bab ii kajian pustaka 2.1 penelitian terdahulueprints.umm.ac.id/42481/3/bab 2.pdfdiartikan sebagai...
TRANSCRIPT
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini membahas tentang pembangunan pariwisata berbasis
partisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangsring
Underwater, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun beberapa
penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan adalah hasil penelitian yang
berkaitan dengan pembangunan pariwisata antara lain:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Made Heny Urmila Dewi
(Fakultas Ekonomi Unviversitas Udayana-Bali), Chafid Fandeli (Fakultas
Kehutanan Universitas Gajah Mada) dan M. Baiquni (Fakultas Geografi
Universitas Gajah Mada) yang dilakukan pada Agustus 2013 dengan penelitian
yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal
Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali.” Tujuan penelitian ini untuk mengkaji
keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan
model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat
local. Maka kaitannya dengan penelitian ini adalah berbentuk partisipasi sama yang
melibatkan masyarakat sekitar wisata dan bagaimana cara mengembangkan atau
meningkatkan kehidupan masyarakat tersebut akibat dari pembangunan pariwisata.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini, Hasan Zayadi, dan
Saimul Laili (Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Islam Malang) yang dilakukan pada Agustus 2017 dengan penelitian
9
yang berjudul “Studi dan Strategi Pengembangan Produk Ekosistem Bunder
(Bangsring Underwater) di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten
Banyuwangi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan strategi dalam
pengembangan produk ekowisata di Bangsring Underwater. Dalam kesimpulan
penelitian dijelaskan bahwa Wisata Bangsring Underwater memiliki produk
ekowisata seperti Snorkling, Diving, Rumah Apung, Klinik Hiu, Marine Education
dan wahana-wahana yang dapat menunjang ekowisata yaitu Kano, Padle, Jetski,
Banana Boat, Speed Boat. Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk
mengetahui stategi pengembangan yang terjadi di Wisata Bangsring Underwater,
tempat yang sama dengan penelitian ini. Penelitian tersebut juga menjelaskan awal
terbentuknya ekowisata serta faktor internal dan eksternal terhadap wisata yang ada.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Ratna Sari (Staf Pengajar
Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung) dan Dian Kagunan (Staf Pengajar
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung) yang dilakukan
pada tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul “Model Pengentasan Kemiskinan
Desa Pesisir Melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari
Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Tujuan penelitian ini untuk
menghasilkan model pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pengembangan
wilayah ekowisata Teluk Kiluan dengan konsep ecotourism based on community
dan konsep integrated costal zone management sebagai formulasi strategi
pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menghasilkan model pemberdayaan masyarakat di kawasan
10
ekowisata pesisir secara secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembentukan
forum masyarakat pesisir. Maka kaitannya dengan penelitian ini yaitu memiliki
tujuan yang sama, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera
melalui pengembangan kawasan wisata. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan
bahwa partisipasi masyarakat local dalam suatu pembangunan adalah faktor utama
yang dapat mendorong terbentuk dan suksesnya kegiatan-kegiatan dalam suatu
pembangunan tersebut.
Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas merupakan rujukan bagi
peneliti dalam melakukan penelitian, ketiganya memiliki beberapa persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan dapat menjadi
bahan referensi atau membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
Berikutnya mengenai landasan teori yang akan dapat membantu juga dalam
selesainya penelitian akan di jelaskan dalam konsep-konsep sebagai berikut:
2.2 Konsep Pariwisata
Pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata
yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan
wisata berarti perjalanan atau bepergian. Atas dasar itu “pariwisata” seharusnya
diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang, dari tempat lain
ke tempat lainnya. (Yoeti, 1996 hal.112)
Secara umum pengertian pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan
oleh individu atau seseorang dengan sementara, perjalanan tersebut dilakukan dari
keberadaan tempat semula ke tempat lainnya dengan rencana tertentu. Pariwisata
11
tersebut mempunyai maksut bukan untuk mencari nafkah di tempat yang akan
dikunjunginya, tetapi hanya untuk menikmati perjalanannya dalam bertamasnya
atau rekreasi tersebut.
Pariwisata juga dapat dipandang dari segi lain yaitu sebagai suatu industri
dan turut memberi andil di kehidupan sosial serta ekonomi, hal tersebut terjadi pada
negara-negara maju dan berkembang. Saleh Wahab (1992) juga menjelaskan bahwa
pariwisata sebagai berikut :
“Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru yang mampu menyediakan
pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, peningkatan taraf
hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima
wisatawan. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi
industriindustri lain dalam arti yang klasik, seperti industri kerajian tangan, dan
industri cenderamata (souvenir), penginapan dan transportasi.”
Menurut pendapat tersebut oleh para ahli, berikut penulis juga
memberikan kesimpulan mengenai pengertian dari pariwisata yaitu kegiatan
perjalanan dan dilakukan oleh seseorang untuk sementara waktu dimulai dari
tempat tinggal ketempat lainnya yang mempunyai obyek serta daya tarik dalam
wisata agar dapat menikmati kegiatan tersebut, bertujuan untuk rekreasi yang akan
mendapatkan kepuasan tertentu dan semata-mata untuk menghibur diri
(refreshing). Sedangkan yang dimaksut dengan wisatawan adalah seseorang yang
sedang melakukan perjalanan tersebut.
12
Undang-Undang RepublikoIndonesiaodalam Pasal 1 Nomor 10 Tahun
2009 tentangoiKepariwisataan juga menjelaskan pengertian pariwisata yakni
sebagai berikut :
“Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah, dan pengusaha”.
Pariwisata juga memiliki tujuan seperti yang telah dijelaskan pada
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan, tujuan tersebut untuk:
A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
B. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
C. Menghapus kemiskinan
D. Mengatasi pengangguran
E. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
F. Memajukan kebudayaan
G. Mengangkat citra bangsa
H. Memupuk rasa cinta tanah air
I. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
J. Mempererat persahabatan antar bangsa”.
Tiga kreteria yang dapat menentukan suatu objek wisata yang dapat
diminati oleh para wisatawan menurut Yoeti, 1982 hal.164 yaitu:
“Pertama, Something To See adalah objek wisata tersebut harus
mempunyai sesuatu yang biasa dilihat atau dijadikan tontonan oleh
pengunjung wisata. Dengan kata lain objek tersebut harus
13
mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat
dari wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Kedua,
Something To Do adalah agar wisatawan bisa melakukan sesuatu
yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax,
berupa fasilitas rekreasi baik arena bermain atau tempat makan,
terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu
membuat wisatawan lebih betah tinggal di sana. Ketiga, Something
To Buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada
umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga
bisa dijadikan sebagai ole-ole”.
2.3 Pembangunan Pariwisata
A. Pengertian Pembangunan Pariwisata
Pembangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik atau lebih maju
dari kondisi sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk
mewujudkan sesuatu yang di cita-citakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam
bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan,
serta pembangunan bangsa. (Yoeti, 1982:164)
Dalam pembangunan pariwisata ada beberapa hal yang dapat
diperhatikan, yaitu:
1. Wisatawan (Tourist)
Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari Negara mana mereka
datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanannya.
2. Transportasi
Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia
untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju.
3. Atraksi/ objek wisata
14
Bagaimana objek wisata dan atraksi yang dapat dijual, apakah memenuhi
tiga syarat seperti apa yang dilihat, apa yang dilakukan dan apa yang dapat
dibeli di daerah tujuan wisata yang dikunjungi.
4. Fasilitas pelayanan
Fasilitas apa saja yang tersedai di daerah tujuan wisata tersebut, bagaimana
akomodasi atau fasilitas perhotelan yang ada, restoran, pelayanan umum
seperti Bank / money changers, telepon di daerah tujuan wisata yang akan
dikunjungi wisatawan.
5. Informasi dan promosi
Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets /
brosur disebarkan sehingga calon wisatwan mengetahui tiap paket wisata
dan wisatawan cepat mengambil keputusan.
Dalam dunia pariwisata, objek wisata alam, buatan, maupun budaya tidak
hanya akan menarik wisatawan domestik saja tetapi juga wisatawan mancanegara.
Pengembangan pariwisata sangat diperlukan bila ingin menjadikan wisata tersebut
menjadi lebih diminati wisatawan dan lebih ramai dari sebelumnya. Pembangunan
tersebut dapat dilakukan dengan obyek wisata dan fasilitas-fasilitas yang ada di
kawasan objek wisata tersebut. Hal tersebut dapat membuat wisatawan nyaman
dalam kegiatan wisatanya dan servise yang baik akan membuat wisatawan lain
untuk berkunjung kembali juga mendatangkan wisatawan lebih banyak. Semakin
terkenalnya wisata akan membuat wisatawan luas untuk berkunjung dan
mengakibatkan perekonomian juga bertambah.
15
Berdasarkan definisi-definisi di atas, JJ.Spilane (1993 hal.135) juga
menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata dapat dilihat dari sudut pelaksanaan
yang secara teknis operasional, berikut penjelasan tersebut :
a) Binaan produk wisata adalah bentuk usaha secara berlanjut guna meningkatkan
kualitas dan pelayanaannya dari berbagai unsur dalam produk-produk wisata
tersebut.
b) Pemasaranan adalah suatu kegiatan yang paling penting agar pembeli
mendapatkan keuntungan secara maksimal dengan resiko sekecil-kecilnya.
Sunaryo (2013:217-129) juga mendeskripsikah bahwa pembangunan
pariwisata dapat dikenal dari strategi perencanaan pembangunannya yang
mempunyai orientasi pada pemberdayaan masyarakat dan mengedepankan peran
atau partisipasi masyarakat tersebut sebagai subjek pembangunan kepariwisataan
agar dapat meningkatkan mutu hidup serta kesejahteraan sosial, ekonomi, dan
budaya.
B. Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata.
Menurut (Douglass dalam Fandeli, 2000) dalam pembangunan pariwisata
yang terutama pada kawasan alam harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai
berikut :
a. Pembangunan wisata alam harus sesuai dengan rencana tata ruang.
b. Menyesuaikan antara potensi alam dengan tujuan pembangunannya.
c. Pembangunan tersebut sedapat mungkin mempunyai fungsi ganda, dalam
artian dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan tidak meninggalkan
aspek konservasinya.
16
d. Sejauh mungkin tetap mengalokasikan areal untuk tidak dikembangkan.
e. Kriteria pembangunan wisata alam tersebut dapat dibagi menjadi empat
pembangunan yaitu pembangunan intensif, ekstensif, dilindungi, dan zonasi.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994, terdapat prinsip-
prinsip pembangunan wisata alam dan kriteria-kriteria pembangunan yang
dioperasionalisasikan dalam pembangunan pariwisata alam dapat diarahkan pada:
a. Pembangunan wisata alam mempunyai usaha dilaksanakan pada sebagian kecil
areal blok pemanfaatan dan tetap memperhatikan pada aspek kelestarian
lingkungan.
b. Pengusahaan/pembangunan wisata alam tidak dibenarkan melakukan
perubahan mendasar pada bentang alam dan keaslian habitat.
c. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata harus didasarkan pada
indentitas local.
d. Kegiatan pembangunan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat
dalam rangka pemberdayaan ekonomi.
e. Pembangunan pariwisata harus mampu membuka lapangan kerja dan
kesempatan usaha bagi masyarakat lokal.
C. Dampak Pembangunan Pariwisata
Pembangunan pariwisata dapat menimbulkan dampak positif dan dampak
negatif yang akan ditimbulkannya. Menurut Spillane (1994 halaman 51-60)
dampak positif dari pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:
17
1. Dapat menciptakan lapangan kerja
Pada dasarnya pariwisata merupakan suatu industri yang padat karya
dimana tenaga kerja diganti dengan modal atau peralatan. Semua sektor dalam
industri akomodasi relatif lebih padat karya dibandingkan dengan industri
pengolahan. Maka negara tertarik pada sektor pariwisata sebagai sumber
penciptaan pekerjaan. Pariwisata merupakan sumber pokok dari pekerjaan pada
tingkat regional.
2. Sumber devisa asing
Dengan semakin besarnya andil jasa-jasa dalam perdagangan internasional,
maka semakin banyak pula perhatian pada pariwisata sebagai sumber pokok dari
devisa baik secara positif maupun negative dalam neraca pembayaran.
3. Distribusi pembangunan secara spiritual
Pariwisata secara wajar akan mendistribusikan pembangunan dari pusat
industri ke arah wilayah desa yang belum berkembang. Wilayah kecil lebih
cenderung tergantung pada pariwisata dari pada wilayah besar karena wilayah besar
cenderung mempunyai perekonomian dengan diversifikasi tinggi.
Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya
pembangunan pariwisata adalah:
1. Pariwisata dan vulnerability ekonomi
Dibeberapa negara, pariwisata merupakan andil signifikan dari pendapatan
yang diciptakan, namun di negara kecil dengan perekonomian terbuka pariwisata
menjadi sumber yang bersifat rentan atau mudah terluka (vulnerability), terutama
jika Negara tersebut sangat bergantung terhadap satu pasar asing.
18
2. Kebocoran pendapatan dari industri pariwisata
Kebocoran pendapatan telah membuat banyak kasus, pendapatan
mengalami kebocoran yang sangat luas dan besar khususnya pada proyek
pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian lokal. Kebocoran
tersebut antara lain: barang barang impor, khususnya makanan dan minuman; biaya
devisa asing dari impor untuk pembangunan fasilitas pariwisata; pembayaran
transfer dari keuntungan oleh perusahaan asing yang memiliki hotel dan fasilitas
pariwisata lain; pembayaran transfer dari gaji pekerja asing; biaya manajemen dan
royalties kepada bisnis franchise; pembayaran kepada perusahaan penerbangan
asing, perusahaan atau biro perjalanan umum, dan agen-agen perjalanan.
3. Polarisasi spasial dari industri pariwisata
Perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk menerima sumber daya
modal yang besar dari kelompok besar perbankan atau lembaga keuangan lain.
Sedangkan perusahaan kecil harus tergantung pada pinjaman atau subsidi dari
pemerintah dan tabungan pribadi atau keluarga sebagai sumber modal. Hal ini
menunjukkan hambatan pokok pada perluasan bisnis antara perusahaan kecil dan
perusahaan besar.
4. Sifat pekerjaan dalam industri pariwisata.
Menurut beberapa kesan (stereo types) pekerjaan di sektor pariwisata
meliki gaji rendah, pekerja musiman, tidak mempunyai serikat buruh, hanya bekerja
pada sebagian waktu (part time). Banyak pekerjaan dalam sektor pariwisata yang
bersifat musiman. Akibatnya pekerjaan dapat berakibat negatif khususnya kalau
19
pariwisata memusnahkan dasar kegiatan lain seperti kegiatan pertanian dalam
masyarakat desa.
5. Dampak industri pariwisata terhadap alokasi sumber daya ekonomi
Hal ini menyebabkan kenaikan harga tanah, dimana kenaikan harga tanah
tersebut menimbulkan kesulitan bagi penghuni lokal yang tidak bekerja di sektor
pariwisata yang ingin membangun rumah.
Perkembangan pariwisata juga dapat menjadi sumber konflik dengan
perkembangan industri atau pertanian karena tiap kegiatan ekonomis harus bersaing
untuk mendapatkan tempat atau lokasi yang optimal, sumber air yang terbatas, dan
mungkin tenaga kerja yang terbatas.
6. Dampak industri pariwisata terhadap lingkungan
Perkembangan wisata dapat menimbulkan problem-problem terhadap
lingkungan seperti polusi udara dan air, kekurangan air, keramaian lalu lintas, dan
kerusakan dari pemandangan alam yang tradisional.
Seperti yang telah diuraikan diatas, pembangunan pariwisata akan
menimbulkan dampak positif dan negative meskipun sebenarnya pembangunan
dibangun dengan tujuan untuk perbaikan. Oleh karena itu, perubahan ke arah yang
lebih baik itu memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk
mewujudkan keinginan yang di cita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan
merupakan suatu proses dalam rangka menciptakan budaya baru dan kehidupan
masyarakat untuk lebih sejahtera. Pembangunan tidak akan berhenti atau dihentikan
karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh keinginan untuk perubahan. Inti
pembangunan bukan hanya merubah struktur fisik atau material, tetapi juga
20
menyangkut kehidupan dan sikap masyarakat. Oleh karena itu pembangunan
pariwisata juga seharusnya memikirkan faktor positif dan negatif dari ligkungan
maupun wisatawan yang ada.
2.4 Partisipasi
A. Konsep Partisipasi
Partisipasi adalah kesediaan seorang untuk melancarkan suatuoprogram
atau kegiatan sesuai kenginan dan kemampuannya, serta tidak mengesampingkan
yang lainnya demi keberhadilan kegiatan tersebut. Keterlibatan seorang tersebut
akan berpengaruh banyak terhadap berhasilnya suatu program atau kegiatan,
dengan partisipasi seseorang akan dapat mengemukakan suara atau
menyumbangkan peran baik dalam perencanaan atau dalam pelaksanaannya dan
bahkan dalam evaluasi atau hasil dari kegiatan itu sendiri. Partisipasi dapat terjadi
antara sesama anggota masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Partisipasi
merupakan juga suatu permulaan dari adanya pemberdayaan yang akan mampu
mengembangkan menjadi masyarakat yang mandiri (Ndraha, 1987 hal.102)
Dalam suatuopembangunan, partisipasi masyarakat adalah faktor paling
penting untuk tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Dengan demikian,
partisipasi tersebut merupakan suatu keterlibatan seseorang didalam setiap
pembangunan yang ada. Jadi partisipasi disebabkan karena adanya interaksi sosial
antara seseorang dengan masyarakat lain.
Partisipasi memiliki peran penting menurut Alfitri, (2011 hal.137) yang
Pertama yaitu partisipasi masyarakat dapat dilbatkan dalam identifikasi suatu
21
masalah, anggota masyarakat bersama perencananya dapat mengidentifikasi
persoalan-persoalan, seperti peluang, potensi dan hambatannya. Kedua, adanya
masyarakat dilibatkan dalam proses saat perencanaannya, masyarakat dilibatkan
dalam kegiatan-kegiatan seperti penyusuanan rencana dan strategi-strategi melalui
identifikasi masalah tersebut. Ketiga, dalam saat terlaksananya kegiatan
pembangunan. Keempat adalah evaluasi, masyarakat dilibatkan pada saat penilaian
hasil pembangunan yang telah dilakukan. Kelima adalah mitigasi, masyarakat
terlibat dalam mengukur serta mengurangi dampak negatif pembangunan tersebut.
dan yang Keenam adalah monitoring, proses pembangunan yang dilakukan dapat
berlangsung atau berkelanjutan.
Yang dimaksut pembangunan berkelanjutan menurut Bappenas (2014)
dapat diartikan sebagai berikut: (1) Pembangunan dapat menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat, (2) Pembangunan dapat menjaga peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat, (3) Pembangunan dapat menjaga kualitas
lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola dan menjaga
pelaksanaan pembangunan yang dapat kualitas hidup meningkat untuk generasi ke
generasi berikutnya.
Jadi maksut dari pengertian partisipasi tersebut merupakan keikutsertaan
masyarakat terhadap suatu program atau pembangunan dalam kelompok sosial.
Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan adanya perubahan oleh
karena itu maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar dapat
menghasilkan tujuan seperti yang di cita-citakan.
B. Bentuk-bentuk Partisipasi
22
Dalam partisipasi ada beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi, yang
mana menurut Dusseldrop (dalam Aprilia Theresia, 2014) mengidentifikasi
beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan setiap warga
masyarakat dapat berupa:
1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan
partisipasi masyarakat yang lain
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat
Menurut Huraerah, (2011 hal.116) terdapat bentuk-bentuk partisipasi
sebagai berikut:
1. Partisipasi dalam pikiran, dapat berupa kegiatan saat pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk
perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan
sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk
perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang bisaanya
berupa uang, makanan, dan sebagainya.
4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk
mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.
23
Dengan begitu adanya bentuk-bentuk kegiatan partisiasi untuk melakukan
atau melibatkan diri dalam kegiatan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat,
seperti sumbangan pada saat pengambilan keputusan, mengimpletasikan,
pemanfaatan bahkan evaluasi, dapat berupa sumbangan berupa anggaran dana
(harta), tenaga, pikiran dan keahliannya. Hal tersebut agar lebih tertera dan terarah
dalam organisasi-organisasi maupun kelompok kerja. Karena dalam melibatkan diri
dengan kegiatan organisasi maupun kelompok kerja masyarakat akan mendapatkan
hasil-hasil yang akan dicapai bersamadari kegiatan tersebut.
2.5 Partisipasi Masyarakat
A. Konsep Partisipasi Masyarakat
Masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dengan
individu lainnya atau kelompok secara berkelanjutan, yang membuat relasi sosial
dan berpola. Aprilia Theresia tahun 2014 juga menjelaskan mengenai partisipasi
masyarakat yaitu didalam pembangunan partisipasi mencakup saat pengambilan
suatu keputusan mengenai program pembangunan yang ada. Pada umumnya
partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat saat pemantauan sampai dengan
evaluasi, untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan
kegiatan serta perilaku. Adanya pemanfaatan juga merupakan suatu partisipasi
masyarakat seperti menggunakan hasil pembangunan.
Jadi menurut pengertian diatas, partisipasi masyarakat adalah peran
masyarakat ketika pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengorganisasi
24
serta pembangunan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau mutu
hidup masyarakat dari suatu pembangunan.
B. Tahapan Partisipasi
Tahapan dalam partisipasi terbagi menjadi 6 (enam). Taliziduhu Ndraha
menjelaskan bentuk-bentuk dalam tahapan partisipasi tersebut, yaitu:
a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal
perubahan sosial.
b. Partisipasi dalam menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik
menerima dengan lapang atau dengan syarat.
c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan
keputusan.
d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkanhasil dari
pembangunan.
f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam
menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan
sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam tahap partisipasi tersebut Priasukmana dan Mulyadin (2001) dalam
pembangunan desa wisata juga menjabarkan bentuk tahapan dalam pelaksanaan
desa wisata, partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengembangan di desa
wisata seperti pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1 : Tahap dalam Partisipasi dan Indikatornya.
25
No. Tahapi
Partisipasii
Indikator
1. Perencanaan Observasi
Penyusunan rencana berdasarkan batasan
Penyusunan dana serta sumber dana
Perencanaan sumber daya manusia
2. Pelaksanaani
pembangunan
Pembangunan prasarana
Pelaksanaan saat pembangunan
3. Pengolahan Merekrut sumber daya manusia baru
Mengorganisasikan
Promosi-promosi
4. Evaluasi Diteliti guna untuk pengembangan
Laporan hasil
Sumber: Info Sosial Ekonomi Vol.2 No.1 (2001) pp.37-44
Berdasarkan tabel 2.1 telah dapat diketahui tahap partisipasi dalam
perencanaan dapat dimulai dari observasi untuk mengidentifikasi masalah dan
potensi yang ada, kemudian berlanjut dengan sosialisasi atau pertemuan untuk
mengetahui sebuah perencanaan dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dapat
mengikuti jumlah anggaran. Tahap perencanaan dalam melaksanakan
pembangunan tersebut berupa peran atau keterlibatan warga dalam kegiatan seperti
perbaikan strukttur, menyumbang dana, memberikan tenaganya, dan lain
sebagainya, kemudian berlanjut dengan pelatihan-pelatihan mengenai
kepariwisataan. Partisipasi tahap pengelolaan dalam perekrutan sumber daya
26
manusia dapat berupa pemungut retribusi tiket masuk wisata, tukang parkir,
penjaga dan lainnya, partisipasi untuk mewujudkan potensi pariwisata, mendukung
dan mempromosikan pariwisata. Yang terakhir berupa tahap evaluasi dalam
partisipasi dapat berupa ikut menjaga dan mengawasi kegiatan kepariwisataan,
mengevaluasi penyelengaraan kepariwisataan, dapat terlibat dalam penelitian dan
pengembangan serta memberi laporan evaluasi untuk pembangunan pariwisata
berikutnya.
C. Manfaat Partisipasi
Partisipasi berbasis masyarakat menurut Suansri (2003) dalam sunaryo
(2013:143) menjelaskan bahwa partisipasi dapat memberikan manfaat-manfaat
yang meliputi 5 (lima) dimensi yang merupakan aspek utama dalam pembangunan
adalah sebagai berikut:
a. Dimensi Ekonomi yaitu menimbulkan dana untuk mengembangkan
komunitas, menciptakan lapangan pekerjaan disektor kepariwisataan,
mengembangnkan pendapatan warga sekitar wisata
b. Dimensi Sosial yaitu dengan semakin meningkatkan mutu hidup,
meningkanya kebangaan komunitas, peran untuk gender meningkat dan adil
antara laki-laki dan perempuan, faktor usia seperti muda dan tua, bahkan
memperkuat sistem organisasi.
c. Dimensi Budaya yaitu berupa mendorong warga agar dapat menghormati
perbedaan nilai budaya, membantu pertukaran budaya semakin berkembang,
kebudayaan setempat semakin berkembang akibat nilai budaya yang
tertempel erat.
27
d. Dimensi Lingkungan yaitu lingkungan menjadi terjaga, pengelolahan sampah
menjadi lebih baik, keperdulian mengenai konservasi dan preservasi
lingkungan menjadi meningkat.
e. Dimensi Politik yaitu penduduk lokal akan meningkatkan partisipasi mereka,
kekuasaan komunitas menjadi lebih luas dan membuat masyarakat mengerti
akan hak-hak dalam mengelola sumberdaya alam.
Maka dalam pembangunan suatu tentang kepariwisataan yang berbasis
masyarakat adalah hal penting dan terus harus didorong agar distribusi
keuntungannya tersebut dapat masyarakat hasilkan secara langsung.
D. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai
suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang
mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi
masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1992 dalam Sumardjo dan Saharudin,
2003).
Menurut Sahidu (1998:147) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, needs,
rewards dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan
masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan,
struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana.
Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang
dimiliki.
28
Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar
ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:
a. Learning process (learning by doing); Proses kegiatan dengan melakukan
aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan
keinginan masyarakat.
b. Institusional development; Melakukan kegiatan melalui pengembangan
pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata
sosial masyarakat merupakan daya tamping dan daya dukung sosial.
c. Participatory; Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan
untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat (Marzali, 2003 dalam
Sahidu, 1998).
Jim Ife & Frank Teoriero tahun 2008 hal.309 juga menjelaskan dalam
teori partisipasi dalam kegiatan untuk pengembangan masyarakat harus didorong
pengakuan masyarakat tersebut dan peningkatan hak serta kewajiban untuk ikut
berperan dalam partisipasi. Kondisi yang mendorong partispasi tersebut adalah :
1. Seseorang yang akan ikut serta dalam partisipasi jika mereka menyadari isu
dan kegiatan itu penting untuknya.
2. Seseorang harus berfikir bahwa dengan aksinya akan berdampak perubahan.
3. Setiap bentuk dari partisipasi seharusnya diakui bahkan dihargai
4. Seorang harus dapat dalam partisipasi, bahkan didukung dalam partisipasi.
5. Struktur serta prosesnya tidak boleh membuat masyarakat kurang percaya diri
dantidak mampu berfikir secara cepat akan merasa terkucilkan.
29
Dengan begitu, partisipasi masyarakat tersebut adalah sebuah wujud dari
sadar dan pedulinya juga tanggung jawab masyarakat serta pentingnya
pembangunan itu bertujuan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, karena
masyarakat menjadi salah satu kunci kesejahteraan sosial. Karena bila tidak
terdapat partisipasi masyarakat maka dalam setiap program tidak akan
menghasilkan atau mencapai hasil yang di inginkan secara maksimal. Oleh karena
itu kesadaran untuk merasa dilibatkan dapat membuat suatu perubahan menjadi
lebih baik.
2.6 KESEJAHTERAAN
A. Konsep Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial sebagai suatu unsur penting dalam kegiatan
pembangunan nasional yang komprehensif dan juga sebagai pencerminan filsafat
serta kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan secara
cepat. Masalah yang dihadapi pekerja anak merupakan salah satu permasalahan
kesejahteraan sosial yang terjadi di berbagai wilayah di negara kita ini, sehingga
diperlukan adanya system pelayanan sosial yang lebih teratur. Sejak saat itu
tanggungjawab pemerintah semakin meningkat bagi kesejahteraan sosial warga
masyarakatnya. Definisi kesejahteraan sosial menurut Soeharto (2006:3) adalah
“Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang
dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-
badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian
pelayanan sosial dan tunjangan sosial.”
30
Definisi di atas dapat diambil keputusan bahwa keadaan sosial yang
sejahtera adalah pada saat tiap-tiap individu merasakan situasi terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara fisik, psikis, dan sosial untuk dapat
melakukan perannya dalam masyarakat sesuai dengan tugas perkembangannya.
Tujuannya untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam kebutuhan
pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga relasi-relasi sosial
maupun lingkungannya.
B. Kesejahteraan Keluarga
Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga
yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi
kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan
antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
Tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan tahapan menurut Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu didasarkan atas:
a. Tahapa Keluarga Pra Sejahtera ( KPS ) yaitu keluarga yang tidak dapat
memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I atau KS I
seperti indikator “kebutuhan dasar keluarga”.
b. Tahap Keluarga Sejahtera I ( KSI ) yaitu keluarga dapat memenuhi 6
indikator tahapan KS I tetapi tidak mampu memenuhi salah satu dari delapan
indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis”
keluarga.
31
c. Tahap Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6
indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II tetapi tidak mampu memenuhi
salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera III atau indikator
“kebutuhan pengembangan” dari keluarga.
d. Tahap Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator
tahapan KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak mampu
memenuhi salah satu dari dua indikator Keluarga Sejahtera III plus atau
indikator “aktualisasi diri” keluarga.
e. Tahap Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi
seluruh dari 6 indikator tahap KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta
2 indikator tahapan KS III plus.
C. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera
Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
terdapat 4 (empat) Indikator tahapan keluarga sejahtera, yaitu:
a. 6 (enam) indikator tahapan keluarga sejahtera I atau indikator “kebutuhan dasar
keluarga” dari 21 indikator keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :
1. Anggota keluarga pada umumnya dapat makan dua kali sehari bahkan lebih.
Pengertian makan tersebut yaitu dapat makan sesuai kebiasaan masyarakat
ditempat mereka, seperti dapat memakan nasi bagi mereka terbiasa makan
nasi sebagai makanan pokok atau seperti makan sagu bagi mereka yang
biasa makan sagu dan sebagainya.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah,
bekerja/sekolah dan bepergian.
32
Pengertian pakaian yang berbeda adalah setiap anggota keluarga memiliki
pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga dalam kegiatan hidup yang
berseda setiap harinya tidak terpaksa harus memakai pekaian yang sama.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang
baik.
Pengertian rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal
keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak
ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti
Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek,
Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-
obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran
dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan atau Badan POM).
5. Bila pasangan subur ingin ber KB dapat pergi ke sarana layanan kontrasepsi.
Pengertian sarana pelayanan kontrasepsi adalah sarana atau tempat
pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, dan
sebagainya yang dapat memberikan layanan Keluarga Berencana dengan
alat modern, seperti IUD, MOP, Kondom, dan lainnya. Sesuai kepada
pasangan usia subur yang membutuhkan.
6. Semua anak usia 7 sampai 15 tahun di keluarga dalam kondisi bersekolah.
33
Pengertian semua anak usia 7 sampai 15 tahun adalah anak-anak yang
berusia 7 sampai 15 tahun dari keluarga sedang duduk di bangku sekolah
(wajib belajar 9 tahun).
b. 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan
psikologis” keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera adalah sebagai berikut
:
1. Anggota keluarga pada umumnya dapat melaksanakan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya.
Pengertiannya seperti kegiatan keluarga dalam melaksanakan ibadah dapat
sesuai dengan ajaran-ajaran agama atau kepercayaannya.
2. Dalam waktu seminggu setidaknya seluruh anggota keluarga dapat makan
daging, ikan atau telur.
Pengertian makan daging/ ikan/ telur adalah makan daging atau ikan atau
telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi
protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.
3. Anggota-anggota keluarga dapat memperoleh setidaknya satu stel pakaian
baru dalam setahun.
Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/ bekas) yang
merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli tau dari
pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari
oleh masyarakat setempat.
4. Lantai rumah mempunyai luas paling kurang 8 m2 untuk setiap anggota
keluarga (penghuni rumah).
34
Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 adalah keseluruhan luas lantai rumah,
baik tingkat atas maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar
mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah
penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m2.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat
melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing.
Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam
keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang
bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus
tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ ke sekolah selama
jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-
masing didalam keluarga.
6. Terdapat salah satu orang atau lebih dari anggota keluarga tersebut yang
bekerja, yang memperoleh penghasilan.
Pengertiannya yaitu didalam keluarga setidaknya terdapat salah satu
anggota dari keluarga yang sudah dewasa dan memperoleh penghasilan
berupa uang atau barang dari pekerjaanya, sumber penghasilan yang
dipandang layak oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan minimal
sehari-hari secara terus menerus.
7. Seluruhya dari anggota keluarga berumur 10 sampai 60 tahun dapat
membaca tulisan latin.
35
Pengertiannya yaitu seluruh anggota keluarga yang berumur 10 sampai 60
tahun dapat membaca huruf latin dan dapat memahami arti dari kalimat
dalam tulisan tersebut. Dalam indikator ini dapat tidak berlaku jika terdapat
keluarga yang tidak memiliki anggota berumur 10 sampai 60 tahun.
8. Pasangan subur yang memiliki anak dua bahkan lebih menggunakan alat
atau obat kontrasepsi.
Pengertiannya yaitu keluarga yang masih memiliki status pasangan usia
subur dengan jumlah anak dua atau lebih mengikuti program KB dengan
menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, kondom dan
lain sebagainya.
c. 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III atau indikator “kebutuhan
pengembangan” dari 21 indikator keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :
1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah
upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-
masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji
atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang
beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama
Kristen.
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau
barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk
ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan
36
hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan
sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai
Rp. 500.000,-
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali
dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh
anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau
sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan
yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi atau
bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga .
4. Salah satu anggota keluarga mengikuti kegiatan masyarakat ditempat
tinggal mereka berada.
Pengertian yaitu keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota kelurga
dalam kegiatan masyarakat disekitarnya yang bersifat sosial
kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan,
pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.
5. Keluarga dapat memperoleh informasi-informasi dari surat kabar, majalah,
radio, tv atau internet.
Pengertian yaitu tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk dapat
memperoleh informasi baik secara lokal sampai dengan international, dapat
melalui media cetak seperti surat kabar, majalah dan bulletin atau media
elektronik seperti radio, televisi dan internet. Media massa tersebut tidak
harus dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi
37
dapat juga dipinjam atau dimiliki oleh orang atau keluarga lain, ataupun
yang menjadi milik umum juga milik bersama.
d. 2 (dua) indikator kelaurga sejahtera III plus atau indikator “aktualisasi diri” dari
21 indikator keluarga adalah sebagai berikut :
1. Keluarga tersebut dengan suka rela memberilan sumbangan untuk kegiatan-
kegiatan sosial, dapat berupa materiil dan sebagainya.
Pengertiannya yaitu keluarga memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memberi
sumbangan berupa materiil secara teratur (pada waktu tertentu) dengan suka
rela, berupa uang ataupun barang, untuk kepentingan warga (contohnya
untuk anak yatim piatu, bangunan untuk ibadah, untuk membantu kegiatan
ditingkat dusun dan contoh lainnya) tetapi tidak termasuk atau diluar dari
sumbangan wajib.
2. Terdapat anggota dari keluarga yang aktif dalam pengurus organisasi sosial
atau isntitusi masyaarakat.
Pengertiannya adalah memiliki jiwa sosialisasi yang besar dan
memberikkan bantuan tenaganya, pikirannya juga moralnya dengan terus
menerus yang berguna bagi kepentingan sosial masyarakat sebagai
pengurus dalam organisasi atau kepanitiaan, contohnya pengurus pada
yayasaan, kelompok adat, agama, RT atau RW dan sebagainya
Dengan demikian, kesejahteraan itu merupakan suatu kondisi kehidupan
manusia untuk mencapai standart hidup yang dapat terpenuhi. Oleh karena itu,
kesejahteraan tersebut sangatlah penting untuk kehidupan bermasyarakat di suatu
daerah apabila dikelola dengan baik dan benar.
38
2.7 Pekerja Sosial
A. Konsep
Pekerjaan sosial yang dikutip Dwi Heru Sukoco (1995:7) dari Charles
Zastrow (1982) adalah pekerjaan sosial merupakan kehiatan professional untuk
membantu individu-individu, kelompok dan masyaraat guna meningkatkan dan
memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi
masyarakat yang memungkinkan mereka dalam mencapai tujuan.
Dari penjelasan tersebut maka seorang pekerja sosial harus dapat
menciptakan kondisi masyarakat dengan baik dan teratur dalam menjaga setiap
keberfungsian elemennya. Dapat menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif
dengan relasi yang ada didalamnya agar dapat memberikan keterikatan di antara
para pemegang peran tersebut.
B. Fungsi Pekerja Sosial
Pekerja sosial mempunyai fungsi-fungsi dalam kegiatannya dan berikut
adalah fungsi dari pekerja sosial :
1. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara
efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan
masalah-masalah sosial yang mereka alami.
2. Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber
3. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber
4. Mempengaruhi kebijakan sosial
39
5. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.
C. Peranan Pekerja Sosial
1. Sebagai pemercepat perubahan (enabler)
Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu,
kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber
yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya
agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
2. Peran sebagai perantara (broken)
Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu,
kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan
masyarakat dalam hal ini; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-
individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan
bantuan atau layanan masyarakat.
3. Pendidikan (educator)
Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker
diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan
baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-
kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
4. Tenaga ahli (expert)
Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan
masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-
individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).
40
5. Fasilitator
Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan
menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini
dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu,
kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan
menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu,
pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.