39

BAB II

TINJAUAN UMUM 2.1 Proyek Konstruksi

Proyek merupakan aktivitas yang bersifat temporer. Dalam pengerjaannya, selalu ada batasan (time, scope dan budget) yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan proyek. Perubahan terhadap salah satu faktor akan mempengaruhi faktor yang lain. Seluruh aktivitas yang terdapat pada proyek merupakan sebuah mata rantai yang dimulai sejak dituangkannya ide, direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar- benar memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaannya semula.Proyek konstruksi dapat diartikan sebagai proyek yang melibatkan banyak pihak dan terjadi banyak proses yang kompleks sehingga setiap proyek unik adanya (Santoso, 2004). Sedangkan pengertian proyek konstruksi menurut Ervianto (2005) adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.Pada umumnya di masyarakat, proyek konstruksi diartikan sebagai proses pelaksanaan pembangunan fisiknya saja, yang dimotori dan dilaksanakan oleh kontraktor. Sedangkan proyek konstruksi sebetulnya sudah dimulai sejak timbulnya prakarsa dari pemilik proyek untuk membangun, yang dalam proses selanjutnya akan melibatkan dan sekaligus dipengaruhi oleh perilaku berbagai unsur seperti konsultan, kontraktor, termasuk pemiliknya sendiri.

Sedangkan dalam pedoman IAI yang dimaksud proyek pembangunanadalah suatu rangkaian proses kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan membangun lingkungan arsitektur (bangunan dan/atau lingkungan binaan), dimulai dari tahap perancangan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai selesainya pembangunan yang sesuai dengan persyaratan dan memenuhi batasan mutu, waktu, dan biaya yang ditentukan.2.1.1 Unsur Pelaksana Proyek Unsur pelaksanaan proyek merupakan faktor utama dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di suatu proyek. Orang/badan yang membiayai, merencanakan dan melaksanakan bangunan tersebut disebut unsur unsur pelaksanaan proyek konstruksi (Ervianto, 2005). Unsur-unsur pelaksana pembangunan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan yaitu : owner/pemberi tugas, konsultan perencana (struktur dan arsitek), kontraktor/pemborong, dan konsultan pengawas.

Hubungan kerja unsur-unsur proyek digambarkan dalam suatu diagram seperti berikut.

Keterangan :

Garis Kerja

Garis KoordinasiPenjelasan gambar :

1. Hubungan kerja antara Pemberi Tugas dengan Konsultan (dalam hal ini Tim Supervisi) adalah hubungan kontraktual yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja.

2. Hubungan kerja antara Pemberi Tugas dengan Kontraktor adalah hubungan kontraktual yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja.

3. Hubungan kerja antara Konsultan dengan Kontraktor adalah hubungan fungsional dalam menjalankan ketentuan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan

2.1.1.1 Pemberi TugasPemberi tugas adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut (Ervianto, 2005). Pemberi tugas dalam surat perjanjian pemborongan adalah sebagai pihak pertama dan dapat mengambil keputusan sepihak untuk mengambil alih pekerjaan yang dilakukan, dengan cara menulis surat kepada kontraktor apabila terjadi hal-hal diluar kontrak yang ditetapkan dalam undang-undang didalam surat perjanjian kerja (SPK). Pemberi tugas juga berwenang untuk memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada kontraktor.

Menurut Ervianto (2005) tugas dan wewenang pemilik proyek / Owner adalah :

1. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor).

2. Meminta laporan secara perodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.

3. Memberikan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan.

4. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.

5. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan.

6. Ikut mengawasi jalanya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik.

7. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi).

8. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.

9. Memberikan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor.

10. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal di luar kontrak yang ditetapkan.2.1.1.2 Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah suatu badan hukum atau perorangan yang diberi tugas oleh pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan keinginan pemilik proyek. Selain itu juga memberikan saran dan pertimbangan akan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembanga proyek tersebut.

Tugas dan kewajiban konsultan perencana adalah :1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana rencana kerja, syarat-syarat, dan hitungan struktur, rencana anggaran biaya

2. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek, konsulta supervisi, dan kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan

3. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan

4. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek

5. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat (Ervianto, 2005).2.1.1.3 Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah suatu badan hukum atau perorangan baik swasta atau instansi pemerintah yang berfungsi sebagai badan yang bertuga mengawasi dan mengontrol jalannya proyek agar mencapai hasil kerja yan optimal menurut persyaratan yang ada (Ervianto, 2005).

Konsultan pengawas bertugas mengawasi seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi mulai dari penyiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan pekerjaan serta pelaksanaan hasil atas hasil pekerjaan sebelum penyerahan.

Tugas konsultan pengawas antara lain :

1. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.

2. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.

4. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.

5. Menghidari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.

6. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kuwalitas, kuwantitas serta waktu pelaksanaan yang ditetapkan.

7. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.

8. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

9. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).

10. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan tambah atau berkurangnya pekerjaan. (Ervianto, 2005).2.1.1.4 Kontraktor

Kontraktor adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang telah ditetapkan (Ervianto, 2005).

Tugas dan wewenang kontraktor :1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, syarat - syarat, risalah penjelasan pekerjaan, yang ditetapkan oleh pemilik proyek

2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan manajemen konstruksi.

3. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, minggunan, dan bulanan kepada konsultan manajemen konstruksi.

4. Menyediakan alat keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek

5. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku (Ervianto, 2005).2.2 Biro Konsultan PerencanaBiro Konsultan perencana adalah suatu badan hukum, seorang ahli atau gabungan ahli-ahli yang bergerak pada penyediaan jasa bidang perencana bangunan, pengawasan, penafsiran, pemberi nasihat atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan perencana. Konsultan perencana merupakan hukum yang memiliki izin sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Jadi pengertian Biro Konsultan perencana adalah suatu perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas konsultasi dalam perencanaan bangunan dan bertanggung jawab secara konstektual kepada pemilik proyek (owner).Syarat teknis untuk mendirikan perusahaan jasa konsultan perencana adalah memiliki staf ahli yang berpengalaman dan mempunyai ketrampilan yang berhubungan dengan bidang perencanaan bangunan. Sebelum mendirikan perusahaan jasa konsultan perencana selain harus memenuhi persyaratan teknis juga harus memenuhi persyaratan teknis juga harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi tersebut adalah : Mempunyai Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan

Mempunyai keanggotaan profesi

Mempunyai Referensi Bank

Klasifikasi perusahaan

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Daftar staf ahli personalia perusahaan.

2.2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Pengorganisasian (Organizing) adalah proses pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Dan Struktur Organisasi pun sebagai susunan dan hubungan-hubungan antar komponen bagian-bagian dan posisi-posisi dalam suatu perusahaan. 2.2.2 Kualifikasi dan Klasifikasi Konsultan Perencana 1. Kualifikasi Konsultan Perencana

Kualifikasi konsultan perencana didasarkan pada penelitian menurut tingkat kemampuan dasar untuk masing-masing bidang, sub-bidang serta lingkup pekerjaan. Adapun dasar-dasar penelitian tersebut adalah :

a. Pengalaman perusahaan

b. Peralatan dan perlengkapan

c. Tenaga ahli dan teknisi

d. Keuangan

Kualifikansinya sebagaimana yang tertuang dalam Permenpu No. 8 Tahun 2011 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi, bahwa kualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dibagi dalam empat kualifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Orang Perseoranagan (Subkualifikasi P)

Merupakan golongan usaha perseorangan dengan minimal memiliki SKA tingkat madya. Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi paling banyak 1 (satu) subklasifikasi. Kemampuan melaksanakan pekerjaan mulai 0 s/d Rp 250.000.000,- dan batasan nilai satu pekerjaannya maksimum Rp 250.000.000,-.

b. Usaha Kecil

1) Subkualifikasi K1

Merupakan golongan usaha kecil dengan nilai kekayaan bersih minimum Rp 50 juta, memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha ( boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi paling banyak 6 (enam) subklasifikasi pada maksimum 3 (tiga) klasifikasi yang berbeda. Kemampuan melaksanakan pekerjaan mulai 0 s/d Rp 500 juta dan batasan nilai satu pekerjaannya maksimum Rp 500 juta.

2) Subkualifikasi K2

Merupakan golongan usaha kecil dengan nilai kekayaan bersih minimum Rp 100 juta, memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha ( boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi paling banyak 18 (delapan belas) subklasifikasi pada maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda. Kemampuan melaksanakan pekerjaan mulai 0 s/d Rp 750 juta dan batasan nilai satu pekerjaannya maksimum Rp 750 juta.c. Usaha Menengah

1) Subkualifikasi M1

Merupakan golongan usaha menengah dengan nilai kekayaan bersih minimum Rp 150 juta, memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha ( boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi).

Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi paling banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi pada maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda. Kemampuan melaksanakan pekerjaan mulai 0 s/d Rp 1.5 miliyar dan batasan nilai satu pekerjaannya maksimum Rp 1.5 miliyar.

2) Subkualifikasi M2

Merupakan golongan usaha menengah dengan nilai kekayaan bersih minimum Rp 300 juta, memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha ( boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi).

Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi paling banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi pada maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda. Kemampuan melaksanakan pekerjaan mulai 0 s/d Rp 2.5 miliyar dan batasan nilai satu pekerjaannya maksimum Rp 2.5 miliyar.

d. Usaha Besar (Subkualifikasi B)

Merupakan golongan usaha besar dengan nilai kekayaan bersih minimum Rp 500 juta, memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha ( boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi).

Dapat mengambil seluruh subklasifikasi dan klasifikasi yang ada. Kemampuan melaksanakan pekerjaan dan batasan nilai satu pekerjaannya tak terhingga.2. Klasifikasi Konsultan Perencana

Klasifikasi adalah penggolongan perusahaan menurut sub bidang dan lingkup pekerjaan yang diminati. Adapun klasifikasi biro konsultan adalah, sebagai berikut :

a. Sub bidang Perencanaan Umum

1. Pembangunan gedung dan pengadaan air bersih

2. Teknik penyehatan dan pemipaan

3. Irigasi

4. Bendungan atau waduk

5. Sungai atau rawa

b. Sub bidang Perhubungan

1. Sarana dan prasarana jalan dan kereta api

2. Sarana dan prasarana transportasi laut

3. Sarana dan prasarana transportasi udara, dsb

c. Sub bidang Perdagangan

1. Peningkatan perdagangan dalam negeri

2. Peningkatan perdagangan luar negeri, dsb

d. Sub . Sub bidang Pertanian

e. Sub bidang Perindustrian

f. Sub bidang Pertambangan dan Energibidang Perdagangan2.2.3 Lingkup Pekerjaan Konsultan Perencana

Dalam pelaksanaan pekerjaanya, biro konsultan perencana melalui beberapa tahap pelaksanaan pekerjaanya, Tahap-tahap tersebut antara lain :

1. Tahap Perencanaan, dalam tahap perencanaan ini, tugas Konsultan Perencana adalah :

Mengolah informasi yang diberikan oleh pemberi pekerjaan untuk menjabarkanya dalam perencanaan.

Mengadakan komunikasi dengan pemberi tugas, memberikan saran beserta penjelasan yang logis tentang apa yang direncanakan serta berusaha agar perencanaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan baik dilihat dari segi teknis, estetis, dan sesuai dengan dana dan kemampuan yang ada.

Meneliti keadaan dan memberikan penilaian.

Mengamati keadaan lapangan dan membuat suatu studi kelayakan.

Membuat program-program kebutuhan dan merencanakan konsep.

Membuat bestek

Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).2. Tahap Pelelangan, dalam tahap pelelangan, Konsultan Perencana membantu pemberi tugas dalam proses pelelangan. Tugasnya adalah membantu memberikan penjelasan yang berkaitan dengan gambar perencanaan, meliputi perencanaan arsitektur, struktur, ME serta menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan gambar perencanaan yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana kepada rekanan yang hadir atau diundang oleh owner atau kepada rekanan yang lolos seleksi dari DRM ( Daftar Rekanan Mampu ).3. Tahap Pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan, Konsultan Perencana sebagai wakil pemberi tugas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek. Konsultan Perencana dapat juga menjadi konsultan pengawas atau konsultan value engineering.

2.2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan Perencana

Dalam pelaksanakan pekerjaan konsultan perencana bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan suatu pekerjaan perencana yang dipercayakan kepadanya. Kesalahan atau kelalaian akibat dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang seharusnya dapat dihindarkan oleh keahlian dan kewaspadaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan tersebut.

Bila suatu kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanakan pekerjaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan konsultan perencana telah memberi bukti serta pengertian yang dapat diterima maka kesalahan dan kelalaian tersebut bukan tanggung jawab konsultan perencana.

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana,rencana kerja dan syarat-syarat,hitungan struktur, rencana anggaran biaya.

2. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan.

3. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal hal yang kurang jelas dalam gambar rencana,rencana kerja dan syarat syarat.

4. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan.

5. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.

6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang dibuatnya apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu Konsultan perencana juga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1. Konsultan perencana berkewajiban untuk berkonsultasi dengan pihak proyek pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen pelanggan secara berkala.

2. Konsultan perencana berkewajiban untuk mengadakan pengawasan secara berkala dalam budang arsitektur dan struktur.

3. Konsultan perencana tidak dibenarkan merubah ketentuan-ketentuan pelaksanaan sebelum mendapatakan persetujuan dari pimpinan proyek.

4. Konsultan perencana berkewajiban melaporkan semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan atau menyimpang dari gambar bestek kepada pimpinan proyek.

5. Konsultan Perencana mempunyai tanggung jawab pada hal-hal bersifat non-fisik. Hal-hal non-fisik tersebut antara lain :

a. Bertanggung jawab secara formil terhadap hasil pekerjaanya

b. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap ketetapan waktu penyelsain pekerjaan.

c. Pertanggungjawaban terhadap pemberi pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan pekerjaan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

d. Bertanggung jawab terhadap pimpinan proyek sesuai kontrak yang telah disepakati.2.2.5 Peran dan Kewajiban Konsultan Perencana

Pekerjaan Konsultan Perencana dalam proses penyelenggaraan suatu proses perencana secara garis besar meliputi :

1. Mengelola informasi yang diberikan oleh pemberi tugas untuk dijabarkan dalam perencanaan

2. Mengadakan komunikasi dengan memberi tugas/member saran dan penjelasan tentang hak yang dilakukan agar dapat dicapai sasaran yang dituju baik teknis estetis maupun fungsinya sesuai dengan dana dan kemampuan yang ada.

Kewajiban Konsultan Perencana pada umumnya meliputi :

1. Tahap persiapan

2. Konsep perencanaan

3. Sketsa pemikiran

4. Pra rencana

5. Gambar pelaksana/ gambar kerja

6. Gambar detail lengkap

7. Rencana kerja dan syarat/ Anggaran biaya (RAB/RKS)

8. Tahap pelelangan pekerjaan

9. Pengawasan secara berkala2.2.6 Hak Konsultan Perencana

Konsultan perencana atau arsitek mempunyai hak wewenang seperti yang tercantum dalam buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa, Bagian 1 pasal 10 tentang :

1. Wewenang untuk menrubah rancangan bangunan

Wewenang untuk melakukan pengawasan berkala memberikan juga wewenang kepada arsitek untuk secara tertulis memerintahkan pemborong melalui pengawasan terpadu mengadakan perubahan dalam uraian dan syarat serta gambar-gambar tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi tugas asalkan perubahan tersebut memperhatikan serta memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Perubahan tidak mengakibatkan penambahan dalam biaya bangunan.

b. Perubaha dalam syarat konstruksi demi keamanan, atau perubahan yang perlu untuk segi estetika dari bentuk bagian bangunan.

c. Tidak memperlambat pemakaian, seperti yang diinginkan pemberi tugas.

d. Tidak memperlambat waktu penyelesaian pembangunan.

2. Wewenang untuk memerintahkan pekerjaan tambahan

Suatu tugas untuk melakukan pengawasan berkala, memberikan juga wewenang kepada arsitek secara tertulis memerintahkan pemborong melalui pengawas terpadu agar melakukan pekerjaan tambahan tidak melebihi jumlah yang telah telah disediakan dalam pos pekerjaan yang tidak terduga tercantum dalam uraian, tidak sejumlah 2,5% dari biaya bangunan.

Yang dimaksud dengan pekerjaan tambahan dalam hal ini adalah pekerjaan atau penyerahan bahan untuk keperluan bangunan tidak disebut dalam uraian serta tegas disimpulkan dari gambar-gambar yang dipandang arsitek perlu untuk penyempurnaan pekerjaan yang disebut dalam uraian gambar-gambar, tetapi tidak harus dikerjakan oleh pemborong tanpa bayaran tambahan. Namun untuk perintah perintah pemborong melakukan perluasan pekerjaan arsitek senantiasa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi tugas.

Yang dimaksud dengan peluasan pekerjaan adalah pekerjaan atau penyerahan bahan yang tidak termasuk dalam uraian dan gambar- gambar dan merupakan perluasan dari pekerjaan semula.

3. Wewenang untuk menilai pembayaran anggaran pelaksanaan

Wewenang untuk turut menilai apakah berdasarkan keadaan pekerjaan pada hari pemeriksaan pemborong berhak atas pembayaran seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan.

4. Arsitek berhak untuk menolak segala bentuk penilaian estetika hasil tugasnya yang dilakukan oleh pengawas terpadu ataupun pemberi tugas.

5. Arsitek berhak untuk mengembalikan tugas yang telah diberikan kepadanya karena alasan-alasan :

a. Pertimbangan dalam dirinya.

b. Akibat hal luar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure)

c. Akibat dari kelalaian pemberikan tugas.

d. Sedangkan pada pasal 13 berisi tentang hak milik, hak perwujudan rancangan dan hak pengarang, terdiri dari :

1) Hak milik

Semua sketsa-sketsa dan gambar-gambar rancangan serta uraian dan syarat berikut rancangan biaya yang asli tetap menjadi hak milik arsitek atau konsultan perencana.

2) Hak mewujudkan rancangan

a. Dengan membayar segala sesuatu maka yang menyangkut perancangan pemberi tugas mendapatkan hak untuk mewujudkan ulang berdasarkan rancangan tersebut dengan atau tanpa perubahan apapun, harus ada persetujuan dari arsitek atau konsultan perencana.

b. Arsitek atau konsultan perencana tidak boleh memberikan hak persetujuan rancangannya kepada pihak ketiga, dengan atau tanpa perubahan apapun, setelah perwujudannya pernah diberikan kepada pemberi tugas.

c. Tanda nama

Arsitek berhak untuk membubuhkan tanda nama atau tanda pengenal pada perwujudan rancangannya asalkan pembubuhan itu tidak merusak pandangan atau kegunaan perwujudan tersebut.

Arsitek juga berhak untuk membuat atau menyuruh membuat gambar-gambar dan sebagainya baik dari keadaan di dalam maupundi luar bangunan serta untuk menyiarkan, mempertunjukkan dan memperbanyaknya.

Disamping hak dan kewenangan tersebut diatas ada hal lain yang diterima oleh arsitek atau konsultan perencana yaitu imbalan jasa. Dalam memperhitungkan imbalan jasa untuk perancangan bangunan-bangunan gedung didasarkan oleh beberapa hal yang diantaranya :

1. Biaya bangunan.

2. Klasifikasi bangunan.

3. Luas bangunan untuk klasifikasi khusus.

2.2.7 Cara Mendapatkan Proyek

Menurut Keppres No. 80 tahun 2003, sebuah Konsultan Perencana dalam mendapatkan pekerjaan dapat melalui dua cara, yaitu Penunjukan Langsung dan melalui Pelelangan. Dalam Keppres tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Penunjukan Langsung

a. Ketentuan Umum

Pengadaan jasa konsultasi dengan cara penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut ini :

1) Kebutuhan pengadaan jasa konsultasi sangat mendesak karena bila tidak segera diadakan akan mengalami kerugian dan dilengkapi dengan analisis keuntungan. Pengadaan ini hanya dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang sangat kritis karena pengadaan jasa konsultasi yang seharusnya tidak dilakukan dengan penunjukan langsung.

2) Penyedia jasa konsultasi besifat tunggal atau hanya satu-satunya jasa konsultasi yang mampu untuk mengerjakan jasa konsultasi spesifik, contohnya pemegang hak paten atau pemegang hak lisensi yang bersifat tunggal.

Urutan proses penunjukan jasa konsultasi tersebut adalah sebagai berikut :

Pembukaan penawaran teknis yang harganya dibuka sekaligus.

Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis.

Diadakan klarifikasi dan negoisasi penawaran.

Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan harga.

Dilakukan klarifikasi dan negoisasi penawaran harga yang meliputi biaya langsung dan komposisi baik yang personil maupun non personil.

Keputusan penunjukan jasa konsultansib. Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mengikuti proses pengadaan jasa konsultasi secara langsung adalah penyedia jasa konsultasi yang memiliki Sertifikat sebagai Penyedia Jasa Konsultasi dari Asosiasi Konsultan.

c. Penyampaian Undangan dan Dokumen Pengadaan

Panitia pengadaan mengirimkan undangan jasa konsultasi serta dokumen pengadaan.

Dalam dokumen pengadaan tersebut ditetapkan jadwal untuk rapat penjelasan dan pemasukan dokumen penawaran.

d. Evaluasi terhadap penawaran teknis dan harga

Evaluasi ini dilakukan sekaligus dan diselesaikan sebelum dilakukan klarifikasi dan negoisasi penawaran teknis dan penawaran harga. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah :

Pengalaman konsultan

Pendekatan dan metodologi

Kualitas tenaga ahli

e. Klarifikasi dan Negoisasi

Panitia pengadaan jasa konsultasi melakukan klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga kepada konsultan perencana yang akan ditunjuk sesuai dengan pengadaan jasa konsultasi dengan sistem evaluasi teknis.

Hal-hal yang perlu dinegoisasikan adalah sebagai berikut :

Kesesuain rencana kerja dengan pengeluaran.

Volume kegiatan dari jenis pengeluaran

Harga satuan dibanding harga yang berlaku di pasaran atau kewajaran harga.

Negoisasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit atau bukti sector pajak penghasilan tenaga ahli Konsultan Perencana yang bersangkutan.

Harga satuan biaya tersebut maksimum 3,2 gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 1,5 kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap. Panitia tersebut membuat berita acara yang akan ditandatangani oleh panitia dan konsultan serta membuat laporan kepada pengguna barang atau jasa.2. Sistem Pelelangan

a. Pelelangan umum

Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dalam pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk umum. Sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti pelelangan tersebut.

b. Pelelangan terbatas

Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu yang diikuti setidak-tidaknya lima rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dan sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya.2.2.8 Proses Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam suatu proses perencanaan dan perancangan arsitektur ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai pendekatan dan pemecahan masalah untuk mewujudkan keinginan dari klien yang pada akhirnya memperoleh gambaran tiga dimensi, sehingga dapat dipahami dan dimengerti serta dapat memuaskan owner.

1. Tahapan dalam perencanaan dan perancangan

Tahapan-tahapan pokok dalam suatu proyek perencanaan dan perancangan :

a. Pengumpulan data

b. Programingc. Schematic Design (SD)

d. Design Development (DD)

e. Construction Document (CD)

f. Tender

g. Pengawasan berkala

2. Lingkup produk yang dihasilkan pada tiap tahapan

Produk yang dihasilkan dalam setiap tahapan proses perencanaan dan perancangan di bawah ini berfungsi sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah untuk mewujudkan keinginan klien, yang pada akhirnya memperoleh gambaran akhir berupa fisik bangunan sesuai dengan keinginan dalam batas-batas anggaran serta dalam batas waktu yang telah ditentukan.

a. Pengumpulan data

Merupakan tahapan awal dalam serangkaian pekerjaan perencanaan dan perancangan, sumber data diperoleh dari pertemuan-pertemuan dengan klien yang berupa briefing, data literature berupa referensi dan standar serta regulasi-regulasi dari pemerintah. Perolehan data meliputi :

1) Data kebutuhan ruang/ fasilitas

a) Data dari klien (Briefing)

b) Standart/ Referensi

2) Regulation from local authoritiesa) Building Coverage Ratio (BCR)

b) Floor Area Ratio (FAR)

c) Site Coordinated) Seweragee) Vegetationf) Electric poleg) Storm water/sewer seamenth) Contour plan3) Data Survey

a) Foto-foto

b) Pengukuran lapangan

b. Programing

Programing adalah tahapan pengelolaan data yang telah diperoleh mengenai proyek, baik data-data dari klien maupun data standart/referensi. Pada tahap ini ditentukan jenis dan jumlah kebutuhan, yang kemudian dicoba dirangkai kedalam suatu konsep yang diinginkan.

c. Schematic Design (SD)

Tahap pengembangan dari programing yang berupa penggambaran dari penerapan konsep, disini sudah mulai membuat denah secara global dengan pengelompokan ruang, luasan, dan jumlah ruang. Gambar yang dihasilkan sudah meliputi Denah, Tampak, Potongan, serta Perspective Exterior dan Interior yang sudah dalam bentuk rendering.

d. Design Development (DD)

Pada tahap Design Development, pengembangan lebih detail dan lebih spesifik pada penentuan bahan, ukuran, dan struktur yang akan dipakai sudah mulai diterapkan. Sehingga kemungkinan perbedaan antara gambar arsitektur dan struktur sudah dapat dideteksi. Untuk bidang lain menyangkut mechanical dan electrical juga sudah mulai dilibatkan.

Produknya berupa gambar-gambar Denah, Tampak, Potongan, yang lebih detail mengenai ukuran, syarat, system, dan spesifikasi bahan yang berupa RKS serta Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan Proyek.

e. Construction Document (CD)

Proses ini lebih detail lagi yakni penyelesaian secara teknis dari gambar-gambar tahap sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaan konstruksi diharapkan tidak terlalu banyak masalah dan perubahan. Produknya berupa gambar detail dari Denah, Tampak, Potongan serta detail-detail prinsip dari detail pemasangan dan penyelesaian yang perlu, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

f. Tender

Sasaran Pelelangan/Tender adalah untuk memilih calon Kontraktor yang memenuhi syarat sesuai dengan keahliannya dengan penawaran biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik. Pada tahap pelelangan, arsitek dan pemberi tugas mempersiapkan dokumen pelelangan, melakukan pra-seleksi pemborong yang diundang, mengirimkan undangan, membagikan dokumen pelelangan, memberi penjelasan dan petunjuk. Menerima penawaran-penawaran, melakukan penilaian atas penawaran, memberikan petunjuk dan rekomendasi dalam memilih calon Kontraktor yang terseleksi.g. Pengawasan Berkala

Pengwasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan agar setiap tahap pelaksanaan sesuai dengan segala rencana dan syarat yang telah disepakati. Produknya berupa progres fisik bangunan hingga selesai yang sesuai dengan gambar-gambar rencana, RKS serta mutu dan biaya dalam tenggang waktu yang telah disepakati.

2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

RKS terdiri dari tiga bagian besar yaitu :

a. Uraian umum yang memuat :

1) Keterangan-keterangan mengenai pekerjaaan

2) Keterangan-keterangan mengenai perancangan

3) Keterangan-keterangan mengenai pengawasan pembangunan

4) Syarat-syarat peserta pelelangan

5) Bentuk Surat Penawaran

b. Syarat-Syarat administratif, sekurang-kurangnya memuat :

1) Jangka waktu pelaksanaan

2) Tanggal penyerahan pekerjaan

3) Syarat-syarat pembayaran

4) Denda keterlambatan

5) Besarnya jaminan pelaksanaan

c. Syarat-Syarat teknis, sekurang-kurangnya memuat tentang :

1) Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan

2) Jenis dan mutu yang dipergunakan

3) Cara-cara pelaksanaan yang diisyaratkan

Mengingat bahwa syarat-syarat teknis mempunyai hubungan sangat erat dengan gambar-gambar dan rencana anggaran biaya, maka syarat-syarat teknis merupakan keterangan lengkap dari semua hal yang tidak dapat dijelaskan dengan gambar. Oleh karena itu perlu diteliti lebih jelas agar satu bagian pun dari RKS atau gambar-gambar yang bertentangan satu sam lain. apabila ternyata masih juga terdapat pertentangan tersebut biasanya RKS-lah lebih kuat dari segi hukum.

d. RKS perlu memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Persyaratan tentang masuknya bahan, peralatan, dan perlengkapan.

2) Untuk tenaga, dijelaskan singkat tingkat pembuktian kualifikasi yang diijinkan (pengujian di lapangan, sertifikat, dan bukti lainnya).

3) Menjelaskan tentang tingkat pengujiaannya (laboratorium atau pengamatan di lapangan).

4) Menjelaskan cara penyimpanan yang diisyaratkan.

5) Menjelaskan cara penanganan (handling) bahan yang diisyaratkan.

6) Untuk komponen atau bahan atau peralatan produk pabrik tertentu dengan merk dagang tertentu, gunakan cara yang lazim untuk menyebutkannya.

7) Persyaratn tentang proses yang terutama menyangkut cara dan waktu.

8) Menyebutkan urutan-urutan proses tersebut yang diisyaratkan.

9) Menyebutkan tingkat kualitas tahap tertentu sebelum proses selanjutnya.

10) Menjelaskan persyaratan yang ditentukan apabila suatu proses terhadap bahan atau komponen alat tertentu rusak atau gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum seluruh proses berhasil dengan baik.

e. Persyaratan tentang produk/out put yang berupa bangunan atau bagian bangunan atau peralatan terpasang.

Menjelaskan persyaratan kualitas produk untuk masing-masing bagian bangunan/peralatan dari ketetapan, kerapian, kekuatan, dan performance alat/system secara keseluruhan.

Menjelaskan standart apa yang akan dipakai untuk hal tersebut diatas.

Menjelaskan tetang cara pengujian.

f. Syarat-syarat khusus

Apabila diperlukan dapat ditambahkan syarat-syarat khusus bilamana ketiga persyaratan yang telah ditetapkan masih belum dapat menjelaskan keinginan perencana.

3. Rencana Anggaran Biaya

RAB merupakan pedoman biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perancangan sampai dengan pelaksanaan proyek. Isi dari RAB meliputi perhitungan volume pekerjaan, bahan-bahan yang digunakan, daftar harga bahan dan upah pekerja, dan disertai rekapitulasi dari perhitungan anggaran biaya tersebut.

4. Aspek Administrasi dan Kelengkapannya

Dalam setiap kegiatan perencanaan dan perancangan antara biro konsultan dengan pihak pemberi tugas (owner) akan terjalin hubungan kerja yang selalu didasari oleh suatu bentuk kesepakatan yang telah disetujui bersama. Bentuk kesepakatan tersebut berupa kontrak kerja dengan segala aspek administrasi dan syarat kelengkapan yang menyertainya, antara lain :

a. Aspek Legalitas dan Pra-syarat

Memenuhi syarat administrative serta legalitas dalam kegiatannya sebagai konsultan perencana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan dalam hal ini pemerintah dan IAI.

b. Aspek Kontraktual dan Kesepakatan Kerja

Kesepakatan kerja atau Kontrak adalah suatu perjanjian yang mengikat secara syah antara pihak Pemberi Tugas dan Biro Konsultan, yang di tuangkan ke dalam suatu bentuk dokumen yang akan menjadi acuan dalam aturan main dan akan menjadi solusi bila terjadi perselisihan serta mempunyai konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak terkait.

OWNER

(PEMBERI TUGAS )

1

2

KONTRAKTOR

KONSULTAN

3

Gambar 2.1 Hubungan kerja proyek

Sumber : Pihak Perencanaan Bangunan . Handbook