bab i pengantaretd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/68313/potongan/s2... · kalimantan timur...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENGANTAR
1.1 Latar Belakang
Saat ini upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah menjadi agenda
utama pembangunan. Salah satu target dari Millenium Development Goals
(MDGs) adalah mengurangi proporsi penduduk miskin, yaitu yang hidup di
bawah garis kemiskinan US $ 1 Purchasing Power Parity (PPP)/hari, pada tahun
2005 menjadi separuh dari proporsi tahun 1990 (Bappenas, 2010). Kemiskinan
dapat dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di mana kebutuhan minimum
untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi, sedangkan kemiskinan relatif adalah
suatu ukuran mengenai kesenjangan/ketimpangan di dalam distribusi pendapatan
yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari
distribusi yang dimaksud (Widodo, 2006: 99).
Pada mulanya upaya pembangunan diidentikkan dengan upaya
meningkatkan pendapatan per kapita atau disebut strategi pertumbuhan ekonomi.
Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan mampu memecahkan
permasalahan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan
melalui trickle down effect (Kuncoro, 2010: 4). Pada awal tahun 1960-an,
sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mengalami tingkat
pertumbuhan tinggi menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi semacam itu hanya
memberikan sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan serta
2
distribusi pendapatan (Arsyad, 2010: 280). Permasalahan utama pembangunan
saat ini terutama di NSB bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga
pada pemerataan distribusi pendapatan (growth with equity).
Todaro dan Smith (2006: 20) menyebutkan bahwa tujuan utama dari
pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-
tingginya dan mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat
pengangguran. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan menghasilkan pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan kesejahteraan masayarakat
kemudian dapat mengurangi kemiskinan.
Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan
sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu wilayah.
Pendapatan per kapita juga digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian
suatu wilayah dari masa ke masa dan perbandingan kinerja perekonomian suatu
wilayah dengan wilayah lain (Arsyad, 2010: 32). Pendapatan per kapita adalah
pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dengan jalan membagi pendapatan
regional pada suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk pada periode yang
sama. Pendapatan regioanl dapat dilakukan dengan tiga metoda yaitu metoda
produksi (nilai tambah), metoda pendapatan dan metoda pengeluaran.
Arsyad (2010: 285) membagi permasalahan distribusi pendapatan menjadi
3 (tiga) yaitu distribusi pendapatan perorangan, distribusi pendapatan fungsional
dan distribusi pendapatan regional. Distribusi pendapatan perorangan merupakan
indikator yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Indikator ini
menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang
3
mereka terima. Individu tersebut disusun menurut tingkat pendapatannya yang
semakin meninggi dan kemudian dibagi individu tersebut ke dalam kelompok-
kelompok yang berbeda. Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pangsa
pendapatan atas faktor produksi berusaha menjelaskan share pendapatan nasional
yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal,
kewirausahaan), sedangkan distribusi regional meninjau keadilan dan pemerataan
dari aspek regional atau antardaerah yang dipengaruhi oleh kepemilikan sumber
daya alam, ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama
adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di
bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan
secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan
antarpenduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama
dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah
garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan
secara menyeluruh, adalah jika laju pertambahan pendapatan golongan miskin
lebih besar dari laju pertambahan pendapatan golongan kaya.
Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk dengan Undang-undang No. 27
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Provinsi
Kalimantan Timur memliki luas daratan 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut
10.216,57 km2. Secara administratif terdiri dari 10 kabupaten dan 4 kota, dengan
Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten terakhir hasil pemekaran dari
4
Kabupaten Bulungan pada tahun 2007. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan
Timur berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 3.553.143 jiwa.
Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang
memiliki kawasan perbatasan negara. Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang
terletak di perbatasan negara yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan
Kabupaten Kutai Barat.
Gambar 1.1Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia,
sebagaimana terlihat dari rata-rata PDRB per kapita. Rata-rata PDRB per kapita
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2003-2011 adalah Rp80,869 juta, sedangkan PDRB
5
per kapita Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Riau yang tertinggi setelah Provinsi
Kalimantan Timur adalah sebesar Rp73,548 juta dan Rp30,389 juta (Gambar 1.1).
Sumber: Bappenas, 2013 (diolah)
Gambar 1.2Rata-rata PDRB per Kapita menurut Provinsi, 2003-2011
Pada tahun 2003-2011 ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh
dengan rata-rata 3,04 persen per tahun, di mana rata-rata pertumbuhan pada
periode setelah tahun 2007 lebih tinggi jika dibandingkan periode sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung pada
sumber daya alam yang dimiliki. Kontribusi terbesar dalam perekonomian
Kalimantan Timur adalah sektor-sektor primer, terutama sektor pertambangan
serta pengolahan migas dan non-migas. Berdasarkan data Bappenas (2012), pada
periode yang sama tingkat kemiskinan turun dari 12,15 persen pada tahun 2003
menjadi 6,77 persen pada tahun 2011 (Gambar 1.3). Kemiskinan Provinsi
Kalimantan Timur ini berada di bawah rata-rata nasional yaitu 16,66 persen pada
tahun 2003 dan 11,66 persen pada tahun 2011.
Riau, 50,389
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
SUM
UT
SUM
BA
RR
IAU
PD
RB
per
Kap
ita
(Rib
u R
upia
h)
5
per kapita Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Riau yang tertinggi setelah Provinsi
Kalimantan Timur adalah sebesar Rp73,548 juta dan Rp30,389 juta (Gambar 1.1).
Sumber: Bappenas, 2013 (diolah)
Gambar 1.2Rata-rata PDRB per Kapita menurut Provinsi, 2003-2011
Pada tahun 2003-2011 ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh
dengan rata-rata 3,04 persen per tahun, di mana rata-rata pertumbuhan pada
periode setelah tahun 2007 lebih tinggi jika dibandingkan periode sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung pada
sumber daya alam yang dimiliki. Kontribusi terbesar dalam perekonomian
Kalimantan Timur adalah sektor-sektor primer, terutama sektor pertambangan
serta pengolahan migas dan non-migas. Berdasarkan data Bappenas (2012), pada
periode yang sama tingkat kemiskinan turun dari 12,15 persen pada tahun 2003
menjadi 6,77 persen pada tahun 2011 (Gambar 1.3). Kemiskinan Provinsi
Kalimantan Timur ini berada di bawah rata-rata nasional yaitu 16,66 persen pada
tahun 2003 dan 11,66 persen pada tahun 2011.
Riau, 50,389
DKI, 73,548Kaltim, 80,869
RIA
UJA
MB
ISU
MSE
LB
EN
GK
UL
UL
AM
PUN
GB
AB
EL
KE
PRI
DK
IJA
BA
RJA
TE
NG
JOG
JAJA
TIM
BA
NT
EN
BA
LI
NT
BN
TT
KA
LB
AR
KA
LT
EN
GK
AL
SEL
KA
LT
IMSU
LU
TSU
LT
EN
GSU
LSE
LSU
LT
RA
5
per kapita Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Riau yang tertinggi setelah Provinsi
Kalimantan Timur adalah sebesar Rp73,548 juta dan Rp30,389 juta (Gambar 1.1).
Sumber: Bappenas, 2013 (diolah)
Gambar 1.2Rata-rata PDRB per Kapita menurut Provinsi, 2003-2011
Pada tahun 2003-2011 ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh
dengan rata-rata 3,04 persen per tahun, di mana rata-rata pertumbuhan pada
periode setelah tahun 2007 lebih tinggi jika dibandingkan periode sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung pada
sumber daya alam yang dimiliki. Kontribusi terbesar dalam perekonomian
Kalimantan Timur adalah sektor-sektor primer, terutama sektor pertambangan
serta pengolahan migas dan non-migas. Berdasarkan data Bappenas (2012), pada
periode yang sama tingkat kemiskinan turun dari 12,15 persen pada tahun 2003
menjadi 6,77 persen pada tahun 2011 (Gambar 1.3). Kemiskinan Provinsi
Kalimantan Timur ini berada di bawah rata-rata nasional yaitu 16,66 persen pada
tahun 2003 dan 11,66 persen pada tahun 2011.
18,148
SUL
TR
AG
OR
ON
TA
LO
SUL
BA
RM
AL
UK
UM
AL
UT
PAPU
A B
AR
AT
PAPU
AIN
DO
NE
SIA
6
Sumber: Bappenas, 2013 (diolah)
Gambar 1.3Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur,
2003-2011
Menurut PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
pada periode yang sama, Kota Bontang memiliki rata-rata PDRB per kapita
tertinggi yatu sebesar Rp191,40 juta, sedangkan Kabupaten Malinau, Kabupaten
Nunukan dan Kabupaten Bulungan merupakan daerah dengan PDRB per kapita
paling rendah yaitu kurang lebih Rp10 juta. Menurut angka kemiskinan, Kota
Balikpapan memiliki rata-rata kemiskinan terendah yaitu 3,83 persen, sedangkan
kemiskinan tertinggi terletak di Kabupaten Malinau (19,60 persen), Kabupaten
Nunukan (18,70 persen) dan selanjutnya Kabupaten Bulungan (16,73 persen).
Kemiskinan ketiga daerah ini bahkan berada di atas rata-rata kemiskinan nasional
pada periode yang sama yaitu sebesar 15,6 persen. Selain itu juga terdapat daerah
lain yang kemiskinannya cukup tinggi yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai
Timur, Kabupaten Kutai Kertanegera dan Kabupaten Kutai Barat. Padahal jika
ditinjau PDRB per kapita yang ada, daerah tersebut memiliki PDRB per kapita
yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Bahkan Kabupaten Kutai
1.86 1.753.17 2.82 1.88
4.9
2.09
4.953.93
12.15 11.5710.57
11.41 11.049.51
7.73 7.666.77
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(%)
PertumbuhanEkonomiKemiskinan
7
Kertanegara merupakan daerah kabupaten/kota yang dikenal terkaya se-Indonesia
karena memiliki APBD terbesar pada tahun 2012 sebesar Rp5,03 triliun dan pada
tahun 2013 sebesar Rp9,2 triliun.
Sumber: Lampiran 1 dan 2 (diolah)
Gambar 1.4PDRB per Kapita dan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur, 2003-2011
Todaro dan Smith (2006: 66) menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat
kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama yaitu tingkat
pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi
pendapatan. Tingginya pendapatan per kapita yang ada, namun selama
kesenjangan distribusi pendapatan masih tinggi, maka tingkat kemiskinan di
wilayah tersebut pasti akan parah. Sebaliknya, meratanya distribusi pendapatan di
suatu wilayah, jika tingkat pendapatan regional rata-ratanya rendah, maka tingkat
kemiskinan juga pasti akan semakin meluas. Beberapa penelitian yang telah
dilakukan di beberapa negara dan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa
20.11 17.25 50.85 63.93 20.68 10.02 10.45 10.34 13.44 7.87 28.02 15.79 12.71
191.4014.8111.35 11.36
14.09
7.32
19.60 18.7016.73
8.18
4.19 3.836.24
9.93
6.93
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
0
50
100
150
200
250
Pas
er
Kut
ai B
arat
Kut
ai k
arta
nega
ra
Kut
ai T
imur
Ber
au
Mal
inau
Bul
unga
n
Nun
ukan
Pen
ajam
Pas
er U
tara
Tan
a T
idun
g
Bal
ikpa
pan
Sam
arin
da
Tar
akan
Bon
tang
Kem
iskinan (%)
PD
RB
per
Kap
ita
(Jut
a R
upia
h)
PDRB per Kapita Kemiskinan
8
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan absolut adalah negatif,
namun tidak ada hubungan yang pasti antara pertumbuhan ekonomi dan
ketimpangan distribusi pendapatan.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan yang hendak
diteliti adalah apakah tingginya pertumbuhan ekonomi telah terdistribusi secara
merata untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Pertumbuhan dan
pemerataan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebagaimana
tujuan awal pembangunan.
1.2 Keaslian Penelitian
Berbagai penelitian telah banyak dilakukan yang berkaitan dengan
ketimpangan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik
yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai acuan dan
pembanding, maka perlu diuraikan secara singkat mengenai penelitian-penelitian
yang relevan dengan penelitian ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1Hasil Penelitian Terkait dengan Ketimpangan,
Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
NO NAMA ALATANALISIS
KESIMPULAN
1. Gafar(2004)
Analisis korelasiheadcount indexdan coefficientGini
Pada periode 1993-1999 terjadipeningkatan GDP 32 persen dan GDP perkapita 29 persen. Hal ini diikuti denganpenurunan kemiskinan dan koefisien Ginibaik di perkotaan maupun di pedesaan.Tidak ada hubungan korelasi yangsignifikan antara pertumbuhan danketimpangan.
2. Goh,Luo,dan Zhu.
Growth IncidenceCurves(GIC), Gini
Pendapatan tumbuh untuk semua segmenpopulasi, dan sebagai hasilnya tingkat
9
NO NAMAALAT
ANALISIS KESIMPULAN
(2008) coefficient kemiskinan menurun. Pertumbuhanpendapatan tidak merata, paling cepat diwilayah pesisir, dan di antara yangberpendidikan. Pertumbuhan pendapatansebagian besar dapat dikaitkan denganpeningkatan kembali ke pendidikan danpergeseran kerja ke sektor sekunder dantersier.
3. Fosu(2009)
Random Effect(RE) dan FixedEffect(EF)Hausman-spesification test
Dampak pertumbuhan PDB menyebabkanpengaruh negatif terhadap tingkatkemiskinan baik di sampel sub-SaharanAfrika (SSA) maupun non-SSA, tetapidampak pertumbuhan berbeda antara diSSA mapun non-SSA hal ini tergantungpada ketimpangan.
4. Haemusri(2009)
Tipologi Klassen,Index Williamson,Index EntropiTheil, FungsiKuadrat, AnalisisRegresi
Terjadi kecenderungan penurunanketimpangan PDRB per kapita yangdianalisis dengan Indeks Williamson danIndeks Theil. Hubungan antarapertumbuhan Indeks Williamson danEntropi Theil menunjukkan berlakunyahipotesis Kuznets. Berdasarkan hasilregresi data panel, variabel modal manusiaberpengaruh positif, sedangkan variabelpertumbuhan populasi berpengaruh negatifterhadap pertumbuhan PDRB per kapita.
5. Pafrida(2011)
Analisis DeskriptifTren Kemiskinandan AnalisisRegresi denganfixed effect modelcross section SURatau pooled EGLS
Kondisi kemiskinan Provinsi DIY 2002-2009 membaik, pertumbuhan ekonomi diProvinsi DIY mampu memperbaikidistribusi pendapatan. Menurunnyaketimpangan pendapatan karena pengaruhpertumbuhan ekonomi semakinmeningkatkan keberhasilan dalampengurangan kemiskinan.
6. Paul,Thapa, danPrennushi(2012)
Koefisien Gini,Atkinson, danGeneralizedEntropy
Ketimpangan pendapatan per kapita diNepal cukup tinggi. Analisis dekomposisiberdasarkan pengelompokan ekologis dangeografis mengungkapkan bahwakontribusi komponen ketimpanganantardaerah pada ketidaksetaraanpendapatan agregatkurang dari 10 persen.Kebijakan pembangunan, seharusnya
10
NO NAMAALAT
ANALISIS KESIMPULAN
diarahkan untuk mengurangi ketimpangandi dalam wilayah (within region)dibandingkan untuk mengurangiketimpangan antarwilayah (betweenregion). Pertumbuhan di wilayahpedesaan, akan mengurangi ketimpanganpendapatan agregat di Nepal.
7. Amrullah(2012)
ADEPT Kemiskinan keluarga di Provinsi Bantenlebih banyak terjadi di perkotaan. Profilkemiskinan tersebut terkait dengan posisistrategis Provinsi Banten sebagai daerahsatelit ibukota Jakarta dan keterbatasaninfrastruktur di daerah Banten Selatan.
8. Nasirudin(2013)
Analisis data panelmenggunakananalisis deskriptifkemiskinan dananalisisregresidengan fixed effectmodel(cross-section weights),dan analisis pro-poor growthindex/PPGI
Tren kemiskinan di Provinsi Jawa Tengahmenurun, meskipun Kota Pekalonganmengalami tren meningkat. Pertumbuhanekonomi menimbulkan peningkatanketidakmerataan pendapatan dengan nilaielastisitas 1,48. Pertumbuhan ekonomijuga mempengaruhi tingkat kemiskinansebesar 1,303 persen, dan pengaruhketidakmerataan pendapatan masyarakatterhadap kemiskinan pengaruhnya akanmeningkatkan kemiskinan sebesar 0,056persen jika terjadi peningkatanketidakmerataan pendapatan sebesar 1persen. PPGI menunjukkan pertumbuhanekonomi merupakan pertumbuhan propoor.
Setelah mengkaji hasil penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini
memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Persamaannya
terletak pada penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan
ketimpangan pendapatan serta indikator yang digunakan untuk mengukur
ketimpangan pendapatan yaitu Gini coefficient, the generalized entropy (GE),
sedangkan perbedaannya dalam hal lokasi, waktu, data dan alat analisis yang
11
menggunakan piranti lunak ADePT. Pada penelitian sebelumnya sudah pernah
dilakukan penelitian mengenai kemiskinan menggunakan piranti lunak ADePT,
namun belum pernah dilakukan analisis mengenai ketimpangan pendapatan yang
menggunakan piranti lunak ADePT.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini
adalah.
1. Menganalisis dan mengidentifikasi ketimpangan distribusi pendapatan di
Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menganalisis hubungan pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan distribusi
pendapatan di Kalimantan Timur.
3. Memetakan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi KalimantanTimur.
4. Merumuskan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan tipologi daerah
berdasarkan pertumbuhan dan ketimpangan.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Penulis berharap, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan
sumbangan pemikiran, antara lain.
1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai informasi dalam
memahami kondisi pembangunan daerah dan pertimbangan bagi perumusan
kebijakan serta pengambilan keputusan yang terarah untuk mengurangi
permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan.
12
2. Bagi peneliti lain dan penulis sendiri, sebagai sarana untuk memperkaya
pengetahuan dan menambah referensi tentang ketimpangan distribusi
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga sebagai bahan
informasi untuk penelitian selanjutnya, terutama pada topik yang diteliti saat
ini.
1.4 Sistematika Penulisan
Penelitian ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai
berikut. Bab I merupakan pengantar yang menguraikan tentang latar belakang,
keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II berisi tentang tinjauan pustaka dan alat analisis berisi landasan teori,
tinjauan pustaka dan alat analisis. Bab III merupakan analisis data dan
pembahasan berisi metodologi dan hasil analisis yang meliputi kondisi distribusi
pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, analisis hubungan kemiskinan,
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi
Kalimantan Timur, pemetaan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi
Kalimantan Timur, dan strategi pembangunan daerah. Bab IV merupakan
kesimpulan dan saran yang memuat kesimpulan akhir dari penelitian dan saran.