bab idlh.cilacapkab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/renstra-blh-2012-2017.pdfkedepan (tahun 2012 ±...

1

Narasi Renstra 2013 - 2017 Jadi

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten Cilacap Nomor : 050/ /30 Tanggal : 2013

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017,

merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP No: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. PP ini secara substansi mengamanatkan penyusunan

Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk

menyusun dan mengukur kinerja sesuai tupoksi SKPD, serta untuk mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017. Dalam rangka

melaksanakan tupoksi yang dimiliki BLH sebagai satu kesatuan unit yang utuh dari

manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BLH sebagai unit kerja pendukung tugas bupati di bidang lingkungan hidup

yang menjalankan tupoksi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang lingkungan hidup, memerlukan dokumen perencanaan yang

konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah yang

berwawasan lingkungan. Dengan deskripsi tugas yang demikian strategis, maka

diperlukan SDM yang profesional untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan

program kepala daerah terpilih periode tahun 2012 – 2017.

Renstra BLH Kabupaten Cilacap memuat gambaran keadaan yang ingin

dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan

visi, misi, hingga strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan (tahun 2012 – 2017) dan menterjemahkan pembangunan setiap tahun

dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian

sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap.

2


I.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Progam Rencana Kerja Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No: 12 Tahun

2008.

c. UU No: 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. UU No: 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah.

e. UU No: 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025.

f. UU No: 26 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang.

g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

h. PP No: 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala

Daerah.

i. PP No: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

j. PP No: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

k. PP No: 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

m. Perpres RI No: 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014.

n. Permendagri No: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No: 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

o. Perda Kabupaten Cilacap No: 23 Tahun 2008 Tentang RPJP Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025.

p. Perda Kabupaten Cilacap No: 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Cilacap.

3


q. Perda Kabupaten Cilacap No: 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten

Cilacap Tahun 2011 – 2031.

r. Perda Kabupaten Cilacap No: 5 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten


I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Tahun 2012 – 2017 ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi jajaran Badan

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2012 – 2017).

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BLH Kabupaten Cilacap adalah

sebagai pedoman dalam penyusunan Renja (tahunan) BLH.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Stategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap tahun 2012 -

2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renstra, dasar hukum

penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra, dan sistematika penulisan

dokumen renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat tentang fungsi SKPD, struktur organisasi BLH Kabupaten

Cilacap, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BLH Kabupaten Cilacap.

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan BLH Kabupaten Cilacap, telaahan visi, misi, dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cilacap terpilih, telaahan

Renstra BLH Propinsi Jawa Tengah, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi BLH Kabupaten Cilacap, tujuan dan sasaran

jangka menengah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran

jangka menengah BLH Kabupaten Cilacap.

4


BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan BLH Kabupaten

Cilacap selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Pada bab ini memuat indikator kinerja BLH yang secara langsung

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII.PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Renstra

BLH Kabupaten Cilacap, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini

mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh BLH

Kabupaten Cilacap.

5


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BLH

Berdasarkan Perda Kabupaten Cilacap No: 14 Tahun 2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor: 40 Tahun 2011

Tentang Tupoksi serta Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Cilacap, Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris :

a. Sub. Bagian Umum

b. Sub. Bagian Perencanaan

c. Sub. Bagian Keuangan

3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

a. Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Laut

b. Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat

dan Limbah B3

4. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

a. Sub. Bidang Konservasi SDA

b. Sub. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

5. Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan

a. Sub. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

b. Sub. Bidang Penaatan Lingkungan

6. UPT Laboratorium Lingkungan

a. Subagian Tata Usaha.

6


Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap secara

lengkap sebagaimana tampak pada Bagan II.1 berikut :

Bagan II.1

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

UPT LABORATORIUM

LINGKUNGAN

SUB BAG TU

BIDANG

KONSERVASI

DAN

PENGENDALIAN

KERUSAKAN

LINGKUNGAN

SUB BIDANG

KONSERVASI

SUMBER DAYA

ALAM

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

KERUSAKAN

LINGKUNGAN

BIDANG

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN

HIDUP

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

AIR, TANAH

DAN LAUT

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

UDARA, LIMBAH

PADAT DAN

LIMBAH B3

BIDANG

PENGKAJIAN

DAMPAK

DAN PENAATAN

LINGKUNGAN

SUB BIDANG

PENGKAJIAN

DAMPAK

LINGKUNGAN

SUB BIDANG

PENAATAN

LINGKUNGAN

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUB BAG

UMUM

SUB BAG

KEUANGAN

SUB BAG

PERENCANAAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

7


II.1. TUGAS, FUNGSI, dan STRUKTUR ORGANISASI BLH KABUPATEN

CILACAP

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor: 40 Tahun 2011

Tentang Tupoksi serta Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Cilacap, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan

hidup.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

lingkungan hidup.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas :

a. Merumuskan Perencanaan strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi.

b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun

lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan

sektor lingkungan hidup.

e. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3).

f. Merumuskan rekomendasi teknis perizinan dan rekomendasi di bidang

lingkungan hidup.

g. Melaksanakan penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(Amdal) Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (

UKL-UPL ), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) dan

Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Lainnya (DPPL).

h. Melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

i. Melaksanakan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara.

j. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan pesisir dan laut.

k. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan tanah akibat

kebakaran hutan dan / atau lahan.

8


l. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan tanah untuk

kegiatan produksi massa.

m. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat

bencana.

n. Melaksanakan pembinaan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi

personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.

o. Mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan.

p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem manajemen lingkungan

ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

q. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang

lingkungan hidup.

r. Menyelenggarakan pelayanan bidang lingkungan hidup.

s. Melaksanakan penaatan dan penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.

t. Melaksanakan dan memantau penaatan atas perjanjian internasional di bidang

pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.

u. Melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan

atmosfer.

v. Melaksanakan pemantauan konvensi dan perjanjian internasional bidang

lingkungan hidup.

w. Menerapkan Standar Nasional ( SNI ) bidang lingkungan hidup.

x. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

y. Melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

z. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

aa. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Badan Lingkungan

Hidup.

bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup.

cc. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

dd. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis

kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan program, koordinasi tugas-tugas bidang, pengelolaan

Administrasi keuangan, tata usaha dan kearsipan , rumah tangga, perlengkapan,

Hubungan mayarakat, keprotokolan dan kepegawaian serta koordinasi tugas-tugas

UPT.

9


Fungsi :

a. penyusunan progam kerja di bidang kesekretariatan.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Badan Lingkungan Hidup.

c. Pengelolaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi progam

Badan Lingkungan Hidup.

d. Pelaksanaan koordinasi tugas – tugas bidang .

e. Pengelolaan urusan administrasi keuangan .

f. Pengelolaan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan,

hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian Badan Lingkungan

Hidup.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Uraian Tugas :

a. Menyusun Progam kerja Sekretariat berdasarakan Rencana Strategis Badan

Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.


lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


masing - masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Badan Lingkungan

Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan bidang agar tercipta

keselarasan dan keterpaduan kerja.

f. Mengkoordinasikan dan mengolah bahan serta materi penyusunan Rencana

Strategis ( Renstra ), Rencana kerja Tahunan, Kebijakan Umum Anggaran PPAS,

Rencana kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaaan Anggaran, Rencana Kerja

Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, laporan

kerja bulanan,triwulan dan tahunan serta Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati lingkup Badan Lingkungan Hidup

berdasarakan bahan dan materi dari bidang - bidang sesuai metodologi dan

ketentuan yang berlaku.

g. Memproses pengajuan Surat Pemerintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat

Pemerintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah

Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil serta verifikasi Surat Permintaan Pembayaran

ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

h. Melakukan kegiatan verifikasi atas laporan surat pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku

10


i. Mengesahkan surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD guna

dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

j. Menyusun jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, jurnal

umum dan laporan realisasi anggaran baik bulanan, semesteran, maupun

tahunan.

k. Melaksanakan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau

pengurangan aset sebagai bahan pembuatan neraca.

l. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan

keuangan .

m. Mengelola tata usaha dan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku melalui pengendalian surat masuk dan surat keluar agar

tercipta tertib administrasi ketatausahaan.

n. Mengelola kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkup Badan

Lingkungan Hidup.

o. Mengelola urusan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala,laporan mekanisme kepegawaian, daftar hadir pegawai, cuti dan

administrasi pegawai lainnya dalam rangka tertib administrasi kepegawaian.

p. Melaksanakan pembinaan bidang tata usaha dan kepegawaian di lingkup Badan

Lingkungan Hidup.

q. Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan rapat dinas meliputi pengaturan

tempat rapat, jadual rapat internal, atur acara dan materi rapat yang berasal dari

unit kerja yang akan menyelenggarakan rapat.

r. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan gedung, rumah tangga, peralatan

kantor dan kendraan dinas serta lingkungan kantor untuk kelancaran, keamanan

dan kenyamanan dalam pelaksanaaan tugas.

s. Mengelola penggunaan air, listrik, dan telepon serta jasa komunikasi lainnya di

lingkup Badan Lingkungan Hidup agar tercipta efektifitas dan efisiensi dalam

penggunaannya.

t. Menyusun bahan inventaris aset daerah di lingkup Badan Lingkungan Hidup

sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang unit.

u. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan penata usaha

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna

anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan

bendahara serta pejabat penatausahaan keuangan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

w. Menyediakan pengelolaan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan

Pembayaran Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji

11


dan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil serta verifikasi Surat

Permintaan Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

x. Menyiapkan dan menelaah bahan penyusunan peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan Badan Lingkungan Hidup.

y. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

z. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan, dan tahunan Sekretariat.

aa. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat.

bb. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


cc. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


dd. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

A. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Tugas pokok :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi,

pelaporan pelaksanaan progam Badan Lingkungan Hidup.

Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja Subbagian Perencanaan berdasarakan progam kerja

Sekretariat dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas.





d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Umum Anggaran PPAS, Rencana

Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja Anggaran

Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan

Lingkungan Hidup berdasarakan bahan dan materi dari bidang-bidang sesuai

metodologi dan ketentuan yang berlaku.

e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan

bidang agar tercipta keselarasan dan keterpaduan kerja.

f. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis Badan

Lingkungan Hidup setiap 5 (lima) tahun berdasarakan bahan dan materi dari

bidang-bidang sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku.

g. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan

Hidup setiap tahun berdasarkan bahan dan materi dari bidang-bidang sesuai

metodologi dan ketentuan yang berlaku.

h. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah sesuai data dan kinerja yang dicapai setiap tahun

12


dan berdasarkan bahan materi dari bidang-bidang sesuai metodologi dan


i. Menyiapkan bahan dan materi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerindah Daerah sesuai data dan kinerja yang dicapai setiap tahun dan

berdasarkan bahan dan materi dari bidang-bidang sesuai metodologi dan


j. Menyiapkan bahan dan materi laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan

tahunan serta evaluasi kegiatan Badan Lingkungan Hidup berdasarkan bahan

dan materi bidang-bidang sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku.

k. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

l. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan Subbagian

Perencanaaan.

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Perencanaan.

n. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


o. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. SUB BAGIAN KEUANGAN

Subbagian keuangan mempunyai tugas pengelolaan penatausahaan

keuangan Badan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan anggaran.

Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja Subbagian keuangan berdasarkan progam kerja

Sekretariat dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai






d. Memproses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan,

Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran

tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil serta verifikasi Surat Permintaan

Pembayaran Ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

e. Menyiapkan bahan untuk kegiatan verifikasi atas laporan surat

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan prosedur,

mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13


f. Menyiapkan bahan untuk pengesahan surat pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBD guna dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah.

g. Menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran

kas, buku besar, Jurnal umum dan laporan realisasi anggaran baik bulanan,

semesteran, maupun tahunan.

h. Melakukan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau

pengurangan aset sebagai bahan pembuatan neraca.

i. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan

catatan atas laporan keuangan.

j. Menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan

penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

k. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pengusulan / penunjukan kuasa

pengguna Anggaran, pejabat pembuat komitmen,pejabat pelaksana teknis

kegiatan dan bendahara serta pejabat penatausahaan keuangan lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Menyiapkan bahan penilaian pengelolaan kelengkapan Surat Permintaan

Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang,

Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang dan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

serta verifikasi Surat Permintaan Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

m. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

n. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan subbagian

keuangan.

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Keuangan.

p. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


q. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

C. SUB BAGIAN UMUM

Tugas Pokok :

Melaksanakan Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata usaha, Kearsipan,

kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta

pengelolaan urusan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup.

14


Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja Subbagian Umum berdasarakan progam kerja

Sekretariat dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas.





d. Menyiapkan bahan pengelolaan tata usaha dan kearsipan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengendalian surat

masuk dan surat keluar agar tercipta tertib administrasi ketatausahaan.

e. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, laporan mekanisme kepegawaian, daftar hadir

pegawai, cuti dan administrasi kepegawaian dalam rangka tertib administrasi

kepegawaian.

f. Menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan hubungan masyarakat dan

keprotokolan di lingkup Badan Lingkungan Hidup.

g. Menyiapkan bahan pembinaan bidang tata usaha dan kepegawaian di lingkup

Badan Lingkungan Hidup.

h. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan rapat dinas meliputi

pengaturan tempat, jadual rapat internal, atur acara dan materi rapat yang

berasal dari unit kerja yang akan menyelenggarakan rapat.

i. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pemeliharaan gedung, rumah tangga,

perlengkapan, peralatan kantor dan kendaraan dinas serta lingkungan kantor

untuk kelancaran, keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.

j. Menyiapkan bahan penggunaan air, listrik, dan telepon serta jasa komunikasi

lainnya di lingkup Badan Lingkungan Hidup agar tercipta efektifitas dan

efisiensi dalam penggunaannya.

k. Menyiapkan bahan inventarisasi aset daerah di lingkup Badan Lingkungan

Hidup sebagai bahan penyusunan Rencana kebutuhan Barang Unit.

l. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

m. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan Subbagian

Umum.

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Umum.

o. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


p. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

15


3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Tugas pokok :

Merumuskan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, menyusun

rencana dan progam pengendalian pencemaran lingkungan, menyiapakan bahan

bimbingan dan pengendalian teknis pengendalian pencemaran lingkungan serta

mengelola administrasi pengendalian pencemaran lingkungan.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian

pencemaran lingkungan.

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan progam bidang pengendalian


c. Penyiapan bahan bimbingan teknis bidang pengendalian pencemaran

lingkungan.

d. Pengelolaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

berdasarakan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas.


lisan unutk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



d. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun.

e. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran

limbah bahan berbahaya dan beracun.

f. Menyusun bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan

limbah berbahaya dan beracun.

g. Menyusun bahan rekomendasi teknis perijinan pengumpulan limbah bahan

berbahaya dan beracun pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli

bekas, perijinan lokasi pegelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di

industri atau usaha suatu kegiatan

h. Menyusun kebijakan teknis pemantauan kualitas air, tanah, laut, udara, limbah

padat, dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

i. Menyusun bahan pelaksanaan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian

pencemaraan udara.

j. Menyusun bahan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan / atau

kerusakan pesisir dan laut.

16


k. Menyusun bahan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan / atau

kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan / atau lahan.

l. Menyusun bahan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan / atau

kerusakan tanah untuk kegiatan produksi massa.

m. Menyusun bahan pengaturan, pengelolaan, dan pemantauan kualitas air skala

kabupaten.

n. Menyusun bahan penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten.

o. Melaksanakan koordinasi Program Langit Biru (PROLAB) dan Program Kali

Bersih (PROKASIH).

p. Menyusun bahan perijinan dan pengawasan terhadap penataan persyaratan

yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

q. Menyusun bahan rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan terhadap

penaatan persyaratan yang etrcantum dalam izin pemanfaatan air limbah ke

tanah untuk aplikasi pada tanah.

r. Menyusun bahan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak

dan tidak bergerak skala kabupaten.

s. Mengelola pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor

secara berkala.

t. Menyusun rencana pemantauan dampak deposisi asam.

u. Menyusun bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak

perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.

v. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat terhadap

pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun.

w. Menyusun bahan pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan.

x. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

y. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan bidang

pengendalian pencemaran lingkungan.

z. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang pengendalian


å. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan

perundang-udangan yang berlaku.

ä. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


ö. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

17


A. SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR, TANAH, DAN LAUT

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan pengendalian

pencemaran air, tanah, dan laut.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja sub bidang pngendalian pencemaran air, tanah, dan

laut berdasarkan program kerja bidang pengendalian pencemaran lingkungan

dan rencana strategis badan lingkungan hidup sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas.


lisan untuk mendukung kelnacaran pelaksanaan tugas.


sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi pengendalian pencemaran air

permukaan dan program kali bersih.

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian pencemaran pada tanah dan

laut.

f. Menyiapkan bahan kebijaksanaan pemantauan kualitas air, tanah, dan laut

skala kabupaten.

g. Menyiapkan bahan penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten.

h. Menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air limbah skala kabupaten.

i. Menyiapkan bahan perizinan dan pengawasan terhadap penataan persyaratan

yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

j. Menyiapkan bahan perizinan dan pengawasan terhadap penataan persyaratan

yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi

pada tanah.

k. Menyiapkan bahan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa

terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada

keadaan dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peran serta mayarakat dalam

pengendalian pencemaran air, tanah, dan laut.

m. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

n. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan Sub Bidang

Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Laut.

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian

Pencemaran Air, Tanah, dan Laut.

p. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


18


q. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA, LIMBAH PADAT,

DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pengendalian

pencemaran udara, limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja sub bidang pengendalian pencemaran udara, limbah

padat dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan program kerja

bidang pengendalian pencearan lingkungan dan rencana strategis badan

lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.




masing-masing untuk menduung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan pelaksanaan pengelolaan


e. Menyiapkan bahan perizinan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan

beracun pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas, perizinan

lokasi pengelolaan limbah bahan bebahaya dan beracun, perizinan

penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracaun di industri

atau usaha suatu kegiatan.

f. Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran


g. Menyiapkan bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan


h. Menyiapkan bahan penyusunan pemantauan kualitas udara ambien, emisi

sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.

i. Menyiapkan bahan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan

bermotor lama secara berkala.

j. Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat terhadap

pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun.

k. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan perlindungan ozon.

l. Menyiapkan bahan pemantauan dampak deposisi asam.

m. Melakukan koordinasi Program Langit Biru (PROLABI).

19


n. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian pencemaran udara dan limbah padat serta pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun.

o. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

p. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan sub bidang

pengendalian pencemaran udara, limbah padat, dan limbah bahan berbahaya

dan beracun.

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang pengendalian

pencemaran udara, limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

r. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


s. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis

kepada atasan sesuai dengan tugasnya.

t. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

4. KEPALA BIDANG KONSERVASI DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN

Tugas Pokok :

Merumuskan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, bahan bimbingan

dan pengendalian teknis administrasi Bidang Konservasi dan Pengendalian

Kerusakan Lingkungan.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang konservasi dan

pengendalian kerusakan lingkungan.

b. Penyiapan bahan perumusan rencana dan progam bidang konseravasi dan


c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang konservasi dan


d. Pengeloaan administrasi bidang konservasi dan pengendalian kerusakan

lingkungan.



Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja Bidang konservasi dan pengendalian kerusakan

Lingkungan berdasarakan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

b. Menjabarakan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis

maupan lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



20


d. Menyusun bahan penetapan konservasi sumber daya alam dan pengendalian

kerusakan lingkungan.

e. Melaksanaan peningkatan konservasi sumberdaya alam dan penyelesaian

konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam.

f. Menyusun bahan pengembangan manajemen sistim informasi dan

pengelolaan data keanekaragaman hayati skala kabupaten.

g. Melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan

atmosfer.

h. Menyusun bahan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan pertanian

perkebunan dan hutan tanaman.

i. Menyusun bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan penanggulangan

atas kerusakan, pencemaran dan kebakaran hutan dan / atau lahan.

j. Menyusun bahan pengawasan dan pengaturan atas pengendalian kerusakan

lahan dan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang

diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.

k. Menyusun bahan pencegahan ,pengendalan dan pengawasan kerusakan

lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (Kegiatan pertanian,

perkebunan dan hutan tanaman) skala kabupaten.

l. Menyusun bahan koordinasi penanggulangan kerusakan lingkungan akibat

bencana skala kabupaten.

m. Melaksanakan koordinasi penanggulangan kerusakan lingkungan akibat

bencana.

n. Melaksanakan koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau.

o. Meningkatkan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber

daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

p. Menyusun bahan pencegahan, pengendalian dan pemantauan kerusakan

lingkungan wilayah pesisir dan laut.

q. Menyusun bahan penetapan kondisi lahan dan / atau tanah.

r. Melaksanakan koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura.

s. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

t. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Bidang Konservasi

dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Konservasi dan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

v. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


w. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

21


A . SUB BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan konservasi sumber

daya alam.

Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja subbidang konservasi Sumber Daya Alam

berdasarkan program kerja Bidang Konsevasi Sumber Daya Alam Kerusakan

Lingkungan Dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai






d. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber

daya alam dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala

kabupaten.

e. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam

dan keanekaragaman hayati skala kabupaten.

f. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan konservasi

sumber daya alam dan keanekaragaman hayati skala kabupaten.

g. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan

keanekaragaman hayati skala kabupaten.

h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan pengembangan kerjasama

pengelolaan kawasan konservasi.

i. Melakukan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber

air.

j. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi

laut.

k. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

l. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi sumber daya alam.

m. Menyiapkan bahan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.

n. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

o. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bidang

Konservasi Sumber Daya Alam.

p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas da kegiatan Sub Bidang Konservasi Sumber

Daya Alam.

q. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


22


r. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. SUB BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Tugas pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengendalian kerusakan

Lingkungan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program Kerja Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Program Kerja Bidang Konservasi Dan Pengendalian Kerusakan

Lingkungan Dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai






d. Menyusun bahan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan

atmosfer.

e. Menyusun bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian kerusakan

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan.

f. Menyusun bahan pengendalian dan pengawasan kerusakan lahan dan / atau

tanah untuk produksi biomassa (kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan

tanaman) skala kabupaten.

g. Menyusun bahan koordinasi penanggulangan kerusakan lingkungan akibat

bencana skala kabupaten.

h. Menyusun bahan pencegahan, pengendalian, dan pemantauan kerusakan

lingkungan wilayah pesisir dan laut.

i. Menyiapkan bahan koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura.

j. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

kerusakan lingkungan.

k. Menyusun bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.

l. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan

m. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bidang

Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas da kegiatan Sub Bidang Pengendalian

Kerusakan Lingkungan.

o. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


23


p. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENAATAN LINGKUNGAN

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengkajian dampak dan

penataan lingkungan, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang

pengkajian dampak dan penataan lingkungan, menyiapkan bahan bimbingan dan

pengendalian teknis bidang pengkajian dampak dan penataan lingkungan dan

mengelola administrasi bidang pengkajian dampak dan penataan lingkungan.

Fungsi :

a. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengkajian dampak

dan penataan lingkungan.

b. Penyiapkan bahan penyusnan rencana dan program bidang pengkajian

dampak dan penataan lingkungan.

c. Penyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengkajian

dampak dan penataan lingkungan.

d. Pengelolaan administrasi bidang pengkajian dampak dan penataan

lingkungan.



Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja bidang pengkajian dampak dan penataan lingkungan

berdasarkan rencana strategis badan lingkungan hidup sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas.

b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajjarisis perintah tertulis

maupunlisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



d. Menyusun bahan penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai dampak

penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan

prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

e. Menyusun bahan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lainnya.

f. Menyusun bahan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi

menimbulkan dampak lingkungan hidup.

24


g. Menyusun bahan penetapan peraturan di bidang penerapan instrumen

ekonomi untuk pengelolaan lingkungan.

h. Menyusun bahan penetapan peraturan di bidang penerapan instrumen

ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

i. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang

bersangkutan.

j. Menyusun penerapan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan

lingkungan.

k. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistim manajemen

lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan tekhnologi berwawasan lingkungan

yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan skala

kabupaten.

l. Menyusun bahan penaatan dan penegakan hukum lingkungan skala

kabupaten.

m. Menyusun bahan pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian

internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.

n. Menyusun bahan pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian


o. Menyusun bahan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi

pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.

p. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan peran serta masyarakat

dalam bidang pengkajian dampak dan penaatan lingkungan.

q. Menyusun bahan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Status Lingkungan

Hidup Daerah (SLHD)

r. Menyusun bahan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup.

s. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan

t. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Bidang Pengkajian

Dampak dan Penataan Lingkungan

u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang Pengkajian Dampak

dan Penataan Lingkungan.

v. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


w. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


x. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

25


A. SUB BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

Tugas pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dampak lingkungan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan

berdasarkan progam kerja Bidang Pengkajian Dampak danpenaatan

Lingkungan dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai


b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajjarisis perintah tertulis

maupunlisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



d. Menyiapkan bahan penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai

dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma,

prosedur yang ditetapkan pemerintah.

e. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

f. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan standar nasional Indonesia dan

standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.

h. Menyiapkan bahan penetapan peraturan di bidang penerapan instrumen

ekonomi untuk pengelolaan lingkungan.

i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen

ekonomi dan pengelolaan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.

j. Menyiapkan bahan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan.

k. Melakukan koordinasi penyelenggaraan dan peran serta masyarakat dalam

pengkajian dampak lingkungan.

l. Menyiapkan bahan penetapan peraturan di bidang penerapan instrumen

ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen

ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah

yang bersangkutan.

n. Menyiapkan bahan penyusunan penerapan instrumen ekonomi dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan peningkatan

pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

p. Menyiapkan bahan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

26


q. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup.

r. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

s. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Bidang Pengkajian

Dampak dan Penataan Lingkungan.

t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang Pengkajian Dampak

dan Penataan Lingkungan.

u. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


v. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


w. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. SUB BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penaatan lingkungan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja sub bidang penaatan lingkungan berdasarkan

program kerja bidang pengkajian dampak dan penataan lingkungan dan

rencana strategis Badan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas.

b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah tertulis maupun




d. Menyiapkan bahan penaatan dan penegakkan hukum lingkungan skala

kabupaten.

e. Menyiapakan bahan pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian


f. Menyiapkan bahan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi

pengendalian dapak lingkungan skala kabupaten.

g. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang

berpotensi mencemari lingkungan.

h. Menyiapkan bahan penanganan kasus lingkungan.

i. Melakukan koordinasi penyelenggaraan dan peran serta masyarakat dalam

penaatan lingkungan.

j. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

k. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bidang

Penataan Lingkungan

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pengkajian

Dampak dan Penataan Lingkungan

27


m. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


n. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

6. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. KEPALA UPT LABORATORIUM

Tugas pokok :

Melakukan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pelayanan

laboratorium lingkungan berdasarakan peraturan perundang– undangan yang

berlaku.

Uraian Tugas :

a. Menyusun progam kerja UPT laboratorium Lingkungan berdasarakan

Progam progam kerja dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

b. Mejabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun




d. Melakukan tugas dan kegiatan bidang laboratorium lingkungan sesuai

dengan progam kerja yang telah ditetapkan .

e. Melakukan pemeriksaan kualiatas lingkungan dengan parameter fisika kimia

dan biologi.

f. Melakukan pengujian emisi gas buang dan kebisingan pada sumber bergerak

dan tidak bergerak.

g. Merencanakan kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium lingkungan.

h. Menyiapkan bahan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi

peningkatan pengetahuan dan keahlian di bidang laboratorium lingkungan.

i. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan

laboratorium melalui standarisasi laboratorium penguji.

j. Melakukan koordinasi kegiatan laboratorium lingkungan untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

k. Mengumpulkan data dan Informasi laboratorium lungkungan sebagai bahan

penyusunan progam kerja dan kegiatan.

l. Memungut dan menyetorkan retribusi Laboratorium Lingkungan.

m. Melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan

perlengkapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

n. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

28


o. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan UPT Laboratorim

Lingkungan.

p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPT Laboratorium

Lingkungan.

q. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


r. Menyampaiakan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. SUB BAGIAN TATA USAHA

Tugas Pokok :

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan,

perlengkapan dan rumah tangga.

Uraian tugas :

a. Menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja

UPT Laboraturium Lingkungan dan Rencana Strategis Badan Lingkungan

Hidup sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

b. Mejabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun




d. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT Laboraturium Lingkungan.

e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk

teknis lainnya di bidang tata usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

f. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan UPT berdasarkan ketentuan


g. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan.

h. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Sub Bagian tata

usaha UPT Laboratorim Lingkungan.

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan.

j. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan


k. Menyampaiakan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis


l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

29


C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas pokok :

Melaksanakan pelayanan fungsional pengendalian dampak lingkungan.

Uraian Tugas :

a. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup.

b. Melaksanakan penyidikan kasus – kasus lingkungan hidup.

c. Melaksanakan analisis lingkungan hidup.

d. Melaksanakan analisa laboratorium lingkungan.

II.2 Sumber Daya BLH

A. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai

sasaran dan kegiatan program, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

didukung oleh sumber daya manusia / pegawai sejumlah 47 orang, dengan

perincian : 1 Kepala Badan (pejabat eselon II.b), 1 Sekretaris (eselon III.a), 3

Kepala Bidang (eselon III.b), 3 Kepala Sub Bagian, 6 Kepala Sub Bidang, dan 1

Kepala UPT Laboratorium (eselon IV.a), serta 1 Kepala Sub Bagian TU UPT

Laboratorium (eselon IV.b). Personil keseluruhan sejumlah 47 orang, terdiri dari

PNS 37 orang (78,72%) dan honorer 10 orang (21,28%). Berdasarkan jenis

kelamin terdiri dari laki-laki 30 orang (63,82%) dan perempuan 17 orang

(36,18%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/b 3 orang

(6,38%), golongan III/a 4 orang (8,51%), golongan III/b 11 orang (23,4%),

golongan III/c 7 orang (14,89%), golongan III/d 7 orang (14,89%), golongan IV/a

2 orang (4,25%), golongan IV/b 2 orang (4,25%), golongan IV/c 1 orang

(2,12%), dan honorer 10 orang (21,31%).

Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat

pendidikan dan pangkat / golongan ruang sampai dengan keadaan Bulan

Agustus 2013 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel II.1

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (Org)

1 Laki–Laki 30

2 Perempuan 17

Jumlah 47

30


Tabel II.2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Org)

1 Pasca Sarjana (S2) / Magister 4

2 Sarjana (S1) / Strata 27

3 Diploma / Sarmud 1

4 SLTA 12

5 SLTP 2

6 SD 1

Jumlah 47

Tabel II.3

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No Golongan Jumlah (Org)

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2 Pembina TK. I (IV/b) 2

3 Pembina (IV/a) 2

4 Penata Tk I (III/d) 7

5 Penata (III/c) 7

6 Penata Muda Tk. I (III/b) 11

7 Penata Muda (III/a) 4

Jumlah 34

1 Pengatur Tk. I (II/d) -

2 Pengatur (II/c) -

3 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 3

4 Pengatur Muda (II/a) -

Jumlah 3

1 Tenaga Kontrak 10

Jumlah 10

Jumlah Keseluruhan 47

31


B. Perlengkapan :

Perlengkapan sebagai sarana kerja yang dimiliki Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Cilacap yang telah ada antara lain :

TABEL II.4

SARANA DAN PRASARANA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

No Nama Jenis Barang Jumlah Kondisi Keberadaan

01 Tanah Kantor 1 - -

02 Meja Kerja Eselon II 1 Baik Ka. BLH

03 Meja Kerja Eselon III 4 Baik Sekretaris & Kabid

04 Meja Kerja Eselon IV 10 Baik Masing 2 Ruangan

05 Kursi Kerja Eselon II 2 Baik Masing 2 Ruangan

06 Kursi Kerja Eselon III 4 Baik Masing 2 Ruangan

07 Kursi Kerja Eselon IV 10 Baik Masing 2 Ruangan

08 Kursi kerja Non Struktural 16 Baik Masing 2 Ruangan



11 Kursi lipat 47 Baik Ruang Rapat

12 Kursi putar 2 Baik Masing 2 Ruangan

13 Kursi putar 3 Baik Masing 2 Ruangan

14 Kursi kayu 12 Baik Masing 2 Ruangan

15 Meja Kerja Non Struktural 6 Baik Masing 2 Ruangan

16 Meja Kerja Non Struktural 16 Baik Masing 2 Ruangan

17 Meja Komputer 5 Baik Masing 2 Ruangan



20 Meja Panjang 3 Baik Masing 2 Ruangan

21 Tape Recorder 1 Baik Ruang Tamu

22 Kulkas kecil 1 Baik Masing 2 Ruangan

23 SOFA 1 Baik R. Ka BLH

24 SOFA 2 Baik Ruang Tamu

25 SOFA 1 Baik R. Sekretaris BLH

26 Gambar Presiden & Wapres 1 Baik R. Ka BLH

27 Lambang Burung Garuda 1 Baik R. Ka BLH

28 Jam dinding 1 Baik Masing 2 Ruangan

29 Jam dinding 1 Baik Masing 2 Ruangan

31 Papan nama Instansi 1 Baik Halaman BLH

32 Papan Pengumuman 1 Baik Ruang Rapat

33 Papan Korpri 1 Baik Halaman BLH

34 Papan Dharma Wanita 1 Baik Halaman BLH

35 Brand Kas 1 Baik Ruang Sekretaris

36 Rak Buku Partikel 2 Baik Masing 2 Ruangan

37 Blender 1 Baik UPT Laboratorium

38 White Board 2 Baik Masing 2 Ruangan


32




41 Filling Besi/metal 5 Baik Masing 2 Ruangan



44 AC 3 Baik Masing 2 Ruangan

45 AC 2 Baik Masing 2 Ruangan

46 AC 2 Baik Ruang Tamu

47 TV 1 Baik Masing 2 Ruangan

48 Lemari sorok 3 Baik Masing 2 Ruangan



51 Stabilisator 2 Baik Masing 2 Ruangan

52 Lemari es dua pintu 1 Baik UPT Laboratorium

53 Kaca Hias 1 Baik Masing 2 Ruangan

54 Kaca Hias 4 Baik Masing 2 Ruangan

55 Scaner 2 Baik Masing 2 Ruangan

56 Printer besar 2 Baik Masing 2 Ruangan

57 Laptop 1 Baik Masing 2 Ruangan


59 Lemari kecil (kaca penuh) 3 Baik Masing 2 Ruangan

60 Lemari kecil (1/2 kaca,1/2 laci) 3 Baik Masing 2 Ruangan

61 Lemari kecil (1/2 kaca,1/2 laci) 2 Baik Masing 2 Ruangan

62 Lemari kaca besar 3 Baik Masing 2 Ruangan

63 Komputer 1 Baik Masing 2 Ruangan




67 Printer kecil 1 Baik Masing 2 Ruangan

68

79

Printer inkjet

UPS

1

1

Baik

Baik

Masing 2 Ruangan

Masing 2 Ruangan

70 Rak piring 1 Baik D a p u r

71 Kompor gas dua tungku 1 Baik D a p u r

72 Tabung gas 3kg 2 Baik D a p u r


74 Karpet plastik 1 Baik M u s h o l a

75 Rak arsip besi 2 Baik Masing 2 Ruangan

76 Tangga Alumunium 1 Baik Ruang Gudang

77 Kasur 1 Baik Kamar Penjaga

78 Kendaraan station wagon 1 Baik Ka BLH

79 Kendaraan station wagon 1 Baik Sekretaris

80 Kendaraan station wagon 1 Baik Kabid

81 Pick up 1 Baik Kabid

82 Jeep 1 Baik Kabid

83 Sepeda motor 1 Baik Sekretaris

84 Sepeda motor 1 Baik Bidang

85 Sepeda motor 1 Baik UPT Laboratorium

86 Incubator 1 Baik UPT Laboratorium

33



87 Oven 1 Baik UPT Laboratorium

88 Lemari asam 1 Baik UPT Laboratorium

89 PH Meter 5 Baik UPT Laboratorium

90 Conductivity meter 1 Baik UPT Laboratorium

91 Kufet Spetro foto meter 1 Baik UPT Laboratorium

92 Alat pengambil sampel air 1 Baik UPT Laboratorium

93 Water curent meter 1 Baik UPT Laboratorium

94 Refrigator 1 Baik UPT Laboratorium

95 Hot plate 1 Baik UPT Laboratorium

96 Timbangan analitis 1 Baik UPT Laboratorium

97 Timbangan teknis 1 Baik UPT Laboratorium

98 Desikator 1 Baik UPT Laboratorium

99 Furnace 1 Baik UPT Laboratorium

100 Destiling apparat 1 Baik UPT Laboratorium

101 Centri fuge 1 Baik UPT Laboratorium

102 Magnetic striter 1 Baik UPT Laboratorium

103 Refacto meter 1 Baik UPT Laboratorium

104 Kunven vandon 1 Baik UPT Laboratorium

105

106

Ice box

Glass ware

1

1

Baik

Baik

UPT Laboratorium

UPT Laboratorium

107 Bod incubator 1 Baik UPT Laboratorium

108 Aerator 1 Baik UPT Laboratorium

109 Perangkat filtrasi 1 Baik UPT Laboratorium

110 Water purifier 1 Baik UPT Laboratorium

111 Air sampler 1 Baik UPT Laboratorium

112 Flow meter 1 Baik UPT Laboratorium

113 Plank tonet 1 Baik UPT Laboratorium

114 Tube glass 1 Baik UPT Laboratorium

115 Komputer 2 Baik UPT Laboratorium

116 Mesin Ketik 2 Baik UPT Laboratorium

117 Kursi Tamu ( Sofa ) 1 Baik UPT Laboratorium

118 APAR Baik UPT Laboratorium

119 Botol Winkler 15 Baik UPT Laboratorium

120 Labu didih 500 Ml 3 Baik UPT Laboratorium

121 Labu Ukur 10 Ml 10 Baik UPT Laboratorium

122 Labu ukur 25 ml 10 Baik UPT Laboratorium




126 Cawan porselin 5 Baik UPT Laboratorium

127 Cawan Kaca 5 Baik UPT Laboratorium

128 Kaca Arloji 5 Baik UPT Laboratorium

129 Botol sampel 10 Baik UPT Laboratorium

130 Botol sampel gelap 5 Baik UPT Laboratorium

131 Erlenmeyer 500 ml 5 Baik UPT Laboratorium

132 Gelas Ukur 10 Ml 5 Baik UPT Laboratorium

133 Gelas ukur 25 ml 10 Baik UPT Laboratorium

34



134 Tabung Nesler 25 ml 10 Baik UPT Laboratorium

135 Tabung Nesler 50 ml 10 Baik UPT Laboratorium

136 Tabung nesler 100 ml 5 Baik UPT Laboratorium

137 Corong pisah 1 Baik UPT Laboratorium

138 Water sampel horisontal 1 Baik UPT Laboratorium

139 Peralatan destilasi 1 Baik UPT Laboratorium

140 Autoclave 1 Baik UPT Laboratorium

141 Tempat aerator 1 Baik UPT Laboratorium

142 Shaker 1 Baik UPT Laboratorium

143 Penangas 1 Baik UPT Laboratorium

144 DO Meter 1 Baik UPT Laboratorium

145 Vakum penyaring 1 Baik UPT Laboratorium

146 Tas Sampling 2 Baik UPT Laboratorium

147 Buret digital 2 Baik UPT Laboratorium

148 Pipet digital 2 Baik UPT Laboratorium

149 Barometer 1 Baik UPT Laboratorium

150 Anemometer 1 Baik UPT Laboratorium

151 CO Meter 1 Baik UPT Laboratorium

152 Tripod / penyangga impinger 1 Baik UPT Laboratorium

153 Genset 1 Baik UPT Laboratorium

154 Hyogrometer 1 Baik UPT Laboratorium

155 Opacity meter 1 Baik UPT Laboratorium

156 Meja Biro kecil Uk.140x70x75 cm 2 Baik UPT Laboratorium

157 Meja Laboratorium 1 Baik UPT Laboratorium

158 Meja Rapat 3 Baik UPT Laboratorium

159 Kursi Kerja Staf ( Futura FTR ) 2 Baik UPT Laboratorium

160 Sepeda motor 1 Baik R. Bidang

161 Sepeda motor 1 Baik R. Bidang




165 Printer 1 Baik UPT Laboratorium

166 Printer 1 Baik Masing 2 Ruangan

167 Mesin Ketik 2 Baik Masing 2 Ruangan

168 Ice Box 1 Baik UPT Laboratorium

169 Photometer 1 Baik UPT Laboratorium

170 Buret Digital 1 Baik UPT Laboratorium

171 HAVAS 1 Baik UPT Laboratorium

172 Combustion and Emision Analyzer 1 Baik UPT Laboratorium

173 Sound Level Meter 1 Baik UPT Laboratorium

174 Peralatan Gelas 1 Baik UPT Laboratorium

35


II.3 Kinerja Pelayanan BLH

Pelayanan BLH Kabupaten Cilacap terhadap masyarakat dimulai sejak tahap

awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, usulan

instansi lain dan usulan masyarakat. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan

yang wajib menyusun AMDAL atau UKL/UPL, pelayanan dilakukan melalui

penerbitan kelayakan lingkungan dan ijin lingkungan, sedangkan bagi yang sudah

operasional diberikan pelayanan ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah,

ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3, ijin pengumpulan limbah B3

skala kabupaten.

Pelayanan yang lain berupa fasilitasi pembuatan percontohan pembangunan

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk industri kecil (tahu, tempe, tapioka, batik),

ternak (sapi) dan kegiatan domestik (tinja). Disamping itu BLH juga fasilitasi

pengelolaan sampah (Bank Sampah), pembuatan sumur resapan, lubang biopori dan

penampungan air hujan. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan (air dan udara)

dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium BLH dan untuk pelayanan umum

kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan diterbitkan Buku Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta menerima pengaduan kasus/sengketa

lingkungan maupun penanganan melalui mediasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan

pelayanan di bidang lingkungan hidup yang mencakup :

1. Pencegahan pencemaran air

2. Pencegahan pencemaran udara di sumber tidak bergerak

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan akibat produksi

biomassa.

4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan dan/atau

perusakan lingkungan hidup.

Untuk pelayanan pencemaran air yang dapat diakses oleh masyarakat

diprioritaskan pada penyajian informasi hasil pengujian kualitas air limbah di sumber

pencemar/kegiatan usaha untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab

usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan

dengan pengendalian pencemaran air.

Dalam hal pelaporan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak

bergerak yang dapat diakses oleh masyarakat diprioritaskan pada penyajian

informasi hasil pengujian kualitas udara emisi dari kegiatan industri untuk mengetahui

tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara.

36


Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang dapat diakses oleh masyarakat diprioritaskan pada penyajian

informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah, sehingga dapat diupayakan

pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/atau

tanah tersebut.

Sedangkan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan disesuaikan dengan jumlah

pengaduan, kemudian penanganan kasus secara proaktif sesuai pemberitaan di

media massa maupun laporan di institusi/masyarakat berdasarkan hasil temuan di

lapangan dalam setiap tahun. Sedangkan pencapaian kinerja BLH Kabupaten

Cilacap tahun 2007-2012 yang tercermin dalam pelaksanaan program kegiatan dapat

dilihat pada Tabel II.5.

37


Tabel II.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan BLH

Kabupaten Cilacap

No. Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra BLH Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12

1 -

Persentase (%) jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

- 80 100 29 43 80 80

2 -

Persentase (%) jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

- 80 100 17 33 90 92

3 -

Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa

- 80 100 15 34 2,27 83

4 -

Persentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

- 80 90 100 100 100 100

38


5

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan (%)

- - 20 20 20 20 20 20 20 20

6 Jumlah emisi gas buang (CO2), ton

- - 30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194 30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194

7

Persentase penurunan emisi gas buang

- - 12,39 14,70 16,78 18,67 12,39 14,70 16,78 18,67

8

Persentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

- - 100 100 100 100 100 100 100 100

9

Persentase jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara

- - 100 100 100 100 100 100 100 100

39


10

Persentase lahan kritis yang direhabilitasi (%)

- - 62,1 64,9 67,7 70,5 62,1 64,9 67,7 70,5

11

Tersedianya informasi lingkungan hidup kepada masyarakat

- - 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg.

12

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

- - 100 100 100 100 100 100 100 100

13

Tersedianya ruang terbuka hijau publik sesuai SPM (%)

- - 7 20 20 20 7 20 20 20

40


Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang mengemukakan rasio antara realisasi

dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan

Pelayanan Badan Lingkungan Hidup, disajikan pada Tabel II.6.

41


Tabel II.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLH

Kabupaten Cilacap

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA DAERAH

Belanja tidak langsung

- Belanja pegawai

-

2.024.032

1.412.289

1.811.381

1.962.694

-

1776564,954 1272577,081 1693682,327 1707963,309

-

87,77

90,11

93,50

87,02

1.802.599

1.612.697

- Belanja hibah

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- -

- Belanja bantuan sosial

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- -

Belanja langsung

- Belanja pegawai

120.080

101.894

242.917,5

287.370

- 92.715

96.904

242.917,5 283.450

-

77,21

95,10

100,00

98,64

188.065

178.997

- Belanja barang dan jasa

1.551.140

1.389.695

1.294.428,5

1.616.694,4

- 1.418.128,757

1.282.635,14

1.255.849,283 1.526.562,963

-

91,42

92,30

97,02

94,42

1.462.989

1.370.794

- Belanja modal

1.095.080

1.146.453,5

1.182.000

1.375.217

- 1.085.094

1.142.805,75

1.165.802 1.342.360

-

99,09

99,68

98,63

97,61

1.199.688

1.184.015

42


II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLH

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BLH Kabupaten

Cilacap memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat

menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaanya dituntut untuk

dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap

permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam rangka

penyusunan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun

aparat terhadap peraturan perundang-undangan serta belum

optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

3. Terbatasnya data dan informasi tentang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

4. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam

pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

5. Terbatasnya kemampuan daya dukung dan daya tampung

lingkungan dibandingkan dengan beragam jenis dan jumlah

usaha/kegiatan yang membuang limbah ke lingkungan sehingga

melampaui kemampuan alamiah.

6. Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan

yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya

proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

7. Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh

kegiatan/usaha UMKM, menengah / besar, pertanian, domestik,

rumah sakit, hotel, transportasi, dan lain-lain yang mengakibatkan

penurunan kualitas lingkungan.

8. Meningkatnya penggunaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkan dari

kegiatan/usaha termasuk buruknya cara pengelolaan sehingga

menimbulkan resiko yang besar bagi kehidupan manusia dan

lingkungan.

9. Luasnya kerusakan kawasan lindung dan cadangan sumber daya

alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya

sehingga mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air.

43


10. Bertambah luasnya kerusakan pada lingkungan pesisir dan laut

akibat masih rendahnya pemahaman serta pengetahuan aparatur

dan masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan laut.

11. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium BLH.

12. Masih terbatasnya personil laboratorium yang memadai.

13. Masih terbatasnya data kualitas lingkungan.

b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi

peluang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antar sektor untuk penyusunan

perencanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan pengawasan dan penaatan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan

yang berpotensi melakukan pencemaran / perusakan lingkungan

serta pengenaan sangsi administrasi lingkungan terhadap

usaha/kegiatan yang melanggar.

3. Pengembangan jaringan sistem informasi lingkungan Kabupaten

Cilacap.

4. Meningkatkan pendidikan lingkungan hidup bagi aparatur dan

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

5. Menerapkan pengembangan dan penggunaan/penerapan

teknologi yang ramah lingkungan pada kegiatan/usaha.

6. Fasilitasi pengawasan ketaatan aspek lingkungan pada

pemanfaatan RTH sesuai RTRW serta pengembangan dan

perbaikan kualitas RTH.

7. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap sumber-

sumber pencemaran pada kegiatan/usaha menengah, besar, kecil,

domestik, dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan penurunan

kualitas lingkungan.

8. Meningkatkan penanganan mitigasi, adaptasi, dan pencemaran

akibat bencana lingkungan.

9. Perbaikan kinerja pengolahan limbah cair, udara dan limbah B3

pada kegiatan/usulan menengah/besar dan skala kecil.

10. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam penerapan

jasa lingkungan.

44


11. Meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan kawasan lindung di

luar kawasan hutan yang mempunyai fisiografis seperti hutan

lindung.

12. Perbaikan lingkungan bekas penambangan.

13. Pelaksanaan kegiatan kalpataru.

14. Rehabilitasi pesisir pantai yang terkena abrasi dan perbaikan

kembali ekosistem mangrove.

15. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Laboratorium

Lingkungan.

16. Pelatihan SDM Laboratorium Lingkungan.

17. Pengujian kualitas lingkungan dan penyediaan data kualitas

lingkungan.

45


BAB III

ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLH

Kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang beragam, memiliki wilayah terluas

di Jawa Tengah, memiliki jumlah penduduk yang terbesar kedua di Jawa Tengah,

mengakibatkan kompleksitas permasalahan pembangunan yang semakin besar,

kerena di sisi lain ketersediaan SDA secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata,

sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan SDA yang semakin meningkat.

Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan

kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan

produktifitas lingkungan hidup menurun, sehingga penggunaan SDA harus selaras,

serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu BLH Kabupaten Cilacap di dalam melaksanakan tugasnya

menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif

pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang di hadapi BLH dalam rangka

menyusun kebijakan di bidang lingkungan hidup antara tahun 2012 - 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Menurunnya kondisi hutan, selain sebagai penunjang perekonomian regional dan

nasional, tapi juga sebagai daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan

ekosistem. Di sisi lain lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum

mengakibatkan perencanaan kehutanan kurang efektif atau bahkan tidak

berjalan. Hal ini semakin diperparah dengan partisipasi masyarakat untuk ikut

mengamankan hutan yang sangat rendah yang terutama karena kurangnya

wawasan dan kesadaran mereka akan pengelolaan lingkungan hutan sebagai

penyangga ekosistem.

2. Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktik

penebangan liar dan konversi lahan.

3. Rusaknya habitat ekosistem kawasan pesisir dan laut yang diakibatkan oleh

deforestasi hutan mangrove, mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya

keanekaragaman hayati (biodiversity).

4. Banyaknya penambangan liar yang akan mengganggu keseimbangan fungsi

lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

5. Meningkatnya pencemaran air, dimana limbah industry, pertanian dan rumah

tangga merupakan penyumbang pencemaran air.

6. Menurunnya kualitas udara perkotaan, semakin meningkatnya perindustrian dan

penggunaan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara,

khususnya wilayah perkotaan dan kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan.

46


7. Semakin tingginya limbah padat, dimana selain membebani pembuangan akhir

sampah (TPA), sebagian besar sampah yang ada belum diolah dan dikelola

secara sistematis, sekedar ditimbun sehingga mencemari tanah maupun air.

8. Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan

perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup antar

sektor baik di tingkat nasional maupun daerah karena lemahnya koordinasi antar

sektor.

9. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap wawasan

lingkungan, adanya paradigma yang keliru mengenai air, udara, iklim serta

kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan

pernah habis. Dan diperparah dengan masalah mendasar seperti kemiskinan,

rendahnya tingkat pendidikan dan keserakahan.

10. Kegiatan pembangunan yang mengabaikan penggunaan rencana tata ruang

yang lebih mengedepankan aspek ekonomi.

III.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Penyusunan renstra SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap, sehingga renstra yang

disusun oleh BLH Kabupaten Cilacap harus mengacu kepada RPJMD Kabupaten


Visi dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 dirumuskan

dengan mengacu kepada Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Cilacap periode

tahun 2012 – 2017, yakni “Bekerja dan Berkarya Menuju Cilacap Sejahtera” yang

kemudian menjadi Visi Kabupaten Cilacap Tahun 2010 – 2017 sebagai berikut:

“Menjadi Kabupaten Cilacap Yang Sejahtera Secara Merata”. Untuk mencapai

visi Kabupaten Cilacap tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap merumuskan 6

(enam) misi sebagai berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

b. Perwujudan Demokratisasi dan Peningkatan Kualitas Penyelenggara

Pemerintahan yang Bersifat Entrepreneur, Profesional dan Dinamis

Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Goverment.

c. Peningkatan dan Perbaikan Layanan Pendidikan dan Pelatihan,

Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat.

d. Pengembangan Perekonomian yang Bertumpu pada Pengembangan

Potensi Lokal dan Regional Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian,

Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Industri, dan dengan

Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan

Lapangan Kerja.

47


e. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah,

Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi,

Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal.

f. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Secara Berkelanjutan

Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dengan Tetap

Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber

Daya Alam Secara Rasional, Efektif, dan Efisien.

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Cilacap,

memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BLH dalam semua

misi. Dalam rangka pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara

berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap

memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam

secara rasional, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan pada misi ke 6

(enam), menjadi fokus perhatian tupoksi BLH.

III.3 Telaahan Renstra BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013

Hasil review terhadap renstra BLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013

bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai

masukan penting untuk harmonisasi dan sinergi Renstra BLH Kabupaten Cilacap

dengan BLH Provinsi Jawa Tengah serta mencegah tumpang tindih program dan

kegiatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten

Cilacap.

Dalam upaya melayani berbagai permasalahan tersebut dalam era otonomi

daerah dengan kendala koordinasi yang sering belum dapat dilaksanakan secara

baik, maka BLH Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah telah

bersepakat serta menetapkan penanganan permasalahan lingkungan berbasis

ekosistem DAS dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk perwakilan

masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pengembangan di lapangan. Proses dan mekanisme pengambilan keputusan dalam

tahap perencanaan maupun pelaksanaan sejumlah kegiatan pada tiap DAS

dijalankan melalui forum yang terus disempurnakan sesuai perkembangan dan

kebutuhan di lapangan.

Dalam rangka memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah

satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra BLH Provinsi Jawa Tengah.

Berikut ini visi dan misi BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 adalah :

“Menjadi lembaga yang tanggap dan mampu mewujudkan lingkungan

hidup yang lestari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

48


Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi BLH

Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Mengembangkan kelembagaan, peraturan bidang lingkungan hidup, kualitas

aparatur pengelola lingkungan yang profesional dan responsif serta meningkatkan

penyebarluasan data dan informasi lingkungan hidup.

2. Meningkatkan upaya pencegahan bencana, penanganan pencegahan dan

pemulihan kerusakan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta

penanganan pencemaran lingkungan pada UMKM dan industri menengah/besar.

3. Memantapkan kepedulian, kemandirian dan rekayasa sosial berbasiskan kearifan

lokal masyarakat untuk perbaikan kerusakan dan pengendalian pencemaran

lingkungan.

4. Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan kerja masyarakat dalam bidang

pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan, pelestarian Sumber Daya Air,

pelestarian keanekaragaman hayati, pencegahan pencemaran dan pemulihan

kualitas lingkungan serta pengelolaan sampah rumah tangga.

5. Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna untuk penanggulangan

kerusakan dan pencegahan pencemaran dan penegakan hukum lingkungan

dalam kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan pengawasan, penaatan dan penegakan hukum lingkungan dalam

kehidupan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi BLH Provinsi Jawa Tengah, maka BLH Kabupaten

Cilacap menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan

lingkungan hidup selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi dan pengolahan data, guna mengetahui kecenderungan

perubahan kondisi kualitas air sungai dan kualitas udara ambien yang menjadi

sasaran pemantauan.

2. Melakukan pemantauan kualitas air limbah dari kegiatan industri dan air sungai

yang fungsinya dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah.

3. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada kawasan permukiman,

pelabuhan, kawasan padat lalu lintas dan industri.

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar sektor untuk melaksanakan perbaikan

kualitas lingkungan maupun pengembangan RTH perkotaan dan mengurangi

tingkat pencemaran udara.

5. Menyajikan informasi lingkungan secara periodik mencakup informasi kualitas air

limbah yang dibuang ke lingkungan, sungai dan udara emisi dari berbagai

kegiatan industri yang ada serta udara ambient.

6. Menerima dan merespon pengaduan masyarakat yang disampaikan baik melalui

telpon, sms, surat, dan pengaduan langsung terkait dengan permasalahan

lingkungan di Kabupaten Cilacap.

49


Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi,

sasaran dan kebijakan serta program dan kegiatan BLH Kabupaten Cilacap.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap 2011

– 2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten

dengan luas wilayah yang besar di Jawa Tengah. Luas wilayah Cilacap 2.253,61 km2

atau 225.361 Ha yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan,

mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan ruang harus dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sehingga selaras dengan

struktur dan pola ruang. Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan

rencana tata ruang wilayah. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembangunan

infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, semakin baik

pengelolaan lingkungan hidupnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap yang telah

ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Cilacap No: 9 Tahun 2011 Tentang RTRW

Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031, belum sepenuhnya mempertimbangkan

KLHS dalam penyusunannya sebagaimana diamanatkan UU No: 32 Tahun 2009

Tentang PPLH. Hal tersebut disebabkan karena proses penyusunan RTRW sebagai

tindak lanjut UU No: 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dilaksanakan sebelum

UU No: 32 Tahun 2009 disahkan. Padahal KLHS harus dijadikan dasar bagi

kebijakan, rencana dan / atau program pembangunan dalam suatu wilayah, yang

apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah

terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan tersebut

wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan / atau

kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

tidak diperbolehkan lagi.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditentukan

isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih kurangnya kapabilitas dan kompetensi SDM yang menangani

lingkungan hidup.

b. Rendahnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

c. Kurang terintegrasinya perencanaan pembangunan antar sektor sehingga

sulit mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

d. Potensi semakin tingginya emisi GRK.

e. Masih lemahnya penaatan dan penegakan hukum lingkungan.

f. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan.

50


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 Visi dan Misi BLH

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap

penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil analisa sebelumnya. Visi

menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai

berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan

antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan

melampaui realisasi sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan,

tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk

mencapai tujuan. Oleh karena itu visi didasarkan pada realita, bukan berandai-andai,

tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan

memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan

mengatasi kesenjangan yang terjadi.

IV.1.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi

Pemerintah harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu kondisi yang diinginkan untuk

terwujud di masa mendatang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

Badan Lingkungan Hidup (BLH). Tujuan penetapan Visi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap mengandung makna antara lain :

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai.

- Memberi arah dan fokus strategi yang jelas.

- Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik.

- Memiliki orientasi terhadap masa depan.

- Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Lembaga Teknis Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah dibidang lingkungan hidup, maka perumusan pernyataan Visi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 adalah :

“Mewujudkan Keserasian dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”. Makna dari Visi di atas adalah :

a. Bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya

sadar dan terencana yang mendukung lingkungan hidup termasuk sumber

daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

51


b. Bahwa pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya

alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup. Sementara itu

ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata baik dalam

jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya

alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin

meningkat dan beragam. Di pihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat

terganggu dan daya tampung menurun.

c. Bahwa kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi

dasar ekositem yang menjadi penunjang dapat rusak. Pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial yang pada

akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya

pemulihannya.

d. Bahwa pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk

sumber daya alam menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan

pembangunan dan menjamin bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi

masa kini dan masa depan . Oleh karena itu lingkungan hidup harus

dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi,

selaras, dan seimbang untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat

masa kini dan masa depan.

IV.1.2 Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan (action) oleh Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, agar cita-cita / tujuan dapat tercapai

dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut diharapkan seluruh

jajaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal dan mengetahui keberadaannya. Misi juga merupakan tujuan utama

ke arah mana perencanaan / progam Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ingin

dicapai.

Adapun Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah sebagai

berikut :

a. Mengembangkan SDM yang profesional.

b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya daerah sesuai daya dukung dan daya

tampungnya.

c. Mengembangkan proses pembangunan melalui pendekatan teknis, ekonomis, dan

lingkungan.

d. Menumbuhkembangkan peran dan kemampuan sumber daya manusia dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

52


e. Menegakkan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dalam

rangka meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

f. Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) sebagai media informasi.

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur

kinerja BLH Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun.

IV.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama BLH

Kabupaten Cilacap.

Adapun tujuan di dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Tahun 2012 - 2017 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas SDM di bidang lingkungan hidup dan pengelola

administrasi yang profesional.

b. Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran, sarana, dan prasarana.

c. Meningkatnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian

fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

d. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang

lingkungan hidup.

e. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai daya dukung

dan daya tampungnya.

f. Meningkatkan penaatan dan penegakan hukum lingkungan.

g. Menyediakan data untuk pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

IV.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata oleh BLH Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu tahunan, sampai 5

(lima) tahun mendatang. Sasaran di dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 adalah :

a. Tersedianya pengelola administrasi dan SDM yang profesional di bidang

lingkungan hidup.

b. Terlaksananya peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

53


c. Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

d. Terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan

daya dukung dan daya tampungnya.

e. Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum lingkungan.

f. Tersedianya data dasar lingkungan hidup yang dinamis.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel

IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BLH

Kabupaten Cilacap 2012 – 2017

VISI : Mewujudkan Keserasian dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

MISI 1 : Mengembangkan SDM yang Profesional

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017

1.1. Meningkatnya Kualitas SDM di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelola Administrasi yang Profesional

1.1.1. Tersedianya pengelola administrasi dan SDM yang profesional di bidang lingkungan hidup

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis (administrasi) / diklat teknis lingkungan hidup

Tersedianya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

29

50

100%

42

28

100%

42

30

100%

42

30

100%

42

30

100%

1.2. Meningkatnya Kualitas administrasi perkantoran, sarana dan prasarana

1.2.1 Tersedianya pelayanan administrasi, koordinasi, sarana dan prasarana perkantoran

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

MISI 2 : Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah Sesuai Daya Dukung

dan Daya Tampungnya



2013 2014 2015 2016 2017

2.1 Meningkatnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan

2.1.1 Terlaksananya peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tersedianya tong sampah pemilahan

Terselenggaranya Bintek Pengelolaan Sampah 3R

Terlaksananya pembinaan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan perijinan pembuangan air limbah

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

- 3 - - -

40 6 50 20 280

- 4 - - -

40 4 50 20 280

40 4 50 20 280

54




2013 2014 2015 2016 2017

Terlaksananya Pengembangan kegiatan lingkungan sekolah berbasis partisipatif

Terlaksananya sosialisasi Kalpataru dan Seleksi calon penerima Kalpataru

Terbangunnya sumur resapan

Terlaksananya Pekan Lingkungan Hidup

- 1 1 1

6 1 1 1

9 1 1 1

9 1 1 1

9 1 1 1

MISI 3 : Mengembangkan Proses Pembangunan Melalui Pendekatan Teknis,

Ekonomis, dan Lingkungan

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017

3.1 Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup

3.1.1 Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terlaksananya kampanye, Penyusunan daftar isian, dan pembinaan teknis Program Adipura

Tersusunnya Dokumen mutu laboratorium lingkungan

Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan fasilitasi CSR

1 - -

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

MISI 4 : Menumbuhkembangkan Peran dan Kemampuan Sumber Daya Manusia

dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup



2013 2014 2015 2016 2017

4.1 Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampungnya

4.1.1 Terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya

Terselenggaranya uji kualitas kendaraan bergerak dan uji kualitas udara emisi dan ambien

Terlaksananya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha di Kab. Cilacap

Terlaksananya sosialisasi Program Kali Bersih (Prokasih) dan Sanitasi Lingkungan

Terlaksananya Koordinasi penilaian dokumen lingkungan

Terlaksananya pembangunan demplot IPAL UMKM

1 - - - -

1 60 50 1 3

1 - - 1 -

1 60 50 1 3

1 60 50 1 3

55




2013 2014 2015 2016 2017

Terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup industri hasil tembakau

Terlaksananya pembangunan demplot IPAL ternak sapi skala rumah tangga

Terlaksananya IPAL biogas limbah ternak

Terbangunnya IPAL limbah biogas limbah domestik komunal

Terbangunnya demplot IPAL limbah ternak

Terlaksananya pembangunan IPAL laboratorium

Penanaman pohon di lahan kritis pada kawasan lindung di luar kawasan hutan

Tersusunnya dokumen mutu laboratorium lingkungan

Terlaksananya pengayaan tanaman RTH

35 4 4 - 4 - - - -

40 4 5 2 6 1 7500 1 2000

40 5 4 7 - - - - 2000

40 5 4 7 6 - 7500 1 2000

40 5 4 7 6 - 7500 1 2000

MISI 5 : Menegakkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

dalam Rangka Meningkatkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017

5.1 Meningkatkan penaatan dan penegakan hukum lingkungan

5.1.1 Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum lingkungan

Terlaksananya penilaian proper

Terlaksananya pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 pada kegiatan industri dan rumah sakit (klinik)

Tersusunnya dokumen mutu laboratorium lingkungan

Terlaksananya pengawasan terhadap penaatan perijinan pembuangan air limbah dan limbah B3

- - - 19

25 39 1 25

25 39 - 30

25 39 - 30

25 39 - 30

56


MISI 6 : Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Sebagai Media

Informasi



2013 2014 2015 2016 2017

6.1 Menyediakan data untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

6.1.1 Tersedianya data dasar lingkungan hidup yang dinamis

Tersusunnya Dokumen status lingkungan hidup daerah Kab. Cilacap

Terikutinya Program Nasional Menuju Indonesia Hijau

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

IV.3 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Di

dalam mewujudkan visi dan misi BLH Kabupaten Cilacap, ditempuh dengan

strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang

lingkungan hidup dan administrasi perkantoran.

2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan koordinasi.

4. Pengembangan dan pengelolaan persampahan.

5. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

6. Peningkatan pengendalian polusi.

7. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

8. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

9. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya lingkungan.

10. Perlindungan dan konservasi SDA.

11. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA.

12. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh BLH

kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan.

2. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perkantoran.

3. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan

tugas kedinasan.

4. Mengadakan sarana dan prasarana perkantoran.

57


5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan

dengan pengelolaan sektor lingkungan hidup.

6. Melaksanakan rehabilitasi SDA dan lingkungan hidup.

7. Meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA dan kawasan

hutan diluar kawasan lindung.

8. Meningkatkan pengendalian polusi.

9. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

10. Menyelenggarakan pelayanan bidang lingkungan hidup.

11. Meningkatkan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup.

Keterkaitan (Interelasi) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BLH

Kabupaten Cilacap 2012 – 2017 ditampilkan pada Tabel IV.2 sebagai berikut :

58


Tabel IV.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BLH

Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4 5

1.1

1.2

Meningkatnya Kualitas SDM di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelola Administrasi yang Profesional

Meningkatnya Kualitas administrasi perkantoran, sarana dan prasarana

Tersedianya pengelola administrasi dan SDM yang profesional di bidang lingkungan hidup Tersedianya pelayanan administrasi, koordinasi, sarana dan prasarana perkantoran

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang lingkungan hidup dan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan koordinasi

Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perkantoran

Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas kedinasan

Mengadakan sarana dan prasarana perkantoran

2 Meningkatnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan

Terlaksananya peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pengembangan dan pengelolaan persampahan

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Menyelenggarakan pelayanan bidang lingkungan hidup

3 Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup

Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Peningkatan pengendalian polusi

Meningkatkan pengendalian polusi

Melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

4

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampungnya

Terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor lingkungan hidup

5 Meningkatkan penaatan dan penegakan hukum lingkungan

Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum lingkungan

Perlindungan dan konservasi SDA

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Melaksanakan rehabilitasi SDA dan lingkungan hidup

Meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA dan kawasan hutan diluar kawasan lindung

6 Menyediakan data untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Tersedianya data dasar lingkungan hidup yang dinamis

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya lingkungan

Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup

Meningkatkan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup

59


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan ada progream dan

kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan BLH kabupaten Cilacap yang direncanakan untuk

periode tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada Tabel V.1.

60


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Cilacap sebagaimana ditampilkan dalam Tabel VI.1.

61


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BLH Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017

adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi

SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan). Renstra BLH diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan

organisasi SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu

organisasi.

Renstra BLH Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran

dari RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017, yang akan dipergunakan

sebagai pedoman dalam menyusun Renja BLH dan mengacu pada RKPD.

Cilacap, 2013

Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap

Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1 001

Th. 2012 (Th. n-

2)Th. 2013 (Th. n-1) Th. 2014 (Th. n)

Th. 2015 (Th.n +

1)

Th. 2012 (Th. n-

2)

Th. 2013 (Th. n-

1)

Th. 2014

(Th. n)

Th. 2015

(Th. n + 1)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Rp78.000.000 Rp105.000.000 Rp88.000.000 Rp96.800.000 Rp68.327.198 Rp90.266.987

2 Rp141.000.000 Rp164.220.000 Rp180.642.000 Rp198.706.200 Rp137.208.000 Rp161.070.000

3 Rp39.000.000 Rp50.000.000 Rp55.000.000 Rp60.500.000 Rp38.976.800 Rp49.582.000

4 Rp70.586.000 Rp85.000.000 Rp93.500.000 Rp102.850.000 Rp70.437.650 Rp82.739.600

5 Rp25.000.000 Rp30.000.000 Rp33.000.000 Rp36.300.000 Rp24.743.000 Rp29.333.450

6 Rp26.695.000 Rp135.000.000 Rp50.000.000 Rp100.000.000 Rp23.695.000 Rp131.464.500

7 Rp10.000.000 Rp12.000.000 Rp13.200.000 Rp14.520.000 Rp10.000.000 Rp12.000.000

8 Rp42.000.000 Rp40.000.000 Rp44.000.000 Rp48.400.000 Rp42.000.000 Rp35.596.000

9 Rp300.000.000 Rp375.000.000 Rp374.000.000 Rp411.400.000 Rp288.094.670 Rp297.067.000

10 Rp120.000.000 Rp175.000.000 Rp135.224.400 Rp165.000.000 Rp119.900.000 Rp173.506.500

11 Rp62.000.000 Rp275.000.000 Rp175.000.000 Rp102.850.000 Rp61.600.000 Rp274.700.000

12 Rp63.000.000 Rp85.000.000 Rp82.500.000 Rp90.750.000 Rp47.798.250 Rp81.367.000

13 Rp0 Rp200.000.000 Rp90.000.000 Rp1.300.000.000 Rp0 Rp199.900.000

14 Rp32.000.000 Rp12.500.000 Rp13.750.000 Rp17.500.000 Rp26.331.750 Rp12.450.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembangunan gedung BLH

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu dalam rangka meningkatkan

disiplin aparatur

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya penyediaan kebutuhan

operasional laboratorium dan pengujian

kualitas lingkungan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan makanan dan

minuman rapat, karyawan, dan tamu

Cat.

Analisis

Tabel II.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

BLH Kab. Cilacap

ProyeksiRealisasi Capaian

Persentase volume sampah yang terangkut

2 3 4

Target Renstra SKPD

No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK

Terlaksananya pemberian honorarium PPK

dan honor PNS lainnya

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

dalam rangka meningkatkan pelayanan

administrasi kantor

Terlaksananya penyediaan barang cetakan

dan penggandaan kantor

Th. 2012 (Th. n-

2)Th. 2013 (Th. n-1) Th. 2014 (Th. n)

Th. 2015 (Th.n +

1)

Th. 2012 (Th. n-

2)

Th. 2013 (Th. n-

1)

Th. 2014

(Th. n)

Th. 2015

(Th. n + 1)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 Rp36.000.000 Rp45.000.000 Rp49.500.000 Rp54.450.000 Rp36.000.000 Rp44.850.000

16 Rp20.000.000 Rp0 Rp32.000.000 Rp0 Rp20.000.000 Rp0

17 Rp0 Rp157.570.300 Rp68.000.000 Rp100.000.000 Rp0 Rp156.133.300

18 Rp0 Rp0 Rp485.335.000 Rp0 Rp0 Rp0

17 Rp120.000.000 Rp200.000.000 Rp150.000.000 Rp250.000.000 Rp119.606.000 Rp196.350.000

18 Rp50.000.000 Rp90.000.000 Rp100.000.000 Rp150.000.000 Rp46.650.000 Rp77.779.000

19 Rp101.000.000 Rp50.000.000 Rp0 Rp0 Rp100.881.800 Rp47.323.800

20 Rp303.000.000 Rp847.500.000 Rp0 Rp550.000.000 Rp275.470.000 Rp829.050.000

21 Rp303.000.000 Rp847.500.000 Rp0 Rp550.000.000 Rp275.470.000 Rp829.050.000

21 Rp100.000.000 Rp0 Rp75.000.000 Rp90.000.000 Rp84.310.400 Rp0

22 Rp0 Rp0 Rp30.000.000 Rp0 Rp0 Rp0

23 Rp163.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp158.030.000 Rp0

24 Rp143.000.000 Rp367.250.000 Rp372.900.000 Rp96.800.000 Rp138.513.850 Rp361.958.000

25 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

Terkendalinya pencemaran lingkungan dari

kegiatan peternakan sapi

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana

pengelolaan sampah

Terpantaunya kualitas emisi kendaraan

bergerak, terpantaunya kualitas udara emisi

dan ambien Kab. Cilacap

Terpenuhinya perlengkapan dan operasional

kegiatan uji Laboratorium

Terlaksananya pengadaan peralatan

laboratorium air, udara dan tanah

Terlaksananya pengawasan pengelolaan

lingkungan hidup bagi kegiatan usaha yang

ada di Kabupaten Cilacap

Terlaksananya pengiriman PNS pada BLH

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal

Tersediannya tong sampah pemilahan

Meningkatnya prestasi di bidang lingkungan

hidup


Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCat.

Analisis

2 3 4

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan

(Proper)

Terlaksananya Pengelolaan

Prokasih/Superkasih

Terkendalinya pencemaran lingkungan limbah

domestik

Terkendalinya pencemaran lingkungan dari

kegiatan industri tahu

26 Rp65.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp137.500.000 Rp64.604.500 Rp92.143.000

27 Rp65.000.000 Rp100.000.000 Rp0 Rp100.000.000 Rp52.247.900 Rp96.820.000

28 Rp70.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp110.000.000 Rp69.278.500 Rp68.960.200

29 Rp60.000.000 Rp80.000.000 Rp22.000.000 Rp100.000.000 Rp58.620.000 Rp78.600.000

30 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

31 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

32 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

33 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

34 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

35 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

36 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

37 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

38 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

39 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

40 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

41 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

42 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

43 Rp0 Rp0 Rp395.500.000 Rp0 Rp0 Rp0

Terlaksananya pembinaan peran serta

masyarakat petani tembakau dalam

pengendalian lingkungan hidup (DBHCHT)Terbangunnya Penampungan Air Hujan

(PAH) dan terfasilitasinya petani tembakau


domestikTerkendalinya pencemaran lingkungan limbah

domestik

Terlaksananya bimtek pengelolaan

lingkungan hidup bagi petani industri hasil Terlaksananya Program Menuju Indonesia

Hijau (MIH) dan pemilihan calon penerima



domestik



domestik



domestik



domestik



domestik



domestik

sampe sini sudh

Th. 2012 (Th.

n-2)

Th. 2013 (Th.

n-1)

Th. 2014 (Th.

n)

Th. 2015 (Th.n

+ 1)

Th. 2012 (Th.

n-2)

Th. 2013 (Th.

n-1)

Th. 2014 (Th.

n)

Th. 2015 (Th.

n + 1)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 20 20 20 20 20 20 20 20

2 30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194 30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194

3 12,39 14,70 16,78 18,67 12,39 14,70 16,78 18,67

4 100 100 100 100 100 100 100 100

5 100 100 100 100 100 100 100 100

6 62,1 64,9 67,7 70,5 62,1 64,9 67,7 70,5

7 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg.

8 100 100 100 100 100 100 100 100

9 7 20 20 20 7 20 20 20

10 80 100 29 43 80 80

Cat.

Analisis

2 3 4

Tabel II.1


Kabupaten Cilacap


Target Renstra BLH Realisasi Capaian Proyeksi

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah

perkotaan (%)- -

Jumlah emisi gas buang (CO2), ton - -

Persentase penurunan emisi gas buang - -

Persentase jumlah usaha dan / atau kegiatan

yang mentaati persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran air

- -

Persentase jumlah usaha dan / atau kegiatan

sumber tidak bergerak yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis

pengendalian pencemaran udara

- -

Persentase lahan kritis yang direhabilitasi (%) - -

Tersedianya informasi lingkungan hidup

kepada masyarakat- -

Persentase jumlah pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan pencemaran dan / - -

Tersedianya ruang terbuka hijau publik

sesuai SPM (%)- -

-

Persentase (%) jumlah usaha dan / atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air

-

Th. 2012 (Th.

n-2)

Th. 2013 (Th.

n-1)

Th. 2014 (Th.

n)

Th. 2015 (Th.n

+ 1)

Th. 2012 (Th.

n-2)

Th. 2013 (Th.

n-1)

Th. 2014 (Th.

n)

Th. 2015 (Th.

n + 1)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cat.

Analisis

2 3 4


Target Renstra BLH Realisasi Capaian Proyeksi

11 80 100 17 33 90 92

12 80 100 15 34 2,27 83

13 80 90 100 100 100 100-

Persentase (%) jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan / atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

-

-


kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administratif dan

teknis pencegahan pencemaran udara

-

-

Persentase (%) luasan lahan yang

ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakan lahan dan / atau tanah untuk

produksi biomassa

-

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 5 6 7 8 9 9 10 11 12

1 80 100 29 43 80 80

2 80 100 17 33 90 92

3 80 100 15 34 2,27 83

4 80 90 100 100 100 100

5 20 20 20 20 20 20 20 20

6 30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194 30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194

7 12,39 14,70 16,78 18,67 12,39 14,70 16,78 18,67

8 100 100 100 100 100 100 100 100

9 100 100 100 100 100 100 100 100

10 62,1 64,9 67,7 70,5 62,1 64,9 67,7 70,5

11 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg.

Persentase (%) jumlah pengaduan



lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

-

Persentase lahan kritis yang

direhabilitasi (%)- -

Tersedianya informasi lingkungan

hidup kepada masyarakat- -

Persentase jumlah usaha dan /

atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran

air

- -

Persentase jumlah usaha dan /

atau kegiatan sumber tidak

bergerak yang memenuhi

persyaratan administrasi dan

teknis pengendalian pencemaran

udara

- -

Jumlah emisi gas buang (CO2),

ton- -

Persentase penurunan emisi gas

buang- -

2 3 4

Tersedianya fasilitas pengurangan

sampah perkotaan (%)- -

-


kegiatan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air

-

-


kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administratif dan

teknis pencegahan pencemaran udara

-

-

Persentase (%) luasan lahan yang

ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakan lahan dan / atau tanah untuk

produksi biomassa

-

-


Tabel II.1


Kabupaten Cilacap


2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 5 6 7 8 9 9 10 11 122 3 4



12 100 100 100 100 100 100 100 100

13 7 20 20 20 7 20 20 20

Persentase jumlah pengaduan



lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

- -

Tersedianya ruang terbuka hijau

publik sesuai SPM (%)- -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA

DAERAHBelanja

tidak

langsung- Belanja

pegawai - 2.024.032 1.412.289 1.811.381 1.962.694 - 1.776.564,954 ############ 1.693.682,327 1.707.963,309 - 87,77 90,11 93,50 87,02 1.802.599 1.612.697

- Belanja

hibah - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Belanja

bantuan

sosial

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Belanja

langsung

- Belanja

pegawai 120.080 101.894 242.917,5 287.370 - 92.715 96.904 242.917,5 283.450 - 77,21 95,10 100,00 98,64 188.065 178.997

- Belanja

barang dan

jasa

1.551.140 1.389.695 1.294.428,5 1.616.694,4 - 1.418.128,757 1.282.635,14 1.255.849,283 1.526.562,963 - 91,42 92,30 97,02 94,42 1.462.989 1.370.794

- Belanja

modal 1.095.080 1.146.453,5 1.182.000 1.375.217 - 1.085.094 1.142.805,75 1.165.802 1.342.360 - 99,09 99,68 98,63 97,61 1.199.688 1.184.015

Tabel II.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLH

Kabupaten Cilacap

UraianAnggaran pada Tahun ke- (Rp. 000) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata pertumbuhan

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah pegawai

yang mengikuti

diklat non teknis

(administrasi) /

diklat teknis

lingkungan hidup

1 08 05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya

1 08 05 01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Terlaksananya

pengiriman PNS pada

BLH untuk mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

23 29 45.000 42 49.500 42 54.450 42 59.895 42 65.885 197 274.730 BLH

1 08 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 08 01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Terlaksananya

penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

125 50 12.000 28 13.200 30 14.520 30 15.972 30 17.569 168 73.261 BLH

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 08 02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 08 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional Roda 4: 5,

roda 2: 5

Roda 4: 5,

roda 2: 585.000

Roda 4: 5,

roda 2: 582.500

Roda 4: 5,

roda 2: 590.750

Roda 4: 5,

roda 2: 599.825

Roda 4: 5,

roda 2: 5109.808

Roda 4: 5,

roda 2: 5467.883 BLH

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Tabel V.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BLH Kabupaten Cilacap

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra

BLH

4

Tujuan Sasaran Indikator Kode

Tersedianya

kebutuhan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Meningkatnya

Kualitas SDM

di Bidang

Lingkungan

Hidup dan

Pengelola

Administrasi

yang

Profesional

Tersedianya

pengelola

administrasi

dan SDM yang

profesional di

bidang

lingkungan

hidup


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


1 08 03 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 08 03 05 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Terlaksananya

pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu dalam rangka

meningkatkan disiplin

aparatur

50 stel 50 stel 12.500 50 stel 13.750 50 stel 17.500 50 stel 19.250 50 stel 21.175 50 stel 84.175 BLH

Terselenggaranya

Administrasi

Perkantoran

1 08 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 08 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air, dan listrik

100% 100% 80.000 100% 88.000 100% 96.800 100% 106.480 100% 117.128 100% 488.408 BLH


Administrasi

Keuangan

Terlaksananya

pemberian

honorarium PPK dan

honor PNS lainnya 12 bulan 12 bulan 164.220 12 bulan 180.642 12 bulan 198.706,2 12 bulan 218.577 12 bulan 240.435 12 bulan 1.002.580 BLH


Perbaikan Peralatan

Kerja

Terlaksananya

penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja 12 bulan 12 bulan 50.000 12 bulan 55.000 12 bulan 60.500 12 bulan 66.550 12 bulan 73.205 12 bulan 305.255 BLH

1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terlaksananya

penyediaan alat tulis

kantor dalam rangka

meningkatkan

pelayanan

administrasi kantor

12 bulan 12 bulan 85.000 12 bulan 93.500 12 bulan 102.850 12 bulan 113.135 12 bulan 124.449 12 bulan 518.934 BLH

1 08 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan kantor


Meningkatnya

Kualitas

administrasi

perkantoran,

sarana dan

prasarana

Tersedianya

pelayanan

administrasi,

koordinasi,

sarana dan

prasarana

perkantoran


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


1 08 01 13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Terlaksananya

penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor


1 08 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Terlaksananya

penyediaan makanan

dan minuman rapat,

karyawan, dan tamu 12 bulan 12 bulan 40.000 12 bulan 44.000 12 bulan 48.400 12 bulan 53.240 12 bulan 58.564 12 bulan 244.204 BLH

1 08 01 18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Dlm daerah

260 kali, luar

daerah 358

kali

Dlm

daerah

123 kali,

luar

daerah

427 kali

340.000

Dlm

daerah

180 kali,

luar

daerah

523 kali

374.000

Dlm

daerah 90

kali, luar

daerah

100 kali

411.400

Dlm

daerah 90

kali, luar

daerah

100 kali

452.540

Dlm

daerah 90

kali, luar

daerah

100 kali

497.794

Dlm

daerah

573 kali,

luar

daerah

1250 kali

2.075.734 BLH

1 08 01 22 Operasional

Laboratorium

Terlaksananya

penyediaan

kebutuhan

operasional

laboratorium dan

pengujian kualitas

lingkungan

12 bulan 12 bulan 100.000 12 bulan 135.224,4 12 bulan 165.000 12 bulan 181.500 12 bulan 199.650 12 bulan 781.374 BLH

Tersedianya

sarana dan

prasarana kantor

1 08 02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur1 08 02 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

100% 100% 75.000 100% 175.000 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 590.434 BLH

1 08 02 52 Pembangunan

Sekretariat Komisi

AMDAL

Terlaksanya

pembangunan ruang

sekretariat Komisi

AMDAL Kabupaten

Cilacap

- - - 1 unit 90.000 - - - - - - 1 unit 90.000 BLH

1 08 02 Pembangunan

Gedung Kantor BLH

Terlaksanya

pembangunan

gedung Kantor BLH

Kabupaten Cilacap

- - - - - 1 unit 1.300.000 - - - - 1 unit 1.300.000 BLH


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


1 08 15 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

PersampahanTersedianya tong

sampah pemilahan

1 08 15 02 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Pengelolaaan

Persampahan

Terciptanya Kota

Cilacap yang bersih- - - 40 buah 32.000 - - 40 buah 35.200 40 buah 38.720 120 buah 105.920 BLH

Terselenggaranya

Bintek Pengelolaan

Sampah 3R

1 08 15 11 Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaaan

Persampahan

Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam pengelolaan

persampahan

- 3 157.570,3 6 68.000 4 100.000 4 110.000 4 121.000 4 556.570,3 BLH

Tersedianya

sarana dan

prasarana

pengelolaan

sampah

1 08 15 26 Pengelolaan sampah

dengan prinsip 3 R

(Reduce, Reuse,

Recycle)

Meningkatnya kualitas

pengelolaan sampah

pada sumbernya

melalui prinsip 3R

- - - 280 485.335 - - 280 533.869 280 587.255 840 1.606.459 BLH

1 08 16 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan HidupTerlaksananya

pembinaan

pengelolaan air

limbah domestik

bagi masyarakat


Serta Masyarakat

Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

Terkendalinya

pencemaran air yang

bersumber dari air

limbah domestik

50 orang - - 50 orang 35.000 - - 50 orang 38.500 50 orang 42.350 50 orang 115.850 BLH

Terlaksananya

pengawasan dan

pembinaan

perijinan

pembuangan air

limbah

1 08 16 18 Pengawasan dan

Pembinaan

Perijinanan

Pembuangan Air

Limbah

Terkendalinya

pencemaran yang

bersumber dari air

limbah dari

kegiatan/usaha yang

menghasilkan air

limbah

- - - 20 titik 45.000 - - 20 titik 49.500 20 titik 54.450 20 titik 148.950 BLH

Terlaksananya

Pengembangan

kegiatan

lingkungan sekolah

berbasis partisipatif


Serta Warga Sekolah

dalam Program

Adiwiyata

Meningkatnya

kesadaran warga

sekolah dalam

pengendalian

lingkungan hidup

- - - 6 32.000 9 50.000 9 55.000 9 60.500 9 197.500 BLH

Meningkatnya

peran serta

dan

keterlibatan

masyarakat

dalam

pelestarian

fungsi

lingkungan

hidup dan

pengelolaan

persampahan

Terlaksananya

peningkatan

peran serta

dan

keterlibatan

masyarakat

dalam

pengelolaan

lingkungan

hidup


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


1 08 17 Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya AlamTerlaksananya

sosialisasi

Kalpataru dan

Seleksi calon

penerima Kalpataru


Serta Masyarakat

Dalam Perlindungan

dan Konservasi SDA

Meningkatnya

kesadaran dan

kepedulian

masyarakat terhadap

pelestarian lingkungan

hidup

1 paket 1 paket 30.000 1 paket 22.000 1 paket 100.000 1 paket 110.000 1 paket 121.000 1 paket 383.000 BLH

1 08 18 Program Rehabilitasi

dan Pemulihan

Cadangan SDA

Terbangunnya

sumur resapan


Serta Masyarakat

Dalam Rehabilitasi

dan Pemulihan

Cadangan SDA

Teratasinya

kelangkaan air pada

musim kemarau 1 paket 1 paket 171.360,4 1 paket 203.400 1 paket 400.000 1 paket 440.000 1 paket 484.000 1 paket 1.698.760 BLH

1 08 19 Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan


Pekan Lingkungan

Hidup

1 08 19 01 Peningkatan Edukasi

dan Komunikasi

Masyarakat di Bidang

Lingkungan

Menigkatnya

partisipasi masyarakat

dalam kegiatan

lingkungan hidup

1 keg 1 keg 50.000,0 1 keg 63.683,6 1 keg 60.500 1 keg 66.550 1 keg 73.205 1 keg 313.939 BLH

1 08 16 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Terlaksananya

kampanye,

Penyusunan daftar

isian, dan

pembinaan teknis

Program Adipura

1 08 16 01 Koordinasi Penilaian

Kota Sehat/Adipura

Meningkatnya prestasi

di bidang lingkungan

hidup1 paket 1 paket 200.000 1 paket 150.000 1 paket 250.000 1 paket 275.000 1 paket 302.500 1 paket 1.177.500 BLH

Meningkatnya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

di bidang

lingkungan

hidup

Terlaksananya

koordinasi

pengendalian

pencemaran

dan perusakan

lingkungan

hidup


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


Tersusunnya

Dokumen mutu

laboratorium

lingkungan

1 08 16 12 Penyusunan

Kebijakan

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup


pelayanan

laboratorium

lingkungan- - - 1 75.000 1 50.000 1 55.000 1 60.500 1 240.500 BLH

Terlaksananya

Koordinasi

pelaksanaan

fasilitasi CSR

1 08 16 28 Koordinasi

Pelaksanaan Program

CSR

Meningkatnya

kegiatan CSR di Kab.

Cilacap- - - 1 40.000 1 50.000 1 55.000 1 60.500 1 205.500 BLH

1 08 16 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Terselenggaranya

uji kualitas

kendaraan

bergerak dan uji

kualitas udara emisi

dan ambien

1 08 16 02 Koordinasi Penilaian

Langit Biru

Terpantaunya kualitas

emisi kendaraan

bergerak,

terpantaunya kualitas

udara emisi dan

ambien di Kab.

Cilacap

- 1 paket 50.000 1 paket 100.000 1 paket 150.000 1 paket 165.000 1 paket 181.500 1 paket 646.500 BLH

Terlaksananya

pengawasan

pengelolaan

lingkungan hidup

bagi kegiatan

usaha di Kab.

Cilacap

1 08 16 04 Pengawasan

Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup


pengelolaan bidang

LH bagi kegiatan

usaha yang ada di

Kab. Cilacap

- - - 60 usaha 100.000 - - 60 usaha 110.000 60 usaha 121.000 60 usaha 331.000 BLH

Terlaksananya

sosialisasi Program

Kali Bersih

(Prokasih) dan

Sanitasi

Lingkungan


Pengelolaan

Prokasih/Superkasih

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat terhadap

Program Kali Bersih

dan Sanitasi

Lingkungan

- - - 50 orang 30.000 - - 50 orang 33.000 50 orang 36.300 50 orang 99.300 BLH

Terlaksananya

Koordinasi

penilaian dokumen

lingkungan


Penyusunan

Dokumen Lingkungan

Tersedianya dokumen

menejemen mutu

laboratorium- - - 1 dok 35.000 1 dok 50.000 1 dok 55.000 1 dok 60.500 4 dok 200.500,0 BLH

Mengelola

sumber daya

alam dan

lingkungan

hidup sesuai

daya dukung

dan daya

tampungnya

Terpeliharanya

sumber daya

alam dan

lingkungan

hidup sesuai

dengan daya

dukung dan

daya

tampungnya


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


Terlaksananya

pembangunan

demplot IPAL

UMKM


Serta Masyarakat

Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

Terkendalinya

pencemaran air yang

bersumber dari air

limbah domestik dan

UMKM

1 unit - - 3 unit 35.000 - - 3 unit 38.500 3 unit 42.350 9 unit 115.850,0 BLH

Terlaksananya

Bimbingan teknis

pengelolaan

lingkungan hidup

industri hasil

tembakau

1 08 16 25 Fasilitasi Pengelolaan

Lingkungan Petani

Tembakau (DBHCHT)

Meningkatnya

pemahaman,

kesadaran, dan

kepedulian

masyarakat dalam

pelestarian lingkungan

hidup

35 orang 35 orang 100.000 40 orang 100.000 40 orang 110.000 40 orang 121.000 40 orang 133.100 195 orang 564.100 BLH

Terlaksananya

pembangunan

demplot IPAL

ternak sapi skala

rumah tangga

1 08 16 26 Peningkatan Kualitas

SDM Pengelolaan

Lingkungan dan

Kegiatan Perkebunan

Tembakau (DBHCHT)

Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat dalam

pengelolaan limbah

ternak dan biogas

3 unit - - 4 unit 100.000 5 unit 137.500 5 unit 151.250 5 unit 166.375 19 unit 555.125 BLH

Terlaksananya

pembangunan

IPAL laboratorium

1 08 16 27 Pembangunan IPAL

Laboratorium

Meningkatnya

pengolahan limbah

cair laboratorium

lingkungan

- - - 1 unit 150.000 - - - - - - 1 unit 150.000 BLH

Terlaksananya

IPAL biogas limbah

ternak


Biogas Limbah Ternak

Terkendalinya

pencemaran

lingkungan dari

kegiatan peternakan

sapi

4 unit 4 unit 367.250 5 unit 372.900 4 unit 777.000 4 unit 854.700 4 unit 940.170 21 unit 3.312.020 BLH

Terbangunnya

IPAL limbah biogas

limbah domestik

komunal


Komunal


pengendalian

pencemaran air

limbah domestik

- - - 2 unit 395.500 7 unit 900.000 7 unit 990.000 7 unit 1.089.000 23 unit 3.374.500 BLH

Terbangunnya

demplot IPAL

limbah ternak

1 08 16 31 Demplot

Pembangunan IPAL

Biogas Limbah Ternak

Terkendalinya

pencemaran

lingkungan dari

kegiatan peternakan

sapi

- 4 unit 100.000 6 unit 118.650 - - 6 unit 130.515 6 unit 143.567 22 unit 492.732 BLH

1 08 17 Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


Penanaman pohon

di lahan kritis pada

kawasan lindung di

luar kawasan hutan

1 08 17 17 Peningkatan

Konservasi Lahan

Kritis pada Kawasan

Lindung di Luar

Kawasan Hutan

Meningkatnya luas

tutupan vegetasi di

lahan kritis pada

kawasan lindung di

luar kawasan hutan

- - - 7500 bibit 203.400 - - 7500 bibit 223.740 7500 bibit 246.114 22500 bibit 673.254 BLH

1 08 19 Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan

Lingkungan HidupTersusunnya

dokumen mutu

laboratorium

lingkungan

1 08 19 07 Implementasi

Dokumen Mutu

Meningkatnya standar

pelayanan pengujian

laboratorium- - - 1 dok 150.000 - - 1 dok 165.000 1 dok 181.500 1 dok 496.500 BLH

1 08 24 06 Program

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Terlaksananya

pengayaan

tanaman RTH

1 08 24 06 Pemeliharaan RTH Meningkatnya tutupan

vegetasi dan

perubahan iklim mikro

- - - 2000 bibit 50.000 2000 bibit 7.500 2000 bibit 8.250 2000 bibit 9.075 8000 bibit 74.825 BLH

1 08 16 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan


penilaian proper


Peringkat Kinerja

Perusahaan (Proper)

Meningkatnya

ketaatan perusahaan

dalam pengelolaan

lingkungan hidup

20 perusahaan - -

25

perusaha

an

75.000

25

perusaha

an

90.000

25

perusahaa

n

99.000

25

perusaha

an

108.900

100

perusaha

an

372.900 BLH

Terlaksananya

pengawasan

terhadap

pengelolaan limbah

B3 pada kegiatan

industri dan rumah

sakit (klinik)

1 08 16 19 Pengawasan dan

Pembinaan

Pengelolaan Limbah

B3

Terkendalinya

pencemaran yang

bersumber dari

kegiatan industri dan

rumah sakit (klinik)

yang menghasilkan

limbah B3

- - - 39 obyek 60.000 39 obyek 120.000 39 obyek 132.000 39 obyek 145.200 39 obyek 457.200 BLH

Meningkatkan

penaatan dan

penegakan

hukum

lingkungan

Terlaksananya

penaatan dan

penegakan

hukum

lingkungan


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


1 08 19 Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan


dokumen mutu

laboratorium

lingkungan

1 08 19 07 Penyiapan Dokumen

Pendaftaran dan

Biaya Pendaftaran ke

KAN

Meningkatnya standar

pelayanan pengujian

laboratorium- - - 1 dok 100.000 - - - - - - 1 dok 100.000 BLH

1 08 20 Program

Peningkatan

Pengendalian Polusi

Terlaksananya

pengawasan

terhadap penaatan

perijinan

pembuangan air

limbah dan

1 08 20 05 Penyuluhan dan

Pengendalian Polusi

dan Pencemaran

Terkendalinya

pencemaran yang

bersumber dari air

limbah dan limbah B3

dari kegiatan/usaha

yang menghasilkan air

limbah dan limbah B3

19 titik 19 titik 100.000 25 titik 100.000 30 titik 150.000 30 titik 165.000 30 titik 181.500 153 titik 696.500 BLH

1 08 16 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan


Dokumen status

lingkungan hidup

daerah Kab.

Cilacap

1 08 16 23 Pengembangan Data

dan Informasi

Lingkungan


lingkungan hidup di

Kab. Cilacap 10 dok 10 dok 50.000 10 dok 50.000 10 dok 75.000 10 dok 82.500 10 dok 90.750 10 dok 348.250 BLH

1 08 17 Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

Menyediakan

data untuk

pengendalian

pencemaran

dan perusakan

lingkungan

hidup

Tersedianya

data dasar

lingkungan

hidup yang

dinamis


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungj

awab

LokasiProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)


2013 2014 2015 2016 2017



BLH

4


Terikutinya

Program Nasional

Menuju Indonesia

Hijau


Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan

Sumber-sumber Air

Terlaksananya

kegiatan konservasi

sumber daya air,

pengendalian

kerusakan lingkungan,

dan pengendalian

dampak perubahan

iklim

1 keg 1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 100.000 1 keg 110.000 1 keg 121.000 1 keg 401.000 BLH

Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

2.000.000 6.000.000 6.220.000 6.462.000 6.728.200 27.410.200 DCKTR;

BLH

Persentase Volume

Sampah yang terangkut

9,64 10.16 10.94 12.26 13.57 14.87 14.87

Tersedianya Fasilitas

Pengurangan Sampah

Perkotaan (%)

20 20 20 20 20 20 20

Tersedianya Sistem

Penanganan Sampah di

Perkotaan (%)

34 35 35 35 35 35 35

2

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan perusakan

lingkungan

Hidup

3.719.000 4.949.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 25.218.000 BLH

Jumlah Emisi Gas Buang

(CO2), ton

30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194 34.095.356 34.895.518 34.895.518

Prosentase penurunan

emisi gas buang

12,39 14,70 16,78 18,67 20,40 21,98 21,98

Persentase Jumlah Usaha

dan / atau Kegiatan yang

Mentaati Persyaratan

Administrasi dan Teknis

Pencegahan Pencemaran

Air

100 100 100 100 100 100 100

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 6.1

Indikator Kinerja BLH yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode RPJMD2013 2014 2015 2016 2017

No. Urusan /

ProgramIndikator

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

(2012)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



No. Urusan /

ProgramIndikator

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

(2012)


dan / atau Kegiatan

Sumber Tidak Bergerak

yang Memenuhi

Persyaratan Administrasi

dan Teknis Pengendalian

Pencemaran Udara

100 100 100 100 100 100 100

3

Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Persentase Lahan Kritis

yang direhabilitasi (%)

62,1 64,90 5.368.789 67,70 5.755.262 70,50 5.583.208 73,30 5.325.603 76,10 6.075.161 76,10 28.108.023 Dishutbun;

BLH;

DKP2SKSA

4

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Tersedianya informasi

lingkungan hidup kepada

masyarakat

2 keg. 2 keg. 810.000 2 keg. 769.000 2 keg. 706.000 2 keg. 780.000 2 keg. 857.000 2 keg. 3.922.000 BLH

5

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Persentase Jumlah

Pengaduan Masyarakat

Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan Atau

Perusakan Lingkungan

Hidup yang

Ditindaklanjuti

100 100 410.000 100 451.000 100 496.100 100 545.710 100 600.281 100 2.503.091 BLH

6

Program

pengembangan

ekowisata dan

jasa lingkungan

di kawasan -

kawasan

konservasi laut

dan hutan

Cakupan konservasi

hutan di sekitar mata air

0% 5% 100.000 10% 150.000 20% 200.000 40% 250.000 60% 300.000 60% 1.000.000 BLH;

Dishutbun

7

Program

pengendalian

kebakaran

hutan

Kasus kebakaran hutan 0 0 100.000 0 125.000 0 150.000 0 200.000 0 225.000 0 800.000 BLH;

Dishutbun


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



No. Urusan /

ProgramIndikator

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

(2012)

8

Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

4.250.000 5.385.000 5.792.500 6.056.750 6.672.425 28.156.675 DCKTR;

BLH

Tersedianya Ruang

Terbuka Hijau Publik

sesuai SPM (%)

7 20 20 20 20 20 20

2013 2014 2015 2016 2017

Target Target Target Target Target Target

1 2 3 4 5 7 9 11 13 15

1

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Tersedianya Fasilitas

Pengurangan Sampah

Perkotaan (%)

20 20 20 20 20 20 20

2

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

perusakan

lingkungan

Hidup

Jumlah Emisi Gas Buang

(CO2), ton

30.894.708 31.694.870 32.495.032 33.295.194 34.095.356 34.895.518 34.895.518

Prosentase penurunan

emisi gas buang

12,39 14,70 16,78 18,67 20,40 21,98 21,98


dan / atau Kegiatan yang

Mentaati Persyaratan

Administrasi dan Teknis

Pencegahan Pencemaran

Air

100 100 100 100 100 100 100

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

Tabel 6.1

Indikator Kinerja BLH yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Urusan /

ProgramIndikator

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

(2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017

Target Target Target Target Target Target

1 2 3 4 5 7 9 11 13 15

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

No. Urusan /

ProgramIndikator

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

(2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


dan / atau Kegiatan

Sumber Tidak Bergerak

yang Memenuhi

Persyaratan Administrasi

dan Teknis Pengendalian

Pencemaran Udara

100 100 100 100 100 100 100

3

Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Persentase Lahan Kritis

yang direhabilitasi (%)

62,1 64,90 67,70 70,50 73,30 76,10 76,10

4

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Tersedianya informasi

lingkungan hidup kepada

masyarakat

2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg.

5

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Persentase Jumlah

Pengaduan Masyarakat

Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan Atau

Perusakan Lingkungan

Hidup yang

Ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 100 100

6

Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Tersedianya Ruang

Terbuka Hijau Publik

sesuai SPM (%)

7 20 20 20 20 20 20

bab idlh.cilacapkab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/renstra-blh-2012-2017.pdfkedepan (tahun 2012 ±...

Documents