16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI,

DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah ketidakadilan budaya dan struktur yang

disebabkan oleh perbedaan gender, yang dihadapi terutama oleh perempuan Bali

berkaitan dengan perceraiannya di Kota Denpasar, didahului dengan melakukan

penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,

baik berupa hasil penelitian, jurnal, buku, majalah, maupun bahan referensi lainnya.

Penelusuran berbagai kajian yang sudah ada dimaksudkan untuk menunjukkan

perbedaan yang substansial guna menghindari pengulangan terhadap hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian ini sehingga orisinalitas dari penelitian ini dapat

dibuktikan.

Pertama, hasil penelitian Mekaa D. Gobay, dalam sebuah buku yang

berjudul Perempuan Papua Barat Dalam Kekerasan Militer, Budaya, Ekonomi,

dan Kesehatan (2007) dalam salah satu bagiannya, mengungkap tentang kekerasan

budaya yang dialami perempuan Papua Barat. Seperti diakui oleh masyarakat dunia

bahwa setiap budaya selalu mempunyai aturan sendiri dalam memandang nilai

seseorang atau kelompok dalam komunitas tertentu. Termasuk dalam memandang

nilai terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan pembagian

peran sesuai dengan sistem dan stuktur yang berlaku, nilai laki-laki dipandang lebih

tinggi daripada kedudukan dan posisi perempuan. Perbedaan berdasarkan gender

17

tersebut tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender,

namun kenyataannya, sistem dan struktur yang diciptakan secara sosial budaya

tersebut telah menimbulkan perbedaan dan pembagian secara gender yang tidak

adil antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan kedudukan dan posisi

perempuan menjadi termarginalisasi dan tersubordinasi (Fakih, 1999 : 72)

Perempuan sangat dihormati dan disegani karena perempuan pada saat itu

memiliki peranan yang penting. Perempuan berperan menentukan apakah sukunya

bisa melakukan perang atau tidak, perempuan Papua Barat juga berperan sebagai

pemimpin perang, menjadi pemimpin suku, perempuan juga dimaknai sebagai air

susu yang memberi kekuatan hidup (Gobay, 2007 : 11).

Menurut Mekaa (2007:12), perubahan menyeluruh, baik dalam bidang

sosial ekonomi, budaya maupun politik, menyebabkan terjadinya pergeseran nilai.

Nilai perempuan yang dahulu dihormati dan disegani berubah ke bentuk

diskriminasi terhadap perempuan. Nilai laki-laki kemudian dipandang lebih tinggi

daripada posisi dan kedudukan perempuan. Papua Barat juga menganut sistem

patrilineal yang dikekalkan dan disosialisasikan secara turun-temurun. Nilai

perempuan dipandang secara stereotip, bahwa perempuan adalah makhluk yang

lemah, karena itu perlu dilindungi, perempuan dituntut tahu adat dan sopan santun,

dan membawa rezeki bagi keluarga laki-laki, karena itu perempuan harus tunduk

pada laki-laki, terutama pada suami. Aturan ini telah melahirkan praktik poligami

semakin marak terjadi, beban kerja perempuan dan kekerasan.

Berdasarkan pengamatan Mekaa, Perempuan Papua Barat tidak hanya

terjerat oleh kekerasan budaya, namun juga kekerasan militer, ekonomi, dan

18

kesehatan. Dari hasil penelitian Budie Santi, yang ditulis dalam sebuah Jurnal

Perempuan berjudul Perempuan Papua : Derita Tak Kunjung Usai (2004),

menunjukkan bahwa angka kematian perempuan Papua yang cukup tinggi karena

beban kerja yang berat, kekurangan gizi yang sangat mengkhawatirkan terutama

bagi kesehatan perempuan yang sedang hamil dan melahirkan. Kondisi geografis

yang rentan terhadap penyakit malaria yang sering juga menyerang perempuan,

Ironisnya, HIV/AIDS lebih banyak terjadi pada perempuan (Santi, 2002 : 67-69).

Hasil penelitian Budie Santi (2002:68) menunjukkan pula adanya kekerasan

terhadap perempuan dalam rumah tangga, biasanya kekerasan dipicu karena suami

mabok. Tampaknya posisi perempuan baik dalam mengambil keputusan adat,

maupun keputusan keluarga masih sangat termarginalisasi karena itu kekerasan

terhadap istri pun sering terjadi dalam rumah tangga. Ketika perempuan sudah

dinikahi laki-laki, perempuan itu menjadi hak penuh laki-laki. Selain itu perempuan

kadang-kadang harus menerima perlakuan kasar dan kekerasan militer

Kondisi yang dialami perempuan Papua sudah pula membangkitkan

keprihatinan berbagai pihak, misalnya oleh sejumlah aktivis perempuan. Untuk

mengatasi masalah ini, Budi Santi berpendapat, tidaklah dapat diselesaikan oleh

para aktivis perempuan saja, namun juga harus dilakukan oleh berbagai pihak

melalui upaya yang tepat, secara bersinergi, semestinya melibatkan perempuan

yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan perhatian dan penanganan, juga

melibatkan pihak laki-laki/suami, aparat setempat, seperti pihak pemangku adat.

(Santi, 2001 : 78-80).

19

Hasil penelitian Mekaa D. Gobay dan Budie Santi terkait dengan penelitian

yang dilakukan ini memberikan inspirasi yang sangat berguna, terutama tentang

praktik-praktik ketidakadilan budaya dan struktur terhadap perempuan Papua

Barat, khususnya, dan perempuan Papua pada umumnya, yang hingga abad ke-21

ini masih sangat termarginalisasi dan tersubordinasi dalam hampir berbagai aspek

kehidupannya. Masyarakat Papua selain terjerat dalam tradisi adat Papua yang

masih sangat kuat mencengkeramnya, perempuan Papua tidak luput pula dari

kekejaman dan kekerasan militer. Hasil penelitian tersebut menginspirasikan

bahwa upaya untuk mengentaskan persoalan perempuan yang hidup dalam tradisi

adat yang tidak adil gender, sudah sering pula dilakukan oleh gerakan feminis dan

pihak lainnya yang sangat peduli terhadap masalah perempuan di Papua, atau

mungkin masyarakat lain. Mengingat sulitnya untuk mengubah tradisi adat yang

sudah mengakar tersebut, maka cara dan pendekatan yang tepat sangat perlu

mendapat perhatian, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dibandingkan dengan penelitan yang dilakukan ini, ketidakadilan budaya

dan struktur karena perbedaan gender yang dihadapi perempuan Bali khususnya di

Kota Denpasar umumnya tidak separah perempuan di Papua yang sudah lebih

banyak mengalami perubahan pola berpikir. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh

perkembangan modernisasi, teknologi, komunikasi, dan upaya untuk menanamkan

pemahaman mengenai ketidakadilan budaya dan struktur karena perbedaan gender

terhadap masyarakat Bali di Kota Denpasar cukup berhasil, walaupun belum

optimal, karena itu masih diperlukan berbagai upaya lain untuk mewujudkannya,

karena kenyataannya masih cukup banyak masyarakat Bali yang terikat dan

20

terobsesi oleh tradisi dan keyakinan yang tidak adil gender yang dikekalkan ke

dalam budaya patrilineal..

Hasil penelitian lain, dari Maria Ulfah Anshor, ditulis dalam Jurnal

Perempuan (2001 edisi ke- 20), dengan judul Perempuan dalam Islam. Bertolak

dari hasil pengamatannya di lapangan bahwa, baik marginalisasi, subordinasi

terhadap perempuan, baik secara struktural maupun fungsional, telah pula menjadi

kekhawatiran berbagai pihak. Perjuangan dan terobosan baru untuk

memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam Islam, sudah pula

dilakukan, Namun hingga kini, pada abad ke-21 ini, diskriminasi terhadap

perempuan masih tetap terjadi.

Menurut sejarahnya, kebudayaan masyarakat di Timur Tengah pernah

menghormati “Dewi Ibu”, sebagai simbup perempuan, tetapi seiring dengan

perkembangan masyarakat perkotaan yang pesat, runtuhlah kepercayaan itu,

bangkitlah para Dewa (simbul laki-laki). Kondisi ini turut memperkuat terciptanya

marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan. Proses ini berlangsung secara

turun-temurun dan dikekalkan hingga melahirkan hukum/aturan yang dilegalkan

untuk memarjinalkan perempuan (Anshor, 2001 : 25).

Menurut pandangan Maria Ulfah Anshor, hukum dan aturan yang

diberlakukan saat itu sangatlah tidak manusiawi. Tentang kekejaman yang

dilimpahkan terhadap perempuan, Maria merangkumnya sebagai berikut :

(1) Kaum laki-laki bisa dengan mudah menceraikan istri mereka, khususnyabila mereka tidak bisa melahirkan anak;

(2) Undang-undang Assyria membolehkan suami memutuskan istrinyatanpa syarat;

21

(3) Seorang istri yang menentang suaminya boleh dirontokkan giginyadengan batu bata;

(4) Kepala keluarga berhak mengatur perkawinan anak-anaknya danmempersembahkan kepada para dewa. Ia juga berhak menggadaikanatau menjual istri atau anaknya untuk membayar utang; dan

(5) Praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan berlaku juga di kalanganorang-orang Arab Jahiliah, karena perempuan dianggap cacat dan bisadikorbankan.”

Menurut pengamatan Maria Ulfah Anshor, Islam melarang tradisi tidak

beradab apa pun alasannya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip

kemanusiaan. Islam melarang bentuk pernikahan yang dilakukan masyarakat pra-

Islam. Islam hanya memperbolehkan bentuk pernikahan yang memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu.

Jo Priastana, mengungkap melalui tulisannya dalam Jurnal Perempuan

(2001 edisi ke-20) dengan judul Gerakan Perempuan (Bhiksumi) Dalam Sejarah

Agama Buddha, bahwa terdapat praktik ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender

Melalui tulisan Jo Priastana mengajak perempuan Buddhis khususnya untuk

mengikis kekuatan naskah-naskah suci sebagai sumber otoritas, dan untuk

menemukan kekuatan hakikat Dharma ke dalam praktik di masyarakat sesuai

dengan tujuan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender (Priastana, 2001 : 67).

Hasil tulisan, baik dari Maria Ulfah Anshor maupun pandangan Jo

Priastana, memberikan inspirasi yang sangat berguna, sebagai perbandingan

dengan kajian yang dilakukan ini terutama terkait dengan budaya dan struktur yang

masih mengikat dan mengatur terutama terhadap kaum hawa. Walaupun kajiannya

sangat berbeda, berbeda lokasi penelitian, berbeda kurun waktu penelitian, berbeda

22

pokok masalahnya, berbeda pendekatan, metode dan teori yang digunakan,

pengetahuan ini tetap berguna dalam memahami konsep budaya dan struktur

hubungannya dengan ketidakadilan gender.

Tulisan Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan (2001:90), dalam buku yang

berjudul Perempuan dan Sexualitas dalam Tradisi Jawa, mengungkap, antara lain,

mengenai pandangan masyarakat Jawa pada abad ke-19, terutama pandangan para

raja dan pujangga keraton Jawa yang dituangkan dalam bentuk karya sastra.

Menurut cara pandang budaya Jawa, perempuan secara kodrati adalah makhluk

yang lemah. Para istri dalam perkawinan juga tergantung pula pada suami.

Ungkapan Jawa mengatakan, swarga nunut, neraka katut, yang artinya, swarga

adalah lambang kehidupan dunia dan akhirat yang menunjukkan kebahagiaan,

ketenangan, ketenteraman, dan kesejahteraan. Dalam kalangan masyarakat Bali

yang masih kuat memegang teguh budaya patrilineal, maka sering kali mempunyai

pandangan bahwa perempuan/istri dalam rumah tangga sangat pantang melakukan

perlawanan terhadap suami, khawatir menjadi tulah atau kualat. Karena memang

ada tradisi yang melarang laki-laki/berpartisipasi dengan peran gender perempuan.

Diperbolehkannya berpoligami digunakan sebagai acuan untuk membuat

konsep tentang sifat perempuan ideal, di antaranya perempuan bersedia dimadu

seperti yang digambarkan oleh Sri dan Ridin (2001). untuk mengantisipasi agar

tetap harmonis dan menghindari konflik di antara perempuan yang dimadu, maka

disusunlah konsep mengenai sifat, kedudukan, dan peran istri yang ideal untuk

kemudian disosialisasikan. (Sri dan Ridin, 2001 : 92)

23

Pada intinya pandangan masyarakat Jawa seperti yang digambarkan oleh

pujangga dan raja di Jawa pada abad ke-18 dan ke- 19 tidak jauh berbeda dengan

pandangan masyarakat Bali umumnya. Seorang raja dapat saja memperistri

perempuan lebih dari satu. Bahkan, dari keterangan salah seorang tokoh muda Puri

Karangasem, Raja Karangasem dahulu memiliki sampai 60 orang istri.

(Mertamupu, 2011).

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan ini, antara lain: berbeda

fokus dan lokasi penelitiannya, konsep dan teori yang gunakan, penelitian ini

Penelitian ini juga mengkaji masalah budaya dan struktur patrilineal yang masih

kuat dianut masyarakat Bali hingga kini yang dihadapi terutama oleh perempuan

Bali terkait percerainnya di Kota Denpasar. Fokus penelitian Sukri dan Ridin

Sofwan mengenai budaya Jawa yang dibuat oleh para pujangga pada masa kerajaan.

Masyarakat Jawa juga mempunyai pandangan, bahwa pemahaman terhadap

agama khususnya agama Islam agama dapat terjadi antara lain karena adanya

kekeliruan dalam menginterpretasikan (menafsirkan) teks suci, faktor lain karena

pikiran-pikiran agama dipengaruhi oleh latar belakang budaya patriarki yang

kemudian dianggap sebagai agama (Anshor, 2001 : 34).

Hasil penelitian yang lain dalam Jurnal Perempuan (2001 edisi ke-20)

adalah tulisan dari M Beny Mite dengan judul Menyiasati Teks Suci : Pandangan

Kristiani tentang Ketidakadilan terhadap Perempuan. M. Beny Mite melihat

bahwa dalam agama pun ada politik menomorduakan perempuan. Menurutnya,

sangatlah perlu untuk mengetahui atau mencermati, apakah umat beragama telah

24

salah dalam menafsirkan agamanya, atau salah menafsirkan dan mempraktikkan

teks suci.

Mite berpendapat bahwa agar teks suci dapat menjadi inspirasi bagi

perjuangan kesetaraan dan keadilan gender, maka perlu memperhatikan hal-hal

sebagai berikut : (1) usaha gerakan feminis harus dimulai dari dalam lingkungan

agama, (2) teks suci yang mengkekalkan dominasi patriarkat harus dikoreksi secara

kritis untuk menghindari penyalahgunaan tafsir teks suci yang salah dan merugikan

pihak lain, (3) teks suci yang mengandung inspirasi pembebasan kaum perempuan

perlu mendapat perhatian dan disosialisasikan.

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan ini, fokus penelitian M

Beni, bersumber dari tafsir agama Kristen, khususnya adanya tafsir agama yang

dikekalkan ke dalam budaya dan struktur yang tidak adil, yang merugikan

kedudukan dan posisi perempuan. Fokus penelitian ini adalah pada budaya dan

struktur patrilineal yang dihadapi terutama oleh perempuan Bali terkait dengan

percerainnya di Kota Denpasar. Hasil penelitian M. Beny Mite memberi peringatan

dalam mengantisipasi adanya tafsir agama Hindu dalam budaya dan struktur

patrilineal yang melahirkan ketidakadilan gender.

2.2 Konsep

Konsep berarti rancangan, ide, atau pengertian yang diabstrakkan dari

peristiwa kongkret. Jadi, kerangka konsep adalah rencana yang akan

25

diselenggarakan untuk mencapai tujuan, yang penuh dengan ide yang bersifat

abstrak. Setiap hasil penelitian ilmiah yang akan dituangkan menjadi suatu karya

ilmiah sudah tentu sangat diperlukan judul dari karya tersebut. Judul dalam suatu

karya ilmiah hendaklah dapat mencerminkan isi dari permasalahan yang akan

dikaji, atau sebaliknya, isi tercermin dalam judul karya tersebut. Oleh karena itu,

setiap unsur pada judul sebaiknya dikonsepsikan secara jelas dalam pemaparannya.

Hal ini dilakukan karena konsep-konsep itu akan menopang teori-teori kritis yang

akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan

dikaji. Dalam penelitian ini diungkap beberapa konsep, seperti, konsep perceraian,

perempuan Bali, gender, dan perspektif gender.

2.2.1 Perceraian

Perceraian atau divorce dalam bahasa Inggris artinya perceraian atau

pemisahan. Dalam masyarakat Bali perceraian disebut nyapian atau palas. Di

samping putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak, ada kalanya

perkawinan putus karena palas merabian (perceraian). Perceraian yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah : (1) putusnya hubungan perkawinan antara suami istri,

bukan karena kematian salah satu pihak, tetapi karena perpisahan antara suami istri

selagi kedua-duanya masih hidup, dan (2) perceraian yang sah secara hukum di

pengadilan (sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974) dan sah secara adat Bali.

2.2.2 Perempuan Bali

26

Dipilihnya kata perempuan, bukan kata wanita adalah berdasarkan

pertimbangan, secara etimologis, wanita berhubungan dengan kata betina. Atau

karena adanya keratabasa di dalam bahasa Jawa, wanita akronim wani ditata berani

diatur, berarti menjadi objek. Untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan

tujuan mewujudkan kesetaraan gender, kurang tepat digunakan istilah wanita.

Sementara itu kata perempuan, sebaliknya, bermakna lebih ‘positif’ karena berasal

dari bentuk dasar empu plus imbuhan per/an. Jadi, kata perempuan

mengungkapkan pengertian yang positif dari bentuk dasarnya :empu gelar

kehormatan yang berarti tuan, orang yang ahli ( terutama orang yang ahli membuat

keris), atau jika dijadikan verba mengempu, berarti menghormati, memuliakan,

membimbing (Budiman, 1992 : 72-72). Penggunaan kata wanita dikhawatirkan

dapat menggiring kaum perempuan untuk selalu terikat dan tunduk pada tradisi dan

keyakinan yang tidak adil gender. Oleh karena itu, kata perempuan digunakan agar

kaum perempuan tidak mudah terikat dan terobsesi oleh ketidakadilan budaya dan

struktur yang disebabkan oleh perbedaan gender.

Perempuan Bali Hindu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1)

perempuan etnis Bali, beragama Hindu, atau (2) perempuan yang dengan kesadaran

dan kemauannya sendiri telah melakukan serangkaian upacara Sudhi Wadhani,

menganut agama Hindu kemudian kawin dengan laki-laki etnis Bali, beragama

Hindu, melakukan upacara perkawinan di rumah pihak mempelai laki-laki, sesuai

dengan upacara adat Bali dan agama Hindu, dan kemudian bertanggungjawab

meneruskan swadharma (kewajiban) orang tua serta leluhur suaminya berdasarkan

hukum adat Bali Hindu yang berlaku, baik secara sekala (alam nyata) maupun

27

niskala (alam gaib). Dengan demikian perempuan Hindu tersebut dalam bentuk

perkawinan biasa (bentuk perkawinan yang paling umum dan biasa) dilakukan

warga masyarakat Bali Hindu, mempelai perempuan akan mengikuti keluarga

pihak laki-laki. Demikian halnya dengan status anak/anak-anak yang terlahirkan

dalam perkawinan secara otomatis juga mengikuti garis keturunan ayahnya yang

disebut kapurusa.

2.2.3 Gender

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Gender

sama artinya dengan jenis kelamin. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas

dibedakan pengertian seks (jenis kelamin) dan gender. Sementara itu, belum ada

uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender

dan mengapa konsep tersebut penting digunakan untuk memahami sistem

ketidakadilan gender. Dengan demikian, konsep gender merupakan kata dan konsep

asing sehingga usaha menguraikan konsep gender dalam konteks Indonesia

sangatlah rumit (Fakih, 1999 : 6-7).

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka memahami masalah

gender adalah perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender.

Pemahaman tentang perbedaan kedua konsep tersebut perlu dilakukan karena

beberapa alasan, yaitu (1) ketidakadilan budaya dan struktur karena perbedaan

gender sering menimpa kaum perempuan, dan (2) pemahaman atas konsep itu perlu

dilakukan mengingat dari konsep ini telah lahir analisis gender. Mengacu pada

pendapat Mansour Fakih (1999 : 8) bahwa konsep jenis kelamin merupakan :

28

“Dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekatpada jenis kelamin tertentu. Misalnya manusia jenis laki-laki adalah manusia yangmemiliki penis, memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alatreproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memiliki vagina, danmempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada jenismanusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alatitu tidak bisa dipertukarkan antara alat yang melekat pada manusia laki-laki danperempuan secara permanen tidak dapat berubah dan merupakan ketentuan biologisatau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat”.

Berbeda dengan konsep jenis kelamin (seks), konsep gender, adalah:

“Suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yangdikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal : lemah,lembut atau keibuan, sementara laki-laki dianggap : kuat, rasional, jantan danperkasa. Ciri dari sifat itu dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang lemah,lembut, keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.Perubahan dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dri tempat ketempat lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki danperempuan berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lain,itulah yang dikenal dengan konsep gender” (Fakih, 1999 : 9).

Peran secara gender dibedakan dengan peran yang didasarkan pada kodrat.

Peran gender yang ditetapkan secara budaya terbuka untuk dapat dipertukarkan

antara laki-laki dan perempuan, sementara peran kodrati, seperti mengalami haid,

melahirkan, dan menyusui pada perempuan atau menghasilkan sperma bagi laki-

laki adalah peran yang tidak bisa dipertukarkan secara permanen karena sudah

demikian sejak diciptakannya. Contoh peran gender yang dikonstruksikan secara

sosial budaya adalah memasak dan mengasuh anak yang oleh budaya sudah

ditetapkan sebagai pekerjaan perempuan, pekerjaan bertukang ditetapkan sebagai

pekerjaan laki-laki (Susanti, 2000 : 3), ini dapat dipertukarkan

Berbeda dengan pengertian jenis kelamin (seks), gender adalah konstruksi

dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu

pada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah

29

ditentukan secara sosial ataupun budaya. Dari istilah itu muncullah paham

mengenai pembagian peran (nilai, norma, stereotip) antara laki-laki dan perempuan

secara sosial serta budaya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan

disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan lebih disebabkan oleh faktor

budaya. Budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis dan menjadi

terinstitusionalisasi. Institusi ini berfungsi sebagai wadah sosialisasi ditempat

kebiasaan dan norma yang berlaku akan diwariskan secara turun temurun

(Megawangi,1999 : 102).

Pembagian dan perbedaan secara gender sesungguhnya tidaklah menjadi

masalah penting sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang

menjadi persoalan , ternyata perbedaan gender yang dikonstruksi secara sosial dan

budaya itu telah melahirkan berbagai manifestasi ketidakadilan gender, baik bagi

laki-laki terutama bagi perempuan. Untuk memahami bagaimana perbedeaan

gender melahirkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi

ketidkadilan gender, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip (pelabelan negatif,

kekerasan, beban kerja berdasarkan peran gender serta sosialisasi ideologi gender

(Fakih, 1996 : 13-15).

Pembagian dan perbedaan gender secara peran, sifat, status dan kepantasan

antara laki-laki dan perempuan oleh masyarakat Bali dikekalkan ke dalam budaya

dan struktur. Perbedaan gender yang dikekalkan dalam budaya dan struktur telah

melahirkan berbagai manifestasi ketidakadilan gender yang mayoritas menjadi

korbannya adalah perempuan. Ideologi patrilineal yang dikonstruksi secara sosial

dan budaya telah tertanam dengan mantap melalui proses sosialisasi yang panjang,

30

sehingga oleh masyarakat, laki-laki ataupun perempuan dapat menerima ideologi

itu bukan lagi sebagai suatu yang terberi atau pembagian yang keliru melainkan

suatu pembagian yang wajar bahkan hingga kini ada juga yang menganggap sebagai

suatu takdir atau nasib yang seakan-akan tidak dapat diubah. Dengan demikian

budaya patrilineal telah berhasil menanamkan tradisi berpikir logosentrisme yang

bersifat universal dan mutlak.

2.2.4 Perspektif Gender

Perspektif gender adalah suatu kajian dari sudut pandang gender artinya

mengkaji suatu dalam hubungan laki-laki dan perempuan (R.Wijaya, 1996 : 16).

Adapun fokus dari penelitian ini adalah perceraian perempuan Bali dikaji dari

perspektif gender di Kota Denpasar, karena yang mayoritas menjadi korban dari

ketidakadilan budaya dan struktur karena perbedaan gender adalah perempuan,

maka perempuan yang menjadi fokus dalam penelitian ini tanpa mengabaikan

hubungannya dengan laki-laki/suami secara gender. Kajian berperspektif gender

juga erat kaitannya dengan masalah budaya dan struktur yang tidak adil gender.

Mengacu pada pendapat Carol R. dan Melvin Ember (1996 : 27) bahwa

dalam tiap-tiap masyarakat dikembangkan serentetan pola-pola budaya ideal. Pola-

pola budaya yang ideal itu memuat yang oleh sebagian besar masyarakat diakui

sebagai kewajiban yang harus dilakukannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Pola-

pola ideal seperti itu sering disebut norma-norma. Kenyataannya, masyarakat

tertentu ada juga mengembangkan budaya yang tidak ideal, seperti budaya

31

patrilineal karena dapat melahirkan ketimpangan atau ketidakadilan gender dan

selama ini masih cukup kuat mengikat sebagian masyarakat pendukungnya.

Struktur adalah pola-pola yang nyata hubungan atau interaksi antar berbagai

komponen masyarakat (2005 : 156). Dalam penelitian ini budaya yang dapat dilihat

sebagai struktur tungggal yang menaunginya. Komponen di bawahnya adalah suatu

rangkaian struktur-struktur yang lebih mengkhusus yang saling berkaitan untuk

membentuk budaya, ibarat pilar-pilar sebuah bangunan atau istilah Durkheim,

seperti organ-organ dari organisme yang hidup. Secara struktural, budaya juga

memiliki kecenderungan untuk melahirkan struktur yang disfungsinal karena dapat

melahirkan ketimpangan gender. Dalam penelitian ini stratifikasi sosial masyarakat

Bali berdasarkan kasta dapat dilihat juga sebagai struktur yang berkitan erat dengan

terbentuknya budaya patrilineal.

Adanya keberagaman pada manusia, baik secara biologis, aspirasi,

kebutuhan, kemampuan, maupun kesukaan, telah memberikan inspirasi pada

Tawney (Megawangi, 1996 : 52), yang membuat konsep kesetaraan yang disebut

“person-regarding equality” Atau konsep kesetaraan yang mengakui faktor spesifik

perseorangan. Kesetaraan bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap

manusia yang mempunyai kebutuhan berbeda, tetapi memberikan perhatian dan

perlakuan yang sama kepada setiap manusia disesuaikan dengan kebutuhan dan

konteks masing-masing individu. Dari hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa

kesetaraan yang ingin diwujudkan belum optimal dapat dicapai, khususnya

berkaitan dengan perceraian perempuan Bali dikaji dari perspektif gender. Budaya

32

patrilineal menyebabkan perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang setara dan

adil gender.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Hegemoni

Teori Hegemoni Gramsci merupakan salah satu teori politik yang paling

penting abad XX. Teori ini memandang pentingnya ide karena tidak mencukupinya

kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Menurut Gramsci, agar yang

dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai

dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga

harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci

dengan “hegemoni”( Sugiono, 1999 : 31 ). Hegemoni dapat direbut kembali melalui

gerakan “kontra hegemoni”.

Teori Gramsci melihat bahwa ideologi, tidak hanya dapat melahirkan kelas

dominan dan kelas subordinat, tetapi juga dapat mengatur dan mengikat kontrol

sosial politik. Agar kelas subordinat mematuhi dan tunduk pada ideologi kekuasaan

tersebut, kelas subordinat harus melakukan persetujuan atas subordinasi mereka.

Kemudian, kajian budaya mengadopsi pandangan yang berdasarkan ideologi

tersebut. Kajian Budaya melihat bahwa ideologi berperan untuk mengatur dan

mengikat kontrol sosial budaya. Konsep hegemoni Gramsci semula digunakan

dalam kaitannya dengan kelas sosial politik, kemudian cakupannya telah dilebarkan

sehingga ia mencakup pula relasi-relasi jenis kelamin, gender, ras, dan sebagainya

( Barker, 2005 : 467-469 ; Davidson, 2002 :206-207 ).

33

Ideologi adalah sekumpulan ide, cita-cita, nilai atau kepercayaan. Ideologi

kadang-kadang dapat digunakan untuk mengendalikan seseorang; ide-ide yang

diunggulkan oleh kelas sosial, gender atau ras tertentu; nilai-nilai yang

melanggengkan struktur kekuasaan dominan; sebagai perwujudan konstruksi

budaya (Cavallaro, 2001 : 136-137).

Ada beberapa hal penting dari teori hegemoni Gramsci terkait dengan

penelitian yang dilakukan tentang perceraian perempuan Bali di Kota Denpasar

dilihat dari perspektif gender, antara lain :

1) Ideologi budaya patrilineal seperti halnya ideologi kekuasaan budaya yang

dikemukakan oleh Gramsci dapat melahirkan kelas-kelas dominan (laki-laki) dan

kelas subordinat (perempuan).

2) Ideologi budaya yang dikemukakan oleh Gramsci juga identik dengan budaya

patrilineal yang selama ini dianut masyarakat Bali juga dapat mengikat dan

memengaruhi masyarakat pendukungnya, baik laki-laki maupun perempuan.

3) Agar kelas-kelas yang diciptakan oleh ideologi budaya tersebut tidak hanya

diterima atau diakui, tetapi juga harus tunduk terhadap ideologi tersebut, baik kelas

dominan (laki-laki), terutama kelas subordinat (perempuan), harus melakukan

persetujuan atas subordinasi mereka.

Teori hegemoni dari Antonio Gramsci dalam penelitian ini digunakan untuk

mengkaji ketiga masalah terkait dengan penyebab, penyelesaian, dan implikasi

perceraian perempuan Bali di Kota Denpasar dilihat dari perspektif gender. Ideologi

budaya patrilineal, yang tertanam dengan kuat memiliki kemampuan untuk

melahirkan kelas dominan (laki-laki) dan kelas subordinat (perempuan), mampu

34

mengikat masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Sepanjang ideologi

budaya tidak menimbulkan ketidakadia gender, tidak masalah. Persoalannya

adalah ideologi budaya tersebut telah melahirkan berbagai manifestasi

ketidakadilan gender, yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Ideologi

budaya tersebut kemudian berkembang, dikekalkan ke dalam tradisi, keyakinan,

peraturan adat, bahkan mitos.

2.3.2.Teori Dekonstruksi

Dalam sejarah dekonstruksi kontemporer pemikir yang paling penting adalah

Jacques Derrida. Berkaitan dengan dekonstruksinya, Derrida memiliki beberapa

dasar pemikiran, di antaranya: (1) pandangannya tentang bahasa, (2) argumennya

melawan pemikiran Jean Jacques Rousseau, (3) memahami teks dan metafora

dalam konteks pertentangan politik dan ideologi, hubungan antara dekonstruksi dan

marksisme (Sarup, 2003 :51-52). Dari sejumlah dasar pemikiran Derrida, tradisi

berpikir logosentrisme adalah yang paling relevan digunakan untuk mengkaji

masalah ketidakadilan budaya dan struktur karena perbedaan gender.

Menurut Derrida (Santoso, 2003 : 250-251), tradisi berpikir logosentrisme

mempunyai kecenderungan melahirkan oposisi biner yang bersifat hierarkis, misal

positif/negatif, siang/malam, laki-laki/perempuan, dan sebagainya. Dengan

anggapan yang pertama merupakan pusat, asal muasal, fondasi, prinsip, sedangkan

yang kedua hanya sebagai derivasi, manivestasi pinggir, dan sekunder dalam

kaitannya dengan yang pertama, Derrida sering dihubungkan dengan praktik

dekonstruksi. Secara khusus, dekonstruksi berarti melakukan pembongkaran

35

terhadap oposisi-oposisi biner hierarkis yang berfungsi menjamin kebenaran

dengan cara menafikan pasangan yang lebih inferior (Barker, 2005 : 102-107).

Menurut Derrida, logosentrisme sekurang-kurangnya mengandung

beberapa ciri, antara lain (1) prosedur-prosedur yang ada harus diakui sebagai suatu

orientasi yang paling umum atau bersifat universal, (2) prosedur-prosedur itu harus

merupakan suara yang berdaulat yang tidak lagi dapat dipermasalahkan atau

diperdebatkan (mutlak) seakan-akan tidak dapat diubah. Ciri-ciri ini menurut

Derrida perlu didekonstruksi dan dikritik karena dapat memunculkan ketimpangan

dalam dunia modern ( Santoso, 2003 : 251 ; Hart, 2002 : 76).

Tradisi berpikir logosentrisme yang cenderung melahirkan oposisi biner secara

hierarkis memiliki persamaan dengan tradisi berpikir dalam budaya patrilineal.

Budaya dan struktur yang dianut masyarakat Bali itu cenderung melahirkan oposisi

biner secara hierarkis, yang nilai, kedudukan, hak dan kewajiban laki-laki lebih

dihargai dari pada perempuan. Budaya patrilineal telah melahirkan pembagian dan

perbedaan secara gender karena antara laki-laki dan perempuan bukan hanya

dibedakan secara biologis atau kodrat, melainkan semata-mata dibedakan

berdasarkan atas peran, status, sifat dan kepantasannya. Sepanjang pembagian dan

perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan tidak menimbulkan ketidakadilan

gender yang merugikan salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan, tidak menjadi

masalah, tetapi kenyataannya perbedaan gender yang dikonstruksi secara sosial dan

budaya itu melahirkan berbagai manifestasi ketidakadilan gender. Itulah masalah

yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan ketimpangan gender dalam

masyarakat posmodern seperti sekarang ini.

36

Teori dekonstruksi digunakan untuk mengkaji ketiga masalah dalam

penelitian ini, baik penyebab perceraian, penyelesaian perceraian maupun implikasi

perceraian. Katiga masalah tersebut ditemukan juga adanya praktik-praktik tradisi

yang dapat melahirkan oposisi biner. Tradisi budaya patrilineal seringkali dianggap

mutlak dan dikekalkan oleh masyarakat pendukungnya.

2.3.3 Teori Posfeminisme

Teori posfeminisme tidak dapat dilepaskan dari teori posmodernisme. Teori

posmodernisme berhasil menarik perhatian pelbagai macam kalangan karena

mengarahkan perhatian pada perubahan-perubahan penting yang terjadi di

masyarakat dan kebudayaan kontemporer. Istilah posmodernisme muncul pertama

kali di kalangan seniman dan kritikus di New York pada 1960 dan diambil alih oleh

para teoretikus Eropa pada tahun 1970-an. Salah satunya, Jean Franqois Lyotard,

menyerang mitos yang melegitimasi zaman modern (narasi besar) (Sarup, 2003 :

231). Bersama dengan fenomena “pos” lainnya yang muncul tahun 1970-an, seperti

poshumanisme, pos-Maksisme, dan juga posfeminisme. secara luas dapat diartikan

sebagai gerakan politis yang bertujuan emansipasi. Istilah posmodernisme sekarang

telah menunjuk pada rangkaian yang beragam, termasuk berbagai praktik kultural.

Gerakan feminis sekarang telah bersifat “postmodern” (Waugh, 2009 :307). Dalam

hal ini, hubungan antara feminisme dan postmodern adalah menjadi penting karena

posfeminisme sendiri tercakup dalam posmodern.

Secara luas, feminisme posmodern, seperti Hellene Cixous, Luce Irigaray,

dan Julia Kristeva, mengembangkan gagasan intelektualnya dari filsuf

37

eksistensialis Simone de Beauvoir, dekonstruksionis Jacques Derrida, dan

psikoanalis Jacques Lacan. Ketiga feminisme posmodern ini berfokus pada “ke-

Liyanan” perempuan. De Beauvoir, misalnya, dalam karyanya yang mengajukan

pertanyaan esensial dalam teori feminis, “mengapa perempuan adalah the second

sex?”, dalam istilah posmodernisme “mengapa perempuan liyan?” Mengapa

perempuan tetap berada di bawah, imanen, dan ditentukan takdirnya, sementara

laki-laki menuju ke ranah transendensi, zona kebebasan. Selain itu, ketiganya juga

mendedikasikan dirinya untuk menafsirkan kembali pemikiran tradisional,

kemudian merubuhkan tafsir-tafsir yang semula dianggap baku (Tong, t.t.t. :285-

286).

Teori posfeminisme adalah semacam “jalan baru” bagi upaya sebagian

perempuan untuk melakukan kritik dari dalam dan dari luar gerakan feminis yang

memberikan “suara lain” bagi gerakan perempuan untuk memperbaiki

kehidupannya baik dalam lingkungan kerja maupun keluarga. Ann Brooks sudah

memberikan pula tanggapannya terhadap kesalahpahaman sebagian kalangan

terhadap gerakan dan wacana posfeminisme. Dalam praktiknya, feminisme

posmodern tidak antifeminis dan feminis posmodernisme hanya menantang

asumsi-asumsi hegemonik yang dipegang oleh epistemologi gelombang kedua

yang menganggap bahwa penindasan patriarki adalah pengalaman penindasan

universal ( Brooks, 2009 : XIII-XIV ).

Teori Postfeminisme, digunakan untuk memahami dan menganalisis ketiga

pokok masalah dalam penelitian ini karena pada setiap pokok masalah, baik

penyebab perceraian, penyelesaian percerain maupun implikasi perceraian

38

perempuan Bali dilihat dari perspektif gender, ketiga masalah tersebut selain

memunculkan masalah gender, juga menimbulkan respons terutama dari pihak-

pihak yang peduli terhadap masalah gender. Teori ini juga digunakan untuk

memahami munculnya perubahan-perubahan atau transformasi konstruksi

pemikiran masyarakat Bali, baik laki-laki maupun perempuan, memahami nilai

kesetaraan gender khususnya dalam memberikan makna terhadap perceraian

perempuan Bali.

2.4 Model Penelitian

Model penelitian menggambarkan kerangka berpikir yang dituangkan

dalam bentuk bagan untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap masalah

yang telah dirumuskan. Adapun model penelitian ini tampak seperti bagan berikut

Budaya BaliKetidaksetaraan

Gender

Perceraian Perempuan Bali dan

Penyelesaiannya di Kota Denpasar :

Kajian Berdasarkan Berspektif Gender

(Dikaji dari Perspektif Gender)Penyebab?

-kekerasan psikis

-penelantaran rumah

tangga

-kekerasan fisik

Implikasi dan makna?

-terhadap pihak yang

bercerai dan pihak

keluarga yang bercrai

39

Gambar 2.4 Model Penelitian

Keterangan :

= Tanda alur/ Pengaruh

= Saling Berpengaruh

Penjelasan Model

Bagan di atas menggambarkan budaya Bali, yaitu budaya patrilineal yang

dianut masyarakat Bali sangat berlawanan dengan upaya terwujudnya kesetaraan

dan keadilan gender. Budaya patrilineal menyebabkan perempuan Bali terkait

perceraiannya menghadapai berbagai ketidakadilan budaya dan struktur karena

perbedaan gender. Hal tersebut memunculkan tiga masalah terkait dengan

perceraian perempuan Bali di Kota Denpasar dilihat dari perspektif gender, yaitu :

Teori :

-Hegemoni, Dekontruksi dan

- Posfeminisme

Mengungkap & Menanamkan Pemahaman Ketidakadilan

Budaya dan Struktur Karena Perbedaan Gender

Penyelesaian?

di pengadilan

dan adat

40

(1) mengapa terjadi perceraian perempuan Bali di Kota Denpasar dilihat dari

perspektif gender ? (2) bagaimana penyelesaian perceraian perempuan Bali di Kota

Denpasar dilihat dari perspektif gender ? dan (3) apa implikasi dan makna

perceraian perempuan Bali di Kota Denpasar dilihat dari perspektif gender terhadap

pihak yang bercerai dan pihak keluarga yang terkait dengan perceraian ?

Penyebab perceraian perempuan Bali terkait dengan manifestasi

ketidakadilan gender yaitu kekerasan, baik kekerasan psikis, penelantaran rumah

tangga, dan kekerasan fisik. Adapun penyelesaian perceraian perempuan dilakukan

di Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan adat.

Perceraian perempuan Bali selain berimplikasi juga mempunyai makna ditandai

munculnya perubahan pola berpikir dan perubahan dalam menentukan sikap dalam

menanamkan kesetaraan gender.

Untuk mengkaji ketiga masalah tersebut digunakan beberapa teori kritis

posmodern yang relevan, yaitu teori hegemoni dari Antonio Gramsci, teori

dekonstruksi dari Jacques Derrida, dan teori posfeminisme dari Ann Brooks.

Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci digunakan untuk mengkaji masalah

ideologi kaitannya dengan ideologi budaya patrilineal yang dianut masyarakat Bali,

yaitu ideologi yang dapat menciptakan kelas dominan (penguasa), dan kelas

subordinat (yang dikuasai), mampu mengikat masyarakat sosial, laki-laki ataupun

perempuan, dan mampu memaksa terutama kelas subordinat melakukan

persetujuan atas subordinasi mereka.

Teori Dekonstruksi dari Jaques Derrida, digunakan untuk mengkaji

masalah tradisi berpikir logosentrisme dari budaya patrilineal yang mempunyai ciri-

41

ciri bersifat universal dan mutlak. Tradisi berpikir logosentrisme ini sangat perlu

dikritik atau diantisipasi karena dapat melahirkan ketimpangan dalam masyarakat

postmodern seperti sekarang ini.

Sementara itu, Teori Posfeminisme dari Ann Brooks digunakan khususnya

untuk mengkaji munculnya respons dari berbagai pihak yang peduli terhadap

masalah perempuan dan gender, khususnya yang berkaitan dengan perceraian

Adapun tujuan akhir penelitian, yaitu untuk mengungkap dan

mengantisipasi serta menanamkan pemahaman pada masyarakat, baik laki-laki

maupun perempuan, tentang ketidakadilan budaya dan struktur yang disebabkan

oleh perbedaan gender, khususnya berkaitan dengan perceraian perempuan Bali di

Kota Denpasar.