16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam membuat rancangan penelitian ini, penulis telah melakukan studi

dan analisis terhadap penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh beberapa

peneliti serta dapat menjadi referensi bagi disertasi yang peneliti tulis saat ini.

Penelitian yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pelayanan publik telah

banyak dilakukan, tetapi penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian

sebelumnya akan dianalisis oleh penulis dan dideskripsikan di bawah ini.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pertanahan pernah dilakukan

oleh Sintaningrum (2009) yang berfokus pada persoalan ketimpangan struktur

penguasaan tanah pertanian di Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut Provinsi

Jawa Barat. Muncul dugaan faktor penyebab adalah pada tataran implementasi

kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan pertanahan belum terselenggara

sebagaimana diharapkan. Analisis dilakukan terhadap pengaruh implementasi

kebijakan dilihat dari konten maupun konteks terhadap struktur penguasaan tanah

serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan pertanahan berpengaruh signifikan terhadap

penguasaan tanah, dan berdampak pada kesejahteraan petani. Ditemukan juga,

17

bahwa dimensi konten kebijakan berpengaruh lebih besar daripada dimensi

konteks. Ditemukan konsep baru yaitu keberhasilan implementasi kebijakan,

selain dipengaruhi oleh dimensi konten kebijakan dan konteks implementasinya,

juga ditentukan oleh proses administrasi sebagaimana suatau desain program pada

saat dihantarkan pada berbagai level institusi.

Kajian ini menekankan pada tahapan implementasi di dalam suatu proses

kebijakan publik. Peneropongan terhadap implementasi kebijakan pertanahan

telah menghasilkan kesimpulan berkaitan dengan signifikansi antara konsep teori

yang dipergunakan terhadap fakta di lapangan. Tergambar adanya beberapa

kecocokan antara konsep implementasi kebijakan dan tingkat kesejahteraan

petani. Mengingat persoalan pertanahan di Indonesia yang multikompleks, maka

kajian implementasi kebijakan pertanahan oleh Sintaningrum, harus ditempatkan

secara proporsional sebagai bagian dari keragaman persoalan pertanahan. Oleh

karena itu masih diperlukan kajian-kajian tentang pertanahan sebagai kelanjutan

atau komplemen kajian dari Sintaningrum. Hasil kajian Sintaningrum

menyimpulkan kecenderungan absennya surplus sosial dan kemakmuran rakyat

petani. Kenyataan ini terlihat dari adanya pola penguasaan tanah ke arah bentuk-

bentuk monopoli tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan perlu dilakukan

kembali proses perumusan masalah dan perumusan kebijakan berkaitan dengan

masalah pertanahan.

Penelitian terdahulu yang penulis pelajari selanjutnya berjudul Peran

Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah “Absentee/Guntai” Di

Kabupaten Banyumas oleh Ariska Dewi, di Program Pascasarjana, Universitas

18

Diponegoro, Semarang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanah merupakan

sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman,

maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Sebagai

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun

1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP No 224

Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti

Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No. 41

Tahun 1964 diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee/guntai,

yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat

tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang yaitu agar petani bisa

aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga

produktivitasnya bisa lebih optimal. Dan dalam kenyataannya masih banyak

terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai di

Kabupaten Banyumas, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai

larangan tanah absentee/guntai belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten

Banyumas dan untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah-tanah absentee/guntai

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan

data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan

teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab

19

terjadinya kepemilikan tanah absentee/guntai adalah kurangnya kesadaran hukum

masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan

faktor ekonomi. Untuk itu Kantor Pertanahan telah melakukan upaya untuk

mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Banyumas

yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai baru

perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi yang terkait

yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris. Selain itu ketentuan-ketentuan

larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu

ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan

masyarakat saat ini.

Penelitian terdahulu yang penulis pelajari kemudian berjudul Peranan

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran

Hak Atas Tanah, yang dilakukan oleh Amin Handoko di Program Pascasarjana,

Universitas Diponegoro, Semarang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa

pendaftaran hak atas tanah pada prinsipnya merupakan tugas Pemerintah yang

dalam pelaksanannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk menjamin

kepastian hukum di bidang pertanahan sebagaimana yang diamanatkan dalam

UUPA, khususnya Pasal 19 UUPA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui : 1) peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam upaya

meningkatkan pendaftaran hak atas tanah; 2) menemukan penyebab rendahnya

tingkat pendaftaran hak atas tanah di Wilayah Kabupaten Demak; dan 3) upaya

yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi minimnya pendaftaran

20

tanah di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data

sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penetitian lapangan

dengan menggunakan wawancara dan quesioner. Sedangkan data sekunder

diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan

ditafsirkan secara logis dan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan. Hasil

penelitian diperoleh bahwa : 1) peranan Kantor Pertanahan yaitu sebagai garda

terdepan dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar

umum pendaftaran tanah dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah, yaitu

dengan meningkatkan pelayanan secara optimal di bidang pertanahan kepada

masyarakat guna mendorong dan membangkitkan minat masyarakat, selain itu

juga untuk mempercepat pensertipikatan dikeluarkan kebijakan melalui program

pensertipikatan secara massal, seperti Prona, Proda, PSM atau SMS, dan PPAN,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997, Jo.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997; 2) penyebab minimnya

pendaftaran hak atas tanah yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masih

mahalnya biaya pengurusan sertipikat, prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan

memerlukan waktu lama; 3) upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Demak dalam upaya mengatasi minimnya pendaftaran tanah

komputerisasi Kantor Pertanahan, program Larasita dan penyuluhan hukum.

Kesimpulan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kantor

21

Pertanahan belum mampu untuk mengatasi minimnya pendaftaran hak atas tanah

secara keseluruhan untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.

Setelah penulis memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan kebijakan publik dan pelayanan publik, ternyata penelitian-

penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang saat ini

akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian,

sehingga penelitian yang penulis ajukan merupakan penelitian yang mengkaji

kebijakan publik dan pelayanan publik yang berbeda. Selain itu metode penelitian

dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan juga berbeda,

sehingga pendekatan yang dilakukan untuk memahami masalah juga berbeda.

Dengan demikian persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya

yang dipelajari penulis dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan

dilakukan penulis selanjutnya.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Studi implemetasi kebijakan publik mulai mendapat perhatian serius

dikalangan ilmuwan ketika ditemukannya bukti-bukti yang mengungkapkan tidak

efektifnya kebijakan publik yang ditempuh oleh Pemerintah Amerika Serikat pada

tahun 1960-an dalam mengupayakan perubahan-perubahan yang fundamental

dalam masyarakat. Selain itu, menurut Hoogwood dan Gunn sebagaimana dikutip

oleh Wahab (2002:60) studi ini muncul disebabkan dengan diterbitkannya buku

Pressman dan Wildavsky yang berjudul implementation pada tahun 1973. Sejak

itu mulailah timbul perhatian yang besar terhadap implementasi kebijakan publik.

22

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”,

berasal dari kata kerja “to implement”. Sehubungan dengan kata implementasi ini,

Pressman dan Wildavsky (1973:xxi) mengemukakan bahwa : “implementation as

to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.” Maksudnya implementasi

yaitu untuk membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi.

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas

yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana

(alat) untuk memperoleh hasil.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial,

sebagaimana pendapat Asep Kartiwa yang menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sering dianggap paling

krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu policy sudah

diputus, policy tersebut tidak berhasil dan terwujud kalau tidak

dilaksanakan. Pejabat politik harus memikirkan bagaimana memilih dan

membuat policy. Mengenai bagaimana policy itu dilaksanakan bukan lagi

menjadi pemikirannya. Usaha untuk melaksanakan policy itu

membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai persoalan yang

dikerjakan. Itulah sebabnya kedudukan birokrasi dalam hal ini sangat

strategis. Jadi keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh

keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Sementara itu pihak yang

paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah

aparatur birokrasi di samping sistem yang melingkupinya. (Kartiwa, 2012:

119-120)

Selanjutnya Anderson (1978:25) mengemukakan mengenai implementasi

kebijakan, bahwa : “Policy implementation is the application of the policy by the

government’s administrative machinery to the problem”. Mengacu pada pendapat

Van Meter dan Van Horn, Wibawa mengemukakan pengertian implementasi

kebijakan sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah maupun swasta baik secara individual maupun kelompok yang

23

dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam

kebijakan” (Wibawa, 1994:15)

Jones (1996:166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan,

yaitu: implementation is that set of activities directed toward putting a program

into effect (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk

melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat

tertentu)

Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan

dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab

sebagai berikut :

Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually

incorporated in a statute but which can also take important executive ordess

or court decision. Ideally that decision identifies the problem to be

addressed, stipulates the objective to be pursued, and in a variety ways,

“tructures” the implementation process. The process normally runs through

a number of stages beginning with passage of basic statute, followed by the

policy outputs (decision) of the implementing agencies, the compliance of

target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions,

and finally, important revision (or attempted revisions in the basic statute).

(Wahab, 2002:65)

Dengan demikian dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier,

implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara

untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung

setelah melalui sejumlah tahapan tersebut, biasanya diawali dengan tahapan

24

pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk

pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan

dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran,

dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari output

tersebut, dampak keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau

upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan

tersebut.

Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik adalah: (a)

harus berorentasi pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh aparatur

administrasi negara yang melaksanakan kebijakan, (c) diterima oleh masyarakat

yang menjadi sasaran kebijakan publik. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan

oleh Saefullah sebagai berikut:

Kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sebagai pemegang mandat dari rakyat, setiap kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah harus berorentasi pada kepentingan umum. Oleh karena itu

pembuatan kebijakan harus didasarkan pada penelitian tentang dunia nyata

yang berkembang dalam kehidupan masyarakat umum. Selain itu

penelitian inipun dapat memberikan informasi untuk melakukan

forecasting terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi sehingga

dapat mempersiapkan antisipasinya.

Keberhasilan suatu kebijakan akan bergantung pada berbagai faktor yang

mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh semua

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan

penuh kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran.

Dengan demikian perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat

pelaksana dengan masyarakat sasaran. Saling pengertian ini merupakan

realisasi dari keterikatan antara pembuat kebijakan sebagai pemegang

mandat dengan publik sebagai pemberi mandat. (Saefullah, 2007:46)

Dalam studi kebijakan publik, terdapat banyak model mengenai proses

implementasi kebijakan (a model of the policy process). Menurut Edwards III

25

(1980:1), policy implementation is the stage of policymaking between

establishment of policy…and the consequences of the policy for the people whom

it affects Selanjutnya George Edwards III berpendapat agar implementasi

kebijakan dapat sukses dilaksanakan maka ada empat faktor kritis yang harus

diperhatikan, yaitu :

There are four critical factors or variables in implementing public policy :

1. Communication.

2. Resources.

3. Dispositions.

4. Bureaucratic Structure.

(Edwards III, 1980:10)

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan,

karena kekuranglengkapan salah satu syarat akan berpengaruh pada implementasi

suatu kebijakan. Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan

yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi

kebijakan publik, yaitu organization, interpretation, and application.

Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa:

Implementation is that set of activities directed toward putting a program

into effect. three activities, in particular, are significant :

1. Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit

and methods for putting a policy into effect

2. Interpretation: the translation of program language (often contaned in a

statute) into acceptable and feasible plans and directives

3. Application: the routine provision of service, paymens, or other agree

upon objectives of instruments.

(Jones, 1984:166)

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik

terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah

organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan

kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

26

Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu

aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam

hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta

dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh

para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan,

pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan

program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah

implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi

itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri

dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.

2.1.2.1. Dimensi Organisasi

Organisasi dalam konteks implentasi kebijakan merupakan aktivitas untuk

membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna

mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi

merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup

administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins sebagai berikut:

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara

sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja

atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama

atau sekelompok tujuan. (Robbins, 1994:4)

Mengenai ketersediaan sumber daya, Edwards III mengemukakan sumber-

sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan antara lain mencakup:

27

1. Staff

One consequence of personnel shortages in ineffectiveness in directly

carrying out policies. Insufficient staff is especially critical to

implementation when the policy involved is one which imposes on

people unwelcome constraints wheter they be the requirements of grant

policies, regulatory policies or criminal law. Skill as well as numbers is

an important characteristic of staff implementation.

2. Authority

Authority varies from program to program and comes in many different

form. Policies that requires government oversight or regulation of

others in the public or private sectors are those for which authority is

most likely to be inadequate. It is in regulating others where sufficient

authority is most often lacking, sometimes it does not exist even on

paper. Lack of effective authority leads officials to adopt a service

rather than a regulatory orientation toward those who are involved in

regulation.

3. Facilities

Physical facilities may also be critical resources in implementation. A

lack of essential buildings, equipment, supplies, or land can hinder

policy implementation as much as can inadequacies in the other

resources that have examine.

(Edwards III, 1980:79-82)

Implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas,

dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, sebagaimana Jones

mengemukakan sebagai berikut:

Pemimpin untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk

mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian

dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan-

aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang

akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para

pejabat yang melakukannya. (Jones, 1994:306)

Ada beberapa hal penting mengenai konsep birokrasi. Pertama, sistem ideal

birokrasi Weber dalam kenyataannya jarang terealisasi sehingga perlu ditekankan

dalam implementasi. Kedua, implementasi adalah sebuah proses yang sifatnya

dinamis yang dapat bervariasi pada berbagai permasalahan. Pelaksanaan

kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada badan atau institusi pelaksana.

28

Charles O. Jones (1984:176) mengemukakan bahwa “the point is that

implementation of policy may very depending on the particular stage of agency

development.” Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi

dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang

melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-

program yang telah dirancang.

2.1.2.2. Dimensi Interpretasi

Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk

kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus

diwujudkan atau direalisasikan. Dimensi interpretasi ini hampir sama dengan yang

dikemukakan oleh Edwards III dalam dimensi komunikasi. Jones mengutip

pendapat Edwards III sebagai berikut :

“The first requirement for effective policy implementation is that those who

are to implement a decision must knom what they are supposed to do…

If policies are to be implemented properly, implementation directives must

not only be received, but they must also be clear. If they are not,

implementers will be confused about what they should do, and they will

have discretion to impose their own views on the implementation of policies,

views that may be different from those of their superiors” (Jones, 1984:178)

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para

pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa

yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui

dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan

tersebut.

29

Dalam buku yang ditulisnya, George Edwards III mengemukakan

karakteristik komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari tiga bagian

utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, sebagaimana dijelaskan pada

bagian berikut ini:

1. Transmission Transmission lapses are prime causes of implementation failure. High level

policymaker must rely upon others to transmit and carry out their decisions

and orders. Implementation instructions are more likely to be transmitted

accurately if a relative small and cohesive group of people is responsible for

implementation. The better develop the channel of communication for

transmitting implementation instructions, the higher the probability of these

instructions being transmitted correctly.

2. Clarity Implementation directives must not only be received, but must also be clear.

Implementation instructions that do not specify the goals of a policy and how

to achieve them are common if communication are not clear, implementor will

have more discretion to exercise in interpreting policy requirements. This

discretion will make a conscious effort to exploit the ambiguity.

3. Consistency Related to but conceptually distinct from the clarity of communications is their

consistency. When implementors receive inconsistent instructions, they will

inevitably be unable to meet all the demands made upon them. Inconsistency,

like ambiguity, result from a desire not to alinate interest, and the greater the

number of computing interest that seek to influence a policy’s implementation,

the greater the chance of inconsistence implementation instruction.

(Edwards III, 1980:43-46)

Sementara itu, Charles O. Jones mengemukakan lebih lanjut bahwa selain

patokannya harus jelas, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sarana untuk

menerapkannya. Bagaimana para pelaksana akan melaksanakan tugasnya

tergantung pada sejumlah keadaan, dimana hal terpenting pada masalah ini adalah

perkiraan para pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan

estimasi ketersediaan sumber daya. Berikut penjelasan menurut Charles O. Jones:

“A clear standard must also be applied, which involes, at a minimum, a

process by which implementers learn that the standard is and develop

means for appliying it. Where the standard is not clear, however

implementers are faced with havier responsibilities. Wheter and how they

assume these responsibilities depends on a multitude of conditions. Surely,

30

among the most important of these is the implementors’ estimate of the

available resources” (Jones, 1984:178)

Berdasarkan pada penjelasan mengenai dimensi interpretasi yang telah

dipaparkan, selanjutnya Charles O. Jones (1986:178) menegaskan mengenai

interpretasi oleh para pelaksana kebijakan sebagai berikut :

That the implementer must respond to the question, What do I do now?

disturbs many people. it guarantees frustration for the tidy mind seeking

Closure in the policy process. It is not surprising, therefore, that formulas

for good administration or effective implementation are developed.

Typically these formulas emphasize clarity, precision, consistency,

priority setting, adequate resources and the like. The study of public

administration is replete with these guides to efficient management.

(Jones, 1984:178)

Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan

harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan,

dan tujuan kebijakan agar penfsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

2.1.2.3. Dimensi Aplikasi

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-

peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan

kebijakan. Jones (1984:180) menyatakan bahwa Application simply refers to

doing the job. It includes “providing goods and services” as well as other

programmatic objectives (for examples, regulation and defense).

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para

pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun

patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

Berikut ini penjelasan menurut Charles O. Jones:

31

“Adjustments in either organization or interpretation during program

application are not at all unusual. A political feasible interpretation of

authority may turn out in to be impractical in the field. Application is often

a dynamic process in which the implementor are enforcer is guided

generally by program directives or standards and specifically by actual

circumstances” (Jones, 1984:180)

Penentuan tarif pembayaran merupakan bagian dari kegiatan dalam

aplikasi kebijakan. Charles O. Jones (1994:296) mengemukakan bahwa: “aplikasi

terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran,

atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.”

Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan

oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya. Selain itu

pelaksanaan pun bersifat dinamis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jones:

Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan dapat

dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan seringkali merupakan

suatu proses dinamis di mana para pelaksananya ataupun para petugas

diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya. (Jones,

1994:325)

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek

efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones mengemukakan:

Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan

selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan

kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan

bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi

permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian

dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada

terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan

oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. (Jones, 1994: 328)

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk memiliki strategi

yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap

32

pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Mengenai

hal ini, Jones menjelaskan:

Eugene Bardach menggunakan gagasan "permainan" sebagai "metafor

utama yang mengarahkan perhatian serta merangsang pandangan" di

dalam pengkajian pelaksanaan. Dalam bentuknya "games atau permainan"

melibatkan peraturan, pemain, strategi, pihak yang menang, serta pihak

yang kalah; penggunaan mereka sebagai metafora menghapuskan

pemikiran bahwa hanya terdapat satu cara dalam mencapai tujuan tersebut

Penulis sadar betul bahwa tidak satu pun permainan atau pertandingan

dapat dimenangkan dengan hanya bermodalkan strategi. (Jones, 1994:

324-325)

Aplikasi juga harus mempertimbangkan aspek politik, dimana politik selalu

melibatkan kepentingan berbagai pihak dan juga rawan konflik. Charles O. Jones

kemudian menyatakan conflict means ambivalence dengan pernyataan berikut :

Politics always involve conflicts. For the Individual decision maker group

conflict means ambivalence, and ambivalence can be described In

behavioral terms as the concomitant of taking of Incompatible roles,

Enforcers and "en· forced" alike assume both the role of the potential

violator and the role of his victim. Out of their responses to such mutual

role taking come the rules as actualy acted out; the specification of the

loopholes, penalties, and rewards that reflect an acceptable adjustment of

these incompatible roles. (Jones, 1984:181)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka aplikasi kebijakan publik ini

merupakan upaya yang menekankan the establishment of policy goals, agar tujuan

kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (to be effectively and

efficiently) dalam sebuah pelayanan di bidang sertipikasi pertanahan yang

sesungguhnya kepada masyarakat (objective civil service).

Implementasi kebijakan dalam program penerbitan sertipikat tanah di Kota

Bandung Larasita dilakukan untuk menjaga penyelenggaraan sertipikasi tanah

agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak

33

bertanggung jawab. Sertipikasi tanah merupakan program pemerintah yang

ditujukan untuk menjamin hak-hak rakyat atas tanahnya sehingga masyarakat

dapat diberdayakan dalam konteks reforma agraria.

Kegiatan implementasi kebijakan Larasita pada Kantor Pertanahan Kota

Bandung ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka mencapai memberikan

layanan sertipikasi tanah, khususnya di Kota Bandung sehingga tanah-tanah yang

belum terdaftar dapat dengan segera dijamin hak-haknya oleh pemerintah. Tujuan

kebijakan Larasita akan tercapai apabila tujuan dari kegiatan implementasi

kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dalam

implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan proses untuk mencapai tujuan yang

telah digariskan sebelumnya. Mengacu pada pendapat Van Meter dan Van Horn,

Wibawa (1994:15) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individual

maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana

dirumuskan di dalam kebijakan.

Dari definisi implementasi kebijakan dan komponennya tersebut dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jones (1984:178) mengungkapkan ”effective program implementation is

likely to be rare if clarity is a preguiresite. It appears to be unwritten law that the

more complex the social issue, the more ambiguous the cocial policy”. Pendapat

Jones tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan jarang dijadikan

34

sebagai penilaian dan hanya menjadi suatu yang tidak tertulis. Jones mengutip

pendapat Edward III “ the first requirement for effective implementation is that

those who are to implement a decision must knaow what they are supposed to

do…” (Jones, 1984:178). Hal ini menunjukkan Edward III melihat adanya

hubungan antara implementasi kebijakan dengan implementor, dan bagaimana

kebijakan tersebut dapat terimplementasikan tergantung kepada sejauh mana

implementor memahami apa yang harus mereka kerjakan.

2.2.3 Pelaksanaan Kebijakan Larasita

Mekanisme pelayanan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung

dilakukan dengan cara jemput bola menggunakan kendaraan Larasita (roda empat

dan roda dua) sebagai sarana kantor berjalan dalam upaya mendekatkan pusat

pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Adapun mekanisme pelayanan tersebut

dapat dilihat pada bagan berikut ini.

35

Bagan 2.1

Mekanisme Pelayanan Larasita

1

2 5 4

7 6 3

8

Keterangan :

1. Kantor Pertanahan menetapkan pelaksana Larasita

2. Penanggungjawab melaporkan hasil kegiatan

3. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan BPN / Camat / Lurah / LSM / LPM /

Tokoh Masyarakat

4. Penyerahan/penerimaan berkas lengkap, biaya, pemberian tanda terima

(SPS) dan penyerahan sertipikat

5. Entri data online

6. Pengukuran dan pemeriksaan tanah panitia „A‟

7. Penyerahan berkas, hasil ukur dan risalah

8. Penyerahan sertipikat

(Sumber: Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2011)

KANTOR PERTANAHAN

Pelaksana Larasita

Mobile Front Office

(Mobil Larasita)

() )

Masyarakat

Back Office

(di Kantor Pertanahan)

Petugas Ukur

Panitia „A‟

Sosialisasi

36

Dari bagan di atas dapat dilihat mekanisme pelayanan larasita oleh Kantor

Pertanahan Kota Bandung. Fungsi kendaraan Larasita selain sebagai front office,

juga sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi

pertanahan. Adapun tugas pokok dan fungsi Larasita adalah sama dengan tugas

pokok kantor pertanahan. Untuk Kota Bandung, pelaksanaan layanan Larasita

dilakukan secara offline, dikarenakan koneksi dari modem GPRS sering

mengalami ganggugan dengan aplikasi Larasita yang ada di server Kantor

Pertanahan, dan juga terdapat kendala dari jaringan telkom yaitu pada RJ

konektor. Data pelayanan permohonan pendaftaran tanah dicatat di lokasi pada

mobil Larasita, kemudian data dan berkas permohonan ditransformasi di Kantor

Pertanahan Kota Bandung.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Larsita, Kantor Pertanahan Kota

Bandung telah membentuk tim pelaksana berdasarkan:

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 120.32.73-1397

tanggal 31 Desember 2008 tentang Pembentukan Sekertariat Bersama

Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Pengakuan Hak) pada Kantor

Pertanahan Kota Bandung Tahun 2009 s.d. 2011.

2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 120-32.73-02

tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pelaksana Kebijakan Larasita

Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun 2009.

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 120.32.73-39

tanggal 8 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pemegang/Penanggung

37

Jawab Kendaraan Dinas Larasita Roda 4 dan Roda 2 pada Kantor

Pertanahan Kota Bandung Tahun 2009.

4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 110.32-73-124

tanggal 13 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pembantu Bendahara

Penerima Kebijakan Larasita pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Tahun 2009.

Adapun rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Larasita oleh

Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tahun 2009 s.d. 2011 akan menargetkan

peserta Larasita sebanyak 2.000 bidang dengan prioritas utama penerima layanan

adalah pada layanan pendaftaran tanah pertama kali, dan yang jauh jaraknya dari

Kantor Pertanahan Kota Bandung. Pelaksanaan Larasita diawali dengan

melakukan:

1. Penyuluhan yang meliputi 70 kelurahan, dimana sasaran penyuluhan

adalah:

a. Para lurah dan perangkat kelurahan

b. LPM, LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama

c. Masyarakat

2. Tempat penyuluhan meliputi:

a. Kantor Pertanahan

b. Kantor kelurahan

c. Balai pertemuan tingkat RW

d. Tempat ibadah

e. Lapangan terbuka

3. Sosialisasi yang dilakukan melalui:

a. Penyuluhan langsung b. Pemasangan billboard dan spanduk

c. Penyebaran brosur/leaftlet

38

d. Media cetak: Koran Pikiran Rakyat, Swara Jabar, Koran Bom,

Swara Nasional, PI News, Parahyangan, Kompas Pendidikan dan

Majalah Renvoi

e. Media elektronik: TVRI Jabar, Bandung TV, STV dan PJTV.

Adapun pola layanan Larasita melalui prosedur pendaftaran tanah secara

sporadis yaitu :

1. Pendaftaran tanah pertama kali (melalui pengajuan dari kelurahan dengan

dilampiri daftar nominatif calon peserta).

2. Jumlah peserta minimal 25 bidang, tidak dibatasi jumlahnya akan tetapi

dibatasi dengan batas waktu pendaftaran di lapangan.

3. Bidang-bidang tanah tidak harus mengelompok dalam satu hamparan.

4. Masyarakat peserta tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan selama

proses berlangsung, cukup menunggu di rumah saja dan petugas yang

mendatangi serta menyerahkan sertipikat tanah.

5. Panitia pemeriksaan tanah 'A' Larasita dengan petugas ukur secara

bersama-sama mendatangi lokasi peserta .

6. Penggunaan tanah untuk tempat tinggal dan tidak sengketa.

Adapun teknis penetapan lokasi bagi pelayanan Larasita yaitu:

1. Pembentukan Panitia 'A' dan Tim Kerja Larasita.

2. Penentuan Lokasi (Surat Tugas).

3. Pembuatan rencana kerja dan penyiapan peta kerja sebagai orientasi

lapangan.

4. Penyuluhan di lokasi kegiatan oleh Kepala Kantor Pertanahan bersama

Panitia 'A'.

5. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis. Surat bukti kepemilikan

tertulis maupun tidak tertulis dari pemilik tanah/pemohon/kuasa.

6. Pengumpulan Data Fisik. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang

dituangkan dalam Gambar Ukur.

7. Sidang Panitia 'A'. Dilaksanakan di tempat.

8. Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik. Diumumkan selama 60 hari.

9. Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis.

10. Pembuatan dan Penerbitan Sertipikat.

11. Penyerahan Sertipikat. Penyerahan kepada masyarakat pemilik

tanah/kuasa.

39

Adapun persyaratan data yuridis bagi pelayanan Larasita adalah:

1. Surat permohonan.

2. Identitas diri pemilik tanah/pemohon.

3. Bukti kepemilikan tertulis:

- Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan

Swapraja, atau

- Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959,

atau

- SK. Pemberian hak Milik. Tidak disertai kewajiban untuk

mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua

kewajiban di dalamnya, atau

- Petuk, Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir,dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961, atau

- Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan*), atau

- Akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT*), atau

- Akta ikrar wakaf/Akta pengganti ikrar wakaf/Surat ikrar wakaf dibuat

sejak PP 28/1977*), atau

- Risalah lelang*), atau

- Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor

Pelayanan PBB*), atau

- Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti yang

diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

- Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis. *) disertai alas hak yang

dialihkan.

4. Bukti lainya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, dengan "Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik" lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan

"Surat Keterangan Kades/Lurah" disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk

setempat.

5. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan.

Adapun besarnya biaya untuk layanan pendaftaran tanah pertama kali

diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

40

Badan Pertanahan Nasional dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa

Barat Nomor: 200-05-2009 tanggal 5 januari 2009 adalah sebagai berikut:

1. Biaya pengukuran tanah sampai dengan 500 M2 : Rp. 211.800,-

2. Biaya panitia pemeriksaan tanah : Rp. 522.320,-

3. Biaya transportasi petugas ukur dan panitia A : Rp. 200.000,-

4. Biaya pendaftaran hak : Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp. 959.120 ,-

Untuk informasi mengenai besarnya biaya layanan pendaftaran tanah

pertama kali ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menyurati para

lurah se Kota Bandung melalui Surat Nomor: 400.32.73. – 332 tanggal 17 Maret

2009.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan Larasita

pada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang dilakukan secara triwulan. Evaluasi

dilakukan untuk menilai seberapa besar tingkat pencapaian keberhasilan yang

telah dilakukan sesuai dengan rencana awal implementasi kebijakan Layanan

Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung

.

2.2 Kerangka Pemikiran

Ada tiga fungsi hakiki dari pemerintahan, menurut Rasyid (1997:13) yaitu

“pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan

(development). Dikatakan lebih lanjut bahwa pelayanan akan membuahkan

kearifan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian

masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam

masyarakat, inilah yang sekaligus menjadi misi pemerintahan”. Sementara itu,

Ndraha (2005:79) mengatakan “pemerintah mengemban dua fungsi yaitu

41

pelayanan dan pemberdayaan. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah

dituntut untuk ekstra tanggap terhadap setiap permasalahan yang berkembang dan

memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya secara cepat, tepat, dan cermat

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan

pemberdayaan secara maksimal baik dalam mengembangkan kreativitas daerah

maupun dalam mewujudkan pelayanan yang baik dan maksimal kepada

masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2004

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan

salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memberikan pelayanan yang

terbaik bagi masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

menyatakan definisi implementasi kebijakan yaitu :

Definition of implementation as the carrying out a policy decision made by

public authority, …in the separate function of legislatures as enactors and

administrative agencies as executors of public policy. …Policies are

continuously transformed by implementing actions that simultaneously

after resources and objectives. (Mazmanian and Sabatier, 1983:7)

Pandangan ini memberi syarat bahwa aspek implementasi kebijakan inilah

yang merealisasikan kebijakan publik menjadi upaya yang nyata untuk memenuhi

kebutuhan publik. Menurut Maarse (dalam Hoogerwerf, 1982:157),

“implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu

dan dalam waktu tertentu.”

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, agar implementasi kebijakan

berjalan efektif, menurut Jones (2001:166), ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan

42

dalam proses impIementasi kebijakan yaitu “organization, interpretation, and

appIication”.

Implementation is that set of activities directed toward putting a program

into effect. three activities, in particular, are significant :

1. Organization : the establishment or rearrangement of resources, unit

and methods for putting a policy into effect

2. Interpretation : the translation of program language (often contaned in

a statute) into acceptable and feasible plans and directives

3. Application : the routine provision of service, paymens, or other agree

upon objectives of instruments. (Jones, 1984:166)

Organisasi pelaksana kebijakan berkaitan dengan pembentukan atau

penataan kembali sumber daya, unit dan metoda yang diperlukan untuk

menjalankan program. Organisasi juga berkaitan dengan koordinasi dan arah

pencapaian tujuan. Pada aspek organization (organisasi), meliputi beberapa hal-

hal berupa: komitmen pada sasaran, penataan sumberdaya, perintah atasan, sanksi

bagi pelanggar, standar prosedur operasi, kesatuan antar pelaksana, pembatasan

kewenangan, pengetahuan informasi, tanpa tekanan tertentu, dan perubahan yang

dilakukan.

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi

jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana

yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus

kebijakan. Pada aspek interpretation (interpretasi), meliputi beberapa hal-hal yang

berupa: isi dan tujuan dipahami, petunjuk pelaksanaan jelas, perkiraan sumber

daya, teliti dan konsisten, penyusunan prioritas, memahami tanggung jawab,

kreativitas yang besar, dukungan masyarakat, sikap masyarakat, dan sumber daya

masyarakat.

43

Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang

dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan

berpedoman pada programmed implementation (ketentuan dan prosedur) dan

adapted implementation adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar

tercapainya suatu kebijakan.” Pada aspek application (aplikasi), meliputi hal-hal

berupa: menentukan tarif pembayaran, diarahkan pedoman program, pelaksanaan

bersifat dinamis, kompromi hal-hal tertentu, memperhatikan efektivitas,

memperhatikan efisiensi, memperhatikan objektivitas, memiliki strategi yang

tepat, mengelola pendukung kebijakan, dan mengantisipasi pihak dirugikan.

Berdasarkan kepada uraian konsep itu, penulis merumuskan implementasi

kebijakan Larasita dilakukan melalui tiga aktivitas penting, yaitu: organisasi,

interpretasi, dan aplikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam melakukan

Larasita di wilayah Kota Bandung.

Implementasi kebijakan Larasita memiliki tujuan yang diharapkan, yaitu

berupa tercapainya penerbitan sertipikat tanah di Kota Bandung dari aparatur

Kantor Pertanahan Kota Bandung kepada masyarakat. Salah satu fungsi dari

organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat (public service). Pelayanan

tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik layanan sipil maupun

layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut

pemenuhan suatu hak, melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun

berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.

Tercapainya penerbitan sertipikat tanah di Kota Bandung dari aparatur

kepada masyarakat merupakan fungsi pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kota

44

Bandung yang selalu berkaitan dengan kepentingan umum dan bukan

dikonsepsikan untuk orang perorangan. Hal ini Sebagaimana disebutkan Waluyo

(2007:128), ”kepentingan umum adalah suatu bentuk kepentingan yang

menyangkut orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan

aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat) hidup orang

banyak/masyarakat.”

Wahab mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ditujukan untuk

memberikan pelayanan atau merubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran.

Hal tersebut dapat dilihat pada pendapat berikut ini:

Fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha

yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga di tingkat

pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-

pejabat di tingkat yang lebih rendah atau daerah dalam upaya mereka

untuk memberikan pelayanan atau merubah perilaku masyarakat atau

kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. (Wahab, 2004:63)

Menurut Sharkansky: “Policies are the goals and action of administration

under taken in an effort to shape the quantity or quality of the public service”

(Sharkansky, 1975:9). Selain itu, Sharkansky juga mengungkapkan bahwa:

“Public service include some of the most tangible outputs of administrative

agencies.” (Sharkansky, 1975:334).

Selain itu Jones mengatakan bahwa proses kebijakan yang meliputi

organisasi, interpretasi, dan implementasi memegang peranan penting dalam

mewujudkan produk kebijakan. Lengkapnya Jones menyatakan bahwa:

The policy process: a recapitulation on functional activities of program

implementation are organization, interpretation, and application, and categorized in government is government to problem with a potential policy

product varies (service, payments, facilities, controls) (Jones, 1984:252)

45

Berlandaskan pada pengertian dan uraian tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik memberikan upaya memenuhi

kebutuhan dan menyalurkan kepentingan masyarakat.

2.3. Hipotesis Kerja

Implementasi kebijakan Larasita di Kota Bandung meliputi aspek-aspek

organisasi, interpretasi, dan aplikasi.