak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua

mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang

mempengaruhi perkembangan kepribadian /psikologi anak.

d. Tindakan Kekerasan Ekonomi Tidak memberikan pemeliharan dan

pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadangkala tidak dapat

dihindari karena kemiskinan orang tua.

Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap

anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan

anak . Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi

anak jalanan dengan resiko yang amat besar. Melihat definisi menegani

beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan

mengeksploitasikan anak sebagai pedangang asongan dapat digolongan ke

dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap anak, ini tentu jelas

melanggar pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

28

dimaksud dalam pasal 76 yang berisi setiap orang dilarang menempatkan ,

membiarkan, melakukan, menyeruh melakukan, atau turut serta

melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda

paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

5. Anak Jalanan

a. Hubungan eksploitasi dengan Anak Jalanan

Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan

diperberat oleh adanya berbagai kerusuhan sosial dan berbagai

bencana alam menyebabkan meningkatnya jumlah anak terlantar,

anak jalanan, anak nakal serta anak cacat. Terbentuknya anak

jalanan banyak disebabkan akibat anak tereksploitasi oleh orang untuk

berjualan asogan maupun disuruh untuk mengemis. Munculnya anak

jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya

yaitu:15

a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/ nenek b. Korban

kekerasan di rumah c. Untuk membiayai sekolah d. Ikutan teman e. Ingin

hidup bebas f. Tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua g. Eksploitasi

orang tua h. Pengalaman. i. Suasana rumah yang kurang baik, salah satu

akibat banyakna anak jalanan diakibatkan oleh adanya eksploitasi anak

jalanan. Seperti halnya keberadaan anak jalanan di Kawasan

Kabupaten Semarang yang semakin bertambah sejak krisis ekonomi

1998. Menurut Surbakti dkk bahwa berdasarkan hasil kajian di

15

Khatra Budikusuma, Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 38.

29

lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga

kelompok. Pertama, children on the street, yakni anak-anak yang

mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan,

namun masih mempunyai hubungan kuat dengan orang tua

mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada

orang tuanya.16

Masalah yang dihadapi anak jalanan, masalah anak jalanan

adalah merupakan fenomena yang biasa terjadi di kota-kota besar.

Untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anak-anak

jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan di sektor informal,

baik yang legal maupun ilegal di mata hukum. Ada yang bekerja

sebagai pedagang asongan di kereta api dan bus kota, menjajakan

koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah,

mengamen di perempatan lampu merah, tukang lap mobil, dan

tidak jarang pula ada anak-anak jalanan yang terlibat pada jenis

pekerjaan berbau kriminal seperti: mengompas, mencuri, bahkan

menjadi bagian dari kompotan perampok.

b. Ciri-ciri anak jalanan

Ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain:17

1) berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat

hiburan) selama 3-24 jam perhari;

16

Suyanto, Bagong, Masalah Sosial Anak, Kencana,Jakarta, 2010, h. 186. 17

Op.Cit.,Rosdalina h. 72.

30

2) berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit

sekali yang lulus SD);

3) berasal dari keluarga yang tidak mampu (kebnyakan kaum

urban, dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya);

4) melakukan aktivitas ekonomi/ melakukan pekerjaan pada

sektor informal

c. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

1) Masalah Ekonomi Keluarga

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan

kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat

memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan

sampai pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Sering kita jumpai

secara langsung di jalanan, orang tua mereka telah

mengajarkan mereka menjadi anak jalanan ketika mereka

masih kecil. Tidak jarang seorang ibu -ibu menggendong

seorang balita untuk mengemis di jalanan dengan harapan

orang yang melihatnya akan merasa kasihan.

2) Komunitas Anak dan Pengaruh Lingkungan

Teman juga bisa menyebabkan anak turun ke jalanan,

yaitu adanya dukungan sosial atau bujuk rayu dari teman.

Dalam perkembangan sosial remaja, harga diri yang positif

sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat

dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk

31

mampu berkata “tidak” untuk hal-hal negatif. Dengan kata lain

tidak mudah terpengaruh berbagai godaan yang di hadapai

seorang remaja setiap hari dari teman sebaya mereka

sendiri.18

Apabila teman-teman anak adalah lingkungan anak

jalanan, secara tidak langsung anak bisa ikut -ikutan menjadi

anak jalanan. Mula-mula meninggalkan rumah dan keluarganya

untuk bergaul dan bermain di terminal atau di jalanan,

kemudian ikut mengemis. Anak semakin tertarik mengemis

karena dengan mengemis mereka bisa mendapatkan uang. Ada

beberapa alasan yang menyebabkan anak mengemis, yaitu:

Karena sifat pemalas dan tidak mau bekerja dan adanya cacat

yang bersifat biologis. Seseorang yang cacat secara biologis

misalnya kakinya tidak normal dan lain sebagainya.

3) Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang

Tua Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang

dikategorikan children of the street, menunjukan bahwa

motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena

desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga

karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah

tangga orang tuanya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan di

jalanan sebenarnya tak kalah keras, namun bagaimanapun

18

Bagong Suyanto, Loc.Cit.

32

dinilai lebih memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup

dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak

dari ancaman tindak kekerasan, tetapi di keluarganya justru

mereka harus menerima nasib begitu saja saat dipukuli oleh

orang-orang dewasa disekitarnya karena acap kali anak-anak

merupakan titik rawan keluarga untuk menerima perlakuan

sewenang-wenang dan salah.19

d. Dampak Anak yang Tereksploitasi

Sesuai dengan pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak-Hak

Anak, maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan

untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan

melakukan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan,

mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik,

jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak20

. Ada beberapa

akibaat yang ditimbulakn dari eksploitasi anak, yaitu sebagai

berikut.Anak kehilangan haknya untuk belajar. Sebagian besar

anak jalanan adalah anak yang putus sekolah dan bahkan tidak

pernah merasakan bangku pendidikan karena kekurangan biaya

atau tidak ada biaya. Anak tidak bisa merasakan masa masa

kekanak-kanakannya dan masa bermainnya dengan baik. Mereka

sudah dituntut untuk bekerja padahal belum waktunya untuk itu.

19

Bagong Suyanto, Loc.Cit. 20 Aris Ananta. Pekerja Anak di Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta,

h.180.

33

Perilaku anak banyak yang menyimpang. Hidup di jalanan

bukanlah hal yang mudah terlebih bagi anak-anak di bawah umur.

Mereka harus berjuang mencari uang dan besar kemungkinan

terpengaruh hal-hal buruk seperti merokok di usia anak-anak,

berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya,

masuk ke dalam pergaulan bebas, kecanduan alcohol, pemakai

narkoba, dan pengaruh buruk lainnya.Anak kekurangan kasih

sayang. Poin ini menjadi faktor utama dari eksploitasi ini. Mereka

dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di

jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari

orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan

kasih sayang orang tua untuk merawatnya dan menjaganya.

Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan

lembutlah yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan

perlakukan yang kasar dan mempekerjakannya. Eksploitasi anak

juga berdampak buruk terhadap psikologis dan jiwa anak.

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 27 Oktober 2017

di kawasan Kabupaten Semarang, dampak adanya anak ang

tereksploitasi adalah sebagai berikut:

1) Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas

Salah satu tempat favorit yang dijadikan anak jalanan

untuk mengais rejeki adalah traffic light, oleh sebab itu tak jarang

kegiatan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas karena

34

banyak diantara mereka asik meminta-minta dari kendaraan satu

ke kendaraan yang lain tanpa memeperdulikan lampu hijau pada

traffic light, padahal hijau tersebut menandakan bahwa

kendaraan harus berjalan kembali. Hal inilah yang

menyebabkan keberadaan anak jalanan mengganggu ketertiban

lalu lintas.

2) Membuat Resah Pengguna Jalan.

Selain di traffic light, tempat favorit anak jalanan

adalah di trotoar jalan yang terdapat pedagang kaki lima yang

menjajakan dagangannya. Mereka meminta-minta kepada para

pembeli di kaki lima yang mereka datangi, dan tak jarang teman-

teman mereka juga datang meminta-minta di tempat yang sama,

sehingga para pembeli merasa tidak nyaman oleh keberadaan

mereka yang selalu datang meminta-minta.

3) Menumbuhkan Sikap Ketergantungan

Banyak diantara anak jalanan beranggapan bahwa cara

yang paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan

cara berjualan asongan karena tidak harus bekerja berat, hanya

cukup bermodal membawa jajanan dan minuman di tempat umum.

Anggapan seperti itulah yang membuat anak jalanan sangat

bergantung pada hasil penjualan dari masayarakat tanpa mau

berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan

tidak menjadi anak jalanan.

35

6. Penjual Asongan

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang

melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam

menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum,

seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang

yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan

menggunakan sarana atau perlangkapan yang mudah dipindahkan,

dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai

tempat usaha seperti kegiatan pedagang- pedagang kaki lima yang ada di

wilayah Kabupaten Semarang. Kegiatan Perdagangan dapat menciptakan

kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama ,secara langsung, yaitu

dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak

langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang di ciptakan oleh kegiatan

perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran

dan pengadaan bahan.21

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan

menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung

jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam

partai kecil atau per satuan.22

Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas dua

yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah 21

Khairuddin, Sosiologi Keluarga, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 21. 22

Sugiharsono, Zamroni, dan Suyant, Ilmu Ekonomi Makro,Prima Mitra Media, Yogyakarta,2002, h. 45.

36

pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang

kecil.23

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948, Pedagang adalah orang atau

badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan

maksud untuk di jual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan

lain, baik yang masi berwujud barang penting asli, maupun yang sudah

dijadikan barang lain .24

7. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut BPS Kemiskinan adalah ketidakmampuan

individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup

layak. Selanjutnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti: sandang, pangan,

papan sebagai tempat berteduh. Menurut Emil Salim bahwa

seseorang dikatakan miskin apabila pendapatanya tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti: pangan,

pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. Sedangkan menurut

Suparlan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu standar hidup

yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar

kehidupan yang rndah ini secara langsung nampak pengaruhnya

terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa

23KBBI,2002:230

24Widodo, Psikologi Belajar,Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 285.

37

harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin25

.

Kemiskinan terwujud dari hasil interaksi antara berbagai aspek

tersebut terutama aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat dicermati bahwa

kemiskinan biasanya identik dengan serba kekurangan baik

kekurangan pendapatan, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan

pokok, kesehatan serta pendidikan.

b. Ukuran kemiskinan

Klasifikasi seseorang dikatakan miskin di tetapkan dengan

menggunakan tolok ukur sebagai berikut:

1) Tingkat pendapatan

Tolok ukur yang digunakan di Indonesia untuk

menentukan besarnya jumlah orang miskin adalah batasan tingkat

pendapatan per waktu kerja misalnya saja masyarakat yang

bekerja itu memiliki pendapatan Rp. 300.000;/ bulan atau lebih

rendah.

2) Kebutuhan relative

Tolok ukur kebutuhan relative/ keluarga yang batasanya

dibuat berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus

dipenuhi guna sebuah keluarga dapat melangsungkan kehidupanya

secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang

layak. Tolok ukur ini adalah kebutuhan yang biasanya berkenaan

25

Emil Salim, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Jakarta, 1984, h. 61.

38

sewa rumah, biaya untuk kesehatan, biaya menyekolahkan anak,

biaya untuk sandang pangan.

c. Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Amin Rais ada dua kategori ciri-ciri kemiskinan, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut adalah absolut adalah suatu kondisi dimana

tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan

dan pendidikan.

2) Kemiskinan relative adalah perhitungan kemiskinan

berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.

Kemiskinan jenis ini dikatakan reletive karena lebih berkaitan

dengan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat.

Sedangkan menurut Emil Salim dalam mengemukakan adanya

5 ciri kemiskinan, meliputi:

a) Tidak memiliki faktor industri sendiri.

b) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset

produksi dengan kekuatan sendiri.

c) Tingkat pendidikan yang rendah

d) Tidak mempunyai fasilitas

e) Tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan yang

memadai.

d. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

39

Secara umum permasalahan kemiskinan disebabkan oleh

dua faktor utama yang saling terkait yaitu: faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan

kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin

yang bersangkutan, seperti: rendahnya motivasi, minimalnya modal,

lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi serta etos

kerja. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan adalah

belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Di samping itu,

masih minimalnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga

potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuh

kembangkan.26

e. Bentuk-bentuk Kemiskinan

Menurut Saihaan Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua

yaitu:

1) Kemiskinan Sruktural

Kemiskinan sturuktural adalah kemiskinan yang terjadi

karena kepincangan struktural sistim sosial, sehingga orang

tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang

tersedia, atau usaha yang dilakukan untuk memperbaiki

nasibnya selalu terbentur dengan sistim yang berlaku.

2) Kemiskinan Kultural

26

Yuliati, Yayuk dan Purnomo, Mangku, Sosiologi Pedesaan, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, , 2003, h. 67.

40

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan-kemiskinan

alamiah sifatnya, yakni penduduk yang sejak lahir sudah

berada di lingkungan miskin.

f. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan memberikan dampak yang beraneka ragam

mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, putus

sekolah dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang dapat

menyebabkan beragam masalah tapi yang paling penting adalah

masalah pendidikan. Yang harus diutamakan bagaimana caranya

supaya anak-anak yang sama sekali tidak mampu, dapat bersekolah

dengan baik seperti anak-anak lainnya. Itulah masalah yang harus

dipecahkan oleh pemerintah karena jika masalah itu tidak dapat

dibereskan maka akan muncul masalah masalah baru yang lebih

banyak lagi, seperti munculnya anak jalanan.27

8. Berdasarkan Intensitas Hubungan dengan Keluarga

Aktivitas utama anak jalanan adalah berada di jalanan baik

untuk mencari nafkah maupun melakukan aktivitas lain. Hal ini

membuat intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka

kurang intensif. Menurut Departemen Sosial indikator anak jalanan

menurut intensitas hubungan dengan keluarga, yaitu:

a. Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari.

27

Istirochatun, Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang, 2011, www. Sekitarkita.com. Diuduh tanggal 26 februari 2011

41

b. Frekuensi dengan keluarga sangat kurang

c. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga

Selain itu, menurut penelitian Departemen Sosial RI dan

UNDP, intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: putus hubungan atau lama tidak

bertemu dengan orang tua, berhubungan tidak teratur dengan orang tua,

dan bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur bersama orang

tua mereka. Menurut Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, beberapa

macam intensitas anak jalanan dengan keluarga mereka adalah:

hubungan orang tua sudah putus, masih ada hubungan dengan orang tua

tetapi tidak harmonis, maupun pulang antara 1 sampai 3 bulan sekali. Dari

beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak

jalanan berdasarkan intensitas anak jalanan berhubungan dengan

keluarga ada tiga macam, yaitu:

1) Masih berhubungan teratur dengan orang tua atau keluarga

2) Masih berhubungan dengan orang tua atau keluarga tetapi tidak

teratur dengan frekuensi sangat kurang

3) Sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua maupun keluarga.

9. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Akibat Eksploitasi

Orang Tua

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh

setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan

sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan

42

ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk

menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah

dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai

program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara

paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kejahatan

adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara

semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat

sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-

norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma

moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-

undang yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk

menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun,

karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban

masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun

warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan

bermasyarakat yang tenang dan damai.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu

kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.pencegahan kejahatan sebagai

suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang

khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan

yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu

pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha

43

pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi

pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit.

Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat

berperan.Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan

melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk

menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.28

Peran pemerintah

yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi

kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar

hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar

penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan

kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang

mendasar.29

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan

penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan

kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu

kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk

kesejahteraan sosial dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan

masyarakat.30

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan

menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum

pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan

28

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, AlumniBandung, Bandung, 1981, h. 114. 29

Ibid 30

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 77.

44

dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa

”social welfare” dan “social defence.

Sistem represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana

dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) subsistem

yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan

kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan

berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya

dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman

(punishment).

Yang berkewajiban melindungi anak terhadap eksploitasi orang tua

dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak menebutkan dalam pasal 20 yang berkewajiban untuk melindungi

anak terhadap eksploitasi orang tua: Negara, pemerintah, pemerintahan

daerah, masyarakat, keluarga, orang tua dan wali berkewajiban dan

bertaggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.31

31

Pasal 20 Undang- Undang No 35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak

45

B. Hasil Penelitian

1. Tentang Responden

a. Identitas Responden Eksploitasi

Tabel 2.1

Identitas Responden Eksploitasi

No Nama

responden

Jenis

Kelamin Pendidikan Alamat

1 Haryadi L Tidak Sekolah Kec.Sumowono

2 Susilo Arifin L SD Kec. Ambarawa

3 Ardi L Tidak Sekolah Kec. Sumowono

4 Sinta P SD Kec. Bawen

5 Royak Tana L Tidak Sekolah Kec.Ungaran Barat

6 Nanang L Tidak Sekolah Kec. Getasan

7 Widya P Tidak Sekolah Kec.Bawen

8 Musyafak L Tidak Sekolah Kec. Ungaran Barat

9 Dwiki k L Tidak Sekolah Kec.Ungaran Timur

10 Indana P SD Kec. Ambarawa

11 Indah P SMP Kec.Ungaran Barat

Berdasarkan tabel 2.1 responden sebanyak 11 orang,

responden paling banyak adalah responden berjenis kelamin laki –

laki sebanyak 7 orang/ sejumlah 63,6 % dan untuk responden yang

berjenis kelamin perempuan sejumlah 4 orang/ 36,4%. Responden

yang Berjualan Asongan tingkat pendidikan paling banyak tidak

sekolah berjumlah 7 (63,6%) yaitu paling banyak laki-laki 6 orang

perempuan 1 orang, tingkat pendidikan SD 3(27,3%) orang, tingkat

pendidikan SMP 1 (9,1%) orang dan tingkat pendidikan SMA tidak

ada.

46

b. Daftar identitas orangtua responden

Tabel 2.2

Daftar identitas orangtua responden

No

Nama

Orang

Tua

Nama

Responden

Pendidik

an Pekerjaan Alamat

1 Mintoyo Sinta SD Tidak

bekerja

Kec. Bawen

2 Kasdi Royak Tana Tidak

Sekolah

Berjualan es

kelapa muda

Kec.Ungaran

Barat

3 Rumini Indana Tidak

Sekolah

Berjualan

makanan di

pinggir jalan

Kec.

Ambarawa

Berdasarkan Tabel 2.2 daftar identitas orang tua responden

korban eksploitasi yang mau di wawancarai dan di mintai keterangan

oleh peneliti

2. Alasanan Anak Berjualan

Responden pada penelitian ini adalah anak-anak yg berjualan di

terminal, lampu merah, POM bensin pengamatan selama 5 hari dengan

cara nongkrong di lokasi dari pukul 08.00 d pukul 16.00 ditemukan 11

anak yang berjualan asongan detail tentang responden diuraikan dalam

tabel-tabel berikut ini:

Berdasarkan penelitian terhadap anak jalanan di Terminal,

lampu merah dan pom bensin pada bulan Oktober 2018, responden yang

diteliti adalah anak yang berjualan di Terminal, lampu merah dan pom

bensin Hasil penelitian ini disajikan sebagai berikut:

47

a. Alasan Berjualan

Tabel 2.3

Responden berdasarkan alasan berjualan asongan

Alasan Jumlah

responden

Persentase (%)

Ingin membantu orang tua 2 18,9%

Dipaksa orang tua 1 9,1%

Disuruh orang tua 5 44,6%

Kemauan sendiri 3 27,4%

Jumlah 11 100%

Berdasarkan tabel 2.3 menunjukan bahwa responden paling

banyak dengan alasan paling banyak disuruh orang tua sebanyak 5

(44,6%) orang yaitu laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang, ingin

membantu orang tua 2 (18,9%)orang, dipaksa orang tua 1 (9,1%) orang

dan kemauan sendiri sejumlah 3 (27,4%) orang.

b. Berdasarkan keinginan untuk sekolah

Tabel 2.4

Berdasarkan keinginan untuk sekolah

Keinginan Jumlah

responden

Persentase (%)

Sekolah 9 81,8%

Berjualan 2 18,2%

Jumlah 11 100%

Berdasarkan tabel 2.4 menunjukan bahwa responden paling

banyak pada Eksploitasi Orang Tua Studi Terhadap Anak Yang

Berjualan asongan yang paling banyak adalah keinginan untuk

bersekolah sejumlah 9 (81,8%) orang dan yang tidak adalah 2 (18,2%)

orang.

48

c. Berdasarkan lamanya berjualan asongan

Tabel 2.5

Berdasarkan lamanya berjualan asongan

Waktu Jumlah

responden

Persentase (%)

07.00-10.00 WIB 0 0 %

13.00-17.00 WIB 4 36,4%

Pagi-Sore 7 63,6%

Jumlah 11 100%

Berdasarkan tabel 2.5 menunjukan bahwa lamanya bekerja

responden paling banyak pada Eksploitasi Orang Tua Studi Terhadap

Anak Yang Berjualan asongan paling banyak adalah pagi-sore

7(63,6%)orang, 13.00-17.00 4 (36,4%) orang dan 07.00-10.00 tidak

ada.

d. Berdasarkan pekerjaan orang tua

Tabel 2.6

Berdasarkan pekerjaan orang tua anak berjualan asongan

Jenis Pekerjaan Jumlah

responden

Persentase (%)

Koran 5 45,5 %

Makanan 6 54,5%

Dll 0 0%

Jumlah 11 100%

Berdasarkan tabel 2.6 menunjukan bahwa pekerjaan orang tua

responden paling banyak pada Eksploitasi Orang Tua Studi Terhadap

Anak Yang Berjualan asongan paling banyak adalah makanan sejumlah

6 (54,5%)orang, Koran 5 (45,5%)orang.

49

e. Berdasarkan pendidikan orang tua responden

Tabel 2.7

Berdasarkan pendidikan orang tua responden

Pendidikan Jumlah

responden

Persentase (%)

Tidak sekolah 7 63,6%

SD 4 36,4%

SMP 0 0%

SMA 0 0%

Jumlah 11 100%

Berdasarkan tabel 2.7 menunjukan bahwa tingkat pendidika

orang tua responden paling banyak pada Eksploitasi Orang Tua Studi

Terhadap Anak Yang Berjualan asongan paling banyak adalah tidak

sekolah sejumlah 7 (63,6%) orang, SD 4 (36,4%) orang, SMP tidak ada

orang dan SMA tidak ada.

f. Berdasarkan alasan responden tidak boleh sekolah

Tabel 2.8

Berdasarkan alasan responden tidak boleh sekolah oleh orang tua

Alasan Jumlah

responnden

Persentase (%)

Tidak ada biaya 8 72,7%

Tidak ada gunanya 3 27,3%

Jumlah 11 100%

Berdasarkan tabel 2.8 menunjukan bahwa alasan tidak

diperbolehkan sekolah responden paling banyak pada Eksploitasi Orang

Tua Studi Terhadap Anak Yang Berjualan asongan paling banyak

adalah tidak ada biaya 8 (72,7%) orang, tidak ada gunananya 3

(27,3%)orang,

50

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dieksploitasi

dalam Aturannya

Tabel 2.9

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

No

Peraturan

Perundang

–

Undangan

Pasal Pengertian

1 UUNo. 35

Tahun

2014

Pasal 1 angka 2 Pasal 9 Pasal 7 6a Pasal 7 6b Pasal 77 Pasal 77b

Pasal 1 agka 2 perlindungan anak adalah

segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi

anak dan hak-hak anak

agar dapat hidup, tubuh

berkembang dan

berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan

harkat dan martabat

kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan

dari kekerasan dan

diskriminasi

Pasal 9 setiap anak berhak memperoleh pendidikan

dan pengajaran dalam

rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat

kecerdasanya sesuai minat

dan bakat.

Pasal 7 6a setiap orang dilarang memperlakukan

anak secara diskriminatif

ang mengakibatkan anak

mengalami kerugiaan baik

materil maupun moril

sehingga menghambat

fungsi sosialnya.

Pasal 7 6b setiap orang dilarang menempatkan,

membiarkan, melibatkan ,

menyuruh melibatkan

anak dalam situasi

perilaku salah dan

51

No

Peraturan

Perundang

–

Undangan

Pasal Pengertian

penelantaran.

Pasal 77 setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud

dalam pasal 7 6a dipidana

dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan

atau denda paling banyak

Rp.100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

Pasal 77 setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud

dalam pasal 76b dipidana

dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan

atau denda paling banyak

Rp.100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

2 UU KDRT

No. 23

Tahun

2004

Pasal 2 Pasal 45

lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi a)

suami istri dan anak

setiap orang yang melakukan perbuatan

kekerasan psikis dalam

lingkup rumah tangga

sebagai mana dimaksud

dalam pasal 5 huruf b

dipidana dengan penjara

paling lama 5 tahun atau

denda paling banyak

Rp.9.000.000,00 (sebilan

juta rupiah)

3 Perda Kab

Semarang

No. 6

Tahun

2014

Pasal 4

setiap anak berhak a) Untuk dapat hidup,

tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi

secara wajar sesuai

dengan harkat dan

martabat kemanusiaan

52

No

Peraturan

Perundang

–

Undangan

Pasal Pengertian

mendapat

perlindungan dari

1) Kekerasan 2) Eksploitasi, 3) Penelantaran,dan 4) Perlakuan salah

b) Mendapat hak-hak sipil dan kebebasan

c) Mendapat pengasuhan oleh keluarga wali

atau dalam

pengasuhan alternative

d) Mendapat kesehatan dan kesejahteraan

sosial

e) Memperoleh pendidikan,

pemanfaatan waktu

luang dan kegiatan

seni budaya

f) Mendapat layanan yang cepat, tepat,

nyaman dan

kebutuhan anak

g) Mendapatkan perlindungan khusus

dan ikut serta dalam

proses pengasuhan

yang aman

4 UUD 1945 Pasal 34 a) Fakir miskin dan anak terlantar

dipelihara oleh

negara

b) Negara mengembangkan

sistem sosial bagi

seluruh rakat dan

memberdayakan

masyarakat yang

lemah dan tidak

53

No

Peraturan

Perundang

–

Undangan

Pasal Pengertian

mampu sesuai

dengan harkat

martabaat bangsa

c) Negara bertanggung jawab penyediaan

fasilitas pelaanan

kesehatan dan

fasilitas pelayaanan

umum yang layak

5 UU No. 4

Tahun

1979

Pasal 2 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak

a) Anak berhak atas kesejahteraaan ,

perawatan, asuhan

dan bimbingan

berdasarkan kasih

sayang yang baik

dalam keluarga

maupun dalam

asuhan khusus untuk

tumbuh dan

berkembang dengan

wajar

b) Anak berhak atas pelayanan untung

mengembangkan

kemampuan dan

kehidupan sosialnya,

sesuai dengan

kebudayaan dan

kepribadian bangsa ,

untuk menjadi warga

Negara yang baik

dan berguna

c) Anak berhak atas pemeliharaan dan

prlindungan, baik

semasa dalam

kandungan maupu

setelah dilahirka

54

No

Peraturan

Perundang

–

Undangan

Pasal Pengertian

Anak berhak atas

perlindunagan

terhdap lingkungan

hidup yang dapat

membahayakan atau

mennghambat

pertumbuhan dan

perkembangan

dengan wajar

6 UU RI No.

39 Tahun

1999

Pasal 62 Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk

memperoleh pelayanan

kesehatan dan jaminan

sosial secara layak,

sesuai kebutuhan fisik

dan mental spiritual.

4. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak

yang dilakukan oleh orang tua untuk berjualan asongan

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea

keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara

Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara

55

Republik 59 Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan

bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”.32

Oleh karena itu, Pemerintah merupakan pihak yang

berwenang dan bertanggung jawab di bidang pembinaan anak jalanan

yang sebagaimana diamanatkan Perda Kab Semarang No 6 Tahun 2014.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak

Jojon 33

(Kepala bidang perlindungan Perempuan dan Anak) berpendapat

yang mengemukakan beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi

masalah eksploitasi anak jalanan yakni :

a. Dengan cara pendampingan yaitu pendampingan psikologis sesuai

anak selanjutnya rujuk psikolog atau psikiater, intervensi keluarga,

anak diamankan, rujuk ke lembaga perlindungan anak, proses

perlindungan hukum.

b. Atau mediasi yaitu lembaga Dinas Perlindungan Anak mendatangi

orang tua ang mengeksplotasi anaknya dalam penyelesaian eksploitasi

anak dilaksanakan dengan non intigasi yaitu dibicarakan baik-baik

dengan keluarga

c. Konseling dan sosisialisasi terhadap korban dan orang tua

Lembaga Dinas Perlindungana Anak mendatangi orang tua

yanak eksplotasi memberikan penyuluhan terhadap orang tua bahwa

tindakan eksploasi anak tidak diperbolehkan oleh undang-undang

sehingga orang tua tahu akan hak dan kewajiban seorang anak.

32

Undang-Undang Negara Repoblik Indonesia tahun 1945 33

Tanggal 01/03/2018. Jam 11.35 WIB

56

apabila orang tua setelah diberi penjelasan tentang hak-hak anak tetapi

masih juga melakukan eksploitasi terhadap anak maka dari pihak

Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Sosial akan bertindak tegas

mengambil anak tersebut untuk di ambil alih hak asuh anak oleh

Negara. Hal ini juga diatur dalam perauran perundang-undangan

nomor 35 tahun 2014 bagian kedua pasal 20 Negara, Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

Perlindungan Anak. Perda Kabupaten Semarang juga mengatur

kewajiban pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap anak

di wilayah Kabupaten Semarang. Perda Kabupaten Semarang Pasal 6

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak. Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah. Pasal 7 juga mengatur peranan pemerintah :

1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

a) Menyediakan data dan informasi anak;

b) Mencegah dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya

tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan

salah terhadap anak;

c) Menangani anak yang menjadi korban, saksi dan pelaku

tindak kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah;

57

d) Mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga

pendidikan, lembaga penyelenggaraan pelayanan, lembaga

partisipasi anak dan kelompok profesi di dalam upaya

pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan

korban; dan

e) Melakukan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam

mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan,

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

a) Melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau

perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;

b) Mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan

yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan

anak;

c) Memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat

dalampenanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran

dan perlakuan salah;

d) Membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;

e) Mendirikan dan mengelola lembaga kesejahteraan sosial anak;

dan

f) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam

penyelenggaraan perlindungan anak.

58

5. Bentuk penanggulangan kejahatan terhadap eksploitasi anak oleh

orang tua

Urutan dalam berjalannya proses pelaporan kasus eksploitasi

terhadap anak yang dilakukan orang tua, pelaporan biasana dilakukan oleh

saudara anak korban eksploitasi melaporan tindakan penyimpangan ini

kepada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kabupaten Semarang

selanjutnya mendatangi pihak yang bersangkutan untuk melakukan

sosialisasi. Jika masih di lakukan Dinas Perlindungan Anak dan

Perempuan melimpahkan kasus ini kepada pihak kepolisian

a. Tabel pelapor Dinas Perlindungan Anak & Perempuan

Tabel 2.10

Tabel berdasarkan pelapor keseluruhan Tahun 2015-2017

No Tahun Jumlah

Pelapor

(Perempuan

& Anak)

Jumlah

pelapor

eksploitasi

anak

Yang

Ditangani

Kasus

anak

Yang

Ditangani

keseluruhan

(perempuan

& anak)

1 2015 188 5 2 85

2 2016 161 5 3 95

3 2017 165 8 4 78

7 3

25 12

Berdasarkan tabel 2.10 Pada tahun 2015 jumlah pelapor kasus

perempuan dan anak sejumlah 188 orang dan yang di tindak lanjuti

hanya 85 dikarenakan sebagian dari itu bisa diselesaikan dengan cara

mediasi. Pada tahun 2016 jumlah pelapor kasus perempuan dan anak

161 orang dan yang di tindak lanjuti hanya 95 dikarenakan sebagian

59

dari itu bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Pada tahun 2017 jumlah

pelapor kasus perempuan dan anak 165 orang dan yang di tindak lanjuti

hanya 78 dikarenakan sebagian dari itu bisa diselesaikan dengan cara

mediasi.

Berdasarkan tabel 2.10 menunjukan bahwa kasus eksploitasi

paling banyak yang ditangani adalah pada tahun 2017 yaitu 4 dengan

jumlah pelapor 8, pada tahun 2015 kasus yang ditangani adalah 2

dengan jumlah pelapor 5, tahun 2016 kasus yang ditangani 3 dengan

jumlah pelapor 5 dan tahun 2018 kasus yang ditangani 3 dan jumlah

pelapor 7.

b. Hasil penanganan eksploitasi anak Tahun 2018

Tabel 2.11

Hasil penanganan eksploitasi anak Tahun 2018

No Nama

Korban

J/K Alamat Permasalahan Solusi KET

1 Sinta P Kec.

Bawen

Dipaksa

berjualan

asongan

Konseling Tuntas

2 Royak

Tana

L Kec.

Ungaran

Barat

Mencuri

kelapa untuk

dijual

kembali

Konseling Dalam

proses

3 Indana P Kec.

Ambaraa

Berjualan

asongan

Konseling Tuntas

Berdasarkan tabel 2.11 Pada tahun 2018 tercatat 3 korban

eksploitasi yaitu 1). Sinta jenis kelamin perempuan alamat kecamatan

Bawen yang disuruh berjualan di Pom Bensin solusi dengan cara

60

pendampingan atau mediasi konseling dan sosisialisasi terhadap korban

dan orang tua, apabila orang tua setelah diberi penjelasan tentang hak-

hak anak tetapi masih juga melakukan eksploitasi terhadap anak maka

dari pihak Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Sosial akan bertindak

tegas mengambil anak tersebut untuk di ambil alih hak asuh anak oleh

Negara, 2) Royak Tana berjenis kelamin laki-laki alamat Kecamatan

Ungaran Barat yang dipaksa oleh bapak nya untuk mencuri kelapa

tetangga untuk dijual kembali oleh orang tuanya, responden juga

mengalami penganiyayaan oleh orang tuanya apabila tidak mau

menuruti kemauan dari bapaknya, kendala yang dihadapi selama

penanganan kasus ini yaitu dalam pengadaan saksi, dalam pemulihan

psikis korban lama dan proses penanganan kasus lama, 3). Indana

berjenis kelamin perempuan alamat kecamatan Ambarawa disuruh oleh

orang tuanya utuk berjualan asogan di Pom bensin setelah diberi

penjelasan dan bimbingan tentang hak-hak anak kewajiban anak dan

diberi penjelasan apabila masih dilanggar hak anak akan di ambil oleh

dinas sosial, orang tua indana mengerti dan berkata paham tidak akan

mengeksploitasi anaknya untuk berjuaalan kembali.

C. Analisis

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

61

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum

pengertian ini terdapa dal perda nomor 6 tahun 2014 pasal 1, Meskipun tidak

dijelaskan secara umum mengenai eksploitasi namun dalam pasal 66 Undang-

undang nomor 35 tahun 2014, memberikan penjelasan mengenai anak yang

diekspoitasi secara ekonomi.

Yang dimaksud diekspoitasi secara ekonomi adalah tindakan atau

tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputitetapi tidak terbatas

pada pelacuran, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

reproduksi, atau secara melawan hukum atau mentranspalantasikan organ/

atau jaringan tubuh atau manfaat tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain

untuk mendapatkan keuntungan materil.

Ketika seorang ibu melakukan pemanfaatan terhadaap anak untuk

membantu perekonmian keluarga yang secara hukum merupakan kejahatan

yang dilarang oleh Negara hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak karena tidak menutup kemungkinan orang tua

melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak sendiri, dalam Undang-Undang

Nomer 35 Tahun 2014 menyebutkan bawa dalam hal perlindungan terhadap

anak Pasal 1 agka 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

62

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi

Beberapa ketentuan dalam undang-undang mengatur bentuk

perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi:

a. Undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang –

undang nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak

1) Pasal 76A Setiap orang dilarang:

a) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan

anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga

menghambat fungsi sosialnya; atau

b) Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara

diskriminatif.

2) Pasal 76B

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan,

menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan

penelantaran.

3) Pasal 77

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

b. Perda Kabupaten Semarang

63

Peraturan Pemerintah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014

juga mengatur pentingnya perlindungan anak yang dieksploitasi Pasal 4

setiap anak berhak:

1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mendapat

perlindungan dari:

Kekerasan,

Eksploitasi,

Penelantaran, dan

Perlakuan salah.

2) Mendapat hak-hak sipil dan kebebasan

3) Mendapat pengasuhan oleh keluarga wali atau dalam pengasuhan

alternatif

4) Mendapat kesehatan dan kesejahteraan sosial

5) Memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

seni budaya

6) Mendapat layanan yang cepat, tepat, nyaman dan kebutuhan anak

7) Mendapatkan perlindungan khusus dan ikut serta dalam proses

pengasuhan yang aman

2. Penanggulangan kejahatan terhadap anak akibat eksploitasi orang tua

Perlindungan Anak dan Perempuan untuk menanggulangi

kejahatan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dengan cara :

64

a. Dengan Cara Sosialisasi Terhadap Warga Mengenai Masalah KDRT

Dan Eksploitasi Anak Serta Meberikan Penjelasan Mengenai Aturan-

Aturan Pidana Yang Mengatur Tentang KDRT Dan Eksploitasi

Sehingga Masyarakat Tahu Tentang Hukum dan Sangsi Pidana

Apababila Masyarakat Melakukanya.

b. Konseling Terhadap Orang Tua dan Anak Korban Eksploitasi Untuk

Meberikan Penjelasan, Arahan, Peringatan Serta Apa Saja Hak-Hak

Dan Kewajiban Anak,

c. Pengawasan dalam proses perjalanan hukum. Perceraian orang tua

dapat mempengaruhi anak turun ke jalan menjadi anak jalanan

karena anak merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang

utuh dari kedua orang tua anak sehingga anak tidak betah tinggal

di rumah dan memilih pergi dari rumah walaupun anak tidak

memiliki tujuan yang jelas ketika anak memutuskan pergi.

Seorang anak akan merasa sedih dan amat sangat prihatin ketika

kedua orang tuanya harus berpisah. Anak merasa takut terhadap masa

depannya. Hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi

anak.

Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai

pelarangan eksploitasi anak hal ini harus diimbangi dengan bagaimana

cara penangulanganya

65

a. Criminal lawa Appliaction ( penerapan hukum pidana ).Contoh : Pasal

354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem

tersebut baik tuntutan maupun putusan.

b. Prevention without punishment (pencegahan tanpa pidana) Contoh :

Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku

kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan pervensi (

pencegahan ) kepada publik walapun tidak dikenal hukuman atau

sebagai shock therapy kepada masyarakat.

c. Influencing views of society in crime and punishment ( mas media

mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanan lewat mas media)34

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan

menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum

pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan

dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa

”social welfare” dan “social defence. Menurut A.S Alam penanggulangan

kejahatan yaitu :35

Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan

tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan

sebelum terjadinyakejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif

dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang

pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk

mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan 34

Moh. Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya, Bandung, 1994, h.4. 35

Opcit

66

dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu

diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya preventif sangat beralasan untuk diutamakan karena upaya preventif

dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Pemanfaatan Atau eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua

dapat di pidan penjara hal ini juga diatur Undang-UndangNomor 35 Tahun

2014 terdapatpada padal Pasal 77 setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76a dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan Pasal 77 setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76b dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

Peranan utama dalam pelaksanaan perlindunan anak akibat

eksploitasi orang tua adalah pemerintah sekitar yang berdaulat dalam

penangananya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 negara,

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau

wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak. Perda Kabupaten Semarang juga mengatur kewajiban

pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap anak di wilayah

Kabupaten Semarang hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7, kewajiban pemerintah

daerah meliputi :

67

a. Menyediakan data dan informasi anak;

b. Mencegah dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya tindak

kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap

anak.

Latar Belakang Terjadinya Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai

Penjual asongan di Kawasan Kabupaten semarang.

a. Ekonomi Keluarga yang Rendah (kemiskinan)

Era globalisasi seperti sekarang ini, ujar (Ibu Rumini) orang

tua dari anak yang berjualan asongan di wilayah Kabupaten Semarang

semua kebutuhan masyarakat semakin mahal dan kebutuhan semakin

tinggi sehingga banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan dan

tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Banyaknya jumlah

penduduk di suatu wilayah mengakibatkan masyarakat sulit mencari

pekerjaan terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan

tinggi, rata-rata anak yang berjualan asongan tidak bersekolah hal ini

ditunjukkan dengan penelitian bahwa 11 orang anak 7 orang tidak

bersekolah 3 orang masihsekolah SD dan 1 orang masih bersekolah

SMP, dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 menyebutkan : setiap anak

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasanya sesui dengan minat

dan bakat dan pendidikan. Peran orang tua juga sangatlah penting bagi

anak untuk mendukung anak bersekolah tetapi disini kebanyakan

68

orang tua responden juga berpendidikan sangat rendah hal ini

dibuktikan pada saat penelitian rata-rata pendidikan orang tua

responden yang berjumlah 11 orang pendidikan yang paling tinggi SD

sejumlah 4 orang dan 7 orang tidak mengenyam pendidikan. Hal

inilah yang dirasakan oleh masyarakat golongan menengah bawah,

yang amat sangat susah mencari uang untuk biaya hidup mereka

sehari-hari. Kondisi seperti inilah yang memaksa mereka bekerja

menjadi penjual asongan yang diangap cara yang efisien untuk

memenui kebutuhan sehari-hari. Kehidupan ekonomi keluarga anak

jalanan penjual asongan di kawasan Kabupaten Semarang dapat

dikategorikan dalam kehidupan ekonomi yang rendah. Rata-rata

pengahasilan orang tua hanya sejumlah 200-350 ribu rupiah perbulan.

Akibat penghasilan yang rendah tersebut, rumah kontrakan atau tempat

tinggal mereka jauh dari kata layak, cenderung kumuh tidak

terawat bahkan ada yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka

yang tidak memiliki tempat tinggal, biasanya berteduh atau tidur di

pasar atau di tempat-tempat umum lainnya. Seperti yang terjadi pada

sebagian dari respoden sehingga hal ini memaksa orang tua untuk

menyuruh anaknya berjualan asongan.

b. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua

Bapak Jojon (Kepala bidang perlindungan Perempuan dan

Anak) berpendapat masalah sosial merupakan hubungan seseorang

(anak jalanan penjual asongan) dengan masyarakat khususnya

69

keluarga, karena keluargalah yang mempunyai peran penting dalam

kehidupan anak. Bagaimana sikap orang tua, hubungan orang tua

(ayah dan ibu) dapat mempengaruhi anak turun ke jalan seperti

sering terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu, perpisahan yang

disebabkan ayah atau ibu pergi dari rumah dan menikah lagi atau

perceraian antara ayah dan ibu bahkan pula dapat berimbas

kekerasan terhadap anak, UU KDRT melarang perbuatan itu pasal 45

point 1 menyebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan psikis

dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksut dalam pasal 5

huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau

denda Rp. 9.000.000,00. Dalam hal ini Dinas

70