bab ii kedudukan yayasan yang tidak …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21727/3/chapter...
TRANSCRIPT
BAB II
KEDUDUKAN YAYASAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU
A. Dasar Hukum Yayasan
1. Sejarah Perundang – Undangan Tentang Yayasan.
Sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) sudah diakui, dan
diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum
dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan – aturan yang bersumber dari
kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.
Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk
berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan
sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan,
melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus,
dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendididkan, dan agama
sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang – Undang pun yang mengatur secara
khusus tentang yayasan.
Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut Stichting, dalam KUHPerdata yang
berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai
Universitas Sumatera Utara
dalam beberapa ketentuan KUHPerdata antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal
900 dan Pasal 1680 .18
Dengan ketidak pastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk
menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat
untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba,
namun yayasan digunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala
aspek manifestasinya.
Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan
bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak
diimbangi dengan pertumbuhan Undang - Undang yang mengatur bagi yayasan itu
sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan menafsirkan
pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
mereka.
Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan
akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1
(satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus
2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
18 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, PT.Eresco, Bandung,
1993, halaman 165.
Universitas Sumatera Utara
tentang perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Cepatnya perubahan atas Undang – Undang yang mengatur tentang Yayasan ini
menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang
diperlukan oleh masyarakat.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang –
Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian
Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang –
Undang Nomor 16 Tahun 2001.
Undang – undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang
benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban
hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan
prinsip keterbukaaan dan akuntabilitas.. Undang – Undang ini menegaskan bahwa
yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan
formal yang ditentukan dalam undang – undang ini dan diharapkan akan menjadi
dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan
2. Badan Hukum Yayasan
Sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2004 ada, tidak ada yang mengatur tentang badan hukum yayasan,
Universitas Sumatera Utara
hanya dalam beberapa Pasal pada KUHPerdata yang menyinggung adanya lembaga
yayasan seperti Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdata.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Yayasan adalah badan atau
organisasi yang bergerak dibidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan
tidak mencari keuntungan
Yayasan dalam Bahasa Belanda disebut dengan Stichting, adalah suatu badan
hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas,
dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero, yayasan adalah badan
hukum tanpa diperlukan campur tangan pemerintah.
Menurut Soebekti pengertian badan hukum yaitu suatu badan atau
perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti
menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka
hakim.19
Menurut Teori Fiksi yang dipelopori oleh Sarjana Von Savigny, bahwa hanya
manusia saja yang mempunyai kehendak. Menurut alam manusia selalu subjek
hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selalu subjek
hukum diperhitungkan sama dengan manusia, jadi orang bersikap seolah – olah ada
subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan
perbuatan – perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya.
Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan
19 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, halaman
18
Universitas Sumatera Utara
merupakan suatu hal yang kongkrit, jadi karena suatu abstraksi maka tidak mungkin
menjadi suatu subjek dari hubungan hukum sebab hukum memberi hak – hak kepada
yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan
hukum semata – mata hanya buatan pemerintah atau negara. Kecuali negara badan
hukum itu fiksi yakni suatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya
dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal.
Menurut Scholten, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta
kekayaan sendiri yang bersal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan
tertentu,dan mempunyai organ yayasan.20 Menurutnya yayasan adalah badan hukum
yang memenuhi unsur – unsur :
a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan
hukum pemisahan.
b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)
Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktup dalam
Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/197321. Dalam
putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan judex factie
sebagai berikut :
20 ibid 21 H.P.Pangabean, Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan ( Termasuk Aset
Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 10.
Universitas Sumatera Utara
a. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B, didirikan di Jakarta dengan nama “
Stichting Pensiunfonds H.M.B, Indonesie” dan bertujuan untuk menjamin
keuangan para anggotanya.
b. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B
c. Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B,
dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi NV.H.M.B.
d. Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan didalam dan di luar
pengadilan.
e. Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah
dari NV.H.M.B (akte hibah)
f. Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini maka kedudukan yayasan sebagai
badan hukum telah mempunyai kepastian hukum dalam hukum di Indonesia.
Sebelum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, status badan hukum
yayasan tidak memberikan kepastian hukum apakah yayasan tersebut merupakan
badan hukum atau bukan badan hukum sehingga dalam masyarakat terdapat
penafsiran bahwa yayasan merupakan badan hukum atau penafsiran yayasan bukan
badan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas sudah jelas bahwa yayasan
merupakan badan hukum, tetapi yang belum jelas adalah bagaimana tata cara
menurut hukum yang harus dipenuhi oleh yayasan untuk mendirikan yayasan dan
bagaimana cara memperoleh status badan hukum tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan
biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan dari milik para
pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan. Kebiasaan yang terjadi akta notaris
tersebut tidak didaftarkan atau didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri setempat.
Kedudukan yayasan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah
sebagai Badan Hukum. Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001
dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibadang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan adanya
ketentuan tertulis ini telah secara jelas menyatakan Yayasan adalah badan hukum
Jika kita melihat pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan, yayasan mempunyai unsur – unsur sebagai berikut bahwa yayasan
adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan
pendirinya, tidak mempunyai anggota dimana yayasan mempunyai kekayaan sendiri.
Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.
Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan disebutkan
bahwa pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan. Pendiri yayasan telah memisahkan
kekayaaannya untuk menjadi milik yayasan, sehingga pendiri tidak terikat lagi dan
tidak lagi memiliki hak atas kekayaan yang telah menjadi milik yayasan itu.
Universitas Sumatera Utara
Kekayaan dan hasil kegiatan usaha yayasan tidak boleh dialihkan dan
dibagikan kepada organ yayasan. 22Jadi disini menjelaskan juga bahwa organ yayasan
bukan pemilik yayasan. Jadi kekayaan tersebut harus dipakai untuk mewujudkan
tujuan yayasan. Dimana tujuan yayasan itu sendiri diarahkan untuk kepentingan
masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarkatlah pemilik yayasan
Untuk mendapatkan status badan hukum yayasan maka memerlukan suatu
proses yaitu diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
23 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 24 Dengan
dilaksanakan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia maka
resmilah yayasan sebagai Badan Hukum karena ini merupakan sayarat mutlak
yayasan untuk diakui sebagai badan hukum.
Fungsi pengesahan ini adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum
sehingga badan hukum itu tidak bertentangan dengan Perundang – Undangan yang
ada, kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan, hal ini dimaksudkan agar
tidak ada penipuan.
Dari keterangan diatas jelas terlihat bahwa yayasan menjadi badan hukum
karena paksaan dari negara yaitu seperti terlihat pada Undang – Undang pada Pasal 1
angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa
Yayasan adalah badan hukum, hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh tiori fiksi
yang dipelopori oleh Von Savigni yang mengatakan bahwa badan hukum adalah
22 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 23 Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. 24 Pasal 24 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Universitas Sumatera Utara
semata – mata buatan negara. Jadi tanpa diatur oleh negara yayasan ini tidak
berbadan hukum.
B. Pendirian Yayasan
1. Tujuan Dan Kegiatan Usaha Yayasan
Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat
dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah
yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan
tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup
orang lain.
Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang
menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui
dan diterima keberadaannya.25
Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun
2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan
berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan
masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar
hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan
25 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Hukum Yayasan Di Indonesia, Abadi,
Jakarta,2003,halaman 1
Universitas Sumatera Utara
tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula
difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya
sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan
melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan.
Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan
tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.
Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha
mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir – hampir tidak
terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan
komersial dengan segala aspek manifestasinya.
Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan
bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana
tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi
yayasan itu sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan
menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan mereka.
Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan
akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang
– Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6
Agustus 2002 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang
diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.
Universitas Sumatera Utara
Pengundangan Undang – Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin
kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada
masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan
sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.
Tujuan dari Undang – Undang ini, memberikan pemisahan antara peran
yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai
pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal
maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan
tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada
larangan terhadap organ yayasan.26
Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan jelas menegaskan bahwa Yayasan
harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Pada pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan
suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001
menyebutkan :
” Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”
26 L.Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau
Komersial, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,2001,Halaman 8
Universitas Sumatera Utara
Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) ini
tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat
digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung
melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau
melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.
Pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :
” Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.”
Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh melakukan kegiatan usaha
asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan
untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini
diperlukan agar yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan
pihak lain.27
Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 200 jo Undang – Undang Nomor
28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :
”Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.”
Dalam penjelasan Pasal 8 (delapan) ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan
usaha yayasan menyangkut Hak Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan
27 Chatamarrasjid Ais, Op. Cit, halaman 51
Universitas Sumatera Utara
konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dari
penjelasan itu, kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari sebuah yayasan adalah
meningkatkan derajat hidup orang banyak atau mensejahterakan masyarakat.
Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan memajukan pendidikan
merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi yayasan.
Semua tujuan yayasan diharapkan berakhir pada aspek kepentingan umum/
kemanfaatan publik sebagaimana maksud dan tujuan yayasan yang seharusnya.
Sebagai perbandingan di Inggris difinisi dari tujuan sosial, keagamaan dan
kemanusiaan ini, sering kali dikaitkan dengan pengertian charity atau sosial
Di Inggris dalam Charitable Uses Acts of 1601 mengemukakan ada 4
klasifikasi dari Charity yaitu mengatasi kemiskinan (The Relief Of Poverty),
memajukan pendidikan (The Advancement of Education), memajukan agama (The
Advancement Of religion), dan tujuan – tujuan lain untuk kepentingan umum (And
Other Purpose of Beneficial to The Community).28
Pada klasifikasi diatas mencakup aspek kepentingan umum atau kemanfaatan
bagi publik umumnya. Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat charitable (
sosial ) dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.
Yayasan tujuannya bersifar sosial, keagamaan dan kemanusiaan,namun
Undang – Undang tidak melarang yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha.namun
tidak semata – mata untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan
28 Ningrum N Sirait,, Diktat Mata Kuliah Hukum Perusahaan ,Magister Kenotariatan
Usu,2008
Universitas Sumatera Utara
poliklinik atau rumah sakit. Undang – Undang menghendaki rumah sakit atau
poliklinik berbentuk yayasan, namun jika dilihat dari kegiatan usahanya, rumah sakit
atau poliklinik ditujukan juga untuk mencari laba, namun tujuan yayasan itu bersifat
sosial dan kemanusiaan. Jadi disini rumah sakit tidak dapat dikatagorikan untuk
mencari keuntungan tetapi bertujuan untul sesuatu yang idiil atau filantropis atau
amal walaupun tidak mustahil yayasan itu mendapat keuntungan.
Yayasan sebagai philantropis adalah suatu kegiatan yang diminati menuju
kesejahteraan masyarakat. Arti dari philantropis itu adalah kedermawanan sosial,
yang dijalankan dalam kerangka kesadaran dan kesepakatan perusahaan dalam
menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. 29Contoh lain dalam pencapaian nilai
philantropis pada yayasan adalah melalui yayasan yang dirikan oleh perusahaan atau
group perusahaan. untuk pencapaian program Corporate Social Responcibility (CSR).
Perusahaanlah yang menyediakan modal awal, dana rutin atau dana abadi pada
yayasan yang didirikannya. Yayasan ini lah yang menjalankan program CSR
perusahaan yang terdorong untuk menolong sesama dan memperjuangkan
pemerataan sosial.
Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001, diterangkan
bahwa kegiatan usaha yayasan penting dilakukan dalam rangka tercapainya maksud
dan tujuan yayasan. Agar yayasan bisa melakukan kegiatan usaha, yayasan
memerlukan wadah atau sarana. Untuk itu, yayasan diperbolehkan mendirikan badan
29 Edi Suharto,Pekerjaan Sosial Industri,CSR Dan ComDev,
Http://pkbl.bumn.go.id/file/PSICSR ComDev-edi%20suharto.pdf.
Universitas Sumatera Utara
usaha supaya bisa melaksanakan kegiatan usahanya,. Bahwa ketika mendirikan badan
usaha, yayasan harus mengutamakan pendirian badan usaha yang memenuhi hajat
hidup orang banyak, misalnya badan usaha yang bergerak dibidang penanganan Hak
Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan
hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan dapat kita lihat bahwa disini bidang – bidang
usaha tersebut selalu berorientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, dalam
mendirikan badan usaha tersebut organ yayasan perlu mempertimbangkan beberapa
hal berikut yaitu : badan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, badan usaha tidak melanggar kesusilaan, badan usaha itu tidak melanggar
aturan dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun
2001.
2. Tata Cara Pendirian Yayasan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar
Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan
yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat,
kerena belum ada peraturan Undang – Undang yang mengatur tentang cara
mendirikan yayasan.
Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan terjadi dengan surat
pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang
dibuat dihadapan notaris. Dalam surat – surat itu ditentukan maksud dan tujuan,
nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan
Universitas Sumatera Utara
yayasan tersebut.30 Sehingga Pendirian suatu yayasan di dalam hukum perdata
disyaratkan dalam dua aspek yaitu:
a. Aspek material i. harus ada suatu pemisahan kekayaan
ii. suatu tujuan yang jelas iii. ada organisasi ( nama,susunan dan badan pengurus )
b. aspek formal, pendirian yayasan dengan akta otentik31 Pada saat sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku, umumnya yayasan
didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta
atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan – badan pemerintah
dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau
dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus
dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta
pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman
pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam
pendirian yayasan.
Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum
didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada
saat sebelum Undang – Undang Yayasan ada di Indonesia.
Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan
30 Chaidir Ali, Badan Hukum, PT.Alumni, Bandung, 2005, halaman 88 31 Ibid, halaman 90
Universitas Sumatera Utara
dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Ada tiga proses yang
perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu :
a. Proses Pendirian Yayasan
b. Proses Pengesahan Akta Yayasan
c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum
a. Proses Pendirian Yayasan
Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikan
yayasan yaitu :
1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia
4. Harus memperoleh pengesahan menteri.
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.
Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan
memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yang dmaksud
dengan ”orang” pada Pasal ini adalah orang perseorangan dan badan hukum. Berarti
Universitas Sumatera Utara
yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh badan hukum
saja.
Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa
pendiri bukanlah pemilik yayasan karena telah sejak awal semula memisahkan
sebagian dari kekayan pendirinya menjadi milik yayasan. Yayasan sebagai badan
hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk
kepentingan tujuan yayasan dibadang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini
yang harus menjadi perhatian dari pendiri yayasan. Pendiri yayasan ketika
mendirikan yayasan sudah memisahkan harta kekayaannya, untuk dijadikan kekayaan
awal yayasan. Oleh karena itu orang yang akan mendirikan yayasan harus memiliki
kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus dipisahkan. Dengan memisahkan
kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah
beralih menjadi milik yayasan. Hal ini merupakan alasan untuk berpendapat bahwa
yayasan adalah milik masyarakat.
Yang dapat mendirikan yayasan bukan hanya semata – mata orang melainkan
juga badan hukum. Pasal 9 ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
dimungkinkan orang asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia. Orang asing
tersebut dapat mendirikan sendiri atau secara bersama sama dalam arti sesama orang
asing atau bersama – sama dengan orang Indonesia.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu yayasan dapat didirikan oleh :
a. Satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indnesia), orang Asing (Warga Negara Asing)
Universitas Sumatera Utara
b. Lebih dari satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang Asing (Warga Negara Asing), orang Indonesia beserta orang asing (Warga Negara Indonesia bersama – sama Warga Negara Asing)
c. Satu badan hukum yaitu Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing d. Lebih dari satu badan hukum yaitu badan – badan hukum Indonesai, badan –
badan hukum asing, badan hukum Indonesia bersama – sama badan hukum asing.32
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yayasan tersebut dapat didrikan oleh
satu orang/badan hukum dan atau lebih dari satu orang/badan hukum, maka dapat
dikatakan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang dan atau beberapa orang
atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum.
Selain pendirian yayasan dilakukan dengan kehendak seseorang, dalam Pasal
9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur juga tentang pendirian
yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat. Hal ini dapat terjadi jika
seseoarang menerima surat wasiat yang isinya adalah mengenai pendirian suatu
yayasan. Dimana isi dari surat wasiat tersebut tentang pendirian yayasan, dan
dicantumkan mengenai harta peninggalan yang dapat dijadikan kekayaan awal
yayasan.
Hal ini menjadi kewajiban bagi si penerima wasiat untuk melaksanakan
wasiat mendirikan Yayasan. Dimana sipenerima wasiat mewakili pemberi wasiat.
Dalam hubungan ini, bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan
maksud pemberi wasiat untuk mendirikan Yayasan, atas permintaan pihak yang
berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat
32 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Op. Cit, Halaman 7
Universitas Sumatera Utara
untuk melaksanakan wasiat tersebut. Ini dapat kita lihat pada Pasal 10 Undang –
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Selanjutnya dalam mendirikan Yayasan adalah akta pendirinya dituangkan
dalam akta notaris seperti tertera pada Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16
Tahun 2001 Pendiri Yayasan harus datang menghadap ke notaris untuk membuat
Akta Pendirian Yayasan. Akta Pendirian harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
Walaupun yang mendirikan yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap
menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Inggris atau bahasa asing
lainnya. Hal ini berarti tanpa adanya akta notaris, maka pendirian yayasan tidak
pernah ada.
Namun pada Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan,
pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pemberian kuasa ini
dimaksudkan bahwa pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan kepada orang lain
dengan membuat dan memberika surat kuasa yang sah. dan dalam surat kuasa harus
disebutkan dengan tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi kuasa untuk
menghadap notaris dengan kepentingan membuat akta pendirian Yayasan.
Hal ini dibenarkan oleh hukum, sebab perbuatan hukum dalam hal ini
pendirian yayasan merupakan perbuatan hukum dibidang perdata, sehingga
pemberian kuasa dalam melakukan pendirian diperbolehkan, meskipun sebenarnya
undang – undang tidak mengisyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebalikanya
pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis.
Universitas Sumatera Utara
Isi dari akta pendirian itu adalah Anggaran Dasar Yayasan seperti ternyata
dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Sedangkan jumlah minimum harta kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari
kekayaan pribadi Pendiri paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
ini diatur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Tentang Yayasan.
Setelah akta dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris tahap berikutnya
adalah mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi
Manusia. Pengesahan tersebut bertujuan agar yayasan memperoleh status badan
hukum.
b. Proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
Pengesahan akta Pendirian sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak ada aturan yang mewajibkan
yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Kehakiman pada
saat itu untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibatnya banyak yayasan
tidak mengesahkan akta pendirian yayasannya tersebut sehingga yayasan tersebut
belum menjadi badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum,
yayasan harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
Namun setelah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka pembuatan akta pendirian yayasan dihadapan
Universitas Sumatera Utara
notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak
Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum.
Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri
yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena
yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang – Undang Yayasan, adalah
mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk
tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada menteri karena
segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum
yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara
tanggung renteng.
Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada
Pasal 11 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang isi pasal tersebut telah
mengalami perubahan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008. Jika pada
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri
atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan
Hak Azasi Manusia atas nama menteri di wilayah kerjanya tempat kedudukan
yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun
2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan
Azasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.
Perubahan Pasal 11 (sebelas) diatas telah mempertegas bahwa wewenang
untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri
Hukum Dan Hak Azasi Manusia, dan menyatakan bahwa notaris harus mengajukan
Universitas Sumatera Utara
permohonan untuk menjadi yayasan sebagai badan hukum tersebut. Hal ini
disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum. Dengan ditetapkannya notaris yang
mengajukan permohonan kepada menteri maka ini merupakan cara negara memaksa
pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum.
Dengan ditetapkan oleh undang – undang seorang notaris menjadi terikat
untuk menjalankan tugas mengurusi permohonan pengesahan akta pendirian yayasan
yang dibuatnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Dalam ketentuan
Pasal 11 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa
notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan
pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak
tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Disini notaris diberi batasan waktu
maksimal 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan akta pendirian
Waktu 10 (sepuluh) hari tergolong singkat, karena berpengaruh kepada pihak
pendiri yayasan, yang harus sudah siap membuat surat pemohonan pengesahan ketika
menandatangani akta tersebut. Maka dalam praktek diantara para notaris yang
berpraktek ketika pendiri yayasan menghadap untuk membuat akta pendiri yayasan,
menawarkan sekaligus satu paket dengan surat permohonan pengesahan akta tersebut
sehinggan pendiri yayasan tidak merasa repot, dan tinggal membubuhkan tanda
tangan.33
33 Gatot Supramono, Op.cit, halaman 40
Universitas Sumatera Utara
Permohonan yang diajukan oleh notaris kepada menteri dilakukan secara
tertulis ini juga diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2004.
Setelah permohonan pengesahan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak
Azasi Manusia, Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa
dalam memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi
terkait dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Pengertian dari instansi terkait disini dapat dilihat dari kegiatan yayasan dalam
mencapai maksud dan tujuanya. Jika kegiatannya menyangkut bidang kesehatan,
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia dapat meminta pertimbangan Menteri
Kesehatan, jika di bidang keagamaan, dapat meminta pertimbangan kepada Menteri
Agama dan sebagainya.
Instansi terkait diwajibkan memberikan petimbangan dimaksud dalam tempo
14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi
tersebut. Namun meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan
keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itu telah dapat diberikan
pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi itu.
Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan setelah dipertimbangkan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima
atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan
pengesahan terhadap akta pendirian yayasan. Apabila permohonan pengesahan
ditolak maka alasan penolakan harus sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang –
Universitas Sumatera Utara
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatakan bahwa
permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang
berlaku dan peraturan pelaksanaannya
Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak, dilakukan dalam
jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan
secara lengkap. 34 Jika menteri dalam memproses permohonan itu meminta
pertimbangan dari instansi terkait maka pemberian atau penolakan dilakukan dalam
tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan
tersebut diterima.
Apabila permohonan pengesahan di tolak oleh Menteri, menteri wajib
memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai
penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut.35 Alasan penolakan
permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Undang – Undang dan atau Peraturan Pelaksananya. Meski
telah diatur demikian, namun belum ada kepastian hukum jika dalam waktu yang
telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari belum diterima permohonan itu secara
lengkap Menteri belum memberikan jawaban. Sehingga ini menimbulkan tidak
adanya kepastian hukum, seharusnya ada pengaturan, bahwa jika seandainya dalam
jangka waktu tersebut Menteri tidak memberikan jawaban tentang diterima atau
34 Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. 35 Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
Universitas Sumatera Utara
tidaknya permohonan pengesahan itu, maka permohonan pengesahan itu dianggap
telah diterima oleh Menteri.36
Dalam Undang – Undang ini terlihat bahwa pada saat pemberitahuan
penolakan tanpa diketahui oleh notaris yang membuat akta pendirian. Suatu
permohonan pengesahan akta pendirian diajukan melalui notaris, setelah
mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tidak lagi
melalui notaris. Apakah sudah mendapat surat pemberitahuan dari menteri atau
belum, notaris yang pernah mengirim surat permohonan itu tidak tahu.37 Demikian
juga jika permohonan yayasan tersebut untuk menjadi badan hukum diterima,
Menteri juga langsung memberitahukan secara tertulis kepada pemohon, tidak lagi
melalui notaris yang membuat akta penderiannya.
c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum
Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum pada saat sebelum adanya
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2004, dilakukan oleh pengurus yayasan, namun belum ada aturan – aturan yang
memaksa untuk mengumumkan yayasan tersebut sebagai badan hukum. Sehingga
masyarakat tidak dapat mengetahui kegaitan apa yang dilakukan oleh yayasan
tersebut. Yayasan tidak bersifat transparan pada saat itu.
Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan
36Anwar Borahima,Op .Cit, halaman 47 37 Gatot Supramono, Op.cit, halaman 42
Universitas Sumatera Utara
Hak Azasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini
dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan
pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat.
Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor
Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan
Anggaran Dasar yang disetujui. Namun pasal ini mengalami perubahan bunyi pada
Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh menteri dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian yayasan disahkan oleh menteri.
Disini dapat kita lihat bahwa waktu yang diberikan oleh undang – undang
hanya 14 (empat belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban
menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur
mengajukan permohonan pengumuman kerena pengumuman itu dilakukan secara
Universitas Sumatera Utara
otomatis oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pengurus yayasan untuk
tidak mendaftarkan yayasannya di Tambahan Berita Negara.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan Anggaran Dasar yayasan harus dimuat
sekurang – kurangnya sebagai berikut :
a. Nama dan tempat kedudukan
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
c. Jangka waktu pendirian
d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam
bentuk uang atau benda.
e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina,
pengurus dan pengawas
g. Hak dan Kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,
h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,
i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar,
j. Penggabungan dan pembubaran yayasan,
k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan adalah
pembubaran
Dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut diatas terdapat beberapa kriteria yang
menjadi pokok pendirian yayasan, antara lain :
a. Nama dan tempat kedudukan yayasan
Universitas Sumatera Utara
b. Maksud dan tujuan pendirian yayasan
c. Jangka waktu pendirian sebuah yayasan
d. Jumlah kekayaan awal yayasan.
Ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan pada prinsipnya dapat
diubah dengan kriteria terpenuhinya atau hadirnya/terwakili semua anggota organ
yayasan, dalam suatu rapat untuk mengambil suatu keputusan rapat mengenai
perubahan isi anggaran dasar terkecuali mengenai maksud dan tujuan pendirian
yayasan.
Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara tegas
mengatur bahwa anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan
tujuan yayasan.38 Perubahan anggaran dasar yayaasan hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan rapat pembina, kuorum yang diperlukan untuk mengambil
keputusan perubahan anggaran dasar yayasan dalam rapat pembina adalah apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina.39
Dalam hal mana kuorum tidak tercapai, rapat pembina kedua dapat
diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang
pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua ini dapat dianggap memenuhi kourum
apabila dihadiri ½ (seperdua) dari jumlah seluruh anggota pembina, dan rapat ini
dianggap sah apabila keputusan tersebut disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah
anggota pembina yang hadir.
38 Pasal 17 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 39 Pasal 18 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
Universitas Sumatera Utara
Undang – Undang menetapkan ada dua keriteria bagi perubahan anggaran
dasar yaitu pertama dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar meliputi ”nama” dan
”kegiatan” yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi
Manusia. Kedua bagi perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup
diberitahukan kepada Menteri.40
Berdasarkan kedua kriteria yang disebutkan diatas maka dapat dikatakan
bahwa perubahan anggaran dasar yayasan harus mendapat pengesahan dan atau
persetujuan Menteri sesuai dengan materi perubahan yang dilakukan. Akan tetapi
apabila hanya perubahan – perubahan lainnya, cukup hanya diberitahukan saja
kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tanpa harus dengan pengesahan.
Pada yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan sebagai badan hukum
berarti anggaran dasarnya juga belum mendapat pengesahan, berarti pengangkatan
anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan belum sah, karena belum
disahkan pada rapat Pembina.
3. Tanggung Jawab Pengurus Dalam Kegiatan Yayasan
Peranan Pengurus amat dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan
Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sebelum
adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28
Tahun 2004, sering terjadi Pendiri merangkap sebagai Pengurus atau demikian
40 Gunawan Wijaya, Suatu Panduan Konprehensif Yayasan Di Indonesia,PT.Elex Media
Komputindo,Jakarta, 2002, halaman 38
Universitas Sumatera Utara
sebaliknya. Hal ini mengakibatkan sering timbulnya kepentingan pribadi dari
pengurus yayasan tersebut yang merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya.
Peran Pengurus dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Pengurus tidak boleh
merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan
dimaksud untuk meghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan
tanggung jawab antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dapat merugikan
kepentingan Yayasan atau pihak lain.
Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan
baik didalam maupun di luar yayasan. Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan
melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata – mata
untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun yang dapat diangkat menjadi
pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum.
Kewenangan pengurus meliputi :
a. Melaksanakan kepengurusan yayasan
b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
d. Bersama – sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika
yayasan tidak lagi mempunyai pembina
e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk
jangka waktu tertentu
Universitas Sumatera Utara
f. Menandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengawas.
g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan
h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.
Disini nampak bahwa pengurus mempunyai tugas dan kewenangan yaitu
melaksanakan kepengurusan dan mewakili yayasan. Sehubungan dengan tugas dan
kewenanagan tersebut, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus
bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan
tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan
kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.41 Ketentuan ini merupakan konsekwensi
dari fidusiary relationship antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan.
Dapat diketahui bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang
– Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberi kebebasan kepada yayasan untuk
mengangkat anggota pengurus, yang tidak harus berasal dari dalam yayasan. Jika ada
anggota pengurus yang diangkat dari luar yayasan sama sekali tidak dilarang. Undang
– Undang Yayasan dalam hal ini menganut azas bebas dan terbuka dalam
pengangkatan pengurus. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau
pengawas.42 Larangan merangkap jabatan ini. menurut penjelasan Pasal 31 Ayat (3)
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, untuk menghindari kemungkinan
41 Anwar Borahima, Op. Cit, Halaman 222 42 Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
Universitas Sumatera Utara
tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina, pengurus,
pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.
Ketentuan Pasal 31 ayat (2) maupun Pasal 40 ayat (3) menghendaki agar
pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas, syaratnya adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Namun bukan berarti semua
orang dapat diangkat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek
pendidikan dan pengalaman,aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek menejerial
dan profesional.
Pembina, pengurus dan pengawas dilarang merangkap jabatan dan masing –
masing harus bekerja secara profesional.
Pihak ketiga dapat mengawasi kerja dari organ yayasan tersebut, sebagai
bagian pengawasan dari luar untuk menyelesaikan permasalahan yayasan secara
represif. Jadi lembaga pemerikasaan di sini sebenarnya juga untuk menilai
profesionalitas personel organ yayasan.
Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat
Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun dan ditentukan dalam
anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan. Pengurus yang
baru harus meberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang
pergantian pengurus sebelumnya.43
43 Pasal 32 dan 33 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
Universitas Sumatera Utara
Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengurus yang tidak sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas permohonan
yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan
umum. Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh
pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina,
pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir .
Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian
pengurus diatur dalam anggaran dasar susunan pengurus sekurang kurang nya terdiri
dari atas :
1. Seorang ketua
2. Seorang sekretaris
3. Seorang bendahara
Dalam praktek, seorang ketua pengurus yayasan harus dapat menjadi penggerak
yayasan yang mendorong yayasan untuk bergerak mencapai maksud dan tujuannya.
Oleh karenanya sebelum berlakunya Undang – Undang Yayasan, biasanya yang
diangkat menjadi ketua yayasan adalah para pencetus tujuan yayasan dan para pendiri
yayasan dengan masa jabatan yang tidak dibatasi. Namun dengan berlakunya Undang
–Undang Yayasan, hal itu tidak dimungkinkan lagi oleh karena Undang – Undang
Yayasan telah secara tegas mengatur pembatasan masa jabatan dan mekanisme
pemberhentian dan penggantian pengurus yayasan termasuk didalamnya adalah ketua
pengurus yayasan.
Universitas Sumatera Utara
Pengurus yayasan mewakili yayasan didalam dan di luar pengadilan.
Pengurus yayasan menerima pengangkatan berdasarkan kepercayaan atau
berdasarkan fiduciary duty. Hal ini terlihat dalam Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang – Undang ini pun membedakan
antara Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan. Jika Pengurus tidak menerima
gaji, upah, atau honorarium, maka terbuka kemungkinan pembayaran kontraprestasi
bagi pelaksana kegiatan Yayasan.
Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara
didepan pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus yang bersangkutan. Juga
dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara anggota Pengurus dan
kepentinga yayasan.44 Kewenangan Pengurus juga dibatasi dalam hal – hal yang
mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan Yayasan, atau
pembebanan atas kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.45
Jika pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan,
anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa
untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina
dan atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna
membangun sekolah atau rumah sakit.
Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu
tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar
44 Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 45 Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
Universitas Sumatera Utara
yayasan tersebut. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum ultra vires, yang
diluar batas kecakapannya, maka perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Guna
menghindari pembatalan tersebut, maka diperlukan penafsiran atau rumusan maksud
dan tujuan yayasan, berpegang pada pengertian yang lazim menurut kebiasaan, dan
memperhatikan sejauh mana perbuatan tersebut dapat menunjang kegiatan yayasan
dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
Undang – Undang Yayasan juga membuka kemungkinan Pengurus
bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita oleh Yayasan. Jika
kepailitan terjadi karena kesalahan Pengurus, Pengurus dapat bertanggung jawab
secara tanggung renteng, kecuali Pengurus yang dapat membuktikan bahwa
kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurus yang dinyatakan
bersalah oleh Pengadilan dalam mengurus suatu Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak
tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi Pengurus
Yayasan manapun.
Pengurus dalam yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan menjadi
badan hukum, apabila melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya atas nama
yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab
pengurus secara tanggung renteng, hal ini disebabkan kerena belum disahkannya
akata pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus
yang diatur didalam anggaran dasarnya belum sah.
Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
berarti telah terjadi reformasi terhadap yayasan terutama yang berhubungan dengan
Universitas Sumatera Utara
anggaran dasar. Reformasi yang perlu dilakukan mencakup aspek organ yayasan
(pembina, pengurus dan pengawas) serta wewenang masing – masing unsur organ
yayasan, pengelolaan kegiatan usaha yayasan menjadi jelas sehingga tidak menjadi
tempat persembunyian harta oleh para pendirinya dan pengelolaan kegiatan usaha
yayasan haruslah dikelola secara profesional46
Mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan usaha yayasan
berkaitan erat dengan prinsip fiduciary relationship antara yayasan dengan pengurus
selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan ultra vires yang mengakibatkan
kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Kesalahan pengurus tersebut merupakan
kesalahan langsung karena telah menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena
ikut menyebabkan kerugian. Untuk itu maka tanggung jawab kegiatan usaha yayasan
sangat penting dilakukan oleh setiap pengurus berdasarkan prinsip kehati – hatian dan
tanggung jawab. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan
pengelolaan harta kekayaan yayasan, karena hasil kegiatan usaha merupakan salah
satu bentuk pendapatan yang menjadi harta kekayaan yayasan.
Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk
kepentingan dan tujuan yayasan. 47 Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad
baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.48 Setiap
pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam
46 YB, Sigit Hutomo, Reformasi Yayasan Perspektif Hukum Dan Manajemen, The Jakarta
Consulting Group (Editor) 360” Approach on Foundation, Andi, Yogyakarta, 2002, halaman 144 47 Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 48 Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
Universitas Sumatera Utara
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang
mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.49 Yayasan sangat bergantung
pada organ pengurus sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan kegiatan dan
melaksanakan fungsinya. Sehingga antara yayasan dengan organ pengurus terdapat
fiduciary relationship yang melahirkan fiduciary duties. Pengurus hanya berhak dan
berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan serta dalam batas –
batas yang ditentukankan dalam Undang – Undang Yayasan dan anggaran dasar
yayasan. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus diluar kewenangan yang diberikan
tersebut tidak akan mengikat yayasan. Hal ini berarti, pengurus dalam melakukan
tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan wewenang yang dimilikinya
berdasarkan anggaran dasar yayasan, untuk tujuan yang patut yang sesuai dengan
maksud dan tujuan yayasan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan.
Pengurus tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi bila
keuntungan tersebut diperoleh karena kedudukannya sebagai pengurus pada yayasan
itu.
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dari
ketentuan Pasal 1 angka (1), maka pengurus mempunyai tanggung jawab agar dapat
mengelola harta kekayaan yang dipisahkan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah
49 Pasal 35 ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001.
Universitas Sumatera Utara
ditetapkan pada akta pendirian yayasan. Dalam melakukan pengelolaan harta tersebut
sepenuhnya diarahkan untuk dapat mencapai tujuan pendirian yayasan dengan
melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha yayasan yang sebaik mungkin.
Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 mengatur
tentang harta kekayaan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang
diperoleh yayasan berdasarkan Undang – Undang ini, dilarang dialihkan untuk
dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun
honorium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus
dan pengawas. Dengan adanya ketentuan ini maka dengan sendirinya setiap pengurus
yayasan tidak dibenarkan menerima pengalihan harta yayasan dengan alasan apapun.
Ditinjau dari aspek manajerial, agar yayasan dapat tumbuh berkesinambungan
dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan, maka yayasan kiranya perlu
mempertimbangkan hal – hal berikut :
1. Pendiri dan pengurus harus bersedia meninggalkan kepentingan pribadi secara
sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian
maksud dan tujuan yayasan.
2. Visi dan misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar
untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian
maksud dan tujuan yayasan.
3. Pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena pemodal,
masyarakat, dan pemerintah menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang
baik.
Universitas Sumatera Utara
4. Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang positif dimata
pemodal, masyarakat dan pemerintah. Dengan citra yang positif akan
memudahkan yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak
dalam menggali sumber perdanaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
5. Pengelolaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana halnya
suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya
untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Pengelolaan yayasan dilakukan
berdasarkan prinsip profesinalisme dan tidak cukup hanya dengan idealisme.
6. Manajer dan karyawan harus diberikan kompensasi yang layak kerena mereka
harus dituntut berprestasi sebagaimana layaknya maneger perusahaan biasa.
Untuk menutupi pengeluaran yang tinggi yayasan harus menciptakan gagasan
yang kreatif dan kegiatan yang menghasilkan nilai tambahan (added value)
sehingga dengan mudah mendapat dukungan dan simpati masyarakat serta
tentunya akan dapat menghasilkan dana bagi yayasan.
7. Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program yang kreatif yang berorientasi
pasar. Program yang berorientasi pasar akan sangat disukai oleh konsumen
sehingga memudahkan yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung
kegiatanya. Untuk itu sudah layaknya yayasan mengimplementasikan strategi
pemasaran dalam upaya mengidentifikasi potensi pasar, menciptakan program
yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan promosi atas program – program
tersebut. Pemasaran bukan lagi dominasi dunia bisnis, tetapi sudah saatnya
dilakukan oleh yayasan. Strategi pemasaran yang berhasil akan menciptakan
Universitas Sumatera Utara
kepuasan konsumen, meningkatkan partisipasi konsumen, meningkatkan
dukungan publik, dukungan pemodal serta meningkatkan efisiensi.
8. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan prinsip
transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Walaupun uang bukan segalanya, tetapi
tanpa uang yayasan tidak dapat menjalankan kegiatannya. Oleh karena
itu,pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan
dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan
evaluasi. Pengawasan dan perencanaan.
9. Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang
relavan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah
sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.50
Apabila yayasan memiliki kegiatan kegiatan usaha maka pendapatan dan
biaya – biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut perlu dicatat secara
terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola
kegiatan bisnis dari yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh
yayasan dapat mencakup antara lain, kesenian dan budaya, olahraga, perlindungan
konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kegiatan
usaha tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dalam
pengelolaannya, sehingga tidak dianggap merugikan oleh pembina, pengurus dan
pengawas yayasan.
50 HP.Pangabean, Op.cit, halaman 157
Universitas Sumatera Utara
Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber penerimaan kas
bagi yayasan dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus
dan pengawas yayasan. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus yayasan di
masa lalu, seringkali hasil usaha yayasan itu untuk pribadi, bahkan akta pendirian
yayasan seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan yayasan
kepada pengurus (dan anak keturunnya).51
Dalam mengelola kegiatan usaha yayasan pengurus harus selalu
mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yaitu
ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina dan
apabila rapat tahunan pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, berarti
memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota pengurus dan pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama satu tahun buku.52
Pertanggung jawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan harus
dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk dapat
menentukan siapa yang dapat bertanggung jawab terhadap kerugian pada
penyelenggaraan usaha yayasan, maka yang bertanggung jawab itu siapa yang
melakukan kesalahan, apabila pengurus yang melakukan kesalahan atau kelalaian
maka penguruslah yang melakukan pertanggung jawaban, akan tetapi apabila
51 YB Sigit Hutomo, Op.cit, halaman 131 52 Ibid
Universitas Sumatera Utara
kesalahan itu merupakan kesalahan penyelenggara usaha maka penyelenggaralah
yang bertanggung jawab.53
Akan tetapi bagi pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau
negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan dimanapun. Namun tentang
pertanggung jawaban pengurus terhadap kerugian penyelenggaraan kegiatan yayasan,
pengurus dapat juga dipersalahkan. Hal ini berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) Kitab
Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa seseorang tidak saja
bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang
yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada
dibawah pengawasannya.54 Setiap kerugian yang terjadi dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha yayasan harus dapat dipertanggung jawabkan pengurus, terutama
pertanggung jawaban ini akan disampaikan pada rapat Dewan Pembina setahun
sekali. Apabila pembina bermaksud untuk mendirikan suatu kegiatan usaha yang
mempergunakan modal dari harta yayasan, maka pembina harus mengusulkan hal ini
kepada pengurus, pembina tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan usaha
yayasan tanpa sepengatahuan pengurus. Sebab dalam organ yayasan, pembina hanya
berwenang untuk menetapkan kebijakan umum dan rancangan anggaran tahunan, hal
53 YB Sigit Hutomo, ibid 54 YB Sigit Purnomo,ibid
Universitas Sumatera Utara
ini dipertegas dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor
16 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang
menyebutkan bahwa pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang – Undang dan
kewenangan pembina meliputi :
1. Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
yayasan.
3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,
4. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Pembina hanya berwenang untuk
menetapkan kebijakan – kebijakan umum sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan
bukan mengurusi operasional penyelengaraan kegiatan yayasan apalagi Pembina
sampai merangkap jabatan sebagai penyelenggara kegiatan yayasan, maka hal ini
sangat bertentangan dengan Undang – Undang Yayasan yang ada.
Dalam menjalankan tanggung jawab tugasnya seorang pengurus harus
berlandaskan pada prinsip :
1. Fiduciary duty adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang
dipercaya oleh yayasan kepada pengurus.
2. Duty of skill and care adalah prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta
kehati – hatian tindakan Pengurus
Universitas Sumatera Utara
3. Statutory duty adalah prinsip yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang
serta tanggung jawab Pengurus Yayasan.
Ketiga prinsip ini menuntut Pengurus untuk bertindak secara hati – hati dan
disertai dengan iktikad baik semata – semata untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
Sebagai badan yang berbadan hukum (artificial Person) yayasan tidak
bertindak sendiri dalam menjalankan segala kegiatannya. Untuk itu diperlukan orang
– orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Yayasan tersebut, sesuai
dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan. Orang – orang yang akan
menjalankan, mengelola dan mengurus yayasan dalam Undang – Undang Yayasan
pasal 2 disebut dengan istilah organ yayasan.55
Fiduciary (fidusia) dalam bahasa latin dikenal sebagai fiduciaries yang berarti
kepercayaan. Kepercayaan yang dipegang seseorang untuk kepentingan orang lain
Fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh Pengurus dengan penuh
tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (yayasan).
Seseorang memiliki kepastian fiduciary duty jika bisnis yang ditransaksikannya, harta
benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri,
tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberikan kewenangan tersebut
memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Sebagai pemegang amanah, wajib
memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.56
55 Pasal 2 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa Yayasan
mempunyai oragan yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 56 Munir Fuady, Perseroan Terbatas-Paradikma Baru, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, halaman 33
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan fiduciary duty, pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah
berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pembina/pendiri, jadi harus berbuat
bonafide57 , untuk kepentingan yayasan secara keseluruhan dan bukanlah untuk
kepentingan pribadi organ Yayasan, serta harus sesuai dengan tujuan dan maksud
Yayasan.
Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan Yayasan, baik
untuk kepentingan maupun tujuan Yayasan serta mewakili Yayasan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan, sesuai dengan azas persona standi in judicio. Pengurus
bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan
tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar.
Berdasarkan kewenangan yang ada, Pengurus harus mampu mengekspresikan
dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar Yayasan selalu berjalan pada jalur yang
benar atau layak. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang Yayasan Nomor 16
Tahun 2001 Pasal 35 yaitu :
1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan,
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
5. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.
57 Bonafide berarti : in or with good faith, honestly,opernly, and sincerely, withaout deceit or
fraud, etc. (Black’s Law Dictionary)
Universitas Sumatera Utara
Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) artinya, kegiatan yang dilakukan dan
keputusan yang diambil, harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan Yayasan dan
Pengurus tidak boleh mengatasnamakan Yayasan untuk melakukan segala sesuatu di
luar kepentingan dan tujuan Yayasan, kepentingan pribadi dan atau orang lain.58
Dengan demikian Pengurus harus mampu menghindarkan Yayasan dari tindakan –
tindakan ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta
bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ yayasan lain.
Pada Pasal 35 ayat (2) menunjukan bahwa pengurus dalam melakukan
tugasnya berdasarkan fiduciary duty.
Bilamana pengurus berbuat untuk keuntungan bagi diri mereka sendiri, atau
pihak ketiga, atau merugikan yayasan, perbuatan tersebut memperlihatkan tidak
adanya iktikad baik dari para pengurus tersebut. Ada 2 (dua) prinsip standar yang
harus dipenuhi oleh pengurus dalam membuat keputusan. Pertama, ia harus dilakukan
dengan iktikad baik untuk kepentingan Yayasan, dan ke dua, harus dibuat untuk
tujuan yang benar sesuai dengan tujuan Yayasan.
Pengurus juga berpedoman pada prinsip – prinsip dalam doktrin fiduciary
duty, yaitu:59
58 Wahyono Darmabrata,” Implomentasi Good Corporate Govermance Menyikapi Bentuk –
Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22. Nomor 6 Tahun 2003 Halaman 31
59 Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 108.
Universitas Sumatera Utara
a. Pengurus di dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk
kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan
dan atau sepengetahuan Yayasan (the conflict rule)
b. Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus
untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak
ketiga, kecuali atas persetujuan yayasan (the profit rule)
c. Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik
Yayasan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga (the
misappropriation rule)
Prinsip di atas konsepnya berbeda satu sama lain,tetapi sering kali diterapkan secara
bersamaan dan berhimpitan. Dalam hubungan dengan pengurus tidak boleh
memperoleh keuntungan pribadi karena posisi yang dijabatnya. Maka dari itu,
diantara tindakan pengurus yang dapat merugikan Yayasan adalah melakukan
transaksi antara Yayasan dan dirinya sendiri ataupun mengambil kesempatan
meperoleh keuntungan yang seharusnya untuk Yayasan, dilaksanakan sendiri bagi
kepentingan sendiri.
Berdasarkan konsep tersebut, Pengurus harus menghindari konflik
kepentingan. Tidak seorang Pengurus pun boleh melibatkan diri dalam suatu kontrak,
dimana ia memiliki kepentingan pribadi,yang dapat menimbulkan kemungkinan
terjadinya konflik kepentingan dengan kepentingan perusahaan yang harus
dilindunginya. Kontrak yang melibatkan konflik kepentingan seperti ini disebut
dengan ”voidable”. Didalam fiduciary duty juga terdapat kewajiban bagi pengurus
Universitas Sumatera Utara
untuk melaporkan setiap keuntungan pribadi yang dimilikinya atau dimiliki keluarga.,
ketentuan ini dimaksud untuk mendeteksi kemungkinan adanya self dealing (yaitu
mengetahui keuntungan yang dimiliki Pengurus atau keluarga karena posisi yang
dijabatnya dengan melakukan transaksi antara Yayasan ataupun mengambil
kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya untuk yayasan, dilaksanakan
sendiri bagi kepentingan sendiri.60
Pengurus tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidak jujuran yang
disengaja (dishonesty).Tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap
tindakan kesalahan manajemen, kelalaian, kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu
yang penting bagi yayasan/perseroan.61 Dengan demikian, pengurus bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Yayasan, artinya secara Fiduciary harus melaksanakan
standartd of care.
Sepanjang Pengurus bertindak dengan itikad baik, dan tindakan tersebut
semata – mata untuk kepentingan Yayasan, tetapi ternyata Yayasan tetap menderita
kerugian, maka Pengurus tidak serta merta bertanggung jawab secara pribadi atas
kerugian tersebut. Sehubungan dengan hal ini Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang
Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa pengurus tidak dapat
dipertanggung jawabkan atas kerugian tersebut, apabila dapat membuktikan :
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati – hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud yayasan.
60 Ibid, hal 109 61 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru,(Bandung: Citra Aditya Bakti,
2003).halaman 82
Universitas Sumatera Utara
c. Tidak mempunyai benturan langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutan kerugian tersebut. Ketentuan diatas memperlihatkan bahwa Pengurus tidak boleh menimbulkan
kerugian bagi yayasan, yang disebabkan ketidakcakapannya ataupun kelalaiannya.
Pengurus Yayasan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prisip fiduciary
duties, harus melakukan pertimbangan sebagai berikut.62
a. Pengurus harus mempertanggungjawabkan keuntungan pribadi karena
jabatannya kepada yayasan
b. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan tidak terlibat dalam
sebuah kontrak dimana satu pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut adalah
yayasan
c. Menghindari posisi yang memprioritaskan kepentingan pribadi atau pihak
lain.
Jika pengurus tidak melaksanakan ketiga prinsip tersebut dalam menjalankan
tugasnya tentu yayasan dapat mengalami kerugian yaitu63 :
a. Bertransaksi dengan yayasan
b. Keuntungan yayasan diambil untuk kepentingan pribadi
c. Melibatkan diri dalam perjanjian yang menimbulkan benturan kepentingan
dengan yayasan.
d. Melakukan hal yang dapat memperoleh kontra prestasi dengan yayasan.
62 Rita M-L & Law Firm, op,cid ,halaman 121 63 Ibid
Universitas Sumatera Utara
Untuk mengetahui apakah seseorang Pengurus telah melakukan tugasnya
secara baik dengan mengunakan kemampuan dan kepeduliannya (duties of care and
skill), maka standar yuridis yang umum adalah bahwa Pengurus harus menunjukan
derejat kepeduliannya (care) dan kemampuan (skill) seperti yang diharapkan secara
reasonable dari orang yang memiliki pengetahuan (knowledge) dan pengalaman
(experience).
Dengan demikian fiduciary duty dapat dikatakan sebagai tugas yang diemban
oleh Pengurus, dengan penuh tanggung jawab dalam kapasitas dan fungsinya, demi
kepentingan Yayasan. Pengurus berkewajiban untuk mengelola Yayasan dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan Yayasan
diatas kepentingan pribadi, atau bahkan kepentingan organ Yayasan sekalipun.
Duty of skill and care ini dianut dalam Pasal 39 Undang – Undang Yayasan
Nomor 16 Tahun 2001. Tugas yang harus dilakukan dengan care and diligence
timbul dari kepatutan atau kewajaran (equity), sebagaimana tugas care and diligence
timbul dari hubungan trustee dengan beneficiary. Tugas – tugas pengurus tentu saja
diatur menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta anggaran dasar
Yayasan yang berlaku sebagai Undang – Undang bagi Yayasan tersebut.
Kemampuan atau keahlian mengurus Yayasan merupakan persyaratan yang
harus dimiliki oleh Pengurus dan Pengawas. Sebagai puncak pimpinan, kualifikasi
Universitas Sumatera Utara
profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.64 Pengurus harus
mempunyai keahlian (duty of skill) dan pengetahuan (knowlarge) serta kehati – hatian
(duty of care) dengan derajat yang paling tinggi untuk mengelola suatu Yayasan.
Oleh karena itu setelah diangkat, anggota Pengurus sudah harus mampu mengelola
Yayasan dengan sebaik – baiknya.
Tugas dan kewajiban Pengurus dalam hubungan dengan duty of skill and care
bersumber dari kontrak, keputusan/kewajaran, peraturan Undang – Undang serta
Anggaran Dasar. Tugas yang harus dilakukan tentu saja diatur menurut peraturan
perundang – undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Yayasan yang berlaku
sebagai Undang – Undang bagi Yayasan tersebut.
Dengan adanya duty of cere, Pengurus diharuskan untuk bertindak dengan
kehati – hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan Yayasan. Kebijakan
yang dibuat harus tetap mempertimbangkan segala informasi – informasi yang ada
secara patut dan wajar.
Berdasarkan kewenangan yang ada, Pengurus harus selalu waspada dan
bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya dan
mempertimbangkan keadaan, kondisi, dan biaya pengelolaan yang benar.65
64 Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate
Govermance, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 144.
65 Ibid, halaman 140
Universitas Sumatera Utara
Apabila pengurus mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya
bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka Pengurus Yayasan
tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya.
Berdasarkan doktrin business judgement rule, Pengurus tidak bertanggung
jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengembilan keputusan, apabila
tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati – hatian serta jujur
(honestly).
Jika Pengurus memiliki benturan kepentingan dengan Yayasan ataupun
melakukan perbuatan curang, bertindak dengan itikad buruk atau jika mereka
membuat keputusan yang ilegal. Pengurus akan diajukan kepengadilan.
Business judgement rule memberikan perlindungan bagi pengurus sepanjang
Pengurus benar – benar telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan semata –
mata untuk kepentingan Yayasan.
Standart of care merupakan suatu standar yang mewajibkan seseorang dalam
bertindak untuk memperhatikan segala resiko. Prinsip kehati – hatian dan ketelitian
harus diditerapkan, supaya dapat menghindari segala kemungkinan – kemungkinan
yang tidak diinginkan.
Kelalaian atau kealpaan Pengurus dapat dihubungkan dengan Pasal 1366
KUHPerdata ”Setiap oraang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau
kurang kehati – hatian.
Universitas Sumatera Utara
Seseorang pada dasarnya tidak dapat dinyatakan melakukan kesalahan karena
kelalaian, besar atau kecil, kecuali dapat ditentukan sampai berapa jauh atau luas
tugas yang diduga telah dilalaikan.
Duties of Loyalty merupakan sikap setia, yang harus ditunjukkan oleh
Pengurus dalam Yayasan yaitu sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional
dan profesional. Dalam arti, Pengurus harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi
dan misi serta Anggaran Dasar Yayasan. Maksud dari kesetian adalah Pengurus harus
selalu berpihak pada kepentingan Yayasan yang dipimpinnya.
Pengurus yang diberikan kepercayaan oleh Pendiri/Pembina harus bertindak
untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, serta bertindak dengan mengutamakan
kepentingan Yayasan diatas kepentingan pribadi.
Kepatuhan dan pengabdian kepada Yayasan, merupakan tugas dan kewajiban
utama dari seorang pengurus, Pengurus diwajibkan untuk menggunakan seluruh
kemampuan, pengaruhnya, dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk
memberikan nilai tambah ke Yayasan.
Tugas pengabdian (loyalty), merupakan tugas yang menempatkan kepentingan
pribadi Pengurus di bawah kepentingan Yayasan dan Pendiri/Pembina. Pengurus
dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi atas
kepentingan Yayasan, yang telah memberikan kepercayaan dan segala perbuatan
hukum yang menguntungkan pribadi Pengurus dan merugikan Yayasan.
Prinsip Statutory duty merupakan kekuasaan dan tanggung jawab Pengurus
dalam menjalankan kegiatan serta mempunyai kewenangan tidak terbatas.
Universitas Sumatera Utara
Kewenangan Pengurus terlimitasi dengan Undang – Undang Yayasan dan Anggaran
Dasar Yayasan.
Undang–Undang menganggap perlu memberikan pembatasan bahkan
larangan bagi Pengurus Yayasan untuk melakukan tindakan pengurusan tertentu.
Karena tindakan – tindakan yang dilarang ditentukan secara tegas dalam Undang –
Undang.
Ketentuan didalam Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang
mengatur tentang kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab pengurus yayasan
ada pada Pasal 35 ayat (5) yang menyebutkan : setiap Pengurus bertanggung jawab
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau
pihak ketiga.
Dari ketentuan Pasal 35 ayat (5) diatas bahwa kekuasaan dan wewenang
pengurus Yayasan didasarkan dan dibatasi oleh anggaran dasar Yayasan yang
bersangkutan. Kewenangan bertindak pengurus yayasan, seperti halnya kewenangan
bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya.
Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua organ Yayasan.
Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan. Dalam hal ingin
melakukan hal – hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan anggaran dasar
sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Yayasan dan Aggaran Dasar itu
sendiri. Dengan demikian, pengurus Yayasan menjalankan apa yang dikenal sebagai
perwakilan statuter yaitu perwakilan berdasarkan anggaran dasar.
Universitas Sumatera Utara
Anggaran dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan
perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.66 Dengan menentukan bahwa untuk
melaksanakan perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari
Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjamin kekayaan Yayasan guna
membangun rumah sakit.
Jadi wewenang Pengurus tidak timbul dari perturan perundang – undangan,
jadi hanya berdasarkan anggaran dasar, tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau
terhadap pihak lain.
Anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal terjadi
perkara didepan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang
bersangkutan. Dan bila hal ini terjadi maka yang berhak mewakili Yayasan akan
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.67
Yayasan sama sekali tidak diperkenankan,untuk mengikat Yayasan sebagai
penjamin hutang, dan membebani kekayaan Yayasan, Pengurus dapat melaksanakan
tindakan tersebut, sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pembina,68 Pengurus
juga dilarang, mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja
66 Pasal 37 angka (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 67 Pasal 36 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. 68 Pasal 37 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
Universitas Sumatera Utara
pada Yayasan.69 Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.70
Bila terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan
Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian, maka setiap anggota pengurus secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.71 Apabila Pengurus
dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
maka pengurus tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian
tersebut.72
Dalam hubungannya dengan laporan tahunan maka pengurus harus membuat
dan menyimpan catatan dengan baik dan wajib membuat laporan.73 Dan dalam
jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup,
pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis.74
Setiap tindakan yang dilakukan Pengurus diluar kewenangan yang diberikan
tidak akan mengikat Yayasan, artinya Pengurus dapat melakukan tugasnya, haruslah
bertanggungjawab mempergunakan wewenang yang dimiliknya berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan, untuk tujuan yang patut, yang sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan.
69 Pasal 38 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 70 Pasal 38 angka (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 71 Pasal 39 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 72 Pasal 39 angka (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. 73 Pasal 48 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 74 Pasal 49 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
Universitas Sumatera Utara
C. Kedudukan Yayasan Yang Tidak Didaftarkan
1. Yayasan Yang Belum Terdaftar
Keberadaan yayasan sebelum ada Undang – undang Yayasan Nomor 16
Tahun 2001 Jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, landasan hukumnya tidak
begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Pendirian yayasan di
Indonesia dilakukan dengan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi.
Belum adanya peraturan tertulis mengenai yayasan berakibat tidak ada
keseragaman hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah yayasan dalam menjalankan
kegiatannya untuk dapat mencapai tujuan yang dicita – citakan. Keadaan yang
demikian tidak luput dari kelemahan yang dialami oleh yayasan. Yayasan yang ada
di negara kita pada waktu itu tampak bersifat tertutup. Sifat tertutup tersebut terasa
dimasyarakat, karena masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang
struktur organisasi suatu yayasan. Orang luar tidak mengetahui apa saja yang menjadi
organ yayasan itu.
Dari segi administrasi pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk
mengesahkan akta pendiriannya ke salah satu instansi pemerintah, sehingga pihak
pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yayasan yang telah
berdiri. Dan juga tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan dalam
Berita Negara sehingga masyarakat tidak mengetahui secara resmi tentang adanya
yayasan.
Tidak adanya pengaturan yang memaksa yayasan untuk mengesahkan akta
pendiriannya ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengakibatkan yayasan
Universitas Sumatera Utara
belum berstatus badan hukum, sedangkan suatu organisasi dapat dikatakan sebagai
badan hukum harus melalui suatu proses yang ada yaitu adanya pengesahan dari
pemerintah. Dengan tidak adanya peraturan tertulis tentang yayasan pada waktu itu,
mengalami kesulitan untuk dapat mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum.
Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum yang dapat melaksanakan
kegaiatan bisnis berdasarkan praktek dan kebiasaan, bersama – sama dengan pendiri
yayasan tersebut.
Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, maka para
pengurus untuk perbuatan yang dilakukannya atas nama yayasan, bertanggung jawab
secara tanggung renteng. Dalam hal pengurus melakukan perbuatan – perbuatan di
luar batas – batas wewenang pengurus atau diluar tujuan sosial yayasan maka badan
hukum yayasan tidak terikat dan para pengurus secara pribadilah yang terikat dan
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengurus.
Sedangkan setelah berlaku undang – undang yayasan menyebutkan selama
pengumuman akta pendirian belum dilakukan pengurus yayasan bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan.
Menurut tiori fiksi yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam
penelitian ini bahwa badan hukum adalah semata – mata adalah buatan negara.
Sehingga yayasan harus melakukan pengesahan akta pendirannya ke Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manusia agar memperoleh status badan hukum karena ketentuan dari
Negara lah Yayasan menjadi badan hukum. Jika akta pendirian yayasan tersebut
tidak disahkan sebagai badan hukum maka status yayasan tidak jelas, yayasan tidak
Universitas Sumatera Utara
dapat menggunakan kata yayasan didepan nama yayasan tersebut dan dapat
dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak
yang berkepentingan.
Hal ini berarti yayasan tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum,
kedudukannya menjadi perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yaitu perkumpulan
yang bersifat non profit. Artinya badan tersebut tidak dapat melakukan tindakan –
tindakan hukum sehingga pertanggung jawaban yang dilakukan atas perkumpulan ini
terletak pada individu pengurusnya. Jika akan dibuat suatu perjanjian antara pihak
ketiga dengan perkumpulan yang dimaksud, haruslah dilakukan oleh orang – orang
yang bergabung dalam perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat
perkumpulan itu jika seluruh anggotanya menandatangani perjanjian dimaksud atau
seluruhnya memberikan kuasa kepada satu orang anggotanya untuk membuat dan
menandatangani perjanjian dimaksud.
Kemudian setelah lahirnya Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
pada Pasal 11 (sebelas) dinyatakan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum
setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Menteri dalam
memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan
oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia atas
nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan yayasan .
Pengesahan akta pendirian ini diajukan oleh pendiri atau kuasa hukumnya
dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri Kehakiman Dan Hak
Universitas Sumatera Utara
Azasi Manusia, serta wajib diumumkan dalam tambahan berita negara yang diajukan
melalui surat tercatat.
Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 bunyi Pasal 11 mengalami
perubahan dimana pada pasal ini menghapus kewenangan Kantor Wilayah
Departemen Dan Hak Azasi Manusia dalam memberikan pengesahan atas suatu
badan hukum yayasan dan mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu
yayasan sebagai badan hukum berada ditangan Menteri Hukum Dan Azasi Manusia
dan disamping itu dinyatakan pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat
akta pendirian Yayasan tersebutlah yang mengajukan permohonan sebagai badan
hukum tersebut. Hal ini mungkin disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang
dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum.
Namun untuk mendapat pengesahan tersebut, harus melalui mekanisme dan
tata cara yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
Adapun mekanisme yang harus diperhatikan dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris
yang membuat akta pendirian yayasan75
2. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri paling
lambat 10 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.76 Permohonan
pengesahan tersebut diajukan secara tertulis.77
75 Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 76 Pasal 11 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. 77 Pasal 12 ayat (1) U Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
Universitas Sumatera Utara
3. Sebelum memberikan pengesahan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari
instansi terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap.78
4. Instansi terkait tersebut wajib menyampaikan jawaban paling lambat 14 hari
terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.79
5. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak paling lambat 30 hari
sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
6. andainya diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, pengesahan diberikan
atau ditolak paling lambat 14 hari sejak tanggal jawaban atas permintaan
pertimbangan dari instansi terkait diterima.
7. Jika jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan
diberikan atau ditolak paling lambat 30 hari sejak tanggal permintaan
pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.80
Dari uraian diatas berikut ini dapat digambarkan prosedur pengesahan
pendirian yayasan sebagai badan hukum seperti gambar berikut :
78 Pasal 11 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 79 Pasal 11 ayat (5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 80 Pasal 12 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
Universitas Sumatera Utara
2. Kedudukan Yayasan Yang Akta Pendiriannya Belum Disesuaikan Dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
Setelah lahirnya Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengakhiri berbagai perdebatan tentang
kedudukan hukum yayasan.
Kehadiran Undang – undang ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi
yayasan untuk mencapai cita – citanya serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban
hukum serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai
yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum
dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
Lahirnya Undang – Undang ini juga menjadi pedoman bagi yayasan dalam
menjalankan roda usahanya sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan
pendiriannya.
Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang
Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum,
hal ini dipertegas dari Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa yayasan adalah
suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Undang – undang yayasan ini juga pada prinsipnya menghendaki yayasan
bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat profesional. Dengan adanya Undang –
Undang Yayasan masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan yayasan di
Universitas Sumatera Utara
Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Kenyataan bahwa ada begitu banyak yayasan yang sudah berdiri sebelum
diberlakukannya Undang – Undang Yayasan. Mau tidak mau yayasan – yayasan yang
telah lama berdiri sebelum adanya Undang – Undang Yayasan ini harus mengikuti
ketentuan terkait peralihan status sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 71
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2004 adalah sebagai berikut :
1. Yayasan yang sudah ada sebelum Undang – Undang Yayasan berlaku tetap
diakui sebagai badan hukum jika telah didaftarkan dipengadilan negeri dan
diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia atau didaftarkan
di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi
terkait.
2. Artinya yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum tetapi wajib
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang – Undang Yayasan paling
lama 3 tahun sejak tanggal efektif undang – undang ini berlaku yaitu tanggal 6
Oktober 2005 atau sampai 6 Oktober 2008, yayasan itu wajib menyesuaikan
anggaran dasarnya.
3. Apabila anggaran dasar telah disesuaikan, penyesuaian tersebut harus
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia paling lama 1
(satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasar itu dilakukan. Untuk yayasan yang
diakui sebagai badan hukum tetapi tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam
Universitas Sumatera Utara
masa 3 (tiga) tahun, yakni paling lambat 6 Oktober 2008 dapat dibubarkan
berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang
berkepentingan. Penyesuaian anggaran dasar dimaksudkan agar yayasan
mengikuti kaidah – kaidah yang ada pada Undang – Undang tersebut, karena
didalam anggaran dasar akan memuat penerapan undang – undang tersebut.
4. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi kriteria sebagai badan hukum
(tidak pernah mendaftarkan ) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara
menyesuaikan anggaran dasarnya, dan mengajukan permohonan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Azasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun
terhitung sejak 6 Oktober 2005.
5. Terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2008, Departemen Hukum Dan Hak Azasi
Manusia hanya menerima pemberitahuan yayasan yang sudah menyesuaikan
anggaran dasarnya sebelum tanggal 6 Oktober 2008 .
Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang tentang Yayasan perubahan Anggaran Dasar Yayasan
yang diakui sebagai bada hukum menurut ketentuan Undang – Undang dilakukan
oleh organ yayasan sesuai dengan Anggran Dasar Yayasan yang bersangkutan.
Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dan telah
disesuaikan dengan Undang – Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus
yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang
kedudukan yayasan yang telah didirikan sebelum Undang – Undang ini berlaku tetapi
yayasan itu belum diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang belum diakui sebagai
badan hukum ini dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan
Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang – Undang dan mengajukan
permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober
2006.
Menurut ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008,
yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang – Undang dan belum
diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 71
ayat (2) Undang – Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta
pendirian untuk memperoleh status badan hukum kepada menteri Hukum dan Hak
Azasi Manusia oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta
pendirian yayasan. Isi premise Akta Pendiriannya disebutkan asal usul pendirian
yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan. Perbuatan hukum yang
dilakukan yayasan sebelum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung
jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.
Bila ketentuan ini tidak dipenuhi, yayasan yang telah didirikan tetapi belum
memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) atau yayasan yang tidak pernah mendaftarkan,
maka akibat hukumnya yang terjadi adalah yayasan – yayasan tersebut sebagai
subyek hukum menjadi hilang dan yayasan tersebut tidak boleh menggunakan kata “
Universitas Sumatera Utara
Yayasan” di depan namanya, dan diberi kesempatan untuk membubarkan diri atau
melikuidasi kekayaan Yayasan serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan
ketentuan yang ada pada Pasal 68 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 hal ini
tentu saja mempunyai akibat hukum bagi perjanjian – perjanjian yang ditandatangani
maupun harta kekayaan yang dimiliki maupun yang dikuasai.. Hal lain yang dapat
dilakukan adalah membatalkan akta pendirian yang belum didaftarkan di pengadilan
jika yayasan tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha.
Bila batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan yaitu tanggal 6 Oktober
2008 telah lawat, oleh Undang – Undang maka yayasan tersebut dapat dibubarkan
dan tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Apabila yayasan ingin
melanjutkan kegiatannya harus mendirikan yayasan baru dengan memakai nama
yayasan lama yang dalam status “Yayasan dalam likuidasi” dan setelah dilikuidasi
sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan yang baru.
Dari uraian diatas dapat disimpukan bahwa kedudukan yayasan yang akta
pendiriannya belum disesuaikan dengan aturan undang – undang Nomor 28 Tahun
2004 dapat menjadi badan hukum apabila melakukan penyesuaian anggaran
dasarnya. Penyesuaian Anggaran Dasar ini merupakan suatu kewajiban yang
ditentukan oleh Undang - Undang karena agar yayasan yang telah ada tersebut dapat
diakui sebagai badan hukum, dan kalau tidak disesuaikan maka akan kehilangan
status badan hukumnya. Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata Yayasan
didepan namanya. Hal ini berarti mempengaruhi kegiatan yayasan tersebut karena
Universitas Sumatera Utara
masyarakat tidak dapat mengenali badan tersebut sebagai yayasan karena tidak ada
kata yayasan dalam papan nama yang biasa terpampang didepan kantor. Masyarakat
akan melihat namanya saja.
Undang – undang disini bersifat memaksa agar yayasan yang telah ada agar
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang – Undang, dan jika yayasan
tersebut sama sekali belum mendaftar sebagai badan hukum maka yayasan tersebut
harus mendaftarkan akta pendiriannya ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
Hal ini berarti bahwa status badan hukum dari yayasan ada karena keinginan Undang
– Undang yang dibuat oleh Negara. Ini dapat dilihat dalam tiori fiksi yang
menyatakan bahwa badan hukum itu semata – mata adalah buatan negara. Jadi badan
hukum ada karena dibuat oleh negara dalam hal ini telah diatur oleh undang –
undang.
Universitas Sumatera Utara