bab ii landasan konseptual - digilib.uinsby.ac.iddigilib.uinsby.ac.id/685/5/bab 2.pdf · 20 bab ii...
TRANSCRIPT
20
Bab II Landasan Konseptual
A. Majallah Al-Ah}ka>m Al-‘Adliyah
1. Sekilas tentang Majallah Al-Ah}ka>m Al-‘Adliyah
Majallah Al-Ah}ka>m merupakan kodifikasi hukum ekonomi Islam pertama
yang disusun secara sistematis. Penyusunannya atas intruksi pemerintah Turki>
‘Uthma>ni> masa pemerintahan Sultan al-Gha>zi> ‘Abd al-‘Aziz Kha>n1 yang
menginginkan adanya peraturan perdata yang dapat dijadikan rujukan oleh para hakim
dalam memutuskan perkara di bidang hukum perdata. Sebagaimana disampaikan al-
Zarqa>’, luasnya wilayah kekuasaan Turki> ‘Uthma>ni> mengakibatkan masyarakat
semakin heterogen. Keragaman ini memunculkan perkembangan-perkembangan baru
dalam berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, yang kemudian memunculkan
berbagai persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukum.2
Pada masa itu, pemerintahan Turki> ‘Uthma>ni> sudah memiliki sistem peradilan
dan sudah memiliki para hakim yang bekerja memutuskan berbagai perkara. Akan
tetapi para hakim tidak memiliki acuan dan rujukan tertentu untuk memutuskan
perkara sehingga harus mengacu langsung pada literatur fiqih yang sudah ada.
Keadaan ini tidak bisa dipungkiri cukup sulit karena fiqih sangatlah luas dan
mengandung berbagai pendapat dari ulama madhab sehingga memungkinkan lahirnya
putusan atau pendapat dari para hakim yang berbeda-beda bahkan juga berubah dari
satu kasus ke kasus lain. Hal ini merupakan sebuah kesulitan tersendiri dan membuat 1 Dia adalah Abdu al-Azi>z Kha>n bin al-Sulth}a>n Mah}mu>d al-Tha>ni>, dilahirkan Tahun 1245 H, berkuasa tahun 1277 H. Lihat Muh}ammad Abdurrah}ma>n al-Mur’isi>li>, “Tat}awwur al-Qawa>id al-Fiqhiyyah min Dha>hirat al-‘Ilm wa Athar dha>lika fi> al-Fiqh al-Isla>mi>” Majallah as-Syari>’ah wa al-Dira>sah al-Isla>miyyah, Vol. 70, (September, 2007), 237. 2 Must}afa> Ah}mad Zarqa>’, al-Madkhal al-Fiqhi> al-‘A<m, Vol. 1, (Damaskus, Da>r al-Qalam, 2004), 238; Mah}mu>d al-Sharbi>ni>, al-Qad}a>’ fi> al-Isla>m, (Cairo: al-Hai’ah al’A<mmah li al-Kita>b, 1999), 12.
21
hakim terkesan tidak tegas. Keadaan inilah yang melatarbelakangi disusunnya
Majallah Al-Ah}ka>m.3
Majallah Al-Ah}ka>m disusun oleh tim yang terdiri dari para ahli hukum Islam
dari ulama kalangan bangsa Arab dan Turki4. Tim ini resmi memulai penyusunan
Majallah Al-Ah}ka>m pada 1286 H. Proses penulisan dan penyelesaian Majallah Al-
Ah}ka>m memakan waktu sekitar tujuh sampai delapan tahun; dimulai pada tahun 1286
H sampai 1293 H. Majallah Al-Ah}ka>m hasil dari tim tersebut menggunakan bahasa
Turki meskipun pada perkembangan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa
Arab.5
Lahirnya Majallah Al-Ah}ka>m sebagai undang-undang menjadi tonggak
sejarah sangat bernilai bagi sejarah kodifikasi hukum Islam. Keinginan Ibnu al-
Muqaffa’6 untuk mengkodifikasi hukum Islam akhirnya terwujud dengan disusunnya
Majallah Al-Ah}ka>m ini.7 Pada perkembangan selanjutnya Majallah Al-Ah}ka>m
menjadi rujukan para hakim di Turki. Lebih luas dari itu, Majallah Al-Ah}ka>m juga
menjadi rujukan banyak ulama-ulama salah satunya adalah Yu>suf al-Qard}a>wi> dalam
bukunya al-Qawa>’id al-H{a>kimah li Fiqh al-Mu’a>mala>t.
3 Ibid., 239. 4 Tim penyusun ini adalah Ah}mad Jaudat Ba>sha>, Sayyid Khali>l, Saifuddi>n, Sayyid Ahmad Khalu>s}i>, Sayyid Ah}mad H{ilmi>, Muh}ammad Ami>n al-Jundi>, dan ‘Ala>’uddi>n bin Ibni ‘A<bidi>n. Lihat Majallah Al-Ah}ka>m Al-‘Adliyah (Beirut: Da>r Ibn-H{azm, 2004), 39.
5 Ibid., 239. 6 Dia adalah ‘Abdullah ibn al-Muqaffa’ berkebangsaan Persia yang lahir di sebuah desa di Persia bernama Ju>r. Beliau terkenal dengan kepandaian dan kemuliannya serta memiliki cukup banyak karya di bidang sastra. Pada masa ‘Abbasyiah pernah mengusulkan kepada Khalifah al-Mans}u>r untuk mengkodifikasikan Hukum Islam yang nantinya dapat dijadikan rujukan untuk putusan Hukum Islam. dalam bit.ly/1mXJNW1 7 Mus}t}afa> Ah}mad Zarqa>’, al-Madkhal al-Fiqhi> al-‘A<m, Vol. 1, (Damaskus, Da>r Al-Qalam, 2004), 235, Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam (Bandung, Al-Ma’arif, 1976), 87.
22
2. Kandungan Majallah Al-Ah}ka>m Al-‘Adliyah
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Majallah Al-Ah}ka>m merupakan
kodifikasi hukum Islam pertama yang mengatur tentang perekonomian. Oleh karena
itu, Majallah Al-Ah}ka>m berisi berbagai ketentuan dan aturan tentang perekonomian
Islam khususnya dengan menggunakan perspektif madzhab Hanafi. Sebagaimana
sebuah produk kodifikasi, Majallah Al-Ah}ka>m disusun secara sistematis.
Majallah Al-Ah}ka>m terdiri dari tiga bagian: Bagian pertama yang berisi
pengantar, bagian kedua yang berisi kaidah-kaidah fiqh, dan bagian ketiga yang berisi
ketentuan-ketentuan secara detail terkait perekonomian Islam. Pada bagian pertama
dijelaskan pengertian tentang ilmu fiqih dan pentingnya kodifikasi Hukum Islam.
Pada bagian selanjutnya dipaparkan kaidah-kaidah fiqih yang terdiri dari 99 kaidah
yang bisa dijadikan pedoman bagi para hakim untuk melahirkan putusan hukum.
Kaidah-kaidah fiqih yang terdapat dalam Majallah Al-Ah}ka>m adalah Kaidah Fiqih
Induk (al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah al-Kubra>).8 Bagian ketiga dari Majallah Al-Ah}ka>m
berisi aturan dan ketentuan termasuk bagaimana mekanisme transaksi ekonomi Islam.
Perbedaan antara Majallah Al-Ah}ka>m dan Kitab Fiqih terletak pada sistematikanya.
Aturan-aturan atau materi yang disampaikan dalam Majallah Al-Ah}ka>m disusun
menggunakan sistematika undang-undang; disusun berdasarkan bab-bab dan pasal-
pasal.
Majallah Al-Ah}ka>m terdiri dari 16 bagian tema pembahasan dan 1851 pasal.
Bagian-bagian tersebut mencakup tema-tema pembahasan seperti yang terdapat dalam
8 Al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah al-Kubra> yaitu kaidah fiqih yang meliputi persoalan furu’iyyah fiqih yang jumlahnya tidak terbatas. Kaidah ini juga meliputi kaidah-kaidah fiqih yang lain. Seperti kaidah fiqih
Segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya. Kaidah ini membawahi banyak ”األمـور مبقاصـدها “
kaidah fiqih, seperti: “إمنا األعمال بالنيات" , ”العربة يف التصرفات للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين".
23
fiqih Islam. Pembahasan tentang mud}a>rabah dalam Majallah Al-Ah}ka>m masuk pada
bagian kesepuluh, sebab mud}a>rabah adalah salah satu bentuk syirkah (kongsi).
Adapun susunan Majallah Al-Ah}ka>m adalah sebagai berikut: 9
Bagian 1 : Buyu>’ (jual beli)
Bagian 2 : Ija>rah (Sewa-menyewa)
Bagian 3 : Kafa>lah (Asuransi)
Bagian 4 : Hiwa>lah (transfer)
Bagian 5 : Rahn (Gadai)
Bagian 6 : Ama>na>t (Penitipan)
Bagian 7 : Hibah (Pemberian)
Bagian 8 : Ghasb dan Itlaf (Meminjam tanpa izin dan menghilangkan barang)
Bagian 9 : Hijr, Idhn, Ikrah, Shuf’ah (Penahanan, izin, pemaksaan, dan Syuf’ah)
Bagian 10: Shirkah (Perkongsian)
Bagian 11: Waka>lah (Perwakilan/pendelegasian)
Bagian 12: Shulh} dan Ibra>’ (Perdamaian dan Pembebasan tanggungan)
Bagian 13: Iqra>r (Ikrar/pengakuan)
Bagian 14: Haq al-Da’wa> (Hak pendakwa)
Bagian 15: Haq al-Baya>nat wa al-Tahli>f (Hak pembuktian dan sumpah)
Bagian 16: Al-Qad}a>’ (pemutusan hukum)
Sebagaimana disampaikan diatas bahwa mud}a>rabah termasuk kategori shirkah
yang pembahasannya masuk pada bagian kesepuluh bab ketujuh. Bagian kesepuluh
ini terdiri dari beberapa bab yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan
kerjasama, baik kerjasama dalam hal usaha ataupun kepemilikan. Persoalan shirkah
9 Muh}ammad H{asan al-Bugha>, ‘al-Taqni>n fi> Majallah al-Ahka>m al-‘Adliyyah”, Majallah Ja>miat Dimashq li al-‘Ulu>m al-Iqtis}a>diyyah wa al-Qa>nu>niyyah, Vol. 25, No.2 (2009), 750. Lihat http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/743-772.pdf.
24
yang dibahas di sini yaitu berkaitan dengan kepemilikan bersama berikut pembagian-
pembagiannya (Qismah), aturan-aturan dan etika dalam kepemilikan bersama,
termasuk tata cara pemanfaatan potensi alam yang tersedia untuk umum. Pembahasan
mengenai kerjasama usaha (shirkah ‘aqd) dibahas pada bab keenam, kemudian
dilanjutkan dengan bab ketujuh yang membahas tentang mud}a>rabah.
3. Kelebihan Majallah Al-Ah}ka>m dan Kekurangannya10
Sebagai sebuah Kodifikasi Hukum Islam pertama Majallah al-Ah}ka>m telah
direview oleh beberapa orang diantaranya adalah al-Zarqa>’dalam kitabnya al-Madkhal
al-Fiqhi> al-‘A<m. Al-Zarqa>’ menegaskan bahwa Majallah Al-Ah}ka>m memiliki banyak
kelebihan dan karenanya menjadi rujukan banyak ulama baik di masa lampau maupun
masa kini. Di antara kelebihan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Majallah Al-Ah}ka>m dapat merangkum sekian pendapat fiqih Hanafi yang
demikian luas.
b. Majallah Al-Ah}ka>m mampu menghindarkan terjadinya perbedaan pendapat
dalam fiqih yang berpotensi menimbulkan masalah ketika diaplikasikan.
c. Memudahkan para hakim ketika mengambil keputusan, dengan tanpa
menelusuri kitab fiqih Islam yang demikian luas.
d. Penulisan Majallah Al-Ah}ka>m cukup sistematis, redaksinya ringkas dan
mudah dipahami.
Meskipun demikian Majallah Al-Ah}ka>m juga memiliki berbagai
kekurangan diantaranya adalah sebagai berikut:
10 Muh}ammad H{asan al-Bugha>, ‘al-Taqni>n fi> Majallah al-Ahka>m al-‘Adliyyah”, Majallah Ja>miat Dimashq li al-‘Ulu>m al-Iqtis}a>diyyah wa al-Qa>nu>niyyah, Vol. 25, No.2 (2009), 764-765, Mus}t}afa> Ah}mad Zarqa>’, al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am, Vol. 1, (Damaskus, Dar Al-Qalam, 2004), 241.
25
a. Terdapat beberapa redaksi yang cenderung bertele-tele (dengan memberikan
definisi dan penjelasan yang panjang). Redaksi seperti itu kurang sesuai untuk
sebuah buku perundang-undangan.
b. Majallah Al-Ah}ka>m hanya mencakup dan merujuk pada satu pendapat
madhab fiqih saja (madhab Hanafi), padahal masyarakat muslim tidak
semuanya menganut madhab Hanafi.
B. Mud}a>rabah dalam Majallah Al-Ah}ka>m al-‘Adliyyah dan dalam Beberapa
Literatur Fiqih
1. Pengertian Mud}a>rabah
Kata mud}a>rabah diambil dari akar kata " ضرب" yang memiliki beragam
makna. Diantara makna paling sering digunakan adalah berjalan di atas bumi dengan
tujuan berdagang dan mencari rezeki.11
Menurut al-Ka>sa>ni>: Lafadz al-mud}a>rabah diambil dari kata "ى ال ضرب ف
yang berarti berjalan di atas bumi. Akad ini dinamakan mud}a>rabah sebab ”األرض
seorang yang terlibat dalam akad ini berjalan di atas bumi untuk mencari rezeki.12
Istilah mud}a>rabah merupakan sebutan dari para penduduk Irak, sedangkan di
Hijaz mud}a>rabah biasa disebut dengan qira>d}13dari kata "رض "ق yang berarti
memotong. Dinamakan demikian sebab seorang pemilik modal memotong
(menyisihkan) sebagian uangnya untuk membiayai mud}a>rib. Sebagaimana sebagian
11 Muh}ammad ‘Abdu al-Mun’im Abu> Zaid, Nahwa Tat}wi>r Nidza>m al-Mudha>rabah fi> al-Masha>rif al-Isla>miyah (Kairo, al-Ma’had al-‘A<lami> li al-Fikr al-Isla>mi>, 2000), 9. 12 Ibid., 9. 13 Ibid., 9.
26
laba dipotong (dibagi) menjadi 2 bagian sebagai jatah imbalan bagi kedua belah pihak
yang telah bekerjasama.14
Menurut Abdu al-Mun’im Abu> Zaid dalam bukunya yang berjudul Nahwa
Tat}wi>r al-Mud}a>rabah menyebutkan bahwa mud}a>rabah merupakan salah satu bentuk
dari investasi yang melibatkan dua pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai
pemilik modal (rabb al-ma>l), dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola
(mud}a>rib). 15
Makna mud}a>rabah secara terminologi menurut para ulama fiqih adalah
sebuah ikatan kerjasama untuk menghasilkan keuntungan (laba) dengan modal
tertentu dari satu pihak, dan tenaga (keahlian) dari pihak yang lain.16
Mud}a>rabah dalam Majallah Al-Ah}ka>m didefinisikan sebagai berikut:
ـعي والعمـل مـن المال رأس بة نـوع شركة على أن المضار ) 1404( المادة من طرف والس
17 .مضارب لعامل ل المال و المال رب رأس صاحب ل قال ويـ , الطرف اآلخر
Pasal (1404): Mud}a>rabah adalah salah satu bentuk kerjasama (kongsi)
dimana modal usahanya berasal dari salah satu pihak, dan usaha atau
tenaga berasal dari pihak yang lain. Pemilik modal disebut rabb al-ma>l dan
pihak pengelola disebut mud}a>rib.
Pengertian seperti ini juga ditemukan dalam buku kontemporer, di antaranya
Nah}wa Tat}wi>r al-Mud}a>rabah fi> al-Mas}a>rif al-Isla>miyah. Dalam kitab tersebut
14 Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Vol. IV (Beirut: Da>r al-Fikr, 1985), 836. 15 Muh}ammad ‘Abdu al-Mun’im Abu> Zaid, Nahwa Tat}wi>r Nidza>m al-Mudha>rabah fi> al-Masha>rif al-Isla>miyah (Kairo, al-Ma’had al-‘A<lami> li al-Fikr al-Isla>mi>, 2000), 9. 16 Ibid., 466. 17 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 198.
27
mud}a>rabah dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan untuk membangun dan
mengembangkan usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama adalah rabb
al-ma>l yang bertindak sebagai pemodal, dan pihak kedua mud}a>rib sebagai pihak yang
bekerja untuk melangsungkan pengembangan usaha18.
Menurut Isretno mud}a>rabah adalah akad antar pihak pemilik modal (rabb al-
ma>l) dengan pengelola (mud}a>rib) untuk memperolah pendapatan atau keuntungan.19
Dari berbagai pendapat yang ada, tampak bahwa secara substantif pengertian
mud}a>rabah adalah sama.
2. Landasan Mud}a>rabah
Para Ulama menyepakati bahwa mud}a>rabah merupakan salah satu transaksi
yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan dalil ijma>’ yang disandarkan
pada Sunnah Taqri>riyyah.20 Akad mud}a>rabah ini dibolehkan oleh Islam karena
mendapat legitimasi dari Rasulullah Saw., meskipun akad ini dahulu juga pernah
berlaku pada masa Jahiliyyah, yaitu masa sebelum kedatangan Islam. Dulu,
Rasulullah pernah bertindak sebagai mud}a>rib untuk seorang saudagar bernama
Khadijah, yang kemudian menjadi istri beliau21.
Sebagian ulama lain ada yang berpendapat bahwa dalil dibolehkannya
mud}a>rabah berasal dari Al-Qur’an, yaitu surat al-Muzammil ayat 20:
tβρ ã yz# u™uρ... tβθç/ Î ôØtƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθäótGö6 tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# ∩⊄⊃∪ ......
18 Ibid., 10. 19 Evita Isretno, Pembiayaan Mud{a>rabah dalam Sistem Perbankan Syariah. (Jakarta: Cintya Press 2011), 34. 20 Sunnah Taqririyah adalah sunnah yang bersumber dari ucapan atau perbuatan para sahabat yang mendapat persetujuan dari Rasul dengan sikap diam dan tanpa adanya pengingkaran, atau dengan persetujuan maupun memberikan penguatan. Lihat: ‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-Hadi>th (Da>r al-Fikr, 2011), 15. 21 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 204.
28
“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-
orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..." (QS, 73:20)
Berdasarkan sekian dalil yang menerangkan tentang mud}a>rabah tersebut,
kesemuanya memberikan gambaran bahwa mud}a>rabah pernah dipraktekkan pada
masa Rasulullah dan sahabat, dari sini kemudian dijadikan dasar dalil Ijma’.22
Sebagian Ulama lain ada yang menggunakan Qiya>s sebagai landasan
disyariatkannya mud}a>rabah . Mereka meng-qiyaskan mud}a>rabah pada musa>qa>t yang
akadnya dalam Islam jelas diperbolehkan karena alasan kebutuhan (al-h}a>jah). Dalam
musa>qa>t seseorang yang memiliki pohon kurma dapat bekerjasama dengan orang lain
yang punya tenaga dan keahlian untuk merawat kurma miliknya dengan pembagian
keuntungan sesuai kesepakatan. Kerjasama model seperti ini mirip sekali dengan
mud}a>rabah, sehigga kemudian ada beberapa ulama meng-qiyas-kan mud}a>rabah
kepada musa>qa>t.23
3. Ketentuan-ketentuan dalam Mud}a>rabah
Sebagaimana pada akad-akad yang lain, mud}a>rabah juga memiliki ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi. Agar akad mud}a>rabah ini dapat berjalan sebagaimana
mestinya dan dianggap sah maka ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuh
yaitu sebagai berikut:
a. Rukun-Rukun Mud}a>rabah
22 Para ulama yang menukil dalil Ijma’ ini cukup banyak, seperti yang dilakukan Ibnu Quda>mah yang dinukil dari Ibnu al-Mundhir, redaksinya: Para ahli ilmu bersepakat atas dibolehkannya akad mud}a>rabah . 23 Dalil yang dikemukanakan oleh ulama Maliki, Hanbali, Shafi’i dan Abu Yusuf, adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah memberikan hak kepada para Yahudi Khaibar untuk mengelola dan mengolah tanah hasil rampasan perang. Lihat Wiza>rat al-Auqaf wa Shu’u>n al-Isla>miyah al-Kuwait, “Musa>qat” Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Vol. 37 (Kuwait: Da>r-al-S{afwah, 1997), 113. Muh}ammad ‘Abdu al-Mun’im Abu> Zaid, Nahwa Tat}wi>r Nidza>m al-Mudha>rabah fi> al-Masha>rif al-Isla>miyah (Kairo, al-Ma’had al-‘A<lami> li al-Fikr al-Isla>mi>, 2000), 12.
29
Dalam Majallah Al-Ah}ka>m disebutkan:
جياب والقبول ) 1405( المادة : إذا قال رب المـال للمضـارب مثال , ركن المضاربة اإل
نـنـا مناصـفة ثـلثــني وثـلثـا أو قـال بح ر الـاسـع واعمـل علـى أن ف مضاربة ال م رأس هذا خذ بـيـ
نـنــا علــى م راه خــذ هــذه الــد : قـــوال يفيــد معــىن المضــاربة كقولــه واجعلهــا رأس مــال والــربح بـيـ
عقد م ة ب ار كون املض ت , وقبل المضارب , مشتـرك نسبة كذا 24.ة نـ
Pasal 1405 : Rukun mud}a>rabah yaitu i>ja>b dan qabu>l. Misalkan seorang rabb
al-ma>l mengatakan: “Ambil sejumlah modal ini untuk mud}a>rabah, maka
kelola dan bekerjalah dimana keuntungan dibagi diantara kita separuh-
separuh, dua pertiga, atau sepertiga.” Atau (rabb al-ma>l) tersebut
mengatakan sesuatu yang mengindikasikan makna mud}a>rabah seperti
ucapannya: “Ambil beberapa dirham ini dan jadikan modal usaha, dan
keuntungannya dengan prosentase sekian kita bagi di antara kita,
kemudian mud}a>rib menyetujui, maka akad mud}a>rabah tersebut telah terjadi.
Jadi dari paparan di atas syarat menurut Majallah Al-Ah}ka>m adalah rukun
mud}a>rabah adalah: s }i>ghat atau i>ja>b dan qabu>l saja. Ketentuan ini bisa jadi tampak
aneh dan rancu karena tidak ada pihak mud}a>rib atau rabb al-ma>l. Akan tetapi
ditentukannya s }i>ghat sebagai rukun secara otomatis tentu mengharuskan adanya
pihak-pihak yang melafalkan s }i>ghat atau i>ja>b dan qabu>l; rabb al-ma>l dan mud}a>rib.
Sedangkan menurut Jumhur Ulama, terdapat lima rukun yang harus dipenuhi
dalam akad mud}a>rabah .
1. Dua pelaku akad : Pemodal (rabb al-ma>l) dan (mud}a>rib).
24 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 198.
30
2. S{i>gat: Yaitu lafadz yang mengutarakan persetujuan secara jelas mengenai
kontrak yang dimaksud.
3. Harta (modal).
4. Keuntungan : yaitu hasil usaha yang dilakukan oleh mud}a>rib.
5. Tenaga (keahlian) : yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh mud}a>rib dalam
rangka mengembangkan harta.
Sementara itu, menurut sebagian ulama madhab maliki, s{i>ghat tidak termasuk
rukun mud}a>rabah , bukan pula syarat sahnya mud}a>rabah . Akad mud}a>rabah sudah
sah meski tanpa mengatakan s}i>gat. Sebagian ulama Syafi’i juga tidak mengaruskan
adanya s}i>gat. Mud}a>rabah sudah sah hanya dengan sebuah tidakan menerima harta
dengan ucapan kata perintah seperti kata “ambillah”. Adapun dalam Madhab Hanafi,
rukun mud}a>rabah hanya i <ja>b dan qabu>l saja.25
b. Syarat Sah Mud}a>rabah
Mud}a>rabah sebagaimana dalam akad yang lain, memiliki ketentuan dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi. Menurut Majallah al-Ah}ka>m syarat sah mud}a>rabah ada
tiga yaitu syarat yang terkait dengan pelaku akad (rabb al-ma>l dan mud}a>rib), syarat
yang terkait dengan modal usaha, dan syarat yang terkait dengan pembagian
keuntungan.
Hal ini dalam Majallah Al-Ah}ka>m dijelaskan sebagai berikut:
26.للوكالة ال للتـوكيل والمضارب تشتـرط أهلية رب الم ) 1408( المادة
25 Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 Juz 4), 839. Wiza>rat al-Auqa>f wa Shu’u>n al-Isla>miyah al-Kuwait, “Mud}a>rabah ” Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Vol. 38 (Kuwait: Da>r al-S{afwah, 1997), 40. 26 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 198.
31
Pasal 1408: Disyaratkan bagi rabb al-ma>l sudah cakap hukum untuk bisa
melakukan pendelegasian dan mud}a>rib untuk melakukan obyek wakalah.
جيــوز أن فــال شــركة المــال رأس لــمــاال صــاحلا كونــه المــال رأس ط ر شــ) 1409( المــادة
يون الـيت يف ض تكون العرو إذا رب المـال لكـن . مم رأس مـال يف المضـاربة ذ الـوالعقار والد
ــــه مضــــاربة : وقــــال ضــــارب م ال ىل إ أعطــــى شــــيئا مــــن العــــروض ــــل , بــــع هــــذا واعمــــل بثمن وقب
ة ب ار ضـم ال ن و كـت اء طـع اإل و ذ خـأل ل رأس مـال ه نـمث د ختذ نـقـو وا ه اع ب فـ ك ل ذ المضارب وقـبض
ين الــذي يل يف ذمــة فــالن : لك إذا قــال كــذ ة ح ي ح صــ واســتـعمله اشــر ق اذ كــ ه ر د وقــ اقــبض الــد
27.حة ن صحي وقبل فـتكو , طريق المضاربة ىل ع
Pasal 1409: Syarat modal usaha yaitu berupa harta yang layak (shalih)
untuk dijadikan modal usaha bersama… Maka tidak diperbolehkan modal
berupa barang, harta tidak bergerak atau hutang yang ada dalam
tanggungan untuk dijadikan modal mud}a>rabah. Akan tetapi jika seorang
rabb al-ma>l memberikan sebuah barang dan mengatakan kepada seorang
mud}a>rib: “Jual (barang) ini dan jadikan nilainya (uangnya) untuk bekerja
dengan cara mud}a>rabah”, dan kemudian mud}a>rib menyetujui dan menerima
harta tersebut maka kemudian dia menjual dan menjadikan nilai barang
tersebut sebagai modal usaha untuk mengambil (mencari keuntungan) dan
memberi maka mud}a>rabah menjadi sah. Demikian juga jika rab al-mal
berkata ambil hutangku yang ada dalam tanggungan fulan yang jumlahnya
27 Ibid, 198.
32
sekian Qirsh28 dan kelolalah dengan cara mud}a>rabah, kemudian mud}a>rib
menerimanya, maka akad ini menjadi sah.
أيضـا وتـعيـني المـال معلومـا رأس كـون يشتـرط يف المضـاربة كشـركة العقـد ) 1411(المادة
ــــن الــــربح جــــزءا شــــا ــــدين م ــــة العاق ــــث ل حص ــــع كــــن إذا ئعا كالنصــــف والثـل ــــركة ب ر بـ ــــى الش عل
طــالق ــا و " مــثال ه لــو ق ك اإل نـن ح ب الــر م ســق يـ و إىل المســاواة اف و صــر م ن و كــي فـ "الــربح مشــتـرك بـيـ
.29 ب ار ض م ال و ال م ال ب ر ني بـ ة ف اص ن م
Pasal 1411: Dalam mud}a>rabah disyaratkan sebagaimana dalam shirkah
‘Aqd, yaitu harta harus diketahui juga, dan menentukan bagian
keuntungan bersama bagi masing-masing (rabb al-ma>l dan mud}a>rib), seperti
setengah dan sepertiga. Akan tetapi jika mengutarakan kata shirkah
(bersama) secara mutlak seperti jika dikatakan “Keuntungan (dibagi)
bersama diantara kita” maka perkataan ini diarahkan pada kesamaan
keuntungan, dan keuntungan dibagi rata antara pemilik modal dan
mudarib.
Pembagian keuntungan tidak ditentukan dengan nominal tertentu, akan tetapi
menggunakan konsep nisbah30.
ن مـ ن ي د اقـع ال ة صـح ن كـت ا مل ذ إ : ال ث مـإذا فقد شرط من الشـروط المـذكورة ( -) 1412(المادة
ع تـ جزءا شائعا بل ح ب الر 31 تـفسد المضاربة فكذا ح ب الر ن م امه د ح أل ني
29 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 199. 30 Lihat, Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 206-207. 31 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 199.
33
Pasal 1412: Jika ada satu syarat dari syarat-syarat yang tersebut di atas
tidak terpenuhi, seperti jika tidak ditentukannya bagian kedua pelaku akad
secara bersama-sama, akan tetapi keuntungan ditentukan untuk salah
seorang dari dua pelaku akad tersebut maka mud}a>rabah menjadi fasid.
Syarat-syarat di atas harus dipenuhi sebagai satu keseluruhan. Yang dimaksud
dengan satu keseluruhan disini adalah bahwa jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi
maka mud}a>rabah tersebut menjadi cacat atau fa>sid32.
4. Karakteristik Mud}a>rabah: Persamaan dan Perbedaanya dengan Jenis
Transaksi Ekonomi Lainnya
Sebagaimana telah digambarkan pada bagian sebelumnya, mud}a>rabah
merupakan salah satu akad yang menuntut adanya tukar menukar (modal dan tenaga)
antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, mud}a>rabah hampir menyerupai dengan akad
lain semacam ija>rah dan qard. Keserupaan ini terkadang dapat memberikan implikasi
hukum yang berbeda terhadap perkembangan-perkembangan mud}a>rabah itu sendiri
sehingga penting untuk diketahui perbedaan mud}a>rabah dengan akad yang hampir
memiliki kesamaan.33
Bahkan karena kemiripan mud}a>rabah dengan jenis transaksi ekonomi lainnya
para Ulama Fiqih berbeda pendapat mengenai akad mud}a>rabah; di antara mereka ada
32 Fa>sid adalah kata sifat dari Fasada )فسد( yang artinya cacat atau rusak. Menurut jumhur ulama Fa>sid adalah sebutan lain dari Bat}il, yaitu sebuah keadaan tidak sahnya sebuah amal(Ibadah) atau akad (muamalat). Jika dikatakan akad ini Fa>sid, maka akad ini adalah Bat}il, atau batal, yang artinya tidak sah dan dianggap tidak ada oleh syariat karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan menurut Hanafiyah akad Fa>sid bukan berarti batal, namun cacat dikarenakan ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi dalam akadnya. Lihat Ah}mad Shah}adah al-Zu’bi> dan ‘Abdulla>h Muh}ammad Zaba>’ah, “Ah}ka>m al-Mud}a>rabah al-Fa>sidah fi> al-Fiqh al-Isla>mi> wa al-Qa>nu>n al-Madani> al-Urduni>”, Vol. 4, No. 1 (2008), 114.
33 Muhammad ‘Abdu al-Mun’im Abu> Zaid, Nahwa Tat}wi>r Nidza>m al-Mudha>rabah fi> al-Masha>rif al-isla>miyah (Kairo, al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 2000), 29.
34
yang menggolongkan akad mud}a>rabah kepada musha>rakah, ada pula yang
menggolongkannya kepada akad ija>rah.34 Hal ini karena keduanya memang memiliki
karakter yang hampir sama dengan mud}a>rabah. Meskipun demikian tetap ada
perbedaan mud}a>rabah dengan akad-akad tersebut. Muhammad Abdu al-Mun’im Abu>
Zaid menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut:35
a. Mud}a>rabah dan Ija>rah
Ija>rah merupakan sebuah akad yang menjual manfaat suatu barang ataupun
tenaga seseorang (jasa). Segala bentuk akad yang berujung pada pemanfaaatan barang
maupun jasa dinamakan ija>rah.36 Karenanya, ija>rah ini mirip dengan transaksi
mud}a>rabah tatkala seorang rabb al-ma>l memanfaatkan tenaga mud}a>rib untuk
mengelola hartanya. Rabb al-ma>l berarti memanfaatkan tenaga ataupun jasa mud}a>rib
untuk mengelola hartanya. Di sinilah letak kemiripannya.
Adapun perbedaan mud}a>rabah dengan ija>rah yaitu: dalam ija>rah menggunakan
sistem gaji yang sifatnya tetap dan dapat diketahui bagaimanapun kondisi dan
keadaan usaha yang sedang dilakukan. Selain itu, dalam ija>rah tidak hanya jasa saja
yang bisa dimanfaatkan, akan tetapi pemanfaatan barang juga termasuk. Sedangkan
dalam mud}a>rabah menggunakan ketentuan nisbah di akhir akad sesuai dengan
kesepakatan. Sehingga sifatnya tidak tetap, bahkan bisa saja seorang yang terlibat
dalam mud}a>rabah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali ketika usaha yang
sedang dijalankan mengalami kerugian.
34 Ibid., 29. 35 Ibid., 32. 36 Ibid., 29.
35
b. Mud}a>rabah dan Musha>rakah
Musha>rakah adalah kerjasama yang melibatkan antar dua orang atau lebih
dengan memadukan sumber daya yag dimiliki baik sumber daya tersebut berupa
modal, jasa, keahlian ataupun yang lain.37
Menurut para ulama Hanafi dalam yang dikutip Wahbah Zuhaili al-
musha>rakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau tenaga dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.38
Definisi di atas bila dibandingkan dengan mud}a>rabah maka akan terdapat
kemiripan bahwa keduanya sama-sama melibatkan dua orang atau lebih, akan tetapi
sisi perbedaannya terletak pada kontribusi modal, tenaga, dan kerugian. Dalam
musha>rakah semuanya ditanggung secara bersama-sama, dan setiap pihak yang
terlibat memiliki hak untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kesepakatan.
Sedangkan dalam mud}a>rabah , pihak rabb al-ma>l mempercayakan modal sepenuhnya
kepada mud}a>rib meskipun rabb al-ma>l diperbolehkan mensyaratkan beberapa hal
kepada mud}a>rib.
c. Mud}a>rabah dan Qard Ribawi> (Pinjaman Berbunga)
Qard adalah istilah Bahasa Arab yang dalam Bahasa Indonesia berarti
pinjaman.39 Transaksi jenis ini, transaksi yang memberikan pinjaman dengan
keuntungan tertentu dari peminjaman tersebut, banyak dilakukan di era ini. Sepintas, 37 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 102. 38 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 Juz 4), 792. 39 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Komtemporer Arab Indonesia ( Yoagyakarta: Multi Karya grafika), 1445.
36
dalam akad seperti ini akan ditemukan kemiripan-kemiripannya dengan mud}a>rabah.
Namun, jika ditelusuri lebih mendalam, terdapat beberapa perbedaan yang sangat
prinsipil dalam mud}a>rabah dan qard ribawi>. Perbedaan-perbedaan ini penting untuk
diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan pemahaman dan kesalahpahaman antara
pihak yang terlibat dalam akad-akad ini sehingga tidak terjebak kepada akad yang
dilarang oleh Islam. Perbedaan tersebut dapat dirangkum ke dalam beberapa hal.40
1. Dalam qard, hubungan pihak yang terlibat adalah pihak yang menghutangi
(da>in) dan penghutang (mudi>n). Sedangkan dalam mud}a>rabah, pemodal (rabb
al-ma>l) dan pengelola (mud}a>rib).
2. Dalam qard, seorang penghutang harus mengembalikan pinjamannya secara
tetap dengan memperhatikan besar kecilnya pinjaman dan tempo waktu
peminjaman. Pada tempo tertentu peminjam dikenakan biaya tertentu secara
tetap, tergantung dengan besar kecilnya peminjaman yang diberikan.
Sedangkan dalam mud}a>rabah, pengembalian (bagi hasil) yang disebut dengan
hasil (ribh}) sifatnya tidak tetap tergantung kepada penghasilan yang
didapatkan oleh mud}a>rib.
3. Qard, menuntut adanya jaminan dari pihak peminjam yang dianggap senilai
dengan pinjaman yang diminta, sedangkan dalam mud}a>rabah, jaminan
seutuhnya berasal dari rabb al-ma>l, kecuali terjadi penyimpangan dan
kecurangan yang dilakukan oleh mud}a>rib.
4. Dalam qard, pihak peminjam bebas menentukan untuk apa saja pinjaman
tersebut, sedangkan dalam mud}a>rabah kedua belah pihak yang terlibat pasti
menyepakati kontrak usaha.
40 Muhammad ‘Abdu al-Mun’im Abu> Zaid, Nahwa Tat}wi>r Nidza>m al-Mudha>rabah fi> al-Masha>rif al-isla>miyah (Kairo, al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 2000), 35.
37
5. Dalam qard, pihak yang meminjamkan tidak ada urusan dengan pihak
peminjam, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya urusan
si peminjam. Sedangkan dalam mud}a>rabah pihak rabb al-ma>l harus
menanggung kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian mud}a>rib.
5. Bentuk-bentuk Mud}a>rabah
Secara umum mud}a>rabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mud}a>rabah mut}laqah
dan mud}a>rabah muqayyadah. dalam Majallah Al-Ah}ka>m disebutkan:
41 .واآلخر مضاربة مقيدة , أحدمها مضاربة مطلقة : المضاربة قسمان ) 1406( المادة
Pasal (1406): Mud}a>rabah terbagi menjadi 2 bagian: pertama mud}a>rabah
mut}laqah, kedua mud}a>rabah muqayyadah.
1. Mud}a>rabah Mut}laqah (tidak terikat/bebas)
Mud}a>rabah mut}laqah adalah mud}a>rabah yang tidak memberikan keterikatan
kepada pihak mud}a>rib.
Dalam Majallah Al-Ah}ka>m disebutkan:
ـــادة ـــان ) 1407( الم ـــي الـــيت مل تـتـقيـــد بزم ـــة ه بنــــوع ال و مكـــان ال و المضـــاربة المطلق
. ن مضـاربة مقيـدة فـتكـو ذه هـ ن مـ د ح او وإذا تـقيدت ب , مشرت ال و بائع بتـعيني ال و جتارة
أو ة يـالفالن ال و مـاأل اشـرت و أ يف الوقت الفـالين أو المكـان الفـالين أو بـع : مثال إذا قال
42.المضاربة مقيدة تكون فـ عامل فالنا وفالنا أو أهايل البـلدة الفالنية
41 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 198.
42 Ibid, 198.
38
Pasal 1407: Mud}a>rabah mut}hlaqah yaitu mud}a>rabah yang tidak terikat
dengan waktu, tempat, jenis usaha (jual-beli) tertentu, pembeli dan penjual
tertentu. Jika terikat dengan salah satunya maka ini termasuk mud}a>rabah
muqayyadah. Misalkan jika seseorang berkata: di waktu tertentu atau
tempat tertentu atau beli dan jual harta dari jenis tertentu atau
bekerjasamalah dengan seseorang atau salah seorang dari penduduk negeri
ini, maka mud}a>rabah ini adalah mud}a>rabah muqayyadah.
Dalam literatur lain, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaily dikutip
oleh Jaih Mubarak, mud}a>rabah mut}laqah adalah penyerahan modal dari rabb al-ma>l
pada mud}a>rib guna melakukan usaha bisnis dengan tanpa menentukan jenis usahanya,
tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan atau pihak yang melakukan usahanya43.
Dalam akad mud}a>rabah jenis ini pihak rabb al-ma>l tidak menetapkan restriksi atau
syarat-syarat tertentu kepada mud}a>rib. Dalam bahasa inggrisnya mud}a>rabah jenis ini
dikenal dengan Unrestricted Investment Account (URIA).44
Imam Syafi’i> dan Imam Malik cenderung menganjurkan terhadap Mud}a>rabah
jenis yang pertama ini, sebagaimana disampaikan Abdullah Saeed bahwa apabila
investor menentukan bahwa mud}a>rib tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu
atau komoditas tertentu, maka mud}a>rabah itu batal.45
2. Mud}a>rabah Muqayyadah
Mud}a>rabah muqayyadah adalah akad mud}a>rabah yang berupa penyerahan
modal dari rabb al-ma>l kepada mud}a>rib untuk melakukan usaha (bisnis) dengan
43 Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mud}a>rabah (Bandung, Fokus Media, 2013), 34. 44 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ( Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 212. 45 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah (Jakarta: Paramadina, 2006), 80.
39
menentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan atau pihak
yang melakukan usahanya. Dalam bahasa inggrisnya biasa dikenal dengan istilah
restricted investment account (RIA).46
Dalam praktik perbankan syariah modern, mud}a>rabah muqayyadah sendiri
diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu mud}a>rabah muqayyadah on balance
sheet, dan mud}a>rabah muqayyadah off balance sheet. Dalam mud}a>rabah
muqayyadah on balance sheet, nasabah investor menentukan aliran dana pada sektor-
sektor terbatas semisal pertanian, jasa, properti, dan pertambangan. Skema seperti ini
menuntut bank untuk terlibat secara aktif dalam kerjasama, seperti dalam penentuan
nisbah keuntungan, ataupun kebijakan-kebijakan yang lain. Bahkan neraca keuangan
dalam mud}a>rabah jenis ini juga harus tercatat dalam neraca bank bukan hanya
dimiliki oleh mud}a>rib. Sedangkan, dalam mud}a>rabah muqayyadah off balance sheet
pihak LKS bertindak sebagai arranger saja yang menghubungkan investor (rabb al-
ma>l) dengan mud}a>rib. Pihak LKS tidak terlibat secara langsung dalam kerjasama
semacam ini, sehingga tidak tercatat dalam neraca LKS. Pihak LKS juga tidak
memiliki hak dalam penentuan nisbah keuntungan.47
Dari kedua jenis mud}a>rabah ini mud}a>rabah jenis kedua lah yang paling
banyak dipraktekkan oleh LKS baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Hal ini
karena resiko kerugian atau tingkat ketidakpastian yang timbulkannya lebih kecil
dibandingkan mud}a>rabah jenis pertama.
46 Ibid. 212. 47 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ( Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 212-213.
40
6. Aplikasi Mud}a>rabah di Lembaga Keuangan Syari’ah
Mud}a>rabah pada dasarnya hanya melibatkan dua pihak, yaitu rabb al-ma>l dan
mud}a>rib. Kerjasama yang skemanya sederhana seperti ini banyak kita temukan pada
masa lampau, yaitu masa awal berkembangnya Islam dan masa pertengahan. Seorang
rabb al-ma>l dapat menanamkan modalnya secara langsung (direct financing) kepada
pihak kedua, yaitu mud}a>rib. Hal ini karena rabb al-ma>l dapat mengenal dan
berhubungan langsung dengan pihak kedua. Konsekuensianya pada praktek
mud}a>rabah klasik semacam ini tidak terdapat peran LKS.
Mud}a>rabah zaman klasik banyak dilakukan dengan model kerjasama personal
saja dan hanya melibatkan beberapa orang. Sedangkan dalam praktik mud}a>rabah di
LKS terutama perbankan, melibatkan dana dari ribuan nasabah yang satu sama lain
sangat sulit untuk bertemu dan saling mengenal. Dari sini LKS memposisikan diri
sebagai pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah untuk kemudian
dikelola sesuai dengan kebutuhan. Transaksi semacam ini yang kemudian menjadi
pola mud}a>rabah di LKS yang disebut indirect financing.48
7. Hikmah disyariatkannya Mud}a>rabah .
Seluruh ajaran Islam secara keseluruhan mengandung manfaat dan bertujuan
mewujudkan mas}lah}at (kebaikan) bagi seluruh umat manusia.49 Mas}lah}at di sini,
termasuk diperbolehkannya beragam bentuk transaksi yang yang dilakukan oleh
manusia. Syariat Islam ajarannya bersifat Rahmatan li al-‘A<lami>n (membawa rahmat
bagi semesta alam) yang menolak bahaya (d}arar) dalam berbagai kadar bentuk dan
48 Ibid, 211. 49 Nu>ruddi>n bin Mukhta>r al-Kha>dimi>, Ilmu al-Maqa>shid al-Shar’iyah (Riyad: Maktabah Obekan, 2001), 23.
41
ukurannya. Sebaliknya, syariat Islam selalu memberikan jalan bagi terwujudnya
kemaslahatan bagi umat manusia.
Sejatinya, berbagai transaksi yang diperbolehkan oleh Islam mengandung
kemaslahatan dan pasti mengandung hikmah bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini,
mud}a>rabah juga mengandung berbagai hikmah diantaranya karena mud}a>rabah dapat
meningkatkan gerak dan geliat perekonomian yang secara langsung maupun tidak
langsung bisa mereduksi tingkat pengangguran yang ada dalam masyarakat.50
Selain hikmah tersebut, mud}a>rabah juga merupakan salah satu bentuk
investasi51atau instrumen pengembangan harta. Mud}a>rabah di sini berfungsi sebagai
jembatan bagi pihak pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan untuk
melakukan usaha, orang-orang yang memiliki keahlian, tenaga, dan waktu tapi
kekurangan modal hingga tidak bisa melakukan usaha. Fenomena tersebut banyak
terjadi di tengah masyarakat. Permasalahan ini dapat dijembatani dengan transaksi
mud}a>rabah .52
C. Mud}a>rabah Bermasalah: Klasifikasi dan Cara Penyelesaiannya
Mud}a>rabah di lembaga keuangan syariah (LKS), sebagaimana dipaparkan
sebelumnya, merupakan jenis transaksi atau praktek ekonomi syariah yang masih
rentan terhadap munculnya permasalahan. Salah satu contoh permasalahan yang
paling banyak timbul adalah asymmetric information yaitu kesenjangan informasi
antara rabb al-ma>l dan mud}a>rib. Tidak heran jika tingkat pelaksanaan (praktek) 50 Sebagaimana diketahui bahwa mudarabah termasuk akad yang bercirikan profit and loss sharing (PLS). PLS ini dapat menjadikan bank sangat perduli terhadap keberhasilan usaha nasabah, sehingga berpengaruh kepada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas bankir bank syariah menjadi lebih kompeten dan profesional. Lihat: Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori Praktik dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), 218. 51 Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Lihat: http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html 52 Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Vol. IV (Beirut: Da>r al-Fikr, 1985 Juz 4), 839.
42
cenderung masih rendah dibandingkan pembiayaan yang lain semisal musha>rakah dan
mura>bahah.
Dalam lingkup perbankan, pembiayaan bermasalah biasanya diidentikkan
dengan kredit macet. Nasrun Tamim menguraikan secara jelas faktor-faktor penyebab
kredit macet. Penyebab di sini bisa muncul dari debitur sendiri yang dalam konteks
mud}a>rabah ini adalah mud}a>rib, atau dari pihak lembaga pemberi kredit (LKS) yang
dalam konteks mud}a>rabah disebut rabb al-ma>l. Selain itu, permasalahan dalam
mud}a>rabah bisa jadi tidak dikerenakan kedua pihak tersebut, melainkan disebabkan
faktor eksternal (ekonomi makro). Penyebab-penyebab ini bisa dirangkum dalam
tabel berikut ini:53
Tabel 2.1: Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah
Penyebab Kredit Macet
Dari penerima kredit
(Mud}a>rib)
a. Manajemen
b. Keuangan
c. Pemasaran
d. Aktifitas
e. Pengawasan
f. Adanya usaha spekulasi yang beresiko
tinggi
g. Berjudi dan lainnya
h. Mobilitas pegawai
i. Masalah pemegang saham/ke-luarga
j. Debitur atau anggota keluarganya jatuh
sakit
Dari pemberi kredit (LKS)
a. Ada niat baik atau kealpaan oleh
petugas bank
b. Analisa kurang melakukan verifikasi
data
c. Ditekan pencapaian target
53 Nasrun Tamim, Kiat Menghindari Kredit Macet, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), xi.
43
d. Load pekerjaan yang berlebihan
e. Terlalu percaya terhadap apa yang
disampaikan calon debitur
f. Analisa prospek yang kurang
mendalam
g. Kurangnya kemampuan analisa kredit
h. Kurang memperhatikan long life circle
produk yang dibiayai
Dari Sudut Makro
a. Kondisi ekonomi nasional, politik,
sosial & internasional
b. Perubahan peraturan pemerintah
c. Kemajuan tekhnologi
Persoalan yang seringkali muncul dalam mud}a>rabah adalah permasalahan
agency. Yaitu permasalahan yang timbul dari pihak kedua (mud}a>rib) oleh karena
adanya informasi yang tidak seimbang (asymetric information) berkaitan dengan
usaha yang digeluti oleh mud}a>rib. Sebagai ilustrasi pihak mud}a>rib yang melakukan
sebuah usaha di lapangan adalah pihak yang paling mengetahui jalan atau naik
turunnya usaha tersebut. Berbagai detil terkait keuangan sampai naik turunnya usaha
sangat diketahui oleh pihak mud}a>rib tapi tidak diketahui, baik keseluruhan atau
sebagian, oleh rabb al-ma>l. Keadaan seperti ini bisa jadi tidak terhindarkan karena
rabb al-ma>l memang tidak terlibat langsung di lapangan, tapi bisa jadi juga
disebabkan karena kurang intensifnya komunikasi oleh kedua belah pihak.
Permasalahan ini tidak bisa dipungkiri banyak terjadi khususnya jika dalam akad
mud}a>rabah tidak ditetapkan secara pasti mekanisme komunikasi antar kedua belah
pihak atau mekanisme monitoring rabb al-ma>l terhadap usaha yang sedang berjalan.
Asymmetric information ini selanjutnya dapat mengakibatkan penyimpangan (moral
hazard) yang bersumber dari mud}a>rib dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya
sendiri. Penyimpangan ini bisa berupa manipulasi terhadap catatan keuangan,
44
penyelewengan aliran dana, penipuan, ataupun tindakan buruk lain yang merugikan
rabb al-ma>l.54
Sebagai sebuah produk kodifikasi hukum Islam yang menjadi rujukan para
hakim untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait ekonomi syariah, Majallah
Al-Ah}ka>m jelas memaparkan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pegangan
dalam pelaksanaan akad mud}a>rabah sekaligus mengatur bagaimana penyelesaian
mud}a>rabah bermasalah. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:
1. Mud}a>rib dalam keadaan bagaimanapun harus memenuhi syarat-syarat yang diminta
oleh rabb al-ma>l. Sebab dalam mud}a>rabah, rabb al-ma>l boleh mengajukan persyaratan
apapun kepada mud}a>rib, selama persyaratan tersebut shar’i>. 55 Dalam Majallah Al-
Ah}ka>m disebutkan:
يـلزم المضارب المقيدة المضاربة ب د قـي و المال رب ط شر مهما) 1420( المادة
56 .رعايـته
Pasal (1420): dimana rabb al-mal mensyaratkan dan membatasi (kontrak)
dengan mud}a>rabah muqayyadah, mud}a>rib harus melaksanakan ketentuan-
ketentuan dan syarat rabb al-ma>l”.
Dalam kaidah fiqih Majallah Al-Ah}ka>m disebutkan:
مكان ) 83المادة ( 57 يـلزم مراعاة الشرط بقدر اإل 54 Bandingkan dengan Muh}ammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 3. 55 Yang dimaksud shar’i> adalah syarat-syarat yang diajukan dalam akad tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mud}a>rabah dan prinsip-prinsip Islam. ‘Umar ‘Abdullah Ka>mil, “Al-Qawa>id al-Fiqhiyyah al-Kubra> wa Atha>ruha> fi al-Mu’a>mala>t al-Ma>liyah", (Disertasi -- Univesitas Al-Azhar, Kairo), 479. 56 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 200.
45
Pasal (83): Memenuhi syarat (ketentuan) dengan segenap kemampuan
adalah sebuah kewajiban.
Hal yang penting dicatat adalah bahwa pelanggaran terhadap syarat atau
ketentuan yang ditetapkan oleh rabb al-ma>l memiliki konsekuensi hukum yang cukup
tegas. Mud}a>rib dianggap melakukan ghasb dan harus menanggung jika terjadi
kerugian dalam usahanya.
Dalam Majallah Al-Ah}ka>m disebutkan:
في ف يكون غاصبا فالشرط وخالف إذا خرج المضارب عن مأذونيته ) 1421( المادة
يكون فوإذا تلف مال المضاربة ,ه ي ل إ ه اء ط ع إ و ه ذ خ أ احلال يـعود الربح واخلسارة يف ه ذ ه
58 .ضامنا
Pasal (1421): Jika mud}a>rib keluar (melanggar) ketentuan dan syarat (yang
diberikan rabb al-ma>l), maka mud}a>rib dihukumi Ghasb59, dan dalam
keadaan seperti ini keuntungan dan kerugian dalam mengambil dan
memberikan (pngelolaan) kembali (ditanggung) oleh mud}a>rib. Sedangkan
apabila (mud}a>rib) menghabiskan harta mud}a>rabah maka ia wajib
menggantinya.
57 Ibid, 32.
58 Ibid, 200.
59 Ghasb adalah menguasai (mengambil) harta orang lain dengar cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Lihat, Abu Zakariya> an-Nawawi>, al-Majmu’ Syarh} al-Muhaddhab vol. 14, hal 338. (Jeddah, Maktabah al-Irsya>d, - ) 338.
46
2. Aturan lain yang ditetapkan oleh Majallah Al-Ah}ka>m adalah mengenai larangan
mensyaratkan jaminan atau agunan. rabb al-ma>l tidak diperbolehkan mensyaratkan
jaminan atau agunan, sebab akad mud}a>rabah dilakukan berdasarkan atas kepercayaan,
terutama kepercayaan rabb al-ma>l kepada mud}a>rib. Posisi mud}a>rib adalah orang yang
dipercaya oleh rabb al-ma>l untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan60. Permintaan agunan dari rabb al-ma>l tersebut membuat
akad ini serupa dengan akad pinjaman (qard), yang pastinya memiliki ketentuan-
ketentuan yang berbeda dengan mud}a>rabah . Namun, sebagian pakar dan ulama ada
yang memperbolehkan pemberlakukan agunan, dengan maksud mencegah timbulnya
moral hazard dari mud}a>rib. 61 Menurut penulis pemberlakuan agunan untuk praktek
mud}a>rabah untuk zaman sekarang boleh dilakukan. Sebab akad Mud}a>rabah tanpa
adanya agunan akan sangat rentan terhadap resiko penipuan. Sedangkan mud}a>rabah
bisa dikatakan merupakan salah satu transaksi yang sangat dibutuhkan manusia,
terutama orang-orang yang taraf ekonominya menengah ke bawah dan kesulitan
mencari modal. Namun pemberlakuan agunan harus dengan sangat hati-hati sehingga
tidak mencederai keabsahan akad mud}a>rabah itu sendiri. Hal ini diantaranya bisa
ditempuh dengan menjadikan agunan sebagai tanda keseriusan untuk bekerja. Dan
jangan sampai pemberlakuan agunan ini disalahgunakan oleh pihak LKS atau rabb al-
60 Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 855. 61 Mayoritas ulama tidak memperbolehkan adanya persyaratan agunan dalam mud}arabah. Menurut Adiwarman Karim pelarangan ulama ini konteksnya adalah untuk kerugian yang disebabkan oleh business risk. Sedangkan dalam konteks kerugian yang diakibatkan character risk agunan bisa diberlakukan untuk mencegah adanya penyimpangan (moral hazard) yang bersumber dari mud}arib yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri. Sementara itu menurut Muh}ammad Abdul Mun’im Abu Zaid, pemberlakukan agunan sebagai jaminan diperbolehkan dengan alasan bahwa saat ini sangat sulit menilai kejujuran seseorang seiring dengan semakin menurunnya tingkat pemahaman terhadap nilai-nilai akhlak (pemahaman keagamaan), etika dan moral.
Lihat: Muh}ammad ‘Abdu al-Mun’im Abu> Zaid, Nahwa Tat}wi>r Nidza>m al-Mud}a>rabah fi> al-Mas}a>rif al-Isla>miyah, (Kairo: al-Ma’had al-‘A<lami> li al-Fikr al-Isla>mi>, 2000), 128., Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 208.
47
ma>l karena takut terhadap kerugian, seperti melimpahkan resiko kerugian kepada
mud}a>rib.62
3. Ketentuan lain yang juga penting diperhatikan dalam mud}a>rabah adalah tentang
pencampuran harta. Mencampur harta atau modal mud}a>rabah mut}laqah dengan harta
pribadi atau harta yang lain tidak diperbolehkan, kecuali dengan seizin atau
sepengetahuan rabb al-ma>l. Sebagaimana dipaparkan dalam majallah al-ah}ka>m:
مبجــــرد عقــــد مأذونــــاال يكــــون ة ق ل ط ـــــــــــــــــــــــم ال المضــــاربة المضــــارب يف ) 1415( المــــادة
63 المضاربة خبلط مال المضاربة مباله وال بإعطائه مضاربة
Pasal (1415): Seorang mud}a>rib dalam mud}a>rabah mut}laqah tidak serta-
merta diperbolehkan mencampur harta mud}a>rabah (modal) dengan harta
miliknya ataupun diberikan (dilimpahkan) kepada siapapun untuk
dijadikan modal mud}a>rabah .
Akan tetapi mencampur harta diperbolehkan ketika hal tersebut sudah menjadi
adat yang sangat umum di pratkekkan di tengah suatu masyarakat. Bahkan, ketika
menjadi sebuah tradisi yang sangat mengakar pencampuran harta tersebut boleh
dilakukan tanpa sepengetahuan rabb al-ma>l. Dalam Majallah al-Ah}ka>m al-‘Adliyah
disebutkan:
62 Resiko kerugian dalam sebuah kerjasama bisnis hampir selalu ada dengan kadar kerugian yang berbeda-beda. Untuk menerapkan agunan diperlukan klasifikasi resiko kerugian yang jelas. Adiwarman Karim melihat bahwa resiko kerugian dalam mud}a>rabah perlu diklasifikasikan agar bisa dipastikan kerugian menjadi tanggung jawab siapa. Kerugian yang berupa force majeure dan business risk adalah kerugian yang harus ditanggung oleh rabb al-mal. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh character risk seperti ketidakjujuran, tindakan menguntungkan dirinya sendiri, dan pelanggaran mud}arib terhadap perjanjian merupakan tanggung jawab seorang mud}arib itu sendiri. Dari sini menurut penulis perlu kiranya dilakukan rumusan yang lebih jelas lagi mengenai resiko-resiko kerugian dalam mud}a>rabah ini, kemudian harus benar-benar dipahami sebelum dilakukannya akad perjanjian mud}a>rabah . 63 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 200.
48
مـال ط لـخ ا هـيـ ف عادة المضـاربني لكن إذا كان يف بـلدة من ........... 1415( المادة
64 .لك مأذونا بذ اض ي أ فـيكون المضارب يف المضاربة المطلقة المضاربة مباهلم
Pasal (1415): .............. Akan tetapi jika dalam sebuah daerah ada kebiasaan
para mud}a>rib mencampur harta mud}a>rabah dengan harta milik mereka,
maka mud}a>rib diperbolehkan (dibenarkan) mencampur harta tersebut.”
Lebih lanjut, dalam Kaidah Fiqih Majallah Al-Ah}ka>m juga ditegaskan sebagai
berikut:
65 .العادة حمكمة ) :36المادة (
Pasal (36): Adat (kebiasaan) bisa menjadi hukum.
Kaidah ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan bisa mengakibatkan sebuah
ketetapan hukum. Karena itu jika terjadi perselisihan dalam mud}a>rabah misalnya,
kaidah ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Seperti yang
disampaikan Majallah Al-Ah}ka>m bahwa mencampur harta mud}a>rabah bisa dilakukan
semerta-merta oleh mud}a>rib jika adat setempat memang berlaku seperti itu. Sehingga
mud}a>rib tidak dianggap melanggar ketentuan akad mud}a>rabah.
Berkaitan dengan pencampuran harta dalam Majallah Al-Ah}ka>m disebutkan:
قد فـوض إىل رأي المضارب المطلقة المضاربة إذا كان رب المال يف ) 1416( المادة
هال مب يكون المضارب مأذونا خبلط مال المضاربة فاعمل برأيك : له ال ائ ق أمور المضاربة 64 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 199.
65 Ibid, 28.
49
قـراض مأذونا ال يكون هذه الصورة يف كن ل , كل حال ىل ع ة ب ار ض م ه ائ ط ع إ ب و باهلبة واإل
ه ذ ه بل يـتـوقف إجراء كثـر من رأس المال األ دين الوال بالدخول حتت يف مال المضاربة
66.من رب المال ذن اإل ح صري على ف و قـ و م ر و م األ
Butir (1416): Jika rabb al-ma>l dalam akad mud}a>rabah mut}laqah
menyerahkan semua urusan (memberikan kebebasan) kepada Mud}a>rib
terhadap perkara mud}a>rabah dengan berkata: “Kelola harta ini dengan
pendapatmu” maka mud}a>rib diperbolehkan mencampur dengan hartanya
dan melimpahkan harta mud}a>rabah (modal) dalam keadaan bagaimanapun.
Akan tetapi dalam keadaan seperti ini tidak semerta-merta dibenarkan
memberikan (hibah) atau meminjamkan (qard) harta mud}a>rabah ataupun
berhutang piutang dengan harta tersebut lebih dari modal, akan tetapi
pelaksanaan perkara ini harus atas ada izin yang jelas dari pemilik modal
(rabb al-ma>l).
على يـقسم الربح احلاصل ف إذا خلط المضارب مال المضاربة مباله ) 1417( المادة
نه وبـني رب م س ق يـ المضاربة ال م ربح و نه يأخذ ربح رأس ماله إ: عىن ي المال مقدار رأس بـيـ
67.المال على الوجه الذي شرطاه
Butir (1417): Jika mud}a>rib mencampur harta mud}a>rabah (modal) dengan
hartanya sendiri, maka laba yang didapat dibagi berdasarkan besar-
kecilnya modal, yaitu mud}a>rib mengambil bagian laba dari hartanya dan
66 Ibid, 198.
67 Ibid, 200.
50
laba harta mud}a>rabah dibagi dua (mud}a>rib dan rabb al-ma>l) berdasarkan
(nisbah) yang telah disepakati.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa kaidah fiqih yang menetapkan adat
istiadat bisa menjadi sebuah aturan hukum tidaklah mutlak bisa diterapkan pada
semua keadaan. Kaidah ini hanya berlaku jika tidak terdapat nash (dalil) yang
menerangkan status hukum perbuatan tersebut. Apabila ada nash yang
merangkannya, maka wajib mendahulukan nash dari pada adat. Hal ini karena, dalam
Islam, nash pasti mengandung kebenaran dan membawa kebaikan (mas}lah}at).
Sebagai ilustrasi, meski tindakan menenggak minuman keras merupakan adat di
sebuah wilayah atau di tengah masyarakat tertentu, tradisi tersebut tetap tidak akan
bisa diangap sebagai sebuah perbuatan yang legal atau diperbolehkan dalam Islam
meski merujuk pada kaidah al-‘A<dah Muh}akkamah.
Dalam konteks mud}a>rabah sendiri, penulis belum melihat adanya nash yang
secara tegas menjelaskan bahwa percampuran harta antara harta mud}a>rib dengan
modal yang diberikan oleh rabb al-ma>l itu dilarang. Jadi, hukum atau ketentuan
apakah hal ini dilarang atau diperbolehkan benar-benar tergantung pada apakah
perbuatan tersebut merupakan tradisi yang umum dilaksanakan di sebuah daerah atau
tidak. Isu ini menjadi sangat penting apalagi jika dalam sebuah akad tidak disebutkan
secara eksplisit akan boleh atau tidaknya mencampur harta.
4. Ketentuan lain yang juga sangat penting di dalam Majallah Al-Ah}ka>m adalah
ketentuan tentang pihak mana (siapa) yang harus menanggung kerugian ketika tidak
terjadi pelanggaran syarat. Dalam hal ini Majallah Al-Ah}ka>m menjelaskan bahwa
Dalam keadaan bagaimanapun rabb al-ma>l harus menanggung semua kerugian,
meskipun dalam persyaratan awal disebutkan bahwa kerugian kelak harus ditanggung
51
bersama, maka syarat tersebut tidak dianggap (tidak sah). Dalam Majallah Al-Ah}ka>m
disebutkan:
وإذا شــرط رب المــال ىل ا إ د ائــع الضــرر واخلســار ن و كــي علــى كــل حــال ) 1428المــادة (
نه ه ن كو 68.لك الشرط فال يـعتبـر ذ ب ار ض م ال ني بـ و مشتـركا بـيـ
Pasal (1428): Dalam keadaan bagaimanapun adanya malapetaka (force
majeure) dan kerugian (business risk) kembali (ditanggung) rabb al-ma>l,
dan jika (dalam akad) disyaratkan bahwa adanya kerugian ditanggung
antara rabb al-ma>l dan mud}arib, maka syarat tersebut tidak dianggap (tidak
berlaku).
Pasal di atas cukup tegas mengatur tentang cara penyelesaian mud}a>rabah
bermasalah yang diakibatkan faktor apapun selain pelanggaran syarat. Adiwarman
Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan69 menawarkan
interpretasi yang secara redaksi berbeda meski berakhir pada kesimpulan hukum yang
sama. Ia menjelaskan bahwa skema mud}a>rabah termasuk dalam akad yang
berlandaskan loss and profit sharing, dimana kerugian ditanggung bersama oleh pihak
yang yang bekerjasama. Ini diarenakan pada dasarnya akad mud}a>rabah merupakan
akad kerjasama (kongsi)70, maka konsekuensi pembagian keuntungan dan kerugian ini
juga berlaku. Hanya saja, kontribusi modal dalam mud}a>rabah bentuknya berbeda
dari musha>rakah; dalam mud}a>rabah, rabb al-ma>l berkontribusi berupa modal finansial
seratus persen, sedangkan mud}a>rib berkontribusi tenaga, waktu, dan keahlian. Ketika
68 Ibid, 201.
69 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ( Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 208. 70 Mud}a>rabah adalah salah satu jenis usaha bersama (sharikah) sebagaimana dijelaskan dalam Majallah al-Ah}ka>m pasal 1404: “Mud}a>rabah adalah salah satu jenis sharikah dimana salah satu pihak menyerahkan modal dan pihak lainnya melakukan usaha.”
52
terjadi resiko kerugian yang diakibatkan oleh business risk maka rabb al-ma>l
menanggung kerugian finansial, sedangkan mud}a>rib menanggung kerugian dalam
bentuk kehilangan waktu dan tenaga. Prinsip kebersamaan dalam berbagi keuntungan
dan kerugian ini sesuai dengan kaidah fiqih yang terdapat dalam Majallah Al-Ah}ka>m:
71.الغرم بالغنم ) :87المادة (
Pasal (87): Kerugian dengan keuntungan (ditanggung dan dibagi
bersama).72
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa seseorang yang mendapatkan
keuntungan dari apa yang dilakukannya juga harus mau menanggung kerugian yang
ditimbulkannya. Seperti dalam kerjasama (kongsi), masing masing pihak diharuskan
siap dengan segala kemungkinan kerugian yang akan timbul, dan masing-masing
harus mau menanggung sesuai kadar modal yang dimilikinya.73 Dalam aplikasi
mud}a>rabah, jika terjadi kerugian di kemudian hari maka rabb al-ma>l menanggung
kerugian finansial, sedangkan mud}a>rib menanggung dengan hilangnya waktu dan
tenaga.
5. Aturan lain yang juga diatur dalam Majallah al-Ah}ka>m adalah aturan terkait
Mud}a>rabah yang mana salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akalnya. Dalam
kondisi ini, secara otomatis akad mud}a>rabah berkahir dengan sendirinya.
71 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 32.
72 Syarif Hidayatullah, Qawa’id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 115. 73 ‘Ali H{aidar, Durar al-H{ukka>m Sharh} Majallah al-Ah}ka>m, (Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003)
53
Dalam Majallah Al-Ah}ka>m disebutkan:
74.خ المضاربة س ف فـــتـ و جن جنونا مطبقا إذا مات رب المال أو المضارب أ ) 1429( المادة
Pasal (1429): Jika rabb al-ma>l atau mud}a>rib meninggal dunia atau gila
maka berakhirlah akad mud}a>rabah.
Jika mud}a>rib meninggal dunia dan harta (modal) mud}a>rabah tidak diketahui
keberadaannya, maka harta tersebut harus diganti dengan harta warisannya. Dalam
Majallah al-Ah}ka>m disebutkan:
75.فالضمان يف تركته إذا مات المضارب جمهال ) 1430( المادة
Pasal (1430): Jika mud}a>rib meninggal dunia (dengan harta yang tidak
diketahui) maka wajib masuk dalam bagian harta peninggalannya.
Dari dua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa ketika mud}a>rabah itu
berakhir karena salah satu pihak meninggal atau hilang akalnya maka konsekuensi
tetap harus ditanggung oleh mud}a>rib dalam bentuk pengembalian modal. Bahkan
pengembalian modal ini bisa dan harus diambil dari harta waris mud}a>rib ketika tidak
ada yang tersisa lagi.
Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Majallah Al-Ah}ka>m tentang Mud}a>rabah
berikut permasalahan-permasalahan yang timbul, dapat digambarkan dalam tabel di
bawah ini:
74 Al-Majallah (Beirut, Mat}ba’ah Adabiyyah, 1302 H), 201. 75 Ibid, 201.
54
Tabel 2.2. Cara Penyelesaian Mud}a>rabah perspektif Majallah al-Ah}ka>m
SUMBER MASALAH MASALAH KONSEKUENSI/PENYELESAIAN
Rabb al-Ma>l
Salah dalam menganalisa
kompetensi mud}a>rib
- Kerugian ditanggung oleh
rabb al-ma>l.
- Jika rabb al-ma>l di tengah
berlangsungnya kerjasama
memberikan masukan dan
usulan terhadap mud}a>rib
namun tidak dilaksanakan, jika
terjadi kerugian maka mud}a>rib
harus menanggung kerugian
tersebut
Salah menganalisa karakter
mud}a>rib (penyalahgunaan dana
mud}a>rabah )
Kerugian ditanggung oleh mud}a>rib
Menambahkan persyaratan
setelah akad (di tengah
kerjasama usaha)
Diperbolehkan. Dalam hal ini
mud}a>rib harus mematuhi penambahan
syarat tersebut, jika melanggar maka
mud}a>rib harus menanggung
konsekuensi kerugian.
Meninggal dunia atau hilang
akal
Mud}a>rabah berakhir, mud}a>rib harus
mengembalikan modal dan bagian
dari keuntungan.
Mud}a>rib
Melanggar perjanjian akad Mud}a>rib harus menanggung kerugian.
Menyimpang/menyalahgunakan
modal mud}a>rabah Mud}a>rib harus menanggung kerugian.
Mencampurkan harta
mud}a>rabah dengan harta
lainnya
Mud}a>rabah menjadi fa>sid jika tanpa
sepengetahuan rabb al-ma>l. Mud}a>rib
harus bertanggung jawab terhadap
konsekuensi kerugian yang
ditimbulkan. Jika mencampur harta
mud}a>rabah sudah menjadi adat
masyarakat setempat, maka mud}a>rib
tidak menanggung kerugian.
Mengalihkan mud}a>rabah - Jika harta mud}a>rabah dikonsumsi
55
kepada pihak lain oleh mud}a>rib kedua, maka mud}a>rib
kedua yang menanggung kerugian.
- Jika harta mud}a>rabah dijalankan
untuk usaha sesuai keinginan
mud}a>rib pertama, maka
konsekuensi kerugian ditanggung
mud}a>rib pertama ketika mud}a>rabah
nya tidak fa>sid. Tapi jika
mud}a>rabah nya fa>sid, mud}a>rib
pertama akan menanggung kerugian
jika kemudian harta digunakan
untuk usaha. Jika harta tidak
digunakan maka mud}a>rib kedua
yang menanggung.
- Jika modal mud}a>rabah sudah
dijalankan oleh mud}a>rib kedua,
rabb al-ma>l juga bisa memilih pihak
yang harus bertanggung jawab;
mud}a>rib pertama atau mud}a>rib
kedua.
Jika mud}a>rib meninggal dunia
Mengembalikan modal kepada rabb
al-ma>l. Jika modal habis, ahli waris
mengambil dari tirkah (harta
warisan).
Rabb al-ma>l
&
Mud}a>rib
Terdapat rukun atau syarat yang
tidak terpenuhi dalam akad
Mud}a>rabah menjadi fa>sid. Kerugian
dan keuntungan kembali kepada
mud}a>rib. Rabb al-ma>l hanya berhak
atas modal mud}a>rabah .
Force Majeure Kerugian ditanggung oleh rabb al-
ma>l.