bab ii - repository.usu.ac.idrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44161/3/chapter ii.pdf ·...

BAB II :

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SANKSI

PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI PADA KANTOR BUPATI

LHOKSEUMAWE (ACEH UTARA)

Bukti bahwa Hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara

umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik dan atau putusan

hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan

masyarakat banyak di negara Indonesia.

Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten lainnya yang ada dalam Provinsi NAD

disamping memiliki kewenangan yang luas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 juga

memiliki kewenangan pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001

dan Qanun Provinsi NAD yang meliputi seluruh bidang Pemerintahan kecuali kewenangan

bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Eksternal dan Moneter. Otonomi khusus

menitikberatkan pada empat pondasi utama yaitu :

a) Pemberlakuan Syariat Islam

b) Bagi hasil sumberdaya alam.

c) Pemilihan langsung kepala daerah dan

d) Penerapan budayalokal ke dalam struktur pemerintahan daerah.

Dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi NAD dan khususnya Kabupaten

AcehUtara melalui otonomi khusus memberikan harapan akan terwujudnya pemerintahan

dan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang selama ini tertinggal

jauh.Namun demikian hal ini sangat tergantung pada upaya pemerintah daerah dalam

menyikapi otonomi khusus itu dengan gerakan-gerakan pembaharuan yang salah satu di

Universitas Sumatera Utara

antaranya melalui reformasi administrasi yang meliputiaspek struktur, sikap dan perilaku

aparatur yangselaras dengan semangat otonomi khusus gunameningkatkan efektivitas

organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Penegakan hukum adalah sesuatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

hukum sekaligus keinginan para pencari keadilan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan

hukum dalam konteks ni adalah pikiran-pikiran badan pembuat hukum Undang-undang yang

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pemikiran pembuatan hukum

yang dituangkan dalam peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan

hukum hukum itu dijalankan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak

sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas simstem hukum itu sendiri tapi juga

disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem

sosial, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum

ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut Lawrance Friedman yaitu substansi hukum,

struktur hukum dan kultur masyarakat. Penegakan hukum juga dipengaruhi dan kultur

masyarakat. Penegakan hukum juga dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum, oleh karena itu

penegakan hukum tidak bekerja dalama ruang hampa dan kedap pengaruh, juga tidak

mungkin steril tekanan luar melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih

besar dan lebih dahsyat.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, agar hukum dapat berfungsi baik maka

perlu diperhatikan faktor-faktor yang ada yaitu:

1) Hukum atau peraturan itu sendiri

2) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum

3) Fasilitas yang yang diharapkan dalam mendukung pelaksanaan hukum

4) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilakuan anggota masyarakat


Dalam negara modern makin dirasakan, bahwa peranan dan campur tangan lansung

oleh administrasi terhadap kehidupan masyarakat makin lama makin bertambah. Sejalan

dengan itu, maka negara memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pejabat

administrasi negara. Untuk membatasi kekuasaan oleh pejabat administrasi negara ada

beberapa cara, antara lain ditempuh dengan pengembangan Peradilan Administrasi Negara.

Pengertian Peradilan Administrasi Negara dapat dibedakan:

1. Dalam Arti Luas: Peradilan Administrasi Administrasi Negara adalah peradilan yang

menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi administrasi negara,

baik yang bersifat “perkara-perkara pidana atau perdata” dan “perkara administrasi

negara murni.”

2. Dalam Arti sempit; Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang

menyelesaikan “perkara-perkara administrasi dengan murni semata-mata. Suatu

“perkara Administrasi Negara murni” adalah suatu perkara yang tidak mengandung

pelanggaran hukum (pidana atau perdata), melainkan suatu sengketa (konflik) yang

berpangkal pada atau mengenal interprestasi daripada suatu pasal atau ketentuan

undang-undang.


A. Pengertian Sanksi dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Subjek dari hukum kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan peran

dari pegawai negeri sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab

PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam Melaksanakan pembagunan nasional.

Peran dari PNS seperti diistilahkan dalam dunia kemilitean yang berbunyi not the gun, the

man behind the gun, yan artinya bukan senjata yang penting melaikan manusia yang

menggunakan senjata itu.

Kranenburg memberikan pengertian dari PNS, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi

pengertian tersebut tidak tmasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti

anggota parlemen, presidan dan sebagainya. Pengertian yang bersifat stiplatif (penetapan

tentang makna yang diberikanoleh Undang-undang tentang PNS terdapat dalam Pasal 1

angka 1 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat

dalam pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum

(administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri

dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan PNS. Pengertian stipulatif tersebut berbunyi:

“Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pegawai Negeri Sipil menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999

Pegawai Negeri dibagi menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil;

2. Anggota tentara Nasional Indonesia, dan

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Pasal ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing

bagiannya, namun disini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimksud dengan PNS adalah

Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik

Indonesia.

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-Undang NO 43 Tahun 1999

pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagaiman unsur aparatur negara yang bertugas untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembagunan. Rumusan kedudukan

pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya

menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi

pembagunan atau dengan kata lain pemerintahan bukan hanya menyelenggarakan tertib

pemerintahan, tetapi juga harus nmapu menggerakkan dan mempelancar pembagunan untuk

kepentingan rakyat.

Sanksi sudah ada sejak jaman kerja rodi yang ada di Indonesia yang disebut

perburuhan biasa (punale sanksi), yaitu dimana pekerjaan dilakukan oleh buruh biasa untuk

dan dibawah pimpinan seseorang majikan dengan menerima upah, disana-sini sudah ada,

tetapi tidak dapat meluasa. Sebab walaupun sampai 1839 oleh Gubernemen yang lalu

disewakan berbagai bidang tanh kepada orang-orang swasta bukan Indonesia, diantara 1830

sampai 1870 adalah Gubernemen yang merupakan pengusaha yang terpenting dan

Gubernemen ini menggunakan pekerjaan rodi5.

Sanksi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak menenakkan atau

menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang6.

5 Imam Soepomo,1990,pengantar Hukum Perburuhan, hlm 22 6 Hhttp:/www.eprints.undip.ac.id.artikel oleh M.Herry Iindrawan.Diakses pada tanggal 30 maret 2014, jam 21.00 WIB


Sanksi semestinya diberikan sebanding dengan kualitas peyimpangan yang dilakukan.

Pemberian hukuan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman

dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam konteks kehidupan kantor biasanya

pihak yang berwenang yaitu atasan, dalam konteks kehidupan sosial biasanya polisi dan

pengadilan.

Pemberian sanksi tidak boleh dilakukan sembarangan atau sesuka hati. Pada

prinsipnya sanksi diberikan setimpal dengan kualitas kesalahan. Lembaga peradilan biasanya

telah mengatur mekanisme pemberian hukuman. Fungsi dari sanksi ada beberapa, yaitu:

1. Menyadarkan pelakuan perilaku menyimpang sehingga tidak melakukan perilaku

menyimpang lagi.

2. Memberikan contoh kepada pihak yang tidak melakukan perilaku menyimpang,

bahwa bila mereka melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan

sanksi/hukuman7.

Menurut Drs.Sudarsono pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak

seberat kejahataan, hal ini diatur antar lain di dalam pasal 532 KUHPidana8. Pada tahun

2003, Pemerintah melalui kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) telah

mengambil inisiatif untuk menjabarkan pokok-pokok etika dalam peraturan perundang dan

diaplikasikan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil9. Seleain dari penegasan sanksi dalam

Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat

pula usaha pemerintah dengan nama KOPRI dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai

Negeri Sipil. Pada umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ini

7Sri Hartini dkk,2008,Hukum Kepegawaian,sinar grafika,Jakarta, hlm 144 8 W.J.S. Poerwadarminta,1986,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta: Balai pusataka 9 Op.cit


merupakan perbuatan yang sering mengakibatkan masyarakat banyak. Sanksi itu terjadi

karena adanya pelanggan yang di lakukan oleh beberapa pihak tertentu.

B. Prosedur Pemberian Dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Displin Pegawai

Negeri Sipil

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, badan atau Pejabat

Administrasi Negara setelah mempelajari hasil lporan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri

sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan

(beschikking). Keputusan yang disarankan merugikan pegawai Negeri Sipil inilah yang

menjadi permasalahan sengketa yang perlu mendapatkan penyelesaian secara adil10.

Dalam hal menjatuhkan hukuman disiplin, keputusan hukuman yang ditetapkan oleh

atasan pejabat yang berwenang menghukum dan keputusan yang diambil oleh Badan

Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diajukan keberatan dan mengikat serta wajib

dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik oleh Pegawai Negeri Sipil yang

mengajukan keberatan ataupun oleh pejabat yang berwenang menghukum11. Pada dasarnya

hak untuk membela kepentingan hukum, khusunya dalam hubungannya dengan Keputusan

TUN telah dicantumkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1986 jo

Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN bahwa orang atau badan hukum

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan TUN berhak untuk

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi.

10 Ibid, hlm 16 11 Badan Kepegawaian Nasional,1984,pembinaan PNS,Badan Kepegawaian Nasional, Jakarta,hlm 221‐222


Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil pada pasal 6 memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu :

1. Hukum disiplin ringan terdiri dari:

a. Teguran Lisan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 ( satu) Tahun

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1

(satu) tahun.

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

3. Hukuman disiplin berat, Terdiri dari:

a. Penurunan pangkat pada setingkat lebih rendah untuk paling lama 1

(satu) tahun

b. Pembebasan dari jabatan.

c. Pemberhantian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

pegawai negeri Sipil.

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil.

Namun untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam

pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS, maka Pejabat Pebina Kepegawaian Pusat dan pejabat

pembina kepegawaian daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan

hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing, kecuali mengenai

hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidk atas permintaan sendiri sebagai

PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS yang berpangkat.


Dalam negara perkembangannya, bahwa peran dan campur tangan langsung oleh

admministrasi terhadap kehidupan masyarakat makin lama makin bertambah. Sejalan dengan

itu, maka negara memberkan kekuasaan yang sangat besar kepada pejabat administrasi negaa.

Untuk membatasi kekuatan daripada pejabat administrasi negara dan untuk melindungi

masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat admnistrasi negara

ada beberapa cara, antara lain ditempuh dengan pengembangan Peradilan Administrasi

Negara.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan dan Pejabat TUN

dengan berbagai macam perbuatan faktual (materiale handelingen) dan keputusan hukum

administratif (administrative rechthandelingen) yang merupakan perbuatan hukum

administratif (administratief recht telijke besluiten).

Macam-macam Keputusan Administrasi Penguasa berupa:12

1. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang faktual (materiale

handelingen), contohnya membuat jalan;

2. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum (rechthandelingen),

dibagi lagi atas:

a. Perbutan-perbuatan hukum yang bersifat internal,

b. Perbuatan-perbuatan hukum yang eksternal

Perbuatan-perbuatan ekternal dibagi menjadi:

1) Perbuatan hukum perdata yang bersifat eksternal

2) Perbuatan hukum publik yang bersifat eksternal berupa:

a) Terdiri atas beberapa pihak (seperti dalam perjanjian hukum publik

yang dilakukan oleh pihak swasta), dan 12 Loc.cit, hlm 16


b) Bersifat sepihak

Perbuatan hukum publik yang sepihak dibedakan menjadi:

1. Yang bersifat umum dalam arti abstrak-umum:

a. Peraturan umum yang bersifat mengikat undang-undang;

b. Keputusan administratif yang bersifat umum: segala macam bentuk

perundang-undangan semu;

c. Perencanaan-perencanaan.

2. Yang bersifat umum konkret, seperti keputusan administrasitif sedangkan yang

merupakan norma konkret, misalnya larangan sepanjang jalan.

3. Yang bersifat individual-abstrak, seperti izin yang disertai syarat yang permanen

sifatnya.

4. Yang bersifat individual konkret, dalam penetapan tertulis (beschikking), seperti

SK.pengangkatan Pegawai.

Keputusan hukum administratif merupakan perbuatan hukum administratif yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN melahirkan hubungan-hubungan hukum

administratif. Telah diketahui bahwa perbuatan hukum administratif merupakan pernyataan

kehendak Badan atau Pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi karena peraturan

dasar yang menjadi sumber dari wewenang administratif mengahruskan badan atau pejabat

tersebut untuk mengeluarkan keputusan administratif.

Berdasarkan Pasal 1 Butiran 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang

No.9 Tahun 2004 bahwa kepuusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh Badan atau pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.


Tata cara pemeriksaan Pegawai negeri Sipil yang apabila diduga melakukan

pelanggaran diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Menurut Pasal 9

ayat (1) peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin,

pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih PNS yang disangka

melakukan pelanggaran disiplin itu. Syarat yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan,

yaitu teliti dan objekti, sehingga pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan dengan

seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan13.

Pemberian sanksi terhadapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, yaitu14:

1. Sebelum menjatuhkan sanksi displin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan

secara lisan dan tulisan. Pemeriksaan ini bersifat tertutup hal ini dijelaskan

didalam Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 pasal 9 ayat (2) huruf a

2. Pemberian sanksi dapat dilakukan mendengarkan keterangan orang lain. Hal

ini dijelaksan didalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 10.

3. Pemberian sanksi dapat dilakukan dengan cara pembwerian perintah oleh

pejabat yang berwenang (atasan PNS yang disangkakan) agar dijalankan oleh

bawahan yang bersangkutan. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 30

Tahun 1980 pasal 11.

4. Pejabat yang berwenang dan menghukum, memutuskan jenis hukum displin

yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran

displin tersebut dengan menyebutkan pelanggarn Ddisplin apa yang dilakukan

oleh PNS bersangkutan. Dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah No.30

Tahun 1980 pasal 12.

13 Soekarno,1983,himpunan soal‐Jawab kepegawaian Negeri Sipil, Miswar,Jakarta,hlm 236 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980


5. Pemberian sanksi tersebut hanya dijatuhkan terhadap satu jenis

sanksi/hukuman disiplin saja. Hal ini dijelaskan didalam Peraturan

Pemerintah No.30 Tahun 1980 pasal 13.

6. Jenis pemberian sanksi/hukuman disiplin disampaikan secara lisan atau tulisan

yang ditetapkan dalam surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang

berwenang yang dilakukan secara tertutup juga. Dijelaskan didalam

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 14.

Dari mekanisme pemberian sanksi pelanggaran disiplin tersebut, Pegawai negeri Sipil

dapat mengajukan upaya hukum terhadap keputusan pemberian dan penjatuhan

sanksi/hukuman displin, yaitu pengajuan keberatan, yang dilakukan hanya terhadap jenis

pemberian sanksi/hukuman yang sedang dan yang berat dengan jangka waktu 14 hari sejak

Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan sanksi/hukuman disiplin secara

tertulis yang membuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.

C. Asas-asas Hukum Administrasi Negara Tentang Pelanggaran Disiplin

Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Tentang Pelanggaran Disiplin selalu

berhubungan dengan asas umum pemerintahan yang baik (goodgovernance) . Perlu

diperhatikan tentang pergeseran konsepsi atau paradigma yang terkait dengan hal tersebut.

Pemerintah wajib menyelenggarakan bestuurzorg (kesejahteraan umum) yang untuk itu

pemerintahan diberi kewenangan untuk campur angan dalam segala lapangan kehidupan

masyarakat. Artinya pemerintahan disin dituntut untuk keadilan dan kemakmuran yangsalah

satunya adalah melalui freies ermessen atau diskresi15.

15 Ridwan HR, 2006,hlm 241


Setiap bentuk campur tangan pemerintah itu pada dsarnya harus berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku sebagai manifestasi dari asas legalitas yang menjadi

sendi utama negara hukum.

Sementara itu menurut Hafifah Sj.Sumarto munculnya konsep pemerintahan yang

layak/baik (good governance) adalah berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga

donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman

modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya

good governance atau asas-asas pemerintahan yang baik ditetapkan sebagai syarat bagi

negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebgai

standar peraturan untuk mencapai pembagunan berkelanjutan dan berkeadilan, dan cenderung

berorentasi pada pengentasan kemiskinan dalam sebuah negara.

Konsep good governance mengemukakan menjadi paradigma tidak terlepas dari

adanya konsep governance yang menurut sejarahnya pertama kali diadaptasi oleh parapraktisi

dari lembaga pembagunan Internasional yang mengandung konotasi kinerja efektif terkait

dengan management public dan masalah korupsi. Sementara itu menurut HR. Yang termasuk

didalam asas-asas hukum administrasi adalah:

1) Asas Kepastian Hukum;

2) Asas Keseimbangan;

3) Asas Kesamaan dalam mengambil ke Putusan;

4) Asas beritndak cermat;

5) Asas motivasi untuk setiap keputusan;

6) Asas tidak mencapur adukkan kewenangan;

7) Asas permainan yang wajar;

8) Asas Keadilan dan Kewajaran;


9) Asas kepercayan dan menanggapi penghargaan yang wajar;

10) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal;

11) Asas perlindungan atau cara hidup pribadi;

12) Asas kebijaksanaan;

13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

D. Pandangan Hukum Administrasi Negara Tentang Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pegawai Negeri Sipil

Hukum Administrasi Negara Tentang beberapa perpuatan palanggaran erat kaitannya

dengan hubungan antara hukum pidana dan HAN, keduanya terletak dalam bidang hukum

publik. Namun, dalam hal Hukum Administrasi Negara, maka hukum pidana berfungsi

sebagai hulprecht (hukum pembantu) bagi HAN, artinya setiap ketentuan dalam HAN selalu

disertai sanksi pidana agar ketentuan HAN ini ditaati oleh masyarakat.

Sebaliknya, peraturan-peraturan hukum didalam perundang-undangan administrasi

dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana, misalnya, Undang-undang korupsi,

Undang-undang Subversi.

LARANGAN PNS

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan

menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau

lembaga atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan ,konsultan asing,atau lembaga swadaya masyarakat asing;


5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang –

barang baik bergerak atau tidak bergerak,dokumen atau surat berharga milik negara

secara tidak sah;

6. melakukan kerjasama dengan atasan,teman sejawat, bawahan,atau orang lain didalam

maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan , atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung

atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan

dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang – wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga nengakibatkan

kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau

DPRD dengan cara :

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.


13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon selama masa kampanye dan /atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan

calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama , dan sesudah masa kampanye

meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkunagan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP surat

keterangan tanda Penduduk sesuai aturan perundang-undangan;

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan

cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon selama masa kampanye;

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon

yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

meliputi pertemuan, ajakan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkungan unit kerjanya, anggota keluaraga, dan masyarakat.


Dalam perkembangannya, HAN mendesak hukum pidana, Contoh PP Nomor 53 Tahun

2010 tentang pelanggaran displin Pegawai Negeri Sipil, pada prinsipnya hkum pidana

mempunyai asas yang disebut geen straf zonder schuld (tak ada pidana tanpa kesalahan).

Dalam hal ini yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak adalah hakim. Namun

dalam melaksanakan Pppelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang

dapat melakukan sanctie tanpa bantuan hakim dengan alasan untuk memelihara kepentingan

umum16.

Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya UU No.

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang

dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan

pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya

pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas,

nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi

pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi tetap

seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya,

mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan

pembangunan.

Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan

perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan

pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan

secara proporsional sehingga saling menunjang.

16 Loc.Cit.hlm 23


Upaya Administrasi dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin:

A. Keberatan

Jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 ( satu ) tahun;

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun yang dijatuhkan oleh :

a. Pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara.

b. Sekda/pejabat struktural eselon II Kab/kota kebawah/ setara Kebawah;

c. Pejabat struktural Es II kebawah di Likungan Instansi Vertikal;

d. Pejabat Es II kebawah di lingkungan Instansi Vertikal dan kantor perwakilan

Provinsi dan unit setara dg sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

PPK:

B. Banding Adminstratif

1. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan PPK untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e.

2. Hukuman yang dijatuhkan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk jenis

hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e.

3. Mengajukan banding administratif gaji tetap dibayarkan sepanjang yang

bersangkutan tetap melaksanakan tugas.


4. Tidak akan banding administratif gaji mulai dihentikan terhitung mulai bulan

berikut sejak hari 15 keputusan hukuman diterima.

5. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau upaya administratif tidak

disetujui untuk pindah instansi.

Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang di bawah pimpinan

pemerintahan melaksanakan bagian tertentu dari pekejaan pemerintah (overheidstaak), yakni

bagian dari pekerjaan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan,

badan legislatif (pusat), dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum

(rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah daripada persekutuan hukum tertinggi dan yang

diberi kekuasaan (wewenang) berdasarkan inisiatif sendiri (swatantra,otonomi) atau

berdasarkan suatu pemerintahan dari pemerintahan pusat (medebewind) memerintah sendiri

daerahnya (daerah swatantra, daaerah otonomi tingkat I, II, dan III).17

Kebijaksanaan akan menciptakan suatu kebijaksanaan, kebijaksanaan adalah

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu

lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijaksanaan yang

diusulkan tersebut dutunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan

yang ada dalam rangkaian mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Abdul Wahab, kebijakan

itu diartikan pedoman untuk bertindak, dan dalam makna lain adalah suatu deklarasi mengnai

suatu dasar pedoman bertindak. Ciri-ciri khusus yang melekat dalam kebijaksanaan Negara

adalah :

1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada

sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetlan, dan merupakan tindakan

yang direncanakan. 17 E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang,,Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia, 1982,hlm 380


2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan

berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat ppemerintahan

dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

3. Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam

bidang-bidang tertentu.

4. Kebijakan negara mungkin bentuk positif, mungkin akan pula negatif. Dalam

bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk

tindakan pemerintahan yang dimksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu.

Dalam hal ini, kebijakan negara Khususnya mengenai PNS harus dapat dilaksanakan

secara Komprehensif. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan, perlu diadakan identifikasi

terhadap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dengan mengadakan penelitian tentang

pola-pola kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat, baik yang resmi maupun

tidak resmi. Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut, dapat dketahui unsur-unsur mana

yang dapat melancarkan pembagunan dismping yang menghalangi pembagunan. Selain dari

pola-pola kekuasaan dan wewenang diperlukan pengetahuan mengenai perubahan sosial

dalam tahap penerapan akan menentukan perubahan kearah pembagunan. Hasil penelitian

penerapan akan digunakan untuk tahap evaluasi agar dapat diberikan penelitian dalam

aplikasinya.

Dengan semakin berkembangnya konsep negara hukum di Indonesia, fungsi

administrasi negara semakin vital. Sistem dan tujuan negara yang mendasari teori bernegara

bangsa Indonesia kemudian dituangkan dalam hukum tertulis yang berhubungan dengan

Hukum Administrasi. Tujuan Hukum Administrasi Negara diarahkan pada perlindungan

hukum bagi rakyat dalam bentuk pembinaan, pengayoman, dan partisipasi. Dalam

hubungannya dengan sumber daya manusia, didalam sistem administrasi pemerintahan

terbagi menjadi dua bagian, yaitu pegawai negeri dan masyarakat yang merupakan dua


organisasi aktivitas manusia yang memiliki tujuan yang sama, namun didalamnya terdapat

perbedaan wewenang dalam pemerintahan. Dasar Hukum Administrasi berdasarkan Undang-

undangnya, adalah :

1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999



4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002





Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban

pegawai negeri sebagai berikut:

a. Wajib setia, dan taat kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan

serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara kesatuan

Republik Indonesia (pasal 4)

b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undanan yang berlaku dan

melaksanakan tuga kedinasan yang dipercayakan kepadana dngan penuh

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawb (pasal 5)

c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia

jabaan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-

unadang (pasal 6).


Disamping kewajiban juga pasti ada hak-hak yang diperoleh oleh Pegawai Negeri

sipil. Hak Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 adalah :18

1. Hak memperoleh Gagi ( pasal 7)

2. Hak atas Cuti (pasal 8)

3. Hak atas Perawatan, tunjangan dan uang Duka (pasal 9)

4. Hak atas Pensiun (pasal 10)

Pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum, sedangkan

masyarakat tidak memiliki wewenang sehingga hanya mengandalkan kerelaan berpartisipasi

dalam lingkup publik agar tujuan kemasyarakat dapat terwujud.

Hubungan antara Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara adalah:

1. Objek Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan pemerintah.

2. Penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar dilakukan oleh Pegawai Negeri.

3. Tugas dan wewenang Pegawai Negeri berupa public service dituangkan dalam

Undang-undang No.43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai

Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan pembangunan.

4. Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara adalah hubungan dinas publik.

5. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

Maka dari itu objek dari hukum administrasi negara, dilaksanakan oleh pegawai

negeri. Jadi, objek hukum kepegawaian adalah hukum kepegawaian yang dipelajari dalam

hukum administrasi negara, yaitu hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri.


Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa

segenap pegawai dari bekas pemerintahan tentara pendudukan Jepang dengan sendirinya

menjadi pegawai pemerintahan Republik Indonesia.

Hukum Administrasi Negara telah mengatur segala hal mengenai aturan aturan untuk

pejabat negara ini. Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) tentang

formasi PNS menyebutkan bahwa formasi PNS secara nasional setiap tahun anngaran

ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara,

setelah memperhatikan pendapat Menteri keuangan dan mempertimangkan kepala Badan

Kepegawaian Nasional.

Hukum Administrasi Negara juga menilai bahwa seorang pegawai negeri sipil harus

memiliki etika agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Istilah etika berasal dari bahasa

Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Jadi, dalam hal ini etika merupakan pola

perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang

atau sesuatu organisasi tertentu19.

Dalam konteks organisasi administrasi publik atau pemerintahan, pola-pola sikap dan

perilaku serta hubungan antara manusia dalam organisasi maupun hubungannya dengan pihak

luar organisasi pada umumnya diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Etika bagi

aparatur pemerintahan merupakan hal pening yang harus dikembangkan karena dengan

adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi pemerintahan

dalam melayani kepentingan masyarakat.

19 Desi Fernanda,2003,Etika Organisasi Pemerintahan, Lembaga Adminstrasi Negara‐Republik Indonesia,Jakarta,hlm 2.


Pihak pemerintah mempunyai tugas-tugas terhadap masyarakat dengan melaksanakan

sesuatu kebijakan lingkungan dalam bentuk wewenang20, yaitu:

1. Kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi

2. badan-badan hukum dan memberikannya kepada Pegawai Negeri hak-hak

dan kewajiban-kewajiban yang dapat mereka pegang menurut hukum.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara adalah abdi negara dan abdi

masyarakat. Sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri terikat dengan segala aturan

hukum yang berlaku. Nilai-nilai etika yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil tercermin

dalam kewajiban PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pegawai

negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan.

Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga

oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.

20 M.hadjon, dkk, hlm 39


bab ii - repository.usu.ac.idrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44161/3/chapter ii.pdf ·...

Documents