13

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai Analisis Penerimaan Retribusi Pasar telah

banyak dilakukan, antara lain adalah:

1. Tatik Yuliningsih (2002) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi

dengan judul “Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten

Purbalingga”. Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis efektifitas dan

analisis elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB. Perhitungan potensi dan

perhitungan efektivitas yang digunakan adalah kios, los, dan halaman,

kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Penerimaan retribusi pasar Kabupaten

Purbalingga selama tahun 1997/ 1998-2000 belum efektif.

2. Gesit Purnamasari, (2006) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk

skripsi dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya

Meningkatkan PAD di Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini menggunakan

dua analisis yaitu analisis efektifitas dan analisis potensi terhadap peningkatan

PAD. Perhitungan potensi dan perhitungan efektivitas yang digunakan adalah Luas

pasar, tarif pasar, periode pemungutan, realisasi penerimaan retribusi pasar,potensi

retribusi pasar. kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Penerimaan retribusi

pasar Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2000-2004 belum efektif.

3. Bagus Santoso,(1995) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi

dengan judul “Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

14

Sleman”. Tulisan Bagus Santoso ini merupakan evaluasi peran retribusi pasar

terhadap PAD di Kabupaten Sleman sebagai model percontohan otonomi daerah.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: Menunjukkan bahwa Pasar Sleman

mempunyai persentase perbandingan realisasi dan potensi yang tertinggi dan Pasar

Sambilegi mempunyai persentase yang terendah :

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No Judul Peneliti Metode Var/Indikator Kesimpulan

1. Analisis

Efektifitas

Pemungutan

Retribusi Pasar

di Kabupaten

Purbalingga

Tatik

Yuliningsi

h (2002)

Analisis

Efektifitas

dan analisi

elatisitas

Efektifitas dan

elastisitas

retribusi pasar

terhadap

PDRB

Mempunyai sifat

elastisitas dimana

laju pertumbuhan

penerimaan retribusi

lebih besar

dibandingkan

dengan laju

pertumbuhan PDRB

2. Analisis

Penerimaan

Retribusi Pasar

Dalam upaya

Meningkatkan

PAD di Kab.

Temanggung

Gesit

Purnamasa

ri(2006)

Analisis

Potensi

dan

analisis

Efektifitas

Efektifitas dan

potensi

terhadap

peningkatan

PAD

Penerimaan retribusi

pasar Kabupaten

Temanggungselama

tahun anggaran 200-

2004belum efektif

ini terlihat dari

angka efektivitas

pemungutan retribusi

pasar yang masih

diangka 60 %setiap

tahunnya.

15

3. Retribusi Pasar

sebagai

Pendapatan Asli

Daerah

di Kabupaten

Sleman

Bagus

Santoso,

(1995)

Analisis

Efektifitas

Evaluasi

peran retribusi

Pasar terhadap

PAD di

Kabupaten

Sleman

sebagai salah

satu proyek

percontohan

otonomi

daerah

Menunjukanbahwa

Pasar Sleman

mempunyai

persentase

Perbandinganrealisas

i dan potensi yang

tertinggi

Pasar Sambilegi

mempunyai

persentase yang

terendah

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Keuangan Daerah

Didalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab diperlukan keuangan dengan menggali sumber-sumber

keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan antara pusat dan

daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(Yani, 2002)

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi

kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan

keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi

16

ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil

ketergantungan daerah kepada pusat.Pengeritan pendapatan asli daerah menurut

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah.Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah

pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah,

laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara (Gesit

Purnaamasari, 2006), yaitu :

1. Daerah dapat mengumpulkan dana pajak daerah yang telah disetujui

pemerintah.

2. Pemerintah kabupaten / kota dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga

melalui pasar uang barang maupun pemerintah.

3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh

daerah, misalnya sekian persen dari pajak tersebut.

4. Pemerintah kabupaten / kota dapat meminta bantuan / subsidi dari

pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan sumber penerimaan daerah

adalah Pendapatan Asli Daerah.

17

1. Pajak daerah

Undang-undang nomor 32 tahun 2000 mendefinisikan pajak daerah adalah

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi / badan kepala pemerintah daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 mendefinisikan retribusi derah /

retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian ijin

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk

kepentingan pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Laba perusahaan daerah

diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu, dalam

batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan

harus tetap berpegangan teguh terhadap prinsip ekonomi secara umum dan

efisiensi. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan

dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, akan tetapi sifat dasar

dari peusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profif (keuntungan).Tetapi

perusahan daerah ini berorientasi pada pemberian pelayanan jasa umum, dan

manfaat umum,atau dengan kata lain,perusahaan daerah tersebut menjalankan dua

18

fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi ekonomi (Josef

Riwu Kaho, 1998: 169).

Adapun ciri-ciri perusahaan daerah menurut Kansil dalam skripsi yang disusun

oleh Nahak (2003) sebagai berikut :

a. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang termasuk memberi

jasamenyelenggarakan kemanfaatan umum dan menumpuk keuntungan.

b. Pada umumnya perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas.

4. Lain-lain PAD yang sah

Pada peraturan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini

dikelompokan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari

pemerintah dan dana darurat.

Sesuai dengan peraturan terbaru Lampiran C.V butir H Permendagri Nomor 13

Tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup

pendapatan Hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainya (Abdul Halim :2012)

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah

untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik dengan berupa

materi maupun non materi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan,

melapangkan, memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dan dapat

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di

lain pihak lebih mengarah kepada public service dan bersifat penyuluhan yaitu

tidak mengambil keputusan, melainkan hanya sekedar untuk menutup biaya resiko

yang dikeluarkan.

19

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana

penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut

misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan

tersebut diatur oleh peraturan daerah.Untuk dapat memiliki keuangan yang

memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang

memadai untuk membiayai oprasional daerah itu sendiri karena dengan adanya

otonomi daerah.

Selain dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1984 tentang Pemerintah Daerah

yang termasuk dalam lain-lain usaha daerah antara lain :

a. Pinjaman

b. Subsidi, uang derma/waris dari seorang penduduk, pendapatan, undian, dan

sebagainya

c. Macam-macam penjualan barang-barang milik daerah sendiri, menyewa

barang-barang dan sebagainya

2.2.2. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan

daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan

pendapatan daerahdapat dipertanggungjawabkan, di dalam penyusunannya

memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut (Soelarso, 1998):

20

a) Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu

dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya

realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.

b) Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang

diperkirakan dapat ditagih minimal 35 persen dari tunggakan sampai

dengan tahun lalu.

c) Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan

penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80 persen dari

penetapan.

d) Kemungkinan adanya perubahan / penyesuaian, keanekaragaman tarif dan

penyempurnaan sistem pemungutan.

e) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku Wajib

Pajak / bayar.

f) Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

g) Perkembangan tersedianya prasarana dan sarana serta biaya pungutan.

Adapun prosedur dalam penyusunan target pendapatan daerah berada

dalam waktu satu bulan sebelum RAPBD disusun, maka setiap dinas / instansi

penghasilan PAD harus sudah menyiapkan Rencana Target Penerimaan PAD

kepada Dipenda, dengan tembusan kepada: (a) Biro Keuangan, (b) Bappeda, (c)

Inspektorat Wilayah Propinsi / Kabupaten / Kota.

21

2.2.3. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran,

pencatatan dan plaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah

(kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah

(kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.Pihak-pihak eksternal pemerintah

daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah

tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Badan

Pengawasan Keuangan, Investor, kreditor, dan donator.

Pada organisasi pemerintah daerah, laporan keuangan yang dikehendaki diatur

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Pasal 81 ayat (1)

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Lampiran XXIX butir (11).Peraturan

tersebut diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 mengenai

Standar Akuntansi Pemerintahan,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 13 Tahun 2006.Laporan

Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan realisasi anggaran

2.Laporan neraca

3.Laporan arus kas

4.Catatan atas laporan keuangan

22

2.2.4. Sistem Pencatatan Akuntansi

2.2.4.1. Singel Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku

tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan

dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan

dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan

dicatat pada sisi pengeluaran.Jadi,dalam sistem diatas kita hanya melakukan satu kali

pencatatan. Pencatatan semacam itu disebut dengan pembukuan. Sistem tata buku

tersebut merupakan sebagian kecil dari kegiatan akuntansi. Berdasarkan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 sistem pencatatan single entry dilakukan oleh bendahara

penerimaan dan pengeluaran bail di level SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola

Keuangan daerah (SKPKD). Sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi

yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pejabat pengelola Keuangan SKPD (PPK

SKPD).Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki kelebihan, yaitu

sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan antara lain

kurang bagus untuk pelaporan )kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk

menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Oleh karean itu,

dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi

kelemahan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan double entry.

Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut dengan

akuntansi.(Naei:2013)

23

2.2.4.2.Double Entry

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku

berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat

dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam

pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit berada di

sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dengan

akuntansi. Persamaan dasar ekuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem

pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan

yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama

dilakukan untuk mencatat belanja.Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas

dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang,

maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan

berrkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa ini

dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.Cara melakukan pencatatan sistem

double entry atau menjurnal adalah dengan mencatat sisi debit tepat di sisi kiri dan

mencatat sisi kredit agak menjorok ke kanan kira-kira 1-2 cm.

Pada era pra reformasi, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi

keuangan daerah adalah sistem single entry, atau dapat dikatakan juga pembukuan.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 yang kemudian ditetapkan oleh PP

Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, maka sistem

24

pencatatan yang digunakan untuk saat ini adalah sistem ganda (double entry system).

Sistem ini akan terus dipertahankan di masa-masa mendatang walau peraturan

perundangannya berubah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang

melaksanakan sistem akuntansi ini adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD

pada level SKPKD.(Naei :2013)

2.2.4.3.Tryple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan

menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada

buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK

SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada

buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran (Naei

:2013)

2.2.5.PengertianKepatuhan

Standar pelaporan pertama menyatakan “Laporan audit harus menyatakan

apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia”.istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang

digunakan dalam standar pelaporan ,prinsip berlaku umu pertama dimaksudkan

meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, tetapi juga metode

penerapannya. Standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk

menyatakan tentang fakta (statement of fact), namun standar tersebut mengharuskan

25

auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi tersebutpembatasan terhadap lingkup

audit tidak memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian

tersebut maka pengecualian semestinya diperlukan dalam laporan auditnya. Istilah

“prinsip akuntansi yang berlaku umum” adalah padanan dari frasa “generally

accepted accounting principles” dan adalah suatu istilah teknis akuntansi yang

mencakup konvensi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik

akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip

akuntansi yang berlaku umum di suatu wilayah tertentu mungkin berbeda dari prinsip

akuntansi yang berlaku di wilayah lain. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang

akan didistribusikan kepada umum di Indonesia, harus disusun sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pelaporan pertama akan

terpenuhi dengan cara mengungkapkan dalam laporan auditor apakah laporan

keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia, dengan demikian kepatuhan kesesuaian dengan peraturan yang ada

(PSAK).Kepatuhan adalah tanda pasti dari keimanan seseorang kepada Allah dan

keinginan total untuk menjadi hamba-Nya. Hal ini adalah satu-satunya cara untuk

mendapatkan keselamatan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Anfal:24,

Rasul menyeru manusia kepada keselamatan abadi mereka. Dalam ayat lain Allah

menyatakan bahwa Rasul memanggil orang beriman kepada keselamatan, kebebasan,

kesenangan, dan terhindar dari iblis. Pada ayat 157 Surat Al-A'raf Allah berfirman:

26

mereka yang mengikuti Rasul, yang sifat-sifatnya: pertama, ia adalah nabi yang

ummi; kedua namanya telah dituliskan di dalam Taurat dan Injil yang ada pada

mereka; ketiga dan keempat menganjurkan berbuat baik dan mencegah perbuatan

yang keji; kelima dan keenam menghalkan bagi mereka segala yang baik,

mengharamkan kepada mereka segala yang buruk; dan yang ketujuh membekukan

peraturan-peraturan yang memberatkan mereka dan mengorak belenggu-belenggu

yang mengikatnya Maksudnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w

Dalam firman Allah dalam surat Al-A’raf Ayat : 157

157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka,

yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang

27

beriman kepadanya.memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang

yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Maksudnya dalam syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak ada

lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya:

mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada

pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat,

memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting

kain yang kena najis.

2.2.6. Retribusi Pasar

Retribusi adalah suatu beban atau biaya yang diberikan kepada seseorang di

dalam suatu negara yang mendapatkan layanan atau fasilitas tertentu. Retribusi lebih

bersifat spesifik, misalnya seseorang mendapatkan layanan tertentu, maka dia wajib

membayar retribusi secara rutin Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya

disebut retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa

halaman/pelataran, los, bango, warung, kios, mck dan / atau tempat-tempat lain di

pasar yang dipergunakan pedagang ( Perda Kabupaten Kediri No 18 Tahun 2011

tentang retribusi pelayanan pasar ).

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas

penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah

Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan,

retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Menurut

28

Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang

oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat

berupa took / kios, counter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di

dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya

yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang retribusi

pelayanan pasar Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang retribusi pelayanan

pasar termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum.Pengertian pajak (dharibah)

dalam Islam berbeda dengan pajak atau tax dalam sistem ekonomi kapitalis dan

sosialis. Pajak dibolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat

tertentu, seperti harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Jika melanggar

ketiganya maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dari

sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya dan kembali kepada sistem

anggaran berimbang (balance budget).Pajak juga diperbolehkan setelah zakat

ditunaikan. Atau dengan kata lain, bayar zakat dulu baru kemudian pajak dipungut.

Kewajiban pajak bukan karena adanya harta melainkan karena adanya kebutuhan

mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Pemberlakuan pajak

adalah situasional, tidak harus terus menerus. Ia bisa saja dihapuskan bila baitul maal

sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya.(

wealthindonesia,2013)

29

Sedangkan kewajiban pajak.Dalam Al-Qur’an juga terdapat kewajiban membayar

pajak yaitu QS. At-Taubah : 29, yang berbunyi:

29. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh

Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka

membayar jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari

orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

Di Indonesia ini sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun

1999 tentang pengelolaan zakat.Diantranya yang berhubungan dengan pajak adalah

pasal 14 Ayat (3) yang berbunyi :

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil

zakat, dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak

yang bersangkutansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

30

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan kena pajak tidak terkena beban

ganda, yakni kewajiban membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

2.2.7. Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi

Daerah Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya

penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (dalam

Caroline, 2005) adalah sebagai berikut :

a) Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan

kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah

Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa

pelayanan Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga

semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi

daerah tersebut.

b) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah

akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan

jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang

ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang

ditarik dari warga masyarakat.

c) Faktor tarif retribusi daerah

31

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh

terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang

dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan

semakin meningkat.

d) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat

dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi

kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat

efektivitaspungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan

daerah.

2.2.8.Pengertian Pasar

Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan

penjual. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititikberatkan pada kegiatan

jual belinya.Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Syarat-syarat

terbentuknya pasar harus memenuhi 4 komponen adalah adanya penjual ,pembeli

,ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan yang terakhir adanya kesepakatan

antara penjual dan pembeli.Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan

terdiri atas bentuk bangunan lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan

khusus disediakan untuk pedagang( Perda. Kabupaten Kediri No 18 : 2011)

32

2.2.8.1.Bentuk Pasar

Dilihat dari organisasi penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi dua yaitu

pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar sempurna adalah pasar dimana

harga ditentukan olehmekanisme penawaran dan pemerintah.Penjualan dan

pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Pasar sempurna memiliki beberapa syarat,

yaitu :

1. Semua penjual dan pembeli mengetahui harga penawaran dan harga

permintaan

2. Pembeli dan penjual bebas menentukan harga atau harga ditentukan

mekanisme pasar

3. Barang yang dijual bersifat homogen Pasar dikatakan tidak sempurna

apabila salah satu atau lebih syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi.

Menurut sejarah perkembangannya pasar dapat dibagi dua yaitu : (1) pasar

tradisional dan (2) pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya

penjual dan pembeli yang ditandai adanyatransaksi secara langsung. Menurut sistem

pelayanan dan kelengkapan pasar

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional dikelola oleh pedagang kecil dan menengah

Modalnya sedikit

Tempat usahanya berbentuk toko,los, dan emperan

2. Pasar modern

Dikelola oleh pengusaha besar

Modalnya banyak

Tempat usahanya didalam gedung berAC

Sistem pelayanan mandiri (swalayan) (nindi,2012)

33

berinteraksi. Menurut pandangan Islam yang diperlukan dalam pasar adalah sutau

bentuk penggunaan dan pendistribusian barang tertentu secara benar dan produktif

yang dilandasi dengan sikap niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT.

Ciri pasar dalam Islam mencerminkan hal-hal sebagai Penyelesaian masalah

ekonomi yang adil, artinya mekanisme yang terjadi sesuai dengan mekanisme pasar

dan bersifat sempurna,Berpedoman kepada ajaran Islam, artinya baik pihak penjual

dan pembeli mengaplikasikan nilai Islam dalam praktek transaksi perdagangan,Jika

perlu campur tangan negara sangat penting guna menormalisasi dan memperbaiki

situasi pasar yang rusak.

2.2.9. Potensi Retribusi Pasar

Dari segi peristilahan, kata potensi berasal dari bahasa Inggris to patent yang

berarti keras, kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan,

kemampuan, daya,baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum

optimal. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi

adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum

dipergunakan secara maksimal.Berbagai pengertian di atas, memberi pemahaman

kepada kita bahwa potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi

daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.Oleh karena itu, yang menjadi

tugas berikutnya bagimanusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan

34

potensi tersebut untuk meraih prestasi. Potensi dapat menjadi perilaku apabila

dikembangkanmelalui proses pembelajaran.

Menurut Sunarto (2005) potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan

untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima

dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur dengan

dua pendekatan yaitu : (1) berdasarkan fungsi penerimaan, (2) berdasarkan atas

indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana

pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan dilakukan melalui pengamatan

atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan

pengenaan pajak (tax base). Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu

mengetahui komponen yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri.

Komponen potensi pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran, tenda), tarif yang

dipungut, dan periode

pemungutan.

2.2.10.Tarif Retribusi Pasar

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan

untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan

seragam atau dapat diadakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan

prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya :

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.

2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.

35

3. Retribusi pasar antara kios dan los.

4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan

jasa.Sedangkan tarif pasar merupakan besarnya biaya retribusi pasar yang

dipungut oleh pemerintah Daerah atas penggunaan jasa / fasilitas yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah dalam satuan rupiah (Gesit Purnamasari,2006).

2.2.11. Penjual

Perdagangan adalah semua tindakan yang tujuannya menyampaikan barang

untuk tujuan hidup sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada

konsumen.perdagangan dibedakan atas perdagangan besar dan perdagangan

kecil.Dalam perdagangan besar jual beli berlangsung secara besar-besaran.Dalam

perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau

pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil, jual beli berlangsung.sementara itu,

pedagang sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada pedagang keliling, pedagang

asongan, pedagang dari pintu ke pintu (door to door), pedangang kios, pedangang

kaki lima, grosir (pedagang besar), pedagang supermarket dan sebagainya. Jenis-

jenis pedagang ini lazim dibedakan.Penjual adalah orang atau badan yang

mengadakan usaha berjualan di Pasar, Penjaja adalah penjual yang menawarkan

barang dagangannya tidak secara menetap pada suatu tempat di Pasar ( Perda.

Kabupaten Kediri No 18 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar )

36

2.2.12.Petugas Juru Pungut.

Menurut Sondang (2002) dikatakan memberdayakan Sumber Daya Manusia

merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua

organisasi.Hal ini erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus

terhadap mutu hasil pekerjaan. Salah satu Sumber Daya Manusia yang terdapat

dalam pengelolaan pasar pada khususnya Pasar kota adalah petugas pemungut.

Petugas pemungut mempunyai kontibusi yang besar untuk mewujudkan realisasi

penerimaan retribusi pasar.Adapun yang dimaksud dengan petugas pemungut

retribusi pasar merupakan orang atau petugas pemungut dari Dinas Pasar yang

mendapat tugas memungut retribusi pasar kepada pedagang pada tiap-tiap pasar

yang menggunakan fasilitas pasar untuk berdagang (dalam satuan orang). Dalam

pelaksanaanya petugas ini melakukan pungutan kepada pedagang pasar sebagai

pembayaran retribusi pasar atas pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah

daerah.

2.2.13. Kontribusi Retribusi Pasar (dalam Akuntansi)

Kontribusi memepunyai arti khusus dalam akuntansi dan dapat didefinisikan

sebagai selisih antara nilai penjualan dengan biaya variable.Definisi ini dapat

diterapkan, baik untuk satu unit produksi atau lini produk dan jasa.Kontribusi adalah

laba sebelum semua biaya tetap diperhitungkan, dan mungkin ada diantara laba

37

kotor dan laba bersih pada kebanyakan perusahaan, Yahya Ginting (Graham Matt

1996:126).Kata kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamisa

(1997:319) berarti“uang iuran kepada perkumpulan, dan sebagainya”.

Dengan demikain jika potensi retribusi pasar yang ada di daerah semakin

besar dan pemerintah derah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik

maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya

target dan realisasi pasar, yang nantinya akan meningkatkan total hasil retribusi

daerah.Jika retribusi daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang

baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah

sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketrgantungan pemerinyah daerah

kepada pemerintah pusat.

Adapun untuk menghitung kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli

Daerah mengunakan rumus dari kontribusi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rumus Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD

Realisasi Retribusi Pasar

X 100 %

Realisasi PAD

Sumber : Abdul Halim (2004:163)

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD,Berdasarkan nilai dan criteria

kontribusi retribusi dibedakan menjadi 6 ( enam ) bagian, menurut penyusunan yang

telah dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 mengenai

pembagian kontribusi retribusi disusun dalam table berikut ini:

38

Tabel 2.3

Interprestasi Nilai Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Presentase Kriteria

Rasio 0,00 – 10,00 % Sangat Kurang

Rasio 10,00 – 20,00 % Kurang

Rasio 20,10 – 30,00 % Sedang

Rasio 30,10 – 40,00 % Cukup

Rasio 40,00 – 50,00 % Baik

Rasio di atas 50 % Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM,1991

(dalam Yuni Mariana, 2005)

2.2.14. Prosedur Penerimaan

Menurut Dr. Azhar Susanto (2008 : 264 ) mengenai pengertian prosedur, dalam

bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi menejelaskan bahwahasanya :

“Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-

ulang dengan cara yang sama.”Jadi,dari pengertian mengenai prosedur dapat ditarik

kesimpulan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah yang dilaksanakan berulang

untuk menyelesaikan kegiatan atau aktifitas. Sehingga hasil akhir dapat tercapainya

tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah

menyelesaikan suatu masalah secara sistematis sehingga bisa dipakai pada waktu

tertentu yang telah ditentukan.

Penerimaan Kas biasanya harus dilakukan seacara terperinci, perincian disini

diartikan untuk menyusun laporan dan mempermudah pencatatan ke dalam jurnal

39

penerimaan kas sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri memiliki

prosedur-prosedur dalam penerimaan kas tersebut.

2.2.15.Kinerja

Pengertian kinerja menurut Mangkunegara, Anwar Prabu (2000), kinerja

diartikan sebagai : ”Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.”

Menurut Handoko, Hani, mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat digunakan

untuk :

1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan,

manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan

mereka untuk meningkatkan prestasi

2. Penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para pengambil

keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk

gaji lainnya.

3. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi biasanya didasarkan

atas kinerja masa lalu. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan

terhadap kinerja masa lalu.

4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang jelek

mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian juga sebaliknya, kinerja

yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.

40

5. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi mengarahkan

keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus

diteliti.

6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing, kinerja yang baik atau buruk

adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen

personalia.

7. Melihat ketidak akuratan informasional, kinerja yang jelek mungkin

menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana

sumber daya manusia atau komponen-komponen lain, seperti sistim informasi

manajemen. Menggantungkan pada informasi yang tidak akurat dapat

menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang tidak tepat.

8. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang jelek

mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian

prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.

9. Menjamin kesempatan yang adil, penilaian kinerja yang akurat akan

menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa

deskriminasi.

10. Melihat tantangan-tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi seseorang

dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga,

kesehatan dan masalah-masalah pribadi lainnya. Berdasarkan penilaian

kinerja, departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan(Muhsin

Hariyanto : 2012).

41

Sedangkan menurut islam, kinerja dari setiap kegiatan tidak hanya

didasarkan pada material tapi tak kalah penting adalah bahwa itu adalah cara

untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kinerja material hanya

untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang memfasilitasi ibadah kepada Allah

(Alimuddin,2011:124).

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada

(Allah) Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS At-Taubah, 9 : 105)

42

2.2.16. Kerangka Berfikir

Otonomi Daerah

UU No 32 Tahun 2004

UU No 34 Tahun 2000

Permendagri No 13

Tahun 2006

Retribusi Pasar Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah

Potensi Pasar

Pedagang Pasar

Tarif Retribusi Pasar

Pungutan Retribusi

Pelaporan dan

Kinerja Retribusi Pasar

Kontribusi