8

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Restoran

2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi Pajak mardiasmo(2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”.

Definisi Pajak Menurut Resmi(2017) yaitu :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kek kas

negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan

secara umum.

Waluyo dalam jurnal Sabil(2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang

menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah :

bahwasanya Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah

kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian,pajak daerah merupakan

pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah

9

(Perda), yang wewenang pemungutannya dilakasanakan oleh Pemerintah

daerah dan aslinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah.

Resmi(2017) disebutkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

dadrah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public

investment.

Sedangkan menurut Erly Muanday dalam Sabil(2017) menyatakan bahwa

ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

10

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

publik investment.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari

pemerintah.

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Siti Resmi dalam Ratiyah(2017) mengemukakan bahwa “terdapat dua fungsi

pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend

(pengatur)”:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi

budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah

untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai

sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atasa

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di

luar bidang keuangan.

11

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo(2016)”Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan

atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut”:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum,

yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan

harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedang adil dalam pelaksanaannyayaknidengan memberikan hak

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding kepada MajelisPertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun

warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak

boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,

sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgeter,

biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil

pemungutannya

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhanaSistem pemungutan yang

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang

perpajakan yang baru.

12

2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak mardiasmo(2016) Stelsel Pajak Pemungutan

pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel nyata (riel stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek

(penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan

stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah

penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu

tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun

pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang

sesungguhnya.

c. Stelsel campuranStelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan

keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar

daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah.

Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

13

2.1.5. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak yaitu menurut mardiasmo(2016) yaitu :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini

berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan.

d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut mardiasmo(2016) yaitu :

a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2. Wajib Pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang

memberiwewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya

pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.

14

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

c. With holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberiwewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau

memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus

dan Wajib Pajak.

2.1.7. Pengertian Pajak Restoran

Suleman(2019) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa :

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak

yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada

konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau

pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan

menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima

pengumpulan hasil pajak tersebut.

Menurut perda Nomor 11 tahun 2011 adalah, “pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian restoran adalah fasilitas penyedia

makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin,warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Dalam pemungutan pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu

di ketahui, terminology tersebut menurut peraturan daerah no.11 Tahun 2011 dapat

dilihat sebagai berikut:

15

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran atas

pemilik rumah makan.

4. Bon penjual (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti

pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan

pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.8. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran sesuai perda nomor 11 tahun 2011 adalah :

1. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi

pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh

pembeli, baik dikonsumsi ditempat ataupun di tempat lain.

Didalam pajak restotan juga ada beberapa pengecualian dalam pajak restoran

antara lain :

1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolannya

satu manajemen dengan hotel

2. Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya (peredaran

usaha) tidak melebihin Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per tahun.

16

2.1.9. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran sesuai perda Nomor 11 tahun 2011 adalah orang

pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Dapat dikatakan subjek pajak restoran karena yang terkena pungutan pajak

ialah konsumen restoran. Setiap orang yang berada di suatu restoran atau tempat

makan yang terdapat pajak restoran, maka pihak restoran wajib memberikan pajak

restoran sebesar 10% kepada konsumen.

2.1.10. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 40 yaitu :

Pajak Restoran paling tinggi ditentukan sebesar sepuluh persen dan

ditetapkan dengan peraturan Daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran yang dipandang sesuai

dengan kondisi kabupaten/kota masing-masing.

Dasar pengenaan pajak restoran menurut perda No 11 tahun 2011 adalah

“jumlah pembayaran yang di lakukan kepada restoran berlaku juga untuk pelayanan

kepada instansi pemerintahan.”

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau instansi pemerintah yang datang ke

restoran wajib dikenakan pajak restoran, karena baik Pegawai Negeri Sipil dan juga

instansi pemerintah termasuk dalam konsumen yang wajib dikenakan pajak.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran diterima atau yang

seharusnya diterima Restoran

17

Menurut Pergub nomor 22 Tahun 2007 tentang pemungutan pajak restoran

adalah :

Pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses

pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Setiap pengusaha restoran wajib memperhitungkan, membayarkan dan

melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan Surat

Pemberitahuna Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Artinya fiskus hanya

bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib

pajak restoran.

Dalam Pergub No.22 tahun 2007 pajak pasal 9 tentang petunjuk pemungutan

pajak restoran :

Pembayaran masa pajak restoran terutang dilakukan paling lambat 15 (lima

belas) hari setelah berakhirnyamasa pajak dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak Daerah (SSPD). Jika ada keterlambatan dikenakan sanksi

bungan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Menurut Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2007 pasal 22 dan pasal 24

yaitu :

Wajib pajak restoran dengan peredaran usaha atau omset lebih dari

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib

menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standard akuntansi keuangan

Indonesia atau prinsip pembukuan secara umum. Dan pembukuan serta

dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak harus

disimpan selama 5 (lima) tahun.

18

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 dijelaskan bahwa

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo dalam jurnal Suleman(2019) yaitu :

Pajak Daerah adalah selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

keapada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Siahaan dalam jurnal Sabil(2015) yaitu :

Siahaan menyimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 disebutkan bahwa

terdapat 2 jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Didalam pajak porvinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

19

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

Sedangkan didalam Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.2.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Sabil(2017) Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak daerah adalah:

1. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi

atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan

kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

2. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas

Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan

20

bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau

badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di

atas air.

3. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotoradalah konsumen bahan

bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan kendaraan bermotor.

4. Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau

memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau

air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

5. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

6. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

7. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton

dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan

yang menyelenggarakan hiburan.

8. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya

adalah orang pribadi.

9. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadiatau badan yang

menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan

yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga

listrik.

21

10. Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi

atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian

golongan C.

11. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran atas tempet parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau

badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.2.4. Objek Pajak Daerah

Sabil(2017) Objek Pajak Daerah antara lain :

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas

air.

2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas

Air adalah penyerahaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

3. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalahbahan bakar kendaraan

bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan

bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

4. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan adalah :

a. Pengambilah air bawah tanah dan/atau air permukaan

b. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

22

5. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan

pembayaran termasuk :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan.

c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

6. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan

pembayaran.

7. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut

bayaran.

8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

9. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah

daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh

pemerintah daerah.

10. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan

pengambilan bahan galian golongan C.

11. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan,

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

23

2.3. Konsep Dasar Perhitungan

2.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara

variabel, bentuk dan arah hubungan serta besarnya kontribusi variabel bebas terhadap

variabel terikat. Untuk kekuatan hubungan antara kedua variabel, besarnya koefisien

berkisar di antara -1 sampai +1. Definisi variabel bebas dan variabel terikat adalah

sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (Indepedence Variable)

Sugiyono(2017)“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan harga.

Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner berupa daftar

pertanyaan yang diajukan kepada responden.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Sugiyono(2017) “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel terikat (Y) yang

digunakan adalah keputusan pembelian. Pengumpulan informasi mengenai variabel

ini berdasarkan kuesioner, berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada

responden.

Nilai koefisien korelasi bisa dikatakan bernilai positif apabila variabel yang

satu naik maka variabel yang lainnya ikut naik dan sebaliknya, apabila varivel yang

satu turun maka variabel yang lainnya akan turun. Jika nilai koefisien korelasi

bernilai negatif maka akan memiliki arti apabila varibael yang satu naik maka

24

variabel yang lain akan turun dan juga sebaliknya apabila variabel yang satu turun

maka variabel yang lainnya akan naik.

Hubungan antara variabel tersebut ada dua yaitu hubungan yang positif dan

hubungan yang negatif. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kuat atau tidaknya

hubungan antara X dan Y disebut kofisien korelasi (r). Nilai koefisien korelasi

terdapat dalam batas -1≤ r ≤ 1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi

(pengaruh) negatif atau korelasi tidak langsung.

Menurut Sugiyono(2017) Untuk mencari nilai korelasinya penyusun

menggunakan rumus korelasi berdasarkan Person Product Moment sebagai berikut :

𝑟𝑥𝑦=

𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑦)

√{𝑁 ∑𝑋2 − ( ∑𝑋)²}{𝑁 ∑𝑌2 − (∑𝑌)²}

Keterangan :

Rxy = Koefisien Korelasi

∑xy = Jumlah perkalian variabel x dan y

∑x = Jumlah nilai variabel x

∑y = Jumlah nilai variabel y

∑x2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel x

∑y2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel y

N = banyaknya sampel

25

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien atau seberapa

besar pengaruh variabel-variabel bebas (Independen) terhadap variabel terikat

(Dependen), sebagai berikut :

Tabel II.1.

Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00-0,199 Sangat Rendah

0,20-0,399 Rendah

0,40-0,599 Sedang

0,60-0,799 Kuat

0,80-1,000 Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2017)

2.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel

bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara

nol sampai dengan satu. Menurut Ghozali(2016) “Nilai R2 yang kecil mengadung arti

bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat

terbatas. Sebaliknya, nilai R2 yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi varibel independen”. Adapun rumus determinasi adalah :

Kd = r2 x 100%

Keterangan :

r = Korelasi Product moment.

26

Kd = Koefisien dterminasi atau seberapa jauh perubahan variabel terkait (minat

pemanfaatan sistem informasi)

Kriteria untuk analisis determinasi adalah :

a. Jika Kd mendekati 0 (nol), maka pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen lemah.

b. Jika Kd mendekati 1 (satu), maka pengaruh variabel independen dan varibel

dependen kuat.

2.3.3. Uji Persamaan Regresi

Menurut Sugiyono(2016) “Regresi sederhana didasarkan pada hubungan

fungsional ataupun kasual satu variabel independen dengan satu variabel

dependen.”Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :

Y = a + bX

Keterangan :

Y = Subjek dalam Variabel dependen yang di prediksikan.

a = Konstan bila X = 0

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan peningkatan ataupun

penurunan variabel yang didasarkan pada varibael independen. Bila b (+) maka

akan naik, dan bila b (-) makan akan turun.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.