21

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka”, yang memiliki arti, berkah, tumbuh dengan

subur. Makna lain didalam al-Qur’an “zaka” adalah suci dari dosa, sedangkan

dalam hukum Islam zakat diartikan dengan tumbuh, suci, berkembang, serta

berkah.17

Zakat secara bahasa, berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Untuk

pengucapan zakat al-nafaqah dapat memberika arti, nafkah tumbuh dan bertambah

jika diberkati.18

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam

Bandung (UNISBA) (1991) merincikan pengertian zakate ditinjau dari segi bahasa

antara lain:19

a. Tumbuh: Dimana benda yang dikenai zakat dapat tumbuh dan berkembang

secara baik, dengan berkembang sendirinya maupun dengan diusahakan dan

terlebih campuran keduanya. Apabila benda telah dizakati, maka akan lebih tumbuh

dan berkembang biak, dan menumbuhkan mental kemanusiaan, keagamaan

pemiliknya (muzakki) dan sipenerimanya (mustahik).

17 Mohammad Daud Ali, Habibah Daud. “Lembaga-lembaga Islam di Indonesia”. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 1995. Hal. 241. 18 Hasbi, Ash Shiddieqy. “Pedoman Zakat”. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009. Hal. 3. 19 Mursyidi. “Akuntansi Zakat Kontemporer”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 75-

77.

22

b. Baik: Menunjukkan dari sisi harta dikenai zakat adalah harta yang baik

mutunya, apabila telah dizakati maka akan lebih meningkat kebaikan mutunya, juga

meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik.

c. Berkah: Menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah harta yang

mengandung keberkahan yaitu memiliki potensi yang baik dan bagus. Potensial

bagi perekonomian dan membawa keberkahan bagi setiap orang yang terlibat di

dalamnya. Jika harta tersebut telah dibayarkan zakatnya.

d. Suci: Menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah harta yang suci.

Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan

jika telah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dan mustahik dari akhlak

dan tingkah laku yang tidak bermanfaat.

e. Kelebihan: Harta yang dizakati merupakan harta yang melebihi dari

kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok

mustahik.

Zakat menurut istilah yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang

khusus dengan ketentuan yang khusus, dan pada waktu yang khusus kepada

mustahiknya. Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap umat

muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat

tertentu pula. Harta yang dikeluarkan akan membersihkan semua harta yang

dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Kekayaan yang wajib dikeluarkan

zakatnya itu adalah, emas, perak, uang, barang dagangan, binatang ternak, hasil

23

bumi, hasil lautan, hasil jasa seseorang, barang tambang serta barang (hasil)

temuan.20

Dasar hukum zakat diantaranya:21

Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 60

Artinya: sesunguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua’alaf yang dibujuk hatinya,

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagi suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah SWT dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 103

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan disucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

20 Mohammad Daud Ali. “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf”. Jakarta: UIPress. 1988. Hal.

26. 21 QS At-Taubah [9]:60 dan 103.

24

doamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT maha mendengar

lagi maha mengetahui.

Peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum

zakat sebagai berikut:22

a) UU Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat

yang telah diperbaharui menjadi UU No 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan

zakat yang secara garis besarnya berisi pedoman zakat, mulai dari ketentuan umum,

tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian, peran

serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.

b) Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No 118 Tahun 2014 tentang

pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

c) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji

Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Adapun zakat memiliki fungsi pokok yaitu:23

1. Membersihkan jiwa muzakki.

2. Membersihkan harta muzakki.

3. Fungsi sosial ekonomi. Artinya zakat memiliki misi dalam meratakan

kesejahteraan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan memiliki peran penting dalam

membangun perekonomian yang berada di sektor ekonomi lemah.

4. Fungsi ibadah. Artinya zakat sebagai sarana utama yang melengkapi rukun

iman yang ke tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah Swt.

22 UU RI No 38 Tahun 1999. “Pengelolaan Zakat”. 23 Mursyidi. “Akuntansi Zakat Kontemporer”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 77.

25

1. Rukun dan Syarat-syarat Wajib Zakat

Adapun rukun zakat yang harus terpenuhi yaitu:24

a. Amil.

b. Muzakki.

c. Mustahik.

d. Harta yang mencapai nisab.

Jumhur ulama berpendapat untuk mengeluarkan zakat memiliki syarat wajib

yang harus dipenuhi antara lain:25

a) Beragama Islam. Artinya harta yang dikeluarkan untuk zakat, barasal dari

harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim juga yang fakir maupun

miskin.

b) Memiliki akal yang Sehat dan Dewasa. Artinya zakat diwajibkan kepada

orang yang berakal sehat dan orang dewasa.

c) Merdeka. Artinya zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka

dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.

d) Milik Sempurna. Artinya harta sepenuhnya dimiliki tanpa ada campur

tangan hak orang lain pada tibanya untuk menunaikan zakat.

e) Berkembang Secara Rill atau Estimasi. Artinya harta yang dimiliki

berkembang dan memiliki potensi untuk tumbuh secara rill.

24 Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili. “Zakat Kajian Berbagai Madzhab”. Bandung: Remaja Rosda

Karya. Cet. 6. 2005. Hal. 111 25 Yusuf Qardawi. “Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan

Al-Qur’an dan Hadist”. Alih Bahasa Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.

Hal 155.

26

f) Sampai Nisab. Artinya nisab dapat melampawi kebutuhan primer yang

diperlukan.

g) Cukup Haul. Artinya harta kekayaan diharuskan telah ada atau dimiliki

selama satu tahun penuh sesuai dalam penanggalan Islam.

h) Bebas dari Hutang. Artinya harta yang dimiliki sempurna dan bebas dari

hutang.

2. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah yang termasuk dalam 8

golongan antara lain:26

a. Orang Fakir

Yaitu orang yang sangat kekurangan, tidak memiliki harta atau penghasilan

dalam memenuhi kebutuhan pokok.

b. Orang Miskin

Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kehidupannya dan dalam keadaan

kekurangan.

c. Amil Zakat

Yaitu orang-orang yang terpilih dan terpercaya dalam mengurusi masalah

zakat, termasuk segi pengumpul, penyimpan, penjaga keamanan, penghitungan

yang bertugas untuk menghitung kadar zakat yang harus dibayarkan dan akan

diberikan kepada para mustahik yang berhak atas zakat tersebut.

d. Muallaf

Yaitu orang yang baru masuk Islam atau seorang muallaf.

26 Mursyidi. “Akuntansi Zakat Kontemporer”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 174-

178

27

e. Riqab

Yaitu memerdekan budak termasuk dalam kegiatan melepaskan muslim dari

tawanan orang-orang kafir.

f.Gharim (orang yang berhutang)

Yaitu orang yang memiliki hutang dan tidak memiliki bagian lebih dari

hutangnya, baik atas hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan

masyarakat.

g. Fii Sabilillah

Yaitu orang yang berjuang untuk agamanya yaitu Islam. Orang yang menjadi

sukarelawan untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai seorang yang

berada di jalan Alllah SWT. Dalam hal ini perjuangan yang dilakukan dalam

memerangi kelaliman dari bidang pendidikan, kebudayaan, media masa untuk

menegakkan syariat Islam di muka bumi ini.

h. Ibnu Sabil

Yaitu seorang musafir juga seorang yang melakukan perjalanan jauh dalam

rangka mencari bekal demi kemalahatan umum. Seperti halnya orang yang

bepergian untuk kegiatan yang bersifat keilmuan atau kegiata yang dibutuhkan oleh

masyarakat.

3. Jenis- jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, antara lain:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (Zakat al-nafs), dimana zakat ini adalah

suatu kewajiban bagi setiap individu baik yang sudah dewasa maupun belum

dewasa, dan diiringi dengan menunaikan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib

28

dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada yang membolehkan dikeluarkan

pertengahan bulan puasa. Tidak dikatakan zakat fitrah ketika zakat dikeluarkan

setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat terkait mengeluarkan zakat fitrah.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok pada suatu masyarakat,

dengan ukuran yang disesuaikan dalam kondisi atau timbangan yang berlaku, dapat

juga diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan

timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Pendistribusian zakat fitrah dapat

dilakukan kepada delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib,

delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir, hanya orang-

orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.27

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dimana dasar hukum terdapat dalam hadis

riwayat Ibnu Umar Ra di bawah ini.28

Artinya: Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anh, dia berkata: “Rasulullah SAW

telah mewajibkan zakat fitri sebanyak satu shaa’ kurma atau satu shaa’ gandum”.

Kewajiban itu dikenalkan kepada budak, orang merdeka, lelaki wanita, anak kecil,

dan orang tua dari kalangan umat muslim. Beliau memerintahkan agar zakat fitri

itu ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang melaksanakan shalat ied.

b. Zakat Mal

Zakat juga dapat diartikan shadaqah bahkan dengan infaq. Ketiga dari istilah

tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah Maliyah, ibadah

yang berkaitan dengan harta. Dimana konsep tersebut telah disepakati oleh para ahli

27 Mursyidi. “Akuntansi Zakat Kontemporer”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 77-78. 28 H.R. Bukhari. Hadis Nomor 1503; H.R. Muslim. Hadis Nomor 984.

29

islam. Pada periode makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih popular

dibandingkan dengan konsep zakat pada saat itu. Ibadah Maliyah memiliki dampak

besar dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik pribadi maupun

kelompok. Banyak anggota masyarakat yang sebelumnya lemah dan berstatus

hamba sahaya berubah menjadi merdeka dan mandiri. Mereka mampu membangun

pasar madinah yang bersih dari riba, dan struktur perekonomian yang kuat.29

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber

kekayaan yang dimiliki. Uang, pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan

dari kekayaan. Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara

eksplisit dengan keterangan yang cukup rinci, tentang batas minimum dan tarif dari

tujuh jenis harta yang wajib dizakati, kecuali perniagaan. Ketujuh jenis harta

tersebut yaitu, emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang

dan barang temuan (rikaz). Sejalan dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya,

ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti, Mahmud

Saltut, Yusuf Qardhawi, dan Abd al-Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan

syar’iat terakit harta yang wajib dizakati masih bersifat kondisional, karena masih

kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di

masyarakat. Melihat objek zakat saat ini terbilang sudah terdeferensiasi ke dalam

sektor baru dimana dapat mendatangkan lebih banyak harta ketimbang yang

dihasilkan dari mata pencaharian tradisional. Kepemilikan saham dan obligasi akan

jauh beda dibandingkan dengan menyimpan emas dan perak. Dengan bermunculan

29 Mursyidi. “Akuntansi Zakat Kontemporer”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 79-80.

30

jenis pekerjaan seperti profesi, jasa kesehatan, hakim, pengacara dan lain

sebagainya.30

4. Zakat Produktif

Zakat adalah kata yang berasal dari zaka yang artinya tumbuh, bersih dan

berkembang.31 Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa inggris “productive”

yang artinya menghasilkan atau memberikan banyak hasil.32

Dapat disimpulkan zakat produktif adalah zakat yang dapat tumbuh dan

berkembang secara terus menerus bagi penerima zakat. Zakat produktif adalah

dimana harta yang dizakati kepada para mustahik tidak dihabiskan, tetapi

dikembangkan dan digunakan untuk membantu keberlangsungan usaha mereka,

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kubutuhan hidup secara

berkesinambungan.33

Yusuf Qardhawi berpendapat menunaikan zakat adalah bentuk ibadah dalam

membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah dimana manfaat yang

dapat memberikan dampak positif bagi perekonomi umat muslim di masa

mendatang dan selalu tabah dalam mempertahankan kewajibannya terhadap Allah

SWT.34

Dari beberapa penjelasan di atas dapat memberikan suatu gambaran penting

dimana zakat produktif, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap

keberlangsungan hidup umat muslim khususnya fakir, dan yang berada pada garis

30 Ibid., 81 31 Fahruddin. “Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia”. Malang: UIN Malang Press. Cet. 1. 2008.

Hal. 13. 32 Joyce M. Hawkins. “Kamus Dwibahasa Inggris-Indonesia”. Exford: Erlangga. 1996. Hal.267. 33 Asnaini. “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 1.

2008. Hal. 64. 34 Yusuf Qardhawi. “Musykilah Al-Faqr Wakaifa Alajaha Al-Islam”. Beirut: 1966. Hal. 127.

31

kemiskinan. Disamping pemberian modal usaha serta tidak lepas dari pembinaan

dan pendampingan ruhani, intelektual keagamaannya kepada penerima zakat

produktif, juga dalam kegiatan memajukan usaha. Sehingga penerima zakat

produktif menjadi orang yang memiliki kualitas spiritual yang baik.

5. Macam-macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif terdiri dari dua macam antara lain:35

a. Zakat Produktif Tradisional

Untuk melepaskan fakir miskin dalam keterbelengguan kemiskinan dan

menempatkannya pada taraf hidup yang lebih layak, dapat memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari. Zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan

kepada para mustahik dalam bentuk barang-barang produktif dapat berupa, sapi,

kambing, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan lain sebagainya. Pemberian zakat

dalam bentuk seperti ini, dapat mendorong seorang mustahik dalam menciptakan

suatu usaha, maupun lapangan kerja, dan memberikan dampak besar dalam

keberlangsungan perekonomian hidup seorang mustahik.

b. Zakat Produktif Kreatif

Zakat ini merupakan pendayagunaan seluruh zakat yang ada dan

mewujudkanya dalam bentuk pemberian modal yang dapat dipergunakan dan di

kembangbiakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk

pemberian modal kepada seorang pedagang dan pengusaha kecil. Melihat beberapa

35 Asnaini. “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 1.

2008. Hal. 78-80.

32

pembagian kategori zakat produktif diharapkan memberikan sumbangsih penuh

terhadap perekonomian Indonesia. Adapun arah dan tujuan zakat produktif, dalam

pengelolaannya sampai pada 8 sasaran, dan segala sesuatu yang memiliki

keterkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan

hasil pengumpulan zakat.

Pengartian secara luas sesuai dengan syara’, secara tepat guna, secara efektif

dan efisien dengan distribusi yang memiliki kegunaan dan produktifitas sesuai

dengan syari’at dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Para ulama

modern dan ilmuan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat

dalam perspektif yang lebih luas, dan mencakup produktifias, edukatif dan

ekonomis dalam kehidupan sosial pada saat ini seperti:36

a) Pengelolaan dan penyalurannya kepada para penduduk miskin harus

mencakup pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan

kesejahteraan ekonomi rakyat,

b) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan,

c) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, keterampilan, dan kejuruan

dalam mengatasi pengangguran,

d) Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal untuk

mendirikan usaha mustahik, jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo,

yatim piatu dan orang-orang yang memiliki pekerjaan,

36 Arif Mufraini. “Akuntansi dan Manajemen Zakat”. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2006. Hal.

106-111.

33

e) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat

yang membutuhkan, dan pengadaan sarana-prasarana usaha sehingga dapat

mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

6. Sistem Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan UU No. 23 pasal 1-3 tahun 2011

dimana telah di jabarkan sebagai berikut:37

a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan yang membutuhkan

perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 nomor 1).

b. Pengelolaan zakat berasaskan syari’at Islam yaitu, amanah, kemanfaatan,

keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas. (pasal 2).

c. Pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan

efisisensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan segi manfaat zakat itu

sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan. (pasal 3).

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka terbentuklah Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi,

kota maupun kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural

yang bersifat mandiri. BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki wewenang

dalam melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu

BAZNAS dalam segi pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat, maka masyarakat memiliki wewenang untuk membentuk

37 UU RI No 23 Tahun 2011. “Pengelolaan Zakat”.

34

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengaruh berdirinya LAZ di daerah-daerah maupun

perkotaan, semakin membantu proses dari pengelolaan zakat di Indoneia menjadi

lebih optimal. Islam telah membuka pintu kesejahteraan untuk para umatnya salah

satunya melalui zakat. Adapun tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut: Pertama,

meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.

Kedua, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat muslim. Ketiga,

meningkatkan hasil guna dan daya zakat.38

7. Penghimpunan Dana Zakat Produktif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar

kumpul yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, dihimpun. Sedangkan

pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.39

Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau

menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya dana zakat tetapi juga infaq dan

shadaqah.

Pada masa Khulafaur-Rasyid mempunyai petugas khusus yan megatur masalah

zakat, baik dari muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada

mustahik, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat bukanlah semata-mata bersifat

amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif

(ijbari).40

38 Proyek Prasarana dan Sarana IAIN. “Ilmi Fiqh”. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi

Agama Islam. 1983. Hal. 269. 39 Andraini dan Rizal Amrullah. “Kamus Besar Baha Indonesia”. Jakarta: Mutazam Mulia Utama.

2010. Hal. 803. 40 Didin Hafiduddin. “Zakat Dalam Perekonomian Modern”. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Hal. 126

35

Tugas yang dilakukan dalam pengelolaan zakat dengan proses penghimpunan,

pendistribusian maupun pendayagunaan memerluka manajemen yang baik

meliputi, planning, organizing, directing and controlling penjelasan dari 4 proses

manajemen tersebut antara lain:41

a) Planning (perencanaan), adalah pembuatan suatu kegiatan dan penentuan

untuk melakukan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi, dari segi

waktu yang akan ditentukan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti,

hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, waktu dan skala prioritas, dan

keperluan dana yang dibutuhkan. Perencanaan dengan segala bentuk variasi,

ditujukan untuk membantu tercapainya tujuan suatu lembaga atau organisasi. ini

merupakan prinsip yang penting, karena fungsi dari perencanaan harus mendukung

fungsi manajemen selanjutnya.

b) Organizing (pengorganisasian) adalah bentuk suatu lembaga dalam hal

profesionalitas yang dibangun dan dijunjung. Badan Amil Zakat (BAZ) juga tidak

terlepas dari profesionalitas dalam bekerja berdasakan aturan-aturan keorganisasian

untuk mewujudkan suatu organisasi yang memiliki kredibilitas yang baik, maka

perlu dirumuskan beberapa hal seperti, adanya tujuan yang harus dicapai, adanya

penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggung jawab,

adanya hubungan satu sama lain, dan adanya penempatan tugas bagi orang-orang

yang harus melaksanakannya.

c) Directing (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat

terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat yaitu, pembentukan

41 Fahruddin. “Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia”. Malang: UIN Malang Press. Cet. 1. 2008.

Hal. 29-38.

36

unit pengumpulan zakat, pembukaan counter penerimaan zakat, dan pembukaan

rekening bank. Disamping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat kepada pegawai

institusional, pemerintah, maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara seperti:

Pertama, memberikan kualitas wawasan yang benar dan memadai tentang zakat,

infaq dan shadaqah, baik dari segi epistimologi, terminologi dan kedudukannya

dalam ajaran Islam. Kedua, manfaat serta hajat dari zakat, infaq dan shadaqah

khususnya untuk pelaku zakat (muzakki) begitupun untuk para penerima zakat

(mustahik).

d) Controlling (pengawasan) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-

tujuan organisasi dan manajemen lembaga internal maupun eksternal tercapai

dengan baik. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai

dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini ada hubungan erat

antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan memiliki peranan penting dalam

manajemen suatu lembaga atau organisasi, karena memiliki fungsi untuk menguji

apakah pelaksanaan kerja tersebut teratur, tertib, terarah atau tidak.

8. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Pendistribusian dana zakat produktif merupakan penyaluran atau pembagian

zakat yang telah terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial

ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem pendistribusian dana zakat mempunyai

sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan

menerima zakat (mustahik), sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat

tercapai dari alokasi hasil dana zakat dalam kerangka sisi ekonomi yaitu,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga

37

dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kelompok muzakki.42

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara

konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya yang lebih mutakhir saat ini,

zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.

Pendistribusian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Untuk pendayagunaan

dana zakat produktif, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentu

antara lain:43

a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat yang dibagikan

kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang

diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat

mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam

bentuk yang lain seperti, diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah ataupun dalam

bentuk pemberian beasiswa.

c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu zakat yang diterima dalam

bentuk barang-barang yang produktif seperti, kambing, sapi, alat cukur dan lain

sebagainya. Pemberian dalam bentuk seperti ini dapat menciptakan suatu usaha

yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

42 Mursyidi. “Akuntansi Zakat Kontemporer”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 169-

170. 43 Arief Mufraini. “Akuntansi dan Manajemen Zakat”. Jakarta: Prenada Media Group. 2016. Hal.

153.

38

d. Distribusi bersifat ‘produktif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam

bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal

pedagang pengusaha kecil.

Dalam pengelolaan dana zakat produktif memerlukan suatu mekanisme

ataupun sistem pengelolaan yang baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang

terjadi, untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang terjadi dapat di monitoring

dan di selesaikan dengan segera. Adapun macam-macam model sistem pengelolaan

zakat produktif mulai dari penghimpunan atau pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan dana zakat produktif sebagai berikut:44

a) Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusannya hanya dibagikan

sebagian dan sebagian lainnya digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha produktif

dalam bentuk Zakat Certificated. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan

oleh muzakki kepada amil, kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu, bentuk

sertifikat atau uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan

persetujuan mustahik. Uang tunai yang terkandung didalam sertifikat tersebut

selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, kemudian perusahaan yang

didanai, diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja

dari golongan mustahik itu sendiri. Selain itu perusahaan diharapkan dapat

memberikan bagi hasil kepada mustahik yang memegang sertifikat tersebut.

Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nisab dan haulnya maka mustahik

44 Muhammad Ridwan Masud. “Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat”.

Yogyakarta: UII Press. 2005. Hal. 122-124.

39

tersebut dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat atapun memberikan

infaq dan shadaqah.

Berikut adalah bentuk skema dari mekanisme kerja pengelolaan zakat dengan

sistem Surplus Zakat Budget.

40

Gambar 2.1

Skema Sistem Surplus Zakat Budget

Muzakki Amil Mustahik

Kepemilikan

sertifikat Distribusi

Perusahaan

Tidak Iya

Zakat Dikelola Bagian Zakat

Saham

Sertifikat

Dana

Perkembanga

Perusahaan Tenaga Kerja

Hasil

Usaha/Laba

Bagi Hasil Bagi Hasil

Mustahik

Pengeluaran

Zakat

Angsuran

Modal

41

Muzakki

Amil

Alat-alat

Produksi

Studi

Kelayakan

Mustahik

Mustahik

Usaha

Mustahik

Pengawasan dan

Pembinaan

Mustahik dan

Ushanya Program

Pelatiha

n

b) In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat akan

didistribusikan kepada mustahik, tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan

dalam bentuk alat-alat produksi seperti, mesin ataupun hewan ternak yang

dibutuhkan, oleh kaum ekonomi lemah, dan memiliki keinginan untuk berusaha

atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang

ingin mengembangkan usaha yang sudah berjalan.

Berikut adalah skema dari mekanisme kerja pengelolaan zakat sestem In Kind.

Gambar 2.2

Skema In Kind

42

c) Revolving fund

Merupakan sisten pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana

zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahik

dalam menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat

mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun

waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan, tugas amil kemudian

menggulirkan dana tersebut pada mustahiq lainnya.

Berikut adalah skema dari mekanisme pengelolaan zakat sengan sistem

Revolving Fund Zakat.

Gambar 2.3

Skema Sistem Revolving Fund Zakat

Muzakki

Amil

Mustahik

Pengawasan

dan Pembinaan

Keberhasilan

Mustahik

Pengembalia

n Pinjaman Mustahik Lainnya

43

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 20

Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dijelaskan bahwa usaha

mikro merupakan usaha produktif yang milik orang atau perorangan atau milik

badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

dalam UU tersebut sebagai berikut:45

a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang atau perorangan

dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana

diatur dalam undang-undang tersebut.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagimana diatur dalam undang-undang

tersebut.

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian secara

langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasill penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam

undang-undang tersebut.

d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

45 UU RI No. 20 tahun 2008.

44

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara, atau swasta, usaha

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

e. Dunia Usaha adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha

mikro yang melakukan kegiatan di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

1. Kriteria UMKM

Menurut pasal 6 UU No 20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk

permodalan adalah sebagai berikut:46

a. Kriteria Usaha Mikro adalah, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga

ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000

(lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah),

sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta

rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000

(lima puluh milyar rupiah).

46 UU RI No. 20 tahun 2008.

45

2. Kebijakan Pemerintah

UMKM merupakan unit-unit usaha yang sangat memiliki potensi besar, bagi

perkembangan perekonomian suatu negara. Jumlah penyerapan tenaga kerja yang

besar dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari

pembangunan. Berdasarkan realita lapangan, UMKM sudah sepatutnya

mendapatkan perlindungan atau payung hukum oleh pemerintah, seperti yang telah

dikeluarkan dalam undang-undang dan peraturan tentang UMKM. Adapun

beberapa peraturan yang telah dikeluarkan yaitu, UUD 1945 merupakan pondasi

dasar hukum di Indonesia pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 27 ayat (2), pasal 33, UU

No. 9 Tahun 1999. Kemudian adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rayat

Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam

rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah. Perlu diberdayakan

sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan

potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin

seimbang, berkembang dan berkeadilan. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2007,

mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU

No. 20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di

Indonesia. Itulah beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh, pemerintah untuk

proses legitimasi UMKM sebagai unit usaha yang sangat memiliki pengaruh besar

terhadap kesejahteraan perekonomian negara Republik Indonesia.47

3. UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah

47 Yuli Rahmini Suci. “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia”.

Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6. No. 1. Januari. 2017. Hal. 55.

46

Dalam pandangan Islam, ekonomi adalah khadim (penopang atau sasaran

pendukung) bagi nilai-nilai dasar seperti aqidah Islamiyah, ibadah dan akhlakul

karimah. Maka apabila ada suatu pertentangan antara tujuan ekonomi, bagi individu

atau masyarakat dengan nilai-nilai dasar itu, maka Islam tidak peduli dengan

tujuan-tujuan tersebut, dan sanggup untuk mengorbankan tujuan-tujuan itu dengan

kerelaan hati. Hal itu dalam rangka memelihara prinsip-prinsip, tujuan dan

keutamaan manusia itu sendiri.48

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan

ekonomi masyarakat, yang dimana membolehkan anggotanya melakukan proses

pembangunan ekonomi yang stabil. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-

peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua yaitu, hak

terhadap harta, dan bebas berusaha, dan pada saat yang sama menjamin

keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Semata-mata untuk tujuan memelihara

kestabilan dalam sistem ekonomi.49

Dalam ekonomi islam, UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha

manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan

sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat,

status jabatan seseorang dalam Al-Qur’an telah dijelaskan dalam Al-Qur’an.Surat

At-Taubah Ayat 105:50

48 Yusuf Qhardawi. “Halal Hara dalam Islam”. Solo: Era Intermedia. 2003. Hal. 354-356. 49 Afzalur Rahman. “Doktrin Ekonomi Islam”. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995. Hal. 11-

12. 50 QS At-Taubah [9]:105.

47

Artinya: dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

kepada (Allah) yang mengetahui pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

4. Karakteristik UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam islam, tata cara bersosialisasi antar indivudu, hubungan individu dengan

Allah telah diatur dan aturan main yang berhubungan dengan hukum (hala-haram)

dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat

selalu menjaga etika sebagai makhlup ciptaannya (Allah SWT), agar tidak

terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik usaha mikro dalam

perspektif ekonomi syariah:51

a. Usaha Mikro, pengaruhnya bersifat ketuhanan (ilahiah) (nizhamun

rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh

manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT

sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

b. Usaha Mikro, berdimensi keakidahan (iqtishadun aqdiyyun), mengingat

ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir sebagai ekspresi dari akidah

islamiah (al-aqidah al-islamiyyah), yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung

jawaban terhadap akidah yang diyakini.

51 Sastro Wahdino. “Ekonomi makro dan Mikro Islam”. Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana. 2001.

Hal. 52

48

c. Memiliki karakter ta’abbudi (thabi’abbudiyun). Mengingat usaha mikro

Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan (nizham rabbani).

d. Terkait erat dengan akhlak (murtabhun bil-akhlaq), Islam tidak pernah

memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak

pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa

akhlak.

e. Elastik (al-murunah), didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur’an

maupun Al-Hadist, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.

f. Objektif (al-maudhu’iyyah), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku

dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada

hakikatnya adalah pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku

ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama atau

kepercayaan dan lain sebagainya.

g. Realistis (al-waqii’yyah), prakiraan ekonomi khususnya prakiraan bisnis

tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.

h. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dalam prinsip

ini terkandung maksud bahwa kepemilikin seseorang terhadap harta kekayaan (al-

amwal) tidaklah bersifat mutlak.

i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdamal-

mal).

5. Alasan Perlunya UMKM bagi umat Islam

UMKM atau kewirausahaan adalah bentuk proses disnamika unutuk

menciptakan suatu kemakmuran dalam perekonomian. Kemakmuran itu diciptakan

oleh individu yangbberwirausaha dalam menanggung resiko, menghabiskan waktu

49

dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Bukan merupakan barang baru,

tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan memanfaatkan skills

dan resources yang ada.52

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat

membuka lapangan kerja. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek

pembangunan karena sangat membutuhkan anggaran belanja, dan pengawasan.

Oleh karena itu, wurausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi

dan sangat determinan. Umat Islam seharusnya memiliki motivasi untuk

berwirausaha dengan alasan sebagai berikut:53

a. Kemakmuran suatu negara dan masyarakatnya, tergantung pada

keterlibatan anggota masyarakat dalam berwirausaha. Majunya perekonomian

suatu negara, dikarenakan memiliki kemampuan yang tinggi dalam berwirausaha.

b. Dari keuntungan berwirausaha, terdapat sumber utama zakat dan shadaqah,

yang dapat digunakan untk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada umat

Islam.

c. Dengan berwirausaha, akan muncul lebih banyak peluang kerja sehingga

dapat mengatasi masalah pengangguran.

d. Tanpa kekuatan berwirausaha, umat Islam akan menjadi umat yang

mengemis, dan selalu menerima, sehingga memudahkan untuk dijajah pikiran dan

jiwanya.

52 Afzalur Rahman. “Doktrin Ekonomi Islam”. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995. Hal. 11-

12. 53 Siti Najma. “Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam”. Media

Syariah. Vol. XVI. No. 1. Juni 2014. Hal. 147.

50

e. Melalui keberhasilan suatu usah seperti membangun UMKM, dakwah akan

lebih mudah dilakukan. Keterbelakangan perekonomian dan kebodohan umat, akan

mempersulit dakwah Islam.

f. Tanpa harta dan kekayaan, umat Islam tidak akan dapat menguasai ilmu dan

teknologi untuk dapat mempertahankan kepentingan islam.

Pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat memiliki manfaat yang

terkait langsung dengan pengembangan masyarakat. Manfaat tersebut

diantaranya:54

Pengembangan kewirausahaan atau UMKM akan memberikan kontribusi yang

besar dari perluasan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi angka

pengangguran.

a) Berkembangnya UMKM akan meningkatkan kekuatan ekonomi negara.

Telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa kita bahwa UMKM adalah basis

ekonomi yang bertahan dalam menghadapi goncangan ekonomi.

b) Dengan semakin banyaknya wirausaha yang berkembang, akan semakin

banyak keteladanan dalam masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan,

karena para wirausahawan memiliki pribadi yang unggul, berani, independen,

hidup tidak merugikan orang lain, bahkan dapat memberikan manfaat bagi anggota

masyarakat yang lain.

c) Dengan berkembangnya kewirausahaan, maka akan menumbuhkan etos

kerja dan kehidupan yang dinamis, serta semakin benyaknya partisipasi masyarakat

terhadap pembangunan bangsa.

54 Tim Multitama Communications. “Islamic Business Strategy for Enterpreneurship”. Jakarta:

Penerbit Zikrul Hakim. 2006. Hal. 12.

51