bab ii gambaran umum kondisi daerah -...
TRANSCRIPT
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAERAH DAN DEMOGRAFI
Bab ini disusun dengan maksud menguraikan mengenai Aspek Geografis
dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografis daerah, potensi
pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana, serta statistik kondisi
umum daerah.
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah
Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 006’17” - 1
34’52” Lintang Utara dan 10412’47” Bujur Timur di sebelah Barat - 108 02’27”
Bujur Timur di sebelah Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan
adalah 87.717,84 km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km2 (1,50%)
dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (98,50%).
2.1.1.2 Batas Administrasi
Secara administrasi kewilayahan, Kabupaten Bintan berbatasan dengan
daerah-daerah lain sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Anambas
Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah
tersebut hanya 49 buah diantaranya yang berpenghuni, sedangkan sisanya walau
pun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian,
khususnya usaha perkebunan. Secara administrasi, Kabupaten Bintan terdiri dari
10 kecamatan, 36 desa, dan 15 kelurahan. 3 kecamatan terletak di luar Pulau
Bintan yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan
Tambelan sedangkan sisanya terletak di Pulau Bintan.
Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran
wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa
Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai,
Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-2
Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di
Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.
Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya,
Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala
Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang
terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan
menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam,
Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung
Kijang, Toapaya, dan Tambelan.
2.1.1.3 Topografi
Pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu
antara 0-350 meter dari permukaan laut. Penonjolan puncak-puncak bukit antara
lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit
lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 100 meter. Bukit-
bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir
ke arah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak
sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek,
dangkal dan tidak lebar.
2.1.1.4 Geologi
Berdasarkan kondisi Geomorfologi, Kabupaten Bintan merupakan
bagian kontingental yang terkenal dengan nama paparan sunda atau bagian
kerak dari Benua Asia. Kondisi Bebatuan di Kabupaten Bintan terdiri dari batu
ubahan seperti mika, geneis, metal batu lanau, batuan pasir taupan, granis
muskofit, dan batuan lainnya. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari batu
lempung, pasir krikil, batu alvium muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal.
2.1.1.5 Hidrologi
Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal,
hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya
digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu.
Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah
Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 km²
dan DAS Kawal seluas 93,0 km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum.
Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal
atau mixed tide prevailing semidiurnal (Wyrtki, 1961). Dimana saat air
pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi
terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya. Hasil prediksi pasut
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-3
menggunakan Oritide-Global Tide Model di sekitar perairan pantai Trikora
(Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-
rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan
tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-
rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan
tunggang maksimum sekitar 176,75 cm.
Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2
kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam
berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah
tersebut terdiri dari :
A. Air Bawah Tanah Dangkal
Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan aluvium
dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat.
Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan
lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium
dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi
semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya.
Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2 m-3 m. Air bawah
tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (unconfined aquifer) yang
di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang
berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan
akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13 m dan pada umumnya akan menipis
ke arah perbukitan.
B. Air Bawah Tanah Dalam
Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi
berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem
akuifer bebas (unconfined aquifer), walaupun di beberapa tempat terdapat
lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus
atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk
sistem akuifer tertekan (confined aquifer) atau semi tertekan (semi confined
aquifer), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah
Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi
dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang
sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang
bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil
tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan
rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam berkisar antara 26 m.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-4
C. Mata Air
Keterdapatan mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat
dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya
umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada lekuk lereng dengan
dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum pedesaan.
2.1.1.6 Klimatologi
Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama
periode Tahun 2005-2010 temperatur rata-rata terendah mencapai 23,9o C dan
tertinggi rata-rata 31,8o C dengan kelembaban udara sekitar 85%.
Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu :
Bulan Desember-Pebruari : Angin Utara
Bulan Maret-Mei : Angin Timur
Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan
Bulan September-November : Angin Barat
Kecepatan angin tertinggi adalah 9 knot dan terjadi pada bulan
Desember-Januari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei.
2.1.1.7 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara
alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat
kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa
penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang
dilakukan. Pola pemanfaatan ruang merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas
yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktifitas tersebut
selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi
dari pemanfaatan ruang yang ada. Adapun penggunaan lahan yang ada di
Kabupaten Bintan diantaranya adalah :
A. Kawasan Permukiman
Berupa kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi
utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana sarana
lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja
terbatas untuk mendukung fungsi perumahan tersebut. Lahan permukiman ini
menyebar di tiap desa dengan pola linier mengikuti jaringan jalan atau di daerah
pantai dengan tingkat kepadatan yang rendah. Beberapa permukiman yang
mempunyai kepadatan tinggi berada di pusat ibukota Kecamatan Bintan Timur
(Kijang) dan Ibukota Kecamatan Bintan Utara (Tanjunguban).
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-5
B. Kawasan Perkebunan
Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan karet.
Jenis perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar tersebar di wilayah
Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir.
C. Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan meliputi : Kawasan
Tanaman Pangan Lahan Kering, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman
pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman
pangan; Kawasan Perikanan Darat, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi
perikanan, baik berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya;
serta Kawasan Perikanan Air Payau dan Laut, yaitu kawasan yang diperuntukkan
untuk kegiatan perikanan air payau dan laut baik dalam bentuk budidaya
maupun penangkapan.
Jenis pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bintan
didominasi kawasan pertanian berupa pertanian lahan kering untuk tanaman
palawija, holtikultura dan tanaman pangan. Lahan pertanian ini tersebar hampir
di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
D. Kawasan Hutan
Jenis pemanfaatan untuk hutan di Kabupaten Bintan dapat dibedakan
menjadi pemanfaatan untuk hutan lebat/belukar, hutan lindung dan hutan
mangrove (bakau). Di Kabupaten Bintan terdapat hutan lindung yaitu Kawasan
Hutan Jago di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Hutan Gunung Bintan Kecil di
Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Hutan Gunung Bintan di Kecamatan Teluk
Bintan, Kawasan Hutan Sei Pulai dan Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan
Timur, dan Kawasan Hutan Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang.
E. Kawasan Pariwisata
Jenis pemanfaatan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
kegiatan pariwisata. Beberapa kawasan pariwisata yang ada saat ini tersebar di
Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Lagoi dan Kecamatan
Gunung Kijang, yaitu Kawasan Wisata Pantai Trikora.
F. Kawasan Pertambangan
Jenis pemanfaatan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan
bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera
dilakukan kegiatan pertambangan. Jenis galian tambang yang ada di Kabupaten
Bintan adalah bauksit, granit, dan pasir darat. Jenis pemanfaatan lahan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-6
pertambangan ini terbagi dua, yaitu lahan tambang yang masih aktif dan lahan
pasca tambang. Dominasi sebaran lahan tambang dan pasca tambang bauksit
berada di Kijang (Kecamatan Bintan Timur), sedangkan tambang pasir darat
berada di Busung (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Kecamatan Teluk Bintan, serta
Kecamatan Gunung Kijang.
G. Kawasan Industri
Jenis pemanfaatan industri adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi
industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Dominasi sebaran kawasan
industri ini berada di Lobam (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Galang Batang
(Kecamatan Gunung Kijang), dan Industri Maritim (Kecamatan Bintan Timur).
H. Kawasan Pemerintahan
Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai
pusat pemerintahan. Kawasan pemerintahan sementara Kabupaten Bintan saat
ini terletak di Kijang dan merupakan kawasan milik PT. Aneka Tambang. Saat ini
sudah disiapkan satu kawasan yang berfungsi sebagai ibukota baru Kabupaten
Bintan serta pusat pemerintahan, yaitu Bandar Seri Bentan yang terletak di
Kecamatan Teluk Bintan. Sejak tahun 2008, pusat pemerintahan ini telah mulai
dibangun secara bertahap, karena dengan keluarnya Undang Undang Nomor 5
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Kabupaten Bintan
harus memindahkan kawasan ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan.
I. Pemanfaatan Lahan di Gugusan Pulau Tambelan
Perkebunan adalah salah satu potensi yang terdapat di Kecamatan
Tambelan, beberapa jenis hasil perkebunan merupakan hasil khas dari
Kecamatan Tambelan. Kebiasaan berkebun di ladang pulau-pulau ini telah
dilakukan oleh warga Tambelan sejak kurun waktu yang lama. Pada tahun 60-an,
hasil perkebunan Tambelan mampu menembus pasar ekspor ke Singapura.
Komoditi kopra dan karet merupakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh
Kecamatan Tambelan waktu itu. Kegiatan ekspor ini tidak berlangsung lama,
hanya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, pasar ekspor kopra dan karet
mulai melemah.
Proses eksploitasi pada waktu 10 tahun tersebut tanpa adanya peremajaan
lahan dan tanaman adalah pemicu lemahnya pasar. Kualitas komoditi pun mulai
menurun dan harganya pun turun drastis. Selain itu, pembukaan lahan baru
untuk perkebunan juga kurang memperhatikan lingkungan, penebangan liar dan
pembakaran adalah cara tercepat untuk membuka lahan baru. Kurangnya
pengetahuan dalam hal berkebun dan bercocok tanam juga sangat berpengaruh
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-7
terhadap menurunnya kualitas komoditi kopra dan karet. Penduduk Tambelan
awalnya merupakan nelayan, sehingga perubahan dari nelayan menjadi petani
ini membawa dampak terhadap pengolahan lahan.
Kebiasaan nelayan yang langsung memanen ikan tanpa harus menyebar
benih di laut (tanpa harus menunggu waktu yang lama) sangat berbeda dengan
pola petani yang harus menyemai bibit, menanam, merawat dan baru memanen
yang membutuhkan waktu yang lama. Perubahan kebiasaan yang drastis ini
menyebabkan pengolahan lahan yang salah, dan untuk mendapatkan hasil yang
cepat, perusakan kadang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.
Karena waktu yang diperlukan dalam proses perkebunan, akhirnya
penduduk Tambelan banyak yang kurang melirik sektor ini namun tidak mau
meninggalkannya. Akhirnya, lahan yang ada tetap ditanami dengan tanaman
seperti cengkih, kopra, karet dan mangga serta tanaman-tanaman buah-buahan
yang lain. Kebun-kebun tersebut tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja, ketika
saat berbuah atau saat tiba waktu panen, pemilik kebun tersebut mendatangi
kebun mereka masing-masing untuk memanen hasil perkebunan. Para petani
kebun ini memiliki rumah kebun dan mereka biasanya menetap di kebun untuk
memanen hasil kebun 3-7 hari bahkan hingga 1 bulan. Setelah proses panen
selesai dan hasil panen telah habis, masyarakat kemudian meninggalkan pulau-
pulau tersebut dan kembali bekerja sebagai nelayan. Kebiasaan ini menyebabkan
hasil yang diperoleh kurang maksimal karena tanaman tidak mendapat
perawatan yang benar.
Hutan mangrove banyak ditemui di sepanjang pantai Teluk Tambelan,
namun sebagian telah mangalami kerusakan karena keperluan manusia yang
menggunakan daerah tersebut untuk keperluan permukiman. Hampir semua
kampung (desa) yang ada di pulau Tambelan sebagian besar rumahnya berada di
daerah pesisir. Penggunaan lahan di Pulau Tambelan sebagian besar merupakan
kawasan lindung laut untuk melindungi terumbu karang, kemudian kawasan
hutan produksi konversi, kawasan lindung dan sebagian kecil merupakan
kawasan permukiman. Untuk lebih jelas mengenai luasan pemanfaatan ruang
yang ada di Kabupaten Bintan Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut:
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-8
Tabel 2.1 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011
NO. JENIS PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha)
% Darat Perairan
A. Kawasan Lindung 34.935,06 15.519,42 33,68
1 Hutan Lindung 4.781,97 3,19
2 Kawasan Perlindungan Setempat 21.026,12 14,04
3 Daerah Perlindungan Laut
333,62 0,22
4 Danau 1.083,38 0,72
5 Waduk/Kolong 607,59 0,41
6 Lamun
2.364,85 1,58
7 Terumbu Karang
12.820,95 8,56
8 Mangrove 7.435,99 4,96
B. Kawasan Budidaya 97.910,14 2.951,55 67,33
1 Hutan Produksi 9.236,41 6,17
2 Pertanian 22.237,63 14,84
3 Perkebunan 9.284,78 6,20
4 Pertambangan 7.029,12 4,69
5 Industri 8.831,67 5,90
6 Pariwisata 22.307,22 14,89
7 Permukiman 12.524,04 8,36
8 Zona Bandar Udara 107,06 0,07
9 Kawasan Bandar Seri Bentan 4.843,21 3,23
10 Zona Pelabuhan
2.951,55 1,97
11 TPA 4,70 0,004
Total 131.340,92 18.470,97 100,00
149.811,88
Sumber : Perda Tata Ruang Kab. Bintan 2011-2031, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.2.1 Kawasan Perikanan
Kabupaten Bintan memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan
yang cukup besar baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Hal ini
karena wilayah Kabupaten Bintan sebagian besar adalah wilayah laut dengan
luas yang mencapai 57.874,00 km2 dan daratannya terdiri dari pulau-pulau yang
secara langsung menciptakan garis pantai yang sangat panjang mencapai 966,54
Km dengan pantai umumnya berpasir, berlumpur dan berkarang. Secara historis,
kabupaten ini terkenal akan tebaran pulau-pulau kecil dan wilayah laut yang luas,
sehingga mengakibatkan perairannya kaya akan ikan, kerang-kerangan, udang
dan biota laut lainnya seperti terumbu karang, padang lamun dan hutan
mangrove.
Disamping itu kegiatan pengolahan hasil perikanan telah pula mulai
dikembangkan di Kabupaten Bintan, berupa kegiatan pengeringan (pengasinan),
pengasapan, pembuatan kerupuk, pembuatan terasi dan lain sebagainya.
Melihat kondisi ini perlu pengembangan akses pasar yang lebih luas, baik akses
pasar lokal, antar pulau maupun ekspor. Saat ini, negara-negara yang menjadi
importir hasil perikanan dari Kabupaten Bintan adalah Malaysia, Singapura dan
Hongkong. Kondisi ini juga ditunjang dengan posisi geografis yang berada di
pertemuan antara Laut Natuna dengan laut pedalaman Indonesia (Laut Jawa dan
Selat Malaka). Selat Malaka merupakan salah satu laut yang mempunyai
produktifitas primer yang tinggi.
Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), potensi sumberdaya ikan
di wilayah perairan laut Natuna dan laut Cina Selatan mencapai 378,2 ribu ton
dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 302,5 ribu ton. Dari
potensi tersebut, potensi sumberdaya ikan yang masuk dalam wilayah perairan
Kabupaten Bintan adalah 106.018 ton dengan jumlah tangkapan yang
diperbolehkan 84.814 ton. Berdasarkan data dari tahun ke tahun produksi
perikanan tangkap mengalami peningkatan.
Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Bintan antara lain:
- Perikanan Tangkap
- Perikanan Budidaya Laut
- Perikanan Budidaya Payau
- Perikanan Budidaya Tawar
Volume produksi perikanan yang berasal dari usaha penangkapan di
Kabupaten Bintan pada tahun 2009 tercatat sebesar 19.749,28 ton dengan nilai
Rp 138.246.885.000, dibandingkan tahun 2008 yaitu 18.809,10 ton dengan nilai
Rp 131.663.700.000, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-10
sebesar 940,18 ton (5,00%). Sedangkan volume produksi perikanan usaha
budidaya laut di Kabupaten Bintan, pada tahun 2008 yaitu 182,36 ton dengan
nilai produksi Rp 16.589.285.000,-; sedangkan tahun 2009 tercatat sebanyak
191,49 ton dengan nilai Rp 17.418.749.250,-. Kondisi ini menunjukkan adanya
peningkatan produksi sebesar 9,13 ton (5,01%), dan nilai produksi mengalami
peningkatan sebesar Rp 829.464.250,- (5,00%). Pada tahun 2010, jumlah
rumahtangga perikanan di Kabupaten Bintan sebesar 8.460. Tren ini terus naik
sejak tahun 2005 untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut :
Tabel 2.2 Volume Produksi Perikanan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 (Ton)
No Kecamatan
Jenis Produksi
% Perikanan Tangkap
Budidaya Air Laut
Budidaya Air Tawar
Budidaya Air Payau
Jumlah (Ton)
1. Teluk Bintan 1.336,52 14,04 5,25 - 1.355,81 6,3
2. Seri Koala Lobam 850,22 3,06 20 - 873,28 4,1
3. Bintan Utara 1.324,93 4,22 7 - 1.336,15 6,2
4. Teluk Sebong 1.638,23 3 6 - 1.647,23 7,7
5. Bintan Timur 6.988,37 18,59 65,75 - 7.072,71 33,0
6. Bintan Pesisir 1.195,12 46,78 1,58 - 1.243,48 5,8
7. Mantang 1.083,12 109,6 - - 1.192,72 5,6
8. Gunung Kijang 2.107,85 1 1 - 2.109,85 9,8
9. Toapaya - - 44,1 - 44,1 0,2
10. Tambelan 4.556,18 11,3 - - 4.567,48 21,3
2010 21.080,54 211,59 150,68 - 21.442,81 100
2009 19.749,28 191,49 142,58 - 20.083,35
2008 18.809,10 182,36 213,65 71,53 19.276,64
2007 18.409,38 168,5 117,33 63 18.758,21
2006 20.932,00 130,44 115,3 11 21.188,74
2005 16.907,38 152,18 99,6 6,29 17.165,45
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Dari tabel di atas terlihat besarnya produksi perikanan didominasi oleh
Kecamatan Bintan Timur sebesar 33,0%, dan diikuti olah Kecamatan Tambelan
sebesar 21,3%.
Sarana penunjang perikanan tahun 2010 yang terdapat di Kabupaten
Bintan terdiri dari Pabrik Es 11 unit, Cold Storage 3 buah, TPI/PPI 1 buah,
Galangan Kapal 39 buah, dan Unit Pengolahan 1 buah. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-11
Demikian juga dengan ketersediaan alat produksi dan armada perikanan,
yang pada tahun 2010 terdiri dari 18.733 unit alat penangkapan ikan, 2.329 unit
kapal motor, 936 unit motor tempel dan 1.164 unit perahu tanpa motor, 1.659
unit keramba, 77,3 Ha areal kolam, dan 120,8 Ha areal tambak.
Tabel 2.4 Jumlah Alat Produksi Perikanan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
No. Jenis Alat Produksi Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Alat Tangkap 5.837 5.956 6.240 6.436 17.055 18.733
2. Kapal Motor 2.191 2.216 2.263 2.256 2.278 2.329
3. Motor Tempel 173 284 275 631 886 936
4. Perahu Tanpa Motor 1.247 1.389 1.418 1.164 1.164 1.164
5. Keramba (Kantong) 1.042 1.003 1.130 1.607 1.643 1.659
6. Kolam (Ha) 62 52,7 73 77,31 77,31 77,31
7. Tambak (Ha) 56 119,3 87,00 120,80 120,80 120,80
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Untuk mendukung potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Bintan,
telah ditetapkan kawasan minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan No. 41 tahun 2009. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kabupaten
Bintan juga telah menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Minapolitan
yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Bintan
Timur. Rencana pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk
mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan
sebagai kegiatan utama. Dalam kawasan minapolitan rencananya akan
dikembangkan sistem minabisnis (agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan
penyedia jasa). Pengembangan kawasan minapolitan direncanakan untuk
meningkatkan jumlah usaha perikanan tangkap, budidaya rumput laut, tripang,
Tabel 2.3 Jumlah Sarana Penunjang Perikanan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun
2005-2010
No. Infrastruktur
Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pabrik Es 10 10 10 11 11 11
2. UPI (Home Industry) - - - 557 557 1.811
3. Cold Storage 13 13 13 3 3 3
4. TPI/PPI 1 1 1 1 1 1
5. Galangan Kapal 12 12 12 39 39 39
6. Unit Pengolahan - - - 1 1 1
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-12
kerapu, serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kawasan ini.
Pengembangan minapolitan di 3 kecamatan di atas juga ditunjang oleh
besarnya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang terdapat di 3 kecamatan
tersebut. Adapun jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) menurut kecamatan di
Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun
2005-2010
No. Kecamatan
Rumah Tangga Perikanan
Perikanan Tangkap
Budidaya Air Laut
Budidaya Air Tawar
Budidaya Air Payau
Jumlah (RTP)
1. Teluk Bintan 1.350 95 21 45 1.481
2. Seri Koala Lobam 335 20 20 - 345
3. Bintan Utara 272 8 35 - 263
4. Teluk Sebong 628 8 55 - 635
5. Bintan Timur 1.704 21 35 - 1.725
6. Bintan Pesisir 1.527 35 3 - 1.550
7. Mantang 915 74 - - 975
8. Gunung Kijang 999 78 15 - 980
9. Toapaya - - 100 - 70
10. Tambelan 910 24 - - 925
2010 8.640 363 284 45 9.332
2009 8.466 297 147 45 8.949
2008 8.460 297 147 45 8.949
2007 7.928 231 70 86 8.288
2006 7.936 215 60 32 8.243
2005 7.709 215 43 21 7.988
Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Mengingat besarnya potensi dan peluang usaha/pekerjaan pada sektor
kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan, menyebabkan terjadinya
peningkatan secara signifikan jumlah Rumah Tangga Perikanan yang melakukan
usaha perikanan tangkap, budidaya perikanan laut maupun budidaya perikanan
air tawar. Kegiatan usaha perikanan di sektor penangkapan maupun budidaya
relatif semakin berkembang dari waktu ke waktu, meskipun didominasi oleh
usaha-usaha perikanan skala kecil.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-13
Tabel 2.6 Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 (Rp.)
No. Kecamatan
Jenis Produksi
Penangkapan Ikan Budidaya Air
Laut Budidaya Air
Tawar Budidaya Air
Payau Jumlah (Rp)
1. Teluk Bintan 12.696.983.481 1.258.196.221 78.750.000 - 14.033.929.702
2. Seri Koala Lobam 8.077.056.750 273.848.242 300.000.000 - 8.650.904.992
3. Bintan Utara 12.586.798.096 378.305.820 105.000.000 - 13.070.103.916
4. Teluk Sebong 15.563.194.500 268.874.072 90.000.000 - 15.922.068.572
5. Bintan Timur 66.389.510.250 1.666.123.000 986.250.000 - 69.041.883.250
6. Bintan Pesisir 11.353.646.942 4.192.418.970 23.625.000 - 15.569.690.912
7. Mantang 10.289.680.558 9.822.776.478 - - 20.112.457.036
8. Gunung Kijang 20.024.615.192 89.624.691 15.000.000 - 20.129.239.883
9. Toapaya - - 661.500.000 - 661.500.000
10. Tambelan 43.283.682.231 1.012.579.756 - - 44.296.261.987
2010 200.265.168.000 18.962.747.250 2.260.125.000 - 221.488.040.250
2009 138.246.885.000 17.044.200.000 1.796.080.000 - 157.282.165.000
2008 131.663.700.000 16.589.285.000 1.711.080.000 1.643.770.000 151.607.835.000
2007 128.865.560.000 10.008.940.000 1.524.237.000 1.525.000.000 141.923.737.000
2006 144.436.700.000 12.028.487.460 1.506.080.580 77.025.500.000 234.996.768.040
2005 115.901.729.000 12.935.956.010 1.080.948.600 - 129.918.633.610
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.7 Jumlah Izin yang dikeluarkan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
No Jenis Izin Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Usaha Penangkapan Ikan 125 108 118 206 322 415
2. Usaha Budidaya Ikan 32 9 15 20 16 17
3. Usaha Pengumpulan Ikan 41 51 36 37 53 43
4. Usaha Pengangkutan Ikan 7 3 1 10 8 15
5. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)
- - 275 - - -
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.1.2.2 Kawasan Pertanian
Kabupaten Bintan mempunyai potensi lahan pertanian yang cukup
menjanjikan namun potensi lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Dari potensi lahan yang tersedia pada tahun 2010 yang mencapai 22.237,63 Ha,
baru sekitar 3.728 Ha atau 16% yang dimanfaatkan. Besarnya potensi lahan
pertanian yang belum dimanfaatkan merupakan tantangan bagi pemerintah
daerah ke depan untuk mengembangkan sektor pertanian untuk menjadi salah
satu sektor andalan daerah.
Pada tahun 2009, luas panen jagung mencapai 246 Ha, apabila
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-14
dibandingkan tahun 2008 yang hanya berjumlah 43 Ha, telah terjadi kenaikan
sekitar 472,09%. Produktivitas talas dan kacang tanah mengalami penurunan
masing-masing 2,014% dan 7,37% pada tahun 2009 apabila dibandingkan dengan
produktivitas tahun 2008. Sedangkan produktivitas ubi kayu dan ubi jalar
mengalami kenaikan sebesar 0,39% dan 1,77%.
Produksi tanaman sayuran pada tahun 2009 mencapai 8.088 ton,
sedangkan pada tahun 2008 tercatat 7.901 ton atau naik sekitar 2,36%. Pada
tahun 2009 produksi tertinggi didominasi oleh bayam, yakni sebesar 2.471 ton,
kemudian diikuti sawi sebesar 1.778 ton. Sedangkan produksi terendah adalah
petai yaitu hanya 15 ton. Produksi buah terbanyak pada tahun 2009 adalah
pisang yaitu mencapai 1.066 ton, diikuti pepaya sebesar 902 ton.
Tabel 2.8 Potensi lahan pertanian untuk komoditas Padi, Palawija, Sayur-sayuran dan Buah-buahan di
Kabupaten Bintan Tahun 2010
No. Kecamatan
Padi (Ha)
Palawija (Ha)
Sayur – Sayuran (Ha)
Buah – buahan (Ha)
Jumlah
Potensi Lahan
Yang telah diusaha
kan
Potensi Lahan
Yang telah diusahakan
Potensi Lahan
Yang telah diusahakan
Potensi Lahan
Yang telah diusahakan
Potensi Lahan
Yang telah diusahakan
1 Bintan Timur 80 - 1.069 72 2.406 344 1.603 252,5 5.158 668,5
2 Toapaya 40 - 450 100 1.120 200 3.102 582 4.712 882
3 Gunung Kijang 120 - 300 61 660 99 1.670 212 2.750 372
4 Teluk Bintan 450 17 386 12 796 138 530 417,5 2.162 584,5
5 Teluk Sebong 290 29 1.013 112 1.770 206,5 1.457 232,5 4.530 580
6 Seri Kuala Lobam 60 14 304 46 325 56 278 40,5 967 156,5
7 Bintan Utara 10 - 400 118 975 121,5 512 121 1.897 360,5
8 Tambelan - - 72 33 250 - 163 85 485 118
9 Mantang - - - 5 - - - - - 5
10 Bintan Pesisir - - - 1 - - - - - 1
Jumlah 1.050 60 3.994 554 8.302 1.165 9.315 1.943 22.661 3.728
Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pertanian Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun 2010
Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan didominasi oleh Karet
dan Kelapa. Luas areal tanaman kelapa turun 18,067% yaitu dari 6.332 hektar
tahun 2008 menjadi 5.188 hektar tahun 2009. Luas tanaman menghasilkan turun
sebesar 26,70% menjadi 2.866 Ha pada tahun 2009, tetapi produksinya naik
menjadi 8.976,28 ton.
Besarnya potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan dapat
terlihat dari luasnya areal pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2009 tercatat
luas areal pertanian mencapai 5.044 Ha atau (3,82%) dan luas areal perkebunan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-15
yang mencapai 10,171,19 Ha atau (7,71%). Luasnya areal pertanian dan
perkebunan ini telah mendorong peningkatan jumlah produksi.
Kabupaten Bintan mempunyai potensi pertanian tanaman pangan yang
cukup menjanjikan. Akan tetapi, belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini
terlihat dari luas lahan potensi yang tersedia cukup luas yang mencapai 5.044 Ha.
Tabel 2.9 Produktivitas Padi dan Tanaman Palawija Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bintan Tahun 2006-2009
Kecamatan
Produksi (Ton) Rata-rata Produksi (Ton/ha)
Padi Jagung Ubi
Kayu Ubi
Jalar Kacang Tanah
Padi Jagung Ubi
Kayu Ubi
Jalar Kacang Tanah
Teluk Bintan 48 60 33 1,6 28,23 150 110 8
Seri Kuala Lobam 36 162 66 - 25,71 162 110 -
Bintan Utara - 410 360 14,6 - 151,85 150 7,3
Teluk Sebong 61 180 132 4,8 21,03 150 110 8
Bintan Timur - 83 450 55 1,6 - 29,64 150 110 8
Bintan Pesisir - 15 - - - 150 - -
Mantang - - - - - - - -
Gunung Kijang - 195 33 2,4 - 150 110 8
Toapaya - 125 50 8 - 156,25 100 8
Tambelan - 450 - - - 150 - -
2009 145 3,37 2,047 729 33 24,17 83 150,52 125,69 7,67
2008 18 2,054 247 24 24 149,93 123,5 8,28
2007 15 35,68 2,085 407 34,67 27,27 528 150 107,1 8,25
2006 4 1,774 356,5 36,00 26,67 138,59 103,33 7,83
Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2010
2.1.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral
Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang
cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan orientasi pasar
internasional, sektor pertambangan mempunyai nilai tambah yang relatif tinggi.
Jenis barang galian yang diproduksi terdiri dari bauksit, granit, dan pasir darat.
Dari 3 (tiga) jenis kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan,
pertambangan pasir darat cukup mendominasi sampai kegiatan ekspornya
dihentikan pada awal tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 02/M-DAG/PER/I/2007 tanggal 22 Januari 2007.
Sejak ekspor pertambangan pasir darat dihentikan, kegiatan pertambangan lebih
didominasi oleh pertambangan bauksit dimana pada tahun 2010 volume
produksinya mencapai 5.866.569,35 ton dan volume penjualan 6.083.383,66.
Gambaran umum jumlah kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan
adalah sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-16
Tabel 2.10 Jumlah Kegiatan Pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Jenis Kegiatan Tambang Jumlah Perusahaan
1 Pasir Darat 5
2 Batu Granit 5
3 Bauksit 9
4 Pertambangan Rakyat 11
Jumlah 30
Sumber : Laporan Tahunan Bupati Bintan Bidang Pertambangan dan Energi Thn 2010
Untuk volume penjualan granit pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.11
Volume Penjualan Granit Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Jenis Penjualan Volume Penjualan (m3)
1 Penjualan Eksport 1.624.392,22
2 Penjualan Antar Pulau 1.281.233,84
3 Penjualan Lokal 106.374,74
4 Total 3.012.000,00
Sumber : Laporan Tahunan Bupati Bintan Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2010
Disamping bauksit, granit, dan pasir darat Kabupaten Bintan juga memiliki
potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan seperti kaolin, kromit,
molybdenum, antimony, wolfram, andesit dan kwarsa profit yang besaran
cadangannya belum diketahui.
Adapun potensi beberapa bahan tambang dan galian yang sudah diketahui
antara lain : bauksit di Pulau Bintan dan sekitarnya diperkirakan berjumlah 14
juta ton, kaolin 125.000 m3, cadangan granit masih sekitar 700 juta m3, pasir 39
juta m3, pasir kuarsa sekitar 215 juta m3, andesit 3000 juta m3 dan basalt 118
juta m3.
2.1.2.4 Sektor Perindustrian
Sektor industri kini merupakan sektor utama dalam perekonomian
Kabupaten Bintan. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan
PDRB Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada
tahun 2009 peran industri pengolahan diperkirakan mencapai lebih dari
setengah (51,29%) komponen pembentukan PDRB. Industri pengolahan dibagi
menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan
industri kerajinan rumah tangga. Pengelompokan itu berdasarkan pada
banyaknya pekerja yang terlibat didalamnya tanpa memperhatikan penggunaan
mesin produksi yang digunakan atau pun modal yang ditanamkan. Pengumpulan
data industri besar dan sedang dilakukan secara lengkap setiap tahun.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-17
Pada tahun 2009 jumlah perusahaan industri besar/sedang mencapai 55
perusahaan atau berkurang 1 perusahaan dibandingkan tahun 2008. Penurunan
jumlah perusahaan diikuti dengan bertkurangnya jumlah tenaga kerja yang
diserap.
2.1.2.5 Sektor Perdagangan
Kegiatan perdagangan di Kabupaten Bintan meliputi perdagangan lokal,
perdagangan antar pulau dan ekspor. Kegiatan perdagangan lokal terlihat pada
aktivitas yang terjadi pada pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Bintan.
Perkembangan kegiatan perdagangan di Kecamatan Bintan Utara dipengaruhi
oleh keberadaan kawasan industri Lobam. Kegiatan perdagangan di Kecamatan
Bintan Utara terpusat di Kota Tanjung Uban yang terdapat 2 pasar tradisional
yaitu Pasar Baru dan Pasar Lama. Sedangkan perkembangan kegiatan
perdagangan di Kecamatan Bintan Timur terdapat di lokasi Pasar Jalan Merdeka
dan Pasar Barek Motor. Sedangkan di kecamatan lain kegiatan perdagangan lokal
ditunjukkan dengan adanya prasarana perdagangan seperti toko dan warung
Pada tahun 2009, nilai ekspor melalui Kabupaten Bintan tercatat 152,32
juta US$, atau turun sekitar 73,17% disbanding tahun sebelumnya. Nilai impor
pada tahun 2009 tercatat 370,57 juta US$ atau turun sekitar 61,98%
dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 974,58 juta US$. Jika dilihat volume
import, negara-negara asal utama barang pada tahun 2009 masih didominasi
oleh Singapura, Malaysia dan Taiwan. Volume impor dari Singapura mencapai
258.447,93 ton, Malaysia sebesar 158.068,68 ton dan Taiwan sebesar 130.371,11
ton.
2.1.2.6 Sektor Pariwisata
Potensi obyek wisata di Kabupaten Bintan terdiri dari wisata alam,
wisata budaya dan minat khusus yang tersebar di berbagai kecamatan. Secara
keseluruhan obyek wisata di Kabupaten Bintan berjumlah 19 obyek wisata baik
yang sudah maupun yang sedang dikembangkan. Meskipun demikian, masih
banyak lagi potensi pariwisata di Kabupaten Bintan yang belum mendapatkan
penanganan dan sentuhan dari investor sehingga secara ekonomi dan sosial
belum memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun bagi daerah. Berikut
adalah beberapa potensi pariwisata Kabupaten Bintan yang memiliki prospek
yang besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-18
Tabel 2.12 Potensi Wisata di Kabupaten Bintan Sampai Tahun 2008
Kecamatan Objek Wisata Jenis Objek Wisata
Teluk Sebong Kawasan terpadu wisata Lagoi Resort
Desa Wisata Sebong Pereh Budaya
Pantai Sakera Pantai
Kampung Sri Bintan Ekowisata
Makam Datok Panaon Sejarah
Tour Mangrove Sei Kecil Alam
Teluk Bintan Gunung Bintan Alam
Hutan Mangrove Sungai
Makam Panjang Pengujan Sejarah
Makam Bukit Batu Sejarah
Tembeling Danau dan Agrowisata
Gunung Kijang Pantai Trikora Bahari
Perkampungan Nelayan Kawal Alam
Tanjung Pesona Tirta
Bukit Kerang Sejarah
Bintan Agro Resort KM.36 Bahari
Bintan Timur Gunung Lengkuas Alam
Taman Rekreasi Kota Bahari
Tambelan Makam Sultan Muhayat Syah Sejarah
Habitat Penyu Budidaya
Teluk Abik Bahari
Taman Laut Bahari
Pulau Bungin Alam
Bintan Pesisir Pulau Mapur Bahari
Pulau Nikoi Bahari
Pulau Mangkil Bahari
Toapaya Perkebunan Buah Naga Agrowisata
Perkebunan Nenas Agrowisata
Bintan Utara Pantai Sakera Bahari
Pantai Sungai Lepah Bahari
Makam Hang Nadim Sejarah
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan, Tahun 2009
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-19
Tabel 2.13 Potensi Objek Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007
Objek Wisata Lokasi Wisata
Jenis Wisata
Daya Tarik (atraksi)
Kegiatan Wisata
Keterangan
Tanjung Berakit Pantai Alam Keindahan Alam
Menikmati keindahan alam
Kota lama Tanjung Uban
Kota City tour Peninggalan Sejarah
Menikmati keindahan kota
Fasilitas terbatas
Makam Hang Nadim
Makam Sejarah/ Budaya
Peninggalan Sejarah
Ziarah Belum ada fasilitas, jalan tanah
Pulau Beralas Bakau dan P. Beralas Pasir
Pulau dan pantai
Alam Kehidupan Masyarakat
Menikmati keindahan alam
Dalam rencana
Perkebunan Nanas Perkebunan Agrowisata Keindahan alam
Kunjungan dan hiking
Dalam rencana
Pantai Tambelan Pantai dan Taman Laut
Alam Keindahan alam dan penangkaran penyu
Menikmati keindahan alam
Fasilitas terbatas
Makam Sultan Muhayatsyah
Makam Budaya Peninggalan sejarah
Ziarah dan kegiatan keagamaan
Fasilitas terbatas
Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Bintan
Pantai Alam Keindahan alam
Menikmati keindahan alam
Fasilitas terbatas
Danau Wisata Sekitar danau
Alam Rekreasi Olahraga air Dalam rencana
Makam Panjang Makam Budaya Peninggalan Sejarah
Ziarah dan keagamaan
Fasilitas terbatas dan jalan tanah
Makam Datuk Panaon
Makam Budaya Peninggalan sejarah
Ziarah dan keagamaan
Fasilitas terbatas
Makam Bukit Batu Makam Budaya Peninggalan sejarah
Ziarah dan keagamaan
Fasilitas terbatas
Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kab. Bintan, Tahun 2008
Sarana wisata yang terdiri dari hotel dan restoran di Kabupaten Bintan selama
tahun 2002 – 2006 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 26 hotel yang
terdapat di Kabupaten Bintan, 13 unit diantaranya adalah hotel berbintang.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-20
Tabel 2.14
Sarana Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007
Jenis Sarana Tahun
2003 2004 2005 2006 2007
Hotel - - - 25 26
Restoran 105 108 121 128 149
Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kab. Bintan, Tahun 2008
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Secara teknis, Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relatif aman
terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi
karena berdasarkan SNI 03-1726-2002, tentang Wilayah Gempa Indonesia,
Kabupaten Bintan termasuk dalam Wilayah Gempa I dengan kemungkinan
potensi gempa paling rendah. Sedangkan wilayah gempa yang paling
berpotensial berada pada Wilayah Gempa VI. Meskipun demikian, bencana yang
mungkin terjadi di Kabupaten Bintan adalah rawan gelombang pasang, banjir,
longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai. Kawasan rawan bencana ini
tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan, yaitu :
a. Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kawasan yang berada di sekitar pantai sangat rawan terhadap gelombang
pasang dan angin kencang. Kawasan ini umumnya terletak di pulau-pulau
kecil dan daerah pesisir, seperti di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara,
Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang,
Tambelan dan Pulau Mapur.
b. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor
Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di
Kabupaten Bintan terdapat di Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Seri
Kuala Lobam dan Gunung Kijang memiliki kondisi geologi yang mendukung
terjadinya banjir serta kontur wilayah yang cenderung rata.
c. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung
Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Pulau Bintan
bagian utara.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-21
d. Kawasan Rawan Abrasi
Kawasan yang rawan terhadap abrasi diantaranya adalah Pantai Trikora
sepanjang ± 10 Km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 Km, Pantai Sei Kecil –
Sakera sepanjang ± 10 Km, dan Pantai Lobam sepanjang ± 4 Km.
2.1.4 Demografi
2.1.4.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur
Penduduk sebagai salah satu komponen dalam sistem perwilayahan
memiliki peranan yang penting sebagai subyek pemanfaat ruang. Selain sebagai
pemanfaat ruang, penduduk juga memainkan peranan sebagai pelaku perubahan
ruang. Oleh karena itu, dinamika kependudukan memiliki peranan yang penting
bagi perkembangan suatu wilayah yang dinamis.
Sebagai subyek pembangunan, sumber daya kependudukan merupakan
faktor kunci dalam menjalankan roda pembangunan. Semakin tinggi kualitas
sumber daya kependudukan, semakin berkualitas pulalah hasil pembangunan
yang dicapai. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, sumber daya
kependudukan juga perlu mendapat perhatian, perbaikan, serta ditingkatkan
kapasitas dan kualitasnya agar pembangunan fisik dan non fisik dapat berjalan
seimbang.
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
No Kelompok Umur Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. 0-4 12.171 11.079 11.560 14.760 12.208 16.533
2. 5-9 10.858 11.687 11.048 12.465 12.457 14.783
3. 10-14 10.015 11.163 11.628 11.725 10.808 11.553
4. 15-19 8.441 9.764 9.677 10.968 10.755 10.258
5. 20-24 12.199 11.291 11.014 12.454 9.543 13.189
6. 25-29 14.054 14.150 14.344 13.586 13.504 16.889
7. 30-34 12.713 10.456 11.245 13.009 12.047 15.537
8. 35-39 9.753 10.392 10.258 10.409 10.946 12.065
9. 40-44 7.714 8.561 7.868 7.769 9.076 9.092
10. 45-49 6.231 7.942 6.183 5.859 7.839 6.858
11. 50-54 3.682 4.646 5.549 4.299 5.297 4.994
12. 55-59 4.073 3.074 3.690 2.937 4.175 3.614
13. 60-64 2.878 2.669 3.374 1.933 3.338 2.575
14. 65-69 1.704 1.472 2.341 1.279 2.311 1.963
15. 70+ 1.339 1.482 1.533 1.606 3.073 1.252
Jumlah 117.825 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
Dependency Rasio 0,44 0,44 0,46 0,50 0,50 0,48
Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-22
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten
Bintan mencapai 142.281 jiwa dan terdiri dari 36.598 rumah tangga. Sedangkan
jumlah penduduk tahun 2005 adalah sebesar 117.825 jiwa maka Laju
Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bintan adalah sebesar 2,98%.
Dengan luas wilayah darat 1.319,51 km2 maka kepadatan penduduk rata-
rata Kabupaten Bintan tahun 2010 (perbandingan antara jumlah penduduk
dengan luas wilayahnya) sebesar 107 jiwa/km2.
Gambar 2.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010
2.1.4.2 Sebaran Penduduk
Dengan luas wilayah darat 1.319,51 km2 maka kepadatan penduduk
rata-rata Kabupaten Bintan tahun 2010 (perbandingan antara jumlah penduduk
dengan luas wilayahnya) sebesar 107 jiwa/km2
2.1.4.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Sementara itu, sampai dengan tahun 2010 angka sex ratio Kabupaten
Bintan mencapai 107 sedangkan Dependency Ratio mencapai 0,48, artinya
seorang penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan harus mampu
menanggung kurang dari 1 orang penduduk yang lain (0,48).
Pada tahun 2010, struktur penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan
kelompok umur berada pada kategori kelompok umur produktif (15-64 tahun)
sebesar 95.071 jiwa atau 66,82 %. Sedangkan untuk kelompok umur non
produktif sebesar 34.531 jiwa atau 33,18 %. Saat ini proporsi penduduk laki-laki
cenderung meningkat, hal ini diperkirakan karena banyaknya pencari kerja yang
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-23
masuk ke Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk, maka
Kabupaten Bintan memiliki potensi angkatan kerja yang cukup besar dengan
dominasi kelompok umur 24 sampai 39 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar berikut :
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan dirinci per Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan Penduduk
Sex Ratio Laki-laki Perempuan
Laki-laki + Perempuan
Teluk Bintan 4,755 4,179 8,934 114
Bintan Utara 10,644 10,550 21,194 101
Teluk Sebong 8,257 7,472 15,999 114
Seri Kuala Lobam 8,029 9,603 17,632 84
Bintan Timur 20,319 18,687 39,006 109
Gunung Kijang 6,573 5,434 12,007 121
Mantang 2,128 1,768 3,896 120
Bintan Pesisir 4,390 3,615 8,005 121
Toapaya 5,731 4,902 10,633 117
Tambelan 2,568 2,407 4,975 107
Bintan 73,664 68,617 142,281 107
Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.
Aspek ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut,
aspek kesejahteraan masyarakat juga membahas mengenai fokus kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan
olah raga.
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi Kabupatan Bintan,
PDRB per kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka
kriminalitas yang tertangani.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-24
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB
Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah
dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah seluruh unit usaha dalam
suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
berdasarkan referensi harga yang berlaku pada tahun tertentu dikenal dengan
PDRB atas dasar harga berlaku yang berguna untuk melihat pergeseran dan
struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas
dasar harga konstan, dimana harga pada tahun 2000 dijadikan sebagai dasar
penghitungannya dan ini berguna untuk melihat besarnya laju pertumbuhan
ekonomi suatu daerah.
Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bintan yang merupakan
gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif,
meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan
warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-
daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bintan. Perekonomian suatu
daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai
tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata
lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pertanian 114,36 124,85 139,41 150,22 162,55 175,37
2. Pertambangan & penggalian 254,22 266,89 277,44 292,80 307,06 325,84
3. Industri pengolahan 1.336,40 1.392,96 1.441,85 1.502,41 1.562,13 1.634,16
4. Listrik, gas dan air bersih 6,52 6,87 7,40 7,72 8,05 8,38
5. B a n g u n a n 66,44 72,00 78,92 84,96 90,69 96,90
6. Perdagangan, hotel dan restoran 435,04 467,20 506,33 540,08 576,17 615,25
7. Pengangkutan dan komunikasi 83,50 88,76 95,02 100,54 106,55 112,77
8. Keuangan, persewaan dan jasa 36,11 37,86 40,04 42,88 45,78 48,65
9. J a s a - j a s a 67,97 71,83 77,11 82,30 88,07 93,47
PDRB 2.400,56 2.529,22 2.663,52 2.803,91 2.947,05 3.110,79
LPE 5,28 5,36 5,31 5,27 5,11 5,56
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-25
Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2005-2010
Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Sektor (%)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pertanian 7,37 9,17 11,67 7,75 8,2 7,89
2. Pertambangan & penggalian 4,52 4,99 3,95 5,54 4,87 6,11
3. Industri pengolahan 4,77 4,23 3,51 4,2 3,98 4,61
4. Listrik, gas dan air bersih 4,05 5,47 7,68 4,3 4,27 4,1
5. B a n g u n a n 5,61 8,37 9,61 7,65 6,75 6,85
6. Perdagangan, hotel dan restoran 7,79 7,39 8,37 6,67 6,68 6,78
7. Pengangkutan dan komunikasi 4,84 6,29 7,05 5,81 5,98 5,84
8. Keuangan, persewaan dan jasa 3,24 4,85 5,77 7,1 6,75 6,28
9. J a s a - j a s a 0,94 5,68 7,35 6,74 7,01 6,12
LPE 5,28 5,36 5,31 5,27 5,11 5,56
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.19
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010
Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pertanian 147,72 166,25 191,22 210,95 232,55 255,65
2. Pertambangan & penggalian 329,51 357,88 384,98 416,92 446,26 487,81
3. Industri pengolahan 1.591,60 1.713,63 1.842,53 196.804 2.077,06 2.255,84
4. Listrik, gas dan air bersih 9,20 10,08 11,30 12,25 13,11 14,10
5. B a n g u n a n 87,48 97,82 111,64 123,44 151,60 165,12
6. Perdagangan, hotel dan restoran 561,74 622,08 688,26 749,46 804,63 893,39
7. Pengangkutan dan komunikasi 109,62 118,52 129,23 140,85 152,60 166,11
8. Keuangan, persewaan dan jasa 41,91 45,31 49,78 54,51 59,19 64,73
9. J a s a - j a s a 82,40 87,72 94,30 102,99 112,99 122,12
PDRB 2.961,18 3.219,29 3.503,24 3.792,96 4.049,98 4.424,87
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-26
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB
Kabupaten Bintan tahun 2005 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 2,961
trilyun meningkat menjadi 4,002 trilyun pada tahun 2009 yang diukur dari
sembilan sektor lapangan usaha yaitu Sektor Pertanian; Pertambangan dan
Penggalian; Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan/Konstruksi;
Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa.
Selaras dengan indikator kinerja PDRB, indikator kinerja makro ini
merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari
Pemerintah Kabupaten Bintan di dalam menjalankan misinya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. PDRB Kabupaten
Bintan yang dihitung menurut harga kini (current price) menunjukkan kontribusi
atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah
berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan yang di
dalamnya telah tercakup unsur tingkat inflasi makro Kabupaten Bintan.
Mengingat PDRB harga berlaku mengandung unsur inflasi makro
nampaknya tinggi rendahnya %tase tersebut lebih diakibatkan tingginya tingkat
inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB harga berlaku
belum secara riil menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan.
Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil Pemerintah Kabupaten
Bintan menggunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan ini
merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tanpa dipengaruhi
oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang
diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan, yakni harga dasar
Tabel 2.20
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010
Lapangan Usaha Distribusi PDRB (%)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pertanian 4,99 5,16 5,46 5,56 5,74 5,78
2. Pertambangan & penggalian 11,13 11,12 10,99 10,99 11,02 11,02
3. Industri pengolahan 53,75 53,23 52,6 51,89 51,29 50,98
4. Listrik, gas dan air bersih 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32
5. B a n g u n a n 2,95 3,04 3,19 3,27 3,74 3,73
6. Perdagangan, hotel dan restoran 18,97 19,32 19,65 19,76 19,87 20,19
7. Pengangkutan dan komunikasi 3,7 3,68 3,69 3,7 3,77 3,75
8. Keuangan, persewaan dan jasa 1,42 1,41 1,42 1,44 1,46 1,46
9. J a s a - j a s a 2,78 2,72 2,69 2,72 2,79 2,76
PDRB 100 100 100 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-27
tahun tertentu yang dipilih. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari BPS
Kabupaten Bintan bahwa pada tahun 2009 Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Kabupaten Bintan mencapai Rp
2,935 Trilyun. Perkembangan kondisi makro ekonomi Kabupaten Bintan selama
periode 2005–2009 cenderung fluktuatif. Kondisi perekonomian Kabupaten
Bintan pada tahun 2009 masih mengalami tekanan yang berat dibanding tahun
sebelumnya. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan
melambat 4,68% dari tahun 2005 sebesar 5,28%. Tingkat pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Bintan selama tahun 2009 relatif lebih didorong oleh sektor tersier
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,72%. Selanjutnya, pertumbuhan sektor
primer dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,93% dan pertumbuhan sektor
sekunder sebesar 4,11%.
Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing sektor
sangatlah bervariasi. Beberapa sektor ada yang mengalami pertumbuhan yang
berarti seperti sektor pertanian, petenakan, kehutanan, perikanan tumbuh
sebesar 7,37% pada tahun 2005 menjadi 8,20% pada tahun 2009. Sektor
kelistrikan, pada tahun 2005 tumbuh sebesar 4,05% meningkat menjadi 4,27%
pada tahun 2009. Sektor bangunan dan konstruksi termasuk sektor ekonomi
yang relatif tinggi pertumbuhannya, yaitu dari 5,61% pada tahun 2005 menjadi
6,75% pada tahun 2009. Begitu juga dengan sektor pengangkutan dan
telekomunikasi yang tumbuh sebesar 4,84% pada tahun 2005 menjadi 5,98%
pada tahun 2009. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh
sebesar 3,24% pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,75% pada tahun 2009.
Sektor jasa merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja ketiga
terbesar selain dari sektor pertanian dan perdagangan pertumbuhannya
meningkat tajam dari 0,94% pad tahun 2005 menjadi 7,01% pada tahun 2009.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang mempunyai
peranan penting bagi perekonomian daerah karena menjadi penyedia lapangan
kerja yang cukup besar. Meskipun demikian, pada akhir periode yang lalu
pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan dari 7,79% pada tahun 2005
menjadi 5,39% pada tahun 2009. Selain itu, laju pertumbuhan sektor industri
yang biasanya cukup tinggi juga mengalami penurunan dari 4,77% pada tahun
2005 menjadi 3,96% pada tahun 2009. Melambatnya pertumbuhan kedua sektor
ini terutama disebabkan oleh menguatnya isu penyakit global seperti flu babi dan
flu burung serta krisis ekonomi global yang melanda negara-negara maju yang
sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan internasional dan investasi
khususnya penanaman modal asing ke Kabupaten Bintan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-28
2.2.1.2 Laju Inflasi
Setelah pada bulan Juli sebelumnya di Kota Tanjungpinang mengalami
deflasi, ternyata pada Juli 2011 ini terjadi kenaikan indeks Harga Konsumen (IHK)
dari 123,52 pada bulan Juli 2011 menjadi 126.84 di bulan ini, yang berarti
mengalami inflasi sebesar 0,25%. Dari sebanyak 324 paket komoditas Kota
Tanjungpinang, 69 komoditi diantaranya mengalami perubahan harga, dimana
sebanyak 50 komoditi mengalami kenaikan harga dan 19 komoditi lainnya
mengalami penurunan harga. Komoditi kebutuhan masyarakat yang mengalami
kenaikan harga, antara lain: ikan selar, beras, rokok kretek filter, telor ayam ras,
biaya sekolah dasar, daging ayam beras, rokok kretek, ikan kembung, ikan teri,
sawi hijau, emas perhiasan, angkutan udara, sate, biaya SLTP, dan bayam.
Sebaliknya komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain: cabe merah,
cabe rawit, obat dengan resep, cabe hijau, jeruk, gula pasir, kol putih, kubis,
minyak goreng, ikan tenggiri, kacang hijau, ketimun, dan televisi berwarna.
Laju inflansi tahun kalender (Januari-Juli) 2011 di Kota Tanjungpinang
sebesar 0,91%, jauh lebih rendah dibanding laju inflansi priode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 3,07%. Sedangan laju inflansi year on year (Juli 2011
dibandingan dengan Juli 2010) di Kota Tanjungpinang sebesar 3,95%, juga lebih
rendah dibandingan laju inflansi periode yang sama pada tahun sebelumnya
yang mencapai 4,48%.
2.2.1.3 PDRB Per Kapita
Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik
Regional Bruto adalah PDRB per kapita. Angka PDRB per kapita Kabupaten Bintan
memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing
penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Bintan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-29
Tabel 2.21 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010
No Rincian Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)
2.400,56 2.529,22 2.663,52 2.809,91 2.947,05 3.110,79
2. Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah)
168,29 177,31 186,73 196,57 206,60 218,08
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)
2.232,27 2.351,91 2.476,80 2.607,35 2.740,45 2.892,71
4. Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah)
261,51 275,53 290,16 305,45 321,05 338,89
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (Milyar Rupiah)
1.970,75 2.079,38 2.186,64 2.301,89 2.419,40 2.553,83
5. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (juta Rupiah)
20,37 20,85 21,71 22,42 23,13 21,86
6. Per Kapita Pendapatan Regional (juta Rupiah)
16,73 17,12 17,82 18,41 18,99 17,95
BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Selama ini Produk Domestik Regional Bruto pendapatan per kapita masih
tetap dipakai sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah. PDRB
per kapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Selang lima tahun terakhir ini PDRB per kapita
Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan yang cukup
berarti. Pada tahun 2005 PDRB perkapita mencapai Rp25,13 juta naik menjadi
Rp26,54 juta tahun 2006. Pada tahun 2009 PDRB per kapita Kabupaten Bintan
mencapai Rp 31,79 juta dan tahun 2010 sedikit mengalami penurunan menjadi
Rp31,10 juta. Meskipun demikian, dapat digambarkan bahwa tingkat
kesejahteraan penduduk Kabupaten Bintan sedikit demi sedikit mulai membaik.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-30
Tabel 2.22 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010
NO Rincian Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)
2.961,18 3.219,29 3.503,24 3.769,96 4.049,98 4.424,87
2. Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah)
207,59 225,69 245,59 265,90 283,92 310,20
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)
2.753,59 2.993,60 3.257,64 3.527,06 3.766,06 4.114,67
4. Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah)
322,59 350,71 381,64 413,20 441,2 482,04
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (MilyarRupiah)
2.431,00 2.642,90 2.876,01 3.113,86 3.324,86 3632,63
5. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)
25,13 26,54 28,56 30,33 31,79 31,10
6. Per Kapita Pendapatan Regional (Juta Rupiah)
20,63 21,79 23,44 24,90 26,10 25,30
BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2. Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1. Pendidikan
2.2.2.2. Angka Melek Huruf
Dewasa ini pembangunan pendidikan di Kabupaten Bintan relatif terus
membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase
penduduk yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Menurut data Susenas
tahun 2010, persentase penduduk dewasa yang melek huruf di Bintan mencapai
sekitar 98,06%. Begitu pula rata-rata lama sekolah, pada tahun 2005 rata-rata
lama sekolah penduduk Bintan baru sekitar 6,65 tahun atau tamat SD meningkat
menjadi 7,82 tahun di tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 7,91 tahun.
Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan.
Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu
dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya
sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan,
sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini,
pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan
merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi
masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-31
kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat
pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan
merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu
bangsa. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya
manusia.
Memang kendala utama upaya pembangunan pendidikan saat ini adalah
kemiskinan dan keterbelakangan. Bagi keluarga yang tidak mampu, biaya
pendidikan anak tidak dapat dipenuhi. Oleh karenanya, sebagian dari mereka
tidak bisa menyekolahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dan
cenderung mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja membantu perekonomian
rumahtangga. Sebagian mereka beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin
perbaikan taraf hidup. Khususnya tidak akan menjamin bisa memperoleh
pekerjaan yang layak, apalagi untuk anak perempuan. Akibatnya timbul
keengganan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama anak
perempuan, sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH)
dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat
menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang
dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Pada tahun 2010,
%tase penduduk dewasa (usia 15 Tahun keatas) yang melek huruf mencapai
98,09%, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 7,91 tahun.
Tabel 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan
Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 No Tahun Rata-rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan
1. 2005 6,67 80,16
2. 2006 7,03 80,52
3. 2007 7,15 80,92
4. 2008 7,76 82,41
5. 2009 7,82 82,76
6. 2010 7,91 82,97
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-32
2.2.2.3.1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid
SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada
waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat
partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD.
Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun tergambarkan
bahwa tahun 2010 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD pada tahun
2010 tercatat sebesar 92,83%. Artinya sebanyak 92,83 % penduduk yang berusia
7-12 tahun telah tertampung di SD dan terdapat sebesar 7,17% penduduk yang
berusia 7-12 tahun yang belum menikmati program wajib belajar.
Tabel 2.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisapsi Murni (APM)
No Kelompok Siswa
SD/MI SLTP SMU/MA
Kelompok usia
Jumlah Kelompok
usia Jumlah
Kelompok usia
Jumlah
1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah
7-12 Thn 15.624 13-15 Thn 6.461 16-18 Thn 6.019
2. Jumlah murid Usia
7-12 Thn 14.504 13-15 Thn 4.303 16-18 Thn 2.584
3. Jumlah siswa - 17.071 - 6.125 - 3.815
4. Angka Partisipasi Kasar
- 109,26 - 94,8 - 63,38
5. Angka Partisipasi Murni
- 92,83 - 66,6 - 42,93
Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD sebesar 109,26%. Hal ini
membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-
sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun
demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12
tahun yang mengikuti pendidikan SD.
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan tingkat SMU jauh lebih
rendah dibanding APM tingkat SD. Untuk SLTP baru mencapai 66,60% dan SLTA
lebih rendah lagi yaitu 42,93%. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan, maka daya serapnya semakin rendah. Ada beberapa faktor
penyebab antara lain, masih adanya siswa yang putus sekolah dan tidak sekolah
lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP atau SLTA di daerahnya.
Sedangkan APK untuk tingkat SMP pada tahun 2010 sebesar 94,80%. Hal ini
menunjukkan bahwa jumlah murid SMP yang dapat ditampung pada sekolah-
sekolah SMP yang ada berada di bawah jumlah penduduk usia sekolah, artinya
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-33
terdapat 5,2% yang berumur kurang atau melebihi usia 13-15 tahun untuk
mengikuti pendidikan SMP.
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP pada tahun 2010 baru
mencapai 66,60%. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapatnya penduduk
yang berusia 13-15 tahun atau sebesar 33,40% yang belum menikmati jenjang
pendidikan SMP disebabkan oleh beberapa faktor masih adanya siswa yang
putus sekolah dan tidak sekolah lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP di
daerahnya.
Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2010
No Kelompok Siswa Jumlah
1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7–12 tahun 15.624
2. Jumlah murid SD/MI usia 7–12 tahun 14.504
3. Jumlah siswa SD/MI 17.071
4. APK 109,26
5. APM 92,83
Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
Tabel 2.26 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP Tahun 2010
No Kelompok Siswa Jumlah
1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah 13–15 tahun 6.461
2. Jumlah siswa 13–15 tahun 4.303
3. Jumlah siswa 6.125
4. APK 94,80
5. APM 66,60
Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
Ketersediaan sarana pendidikan setara SD/MI sudah cukup memadai dan
hampir tersebar merata di semua desa. Pada tahun 2009 terdapat 90 unit SD/MI
dan 8 kelas jauh yang berada di pulau terluar (pulau Pengikik Kecamatan
Tambelan, Mapur, Telang Besar, Telang Kecil, Pulau Sirai, Pulau Alang, Belakang
Sidi dan Selat Limau). Jumlah murid yang tertampung seluruhnya berjumlah
16.331 orang dan diasuh oleh 1.221 orang guru. Dengan demikian rerata setiap
sekolah sudah terdapat 13 orang guru pada setiap sekolah. Secara umum
perbandingan antara guru dengan murid atau ratio terhadap guru sudah cukup
baik yaitu 14, artinya 1 orang guru mengajar sekitar 14 orang murid dan
perbedaan antar kecamatan tidak terlalu menonjol.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-34
Tabel 2.27 Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan,
Tahun 2005-2010
Kecamatan SD Murid Guru
Rasio Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1. Bintan Timur 18 1 4.836 126 309 9 1:15
2. Bintan Pesisir 6 - 1.115 - 69 - 1:16
3. Mantang 4 - 552 - 60 - 1:9
4. Bintan Utara 9 1 2.562 71 134 8 1:18
5. Seri Kuala Lobam 6 - 1.487 - 75 - 1:19
6. Teluk Sebong 9 1 1.623 56 111 9 1:13
7. Gunung Kijang 8 - 1.246 - 124 - 1:10
8. Teluk Bintan 14 - 948 - 136 - 1:6
9. Tambelan 7 - 756 - 104 - 1:7
10.Tuapaya 6 - 1.115 - 99 - 1:11
2010 87 3 16.311 253 1.221 26 1:13
2009 87 2 15.969 189 1.086 19 1:14
2008 87 2 15.399 201 1.022 17 1:15
2007 87 2 14.719 353 821 336 1:12
2006 87 2 14.765 331 1.064 12 1:14
2005 87 2 13.873 147 890 157 1:13
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan dengan perbandingan
demikian maka dapat terlihat bahwa keadaan guru SD di Kabupaten Bintan
sudah mencukupi, namun masih terdapat sekolah dasar yang memiliki jumlah
murid dibawah 50 siswa terutama di beberapa daerah atau pulau yang lokasinya
relatif cukup jauh seperti SDN 02 pulau Alang Kecamatan Mantang, SDN 004
Kampung Bebak Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir, SDN 004 Selat Limau
Kecamatan Mantang. Pada tahun 2010 secara keseluruhan jumlah rombongan
belajar untuk tingkat SD dan MI di Kabupaten Bintan dijumpai sebanyak 750
rombongan belajar.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-35
Tabel 2.28 Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Kecamatan Rombel Jumlah Guru
1. Bintan Timur 191 318
2. Bintan Pesisir 53 69
3. Mantang 52 60
4. Bintan Utara 88 142
5. Seri Kuala Lobam 54 75
6. Teluk Sebong 76 120
7. Gunung Kijang 62 124
8. Teluk Bintan 84 136
9. Tambelan 42 104
10.Tuapaya 48 99
2010 750 1.247
2009 729 1105
2008 694 1.039
2007 741 1.115
2006 665 1076
2005 662 947 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.29 Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Kecamatan Rombel Jumlah Guru
1. Bintan Timur 12 24
2. Bintan Pesisir - -
3. Mantang - -
4. Bintan Utara - -
5. Seri Kuala Lobam - -
6. Teluk Sebong 6 13
7. Gunung Kijang 5 11
8. Teluk Bintan 6 14
9. Tambelan - -
10.Tuapaya - -
2010 29 62
2009 30 54
2008 27 54
2007 24 60
2006 24 36
2005 24 34
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Pendidikan SLTP/MTs
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-36
Penyebaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah merata di
semua kecamatan tetapi belum menjangkau semua desa. Hal ini berdampak
pada pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena belum
semua lulusan SD di pedesaan mampu meneruskan pendidikannya ke SLTP yang
jaraknya jauh dari tempat tinggalnya.
Pada tahun 2010 terdapat 33 unit SLTP/MTs dengan 6.125 siswa dan
diasuh oleh 570 orang tenaga pengajar. Ratio guru terhadap siswa tercatat 1
guru banding 13 siswa. Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan
kondisi ini sudah baik. Namun, masih terdapat permasalahan sebaran guru per
sekolah, kualifikasi pendidikan guru bidang studi dan minimnya peralatan/buku
teks yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar.
Tabel 2.30
Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2005-2010
Kecamatan SMP Murid Guru
Rasio Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1. Bintan Timur 4 - 1.803 - 121 - 1:15
2. Bintan Pesisir 3 - 299 - 38 - 1:8
3. Mantang 2 - 149 - 19 - 1:8
4. Bintan Utara 3 - 1.049 - 79 - 1:13
5. Seri Kuala Lobam
2 - 190 - 25 - 1:8
6. Teluk Sebong 4 - 662 - 70 - 1:9
7. Gunung Kijang 2 - 388 - 29 - 1:13
8. Teluk Bintan 3 - 346 - 43 - 1:8
9. Tambelan 1 - 221 - 21 - 1:11
10.Tuapaya 1 - 378 - 25 - 1:15
2010 25 - 5.485 - 469 - 1:12
2009 24 - 5.408 - 384 - 1:14
2008 24 - 5.083 - 352 - 1:14
2007 22 7 4.595 652 288 135 1:16
2006 20 2 5.050 - 274 - 1:18
2005 17 2 2.872 752 185 59 1:16
Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-37
Tabel 2.31 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di
Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2008-2010
Kecamatan MTs Murid Guru
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1. Bintan Timur 1 - 172 - 18 -
2. Bintan Pesisir - - - - - -
3. Mantang - - - - - -
4. Bintan Utara - 1 - 53 - 11
5. Seri Kuala Lobam - 1 - 11 - 12
6. Teluk Sebong - 1 - 36 - 9
7. Gunung Kijang - 1 - 113 - 14
8. Teluk Bintan - 1 - 61 - 9
9. Tambelan - 1 - 77 - 10
10.Tuapaya - 1 - 117 - 18
2010 1 7 - 640 - 101
2009 - 7 - 715 - 78
2008 - 7 - 613 - 68
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP pada tahun 2010 baru
mencapai 66,60 %. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapatnya penduduk
yang berusia 13-15 tahun atau sebesar 33,40 % yang belum menikmati jenjang
pendidikan SMP disebabkan oleh beberapa faktor masih adanya siswa yang
putus sekolah dan tidak sekolah lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP di
daerahnya.
Tabel 2.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)SMA Tahun 2010 No Kelompok Siswa Jumlah
1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah 16–18 tahun 6.019
2. Jumlah siswa usia 16–18 tahun 2.584
3. Jumlah siswa 3.815
4. APK 63,38
5. APM 42,93 Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
Di Kabupaten Bintan Tahun 2009 seluruh kecamatan telah memiliki
Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA). Rata-rata setiap kecamatan telah
memiliki SLTA dengan jumlah siswa sebanyak 3.236 orang dan 300 guru dengan
perbandingan guru dan siswa 1 : 11 artinya 1 orang guru mengajar sebanyak 11
orang siswa.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-38
Permasalahan yang dihadapi pendidikan SLTA/MA hampir sama dengan
yang dihadapi di tingkat SLTP yaitu masih kurangnya guru bidang studi mata
pelajaran Bahasa Inggris, Fisika, Matematika, Bimbingan Konseling serta guru
program Keahlian Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik
Mesin, Akomodasi Perhotelan dan Tata Busana untuk SMK. Selain itu
kelengkapan parasarana penunjang pembelajaran seperti buku teks masih
sangat minim dan perlu mendapat perhatian.
Dari kondisi diatas mengakibat sebagian siswa yang telah menamatkan
pendidikan pada jenjang SLTP memilih untuk melanjutkan pendidikan keluar
wilayah Bintan seperti Kota Tanjungpinang yang telah memiliki program jurusan
yang dikehendaki oleh siswa.
Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi
meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai
dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum
maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang
tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.
Tabel 2.33 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status
di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Kecamatan SMA Murid Guru
Neg Swt Neg Swt Neg Swt
1. Bintan Timur 1 - 788 - 68 -
2. Bintan Pesisir - - - - - -
3. Mantang - - - - - -
4. Bintan Utara 1 1 462 308 41 26
5. Seri Kuala Lobam - - - - - -
6. Teluk Sebong 1 - 402 - 34 -
7. Gunung Kijang - - - - - -
8. Teluk Bintan 1 - 232 - 29 -
9. Tambelan 1 - 205 - 21 -
10.Tuapaya 1 - 63 - 33 -
2010 6 1 2.501 303 220 28
2009 6 1 2.379 263 170 19
2008 7 1 2.216 286 171 19
2007 7 6 2.209 383 128 107
2006 6 1 2.143 308 155 18
2005 6 1 1.772 462 107 33
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-39
Tabel 2.34 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di
Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Kecamatan MA Murid Guru
Neg Swt Neg Swt Neg Swt
1. Bintan Timur 1 - 69 - 18 -
2. Bintan Pesisir - - - - - -
3. Mantang - - - - - -
4. Bintan Utara - - - - - -
5. Seri Kuala Lobam - - - - - -
6. Teluk Sebong - - - - - -
7. Gunung Kijang - - - - - -
8. Teluk Bintan - - - - - -
9. Tambelan - - - - - -
10.Tuapaya - 1 - 46 - 14
2010 1 1 69 46 18 14
2009 1 - 63 - 12 -
2008 - 1 - 89 - 15
2007 - 1 - 97 - 17
2006 - 1 - 61 - 16
2005 - 1 - 24 - 18
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.35 Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan
Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Kecamatan SMK Murid Guru
Rasio Neg Swt Neg Swt Neg Swt
1. Bintan Timur 1 1 215 45 33 12 173
2. Bintan Pesisir - - - - - -
3. Mantang - - - - - -
4. Bintan Utara 1 2 359 217 35 40 130
5. Seri Kuala Lobam - - - - - -
6. Teluk Sebong - - - - - -
7. Gunung Kijang - - - - - -
8. Teluk Bintan - - - - - -
9. Tambelan - - - - - -
10.Tuapaya - - - - - -
2010 2 3 573 262 68 52 144
2009 2 2 886 282 36 51 74
2008 2 3 374 271 45 50 147
2007 1 4 146 335 15 40 114
2006 1 4 43 281 8 50 179
2005 1 4 43 252 8 50 197
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-40
2.2.2.3.2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2006-2010 Kabupaten
Bintan, untuk tahun 2006 tamatan SD/MI sederajat tercatat 25,89%, SMP/MTs
sederajat tercatat 14,98%, SMA/MA sederajat tercatat 22,8%, SMK tercatat
4,7%, D I/II tercatat 1,03%, D III tercatat 1,07%, dan D IV/S1/S2/S3 tercatat 0,9%.
Sedangkan untuk tahun 2010 tamatan SD/MI sederajat tercatat 20,82%,
SMP/MTs sederajat meningkat menjadi 17,79%, SMA/MA sederajat meningkat
menjadi 25,21%, SMK tercatat 3,37%, D I/II meningkat menjadi 1,08%, D III
meningkat menjadi 1,85%, dan D IV/S1/S2/S3 meningkat menjadi 2,27%.
Tabel 2.36 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2006 s.d 2010
Kabupaten Bintan
NO APT 2006 2007 2008 2009 2010
1 SD/MI sederajat 25,98 25,62 22,26 26,36 20,82
2 SMP/MTs sederajat 14,98 19,48 18,65 13,33 17,79
3 SMA/MA sederajat 22,8 18,36 16,33 13,64 25,21
4 SMK 4,7 5,8 3,45 3,33 3,37
5 D I/II 1,03 0,73 1,47 0,91 1,08
6 D III 1,07 1,11 1,05 0,61 1,85
7 D IV/S1/S2/S3 0,9 1,92 3,04 2,73 2,27 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2.4 Kesehatan
2.2.2.4.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Jumlah kematian bayi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008
cenderung menurun namun pada tahun 2009 meningkat menjadi 25 orang atau
6,59 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 28 orang
atau 9,85 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kelahiran tercatat sebanyak
2.843 orang. Penyebabnya antara adalah asfiksia, lahir prematur dan BBLR serta
cacat bawaan, aspirasi pneumonia dan panas tinggi. Angka ini dibawah angka
nasional yaitu 26 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan angka kematian bayi sebesar
9,85 per 1.000 kelahiran hidup maka angka kelangsungan hidup bayi adalah
99,01%. Jumlah kelahiran dan kematian bayi tahun 2005-2010 di Kabupaten
Bintan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-41
Tabel 2.37
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
No Kecamatan Puskesmas
Jumlah
Jml Bayi Mati
Jml Balita
Jml Balita Mati
Lahir Hidup
Lahir Mati
Lahir Hidup + Lahir Mati
1. Teluk Bintan Teluk Bintan 150 2 152 1 710 0
2. Seri Kuala Lobam Teluk Sasah 387 1 388 1 1.793 0
3. Bintan Utara Tg. Uban 533 3 536 3 2.239 0
4. Teluk Sebong Tel. Sebong 143 1 144 4 660 0
Sri Bintan 113 2 115 4 463 1
Berakit 58 0 58 1 301 0
5. Bintan Timur Kijang 778 5 783 7 3.885 1
6. Bintan Pesisir Kelong 180 1 181 0 872 0
7. Mantang Mantang 77 1 78 3 399 0
8. Gunung Kijang Kawal 209 2 211 4 975 0
9. Toapaya Toapaya 117 1 118 0 818 0
10 Tambelan Tambelan 98 0 98 0 517 0
2010 2.843 19 2.862 28 13.632 2
2009 2.727 25 2.752 27 16.842 2
2008 2.860 13 2.873 13 15.847 1
2007 3.019 7 3.026 16 18.889 0
2006 2.945 13 2.958 23 16.732 1
2005 3.044 3 3.047 31 15.567 1
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2.4.2. Angka Usia Harapan Hidup
Indeks kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2005 adalah 73,88
poin, pada tahun 2010 menjadi 74,50 poin atau meningkat sebesar 0,62 poin.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bintan
relatif semakin membaik artinya keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan
dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk mengalami peningkatan. Hal ini
tercermin dari AHH penduduk Kabupaten Bintan dari usia 69,33 tahun pada
tahun 2005 menjadi 69,70 tahun pada tahun 2010. Angka ini menandakan bahwa
secara rata-rata akan terjadi peningkatan umur manusia dari 69 tahun 3 bulan
menjadi 69 Tahun 7 bulan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-42
2.2.2.4.3. Persentase Balita Gizi Buruk
Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi balita yaitu dengan
melakukan penimbangan berat badan melalui posyandu dan sarana kesehatan
lainnya kemudian dibandingkan dengan umur Balita (BB/U) dan tinggi badan
(BB/TB). Pada tahun 2010, dari 11.200 balita yang ditimbang ditemukan 919
orang balita kekurangan gizi (8,21%), dari jumlah tersebut ditemukan anak yang
menderita gizi buruk sebanyak 20 orang atau 0,18%. Hal tersebut menunjukkan
bahwa adanya penurunan status gizi masyarakat dibandingkan tahun 2009
dimana penderita gizi buruk hanya mencapai 0,08%.
Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi buruk adalah penyuluhan
tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman
makanan di tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama
90 hari bagi penderita gizi buruk.
Hasil pemantauan penggunaan garam beryodium di masyarakat yang
dilaksanakan di 51 desa/kelurahan tidak ditemukan adanya garam yang tidak
beryodium. Keadaan ini sama dengan keadaan lima tahun terakhir, namun
demikian untuk mencegah terjadinya kekurangan yodium di tingkat masyarakat
perlu dilakukan upaya promotif dengan melakukan pemantauan garam
beryodium di tingkat rumah tangga serta perlunya dilakukan penyuluhan.
2.2.2.5 Kemiskinan
2.2.2.5.1. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten Bintan pada periode 2005-2010 menetapkan
penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan. Program-
program penanggulangan kemiskinan pun dilakukan secara berlapis dan
bersinergi sehingga mendorong rakyat miskin dapat mandiri. Buah pelaksanaan
berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah menurunnya
Tabel 2.38 Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan
Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 No. Tahun Angka Harapan Hidup Indeks Kesehatan
1. 2005 69,33 73,88
2. 2006 69,50 74,17
3. 2007 69,57 74,28
4. 2008 69,61 74,35
5. 2009 69,69 74,48
6. 2010 69,70 74,50
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-43
tingkat kemiskinan dari 14,51% pada tahun 2005 menjadi 7,27% pada tahun
2010.
Pencapaian tersebut dapat diwujudkan berkat pelaksanaan sejumlah
program penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan kriterianya
dikelompokkan menjadi tiga klaster, yaitu : (1) klaster pertama, bantuan dan
perlindungan sosial. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bintan
memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan
perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan
lainnya; (2) klaster kedua, pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini,
Pemerintah Kabupaten Bintan mendorong keberdayaan masyarakat terutama
masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat
kapasitasnya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) klaster ketiga,
pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Melalui program ini, Pemerintah
Kabupaten Bintan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha
mikro dan kecil.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 meningkatkan
harga bahan pokok lainnya termasuk beras. Hal ini menyebabkan daya beli
masyarakat, terutama masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Tabel 2.39 Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Tahun
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
% Penduduk Miskin
2005 117.825 2,18 17.096 14,51
2006 121.303 2,31 16.485 13,59
2007 122.677 2,14 15.334 12,5
2008 125.058 1,94 14.381 11,5
2009 127.404 2,09 8.931 7,01
2010 142.281 2,98 10.343 7,27
Sumber: BPS Kabupaten Bintan dan diolah, Tahun 2011
Pada tahun 2005, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
sebanyak 17.096 jiwa atau sekitar 14,51% dari seluruh penduduk di Kabupaten
Bintan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 berkurang menjadi 16.485
jiwa (13,59%). Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin turun menjadi 15.334
jiwa (12,5%). Pada tahun 2008 seiring dengan membaiknya kondisi
perekonomian jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14.381 jiwa (11,5%).
Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 8.931 jiwa (7,01%) pada tahun 2009,
dan mengalami peningkatan menjadi 10.343 jiwa (7,27%) pada tahun 2010.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-44
2.2.2.6 Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang bekerja)
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus
diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan
demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.
Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang
menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang
bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh
pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.
Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang
menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para
pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai
permintaan atas tenaga kerja.
Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro
Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang
mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan
pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang
bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka
pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran).
Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bintan memiliki trend yang
cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rasio penduduk yang di
Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.40 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Bekerja 46.719 49.669 47.135 44.822 47.101 40.025
2 Mencari Pekerjaan 7.081 6.956 6.569 6.823 4.295 3.651
3 Angkatan Kerja 53.800 56.625 53.704 51.645 51.356 43.676
4 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,87 0,88 0,88 0,87 0,92 0,92
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2.7 Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani)
Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bintan
relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak
kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam
mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-45
masyarakat. Meskipun berbagai upaya untuk peningkatan keamanan, ketertiban
dan penanggulangan kriminalitas terus dilakukan. Namun, untuk mencapai
keamanan dan ketertiban secara penuh belum dapat diwujudkan. Hal itu
tercermin dari masih berkembangnya berbagai persoalan sosial dan penyakit
sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, kasus-kasus pencurian dan
tindak kekerasan walaupun masih dalam skala yang dapat dikendalikan.
Kinerja peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban dan
penanggulangan kriminalitas dapat digambarkan dari jumlah gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat menurut kejadian. Pada tahun 2006,
indeks korban kejahatan (tahun dasar 2005) di Kabupaten Bintan diperoleh
sebesar 54,84% dan indeks kriminalitas menurut jenis tindak pidana yang
dominan sebesar 81,84%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2009 dimana
indeks korban kejahatan mencapai 112,10% dan indeks kriminalitas menurut
jenis tindak pidana yang dominan menjadi 112,96. Banyaknya gangguan
kamtibmas menurut kejadian di Kabupaten Bintan selanjutnya dapat dilihat pada
Tabel 2.26.
Meskipun indeks kriminalitas di Kabupaten Bintan cenderung meningkat,
namun berkat penanganan yang cepat dari aparat keamanan dan Pemerintah
Daerah serta kesadaran masyarakat, masalah tersebut tidak sampai
menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Hal ini terwujud berkat upaya kita
dalam membangun sinergi antara tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan
di setiap tingkatan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-46
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga
Kegiatan kesenian di Kabupaten Bintan belum menunjukkan
perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah sanggar
seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan
budaya di masyarakat pada tahun 2010 pemerintah daerah telah melakukan
kegiatan pembinaan seni pada 10 sanggar seni yang ada di Kabupaten Bintan.
Lebih jelasnya, jumlah sarana seni dapat dilihat pada Tabel II.41.
Sementara itu, Kabupaten Bintan memiliki 186 buah sarana olah raga
dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu 31 buah.
Sebaliknya, Kecamatan Bintan Utara merupakan Kecamatan paling sedikit yang
memiliki sarana olah raga yaitu hanya 4 buah.
Tabel 2.41 Banyaknya Gangguan Kamtibmas Menurut Kejadian di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009
No Jenis Kriminalitas 2005 2006 2007 2008 2009
R S R S R S R S R S
1. Cabul/Perzinahan 4 4 1 4 7 6 6 5 10 9
2. Curanmor 4 - 8 - 3 1 3 1 12 6
3. Curas 8 4 6 2 7 2 2 1 3 1
4. Curat 29 7 30 13 42 16 27 27 35 24
5. Kehilangan Anak 1 - 1 1 - - - - 2 2
6. Kepabean 1 1 - 3 - - - - 5 5
7. Migas (BBM) 3 3 - - - - 1 1 - -
8. Narkotika 4 4 - 7 9 9 12 12 7 7
9. Pem/Kebakaran 2 - 3 2 7 4 1 1 - -
10. Pemalsuan Dokumen 1 2 - - 2 2 2 2 4 5
11. Pembalakan 1 1 2 5 6 6 2 2 1 1
12. Pembunuhan 2 2 - - - - 2 2 5 4
13. Pemerasan 1 1 1 - - - 1 1 1 1
14. Pencurian 13 7 - - 24 21 10 9 11 10
15. Penganiayaan 13 8 3 8 7 5 11 11 8 7
16. Pengeroyokan 1 1 - 3 - - 2 2 5 4
17. Penggelapan 7 6 1 8 5 2 11 10 11 7
18. Penghinaan 5 4 - 3 - - 2 2 1 1
19. Pengrusakan 4 4 3 2 - - 1 - 1 -
20. Penipuan 4 1 4 6 7 5 1 1 7 3
21. Penyeludupan 1 1 - - - - 1 - 1 1
22. Perjudian 5 5 - 8 12 12 11 11 5 5
23. Perkosaan 4 4 - 2 4 2 3 2 2 2
24. Serobot Tanah 6 5 5 4 6 4 - - 2 -
Jumlah 124 75 68 81 148 97 112 103 139 105
Indeks Kriminalitas 100 54,84 119,4 90,32 112,10
Indeks Kriminalitas
Dominan 100 81,48 140,7 77,78 112,96
Sumber : BPS Bintan, Tahun 2009
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-47
Sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan
berjumlah 39 buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyak terdapat di
Kecamatan Teluk Sebong yaitu 23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di
Bintan Pesisir yaitu 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.42 Jumlah Sarana Seni, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bintan
Tahun 2010
No. Kecamatan Sarana Olah
Raga Sarana Seni
Sarana Pariwisata
1 Teluk Bintan 16 3 -
2 Seri Kuala Lobam 9 2 -
3 Bintan Utara 4 1 5
4 Teluk Sebong 17 2 23
5 Bintan Timur 31 5 4
6 Bintan Pesisir 27 1 1
7 Mantang 19 1 -
8 Gunung Kijang 15 2 6
9 Toapaya 30 0 -
10 Tambelan 18 2 -
Jumlah 186 19 39
Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bintan dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek
Pelayanan Umum mencakup fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan
urusan pilihan
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
Arahan dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
mewajibkan pengukuran terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan
wajib di daerah. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang
berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dilaksanakan oleh
Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan
dengan urusan wajib dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan
tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-48
2.3.1.1. Pendidikan
2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar
2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) untuk pendidikan dasar
adalah jumlah murid kelompok usia dasar (7-12 Tahun dan 13-15 Tahun) yang
masih menempuh pendidikan dasar per seribu penduduk jumlah usia
pengenyam pendidikan dasar. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai
bahan informasi untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pendidikan
dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri.
Pada umumnya masalah utama berkaitan dengan angka partisipasi sekolah
adalah akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan yang tersedia, juga
kemampuan ekonomi penduduk di tiap-tiap wilayah Kabupaten Bintan. Angka
partisipasi sekolah Kabupaten Bintan pada tahun 2010 dapat dilihat sebagai
berikut:
Tabel 2.43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan
NO Jenjang Pendidikan Tahun 2011
1 SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 15.504
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 15.624
1.3. APS SD/MI 99,2
2 SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15 thn 4.303
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 6.461
2.3. APS SMP/MTs 66,5
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Berdasarkan data di atas angka partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan
dasar untuk SD sebesar 99,2% sedangkan APS SMP/MTS sebesar 66,5%.
2.3.1.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersedian sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan
per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini juga menunjukkan
tingkat kemampuan untuk menempuh semua penduduk usia pendidikan dasar
seperti terlihat pada tabel berikut ini :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-49
Tabel 2.44 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan
NO Jenjang Pendidikan Tahun 2011
1 SD/MI 1.1. Jumlah gedung sekolah 90 1.2. jumlah penduduk kelompok usia
7-12 tahun 15.624
1.3. Rasio 57,96 2 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah 38 2.2. jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun 6.461
2.3. Rasio 58,81 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.3.1.1.1.3. Rasio Guru Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan
dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan
ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal
murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk lebih jelasnya rasio
murid guru ditingkat pendidikan dasar dari tahun 2006 sampai dengan 2010
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.45 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2011 Kabupaten Bintan NO Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 1.076 1.157 1.039 1.105 1.247
1.2. Jumlah Murid 15.096 15.072 15.588 16.158 16.564
1.3. Rasio 1:14 1:12 1;15 1:14 1:13
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 274 423 352 384 469
2.2. Jumlah Murid 5.050 5.247 5.083 5.408 5.485
2.3. Rasio 1:18 1:16 1:14 1:14 1:12
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah
2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-
18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah
penduduk usia pendidikan menengah. Adapun angka partisipasi sekolah
pendidikan menengah Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-50
Tabel 2.46 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan
NO Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK Tahun 2011
1 Jumlah murid usia 16-18 thn 2.584
2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 6.019
3 APS /SMA/MA/SMK 42,93
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.3.1.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat
pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia
pendidikan menengah.
Tabel II.46 menunjukkan rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia
sekolah, dimana angka rasio tersebut masih menunjukkan stagnasi penyediaan
sekolah menengah di Kabupaten Bintan.
Tabel 2.47 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan
NO Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK Tahun 2011
1 Jumlah gedung sekolah 14 2 jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 6.019 3 Rasio 23,26
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan
menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk
mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung jumlah guru dan
murid jenjang pendidikan menengah dikabupaten Bintan.
Tabel 2.48 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2011 Kabupaten Bintan
NO Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010
SMA/MA/SMK
1 Jumlah Guru 231 290 285 288 386
2 Jumlah Murid 2.836 3.190 3.236 3.873 3.754
3 Rasio 1:8 1:9 1:8 1:7 1:11
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-51
2.3.1.2. Kesehatan
2.3.1.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita
Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi
dalam pelayanan kesehatan masyarakat yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat
dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari
petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis
untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.
Tujuan penyelenggaraan Posyandu:
1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil,
melahirkan, dan nifas);
2. Membudayakan NKKBS;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang
menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan
Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak
usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar
yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang
sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan
pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta
perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa
strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak
seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.
Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk
menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka
diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan
ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.
Tabel 2.49 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita
NO Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah posyandu 126 124 102 134 134 140
2. Jumlah balita 15.567 15.002 16.735 15.947 16.842 13.791
3. Rasio 8,09 8,27 6,10 8,40 7,96 10,15
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
Berdasarkan data tabel diatas, maka jumlah posyandu yang ada di
Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkaan sejak tahun 2005 hingga 2010.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-52
Sedangkan jumlah balita mengalami penurunan pada saat tahun 2006. Rasio
jumlah posyandu dengan balita mengalami kenaikan yang cukup drastis pada
tahun 2010, sebesar 10,15. Untuk jumlah posyandu aktif dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.50 Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bintan
NO KECAMATAN
POSYANDU POSYANDU AKTIF PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI JUMLAH
JMLH % JMLH % JMLH % JMLH % JMLH % JMLH %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Bintan Timur 0 0 3 9,7 27 87,1 1 3,2 31 100 28 90,3
2 Bintan Pesisir 0 0 3 60,0 2 40,0 0 0,0 5 100 2 40,0
3 Mantang 0 0 1 25,0 3 75,0 0 0,0 4 100 3 75,0
4 Toapaya 0 0 6 42,9 7 50,0 1 7,1 14 100 8 57,1
5 Gunung Kijang 0 0 3 25,0 9 75,0 0 0,0 12 100 9 75,0
6 Teluk Bintan 0 0 8 53,3 7 46,7 0 0,0 15 100 7 46,7
7 Teluk Sebong
a. Teluk Sebong 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7 6 100 3 50,0
b. Sri Bintan 0 0 4 26,7 11 73,3 0 0,0 15 100 11 73,3
c. Berakit 1 6,7 2 13,3 1 6,7 1 6,7 5 33,3 2 40,0
8 Sri Kuala Lobam 0 0 4 26,7 6 40,0 0 0,0 10 66,7 6 60,0
9 Bintan Utara 0 0 3 20,0 9 60,0 1 6,7 13 86,7 10 76,9
10 Tambelan 0 0 0 0,0 3 20,0 7 46,7 10 66,7 10 100
JUMLAH 2010
3 2,14 38 27,1 87 62,14 12 8,57 140 100,0 99 70,7
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA 0,84
Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2010
2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Sampai dengan tahun 2010 jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan
sebanyak 12 unit. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2006. Hal
ini desebabkan adanya perubahan stuktur dan jumlah penduduk serta jangkauan
pelayanan yang berkembang seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah
kecamatan. Sedangkan untuk jumlah Poliklinik mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, pada tahun 2006 jumlah Poliklinik di Kabupaten Bintan
sebanyak 35 unit meningkat menjadi 52 unit pada tahun 2010. Jika ditinjau dari
jumlah Pustu, untuk tahun 2006 berjumlah 30 unit, menurun menjadi 29 unit
pada tahun 2010. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan status pustu menjadi
Puskesmas sehingga jumlah pustu menjadi berkurang pada tahun 2010. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-53
Tabel 2.51 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah Puskesmas 7 9 10 10 12
2. Jumlah Poliklinik/Poskes 35 36 42 52 52
3. Jumlah Pustu 30 32 30 30 29
4. Jumlah Penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
5. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 5,77 7,34 8,00 7,85 8,43
6. Rasio Poliklinik persatuan penduduk 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
7. Rasio Pustu persatuan penduduk 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis
profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh
pasien. Sampai dengan tahun 2006 Kabupaten Bintan memiliki 2 unit rumah sakit
umum dan berkurang menjadi 1 unit pada tahun 2010. Berkuranya jumlah
rumah sakit di Kabupaten Bintan disebabkan adanya penyerahan dari pihak
ANTAM ke Pemerintah Kabupaten Bintan yang sampai saat ini rumah sakit
tersebut belum bisa dioperasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.52 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)
2 2 2 2 1
6. Jumlah Penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
7. Rasio 1,64 1,63 1,59 1,56 0,70
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.1.2.4. Rasio Dokter/Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi
utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu
sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu
kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Anireon,
1984)
Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga
medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan
"Pascasarajna" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik.
Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-54
kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga
medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang
profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisik) maupun
dentist (dokter gigi).
Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat
pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk
yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan
terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter
dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio
jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis
tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Bintan pada
tahun 2006 memiliki 44 orang dokter meningkat menjadi 92 orang pada tahun
2010.
Tabel 2.53 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah Dokter 44 57 68 73 92
2 Jumlah Penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
3 Rasio 36 46 54 57 64
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
Berdasarkan data di atas jumlah dokter di Kabupaten Bintan terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah dokter di Kabupaten Bintan
mencapai 68 orang, meningkat pada tahun 2009 menjadi 73 orang, dan
meningkat lagi menjadi 92 orang pada tahun 2010. Secara rinci 92 orang dokter
tersebut terdiri dari dokter umum 67 orang, dokter gigi 21 orang, dan dokter
spesialis 6 orang.
Selain tenaga medis, jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2010 terdiri
dari tenaga bidan 155 orang, tenaga perawat 281 orang, tenaga farmasi 32
orang, tenaga gizi 22 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat 42 orang.
2.3.1.3. Lingkungan Hidup
2.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah
Besarnya timbunan sampah di Kabupaten Bintan yang tidak dapat
ditangani sebesar 16,4 m3/hari dari total produksi sampah, hal ini jika tidak
dikelola secara serius akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung
maupun tidak langsung bagi penduduk Kabupaten Bintan. Dampak langsung dari
penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-55
penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan
dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan
oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang
dibuang ke sungai. Untuk jumlah sampah yang ditangani sebesar 82m3/hari dari
total volume produksi sampah Kabupaten Bintan sebesar 98,4m3/hari atau
82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut.
Tabel 2.54 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun Kabupaten Baupaten Bintan
NO Uraian 2010
1. Jumlah sampah yang ditangani 82 M3/HARI
2. Jumlah volume produksi sampah 98,4M3/HARI
Persentase Penanganan Sampah 83,33
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bintan Tahun 2010
2.3.1.3.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan, sudah pada
tingkat yang cukup mengkhawatirkan dan jika tidak segera ditanggulangi akan
mengancam daya dukung lingkungan wilayah dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan (sustainable development). Kerusakan lingkungan hidup itu
terutama berupa (i) perairan laut pesisir akibat dari buangan limbah industri,
rumah tangga, aktivitas pertambangan (bauksit dan batu granit) dan kegiatan
transportasi laut yang sangat padat, (ii) degradasi kawasan hutan darat dan
mangrove akibat konversi ekosistem menjadi kawasan industri, pemukiman dan
infrastruktur maupun penebangan kayu, (iii) krisis air bersih, (iv) erosi dan
sedimentasi perairan tawar serta laut pesisir, dan (v) degradasi terumbu karang
dan ekosistem pesisir lainnya akibat penambangan pasir laut di masa lampau,
reklamasi, aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (destructive
fishing).
Adapun capaian rumah tangga pengguna air bersih mengalami
peningkatan dari 73,53% pada tahun 2006 menjadi 93,81% pada tahun 2009
untuk lebih jelasnya seperti pada tabel berikut.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-56
Tabel 2.55 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009
1. Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum
89.194 118.358 121.418 119.517
2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 3. Persentase penduduk berakses air
minum 73,53 96,48 97,09 93,81
Sumber : BPS Kebupaten Bintan 2010
2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum
2.3.1.4.1. Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi dan Kemantapan
Panjang jalan di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai 415,75
Km, yang terdiri dari jalan yang beraspal 368,60 Km dan jalan tidak beraspal
mencapai 47,15 Km. Apabila dilihat dari kondisi jalannya, sebanyak 215,50 Km
jalan berada dalam kondisi baik, 50,25 Km berada dalam kondisi sedang, 47,15
km berada dalam kondisi rusak, dan sepanjang 102,85 km berada dalam kondisi
rusak berat. Dari tingkat kemantapan jalan, terjadi peningkatan yang lebih baik
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemantapan jalan sudah mencapai
80,00%. Detail datanya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.56 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (Km) Kabupaten Bintan
Tahun 2009-2010
No. Tahun Baik Sedang Rusak Rusak Berat
Total Panjang Jalan
Kemantapan Jalan (%)
1. 2009 198,50 67,25 47,15 102,85 398,75 70,00
2. 2010 215,50 50,25 47,15 102,85 415,75 80,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.57 Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan (Km) Kabupaten Bintan,
Tahun 2010
No. Status Jalan
Jenis Permukaan
Jumlah
Rasio Panjang
Jalan Beraspal
Tidak Beraspal
Kerikil Tanah
1. Jalan Negara 56,72 - - 56,72 0,003
2. Jalan Provinsi 115 - - 115 0,007
3. Jalan Kabupaten 368,60 - 47,15 415,75 0,024
4 Jumlah Kendaraan
17.385 0,034
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-57
2.3.1.4.2. Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang
jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan
(nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
Tabe 2.58 .Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009-2010 Kabupaten Bintan
NO Kondisi Jalan Panjang Jalan (km)
2009 2010
1. Kondisi Baik 198,5 215,5
2. Kondisi Sedang Rusak 67,25 50,25
3. Kondisi Rusak 47,15 47,15
4. Kondisi Rusak Berat 102,85 102,85
5. Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
540,32 540,32
6 Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan 37% 40%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.3.1.4.3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Bintan pada tahun 2008
sebanyak 386 tampat ibadah, dengan rasio sebesar 30,87. Untuk masjid sebesar
30,99, gereja sebesar 30,82 dan vihara sebesar 37,05. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut
Tabel 2.59 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 Kabupaten Bintan
NO Bangunan tempat
Ibadah
Tahun 2008
Jumlah(unit) Jumlah pemeluk Rasio
1. Mesjid (Islam) 326 105.194 30,99
2. Gereja ( Nasrani) 32 10.384 30,82
3. Pura ( Hindu) 0 435 0,00
4. Vihara (Budha) 28 7558 37,05
5. Lain-Lain 0 1487 0,00
Jumlah 386 125.058 30,87
Sumber : BPS, Tahun 2009
2.3.1.4.4 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk
Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman
milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada
dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.
Kabupaten Bintan memiliki Tempat Pemakaman Umum seluas 30 Ha dengan
rasio sebesar 104,72 untu lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-58
2.3.1.5. Penataan Ruang
2.3.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan
dengan kriteria:
a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk
satu hamparan dan jalur; dan
c. didominasi komunitas tumbuhan.
Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan
paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten
Bintan selaus 141.000 m2.
2.3.1.6. Perhubungan
2.3.1.6.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun
2011 jumlah arus penumpang angkutan sampai dengan tahun 2010 masih
didominasi oleh penumpang kapal laut yaitu sebesar 72,42% jumlah akan terus
mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya angka kujungan wisata di
Bintan.
Tabel 2.60 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Uraian Tahun 2010
Jumlah Luas Daya Tampung
1. Bintan Timur 1 14 H
2. Gunung Kijang 1 4 H
3. Bintan Utara 1 12 H
Jumlah 3 30 H 14.900 Jiwa
4 Jumlah penduduk Kab.Bintan (jiwa) 142.281 jiwa
5. Rasio TPU persatuan penduduk 104,72
Sumber : Dinas Kebersihan Pemakaman Dan Pertamanan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-59
Tabel 2.61 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 1. Jumlah penumpang Bis 6.480 7.560 26.640
2. Jumlah penumpang Kereta api
3. Jumlah penumpang Kapal laut 67.000 67.592 67.057 67.715 70.138
4. Jumlah penumpang Pesawat udara - - - -
5. Total Jumlah Penumpang 67.709 67.592 73.537 75.275 96.778
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
Ditinjau berdasarkan data per kecamatan jumlah terbesar arus penumpang
angkutan umum berada di Bintan Timur sebesar 74,94% dan diikuti oleh Bintan
Utara sebesar 21,74%. Besarnya jumlah arus penumpang di Kecamatam Bintan
Timur ini dikarenakan telah tersedianya sarana pelabuhan lauat yang memadai
untuk melayani penumpang dengan rute seluruh wilayah indonesia.
Tabel 2.62 Jumlah Penumpang Angkutan Umum per Kecamatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
No Kabupaten/kota
Jumlah penumpang Total Jumlah Penumpang Bis Kereta api Kapal laut
Pesawat udara
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Kec. Bintan Timur 10.800 - 61.756 - 72.556
2. Kec. Bintan Utara 15.840 - 5.200 - 21.040
3. Kec. Tambelan - 3.182 - 3.182
Jumlah 26.640 70.138 96.778
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
2.3.1.6.2. Rasio Izin Trayek
Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus
dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri
atas:
a. Jaringan trayek lintas batas negara;
b. Jaringan trayek antarkota antar provinsi;
c. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
d. Jaringan trayek perkotaan; dan
e. Jaringan trayek perdesaan.
Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Untuk lebi.h jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-60
Tabel 2.63 Jumlah Rasio Izin Trayek Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1. Izin Trayek perkotaan
2. Izin Trayek perdesaan 5 5 5 5 5
3. Jumlah Izin Trayek 5 5 5 5 5
4. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
5. Rasio Izin Trayek per 100.000 penduduk
4,12 4,08 4,00 3,92 3,51
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
Tabel 2.64 Jumlah Rasio Izin Trayek per Kecamatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
No Kecamatan Jumlah
Penduduk
Jumlah Izin Trayek Total Jumlah Izin
Trayek
Rasio Izin Trayek Perkotaan Perdesaan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Bintan Utara- Sri Kuala Lobam- Teluk Sebong.
48.972 - 4 4 0,00008
2. Gunung Kijang 9.118 1 1 0,00010
Jumlah 5 5
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
2.3.1.6.3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum
yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan
dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian
dimaksud meliputi:
a. Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik
jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan
rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak
muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang
dimodifikasi tipenya.
b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus,
mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di
Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan
pengesahan hasil uji.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-61
Tabel 2. 65 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
No Angkutan Umum
2006 2007 2008 2009 2010
Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
%
1. Mobil penumpang umum
150 147 98,00 134 129 96,27 114 92 80,70 93 89 95,70 58 48 82,8
2. Mobil bus 124 120 96,77 124 119 95,97 124 117 94,35 120 118 98,33 127 190 149,6
3. Mobil barang
952 949 99,68 952 939 98,63 952 946 99,37 912 901 98,79 1033 1177 113,9
4. Kereta gandengan - - - - - - - - - - - - - - -
5. Kereta tempelan - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah 1226 1216 99,18 1210 1187 98,10 1190 1155 97,06 1125 1108 98,49 1218 1415 116,2
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.1.6.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera,
sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun
penumpang ke dalamnya. Jumlah pelabuhan laut di Kebupaten Bintan sampai
dengan tahun 2010 berjumlah 7 unit jumlah tersebut terdiri dari 5 unit
pelabuhan domistik, 2 unit pelabuhan internasional.
Pelabuhan Udara atau Bandar Udara bisa diartikan sebagai sebuah
fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun
penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana
transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,
perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan
dan pemberangkatan kendaraan umum.
Tabel 2.66 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah pelabuhan laut 7 7 7 7 7
2. Jumlah pelabuhan udara 0 0 0 0 0
3. Jumlah terminal bis 0 0 1 1 1
Jumlah 7 7 8 8 8
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan
Kabupaten Bintan yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan
sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-62
Hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan
urusan pilihan pemerintahan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut.
2.3.2.1. Penanaman Modal
2.3.2.1.1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tabel 2.67 Perkembangan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bintan,
Tahun 2005-2010
Tahun Status Jumlah Investasi ( US$ /Rp.000 ) Tenaga Kerja
Rencana Realisasi TKI TKA
2005 PMA 67 565.027 349.353 21.123 491
PMDN 11 649.443.000 86.365.000 3.408 20
2006 PMA 70 570.912 320.208 21.704 477
PMDN 10 197.193.000 74.532.000 3.380 18
2007 PMA 67 732.094 304.981 19.019 450
PMDN 11 437.193.577 64.282.400 3.412 18
2008 PMA 95 1.561.213 394.485 21.429 456
PMDN 8 378.963.577 59.918.400 1.604 0
2009 PMA 119 1.654.113 415.763 24.512 472
PMDN 10 415.763.577 96.718.400 3.696 -
2010 PMA 121 1.618.705 744.948.245 20.630 609
PMDN 8 377.388.077 67.068.400 1.585 0
Sumber : Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan Tahun 2011
Jumlah perusahaan PMA di Kabupaten Bintan pada Tahun 2005 tercatat
sebanyak 18 perusahaan meningkat menjadi 38 perusahaan Tahun 2009.
Sedangkan jumlah PMDN pada Tahu 2005 sebanyak 11 perusahaan menjadi 10
perusahan pada Tahun 2009. Keseluruhan perusahaan tersebut tersebar di 3
lokasi yakni di kawasan berikat Lobam, Lagoi dan diluar kawasan berikat.
Tabel 2.68 Perkembangan Investasi di Kawasan Berikat Lobam dan Lagoi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009
No Tahun Kawasan Berikat
Jumlah Perusahaan
Investasi dalam (US$ dan Rp.) Jumlah Tenaga Kerja
(orang)
Perusahaan Rencana Realisasi TKI TKA
1 2009 Lobam 24 74,494,000 144,242,420 3,885 82
Lagoi 38 523,132,376 220,119,500 6,220 202
2 2008 Lobam 24 74,494,000 144,242,420 3,885 82
Lagoi 34 513,532,376 220,119,500 5,795 202
3 2007 Lobam 25 103,835,300 63,517,000 8,340 140
Lagoi 21 526,206,500 238,626,500 4,365 214
4 2006 Lobam 28 72,624,300 52,969,200 11,251 171
Lagoi 20 363,283,200 233,875,200 4,197 214
5 2005 Lobam 31 73,354,300 53,029,200 11,844 170
Lagoi 18 362,418,200 258,860,200 4,444 256
Jumlah Tenaga Kerja 64,226 1,733
Sumber : Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan, Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-63
2.3.2.1.2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Sampai dengan tahun 2010 rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten
Bintan berdasarkan investasi PMA dan PMDN sebesar 1,9%. Jumlah tersebut
lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar 9,4%. Tingginya daya
serap pada tahun 2006 dikarenakan masih kondusifnya iklim investasi di
Kabupaten Bintan yang pada kurun waktu tersebut masih belum dipengaruhi
oleh krisis ekonomi global. Besarnya dampak krisis ekonomi global pada tahun
2007 secara langsung merubah perekonomian dunia yang pada giliranya
membuat trend fluktuasi rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bintan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.69. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN (Jiwa)
25.579 22.899 23.489 28.680 22.824
2 Jumlah perusahaan PMA/PMDN
80 78 103 129 129
3 Rasio daya serap tenaga kerja 319,73 293,57 228,04 222,32 176,93
Sumber : BPIPPT Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2.1.3. Jumlah Koperasi dan UKM
Kabupaten Bintan pada tahun 2006 memiliki koperasi dengan jumlah
sebesar 168 unit dengan jumlah koperasi aktif sebesar 95 unit atau 56,54%.
Jumlah koperasi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, jumlah
tersebut menunjukkan perkembangan perkoperasian Kabupaten Bintan cukup
mengembirakan. Sampai dengan tahun 2010 jumlah koperasi di Kabupaten
Bintan bertambah menjadi 231 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 150
unit atau 64,93%. Untuk lebih jelasnya perkembangan koperasi di Kabupaten
Bintan dari tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.70 %tase Koperasi Aktif Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah koperasi aktif 95 108 122 134 150
2 Jumlah koperasi 168 181 198 215 206
3 Persentase koperasi aktif 56,54 59,66 61,61 62,32 72,82
Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-64
2.3.2.1.4. Jumlah UKM
Perkembangan UKM selam periode 2006-2010 terus mengalami
fuktuasi. Pada tahun 2006 jumlah UKM sebanyak 37 unit, meningkat pada tahun
2007 sebanyak 119 unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan sehingga
sampai dengan tahun 2010 jumlah UKM menjadi 12 unit. Untuk melihat
perkembangan jumlah UKM di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.71 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah UKM non BPR/LKM 37 119 68 13 12
2 Jumlah BPR/LKM - - - 1 2
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan, Tahun 2011
2.3.2.2. Kependudukan
2.3.2.2.1. Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat
kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan
ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau
penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.
Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang
ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak
hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan
penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan
penduduk dari dalam keluar.
Komponen pertumbuhan penduduk:
a. Faktor penambah
1) Kelahiran (fertilitas) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan
b. Faktor pengurang
1) Kematian (mortalitas) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-65
2.3.2.2.2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
Berdasarkan angka estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bintan
menurut kelompok umur, tercatat pada tahun 2012 penduduk Kabupaten
Bintan berjumlah 156.301 jiwa jumlah tersebut akan terus meningkat pada
tahun 2015 menjadi 184.718 Jiwa. Angka tersebut merupakan angka sementara
yang harus dikomparasikan dengan kondisi eksisting serta berbagai faktor yang
faktur yang mempengaruhi perkembagan kondisi demografi Kabupaten Bintan.
Ditinjau dari besaran jumlah penduduk Kabupaten Bintan tersebut selama
periode tahun 2010- 2015, Pemerintah Kabupaten Bintan butuh suatu strategi
untuk menyikapi terjadinya ledakan penduduk agar tidak menimbulkan masalah
pada wilayah-wilayah yang memiliki pentumbuhan penduduk cukup tinggi.
Kabupaten Bintan selama periode 2010-2015 memiliki struktur umur
muda yang relatif setiap tahunnya terus meningkat jika dibandingkan dengan
struktur umur Tua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut:
Tabel 2.72 Proyeksi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Bintan Tahun 2011 s.d 2015
Kelompok Umur Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
0-4 18.568 20.853 23.419 26.301 29.538
5-9 15.762 16.806 17.919 19.106 20.371
10-14 11.654 11.756 11.858 11.962 12.066
15-19 10.388 10.519 10.652 10.787 10.923
20-24 13.743 14.321 14.923 15.550 16.203
25-29 17.706 18.563 19.461 20.403 21.391
30-34 17.425 19.541 21.915 24.578 27.564
35-39 12.551 13.056 13.581 14.128 14.696
40-44 9.233 9.376 9.522 9.669 9.819
45-49 6.624 6.398 6.180 5.969 5.765
50-54 5.088 5.183 5.280 5.379 5.479
55-59 3.773 3.938 4.111 4.292 4.480
60-64 2.552 2.530 2.508 2.486 2.464
65-69 2.127 2.304 2.496 2.704 2.930
70+ 1.203 1.157 1.112 1.069 1.027
Jumlah 148.397 156.301 164.937 174.382 184.718
Sumber: Data Hasil Pengolahan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-66
2.3.2.2.3. Pengelompokan Pendudukan Berdasarkan Persebaran Penduduk/ Geografis
Berdasarkan angka estimasi 2011-2015, jumlah penduduk Kabupaten
Bintan, masih didominasi jenis kelamin laki-laki sebesar 76.874 jiwa dengan
sebaran penduduk terpadat di Kecamatan Bintan Timur sebesar 22.681 jiwa.
Sedangkan untuk jumlah penduduk laki-laki terkecil terdapat di Kecamatan
Mantang sebesar 2.388 jiwa. Sedangkan untuk penduduk perempuan masih
diikuti pada kecamatan yang sama dengan jumlah penduduk perempuan sebesar
19.705 jiwa dan jumlah penduduk perempuan terkecil terdapat di Kecamatan
Mantang sebesar 1.974 jiwa pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.73
Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
L P L P L P L P L P
1. Bintan Timur 20.872 18.133 21.310 18.514 21.757 18.903 22.214 19.300 22.681 19.705
2. Gunung Kijang 5.571 4.221 5.688 4.309 5.807 4.400 5.929 4.492 6.054 4.587
3. Teluk Bintan 5.185 4.105 5.294 4.192 5.406 4.280 5.519 4.370 5.635 4.461
4. Toapaya 4.119 4.100 4.205 4.186 4.294 4.274 4.384 4.364 4.476 4.455
5. Teluk Sebong 6.846 5.292 6.990 5.403 7.136 5.517 7.286 5.633 7.439 5.751
6. Seri Kuala Lobam 8.304 9.731 8.478 9.936 8.656 10.144 8.838 10.357 9.024 10.575
7. Bintan Utara 10.056 12.459 10.267 12.720 10.483 12.988 10.703 13.260 10.927 13.539
8. Tambelan 2.777 2.418 2.835 2.469 2.895 2.520 2.955 2.573 3.018 2.627
9. Mantang 2.198 1.817 2.244 1.855 2.291 1.894 2.339 1.934 2.388 1.974
10. Bintan Pesisir 4.815 3.944 4.916 4.026 5.019 4.111 5.125 4.197 5.232 4.285
Jumlah 70.742 66.220 72.227 67.611 73.744 69.031 75.293 70.480 76.874 71.960
Kab Bintan L+P 136.962 139.838 142.775 145.773 148.835
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2011
Untuk jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan
penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2009 adalah 102.997 orang atau mencapai
72,39% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang belum atau tidak
menamatkan SD/MI adalah 17.828 orang atau 12,53% dari jumlah penduduk.
Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang
pendidikan, adalah tamatan SMA/MA sederajat yaitu mencapai 35.869 orang
atau 25,21% dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat pendidikan yang paling
sedikit ditamatkan adalah DI/DII yaitu hanya 1.537 orang atau 1,08% dari jumlah
penduduk.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-67
2.3.2.3. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam
literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja
adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang
dapat memproduksi barang dan jasa apabila ada permintaan terhadap tenaga
mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.
2.3.2.3.1. Angkatan Kerja, Produktivitas Kerja dan Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization),
penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15
tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya,
tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja
(penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus
rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan
bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat
dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk
pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja
yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.
Angkatan kerja di Kabupaten Bintan masih didominasi oleh mereka yang
berpendidikan rendah, namun baik jumlah maupun persentasenya menunjukkan
perbaikan. Pembenahan sistem pelatihan kerja di daerah telah dilakukan secara
Tabel 2.74 Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berumur 10 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2005-2010
Ijazah Tertingi Jumlah
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Tidak/blm pernah sekolah 5,37 7,36 5,28 7,50 7,88 15,08
2. Tidak/blm tamat SD 19,09 21,18 21,70 26,25 31,21 12,53
3. SD/MI sederajat 25,89 25,98 25,62 22,26 26,36 20,82
4. SMP/MTs sederajat 18,64 14,98 19,48 18,65 13,33 17,79
5. SMA/MA sederajat 20,48 22,80 18,36 16,33 13,64 25,21
6. SMK 7,48 4,70 5,80 3,45 3,33 3,37
7. D I/II 1,83 1,03 0,73 1,47 0,91 1,08
8. D III 0,33 1,07 1,11 1,05 0,61 1,85
9. D IV/S1/S2/S3 0,88 0,90 1,92 3,04 2,73 2,27
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-68
komprehensif meliputi pengembangan standar kompetensi, sertifikasi
kompetensi, dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi telah menjadi
prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja. Dari sisi ketenagakerjaan jumlah dan komposisi tenaga kerja di
Kabupaten Bintan terus mengalami perubahan sejalan dengan proses demografi
yang terus berlangsung. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Bintan tahun
2010 sudah mencapai 95.072 orang. Dari total penduduk usia kerja yang ada,
43.676 orang penduduk berada pada rentang usia 15 – 64 tahun, dan sekitar
40.025 orang diantaranya sudah bekerja. Kurang dari 5.000 orang (3,05%)
penduduk berada pada rentang usia non produktif (4.340 jiwa).
Tabel 2.75 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Penduduk Usia Kerja (jiwa) 84.441 87.374 87.076 90.633 91.931 95.072
2. Angkatan Kerja 53.800 56.625 53.704 51.645 51.356 43.676
3. Bekerja 46.719 49.669 47.135 44.822 47.101 40.025
4. Mencari Pekerjaan 7.081 6.956 6.569 6.823 4.295 3.651
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
63,71 64,81 61,67 56,98 55,86 65,75
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
13,16 12,28 12,47 7,53 8,36 9,94
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Data Sakerda 2010 memperlihatkan jumlah angkatan kerja Kabupaten
Bintan mencapai 43.676 jiwa. Struktur penduduk bekerja di tahun 2010
Kabupaten Bintan secara umum memperlihatkan adanya peralihan struktur
ketenagakerjaan dari sektor pertanian (agriculture) ke sektor industri
(manufacture) dan perdagangan (trade).
Dari lima lapangan usaha terbesar di Kabupaten Bintan, setidaknya ada 4
sektor lapangan usaha yang kini menjadi sektor usaha yang paling banyak
menyerap tenaga kerja, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan.
Kontribusi dari keempat sektor ini masing-masing adalah sektor pertanian
menyerap 27,32%. Sektor industri menyerap 18,77%, sektor perdagangan
menyerap 19,65% tenaga kerja, sedangkan sektor jasa menyerap 13,56%.
Sisanya sebanyak 20,70% penduduk bekerja terserap di berbagai lapangan usaha
seperti pertambangan, listrik, gas, air, konstruksi, transportasi, akomodasi,
keuangan dan lapangan usaha lain selain yang disebutkan di atas.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-69
Tabel 2.76 Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu
yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2005-2010
No Mata Pencaharian Penduduk 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pertanian 31,48 31,62 20,55 29,10 30,93 27,32
2. Pertambangan dan Penggalian 1,60 1,69 6,24 4,77 4,99 3,95
3. Industri pengolahan 24,51 20,10 21,16 17,51 12,19 18,77
4. Listrik, Gas dan Air 0,57 0,84 0,27 0,70 0,37 0,47
5. Bangunan 7,52 8,93 9,91 8,28 8,07 8,41
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 13,59 14,25 18,98 12,93 19,0 19,65
7. Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi 7,62 7,81 8,37 8,18 6,94 4,43
8. Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan 0,35 0,66 0,69 1,62 2,15 0,44
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 12,30 13,19 13,82 16,90 15,36 13,56
10. Lainnya 0,47 0,90 3,01
Jumlah 100 100 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan
besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada periode waktu
tertentu. Pada periode tahun 2009-2010 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) bergerak dari 55,86% sampai 65,75%. Adanya kenaikan pada TPAK, antara
lain kemungkinan disebabkan oleh peningkatan mutu sumber daya manusia
serta makin bertambahnya wanita yang berperan secara ekonomis di luar
mengurus rumah tangga.
Tabel 2.77
Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005-2010
No Mata Pencaharian
Penduduk 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pertanian 7.775.814 7.949.527 14.392.578 11.517.111 11.157.758 16.037.744
2. Pertambangan dan Penggalian
340.091.826 317.950.989 94.328.076 136.949.819 130.644.934 206.099.036
3. Industri pengolahan 116.707.729 139.526.652 144.564.250 191.430.480 272.071.681 217.519.884
4. Listrik, Gas dan Air 24.483.821 16.466.149 58.146.616 24.605.264 46.191.709 44.546.626
5. Bangunan 18.911.163 16.232.882 16.895.456 22.892.485 23.859.192 28.787.002
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel
68.519.817 66.008.909 56.597.069 93.189.791 64.382.363 78.227.189
7. Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi
23.455.137 22.881.308 24.084.967 27.421.698 32.595.966 63.600.205
8. Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan
220.833.983 115.491.829 123.112.306 59.053.893 45.207.158 276.247.800
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
11.828.199 10.964.167 11.837.477 10.864.804 12.173.253 17.221.906
Jumlah 49.486.805 49.376.636 54.205.679 59.879.957 60.009.163 76.180.902
Sumber: Hasil Analisa
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-70
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT di Kabupaten Bintan pada tahun 2010
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 tercatat TPT
sebesar 8,36% dari total Angkatan Kerja 51.356 orang menjadi 9,94% tahun 2010
dari 43.676 Angkatan Kerja. Hal ini diduga berkurangnya dorongan penduduk
muda perdesaan ke perkotaan untuk mencari kerja dan akibat dari ruralisasi
karena pemutusan hubungan kerja sektor formal. Hal lain juga dapat
diprediksikan sebagai shifted dari tenaga kerja yang semula setengah
menganggur berubah status menjadi penganguran, sebagai efek akumulasi dari
dahsyatnya krisis ekonomi.
2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3.2.4.1. Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah
Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di
semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan
gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta.
Tabel 2.78
Persentase Anggota legislative perempuan di Kabupaten Bintan
No Uraian Periode 2009 - 2014
1 Jumlah anggota legislatif perempuan 6
2 Jumlah anggota legislatif keseluruhan 25
3 Persentase legislatif perempuan per jumlah anggota 24%
Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2010
2.3.2.4.2. Rasio KDRT
Besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah
perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah Rumah Tangga. Untuk
Kabupaten Bintan Rasio KDRT masih dikatagorikan sangat kecil, hal ini terlihat
dari Rasio pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,02 dan 0,03 pada tahun 2011. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.79 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2011
NO Uraian 2010 2011
1 Jumlah KDRT 8 11
2 Jumlah Rumah Tangga 35.570 35.570
3 Rasio KDRT 0,02 0,03
Sumber : BPMPKB KAbupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-71
2.3.2.5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KS)
2.3.2.5.1. Rasio Akseptor KB
Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan
satu alat atau obat kontrasepsi. PUS yaitu pasangan dimana wanitanya berusia
15-49 tahun, dan kelompok ini merupakan pasangan aktif dalam hubungan
seksual dan memiliki potensi kehamilan. PUS diharapkan menjadi peserta KB
yang aktif lestari sehingga memberi efek langsung penurunan fertilisasi.
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PUS di Kabupaten Bintan
pada Tahun 2010 tercatat sebanyak 24.990 PUS, dan yang menjadi peserta KB
aktif sebanyak 17.401 peserta (69,66%).
Tabel 2.80 Rasio Aseptor KB Kabupaten Bintan Tahun 2006-2010
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah akseptor KB 12.943 15.509 17.329 15.990 17.401
2 Jumlah pasangan usia subur 18.265 21.161 20.322 22.338 24.990
3 Rasio akseptor KB 70,86 73,30 85,27 71,59 69,66
Sumber: BPMPKB KAbupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2.6. Komunikasi dan Informasi
2.3.2.6.1. Jumlah Jaringan Komunikasi
Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi
baik telepon genggam maupun stasioner dalam suatu wilayah pemerintah
daerah. Jumlah jaringan komunikasi menggambarkan besarnya ketersediaan
fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tabel berikut ini adalah rincian
jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bintan dirinci per Kecamatan.
Tabel 2.81 Jaringan Komunikasi Tahun 2001-2010 Kabupaten Bintan
No Kecamatan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah
1 Seri Kuala Lobam 2 1 3
2 Teluk Bintan 2 1 2 1 6
3 Toapaya 0 2 2 4
4 Teluk Sebong 1 1 1 2 5 4 9 11 1 35
5 Gunung Kijang 1 2 7 7 2 4 1 24
6 Bintan Timur 1 3 2 4 9 19
7 Bintan Utara 1 1 2 2 4 7 1 1 19
8 BintanPesisir 2 2
9 Mantang 1 1
10 Tambelan 1 0 1
Jumlah Jaringan Telepon Genggam Kab. Bintan 114
Jumlah Operator (Stasioner) 100
Perbandingan Jaringan Telekomunikasi dengan Operator 1,14
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-72
2.3.2.6.2. Jumlah Surat Kabar Lokal dan Nasional
Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara
berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam
menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan
bentuk karangan yang lain.
Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar
terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.
Tabel 2.82 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun Kabupaten
NO Uraian 2010
1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 6
2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 13
3 Total jenis surat kabar (1+2) 19
Sumber: Humas Protokol Kabupaten Bintan
Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah
maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi
massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV
nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Semakin banyak jumlah
penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka
menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa
berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.83 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010 Kabupaten
NO. Uraian 2010
1 Jumlah penyiaran radio lokal -
2 Jumlah penyiaran radio nasional 1
3 Jumlah penyiaran TV lokal 2
4 Jumlah penyiaran TV nasional 9
5 Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4) 12
Sumber: Humas Protokol Kabupaten Bintan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-73
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.3.2.7.1. Jumlah PKK Aktif
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK
adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari
bawah yang pengelolaanya bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,
berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan sadar lingkungan.
Tabel.2.84 Jumlah PKK Aktif Kabupaten BintanTahun 2006-2010
No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1 PKK Aktif 461 485 418 484 484
Sumber: Kantor Camat SeKabupaten Bintan Tahun 2010
2.3.2.7.2. Jumlah LSM yang Aktif
Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang
dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat daerah.
Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas
penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.
Tabel 2.85 Jumlah LSM aktif Tahun 2007-20011 Kabupaten Bintan
NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
1. Jumlah LSM terdaftar 12 20 28 32 35
2. Jumlah LSM tidak aktif 0 0 0 0 0
3. Jumlah LSM aktif (1-2) 12 20 28 32 35
Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2010
2.3.2.8. Perpustakaan
2.3.2.8.1. Jumlah Perpustakaan
Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas
yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna
perpustakan.
Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas
penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-74
kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan
pendidikan.
Tabel 2.86 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bintan Tahun 206-2007
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah
1 1 1 1 1
2. Jumlah taman bacaan milik pemda/ non pemda
2 - - - 25
3. Total perpustakaan/taman bacaan 3 1 1` 1 26
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2.8.2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan
tingginya budaya baca di suatu daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang
tinggi merupakan indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di
daerah.
Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas
penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang
kelangsungan pelayanan pendidikan.
Tabel 2.87 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2010
NO Uraian 2008 2009 2010
1. Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)
723 882 910
2. Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda - - 2500
3. Total pengunjung Perpustakaan (1+2) 723 882 3410
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2.9. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2.3.2.9.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.
Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan
polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-75
Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat
berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.
Tabel 2.88 Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah polisi pamong praja 194 190 188 176 178
2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
3. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
15,99 15,49 15,03 13,81 12,51
Sumber : Hasil Olahan
Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin
besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.3.2.9.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah
dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta upaya
menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga
terwujud sebuah kehidupan sosial yang interaktif.
Semakin besar rasio jumlah linmas maka semakin besar pula kapasitas yang
dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman
dan ketertiban masyarakat.
Tabel 2.89 Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah Linnmas 114 114 114 909 909
2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
3. Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk
9,40 9,29 9,12 17,35 63,89
Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2010
2.3.2.9.3. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan
Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan
jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-76
Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap
desa/kelurahan.
Tabel 2.90 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2007-2010 Kabupaten Bintan
NO Kecamatan
2007 2010
Jmlh Jmlh Rasio
Jmlh Jmlh Rasio
Siskamling Desa/
Kelurahan Siskamling
Desa/ Kelurahan
1 Bintan Timur 9 4 2,25 12 4 3
2 Gunung Kijang 5 4 1,25 2 4 0,5
3 Teluk Bintan 4 6 0,67 4 6 0,67
4 Toapaya 4 18 4 4,5
5 Teluk Sebong 1 7 0,14 2 7 0,29
6 Seri Kuala Lobam 5 3 5 0,6
7 Bintan Utara 0 5 5 5 1
8 Tambelan - 7 4 8 0,5
9 Mantang - 4 - 4
10 Bintan Pesisir - 4 5 4 1,25
Jumlah 19 50 0,38 55 51 1,08
Sumber : Bappeda Kab. Bintan 2011
Tabel di atas menggambarkan ketersedian pos siskamling di Kabupaten Bintan
dengan rasio sebesar 1,08, ini menunjukan hampir seluruh desa/kelurahan sudah
memiliki pos siskamling. Meskipun demikian, data Pos Siskamling di Kecamatan
Mantang masih belum tersedia.
2.3.2.10. Pemuda dan Olahraga
2.3.2.10.1. Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga
Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh
sekelompok masyarakat atau individu pecinta olahraga dengan berbagai aktivitas
yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu membangun dunia
olahraga di daerah maupun di tanah air.
Jumlah organisasi olahraga dihitung berdasarkan jumlah organisasi
olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Di Kabupaten Bintan
terdapat beberapa organisasi olahraga dengan jumlah yang besar yaitu
organisasi PBSI 28, IPSI 28, dan PBVSI 28. Sedangkan organisasi yang terkecil
adalah PELTI 9, PODASI 9, PERBASI 6, dan FPTI 2. Adapun jumlah organisasi
olahraga dan organisasi pemuda dapat dilihat pada tabel berikut.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-77
Tabel 2.91 Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Bintan Tahun 2010
NO Kecamatan
Organisasi Olahraga
PB
SI
PST
I
IPSI
PST
MI
PB
VSI
PER
BA
SI
FOR
KI
PA
SI
FPTI
PSS
I
PR
SI
PEL
TI
PO
DA
SI
JML
1. Bintan utara 6 4 4 2 6 2 3 1 1 4 2 4 1 40
2. Bintan Timur 6 4 4 2 5 2 4 1 1 6 2 3 1 41
3. Gunung Kijiang 3 2 4 2 4 1 2 1 - 4 1 1 1 26
4. Toapaya 2 1 4 2 3 - 2 1 - 2 1 - 1 19
5 Tambelan 1 4 2 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 16
6 Bintan Pesisir 2 2 2 2 2 - 1 1 - 2 1 - 1 16
7 Teluk sebong 2 2 2 2 2 - 1 1 - 2 1 - - 15
8 Teluk Bintan 2 1 2 2 1 - 1 1 - 1 1 - - 12
9 Seri Kulala Lobam 2 1 2 2 2 1 2 1 - 1 1 1 1 17
10 Mantang 2 1 2 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 14
Jumlah 28 22 28 20 28 6 18 10 2 25 12 9 8 216
Sumber: Disdikpora Kabupaten Bintan 2010
Kabupaten Bintan memiliki jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 104
organisasi. Dari jumlah tersebut, organisasi pemuda yang terbanyak berada di
Kecamatan Bintan Timur yaitu 19 organisasi. Sedangkan yang terkecil berada di
Kecamatan Toapaya sebanyak 4 organisasi. Untuk lebih rinci jumlah organisasi
kepemudaan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.92 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Bintan Tahun 2010
NO Kecamatan 2010
1. Bintan utara 11
2. Bintan Timur 19
3. Gunung Kijiang 6
4. Toapaya 4
5 Tambelan 10
6 Bintan Pesisir 5
7 Teluk sebong 10
8 Teluk Bintan 14
9 Seri Kulala Lobam 15
10 Mantang 10
Jumlah 104
Sumber : Disdikpora Kabupaten Bintan 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-78
2.3.3. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan
kapasitas sumberdaya manusia, sumberdaya perekonomian, sumberdaya sosial,
sarana prasarana serta sumberdaya lainnya agar daerah bersangkutan maju,
serta dapat berdiri setara dan sejajar dengan daerah lainnya.
2.3.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khususnya untuk
perdagangan dan jasa sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu
mengikuti kecenderungan potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya
terdapat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota,
Kecamatan Bintan Timur karena dua kawasan tersebut merupakan pusat
perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan. Adapun untuk koperasi, jumlah
terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari koperasi nelayan,
koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi industri kecil menengah. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.93 Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Kecamatan Pasar Bank Koperasi
1 Teluk Bintan 1 - 14
2 Seri Kuala Lobam - - 9
3 Bintan Utara 2 5 41
4 Teluk Sebong 1
33
5 Bintan Timur 4 3 77
6 Bintan Pesisir - - 3
7 Mantang - - 2
8 Gunung Kijang 2 - 16
9 Toapaya - - 3
10 Tambelan 1
8
Jumlah 11 8 206
Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
Tabel 2.94 Jumlah Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Kepulauan Riau
No Jenis Bank Jumlah Kantor Cabang
2008 2009 2010
1 Pemerintah - - 30
2 Bank Pemerintah Daerah - - 7
3 Bank Swasta Nasional - - 26
4 Bank Asing dan Campuran -
Jumlah - - 63
Sumber: BPS Kabupaten Bintan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-79
Sarana perdagangan dan jasa yang ada saat ini tercatat sebanyak 63
unit, yang terdiri dari 30 unit bank umum pemerintah, 26 unit bank umum
swasta, dan 7 unit bank pembangunan daerah. Jumlah koperasi yang aktif
sampai tahun 2007 sebanyak 178 unit, mini market berjumlah 14 unit,
toko/warung kelontong berjumlah 696 unit, kedai/kios berjumlah 232 unit, dan
restoran/rumah makan berjumlah 123 unit.
2.3.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Angka Konsumsi Rumah
Tangga Perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan)
Selama priode 2007-2008, pengeluaran penduduk Kabupaten Bintan
untuk konsumsi meningkat sebesar 49,76% yaitu dari Rp.490.063,- perbulan
pada tahun 2007 menjadi Rp.733.903,- perbulan pada tahun 2008. Kenaikan
tersebut lebih dipicu oleh kenaikan pengeluaran konsumsi untuk makan yang
sebesar 52,6% selama priode tersebut yaitu naik dari Rp.235.479,- perbulan pada
tahun 2007 menjadi Rp359.342,-perbulan pada tahun 2008. Sementara itu
kenaikan pengeluaran untuk konsumsi non pangan naik sebesar 47,1% yaitu dari
Rp.254.583,- pada tahun2007 menjadi Rp.374.562,- perbulan pada tahun 2008.
Jika dilihat menurut jenis komoditi yang di konsumsi selama priode
2007-2008, untuk kelompok makanan kenaikan konsumsi tertinggi terjadi pada
kelompok buah-buahan yaitu naik sebesar 154,08% sementara kenaikan
konsumsi terendah adalah konsumsi telur sebesar 8,67%. Pada kelompok bukan
makanan, kenaikan konsumsi tertinggi terjadi pada pengeluaran barang tahan
lama yaitu sebesar 38,9%. Sementara itu kenaikan kosumsi terendah terjadi pada
pengeluaran untuk kesehatan sebesar 11,88%. Sementara itu pengeluaran untuk
kosumsi dagain, pendidikan, dan bukan makanan lainnya mengalami penurunan.
Jika dilihat menurut komposisinya, nampak selama priode 2007-2008
tidak terlalu mnegalami perubahan yang bearti. Untuk kelompok makanan,
pengeluaran tertinggi terjadi pada kosumsi beras, rokok , dan ikan segar. Hal ini
terjadi baik pada tahun 2007-maupun tahun 2008. Sementara untuk kelompok
bukan makanan pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran untuk perumahan
yang mencapai 25% dari total pengeluaran baik untuk tahun 2007 maupun tahun
2008.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-80
Tabel 2.95 Perkembangan Pengeluaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2007-2008
Jenis Komoditi
2007 2008 Peubahan 2007-2008
(%) Nilai
(RP/Kap/bln) %Thd Total
Nilai (RP/Kap/bln)
% thd Total
Pengeluaran Total 490.063 100 733.903 100 49,76
Makanan 235.480 48,05 359.342 48,96 52,6
- Beras 36.641 7,48 42.883 5,84 17,04
- Ikan Segar 31 6,33 36.404 4,96 17,03
- Daging 9.061 1,85 60.328 0,86 -30,16
- Telur 90.867 2,01 10.722 1,46 8,67
- Susu 12.847 2,62 15 2,01 14,73
- Sayur-sayuran 16.617 3,39 28 3,84 69,74
- Buah-buahan 11.458 2,34 29.113 3,97 154,08
- Minyak 12.513 2,55 16.161 2,2 29,15
- Rokok 32.505 6,63 45.542 6,21 40,11
- Makanan Lainnya 62.935 12,84 129 17,61 105,36
Bukan Makanan 254.583 51,95 374.561 51,04 47,13
- Perumahan 137.246 28,01 182.395 24,85 32,9
- Aneka Barang Jasa 15.649 3,19 26.847 3,66 71,56
- Kesehatan 9.505 1,94 10.634 1,45 11,88
- Pendidikan 15.689 3,2 6.499 0,89 -58,58
- Angkutan 32.403 6,61 60.021 8,18 85,23
- Pakaian 16.309 3,33 25.567 3,48 56,77
- Barang Tahan Lama 12.567 2,56 52.654 7,17 318,99
- Bukan Makanan Lain 15.215 3,1 9.944 1,35 -34,64
Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2009
2.3.3.1.2 Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani merupakan rasio indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani. Secara konseptual NTP adalah
pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan
petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan
kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima
petani, sebagai indeks harga produsen, merupakan indeks harga dari berbagai
komoditas hasil produksi pertanian (farm gate price), sedangkan indeks harga
yang dibayar petani, sebagai indeks harga konsumen, merupakan indeks harga
barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta biaya produksi yang dikeluarkan
petani dalam memproduksi hasil pertanian (retail price). Angka Nilai tukar Petani
juga dapat menginformasikan tingkat daya saing suatu produk pertanian yang
dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-81
pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang
berkualitas dapat dilakukan.
Pendapatan Rata-rata petani Kabupaten Bintan meningkat dari Rp
1,35 juta menjadi Rp2,17 juta pada tahun 2010. Sedangkan untuk kontribusi
sektor pertanian terhadap PDRB meningkat dari 5,79% menjadi 7,21%, dengan
nilai tukar petani Kabupaten Bintan meningkat dari 100,72% menjadi 105%.
2.3.3.1.3. Produktivitas Total Daerah
Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat
produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa
produktif tiap angkatan kerja dalam mendorang ekonomi daerah per sektor.
Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor Kabupaten Bintan dapat dilihat
pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-82
Tabel 2.96 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Bintan tahun 2005-2010
No Mata Pencaharian Penduduk 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
1. Pertanian 7.775.814 15,71 7.949.527 16,10 14.392.578 26,55 11.517.111 19,23 11.157.758 18,59 16.037.744 21,05
2. Pertambangan dan Penggalian 340.091.826 687,24 317.950.989 643,93 94.328.076 174,02 136.949.819 228,71 130.644.934 217,71 206.099.036 270,54
3. Industri pengolahan 116.707.729 235,84 139.526.652 282,58 144.564.250 266,70 191.430.480 319,69 272.071.681 453,38 217.519.884 285,53
4. Listrik, Gas dan Air 24.483.821 49,48 16.466.149 33,35 58.146.616 107,27 24.605.264 41,09 46.191.709 76,97 44.546.626 58,47
5. Bangunan 18.911.163 38,21 16.232.882 32,88 16.895.456 31,17 22.892.485 38,23 23.859.192 39,76 28.787.002 37,79
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel
68.519.817 138,46 66.008.909 133,68 56.597.069 104,41 93.189.791 155,63 64.382.363 107,29 78.227.189 102,69
7. Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi
23.455.137 47,40 22.881.308 46,34 24.084.967 44,43 27.421.698 45,79 32.595.966 54,32 63.600.205 83,49
8. Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan
220.833.983 446,25 115.491.829 233,90 123.112.306 227,12 59.053.893 98,62 45.207.158 75,33 276.247.800 362,62
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
11.828.199 23,90 10.964.167 22,21 11.837.477 21,84 10.864.804 18,14 12.173.253 20,29 17.221.906 22,61
Jumlah 49.486.805 100,00 49.376.636 100,00 54.205.679 100,00 59.879.957 100,00 60.009.163 100,00 76.180.902 100,00
Sumber: Hasil Analisis
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-83
2.3.4. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
2.3.4.1. Aksesibilitas Daerah
2.3.4.1.1. Sarana Trasportasi
Sarana transportasi di Kabupaten Bintan berupa angkutan
penumpang dan angkutan barang yang dipergunakan sebagai alat pergerakan
bagi penduduk kota dan desa dalam melakukan aktivitas dari daerah asal ke
daerah tujuan atau sebaliknya. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pada
tahun 2007, mobil penumpang berjumlah 273 unit, mobil angkutan barang
berjumlah 537 unit, autobis berjumlah 91 unit, dan sepeda motor berjumlah
3.871 unit. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Bintan diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat 1 buah terminal type B yang
melayani angkutan antar kota/desa dalam kecamatan. Pada tahun 2008, jumlah
PO angkutan perdesaan yang beroperasi yaitu sebanyak 4 buah dengan jumlah
armada sebesar 55 unit yang melayani 6 trayek. Sedangkan jumlah PO angkutan
sewa pada tahun 2008 berjumlah 1 buah dengan jumlah armada sebanyak 15
unit. Jumlah PO angkutan pariwisata pada tahun 2008 terdapat 1 buah dengan 9
jumlah armada yang beroperasi, sementara jumlah PO Taksi pada tahun 2008
berjumlah 2 buah dengan jumlah armada sebanyak 180 unit. Sedangkan
pelabuhan laut yang ada saat ini berjumlah 53 buah, terdiri dari 32 buah
pelabuhan rakyat, 4 buah pelabuhan yang berada dalam kawasan KPBPB, 13
buah pelabuhan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri), dan 4 buah
pelabuhan khusus negara.
2.3.4.1.2. Sarana Telekomunikasi
Berdasarkan data potensi dari PT. Telkom, saat ini Kabupaten Bintan
memiliki 11.583 unit kapasitas sambungan telepon, namun baru sekitar 69,14 %
atau 8.009 unit yang terpasang. Sarana telekomunikasi yang ada saat ini
berjumlah 285 unit, terdiri dari 51 unit wartel, dan 234 unit SST (Satuan
Sambungan Telepon).
2.3.4.1.3. Sarana Ekonomi
Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khusunya untuk
perdagangan dan jasa sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu
mengikuti kecenderungan potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya
terdapat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota,
Kecamatan Bintan Timur karena dua kawasan tersebut merupakan pusat
perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan. Adapun untuk koperasi, jumlah
terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari koperasi nelayan,
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-84
koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi industri kecil menengah. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.97
Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Kecamatan Pasar Bank Koperasi
1 Teluk Bintan 1 - 14
2 Seri Kuala Lobam - - 9
3 Bintan Utara 2 5 41
4 Teluk Sebong 1
33
5 Bintan Timur 4 3 77
6 Bintan Pesisir - - 3
7 Mantang - - 2
8 Gunung Kijang 2 - 16
9 Toapaya - - 3
10 Tambelan 1
8
Jumlah 11 8 206
Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
2.3.4.1.4. Sarana Peribadatan
Mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan adalah pemeluk agam islam,
sehingga jumlah sarana peribadatannya pun cukup besar. Pada tahun 2010
jumlah rumah ibadah umat Islam di Kabupaten Bintan mencapai 386 unit yang
terdiri dari 164 mesjid dan 162 mushala. Adapun rumah ibadah umat kristiani
mencapai 32 unit yang terdiri dari 13 gereja katolik dan 19 gereja protestan.
Untuk umat Budha terdapat 28 vihara atau klenteng. Sedangkan untuk umat
Hindu belum terdapat sarana peribadatan secara khusus.
Sarana peribadatan ini tumbuh dan berkembang serta tersebar secara
alami. Khusus untuk mushala, pertambahannya cukup signifikan karena
mengikuti pola pertambahan penduduk muslim di suatu kawasan dan juga
mengikuti perkembangan jumlah permukiman yang umumnya menyediakan
fasilitas mushala bagi penghuninya. Untuk saat ini, sarana peribadatan terbanyak
berada di Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah 85 unit. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-85
2.3.4.1.5. Sarana Ruang Terbuka Hijau Dan Pemakaman Umum
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem
perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas
dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di
mana penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman
wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung
perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum,
sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau.
Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah
terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang
tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 141.000 m2, ruang
terbuka hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman
dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga.
Sementara itu, terdapat 5 pemakaman umum di Kabupaten Bintan yang berada
di 3 Kecamatan dengan total luas makam ± 30 H, namun sampai saat ini belum
dikelola oleh pemerintah daerah.
2.3.4.1.6. Prasarana Air Bersih
Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di
Kabupaten Bintan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu
PDAM Kijang, PDAM Tanjung Uban, dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari
ketiga PDAM tersebut maka PDAM Tanjunguban memiliki jumlah pelanggan,
Tabel 2.98 Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Bintan Tahun 2010
No. Kecamatan Masjid Musholla Gereja Vihara/
Klenteng
1 Teluk Bintan 27 11 0 2
2 Seri Kuala Lobam 12 10 1 1
3 Bintan Utara 12 21 6 2
4 Teluk Sebong 22 26 11 12
5 Bintan Timur 29 45 5 6
6 Bintan Pesisir 10 4 1 1
7 Mantang 17 1 0 0
8 Gunung Kijang 19 15 3 2
9 Toapaya 15 17 5 2
10 Tambelan 1 12 0 0
Jumlah 164 162 32 28
Sumber : BPS dan Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-86
volume produksi, dan tingkat distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan
Kecamatan Bintan Utara banyak memiliki industri besar/sedang serta jumlah
penduduk yang relatif besar. Sementara itu, menurut data PODES 2007, sumber
air bersih di kecamatan lainnya seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong,
Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa
Paya umumnya berasal dari sumur gali.
2.3.4.1.7. Prasarana Persampahan
Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah daratan 1.319,51 km2
dengan jumlah penduduk 142.382 jiwa. Saat ini, persampahan telah menjadi isu
utama karena Kabupaten Bintan belum memiliki sistem pengelolaan
persampahan secara terpadu sementara volume sampah telah mencapai 30.240
m3 per tahun. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan
oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bintan, antara lain TPS (Tempat Pembuangan
Sementara) sejumlah 50 unit, dimana 30 unit berada di Bintan Timur, dan 20 unit
tersebar di Bintan Utara, Gunung Kijang dan Teluk Bintan. Kemudian, truk
pengangkut sampah yang terdiri atas Armroll Truck sejumlah 3 unit, Dump Truck
sejumlah 3 unit, Lorry Box sejumlah 5 unit, dan Motor Kaisar sejumlah 3 unit.
Selain itu, terdapat juga gerobak sampah dan sarana pendukung lainnya.
Tabel 2.99 Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan
Tahun 2010
NO Lokasi Jumlah
TPS
Jumlah Daya Tampung TPS
(m3)
Jumlah Daya Angkut/Hari
(m3)
%
1 Kijang Kecamatan Bintan Timur 31 111 30 27.03
2 Kawal Kecamatan Gunung Kijang 5 12 7 58.33
3 Tg. Uban Kecamatan Bintan Utara 10 37 32 86.49
4 Kecamatan Teluk Bintan 2 12 3 25.00
5 Kecamatan Teluk Sebong 2 12 5 41.67
6 Kecamatan Sri Kuala Lobam 3 35 7 20.00
TOTAL 53 219 84 38.36
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-87
Tabel 2.100 Jumlah Sarana Persampahan di Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Data Peralatan Jumlah %tase
1 Dump Truck 10 35.7
- Dump Truck Bak Tinggi 5 17.9
- Dump Truck Armroll 3 10.7
- Dump Truck Bak Rendah 2 7.1
2 Motor Sampah 3 10.7
3 Sampan Sampah 1 3.6
4 Mobil Tangga 1 3.6
5 Gerobak Sampah 3 10.7
Jumlah 28 100
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010
2.3.4.1.8. Prasarana Drainase
Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar
terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama.
Sedangkan di luar pusat kota dan di pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui
jalan utama umumnya menggunakan sistem jaringan drainase alami yang
sebagian besar masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup
tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih belum memadai, yang
umumnya kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu jaringan
yang terpadu dan terpola.
2.3.4.1.9. Prasarana Listrik
Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di
Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai 60,38%. Sampai bulan Juni 2010,
jumlah pelanggan PLN sudah mencapai 15.848 pelanggan. Adapun, rekapitulasi
konsumsi listrik berdasarkan daftar pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut :
Jika dilihat dari ketersediaan sumberdaya energi kelistrikan, pada tahun
2010 kemampuan daya dari semua pembangkit yang ada di Pulau Bintan adalah
46.015 KW sebagaimana dapat dilihat secara detail dari kondisi neraca listrik dan
rekapitulasi kebutuhan pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.101 Rekapitulasi Konsumsi Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Daftar Pelanggan
Tahun 2010
No Golongan pelanggan Bulan Juni
Pelanggan Daya (kva)
1 Rumah tangga, sosial, bisnis dan publik 15,718 26,095.95
2 Industri 130 1,491.45
Total 15,848 27,587.40
Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-88
Tabel 2.102 Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Keterangan Jumlah (kw)
1 Daya terpasang 70,280
2 Daya mampu 46,015
3 Beban puncak 43,195
4 Surplus/defisit 2,820
Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010
Neraca listrik di atas sudah termasuk kapasitas daya terpasang di Kota
Tanjungpinang, karena jangkauan pelayanan PLN adalah meliputi Pulau Bintan
dan sekitarnya. Dari data di atas terlihat total daya terpasang sudah jauh
melebihi kemampuan daya mampu, namun kelebihan daya tersebut tidak dapat
dimanfaatkan untuk penambahan pemasangan baru karena cadangan ini akan
digunakan ketika terjadi kerusakan atau perawatan. Demikian pula daya mampu
telah melebihi daya beban puncak sehingga terjadi surplus 2,820 KW, daya ini
juga dimanfaatkan sebagai cadangan. Sedangkan daftar tunggu pemasangan
baru di Kabupaten Bintan pada bulan Juni tahun 2010 telah mencapai 5.768
pelanggan, untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.103 Rekapitulasi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Darftar Tunggu Tahun 2010
No. Golongan pelanggan Bulan Juni
Pelanggan Daya (kva)
1 Rumah tangga, sosial, bisnis dan publik 5,768 17,102.80
2 Industri 6 3,519.10
Total 5,774 20,621.90
Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010
Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan, Pemerintah
Kabupaten Bintan telah membangun jaringan listrik pedesaan dengan rasio
elektrifikasi listrik desa sebesar 76,92%. Jaringan ini tersebar di seluruh
kecamatan di Kabupaten Bintan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-89
Tabel 2.104 Jumlah Listrik Desa Yang Terpasang Tahun 2006 - 2010
No Kecamatan
Realisasi
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
KK
)
Tota
l Pe
lan
ggan
Ras
io L
istr
ik D
esa
(%
)
2006 2007 2008 2009 2010
Day
a (K
VA
)
Pe
lan
ggan
Day
a (K
VA
)
Pe
lan
ggan
Day
a (K
VA
)
Pe
lan
ggan
Day
a (K
VA
)
Pe
lan
ggan
Day
a (K
VA
)
Pe
lan
ggan
1 Bintan Timur 0 0 20 38 0 0 100 112 150 0 410 283 69.02
2 Bintan Pesisir 100 143 165 231 165 183 0 0 200 0 753 557 73.97
3 Mantang 40 53 0 0 125 130 0 0 0 0 183 183 100.00
4 Gunung Kijang 0 0 10 15 100 95 200 165 75 0 395 235 59.49
5 Toapaya 0 0 0 0 50 33 50 41 50 0 119 74 62.18
6 Teluk Bintan 330 599 200 171 0 0 100 87 200 0 1058 857 81.00
7 Teluk Sebong 245 222 250 306 150 95 290 399 175 33 1277 1055 82.62
8 Sri Kuala Lobam 40 37 0 0 100 92 0 0 100 0 264 124 46.97
9 Bintan Utara 0 0 0 0 0 0 50 77 0 0 77 77 100.00
10 Tambelan 0 0 50 94 0 0 75 192 0 0 192 192 100.00
Jumlah 755 1054 695 855 690 628 865 1073 950 33 4728 3637 76.92
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2010
2.3.4.1.10. Sarana Kesehatan
Secara umum, pada tahun 2010 jumlah sarana kesehatan di
Kabupaten Bintan mencapai 122 unit. Adapun jumlah sarana kesehatan yang
utama seperti Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu mencapai 93 unit
dengan tingkat rasio 65,36 per 100.000 penduduk, artinya dalam setiap 100.000
penduduk terdapat 65 Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu.
Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar
masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan
terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan
kesehatan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dan merata sampai di
daerah terpencil. Pada tahun 2010, jumlah Puskesmas mencapai 12 unit dengan
cakupan pelayanan mencapai 120% yang artinya terdapat kecamatan yang
memiliki lebih dari 1 Puskesmas. Adapun rasio Puskesmas per 100.000 penduduk
mencapai 8,43, artinya dalam setiap 100.000 penduduk terdapat 8 puskesmas.
Rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2005 yang hanya mencapai 5,77 dengan
jumlah puskesmas hanya 6 unit. Berdasarkan standar pelayanan minimal, rasio
Puskesmas di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar karena menurut SPM
rasio Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 unit
Puskesmas melayani 15.000 jiwa penduduk.
Pada tahun 2010, pemerintah daerah telah mengupayakan
peningkatan 5 (lima) unit Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan yaitu :
Puskesmas Kijang, Tanjung Uban, Kawal, Tambelan dan Puskesmas Mantang.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-90
Tabel 2.105 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai
Pengobatan dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Kecamatan
Puskesmas
Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit
PKM Pustu Puskel Balai Peng
Polin/ Poskes
1. Bintan Timur Kijang 0 1 3 3 3 3
2. Mantang Mantang 0 1 3 0 0 9
3. Bintan Pesisir Kelong 0 1 3 0 1 4
4. Gunung Kijang Kawal 0 1 2 3 2 4
5. Topaya Toapaya 0 1 2 1 0 3
6. Teluk Bintan Tlk.Bintan 0 1 3 1 0 7
7. Teluk Sebong Tlk.Sebong 0 1 2 1 2 2
Sri Bintan 0 1 2 1 0 4
Berakit 0 1 2 1 0 2
8. Sri Kuala Lobam Tlk.Sasah 1 1 2 1 1 5
9. Bintan Utara Tg.Uban 0 1 1 1 4 4
10. Tambelan Tambelan 0 1 4 2 0 5
2010 1 12 29 15 13 52
2009 2 10 30 14 24 52
2008 2 10 30 13 18 42
2007 2 9 32 16 18 36
2006 2 7 30 15 18 35
2005 1 6 31 14 19 29
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Pada tahun 2010, Kabupaten Bintan memiliki 29 Puskesmas Pembantu
yang tersebar di 36 desa, dengan demikian cakupan puskesmas pembantu
mencapai 80,56%. Pada tahun 2010, jumlah Puskesmas Pembantu menurun
menjadi 29 unit dengan rasio 1 : 4.393 penduduk. Penurunan jumlah Puskesmas
Pembantu ini disebabkan adanya peningkatan status Puskesmas Pembantu
menjadi Puskesmas dan peralihan fungsi menjadi rumah medis dan paramedis.
Angka ini lebih besar dibandingkan dengan standar pelayanan minimal kesehatan
Kabupaten Bintan dimana 1 unit Puskesmas Pembantu melayani 1.500 jiwa
penduduk.
2.4. IKLIM BERINVESTASI
2.4.1. Keamanan dan Ketertiban
2.4.1.1 Angka Kriminalitas
Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu
bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa
tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan,
pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-91
tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka
semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.
Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk
korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat di tabel berikut :
Tabel 2.106 Angka Kriminalitas Kabupaten Bintan Tahun 2005-2009
No Jenis Kriminalitas 2005 2006 2007 2008 2009
R S R S R S R S R S
1 Kejahatan Seksual 4 4 1 4 7 6 6 5 10 9
2 Narkotika 4 4 - 7 9 9 12 12 7 7
3 Pembunuhan 2 2 - - - - 2 2 5 4
4 Pencurian 54 18 44 15 76 40 42 38 61 41
5 Penganiayaan 13 8 3 8 7 5 11 11 8 7
6 Penipuan 4 1 4 6 7 5 1 1 7 3
Jumlah 81 37 52 40 106 65 74 69 98 71
Jumlah penduduk 117.825 121.303 122.677 125.058 127.404
Angka Kriminalitas 6,88 4,29 8,64 5,92 7,69
Sumber : BPS Bintan, Tahun 2009
Berdasarkan data pada tabel di atas, kasus pencurian menjadi angka
kriminalitas tertinggi di Kabupaten Bintan, diikuti oleh kasus kejahatan seksual.
Sedangkan kasus pembunuhan merupakan kejahatan yang paling jarang terjadi
bahkan pada tahun 2007 dan 2008 tidak terdapat kasus pembunuhan.
Angka kriminalitas di Kabupaten Bintan cukup berfluktuasi dimana pada
tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun sebesar
2,58%, namun pada tahun 2009 meningkat sebesar 1,77%. Peningkatan ini
diperkirakan terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada tahun
2009.
2.4.1.2 Jumlah Demonstrasi
Jika dilihat dari jumlah demonstrasi yang terjadi pada tahun 2010, maka
90% demontrasi yang dilakukan memiliki legalitas dari kepolisian dan 10%-nya
adalah demontrasi ilegal. Artinya, secara umum situasi ketertiban dan keamanan
di masyarakat masih aman dan terkendali. Di era demokrasi seperti ini, kegiatan
demonstrasi merupakan sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari proses
demokratisasi sepanjang tidak bersifat anarkis. Berdasarkan data yang ada,
demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Bintan tidak berpengaruh terhadap iklim
investasi yang ada.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-92
2.4.2 Kemudahan Perizinan
Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Bintan sangat bergantung
pada daya saing investasi yang dimiliki, daya saing tersebut tidak terjadi dengan
serta merta melainkan berlangsung secara bertahap, kontiniu dan konsisten dari
waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah
kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan izin yang
terkait dengan investasi yang dilakukan secara mudah dan tidak membutuhkan
waktu yang lama.
Saat ini, Kabupaten Bintan telah memiliki sistem pelayanan perizinan
satu pintu (one stop service) di Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPIPPT) yang melayani 63 jenis layanan perizinan (Berdasarkan Perbup
No. 15 Tahun 2009). Melalui OSS ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pelayanan perizinan dan memangkas biaya perizinan yang tinggi
sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah.
Pada tahun 2010, terdapat 1.712 izin dari 63 jenis perizinan yang telah
dikeluarkan OSS. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6,79% dari tahun
sebelumnya yang mencapai 1.603. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.107 Jumlah dan Jenis izin yang dikeluarkan melalui kantor one stop services
Kabupaten Bintan, Tahun 2010 No. Jenis Perizinan Jumlah
1 Izin Usaha Industri -
2 Izin Perluasan Industri -
3 Tanda Daftar Industri (TDI) 18
4 Persetujuan Prinsip Industri -
5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 278
6 Tanda Daftar Gudang (TDG ) 17
7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 250
8 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 458
9 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 67
10 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 13
11 Izin Undang - Undang Gangguan (HO) 121
12 Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan 157
13 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Swasta -
14 Surat Izin Pemanfaatan Air 2
15 Izin Usaha Pertambangan (Gol C)
a. Pasir Darat -
b. Granit -
c. Tanah Urug
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-93
No. Jenis Perizinan Jumlah
- Penimbunan 5
- Penggalian 5
16 Izin Usaha Pertambangan (Gol B) -
17 Izin Usaha Kelisrtikan
a. Izin Operasi Tenaga Listrikan 6
18 Izin Lokasi 7
19 Izin Rumah Bersalin -
20 Izin Balai Pengobatan 2
21 Izin Praktek Dokter Spesialis -
22 Izin Praktek Dokter Umum 16
23 Izin Praktek Dokter Gigi 4
24 Izin Praktek Bidan 13
25 Izin Praktek Perawat 14
26 Izin Tabib 1
27 Izin Sinse -
28 Izin Akupuntur -
29 Izin Tukang Gigi 1
30 Surat Keterangan / sertifikasi Laik Sehat 74
31 Izin Operasional Pemberantasan Hama 1
32 Surat Izin Apotek 5
33 Izin Toko Obat 5
34 Izin Air Minum Dalam Kemasan 29
35 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 8
36 Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut -
37 Izin Trayek Angkutan Darat -
38 Izin Operasi Angkutan Darat
39 Surat Izin Usaha Pelayaran -
40 Surat Izin Operasi Perusahaan non Pelayaran (SIOPNP) -
41 Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) -
42 Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) -
43 Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ) -
44 Surat Izin Usaha Tally -
45 Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas -
46 Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Laut -
47 Penetapan izin Pembangunan Pelabuhan Laut -
48 Penetapan Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut -
49 Penetapan Pemberian izin kerja keruk dan reklamasi pada pelabuhan–pelabuhan yang melayani angkutan antar kota.
-
50 Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Laut Untuk Pelayaran Angkutan Laut Antar Kota Dalam Kabupaten.
-
51 Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berukuran Tonase Kotor (GT) Kurang dari 7 (pas kecil)
-
52 Penertiban Surat Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. -
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-94
2.4.3 Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat dari nilai
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM menunjukkan upaya yang
dilakukan suatu daerah dalam membangun manusianya, semakin tinggi nilai IPM
maka semakin baik upaya yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut,
Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya melakukan pembangunan manusia
melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan
standar hidup dari sisi daya beli, kesehatan, dan pendidikan. Pada Tahun 2010
IPM Kabupaten Bintan mencapai 75,03. Capaian IPM ini merupakan komposit
dari tiga komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan 82,97, indeks
kesehatan 74,50 dan indeks daya beli masyarakat 79,61.
2.4.4 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
Rasio Ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban
yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap
penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia non produktif merupakan
penduduk berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Penduduk berusia di
bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif
karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang
No. Jenis Perizinan Jumlah
53 Penertiban Surat Persetujuan Kegiatan Salvage dan/ atau Pekerjaan Bawah Air.
-
54 Penertiban Surat Persetujuan Kerjasama Kerjasama Operasi ( Joint Operasional ) Kegiatan Salvage dan Atau Pekerjaan Bawah air
-
55 Penertiban Surat Persetujuan Pembangunan dan Aatau Pemasangan Konstruksi dan/atau instalasi Bawah Air.
-
56 Izin Untuk Mendirikan Bangunan untuk Telekomunikasi. -
57 Izin Usaha Pariwisata 18
58 Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan -
59 Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lungkungan (IUJPL) 1
60 Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO) 52
61 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) -
62 Izin-Izin Perkebunan dan Pertanian -
a. Izin Perkebunan Rakyat yang lebih dari 5 Ha -
b. Izin Usaha Perkebunan -
63 Izin – izin Peternakan
a. Tanda Daftar Peternakan Rakyat -
b. Klinik Hewan 1
c. Izin Prkatek Hewan 3
d. Rumah Potong Hewan -
Jumlah 1.712 Sumber: Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-95
menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap
tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64
tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif.
Rasio Ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai
indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara
apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting.
Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya
beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase
dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban
yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi.
Tabel 2.108 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010
RR No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 33.044 33.929 34.236 38.950 35.473 42.869
2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 3.043 2.954 3.874 2.885 5.384 3.215
3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)
36.087 36.883 38.110 41.835 40.857 46.084
4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 81.738 82.945 83.202 83.223 86.520 95.071
5. Rasio ketergantungan 44 44 46 50 47 48
Sumber: BPS Kabupaten Bintan dan data diolah
Pada Tabel di atas, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bintan
cenderung moderat yaitu pada tahun 2005 sebesar 44, meningkat menjadi 48
pada tahun 2010, angka tersebut masih di bawah 50, yang dapat diartikan bahwa
beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk non
produktif masih dalam batas kewajaran. Rasio Ketergantungan ini harapannya
dapat menurun pada tahun-tahun kedepan agar beban penduduk yang produktif
tidak meningkat.