bab ii laporan akhir studio proses desa gapuk
DESCRIPTION
BAB II STUDIO PROSES PERENCANAAN DESA GAPUK KECAMATAN GERUNG KAB. LOMBOK BARATTRANSCRIPT
II.1Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
BAB II
TINJAUAN PUSATAKA
2.1 Pengertian Desa
Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah yang secara
struktur dan administrasinya memiliki peranan yang sangat penting bagi
perkembangan suatu negara, sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian
sebagai petani, namun sebenarnya mata pencahariian penduduk sangat
dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. Terdapat beberapa pengertian atau definisi
tentang desa antara lain :
- Desa merupakan suatu daerah yang memiliki system kemasyarakatan yang
erat dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang
agraris (warpani, 1984). Permukiman manusia yang letaknya diluar kota
dan penduduknya agraris (Bintarto, 1987).
- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa,
disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan pedesaan atau yang disebut desa
adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan SDA, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
pemukiman, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social, dan kegiatan
ekonomi.
2.2. Karakter Umum Desa
2.2.1 Karakteristik permukiman desa
Karakteristik permukiman didesa (UPI Direktori, 2010):
Fisik lingkungan desa yang mencerminkan pola kehidupan dan
kebudayaan masyarakat setempatJalan masuk lingkungan yang tidak
mempunyai pembatas antara pejalan kaki dan lalu lintas kendaraanAda
identitas tertentu
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.2Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
2.2.2 Karakteristik fisik desa
Karakteristik Desa dibagi menjadi dua (UPI Direktori, 2010):
Karakteristik Fisik Dasar
i. Letak Geografis dan Administratif
ii. Klimatologi
iii. Topografi dan Kemiringan Lereng
iv. Geologi dan Tanah
v. Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah
vi. Sumber Daya Alam Lainnya
Karakteristik Fisik Binaan
i. Bangunan-bangunan
ii. Tata guna lahan
iii. Infrastruktur Desa
2.2.3 Karakteristik sosial desa
Karakteristik sosial menurut Soerjono (1990):
o Hubungan masyarakat yang erat dan mendalam
o Cara bertani masyarakat desa yang masih sangat tradisional dan
tidak efisien
o Golongan orang tua pada masyarakat memegang peranan penting
o Pengaruh tokoh masyarakat lebih besar dari penguasa
2.2.4 Karakteristik ekonomi desa
Karakteristik ekonomi masyarakat pedesaan (Bintarto, 1977):
o Ketergantungan kepada kota dalam hal pemasaran dan modal
o Lapangan kerja utama disektor pertanian dan pengolahan hasil dari
pertanian
o Teknologi sederhana, skala kecil dan menengah, permasalahan
modal dan pemasaran.
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.3Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
2.3 Karakteristik sarana dan prasarana desa
Untuk dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, masyarakat
pedesaan memerlukan sarana prasarana yang menunjang aktifitas
mereka (UPI- Perencanaan Desa, 2010) meliputi:
2.3.1 Fasilitas pendidikan.
Standart prasarana pendidikan pedesaan yang tersedia hanya dari Taman
Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (Jayadinata, 1992), sebagai berikut:
o Satu ruang untuk 20-25 murid Taman Kanak-kanak (TK) dan
seorang guru untuk satu ruang TK;
o Satu Sekolah Dasar (SD) untuk 1500 penduduk, satu ruang untuk
40 murid;
o Satu Sekolah Menengah untuk tiga sampai lima SD.
2.3.2 Fasilitas rekreasi, yang bersifat indoor maupun outdoor.
2.3.3 Fasilitas kesehatan
Tabel 2.l. Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan
No.
Jenis Minimal Penduduk Pendukung (orang)
Lokasi Luas Tanah (m2)
1. Balai pengobatan
3000 Di tengah kelompok perumahan tidak menyebrang jalan lingkungan
3000
2. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Rumah Bersalin (BKIA dan Rumah Bersalin)
10000 Di tengah kelompok perumahan tidak menyeberang jalan
1600
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.4Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
3. Puskesmas 30000 Di pusat lingkungan, mengelompok dengan pelayanan pemerintah dan sosial
1200
4. Puskesmas dan Balai pengobatan
120000 Di pusat kecamatan
2400
5. Rumah Sakit Wilayah
240000 Di tempat yang tenang, tidak terdapat sumber penyakit
26400
6. Tempat dokter praktek
5000 Di tengah kelompok perumahan, tidak menyebrang jalan lingkungan
Bersatu dengan tempat tinggal
7. Apotek 10000 Di pusat RW atau Lingkungan
350
Sumber : Jayadinanti, 1992
2.3.1 Fasilitas keagamaan
Fasilitas ini diadakan untuk menunjang kegiatan keagamaan di
desa (Jayadinata, 1992), seperti:
1. Satu langgar (mushola) untuk 50-500 penduduk;
2. Satu masjid untuk 200-2500 penduduk (tiap RW atau RK: 1
masjid)
2.3.2 Fasilitas/bangunan umum seperti kantor desa, balai desa, kantor
koperasi dan lain-lain.
2.3.3 Fasilitas ekonomi (Jayadinata, 1992), meliputi:
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.5Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
1. Pasar, 2 petak jualan untuk tiap 1000 orang penduduk dengan luas
minimal 200 m2 untuk 1000 orang penduduk;
2. Toko, 2 toko untuk tiap 1000 orang penduduk dengan luas minimal
400 m2 untuk tiap 1000 orang penduduk
2.3.4 Fasilitas jaringan
Fasilitas jaringan meliputi sanitasi, transport dan komunikasi.
Standart Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ada
dalam UU tahun 2011-01-11 pada paragraph ke-tiga.
Untuk standart jalan di kawasan pedesaan mengacu pada Petunjuk
Perencanaan Teknis Jalan Desa No.007/T/Bt/1995 dari Direktorat Jendral Bina
Marga diketahui standart kriteria perencanaan geometri jalan desa dan jenis
perkerasan jalan, sebagai berikut:
Tabel 2.2 Kriteria Perencanaan Jalan
Jenis Perkerasan Krikil/Teflon/Tanah
Kemiringan Medan (Terrain) Datar Bukit
Kelandaian (%) 8 10
Lebar Perkerasan (m)
3,5 3,5
Lebar Bahu Jalan (m)
Disarankan 1,5 1,5
Minimum 1 1
Lebar Badan Jalan (m)
6,5 6,5
Daerah Milik Jalan (m)
Disarankan 8
Minimum 6,5
Sumber: Direktorat Jendral Bina Marga,1995
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.6Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
Untuk sanitasi pedesaan secara umum terdapat tiga saluran mulai dari hulu
sampai hilir dimana saluran-saluran tersebut nantinya akan membentuk suatu
Daerah Aliran Sungai (DAS).
Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran saluran
pengumpul (collector drain), saluran pembawa (convenyor drain), saluran induk
(main drain). (Suripin, 2004). Dimana penjelasannya dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Collector Drain (Drainase Tersier) adalah saluran yang berfungsi sebagai
pengumpul debit yang diperoleh dari saluran drainase yang lebih kecil dan
akhirnya dibuang ke saluran Conveyor (pembawa). Collector Drain ini
berasal dari limbah rumah tangga.
2. Conveyor Drain (Drainase Sekunder) adalah saluran yang berfungsi
sebagai saluran pembawa air buangan dari suatu daerah ke lokasi
pembuangan tanpa membahayakan daerah yang dilalui. Conveyor Drain
merupakan penghubung antara Collector Drain dengan Main Drains.
3. Main Drains adalah saluran berupa anak sungai yang membawa seluruh
air buangan ke tempat pembuangan akhir (sungai).
2.4 Pola Permukiman Desa
Faktor-faktor yang memepengaruhi pola persebaran permukiman menurut Singh
(1969) adalah sebagai berikut:
Faktor fisik mencakup relief, sumber air, jalur drainase, dan kondisi
tanah
Faktor sosial ekonomi meliputi tata guns lahan, penyakapan tanah,
rotasi tanaman, transportasi dan komunikasi, serta kepadatan penduduk
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.7Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
Faktor sejarah dan tradisi seperti sejarah terbentuknya permukiman,
kebiasaan penduduk melakukan migrasi, maupun kebiasaan penduduk
yang mengacu kepada adat dalam kaitannya dengan membangun tempat
tinggal.
Berikut ini merupakan pola permukiman desa Dilihat dari tingkat penyebaran
penduduknya menurut S. D. Misra dalam UPI Direktori, 2001.
1. Compact Settlements (pemukiman yang mengelompok): Adanya
permukiman yang mengelompok disebabkan beberapa faktor yang
menyebabkan manusia bermukim secara mengelompok.
2. Fragmented Settlements (pemukiman yang tersebar): Pemukiman yang
tersebar disuatu desa disebabkan oleh beberapa faktor.
2.5 Penggunaan Lahan di wilayah Pedesaan
Menurut Direktur Jenderal Pembangunan Desa, wilayah pedesaan mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :
Perbandingan tanah dengan manusia (man land ratio) yang besar
Lapangan kerja agraris
Hubungan penduduk yang akrab
Sifat yang menurut tradisi atau tradisional
2.5.1 Pertanian
Sistem pertanian dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :
1. System Ladang: Merupakan sistem pertanian yang paling primitif. Suatu
sistem peralihan dari tahap budaya pengumpul ke tahap budaya penanam.
2. System tegal pekarangan: Berkembang di lahan-lahan kering, yang jauh
dari sumber-sumber air yang cukup.
3. System sawah: Merupakan teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam
pengolahan tanah dan pengelolaan air, sehingga tercapai stabilitas biologi
yang tinggi, sehingga kesuburan tanah dapat dipertahankan.
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.8Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
4. System perkebunan: Terdiri dari perkebunan rakyat maupun perkebunan
besar (estate) yang dulu milik swasta asing dan sekarang kebanyakan
perusahaan negara, berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor.
2.5.2 Peternakan
Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan
hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaaan saja, memelihara dan
peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan
adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada
faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimum.
2.9.3 Kehutanan
Umumnya kehutanan yang meliputi tanah yang luas adalah milik negara. Macam
– macam hutn terdiri dari:
1. Cagar alam
2. Hutan lindung
3. Hutan produksi
4. Hutan rekreasi
2.5.4 Industri
Industri adalah areal tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi
berupa pengelolaan barang baku menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau
barang setengah jadi menjadi barang industry manufaktur.
2.6 Rencana Spasial Pedesaan
Pedesaan merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah
dengan kegiatan utama adalah agraris (usaha tani). Kehidupan di desa identik
dengan sifat tradisional berbeda dengan kota yang bersifat modern. Segala
kegiatan dilakukan dengan tradisional bahkan di dalamnya terdapat unsure budaya
yang masih diterapkan dati masa ke masa. (Bintarto, 1987)
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.9Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
Tetapi kesan tradisional yang terdapat di pedesaan, belum tentu
pencemaran lingkungan dan exploitasi sumber daya alamnya lebih rendah
daripada perkotaan. Hal ini dapat disebabkan beberapa factor, seperti kurangnya
informasi dan pengetahuan mengenai limbah pestisida yang berlebih. Untuk
menghindari hal tersebut, perlu adanya perencanaan desa yang dapat
mensejahterakan masyarakat, ikut berkembang sesuai peradaban, meningkatkan
ekonomi pedesaan, dan memperbaiki infrastruktur desa tanpa merusak
kebudayaan desa yang telah ada dan tetap melestarikan sumber daya alam yang
dimiliki. Sehingga perencanaan tersebut dapat menyeimbangkan antara
pembangunan, interaksi masyarakat (budaya), dan pertumbuhan lingkungan
pedesaan menjadisuistanable development. Perencanaan spasial pedesaan
tersebut:
2.6.1 Esensi penataan ruang wilayah pedesaan
Kawasan pedesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (UU No.26 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 23,
Penataan Ruang)
Penataan ruang kawasan desa merupakan salah satu jenis penataan ruang
yang didasari kegiatan kawasannya karena kegiatan kawasan ini merupakan
pertanian.
Rencana tata ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata
ruang kawasan pedesaan diselenggarakan pada :
1. Kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
2. Kawasan yang secara fungsional bercirikan pedesaan yang
mencangkup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih
wilayah propinsi.
Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.10Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
pengawasan terhadap pelaksanaan penataan rauang wilayah kabupaten/kota dan
kawasan strategis kabepaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
dan kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota.
Tujuan penyelenggaraan perencanaan desa yang sesuai dengan UU No. 26
Tahun 2007 Pasal 48 :
1. Pemberdayaan masyarakat pedesaan;
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang
didukung;
3. Konservasi sumber daya alam;
4. Pelestarian warisan buada lokal;
5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanianpangan untuk ketahanan
pangan
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan perkotaan.
2.6.2 Sistem penataan ruang wilayah pedesaan
Berdasarkan UU no. 26 tahun 2007, tingkatan penataan ruang dari yang
tingkatan global hingga tingkatan lokal, yaitu Penataan Ruang Wilayah Nasional,
Penataan Ruang Wilayah Propinsi, Penataan Ruang Wilayah Kota/Kabupaten, dan
Penataan Ruang Wilayah Desa. Penataan ruang wilayah desa mengarah pada
pemataan ruang wilayah kabupaten/kota dan Rencana Umum Tata Ruang Desa
(RUTR) dan berlandaskan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Desa untuk
merencakan wilayah pedesaan yang lebih detail. Rencana Tata Lingkungan (RTL)
Desa yang mengarah pada RDTR Desa sebagai pedoman perencanaan secara
arsitektural.
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 1
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.11Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai kawasan
pengembangan agroindustri dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing
daerah.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 2
(1) Untuk menjadikan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tercapai perlu
disusun kebijakan penataan ruang kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengembangan wilayah yang berbasis pertanian tanaman pangan dan
holtikultura;
b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep
agroindustri;
c. pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan
budaya;
d. pengembangan kawasan potensi pertambangan dengan berwawasan
ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip-prinsip
pertambangan yang baik dan benar;
e. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan yang
menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, wisata dan potensi
sumber daya lainnya;
f. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran
hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya;
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.12Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
g. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan
lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
h. pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek
keberlanjutan dan lingkungan hidup; dan
i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 3
(1) Strategi pengembangan wilayah yang berbasis pertanian tanaman pangan
dan holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
meliputi :
a. mengembangkan wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan
holtikultura sebagai daerah produksi; dan
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas pada sarana dan prasarana
penunjang produksi.
(2) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan
konsep agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian dengan
melakukan teknologi tepat guna;
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang
kawasan agrobisnis dan agroindustri; dan
c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agroindustri.
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.13Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
(3) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) huruf c meliputi :
a.mengembangkan kawasan pariwisata dengan obyek wisata unggulan;
b. mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah
purbakala;
c.merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai
historis;
d. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
e.meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan pariwisata; dan
f. mengembangkan objek-objek wisata potensial.
(4) Strategi pengembangan kawasan potensi pertambangan dengan berwawasan
ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip-prinsip
pertambangan yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf d meliputi:
a. menetapkan kawasan pertambangan;
b. menata dan menertibkan pengelolaan kegiatan pertambangan;
c. menerapkan kegiatan pertambangan dengan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar; dan
d. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan
pertambangan.
(5) Strategi penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan
yang menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, wisata dan potensi
sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e
meliputi:
a. menetapkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi
antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan
dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di
sekitarnya;
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.14Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum
terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih
kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
(6) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung
pemasaran hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
a. meningkatkankualitasdankuantitasinfrastrukturjalanmenujukawasanperta
nian, pariwisata, dankawasan yang memilikipotensisumberdayalainnya;
b. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
c. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan
lingkar utara-selatan bagian barat wilayah kabupaten;
d. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
terutama di kawasan terisolir; dan
e. meningkatkan jaringan energi dankelistrikandengan memanfaatkan
energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan
keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
(7) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan
lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
a. mempertahankan luas kawasan lindung;
b. mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luas
kawasan hutan minimal 30% dari luasan daerah aliran sungai;
c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah
menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka
mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas fungsi kawasan lindung;
e. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk
musim kemarau;
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.15Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
f. memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan
dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap
mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
dan
g. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak
langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang
pembangunan yang berkelanjutan.
(8) Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek
keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf h meliputi:
a. mendukung kebijakan mempertahankan fungsi hutandalam kawasan
hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang
diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
b. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budi daya
tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
c. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek
penelitian dan pariwisata;
d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya
dukung dan daya tampung kawasan;
f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan
kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
g. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan
dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan tidak
sporadis untuk mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur dan
sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan
perdesaan;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk
menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.16Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
i. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan
untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi :
a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan
keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di
sekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tak
terbangun di sekitar KSN sebagai zona penyangga yang memisahkan
KSN dengan kawasan budi daya terbangun; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset – aset pertahanan/TNI.
BAB I
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem prasarana utama; dan
c. sistem prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.17Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 5
Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri
atas :
a. PKWp ditetapkan di Kota Gerung;
b. PKL meliputi Kecamatan Lembar dan Narmada;
c. PKLp meliputi Kecamatan Gunung Sari, Kediri dan Sekotong;
d. PPK meliputi Kecamatan Batulayar, Lingsar, Labuapi, Kuripan, dan Desa
Pelangan; dan
e. PPL meliputi Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong
Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Rumak, Gelogor, Banyumulek, Kuripan
Utara, Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage,
Batukumbung, Sigerongan, Duman, Penimbung, Mambalan dan Senggigi.
Bagian Ketiga
Sistem Prasarana Utama
Pasal 6
Sistem prasarana utama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b meliputi:
a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut; dan
c.sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 7
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.18Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan penyeberangan.
(2) Jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. jaringan jalan nasional terdiri dari jaringan arteri dan kolektor 1(satu);
b. pengembangan jaringan jalan nasional berupa By Pass Bandar Udara
Lombok Baru;
c. mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II
(Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang melintasi Selat Lombok;
d. jaringan jalan provinsi terdiri dari jaringan kolektor 2 (dua) dan 3(tiga);
e. jaringan jalan kabupaten terdiri dari :
1. jaringan jalan kolektor primer meliputi :
a) jalan penghubung Rembiga – Gunung Sari – Pusuk;
b) jalan penghubung Meninting – Senggigi – Kerandangan;
c) jalan penghubung Rumak – Kediri;
d) jalan penghubung Tanjung Karang – Kebon Ayu – Lembar;
e) jalan penghubung Sekotong – Pelangan; dan
f) jalan penghubung Pelangan – Sepi Pengantap.
2. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi :
a) jalan penghubung Labuapi – Perampuan – Kota Mataram;
b) jalan penghubung Gerung – Kuripan – Kediri; dan
c) jalan penghubung Narmada – Lingsar – Gunung Sari.
3. jaringan jalan lokal primer meliputi :
a) ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan (PKL/PPK)
dengan desa-desa sekitar dalam suatu wilayah kecamatan; dan
b) jalan akses baru Tanak Beak – Dasan Tereng, dan Sidemen –
Melase.
f. pembangunan Terminal Tipe A berada di Kecamatan Gerung;
g. pembangunan Terminal Tipe B tersebar di Kecamatan Narmada, Kediri,
dan Sekotong; dan
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
II.19Studio Proses Perencanaan Desa Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat 2013
h. pembangunan Terminal Tipe C tersebar di Kecamatan Batulayar,
Gunung Sari, Lingsar, Labuapi, Kuripan dan Lembar.
(3) Rincian jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Jaringan penyeberangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi yaitu Pelabuhan Lembar;
b. Pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten yaitu
1. Pelabuhan Senggigi yang menghubungkan Senggigi – Lembar dan
Senggigi – Tawun;
2. Pelabuhan Tawun yang menghubungkan Tawun – ke pulau-pulau
kecil antara lain Gili Sudak, Gili Nangu, Gili Tangkong, Gili Kedis,
Gili Poh, Gili Lontar, Gili Genting, Gili Amben, Gili Gede,Gili
Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Batu Bata, Gili Sarang, Gili
Wayang, Gili Daeng, Gili Pulau Tiga, Gili Kao, Gili Kere, Gili
Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Wayang, Gili Tepong, Gili
Batu Nyangkong, dan Gili Malang; dan
3. Pelabuhan Tembowong yang menghubungkan Tembowong – Gili
Gede, Tembowong – Gili Asahan, Tembowong – Gili Layar, dan
Tembowong – Gili Rengit.
|UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM