12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah

perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan

selamat , sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang

angkutan.5

Jadi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pengangkutan

adalah pengangkut dan pengirim. Sedangkan sifat perjanjian yang di

timbulkan oleh nya adalah timbal balik dimana para pihak mempunyai

kewajiban sendiri di dalam nya. Kewajiban pengangkut adalah :

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dengan selamat

sedangkan kewajiban pengirim yaitu membayar uang angkutan.Tentang

menyelenggarakan pengangkutan , ini artinya bahwa pengangkutan itu

dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain

atas perintah nya. Sedangkan yang dimaksud dengan selamat , ini

5 Rahayu Hartini. 2012. Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Malang. Citra Mentari. Hal 4

13

mengandung arti , bila pengangkutan dilakukan tidak selamat maka akan

menjadi tanggung jawab si pengangkut.6

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009

Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang

dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Hukum

pengangkutan adalah hukum yang mengatur perjanjian timbal balik antara

pengangkut dan pengirim , dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan

tertentu, sedangkan pihak lain nya (Pengirim-Penerima atau Pengirim-

Penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu

untuk pengangkutan tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum

pengangkutan adalah hukum yang mengatur perjanjian timbal balik antara

pengangkut dan pengirim , dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat

ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

mengikatkan diri dengan membayar ongkos pengiriman / pengangkutan

6 ibid..

14

Adapun arti hukum pengangkutan bila ditinjau dari segi

keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-

peraturan , di dalam dan di luar kodifikasi (KUH Perdata;KUHD) yang

berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan

hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau

orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan

yang lahir dari segi perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga

perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan.7

2. Jenis-Jenis Pengangkutan

Ada tiga macam pengangkutan yaitu: Pengangkutan Darat,

Pengangkutan Laut atau Perairan dan Pengangkutan Udara. Aspek hukum

publik pada pengangkutan diatur dengan Undang-Undang, sedangkan

aspek hukum perdata pada pengangkutan di atur dengan perjanjian yang

dibuat oleh para pihak serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.8

Sumber hukum bagi ketiga macam pengangkutan tersebut diatur di dalam

KUHD maupun di luar KUHD (yaitu undang-undang tentang

pengangkutan) seperti di paparkan berikut ini:

1.Pengangkutan darat di atur di dalam:

a. KUHD, Buku I , Bab V, bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98 (yang

mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat,

7 Sution Usman Adji,Djoko Prakoso,Hari Pramono. 1991. Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Jakarta. PT RINKA CIPTA. Hal. 5. 8 Rahayu Hartini. op.cit. Hal. 5.

15

tetapi khusus pengangkutang barang, sedang pengangkutan orang tidk

diatur).

b. Peraturan-peraturan khusus lainnya, adalah:

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

menggantikan Stb.No.262 Tahun 1927 tentang Pengangkutan

Kereta Api .

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

- Peraturan-Peraturan tentang Pos dan Telekomunikasi.

2. Pengangkutan Perairan Darat, diatur dalam:

a. KUHD.Buku I Bab V Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98

b. Peraturan-peraturan Khusus lainnya yaitu: Undang-Undang Nomor

21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, (karena pada Undang-Undang

ini juga mengatur mengenai angkutan sungai danau antar pulau atau

ASDP).

3. Pengangkutan di Laut, diatur dalam:

a.KUHD, Buku II, Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal,.

b.KUHD, Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang.

c.KUHD , Buku II , Bab V-B tentang Pengangkutan Orang.

16

d. Serta peraturan khusus lainnya yakni:

- PP Nomor 2 Tahun 1969 (LN 1969-2) Tentang “Penyelenggaraan

dan Pengusahaan Angkutan Laut.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran yang

menggantikan semua perundang-undangan Hindia Belanda yang

berhubungan dengan pelayaran (lihat ketentuan pasal 131

Undang-Undang Pelayaran).

4. Pengangkutan Udara, diatur dalam:

a. S.1939-100 (Luchtvervoerordonantie atau Ordonasi Penangkutan

Udara disingkat OPU) bsd. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958

( LN 1958-159 dan TLN Nomor 1687 Tentang Penerbangan ) tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1992.

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

menggantikan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 Tentang

Penerbangan.9

3. Perjanjian Pengangkutan

a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh

kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau

9 Ibid. hal, 5-6.

17

pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban

dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.10

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.11

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke

tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau

pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya

pengangkutan.12

Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana

pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan

pengiriman barang membayar biaya/ongkos angkutan

sebagaimana yang di setujui bersama. Perjanjian pengangkutan

menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang

sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian

sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai

pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan

kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut

10 Suwardjoko Warpanil, 1990, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Bandung, Penerbit ITB, hal 2. 11 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 12 Suwardjoko Warpani, Op.cit. hal. 46.

18

perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan

pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan,

penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran

jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan

pelayanan angkutan. Perjanjian pengangkutan tidak di syaratkan

harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak

(konsensus) sehingga dapat di artikan bahwa untuk adanya suatu

perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan

(konsensus) diantara para pihak. Dalam praktek sehari-hari, dalam

pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut denga surat

muatan (vracht brief) seperti dimaksud dalam pasal 90 Kitab

Undang Undang Hukum Dagang.13

b. Tujuan dan unsur-unsur Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk

melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah

para pelaku usaha angkutan umum karena dengan adanya

perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian

hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.14

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3)

telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan

13 Soegeng Purnomo. Perjanjian Pengangkutan. http://soegeng-poernomo.blogspot.co.id/2015/05/perjanjian-pengangkutan.html. Diakses pada tanggal 18 November 2016. jam 22.31 WIB 14 Ovan Setyawan Fadly. Perjanjian Pengangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. https://ovansite.wordpress.com/2016/03/10/perjanjian-pengangkutan-dalam-kuhperdata//. Diakses pada tanggal 18 November 2016. Jam 23.50 WIB.

19

perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga di pedomani

pada Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa

suatu perjanjian akan dapat dibatal kan jika bertentangan dengan

Undang Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum.

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam pengangkutan

antara lain:15

a. Manusia, yang membutuhkan;

Kecuali anak-anak dan orang jompo, semua orang yang

sehat akan mampu mengangkut beban seberat tertentu dengan

mengeluarkan tenaga tambahan, namun jarak yang dapat

ditempuh juga terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya, orang

perlu untuk mencari nafkah. Kekayaan yang diperoleh dari usaha

tersebut berbeda-beda, dan ini mempengaruhi kemampuannya

membayar biaya angkutan. Dalam memilih sistem pengangkutan

pun pilihan orang tidak sama, sedangkan orang yang pilihannya

sama dasar alasannya mungkin berbeda.

b. Barang, yang dibutuhkan;

Barang hasil produksi yang merupakan keluaran (output)

proses produksi dinyatakan berguna apabila telah sampai kepada

konsumen. Dengan kata lain, produksi itu baru berguna apabila

diangkut dari tempat produsen ke tempat konsumen atau

15 Surwadjoko Warpanil. op.cit. hal.4

20

pasar dan sampai ke konsumen dalam kondisi yang

dikehendaki.

c. Kendaraan (angkutan), sebagai alat angkut;

Kendaraan (angkutan) pada umumnya dibuat dengan

menggunakan alat buatan manusia yang banyak digali dari

bentuk alami. Bentuk angkutan yang paling luas pemakaiannya

adalah angkutan darat. Angkutan dirancang sedemikian rupa agar

mampu bergerak sesuai dengan medan dan sekaligus dapat

melindungi muatannya.

Fungsi angkutan yang pokok adalah memindahkan orang

dan/atau barang. Muatan dapat berupa benda hidup (orang,

binatang dan tumbuhan) dan benda mati (makanan, bahan

baku industri). Selain orang dan binatang, barang lain pada

umumnya diangkut tidak dalam kondisi alaminya (misalnya

kayu dan bahan makanan), sehingga membutuhkan teknologi

yang tepat. Teknologi pengangkutan yang tepat harus

memnuhi syarat-syarat, antara lain:

1. Menjamin agar muatan tidak rusak.

2. Menjaga agar penggunaan tenaga/ kekuatan yang

diperlukan untuk mengangkut muatan berada dalam

keadaan baik, sehingga tidak merusak muatan.

21

3. Melindungi muatan dari segala kerusakan sehingga

beberapa hal harus dikendalikan, misalnya suhu

lingkungan yang bauk, tekanan udara, dan kelembapan.

Di samping itu, sarana angkutan hendaknya sejauh

mungkin menghindari pencemaran terhadap udara,

suara, dan air.

d. Jalan, sebagai prasarana angkutan;

Komponen pokok dalam pengangkutan adalah jalan

(prasarana) dan kendaraan (sarana). Menurut UU No. 13

Tahun 1980 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah

suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apa pun, meliputi

segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan

perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Menurut Pasal 1 angka (12), jalan adalah seluruh bagian Jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan rel dan jalan kabel.

e. Organisasi, yaitu pengelola angkutan

Kegiatan pengangkutan selalu melibatkan banyak

lembaga karena fungsi dan peran masing-masing tidak

mungkin ditangani oleh satu lembaga saja. Di Indonesia,

22

pada tingkat nasional, masalah pengangkutan

menyangkut beberapa lembaga, seperti Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Perhubungan, Departemen Dalam Negeri,

Departemen Keuangan. Di bawahnya, pada tingkat

pelaksanaannya terdapat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan,

Polisi Lalu Lintas dan perusahaan pengangkutan. Karena

demikian banyak pihak dan lembaga yang bersangkut-paut,

maka diperlukanlah suatu sistem untuk menangani masalah

pengangkutan, dan dalam hal inilah organisasi pengangkutan

diperlukan.

c. Asas Perjanjian Pengangkutan

Asas –asas pengangkutan merupakan landasan filosofis ,

yang dapat bersifat publik atau umum dan bersifat perdata atau

privat. Asas yang bersifat public atau umum adalah merupakan

landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi

semua pihak, yakni pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga

yang berkepentingan dengan pengangkutan maupun pihak

pemerintah sebagai penguasa.16

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan

filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

16 Rahayu Hartini , Op.cit hal 4-5

23

1) Yang bersifat perdata; dan

2) Yang bersifat publik

Asas-asas yang bersifat publik terdapat pada tiap-tiap Undang-

Undang pengangkutan baik darat, laut dan udara. Dalam

pengangkutan udara terdapat dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1992. Asas-asas yang bersifat perdata

merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan

berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu

pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas-asas

hukum pengangkutan yang bersifat perdata menurut Abdulkadir

Muhammad (1998: 18-19) adalah sebagai berikut:17

a. Konsensual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis,

sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk

menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada

harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen

angkutan.

b. Koordinatif

17 Adi Prayogo, Asas Dalam Hukum Pengangkutan, https://vanyugo.wordpress.com/2014/03/09/asas-dalam-hukum-pengangkutan/, di akses tanggal 19 November 2016, Jam 20.44 WIB

24

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan

setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau

membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan

jasa dan melaksanakan perintah penumpang/pengirim barang,

pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim barang.

Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

c. Campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis

perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan

melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut.

Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada

pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian

pengangkutan.

d. Retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi.

Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi

pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban

menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

e. Pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen

angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada

25

perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah

berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota

(angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.

Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat

publik, yaitu sebagai berikut:18

a. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan,

peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan peri

kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara,

serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;

b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa

penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan

dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa

yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh

lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat

kekeluargaan;

c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan

pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil

dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan

biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

18 Sri Sugiarti, Pasal Pengangkutan dalam KItab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang, http://ugisukaba.blogspot.co.id/2016/03/pasal-pengangkutan-dalam-kuh-perdata_3.html, diakses pada tanggal 19 November 2016 , pukul 21.28 WIB.

26

d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat

keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana,

antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara

kepentingan individu dan masyarakat, serta antara

kepentingan nasional dan internasional;

e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan

pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan

umum bagi masyarakat luas;

f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus

merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling

menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar

moda transportasi;

g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada

pemerintah untuk menegak kan dan menjamin kepastian

hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara

Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam

penyelenggaraan pengangkutan.

h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pngangkutan

harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan

kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian

bangsa;

27

i. Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap

penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai

dengan asuransi kecelakaan .

D. Sifat Perjanjian Pengangkutan

Untuk Menyelenggarakan Pengangkutan Niaga, lebih

dahulu harus ada perjanjian antara pengangkut dan

penumpang/pengirim. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan

dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari

suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan

penumpang/pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya

angkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan

tetapi di dukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan

bahwa perjanjian sudah terjadi.19

Perjanjian pengangkutan pada umumnya dalam hubungan

hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan

berkedudukan sama tinggi dan sama rendah, atau bersifat sederajat.

Hal ini tidak seperti dalam perjanjian perburuhan di mana dua belah

pihak tidak sama tinggi yaitu majikan mempunyai kedudukan yang

lebih tinggi dari pada buruh.20

19 Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Ke III, Bandung, PT.CITRA ADITYA BAKTI, Hal. 35. 20 Siti Utari. 1994. Pengangkutan laut. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 9.

28

Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat

beberapa pendapat, yaitu:

1. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan

pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila

pengirim membutuhkan pengangkutan atau tidak terus menerus,

berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 Kitab Undang Undang

Hukum Perdata.

2. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan

pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud

Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pendapat

ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 Kitab Undang Undang

Hukum Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan

pemborongan).

3. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian

campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan

berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur

pelayanan berkala (Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum

Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 ( 1 ) Kitab Undang

Undang Hukum Dagang).

Jadi perjanjian pengangkutan memiliki analisa yaitu sebagai

perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut dan pengirim

mempunyai kedudukan yang sama dalam hal melaksanakan

kewajiban nya, dimana pihak pengangkut mempunyai kewajiban

29

untuk mengantarkan penumpang sampai dengan tujuan dengan

keadaan selamat, sedangkan pihak penumpang mempunyai

kewajiban untuk membayar biaya angkutan nya.

30

E. Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan barang

maupun penumpang antara pengangkut dengan pemakai jasa

pengangkutan dapat disebutkan empat syarat sebagaimana diatur

dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak.

2. Adanya kecakapan unutk membuat sebuah perjanjian.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang

menyangkut subyeknya, sehingga disebut syarat subyektif, yaitu

syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (sepakat dan cakap)

seperti disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum

Perdata, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-

orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah

pengampuan.

Maka dari itu maka untuk menjamin sah nya suatu perjanjian

dalam pengangkutan di perlukan syarat-syarat yang objektif maupun

subjektif tersebut di dalam proses pengangkutan itu sendiri. Dengan

ini dapat di nyatakan bahwa para pihak yang terkait di dalam

pengangkutan wajib untuk melaksanakan kewajiban nya sesuai

31

dengan hal-hal yang terkait daripada syarat-syarat yang telah di atur

di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1338

ayat (1) menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat untuk di tarik kembali selain daripada

kesepakatan ke dua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Pihak yang merasa dirugikan karena salah salah satu pihak lain nya

melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah di sepakati dapat

melakukan gugatan atas gugur nya perjanjian tersebut di akibatkan

tidak terpenuhi nya syarat-syarat sah nya suatu perjanjian

sebagaimana yang telah di atur di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

Menurut sistem hukum yang berlaku di indonesia dewasa

ini, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang-barang atau

penumpang tidak disyaratkan harus secara tertulis, sesuai dengan

empat syarat yang disebutkan diatas. Jadi, cukup diwujudkan dengan

persetujuan kehendak secara lisan saja maka dapat disimpulkan bahwa

perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual.21

21 Ibid. hal. 12-13.

32

F. Asas-Asas Hukum Perjanjian Pengangkutan

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan

asas itu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberi

kesempatan bagi semua pihak untuk membuat suatu perjanjian

ketentuan di atas memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-

pihak yang mengadakan perjanjian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3)

telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan

perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani

pada Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa suatu

perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang

Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum.

Kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal yang amat penting

dalam soal pelaksanaan persetujuan.22

Pasal 1338 ayat 3 Burgerlijk Wetboek (B.W.) secara umum

menentukan, bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur,

sedang menurut pasal 1339 B.W. kedua belah pihak tidak hanya

terikat oleh apa yang secara tegas (uitdrukkelijk) disebutkan dalam

22 R.Wirjono Prodjodikoro, 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit Mandar Maju, Hal. 102.

33

suatu persetujuan melainkan juga oleh yang di haruskan menurut sifat

persetujuan kepatuhan adat kebiasaan dan undang-undang. Lebih jelas

lagi dikatakan dalam pasal 1347 B.W., bahwa, apabila pada sebuah

persetujuan ada tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai

dalam masyarakat (bestendig gebruikelijk, yaitu menurut adat

kebiasaan), maka janji-janji ini dianggap termuat dalam isi

persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam membentuk

persetujuan sama sekali tidak menyebutkan nya.23

Asas-asas hukum perjanjian meliputi :

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat yang digunakan

dalam suatu perjanjian yang diambil untuk mengadakan atau

tidak mengadakan suatu perjanjian (Pasal 1338 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata).

2. Asas konsesualisme

Dengan adanya konsesualisme Kontrak dikatakan telah lahir

jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara

para pihak yang membuat.

3. Asas pacta sunt servanda

Keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak

seimbang, maka asas kepastian hukum ini dapat dicapai

23 Ibid.

34

semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai

Undang Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338

ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan pihak

ketiga wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para

pihak artinya tidak boleh mencampuri isi perjanjian.

4. Asas kepribadian

Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama

sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk

dirinya (Pasal 1315 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

bila dibuat maka pihak ketiga tidak rugi dan mendapat

manfaat karenanya. Pada dasarnya seseorang dapat minta

ditetapkan dirinya sendiri kecuali Pasal 1317 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata yaitu janji untuk pihak ke-3 (ketiga).

G. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Pengangkutan

Pihak-pihak yang yang terlibat di dalam perjanjian

pengangkutan antara lain:24

a. Pihak pengangkut

Secara umum, di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum dagang (KUHD) tidak dijumpai defenisi

pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi,

dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan,

24 Surwadjoko Warpani1, op.cit, hal. 60.

35

pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang)

dan/atau barang.

b. Pihak Penumpang

Peraturan pengangkutan di Indonesia menggunakan

istilah “orang” untuk pengangkutan penumpang. Akan

tetapi, rumusan mengenai “orang” secara umum tidak diatur.

Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang,

penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk

membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak

untuk memperoleh jasa pengangkutan.

c. Pihak Pengirim

Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD)

Indonesia juga tidak mengatur defenisi pengirim secara

umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian

pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri

untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar

itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang

dari pengangkut. Dalam bahasa inggris, pengirim disebut

consigner, khusu pada pengangkutan perairan pengangkut

disebut shipper.

36

Menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa kewajiban yang

harus dipenuhi pengenudi kendaraan bermotor umum, yaitu:

1. Mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif

yang telah ditetapkan;

2. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan

lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut

biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan,

atau atas perintah petugas;

3. Menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau

menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului

atau mengubah arah;

4. Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau

menurunkan Penumpang;

5. Menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan

6. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan

umum.

Selain itu di dalam UU No. 22 tahun 2009 terdapat beberapa

kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum,

yaitu:

1.Menyerahkan tiket penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun

2009);

37

2.Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk

angkutan tidak dalam trayek (Pasal 167 UU No. 22 Tahun

2009);

3.Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang

(Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);

4.Menyerahkan manifes kepada pengemudi Penumpang (Pasal

167 UU No. 22 Tahun 2009);

5.Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang

dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan

dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh

Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 UU No. 22

tahun 2009);

6.Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya

angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau

pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan

(Pasal 187 UU No. 22 tahun 2009);

7.Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang

diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai

dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 UU No.

22 tahun 2009);

8.Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan

tanggung jawabnya (Pasal 189 UU No. 22 tahun 2009).

38

Selain itu dalam UU No. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa

hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

1. Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang

yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi

kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan

perjanjian angkutan (Pasal 195 ayat (1) UU No. 22 Tahun

2009).

2. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya

tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil

sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22

Tahun 2009).

3. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang

diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak

memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) UU No. 22 Tahun

2009).

4. Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau

penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati,

perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang

yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam

penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (Pasal 196 UU No. 22 Tahun 2009).

39

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang

dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya

pengangkutan. Setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak

pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas

pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut.

H. Tanggung Jawab Para Pihak

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya Hukum

Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam

perjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung

jawab para pihak dalam pengangkutan kereta api, tanggung jawab para

pihak dalam pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam

pengangkutan perairan, dan tanggung jawab para pihak dalam

pengangkutan udara.25

Menurut Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perusahaan pengangkutan

umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam

melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan

pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut

pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan

pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila

25 Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

40

kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab

terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim,

yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap

penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat

tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung

jawab terhadap pemilik barang(pengirim) dimulai sejak barang

diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada

pengirim atau penerima.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari

pihak pengangkut adalah.26

1. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk

menyelenggarakan pengangkutan .

2. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang

diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai

orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan diangkut, maka

sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal

1235 KUHPerdata).

3. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:

26 H. M. N. Purwosutjipto, 1981. Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan. Jakarta. hlm. 21-22

41

a. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau

peranakbuahan alat pengangkutnya;

b. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai

menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;

c. Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas

muatan yang diangkut.

4. Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan dalam perjanjian.

Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara

nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.

Kerugian secara nyata ini adalah ketentuan undang-undang yang tidak

boleh disampingi oleh pengangkut melalui ketentuan perjanjian yang

menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa (dwingend

recht). Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata

diderita, antara lain :

a.Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh;

b.Kekurang nyamanan akibat kondisi jalan atau jembatan yang

dilalui selama dalam perjalanan; dan

c.Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Dari perikatan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim

barang, timbul suatu hukum yang saling mengikat antara para pihak

yang terkait dalam perikatan tersebut. Adapun hukum yang mengikat

42

tersebut adalah berupa hak dan kewajiban. Dan kami menitikberatkan

pada pembahasan tentang tanggung jawab yang berkenaan dengan

pengangkut atas barang angkutannya. Kewajiban-kewajiban

pengangkut pada umumnya antara lain adalah:27

1. Mengangkut penumpang atau barang-barang ke tempat tujuan

yang telah ditentukan.

2. Menjaga keselamatan, keamanan penumpang, bagasi barang

dengan sebaik-baiknya.

3. Memberi tiket untuk pengangkutan penumpang dan tiket

bagasi.

4. Menjamin pengangkutan tepat pada waktunya.

5. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Luas tanggung jawab pengangkut diatur dalam kitab

undang-undang hukum perdata indonesia. Pengangkut wajib

membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita, dan

bunga yang layak diterima jika dia tidak dapat menyerahkan atau tidak

merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan.28

Biaya, kerugian, dan bunga pada umumnya terdiri atas

kerugian yang telah diderita dan laba yang seharusnya akan

diterima. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, dapat

27 Endra Yuda, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Darat, https://feelinbali.blogspot.co.id/2014/03/kewajiban-dan-tanggung-jawab-pengangkut.html, di akses pada tanggal 26 November 2016 pada pukul 12.36 WIB. 28 Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

43

diselesaikan melalui gugatan kemuka pengadilan yang berwenang

atau gugatan melalui arbitrase.29

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Transportasi Publik

1. Pengertian Transportasi Publik

Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat

transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan

kendaraannya sendiri. Transportasi Umum pada umum nya termasuk

Kereta dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai

penerbangan, feri, taksi,dan lain-lain.30

Konsep transportasi publik sendiri tidak dapat dilepaskan dari

konsep kendaraan umum. Pengertian kendaraan umum berdasarkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum

yaitu Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran

baik langsung maupun tidak langsung.31

Fungsi transportasi umum (pengangkutan) memegang peranan

penting dalam usaha mencapai tujuan pengembangan ekonomi dalam

29 Pasal 1246 Kitab Undang-Undan Hukum Perdata Indonesia.

30 Wikipedia, Sistem Transportasi Umum, https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum, diakses pada tanggal 7 Juni 2017 , pukul 21.58 WIB. 31 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum

44

suatu bangsa. Adapun tujuan pengembangan ekonomi yang bisa

diperkenankan oleh jasa transportasi adalah:32

1. Meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi

yang merata antara penduduk, bidang usaha dan daerah.

2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat

dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah.

3. Mengembangkan industrial nasional yang dapat menghasilkan

devisa serta mensupply pasaran dalam negeri

4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi

masyarakat. Ada peranan transportasi dalam kegiatan non-

ekonomis yaitu sebagai sarana mempertinggi integritas bangsa,

transportasi menciptakan dan meningkatkan standar kehidupan

masyarakat secara keseluruhan, mempertingi Ketahanan

Nasional Bangsa Indonesia (Hankamnas) dan menciptakan

pembangunan nasional.

Fungsi lain transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan

barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan

penumpang tegantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place

utility). Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang

atau mobilitas manusia. Tansportasi juga membantu tercapainya

pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi

45

berfngsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promotion

sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bago perkembangan

ekonomi.33

Transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam

ruang baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa

barang.34

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam

menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung

kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik

itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi

yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas

penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya

pertumbuhan ekonomi didaerah ini menyebabkan pengurangan

konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan ketrampilan

pada wilayah tertentu, selain itu transportasi juga untuk membuka

peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi

perbedaaan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya

pembangunan antar wilayah. Dengan adanya transportasi harapannya

dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah

33 Remaja Sampit, Kegunaan-manfaat-fungsi Transportasi Publik, http://remajasampit.blogspot.co.id/2014/08/kegunaan-manfaat-dan-fungsi-transportasi.html, Diakses pada Tanggal 7 Juni 2017 Pada Pukul 22.42 WIB 34 Soesilo. Nining I. 1999. Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota. Jakarta. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

46

perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri

maupun sektor lainnya merata disemua daerah.35

Pentingnya peran transportasi publik dalam semua aspek

mengharuskan ditemukan nya sebuah sistem transportasi publik yang

handal, efisien dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti

bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut,

terpadu atau terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib,

teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya

terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik

sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki

utilitas yang tinggi.

2. Pihak-Pihak Dalam Transportasi Publik

Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak yang secara

langsung menentukan kinerja transportasi. Setidaknya ada enam

pihak dalam manajemen trasportasi (Bowersox, 2013), yaitu: (1)

pengirim (shipper), seringkali disebut sebagai consignor; (2)

Penerima (receiver), dikenal sebagai consignee; (3) Perusahaan

penyedia jasa transportasi (carrier dan agent); (4) Pemerintah

35 Armin Atmajaya, Pengaruh Perkembangan Transportasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi, http://arminsiparacca07.blogspot.co.id/2011/03/pengaruh-perkembangan-transportasi.html, Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2017 Pada Pukul 23.00 WIB.

47

(government); (5) Teknologi informasi dan komunikasi (ICT); dan

Masyarakat (public).36

Gambar 1.

Bagan Alur Konsep Integrasi Moda Transportasi Publik

Sumber Gambar : http://supplychainindonesia.com/new/transportasi-dalam-

rantai-pasok-dan-logistik/

Pengirim (shipper) dan Penerima (receiver)

36 Dr.Zaroni, Transportasi Dalam Rantai Pasokan dan Logistik, http://supplychainindonesia.com/new/transportasi-dalam-rantai-pasok-dan-logistik/, Diakses pada Tanggal 8 Juni 2017, Pada Pukul 12.57 WIB.

48

Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang

memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai

pasok. Umumnya, pengirim berkepentingan terhadap

penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian

produk. Keberhasilan transaksi tersebut membutuhkan

pergerakan barang-barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan

biaya transportasi yang paling rendah. Bagi pengirim dan

penerima, isu-isu penting yang harus disolusikan adalah waktu

pengambilan dan pengantaran barang, waktu singgah, kehilangan

dan kerusakan barang, penagihan, dan keakuratan informasi.

Perusahaan penyedia jasa transportasi (carrier dan agent);

Carrier merupakan pihak yang menyelenggarakan

transportasi barang. Sebagai perusahaan penyedia jasa

transportasi, carrier akan membebankan tarif angkutan

semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel,

dan biaya operasional kendaraan. Untuk mencapai tujuan ini,

carrier melakukan koordinasi waktu pengambilan dan

pengantaran barang untuk beberapa pengirim dengan cara

konsolidasi agar dapat mencapai operasional yang efisien.

Carrier membuat keputusan investasi yang terkait dengan

kebutuhan bisnis dan operasional transportasi,

seperti truck, pesawat udara, kapal, lokomotif, dan lain-lain, dan

menyelenggarakan bisnis transportasi dengan biaya operasional

49

yang efisien untuk memaksimalkan tingkat pengembalian atas aset

yang telah diinvestasikan.

Pemerintah (government).

Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan

infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan raya,

pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi

transportasi, dan pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan

transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi,

kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik

nasional.Hampir semua infrastruktur transportasi dimiliki dan

dikelola sebagai barang atau layanan publik. Untuk itu, kebijakan

transportasi diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang

fair dan kompetitif, mencegah monopoli, keseimbangan

lingkungan dan hemat energi.

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

ICT diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat

dan real-time antara pelanggan dan pemasok atau antara pengirim

dan penerima.

Masyarakat (public).

Pihak terakhir dalam sistem transportasi adalah

publik. Publik berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi

yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya yang murah, aman,

50

selamat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Secara

tidak langsung, publik menciptakan permintaan jasa transportasi

dengan cara pembelian produk-produk.

3. Kriteria Transportasi Publik

Sebagai sarana transportasi publik, maka transportasi harus

memenuhi kriteria pelayanan publik, Dagun et. Al (2006)

mengungkapkan bahwa transportasi yang baik bagi pelayanan publik,

harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan dan

kecepatan.37

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga

kenyamanan transportasi di Indonesia,sebagai berikut :38

a) Kesiapan Manusia

Masyarakat sebagai pengguna transportasi dan operator

transportasi, harus selalu mentaati ketentuan angkutan

umum dan jalan raya. Pemerintah Indonesia telah

mengeluarkan aturan hukum berupa UU No. 22 Tahun

2009. Peraturan tersebut mengatur bagaimana cara

melakukan kegiatan transportasi di jalan raya. Undang-

undang dikeluarkan sebagai salah satu upaya untuk

37 Dagun. Save M. 2006. Busway. Terobosan Penanganan Transportasi Jakarta. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm 126. 38 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP, Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Transportasi Darat, Air dan Udara, http://ipsgampang.blogspot.co.id/2014/08/menjaga-keamanan-dan-kenyamanan.html, Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2017, Pukul 23.27 WIB.

51

mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman bagi

masyarakat. Sebagai pengendali alat transportasi,

kesalahan dan kelalaian manusia adalah sebagai faktor

tertinggi penyebab utama kecelakaan. Sebagai warga yang

baik, kita harus selalu taat pada peraturan berlalu lintas

agar transportasi menjadi aman dan nyaman.

b) Sarana dan Prasarana

Peralatan transportasi merupakan salah satu bagian penting

untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan

transportasi. Banyak kecelakaan yang terjadi disebabkan

kendaraan yang tidak layak jalan. Pelampung penumpang

harus selalu dipersiapkan pada sarana transportasi air.

Pengemudi dan penumpang mobil yang duduk di depan

harus selalu mengenakan sabuk pengaman. Pada saat naik

bus, kita harus selalu memperhatikan peralatan yang ada

dalam bus, misalnya: harus ada palu pemecah kaca darurat

di tempat terjangkau di dalam bis. Selain peralatan di

dalam kendaraan, hal lain yang sangat penting adalah

rambu-rambu dalam berkendara dan berlaulintas.

Terminal, halte, dan tempat penyeberangan, merupakan

prasarana lain yang juga sangat penting dalam kegiatan

transportasi.

52

c) Kelembagaan Dalam Kegiatan Transportasi

Kegiatan transportasi tentu memerlukan peran

kelembagaan dalam kegiatan transportasi, agar dapat

berjalan lancar. Terdapat berbagai bentuk kelembagaan

ekonomi, seperti: PT, CV, Firma, Perusahaan Perorangan,

dan Koperasi. Tapi pada umumnya yang menangani

kegiatan transportasi di Indonesia adalah berbentuk PT.

Ketentuan kedua adalah keamanan, yaitu aspek rasa aman yang

dirasakan oleh penumpang selama mendapatkan pelayanan

transportasi. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur

rasa aman diantaranya adalah sistem tertutup dimana sarana

transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang bukan

penumpang. Pada kasus bus, termasuk di dalamnya adalah halte atau

terminal yang hanya diakses oleh penumpang yang sudah membeli

tiket bus. Selain itu, adalah sistem naik dan turun penumpang. Untuk

menjaga keamanan, penumpang harus naik dan turun hanya pada halte

dan terminal yang telah ditetapkan, dan penumpang tidak dapat naik

dan turun pada tempat selain halte dan terminal resmi. Dengan

demikian, sistem tertutup ini dapat memberikan rasa aman bagi

penumpang dari ancaman pencurian, pencopetan, perampokan, atau

insiden-insiden lainnya yang mengancam keselamatan penumpang

dalam menggunakan jasa transportasi.

53

Ketentuan ketiga adalah kecepatan, yaitu kecepatan dalam proses

memenuhi waktu perjalanan menuju ke tempat tujuan. Ketentuan ini

tentu dapat tercapai dengan didukung oleh sarana dan prasarana

transportasi yang terintegritas dengan baik, sebagai contoh adalah

jalan khusus yang digunakan oleh busway di Kota Jakarta.

Sarana transportasi massal yang dapat memenuhi ketiga ketentuan

tersebut dapat dilakukan melalui konsep transportasi busway yang

diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sarana transportasi

ini, walaupun belum sesempurna yang diharapkan pada ketiga

ketentuan di atas, namun telah memenuhi harapan masyarakat ibu kota

dalam mendapatkan pelayanan transportasi publik yang cepat,

nyaman dan aman.39

4. Pendekatan dan Perencanaan Sistem Transportasi Publik

Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan

komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu

dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud

sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan).40

Sistem transportasi meliputi beberapa sistem yang saling

berkaitan dan saling mempengaruhi. Sistem-sistem yang membentuk

sistem transportasi antara lain sistem pergerakan, sistem jaringan, dan

sistem aktivitas. Selain itu terdapat pula sistem kelembagaan yang

39 Tamin, Ofyar Z, 1997, Perencanaan dan Permodelan Transportasi, Bandung, Penerbit ITB 40 Non Rianty, Pengertian Transportasi, http://www.sridianti.com/pengertian-transportasi.html, Diakses pada tanggal 9 Juni 2017, Pada Pukul 00.17 WIB.

54

berfungsi sebagai penunjang dan yang mempengaruhi hubungan

berbagai sistem tersebut. Sistem kelembagaan ini dituangkan dalam

bentuk peraturan dan perundang-undangan.

Untuk mencapai keberhasilan didalam menentukan prioritas bagi

pergerakan lalu lintas tertentu dapat dicapai dengan berbagai cara

tergantung pada skala waktu yang dibutuhkan. Sebagai contoh,

tindakan manajemen lalu lintas dengan biaya rendah (low cost traffic

management) umumnya mudah di implimentasikan tetapi disisi

lainnya memerlukan komitmen yang tinggi antar instansi terkait

dengan memberlakukan/menempatkan/menegakkan komponen

software yang memadai. Dengan metode ini, tentunya tidak akan

banyak perubahan terhadap infrastruktur yang ada dan biasanya hanya

dapat bertahan untuk jangka pendek (short term solution). Seringkali

pemecahan jangka pendek juga sangat merepotkan karena harus

sering dimonitor dan dikaji ulang , untuk itu umumnya

dikombinasikan dengan program yang jangka panjang (long term)

yang dapat melibatkan investasi besar untuk menyediakan fasilitas

baru yang dibarengi dengan perencanaan dan pengendalian tata guna

lahan yang memadai.41

Sistem kegiatan merupakan perwujudan dari rang dan isinya,

terutama manusia dengan segala aktivitas nya yang dilakukan di suatu

41 Adi Tanuarto, Peranan Hirarki Sistem Jalan, https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/07/11/633/, Diakses pada tanggal 9 Juni 2017, Pada Pukul 00.34 WIB.

55

guna lahan. Untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang aktivitasnya

tersebut , manusia membutuhkan perjalanan dengan menggunakan

transportasi publik. Makin tinggi kuantintas dan kualitas suatu

penduduk di suatu wilayah dengan kegiatannya, makin tinggi pula

pergerakan yang dihasilkan, baik dari segi jumlah (volume), frekuensi,

jarak, moda, maupun tingkat pemusatan temporal.

Sistem Jaringan adalah salah satu sarana dan prasarana yang

mendukung adanya sistem pergerakan daripada sistem transportasi

publik itu sendiri. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan salah

satunya adalah infrastruktur yang menunjang berbagai kegiatan

transportasi public itu sendiri, salah satunya adalah jalan. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta

di atas permukaan ait, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan

kabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5, peran

jalan dibagi menjadi 3, yaitu:

56

1) Sebagai prasarana transportasi : mempunyai peran

penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya,

lingkungan hidup, politik, hankam, serta dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2) Sebagai prasarana distibusi barang dan jasa :

merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa,

dan negara.

3) Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan :

menghubungkan dan mengikat seluruh Wilayah

Republik Indonesia.

Sistem kelembagaan yang berkaitan dengan sistem transportasi

meliputi aspek legal (kesesuaian Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, maupun kebijakan insentif dan disinsentif dalam

penyelenggaraan transportasi), aspek organisasi (kesiapan organisasi

pemerintah, masyarkat, maupun swasta dalam penyelenggaraan

transportasi termasuk kejelasan pembagian tugas dan koordinasi antar

organisasi), aspek sumber daya manusia (merupakan kesiapan dari

sumber daya manusia yang terdiri dari operator, user, non-user,

regulator, dan sebagainya dalam penyelenggaraan transportasi

publik), serta aspek keuangan.

Sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan akan

saling mempengaruhi. Perubahan pada sistem kegiatan jelas akan

mempengaruhi sistem jaringan melalui perubahan pada tingkat

57

pelayanan pada sistem pergerakan. Begitu juga perubahan sistem

jaringan akan dapat mempengaruhi sistem kegiatan melalui

peningkatan mobilitas dan aksesibilitas dari sistem pergerakan

tersebut. Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam

menampung pergerakan agar tercipta pergerakan yang lancar dan pada

akhirnya juga pasti mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem

jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas. Ketiga

sistem mikro ini saling berinteraksi dalam sistem transportasi makro.42

Kecenderungan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi

akan selalu berkembang apabila pemerintah tidak melakukan upaya di

dalam memperbaiki kinerja sistem transportasi publik. Berikut

beberapa faktor yang menyebabkan angkutan umum tidak lagi

diminati oleh masyarakat :

Aktivitas ekonomi kurang terlayani oleh angkutan umum

yang memadai;

Meningkatnya harga tanah di luar kota, sehingga

menyebabkan pemukiman yang makin jauh dari pusat kota

sehingga menyebabkan ketidakterjangkauanya moda

transportasi di banyak daerah;

42 Belajar Teknik, Sistem Transportasi Mikro-Makro, http://belajjarilmuteknik.blogspot.co.id/2013/12/sistem-transportasi.html, Diaskses pada tanggal 9 Juni 2017, pada pukul 14.26 WIB.

58

Dibukanya jalan baru membuat peningkatan penggunaan

menggunakan kendaraan pribadi semakin pesat, didukung

oleh lambatnya jaringan layanan angkutan umum yang

masuk pada saat itu.

Integrasi jaringan angkutan publik yang masih lemah dan

jauh dari kata baik.

Kurang terjamin nya kemanan dan konsep tepat waktu di

dalam angkutan umum pada saat ini.

Untuk terwujudnya sistem transportasi publik yang baik, maka

dapat dilakukan melalui metode pendekatan yang mengarah kepada

pergeseran pergerakan dalam ruang dan waktu seperti berikut ini :43

Dampak Pergeseran Waktu

Dibutuhkan kebijakan transportasi yang menghasilkan

dampak pergeseran waktu agar proses pergerakan masih

dapat dilakukan pada lokasi yang sama tetapi pada waktu

yang bersamaan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan

untuk mendukung kebijakan ini adalah

a. Strategi jam masuk/keluar kantor atau sekolah

yang berbeda-beda. Strategi ini mengarahkan agar

kegiatan yang terjadi waktunya tidak bersamaan

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya

43Ofyar Z Tamin, 1999, Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi Perkotaan Di DKI Jakarta, Jurnal PWK, Vol 10 No 1

59

kemacetan akibat menumpuknya pergerakan pada

waktu yang sama

b. Batas waktu pergerakan untuk angkutan barang.

Hal ini bertujuan agara kendaraan pengangkut

barang dengan kendaraan berat dapat beroperasi

pada malam hari saja.

c. Transporatsi publik yang tidak berbatas jam.

Sehingga memberikan kemudahan kepada

konsumen untuk dalam penggunaan nya.

Dampak Pergeseran Rute atau Lokasi

Kebijakan yang menghasilkan dampak pergeseran rute

atau lokasi dibutuhkan agar proses pergerakan masih dapat

dilakukan pada waktu yang sama, akan tetapi dengan

lokasi dan rute yang berbeda. Beberapa strategi yang dapat

mendukung kebijakan ini adalah :

a. Kebijakan road pricing seperti sistem stiker,

Electronic Road Pricing (ERP), Area Licensing

Scheme (ALS) menyebabkan pergerakan tetap

dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan

menggunakan ruas jalan yang lain

b. Strategi lainnya dapat berupa: penetapan rute

angkutan barang, three-in-one, penetapan ruas

jalan khusus untuk angkutan umum, dan lain-lain.

60

Dampak Pergeseran Moda

Kebijakan yang menghasilkan dampak pergeseran moda

dibutuhkan agar proses pergerakan masih dapat dilakukan

pada lokasi dan waktu yang sama tetapi dengan moda

transportasi yang berbeda. Pada prinspinya, kebijakan ini

didukung oleh kenyataan bahwa terdapat adanya

ketidakefisienan dalam penggunaan ruang jalan yang

memang sudah sangat terbatas :

a. Car/Van Pooling, startegi ini akan dapat

mengurangi jumlah kendaraan yang bergerak

dengan cara meningkatkan okupansi kendaraan

pribadi. Kebijakan bus karyawan atau kendaraan

antar-jemput untuk anak sekolah dan karyawan

merupakan salah satu perwujudan strategi car

pooling.

b. Kebijakan peningkatan pelayanan angkutan umum

melalui kombinasi strategi bus, kebijakan parkir,

batasan lalu lintas, sistem angkutan umum massal

(SAUM), dan fasilitas pejalan kaki merupakan

usaha-usaha yang mengarah kepada tejadinya

dampak pergeseran moda.

61

c. Jalur khusus bus, jika suatu ruas jalan mengalami

kemacetan, bus dapat menggunakan satu jalur

sendiri.

d. Prioritas bus pada persimpangan berlampu

lalulintas. Detektor biasanya diletakan pada bus,

yang akan memberikan sinyal elektronik yang akan

diterima oleh penerima sinyal pada persimpangan

tersebut.

e. Kemudahan pejalan kaki. Untuk merangsang

masyarakat menggunakan angkutan umum, hal

utama yang perlu diperhatikan adalah pejalan kaki.

Perjalanan dengan angkutan umum hampir pasti

selalu diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki.

Sehingga, jika fasilitas pejalan kaki tidak tersedia

dengan baik, masyarakat akan berkurang minat nya

untuk menggunakan angkutan umum. Hal yang

perlu diperhatikan adalah masalah fasilitas,

kenyamanan, dan keselamatan, serta perlu selalu

diingat bahwa “pejalan kaki bukanlah warga

negara kelas dua”.

f. Pergeseran moda transportasi ke moda

telekomuikasi. Strategi ini perlu diperhatikan

karena proses pemenuhan kebutuhan tidak selalu

62

harus dipenuhi dengan proses pergerakan.

Kebutuhan yang bersifat informasi dan jasa dapat

dipenuhi dengan menggunakan moda

telekomunikasi. Penggunaan fasilitas e-

mail,faksmili, dan internet akan sangat membantu

mengurangi jumlah pergerakan karena proses

pemenuhan kebutuhan yang bersifat informasi

dapat dilakukan tanpa seseorang harus bergerak.

Dampak Pergeseran Lokasi Tujuan

Kebijakan yang menghasilkann dampak pergeseran lokasi

tujuan dibutuhkan agar proses pergerakan masih dapat

dilakukan pada lokasi, waktu, dan moda transportasi yang

sama tetapi dengan lokasi tujuan yang berbeda. Beberapa

strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan

ini adalah :

a. Upaya mengarahkan pembangunan tata guna lahan

sedemikian rupa sehingga pergerakan yang

dibangkitkann atau yang tertarik terjadi hanya pada

satu lokasi atau beberapa lokasi yang saling

berdekatan saja. Beberapa strategi yang dapat

dilakukan yaitu dengan mengupayakan

pembangunan pusat-pusat kegiatan yang terpadu

dengan berbagai jenis dan macam kegiatan

63

sehingga penduduk untuk pergi bekerja, belanja,

sekolah, dan lain-lain cukup hanya pada satu lokasi

yang berdekatan saja.

b. Penyebaran secara lebih merata lokasi pusat

kegiatan utama (sentra-sentra perimeter) dan

rayonisasi sekolah di daerah perkotaan akan sangat

mendukung kebijakan pegeseran lokasi.

c. Untuk menghindari pergerakan arus bolak-balik

yang tinggi setiap hari, perlu dibangin kota satelit

atau kota baru mandiri yang salah satu fungsinya

mengurangi intensitas kegiatan di kota induk serta

menahan arus urbanisasi, dan merupakan filter bagi

kota induk. Secara teori kota Bekasi, Tanggerang,

dan Bogor dapat merupakan kota satelit bagi DKI

Jakarta sehingga orang yang bertempat tinggal di

kota tersebut atau sekitar nya tidak perlu jauh-jauh

ke DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya

Secara umum, target utama yang di harapkan pada penerapan

strategi yang dijelaskan di atas yaitu : 44

a. Pengurangan jumlah pegerakan melalui pengaturan

aktivitas-aktivitas yang membangkitkan pergerakan;

44Ibid.

64

b. Pengurangan jumlah pergerakan kendaraan yang bergerak

proses pergeesaran moda dan penggunaan kendaraan yang

berokupansi tinggi;

c. Dekonsentrasi arus lalulintas dalam ruang dan waktu.

Tak ada satupun kebijakan yang dapat langsung memecahkan

secara tuntas masalah transportasi public. Kebijakan yang diambil

harus merupakan gabungan dari beberapa kebijakan atau strategi yang

secara sinergis akan dapat memecahkan masalah transportasi publik

yang ada. Untuk itu beberapa kebijakan lainnya yang harus dilakukan

bersama-sama agar dapat menunjang konsep transportasi publik akan

dijelaskan berikut ini :

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Prasarana

Kebijakan ini harus dilaksanakan secara sangat selektif

tergantung dari tingkat prioritas dan kemampuan

pendanaan. Peningkatan kapasitas prasarana dapat

dilakukan selain dengan melebarkan jalan, juga dapat

dilakukan dengan memperbaiki titik-titik rawan kemacetan

yang banyak terdapat pada jaringan jalan di daerah

perkotaan. Pembenahan sistem jaringan jalan dan sistem

hierarki serta pembangunan jalan terobosan baru harus

dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari

penyempitan, misalnya dengan cara :

a. Pelebaran dan perbaikan geometric persimpangan

65

b. Pembuatan persimpangan tidak sebidang;

c. Pembangunan jalan terobosan untuk melengkapi

sistem jaringan jalan yang telah ada dan

pembenahan sistem hirarki jaln. Hal ini terutama

terlihat pada daerah yang berbatasan dengan daerah

administrasi lain. Karena tidak ada koordinasi yang

baik antara kedua pemerintah daerah, maka

pembangunan sistem jaringan jalan di daerah

perbatasan sering tidak sinkron sehingga

menimbulkan penyempitan.

d. Pembuatan jembatan penyebrangan, baik untuk

pejalan kaki maupun untuk kendaraan pada daerah

tertentu untuk mengurangi kecelakaan dan juga

untuk membuka isolasi akibat pembangunan jalan

tol yang memisahkan satu daerah menjadi dua

daerah yang terisolasi.

Kebijakan Optimasi Kapasitas Prasarana

Sebelum memulai membicarakan hal yang membutuhkan

biaya yang sangat besar tersebut, pertanyaan yang perlu

segera dijawab adalah seberapa jauh jaringan jalan yang

ada sekarang ini berfungsi sesuai dengan kapasitas yang

seharusnya. Terdapat beberapa permasalahan pada sistem

66

jaringan jalan di DKI- Jakarta yang harus segera

dipecahkan sebagaimana dikemukakan berikut ini:45

a. Gangguan samping yang sangat besar yang

disebabkan oleh ribbon development yang akan

sangat mengurangi kapasitas jalan yang sudah

sangat terbatas.

b. Sistem arus lalulintas satu arah adalah cara yang

sangat baik dan efektif serta murah untuk

meningkatkan kapasitas jaringann jalan (secara

teoritis, kapasitas dapat ditingkatkan dua kali tanpa

harus melebarkan jalan). Kelemahannya, terjadi

peningkatan jarak dan waktu tempuh. Untuk itu, hsl

ysng dirasakan sangat perlu untuk mengurangi

dampak negative tersebut adalah dengan

memberikan rambu petunjuk jalan yang baik dan

lengkap untuk mengarahkan perjalanan ke tempat

tujuan.

c. Mengatur kegiatan parkir di badan jalan sehingga

kapasitas jalan tersebut dapat dimanfaatkan

seoptimal mungkin.

d. Mengatur fungsi dari tempat pejalan kaki seusai

sebagaimana mestinya.

45 Ibid.

67

Kebijakan Rekayasa dan Manajemen Lalulintas

Kebijakan rekayasa dan manajemen lalulintas

dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

a. Pemasangan dan perbaikan sistem lampu

lalulintas baik secara terisolaso maupun

terkoordinasi yang dapat mengikuti

fluktuasi arus lalulintas. Sistem ini dikenal

dengan Area Traffic Control System

(ATCS).

b. Perbaikan perencanaan sistem jaringan

jalan yang ad, termasuk jaringan jalann

Kereta Api, jalan raya, bus, dilaksanakan

untuk menunjang sistem angkutan umum

transportasi perkotaan terpadu (SAUTPT)

c. Perlunya penerapan pembatasan lalulintas

(traffic restraint) terhadap kendaraan

pribadi telah diterima oleh pakar

transportasi sebagai hal yang penting dalam

menanggulangi masalah kemacetan di DKI

Jakarta

68

Hal-hal lain yang dapat dilakukan dalam menunjang sistem

transportasi yang baik adalah : 46

Pelatihan transportasi perkotaan bagi staff pemerintah

daerah. Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola dan

mengatur daerah nya sendiri sangatlah penting dan

diperlukan. Pelatihan merupakan cara yang sangat efektif

untuk memperluas wawasan dan pengetahuan aparat dan

staf pemerintah daerah dalam masalah transportasi,

termasuk mengelola, merencana, dan mengatur.

Sosialisasi peraturan dan penegakan hukum.

Ketidakdisiplinan selalu merupakan alasan utama

terjadinya permasalahan transportasi perkotaan.

Penegakan hukum berperan sangat penting. Undang-

undang beserta perangkat peraturan pelaksanaannya perlu

disebarluaskan agar masyarakat dapat memahaminya,

termasuk penjelasan yang rinci tentang cara mentaati

peraturan berikut sanski pelanggarnya. Perangkat hukum

tadi juga memerlukan peraturan pelaksanaan, sarana dan

prasarana yang jelas, penegakan hukum, dan pembuktian

yang jelas.

46 Ibid.

69

Namun keterbatasan alokasi lahan untuk jaringan jalan di daerah

perkotaan yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah

kendaraan pada akhirnya akan menyebabkan metode-metode ini akan

mencapai titik jenuh (saturation point) yang tidak mampu lagi

mengatasi problem kemacetan lalu lintas pada masa-masa mendatang.

Untuk itulah, studi tentang Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM)

perlu dimulai sejak sekarang sebagai alternatif moda transportasi

kawasan perkotaan pada masa mendatang. Sebagai sarana transportasi

masa depan, SAUM haruslah memiliki keunggulan-keunggulan antara

lain:47

a. Kemampuan daya angkut besar

b. Kecepatan yang tinggi

c. Keamanan terjamin

d. Kenyamanan yang memadai

e. Biaya perjalanan terjangkau

f. Aksesbilitas Tinggi

g. Ramah Lingkungan

Sebenarnya, penerapan SAUM di beberapa kota besar di Indonesia

bukan hal baru. Misalnya kota Surabaya, pada masa kolonial Belanda

sudah ada sarana trem yang melayani pergerakan penduduk kota

47 M Helmy Hisyam, Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Solusi Mengatasi Kemacetan Di Perkotaan, http://helmyhisyam.blogspot.co.id/2009/05/sistem-angkutan-umum-massal-saum-solusi.html, diakses pada tanggal 10 Juni 2017, Pada pukul 01.24 WIB.

70

Surabaya pada saat itu. Akan tetapi entah mengapa pad akhirnya trem

tersebut akhirnya tidak difungsikan lagi dan sekarang jaringan rel trem

tersebut sudah raib entah kemana. Agaknya kita harus mengakui bahwa

pemerintah RI pada saat itu belum memiliki kebijakan mengenai

transportasi perkotaan yang bersifat strategis atau mungkin karena

tidak mempunyai cukup dana untuk mengoperasikan trem sehingga

sarana transportasi ini kemudian dihentikan pengoperasiannya. Dan

setelah lebih dari lima dasawarsa, akhirnya pemerintah kota Surabaya

mulai kerepotan dengan problem kemacetan lalulintas yang serius pada

beberapa ruas jalan di Surabaya.

Hambatan terbesar dari penerapan SAUM adalah biaya investasi

yang amat mahal, yang meliputi biaya pembangunan awal (stasiun,

kereta api, jaringan rel, pelatihan SDM yang mengoperasikan), biaya

pemeliharaan serta biaya operasional. Oleh karena itu diperlukan

kerjasama pihak swasta yang berani melakukan investasi jangka

panjang semacam ini. Dengan pertimbangan tersebut SAUM harus

diterapkan pada koridor utama dengan perkiraan jumlah penumpang

lebih dari 30.000-40.000 orang/arah/jam. Dan untuk mendapatkan

penumpang sebanyak itu maka perlu dilakukan upaya terpola sebagai

berikut:48

Adanya sistem pengumpan pada jalur SAUM

48 Ibid.

71

Frekuensi perjalanan kereta api harus sesuai dengan

kebutuhan atau karakteristik kedatangan pengguna jasa

pada sistem tersebut.

Pengembangan lokasi stasiun SAUM sebagai pusat

kegiatan yang dapat menarik orang sehingga bisa berfungsi

sebagai tujuan/asal perjalanan

Penerapan sistem penunjang yang dapat menjamin

digunakannya sistem angkutan umum massal seoptimal

mungkin

Pemberian kemudahan bagi pengguna sistem SAUM.

Untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul akibat

meningkatnya aktivitas dan pergerakan manusia maupun barang, maka

dibutuhkan suatu perencanaan sistem transportasi. Perencanaan

transportasi merupakan proses yang bertujuan mengembangkan suatu

sistem yang memungkinkan manusia dan barang bergerak atau

berpindah tempat dengan aman dan murah (Pignataro, 1973 dalam

Tamin, 1997). Selain aman dan murah, disebutkan pula bahwa

transportasi harus cepat dan nyaman, terutama bila digunakan untuk

mengangkut manusia (Tamin,1997).

Pengelolaan transportasi secara umum dapat diartikan sebagai

usaha untuk mengatur dan memanajemen pengadaan pelayanan sistem

trasnportasi kearah yang lebih maksimal dalam memenuhi permintaan

72

dari para pemakai jasa transportasi (Fidel, 1997). Pengelolaan

transportasi bisa dimulai dari perencanaan transportasi. Kajian

perencanaan transportasi mempunyai ciri yang berbeda dengan kajian

bidang lain karena objek penelitian perencanaan transportasi cukup

luas dan beragam. Ciri singkat kajian perencanaan transportasi menurut

Ofyar (2000) ditandai dengan multimoda, multidisipin, multisektoral

dan multimasalah (lihat juga LPM-ITB, 1996, 1997a). Multimoda

berarti melihat kajian perencanaan transportasi lebih dari satu moda.

Hal ini dapat disambungkan dengan kebutuhan pergerakan manusia

atau barang membutuhkan banyak moda sehingga integrasi antar moda

memegang peranan yang penting. Multidisiplin berarti dalam kajian

perencanaan transportasi melibatkan banyak bidang keilmuan. Bidang

keilmuan yang berpengaruh antara lain rekayasa, ekonomi, geografi,

penelitian operasional, sosial poltik, metematika, informatika, dan

psikologi. Bidang ilmu yang akan di terapkan dalam kajian

perencanaan transportasi diupayakan akan saling melengkapi dan

bersinergi menghasilkan model tranportasi yang mampu menjawab

permasalahan yang ada. Multisektoral melibatkan banyaknya lembaga

yang akan mengkaji terkait perencanaan transportasi. Lembaga ini bisa

dari pihak pemerintahan maupun pihak swasta. Antara pihak

pemerintahan dan swasta mempunyai kepentingan yang berbeda

sehingga perlu koordinasi dan penanganan yang baik. Ciri terakhir

adalah multimasalah, kajian perencanaan transportasi meliputi kajian

73

tentang multimoda, multidisiplin, multisektoral maka tentu saja akan

menimbulkan beragam masalah. Banyak masalah yang ditimbulkan ini

mempunyai dimensi yang luas, mulai dari aspek pengguna jasa,

rekayasa, operasional, ekonomi, sampai pada aspek sosial.49

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu ciri

dasar perencanaan transportasi adalah adanya jaringan multimoda. Hal

ini membuktikan bahwa kajian perencanaan transportasi publik selalu

melibatkan lebih dari satu moda transportasi. Transportasi intermodal

adalah pengangkutan barang atau penumpang dari tempat asal ke

tempat tujuan dengan menggunakan lebih dari satu moda transportasi

tanpa terputus dalam hal biaya, pengurusan administrasi, dokumentasi,

dan adanya satu pihak yang bertanggung jawab sebagai pengangkut.

Pelayanan transportasi intermodal kadang disebut juga pelayanan dari

pintu ke pintu (door to door service) (Abbas Salim, 1993). Dalam

transportasi intermodal ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, antara

lain:

1. Aspek Teknis

Harus adanya hubungan tiap moda dengan fasilitas yang

digunakan untuk menangani jenis barang atau kemasa

yang dibawa secara teknis

49 Nanik Wijayanti, Kajian Perencanaan Transportasi, https://nanikwijayanti.wordpress.com/2012/11/06/kajian-perencanaan-transportasi/, diakses pada tanggal 10 Juni 2017, pada pukul 01.51 WIB.

74

2. Aspek dokumentasi (file)

Dalam transportasi intermodal hanya terdapat satu macam

dokumen pengangkutan yaitu yang dikeluarkan oleh pihak

yang bertindak sebagai operator (intermodal

transportation operator).

3. Aspek Tanggung Jawab (liability)

Dalam pelaksanaan intermodal transportation hanya ada

satu pihak yang bertanggungjawab terhadap

terselenggaranya transportasi.

Peningkatan kebutuhan transportasi itermoda disebabkan oleh

efektifitas waktu yang digunakan dikarenakan pengguna jasa

transportasi tidak perlu mengurus dokumen perjalanan seperti tiket dan

sebainya untuk berganti moda, rendahnya biaya transportasi secara

total, dan terkendalinya biaya keselamatan, serta kepastian jadwal

keberangkatan dan kedatangan dari satu moda angkutan ke moda

angkutan yang lainnya.

5. Integrasi Moda Transportasi Publik

Integrasi moda transportasi umum merupakan salah satu bentuk

manajemen sistem transportasi umum yang mengkombinasikan dua

atau lebih moda transportasi umum guna mewujudkan pelayanan

transportasi umum yang optimal.

Wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa

sudah seharusnya memeiliki sistem transportasi public yang efisien

75

yang mana terintegrasi bukan hanya secara operasional tetapi juga

dengan sector lain seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan (Potter dan

Skinner, 2000; Murray, 2001; Warpani, 2002; Ibrahim, 2003; Hull,

2005; Preston, 2010; Santos et al, 2010). Integrasi transportasi public

merupakan solusi yang paling rasional untuk mengatasi permasalahan

transportasi perkotaan. Sistem transportasi public yang optimal hanya

bisa dicapai melalui pemahaman yang tepat mengenai pola perjalanan

masyarakat (travel behavior) serta kebutuhan dan ekspetasi

(preference) masyarakat terhadap kualitas pelayanan transportasi

publik.50

Dalam Sistem Transportasi Nasional (Sitranas) disebutkan bahwa

integrasi transportasi umum merupakan sasaran utama pengembangan

sistem trasnportasi nasional yang ditujukan untuk memberikan jaminan

keselamatan dan keamanan trasnportasi, keteraturan, kelancaran,

kecepatan, kemudahan pencapaian, ketepatan waktu, kenyamanan,

ketertiban, keterjangkauan tarif, dan tingkat polusi yang rendah dalam

sati kesatuan jaringan transportasi public tanpa terlalu membebani

masyrakat namun tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan

optimal (Transmedia, 2012). Optimal dalam hal ini mengandung

pengertian bahwa kapasitas pelayanan moda yang tersedia seimbang

dengann permintaan kebutuhan perjalanan masyarakat sehingga

50 Rizky Amalia Yulianti, “ Konsep Integrasi Moda Transportasi Publik Di Kota Surabaya Berdasarkan Preferensi Masyarakat”, Progrsm Magister Arsitektur Bidang Keahlian Manajemen Pembangunan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ( Institut Teknologi Sepuluh November: Surabaya), hlm. 1, t.d.

76

mampu memberikan pelayanan yang maksimal pada masa sibuk

namun tidak terlalu banyak moda yang menganggur pada masa sepi

(Warpani, 2002).

Gambar 2.

Bagan Alur Konsep Integrasi Moda Transportasi Publik

sumber : Rizky Amalia Yulianti-Program Magister Arsitektur Bidang Keahlian Manajemen

Pembangunan Kota Fakultas Teknil Sipil dan Perencanaan- Institut Teknologi Surabaya 2013

Pada faktanya integrasi moda transportasi publik pada beberapa

negara maju mampu memberikan perubahan seperti Integrasi jadwal

pada Hong Kong Mass Transit Railway mampu mereduksi waktu

tunggu sebesar 43% dan biaya sebesar 73% (Wong dan Leung, 2004

KOTA

INTEGRASI

MODA

TRANSPORTASI

PUBLIK

TEORITIS

EMPIRIS

PELAKU

Konsep Intergrasi Moda Transportasi Publik

Implementasi Integrasi Moda Transportasi

Publik

Gap

Masyarakat

Operator/Pen

yedia Jasa

Pemerintah

Karakteristik Perjalanan Masyarakat Pengguna

Moda Transportasi Publik

Kualitas Integritas Moda Transportasi

Publik

Preferensi Masyarakat terhadap Integrasi Moda

Transportasi Publik

Service Quality, Importance-Performance

Analysis

Service Quality

Statistika Deskriptif

77

dalam Currie dan Bromley, 2005). Integrasi informasi transportasi

public di Kota London mampu meningkatkan rasio biaya dan manfaat

hingga sebesar 7,67% (Preston, 2010). Reduksi tarif melalui integrasi

tarif (May dan Roberts, 1995) mampu meningkatkan jumlah

penggunaan moda transportasi public sebesar 24% di Kota Wina

(Austria) pada tahun 2001 dan 33% di Kota Paris (Perancis) selama

periode tahun 1975-1993.51

Integrasi antar moda memiliki banyak kelebihan, salah satunya

adalah tarif pelayanan yang dapat direduksi melalui mekanisme

integrasi tarif (May dan Roberts, 1995). Hal ini terbukti mampu

meningkatkan jumlah penggunaan moda transportasi public sebesar

24% di Kota Wina (Austria) pada tahun 2001 dan sebesar 33% di Kota

paris (Perancis) selama periode tahun 1975-1993. Selain itu perilaku

perjalanan dan pemilihan moda masyarakat terbukti dengan adanya

integrasi tarif tersebut sebagaimana yang terjadi mampu mengubah

perilaku pemilihan moda dari transportasi privat ke transportasi public

sebesar 4% per tahun dan di Kota New York (Amerika Serikat) dimana

integrasi tarif mampu meningkatkan perilaku perjalanan mingguan

masyarakat menggunakan moda transportasi public sebesar 12% untuk

perjalanan menggunakan subway dan sebesar 40% untuk perjalanan

menggunakan busway (Taylor dan Cartet, 1998; Hirsch et al, 2000;

dalam Sharaby dan Shiftan,2012).

51 Ibid.

78

Terdapat tiga konsep utama di dalam integrasi moda transportasi

publik yang menghasilkan suatu perencanaan dalam pelaksanaan

integrasi moda transportasi public :

a) Konsep Integrasi Fisik dan Jaringan (Optimalisasi

Jaringan dan Lokasi Pelayanan Fisik Transportasi

Publik) :52

Skenario Jangka Panjang

1. Hirarki jaringan moda ( utama, cabang,

pengumpan).

2. Pengembangan desain perhentian/intercharge

(menggunakan sistem lay-bys dan/atau kerb

side yang dilengkapi dengan rambu perhentian,

inforasi pelayanan, shelter, tempat duduk,

fasilitas lain).

b) Konsep Integrasi Jadwal (Sinkronisasi Jadwal

Pelayanan Menggunakan Kombinasi Frekuensi dan

Timetables) :53

Skenario Jangka Pendek :

1. Penjadwalan pelayanan moda

menggunakan kombinasi sistem

frekuensi dan timetable.

52 Ibid. hal. 11. 53 Ibid. hal 12.

79

2. Redesain mode menggunakan sistem

penomoran dan pewarnaan.

Skenario Jangka Panjang

1. Penjadwalan pelayanan moda

menggunakan kombinasi sistem

frekuensi dan timetable.

2. Redesain moda menggunakan sistem

moda dan pewrnaan.

3. Koordinasi operator moda transportasi

public dengan membentuk badan

otoritas transportasi publik.

c) Konsep Integrasi Tarif dan Pembayaran

(Restrukturisasi Tarif Menggunakan Kombinasi Tarif

Bertahap dan Zona) :54

Skenario Jangka Pendek

1. Penetapan tarif dengan menggunakan

kombinasi struktur tarif bertahap

berdasarkan jarak lokasi fisik dan

berdasarkan zona (reduksi tarif dan

pembedaan tarif berdasarkan waktu,

54 Ibid. hal 13.

80

pelaku perjalanan, da nasal tujuan

perjalanan).

2. Sistem pembayaran menggunakan tiket

dengan pilihan perjalanan harian,

mingguan, bulanan, tahunan.

3. Sumber pembiayaan reduksi tarif

adalah dari subsidi pemerintah.

Skenario Jangka Panjang

1. Penetapan tarif dengan menggunakan

kombinasi struktur tarif bertahap

berdasarkan jarak lokasi fisik dan

berdasarkan zona (reduksi tarif dan

pembedaan tarif berdasarkan waktu,

pelaku perjalanan, da nasal tujuan

perjalanan).

2. Sistem pembayaran menggunakan

kartu (smartcard) baik debit maupun

kredit.

3. Sumber pembiayaan dapat

mempertimbangkan kombinasi subsidi

dan investasi.

81

C. Tinjauan Umum Tentang Jasa Angkutan Kota Sebagai Transportasi

Publik

1. Pengertian Jasa Angkutan Umum Jenis Angkutan Kota

Angkutan pada dasar nya adalah sarana untuk memindahkan

orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuan

nya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai

tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat

asalnya ke tempat tujuan nya. Prosesnya dapat dilakukan dengan

menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara

angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang

menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa

atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang

adalah angkutan kota ( bus,minibus,dsb), kereta api, angkutan air dan

angkutan udara.55

Angkutan kota atau biasa disingkat Angkot atau Angkota adalah

sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak

seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang

sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikan atau

menurunkan penumpang di mana saja. Jenis kendaraan yang

digunakan adalah Mini Bus atau bus kecil. .56

55 Warpani, P. Suwardjoko. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung. Penerbit ITB. 56 Wikipedia. Angkutan Kota. https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_kota. Di akses pada tanggal 28 November 2016 Pukul 12.12 WIB.

82

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya

angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang

yang menyebabkan biaya per penumpang dapat ditekan serendah

mungkin.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ,

angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat

ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas

jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993

Tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan

orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum

dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan

umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil

penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam

trayek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan

angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari

1. Angkutan lintas batas negara;

2. Angkutan antarkota antarprovinsi;

3. Angkutan antarkota dalam provinsi;

83

4. Angkutan perkotaan; atau

5. Angkutan perdesaan

Menurut Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah daerah

Kabupaten/Kota wajib menyediakan angkutan umum unuk jasa

angkutan orang/barang di wilayah Kota/Kabupaten.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di

Jalan dengan kendaraan umum yang dimaksud dengan Angkutan Kota

adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah

Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil

penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri

sebagai berikut :57

a. Trayek utama :

57 Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

84

1) Mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam

perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang

dioperasikan;

2) Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan

utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan

ulang-alik secara tetap;

3) Pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada

tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

b. Trayek cabang :

1) Berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;

2) Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam

perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang

dioperasikan;

3) Melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara

kawasan pendukung dan permukiman;

4) Pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada

tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

c. Trayek ranting :

1) Tidak mempunyai jadwal tetap;

85

2) Pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada

tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan punumpang

yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;

3) Melayani angkutan dalam kawasan permukiman;

d. Trayek langsung :

1) Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam

perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang

dioperasikan;

2) Pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada

tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;

3) Melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan

pendukung dan kawasan permukiman.

2. Pihak-Pihak Yang Terkait dalam Penyelenggaraan Jasa Angkutan

Kota

Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat

(swasta), akan tetapi Negara mempunyai hak penguasaan atas

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang pembinaan nya

dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut meliputi aspek

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.58

58 Rahayu Hartini, 2007, Hukum Pengangkutan,UMM Press, Malang, hlm 59

86

Pada Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di sebutkan bahwa

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam praktek penyelenggaran nya, pihak-pihak yang terkait di

dalam proses jasa angkutan umum di dalam wilayah perkotaan adalah :

a. Pihak perusahaan atau penyedia jasa angkutan umum

Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat

21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Perusahaan

Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan

orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Perusahaan merupakan badan hukum yang menyediakan jasa

angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor. Sebagai

penyedia jasa, perusahaan pengangkutan harus memeliki kewajiban

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengangkutan sesuai dengan

ketentuan yang telah di atur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang paling utama adalah dengan memberikan

pelayanan sesuai dengan standart yang telah di atur oleh undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 141

ayat (1) dan (2) yakni sebagai berikut :

87

(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standart

pelayanan minimal yang meliputi:

a) Keamanan;

b) Keselamatan;

c) Kenyamanan;

d) Keterjangkauan;

e) Kesetaraan; dan

f) Keteraturan

(2) Standart pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang di berikan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peraturan perundang-

undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh

perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang

dijelaskan sebelumnya. Apabila dalam melaksanakan kewajibannya itu

terjadi pelanggaran maka tentu saja tanggung jawab sepenuhnya menjadi

milik pihak Perusahaan Pengangkut.59 Dimana telah di kuatkan dengan

ketentuan yang terdapat di pasal Pasal 1366 KUHPerdata yakni setiap

orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan

59 Obbie Afri Gultom. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengangkutan Barang Di Darat Dalam Hal Terjadinya Hilang / Dicurinya Barang. http://www.gultomlawconsultants.com/tanggung-jawab-perusahaan-jasa-pengangkutan-dalam-pengangkutan-barang-di-darat-dalam-hal-terjadinya-hilang-dicurinya-barang/#. Di akses pada tanggal 28 November 2016 Pada Pukul. 23.22 WIB.

88

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau

kurang hati-hatiannya.

Tanggung Jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum wajib

mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang

karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Perusahaan Pengangkut juga harus bertanggung jawab atas

perbuatan sopir yang dipekerjakannya. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata adalah landasan utama bagi pertanggungjawaban tersebut,

dimana seorang majikan (employer) bertanggung jawab secara tidak

langsung terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya

(employee) sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan.

Adapun mengenai pertanggung jawaban suatu perusahaan jasa

pengangkutan terhadap perbuatan pekerjanya diperkuat kembali dalam

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Jalan yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab

atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang

dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Sopir atau supir (dari bahasa Perancis: chauffeur) adalah

pengemudi professional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi

89

kendaraan bermotor. Sopir dibagi dalam dua kelompok yaitu sopir pribadi

yang menjalankan kendaraan pribadi dan yang kedua adalah sopir

perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum

seperti taksi, bus, angkutan kota ataupun angkutan barang.60

Dasar hukum adanya keberadaan pengemudi di cantumkan di

dalam Pasal 1601 KUHPerdata dimana pengemudi merupakan pihak yang

mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain,

sehingga tanggung jawab pengemudi hanya sebatas memberi pelayanan

jasa secara langsung kepada pengguna jasa angkutan dengan mematuhi

peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengemudi diwajibkan untuk mentaati asas-asas pengangkutan

yang tercantum di Undang-Undang

Sopir angkutan umum membutuhkan persyaratan yang lebih

kompleks karena menyangkut jumlah penumpang yang lebih banyak dan

waktu mengemudi yang lebih panjang. Untuk itu persyaratan sopir adalah:

1) Surat Izin Mengemudi Umum sesuai dengan golongan kendaraan

yang digunakan.

2) Waktu kerja dan istirahat

3) Tata krama dalam memberikan pelayanan kepada penumpang

4) Kesehatan yang prima.

60 Wikipedia, Sopir, https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir, diakses pada tanggal 29 November 2016 pada pukul. 22.30 WIB.

90

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab

Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan

ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan

Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena

kelalaian Pengemudi.”

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar

kemampuan Pengemudi;

b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/

atau

c. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil

tindakan pencegahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tersebut diharapkan dapt membantu mewujudkan kepastian hukum bagi

pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu

pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara

operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh

pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang

mengikatkan diti untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah

pengusaha angkutan atau pengangkut.

91

Menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa kewajiban yang harus

dipenuhi pengenudi kendaraan bermotor umum, yaitu:

1. Mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang

telah ditetapkan;

2. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain

yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya

tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas

perintah petugas;

3. Menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan

lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah

arah;

4.Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau

menurunkan Penumpang;

5. Menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan

6. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung

jawab untk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut

penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan

selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke

tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam

92

keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal

dunia. Sehingga tujuang pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan

sesuai dengan nilai guna masyarakat.

B. Pihak Pengguna Jasa (Penumpang)

Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang

menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.

Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka

pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan

pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

angkutan barang dan/ atau penumpang.

Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum

yang menggunakan jasa angkutan umum, sedangkan penumpang adalah

orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang

menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.

Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka

pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan

pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

angkutan barang dan/ atau penumpang.

93

Penumpang merupakan salah satu pihak yang berkaitan dengan

angkutan umum, tanpa penumpang maka angkutan umum tersebut tidak

memiliki tujuan. Penumpang memiliki kewajiban dimana harus mematuhi

segala peraturan yang di tetapkan oleh pihak perusahaan pengangkut dan

membayartarif angkutan umum yang telah di tentukan, apabila

penumpang tidak membayar ongkos, maka penumpang telah dianggap

wanprestasi dan dapat di turunkan dan di beri sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Selain kewajiban penumpang juga mempunyai hak

untuk mendapatkann pelayanan yang baik dalam pengangkutan. Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara khusus

mengenai hak-hak penumpang, namun hanya mengatur mengenai

kewajiban-kewajiban perusahaan angkutan umum dalam

menyelenggarakan usaha nya, yang tercantum dalam Pasal 186 sampai

dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Kewajiban pelaku usaha dalam

menyelenggarakan usaha angkutan umum dapat dikatakan merupakan hak-

hak penumpang, diantara nya:

a. Penumpang berhak diangkut hingga ke tempat tujuan

setelah disepakati perjanjian dan/atau dilakukan

pembayaran biaya angkutan

b. Penumpang berhak mendapatkan ganti rugi apabila

perusahaan angkutan umum telah lalai dalam

melaksanakan pelayanan angkutan.

94

c. Penumpang berhak untuk menuntut perusahaan

angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian

yang nyata-nyata nya di akibatkan oleh segala

perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan

penyelenggaraan angkutan, termasuk pengemudi.

Oleh karena dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan tidak diatur secara jelas mengenai hak-hak penumpang, maka

ketentuan hak-hak penumpang diatur lebih lanjut dalam Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 84, yaitu:

(1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas

pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.

(2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan

pelayanan sesuai perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti

pembayaran.

(3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran

dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan

dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar

kesepakatan.

95

(4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak

dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan

bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

3. Tarif Angkutan Umum Jenis Angkutan Dalam Kota (Angkot)

Tarif angkutan umum di Indonesia tentukan oleh harga Bahan

Bakar Minyak (BBM). Harga BBM menjadi patokan utama pemerintah di

dalam menepatkan harga tarif angkutan umum yang ada di Indonesia.

Tarif angkutan umum juga disesuaikan dengan kebutuhan dan daya beli

masyarakat mengingat bahwa tujuan daripada angkutan umum sendiri

untuk membantu kebutuhan transportasi masyarakat dengan tarif yang

murah dan terjangkau disesuaikan dengan kelas ekonomi masyrakat

tingkat bawah.

Pemerintah sendiri telah mengatur mengenai ketentuan penetapan

tarif angkutan umum jenis angkutan umum kelas ekonomi pada Surat

Edaran Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016, dimana pada surat

edaran tersebut dikeluarkan berhubungan dengan kebijakan pemerintah

atas penurunan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Keputusan

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 4738/K/12/MEM/2016

Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis

Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang di berlakukan sejak tanggal

1 April 2016 pada pukul 00.00 WIB.

96

Penyesuaian tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi kelas

ekonomi, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan serta angkutan

penyebrangan lintas antar Kabupaten/Kota dilakukan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan. Penghitungan

tarif angkutan umum dan tarif penyebrangan harus memperhatikan

kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta aspek keselamatan dan

pelayanan transportasi. 61

Perusahaan angkutan umum yang telah memiliki ijin trayek

diwajibkan untuk mematuhi ketentuan tarif yang berlaku di suatu daerah

tersebut.62

Tarif angkutan terdiri dari tarif penumpang dan tarif barang.Tarif

Angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk para

pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur. Tarif penumpang di

bedakan menjadi 2 yaitu tarif penumpang untuk angkutan orang dalam

trayek dan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.63

Tarif angkutan dapat dikategorikan sebagai berikut:

(i) Tarif menurut kelas (class rate), berlaku khusus untuk

muatan dan penumpang

(ii) Tarif pengecualian, merupakan tarif yang lebih rendah dari

class rate

61 Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016 62 Pasal 62 Point U Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 63 Pasal 181 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

97

(iii) Tarif Perjanjian/Kontrak, berlaku untuk angkutan jalan raya

dan angkutan laut, dan juga berlaku untuk moda angkutan

lainnya (angkutan udara untuk pipa)

Sedangkan untuk jenis-jenis tarif angkutan dapat dijelaskan

sebagai berikut :64

(i) Tarif menurut trayek

Ini berdasarkan atas pemanfaatan operasional dari moda

transportasi yang dioperasikan dengan memperhitungkan

jarak yang dijalani oleh moda transport tersebut (km/miles).

(ii) Tarif Lokal

Adalah tarif yang berlaku pada suatu daerah tertentu,

misalnya Bus Kota di Yogyakarta.

(iii) Tarif Diferensial

Adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan tarif

menurut jarak, berat, muatan, kecepatan atau sifat khusus

dari muatan yang di angkut.

(iv) Tarif Peti Kemas

Adalah tarif yang diberlakukan untuk mebawa kotak atau

boks di atas truk berdasarkann ukuran yang diangkut dari

asal pengiriman ke tempat tujuan barang.

64 Satya Ragam. Biaya,Tarif Angkutan dan Pembentukan Harga. http://satyaragam.blogspot.co.id/p/biaya-tarif-angkutan-dan-pembentukan.html. Diakses pada tanggal 5 Desember 2016 Pada pukul 23.36 WIB.

98

Harga jasa angkutan ditentukan oleh sistem pentarifan melalui

sewa. Dengan sistem tarif, maka harga berlaku umum dan tidak ada

ketentuan lain yang mengikat kecuali yang sudah diatur dalam buku tarif.

Untuk angkutan barang berlaku tarif barang dan untuk angkutan orang

berlaku tarif penumpang. Tingkat dan jenis tarif barang dan tarif

penumpang berbeda untuk tiap jenis alat angkutan Tingkat tarif angkutan

dipengaruhi oleh perubahan biaya operasi alat angkutan,permintaan dan

penawaran.

Pada pasal 182 ayat (1) dan (2) diesbutkan bahwa tarif angkutan

orang dalam trayek terdiri atas tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non

ekonomi.Penetapan tarif non ekonomi dilakukan oleh perusahaan

angkutan umum yang bersangkutan, sedangkan untuk penetapan tarif

ekonomi dilakukan oleh:

Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk

angkutan orang yang melayani trayek antarkota

antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan

perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui

wilayah provinsi;

Gubernur untuk angkutan orang yang melayani

trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan

99

perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu

kabupaten/kota dalam satu provinsi;

Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan

dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam

kabupaten; dan

Walikota untuk angkutan orang yang melayani

trayek angkutan perkotaan yang wilayah

pelayanannya dalam kota.

4. Cacat Kehendak Atas Perjanjian Pengangkut dan Penumpang

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari

terbentuknya kesepakatan meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan

pernyataan, suatu tindakan hukum dapat dibatalkan dan hal ini dapat terjadi

apabila terdapat cacat kehendak. Cacat pada kehendak dapat terjadi apabila

seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendak tersebut

terbentuk secara tidak sempurna.65

Terdapat beberapa kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna

tersebut yang dapat terjadi karena:

1. Fraude ( Penipuan )

Seseorang dengan sengaja mengajukan fakta atau gambaran

yang salah untuk memasuki hubungan kontrak.

65 Herlien Budiono, 2010, Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, hlm.98

100

2. Mistake ( Kesalahan )

Dua pihak yang menggandakan kontrak dengan fakta yang

ternyata tidak benar maka salah satu pihak tadi dapat membatalkan

kontrak.

3. Duress ( Paksaan )

Salah satu pihak menyetujui kontrak dengan suatu ancaman.

Ancaman ini dapat ditujukan langsung kepada dirinya, keluarga,

lingkungan ataupun tidak secara fisik.

4. Undue Influence ( Penyalahgunaan Keadaan )

Penyalahgunaan terjadi apabila seseorang tergerak karena

keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak

lawan menyalahgunakan hal tersebut. 66 Apabila merujuk pada

Pasal 344 ayat (4) BW, terdapat beberapa keadaan yang dapat

digolongkan dalam penyalahgunaan keadaan yaitu :

a. Keadaan darurat;

b. Ketergantungan;

c. Gegabah ;

d. Keadaan kejiwaan yang tidak normal;

e. Kurang Pengalaman.67

66 Ibid.hlm 100 67 Ibid.

101

D. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum Bisnis Tentang Perlindungan

Konsumen

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam mempelajari masalah dasar hukum perlindungan konsumen,

terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai arti perlindungan konsumen

itu sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, yaitu:68

“ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Jadi apabila dikaitkan dengan hak penumpang untuk mendapatkan

pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pihak

pengangkut, dengan belum terpenuhi nya hak-hak penumpang di dalam

pengangkutan maka hal itu dapat menjadi tolak ukur bahwa belum ada nya

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi

konsumen di ranah penggunaan jasa angkutan umum.

Pengertian konsumen dapat dilihat dari berbagai pendapat paara ahli

dari negara-negara lain. Secara garis besar, para ahli mencoba memberikan

definsi konsumenn dengan cara membagi jenis-jenis konsumen. Hondius,

seorang pakar masalah konsumen dari Belanda, membedakan antara

konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen natara) dengan konsumen

pemakai terakhir.69

68 Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, Aspek-Aspek Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik, Surabaya, Laksbang Justitia, Hal 249 69 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 27

102

Konsumen dalam arti yang luas mencakup 2 kriteria tersebut, sedangkan

konsumen dalam arti yang sempit mengacu kepada konsumen pemakai

terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah konsumen, maka

terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yaitu :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mengguanakan barang

dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu

2. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang

dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil).

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan

dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah

tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-

komersial).

Dari definisi Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, terdapat unsur-unsur sebagai berikut

2. Setiap Orang

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang

yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Pengertian

konsumen haruslah tidak dibatasi pada orang perseorangan

namun juga mencakup badan hukum

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang

yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Pengertian

103

konsumen haruslah tidak dibatasi pada orang perseorangan

namun juga mencakup badan hukum

3. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, kata pemakai menekankan

konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer).

4. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti

terminology tersebut digunakan kata produk. Saat ini produk

telah berkonotasi barang dan/atau jasa.

5. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah

tersedia di pasaran.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen

ini di pertegas, yakni hanya konsumen akhir. Yang di maksud dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai konsumen akhir adalah

konsumen yang memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk di juak

kembali, melainkan untuk digunakan baik bagi kepentingan diri nya sendiri,

keluarga, orang lain dann makhluk hidup lain.

Perlindungan konsumen ini tentu nya sebagai cara atau langkah yang

di tempuh oleh pemerintah dalam melindungi konsumen dari ulah buruk

pihak-pihak pelaku usaha yang nakal. Perlindungan konsumen ini tentunya

di upayakan agar fasilitas yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi

104

kebutuhan nya atau fasilitas pemuas kebutuhan manusia, tidak merasa di

curangi oleh pihak-pihak yang sengaja melakukan suatu kejahatan.70

Perlindungan konsumen harus mampu untuk memberikan kepastian

hukum terhadap berbagai aspek pelayanan publik yang perlu di perhatikan,

terutama yang menyangkut dengan kebutuhan utama oleh setiap

masyarakat.

Dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan dalam melakukan

kegiatan usaha ini, para pengguna jasa tidak merasa dirugikan oleh pihak

pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia

memiliki dasar hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dengan

adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen

biasa dilakukan dengan penuh optimis.71

Akan tetapi kurang nya pemahaman masyarakat terhadap kandungan

daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri membuat

asas-asas dan tujuann daripada adanya Undang-Undang Perlindungan

Konsumen ini dikesampingkan.

Untuk pengaturan perlindungan konsumen telah di atur dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Dengan telah adanya aturan yang

mengatur masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukan

pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku

usaha. Konsumen yang merasa hak nya di langgar bias mengadukan dan

70 Rudyanti Dorotea Tobing, Op.cit. hlm 252 71 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumenn Jika Dirugikan, Jakarta, Visimedia, hlm. 18

105

memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyeleseaian Sengketa

Konsumen (BPSK). Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum

yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen.72

BPSK juga harus dituntut aktif di dalam melakukan pengawasan

terhadap kinerja pelaku usaha yang mempunyai motivasi untuk merugikan

konsumen dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan nya.

Dimungkinkan adanya suatu badan yang memang serius dalam

mempertahankan kinerja nya untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaku-pelaku usaha yang nakal dan dapat merugikan hak-hak daripada

konsumen tingkat akhir tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban konsumen di atur di dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999, sebagai berikut :

Hak Konsumen

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

3) Ha katas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

72 N.H.T Siahaan. 2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta. Panta Rei. hlm. 19

106

4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang di gunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mesti nya;

9) Hak-hak yang di atur di dalam ketentuan perundang-undangan lain nya.

Kewajiban Konsumen

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa;

3) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen.

Dengan adanya hak dan kewajiban konsumen yang telah diatur sedemikian

rupa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka pelaku usaha wajib

107

menghormati hak-hak yang diberikan terhadap konsumen dalam berbagai ruang

lingkup yang ada. Konsumen juga diwajibkan untuk mentaati kewajban-

kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen

sebagaimana pertama kali di kemukakan oleh Presiden Amerika Serikat

J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:73

a. Hak memperoleh keamanan;

b. Hak memilih;

c. Hak mendapat Informasi;

d. Hak untuk di dengar.

Maka dari itu, menurut hemat penulis bahwa hukum perlindungan konsumen

mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan dan mempunyai pengaruh

yang besar terhadap aktivitas kehidupan setiap personal, tidak hanya pada ruang

lingkup nasional akan tetapi juga pada ruang lingkup internasional.

Pelaku usaha juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap tercapainya

tujuan daripada di bentuk nya peraturan-peraturan mengenai perlindungan

konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 yang mengatur mengenai adanya hak-hak dan kewajiban dari pelaku

usaha, yaitu sebagai berikut:

73 N.H.T. Siahaan, Op.Cit., hlm 15

108

Hak pelaku usaha adalah:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepatan

megenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di

perdagangkan;

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beritikad tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatut nya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

di perdagangkan;

5) Hak-hak yang di atur ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen yaitu untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar

barang atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku usaha tidak

dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/jasa yang di berikan kepada

konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umum

nya atas barang atau jasa yang sama. Selain itu hak-hak pelaku usaha banyak

berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugas nya melakukan penyelesaian

sengketa.74

74 Rudyanti Dorotea Tobing, Op.Cit., hlm 259

109

Terdapat satu hak yang tidak di rumuskan dalam pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen yang di uraikan sebelum nya, yaitu hak untuk

diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.

Ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis

besar dapat dibagi dalam 3 ( tiga ) hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari

kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta

kekayaan;

2. Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang

wajar;

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap

permasalahan yang di hadapi.75

Oleh karena ketiga hak atau prinsip dasar tersebut merupakan himpunan

beberapa hak konsumen sebagaimana di atur didalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat penting bagi konsumen,

sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Apabila konsumen benar-benar di lindungi, maka hak-hak konsumen yang

disebutkan di atas dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha karena

75 Marian Darus Badrulzaman,1996, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, yang diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, Bina Cipta, hlm.61

110

pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari

berbagai aspek.76

76 Rudyanti Dorotea Tobing, Op.Cit, hlm 258