bab i - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/laporan... · makanan pasal 27 yang...
TRANSCRIPT
1
BAB I
INFORMASI UMUM
A. DASAR HUKUM
Dasar hukum dari kegiatan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Badan POM) adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
9. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Instansi
Pemerintah;
12. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-
005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern
Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan
Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Indonesia;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2
B. STRUKTUR ORGANISASI TIM MONITORING DAN EVALUASI INSPEKTORAT II
Penanggung Jawab
Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.
Wakil Penanggung Jawab
Mochammad Fachrul Rizal, SH
Pengendali Teknis
Agus Sulisno, S.Si., Apt.
Ketua Tim
Wikan Yogi Pratomo,S.E
Anggota
1. Ardianto Nugroho, S. Farm., Apt
2. Brigitta Melati Iswahyulianti O., S. Farm., Apt
3. Achmad Bagus Yustiawan, SE
C. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 mengenai Badan Pengawas Obat dan
Makanan pasal 27 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor
26 tahun 2017 pasal 361 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
dan Makanan, mengatur perubahan Inspektorat yang secara struktural menjadi
Inspektorat Utama. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat Utama terdiri dari 2 (dua)
unit kerja Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II.
Inspektorat II sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran
strategisnya. Melalui implementasi core business dengan melaksanakan peran
pengawasan internal yang optimal, Inspektorat II Badan POM dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru
dalam pelaksanaan pengawasan. Perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan
pengawasan internal berubah menjadi membutuhkan pengawasan internal,
pengawasan internal dapat menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian
kinerja serta berusaha menjadi agent of change bagi organisasi Badan POM.
Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan untuk:
3
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi hasil pengawasan intern dan ekstern
pemerintah sehingga diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan
APIP untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP dan hasil pemeriksaan BPK
sebagai dasar untuk pertimbangan manajemen serta penentuan rencana aksi
selanjutnya dalam menuntaskan tindak lanjut;
3. Serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan pengawasan APIP dan laporan
tahunan evaluasi kinerja pengawasan intern Inspektorat kepada stakeholder-nya.
Dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
disampaikan hasil kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Audit Operasional dan
Audit Kinerja. Disamping menyajikan hasil kegiatan pengawasan, Laporan
Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV ini digunakan sebagai media
pertanggungjawaban dan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan
untuk menuntaskan tindak lanjut. Tuntasnya tindak lanjut diharapkan dapat menjadi
sumbangan terdapat peningkatan kinerja bagi Inspektorat II.
4
BAB II
HASIL PENGAWASAN
A. AUDIT OPERASIONAL
Dalam rangka menjalankan peran utamanya sebagai quality assurance, Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu melakukan audit untuk memberikan
penilaian atas kinerja penggunaan dana DIPA. Ruang lingkup audit operasional
berupa audit terhadap efektivitas, efisiensi dan keekonomisan penggunaan
anggaran serta ketaatan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Audit Operasional mencakup pelaksanaan program dan kegiatan Satker/Unit Kerja
beserta pertanggungjawaban keuangan atas dana DIPA Satker/Unit Kerja. Audit
tersebut menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Satker/Unit Kerja yang didanai oleh APBN melalui DIPA Satker/Unit Kerja serta
memberikan rekomendasi dalam rangka membantu dan meningkatkan kinerja
manajemen/Pimpinan Satker/Unit Kerja.
Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Inspektorat II telah melaksanakan Audit
Operasional sebanyak 17 (tujuh belas) kali yaitu pada BBPOM di Medan, BBPOM di
Serang, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Denpasar, BBPOM
di Banjarmasin, BBPOM di Manado, BBPOM di Padang, BBPOM di Yogyakarta,
BBPOM di Semarang, BPOM di Mamuju, BPOM di Sofifi, BPOM di Kendari, BPOM
di Ambon, BPOM di Batam, BPOM di Bengkulu dan BPOM di Pangkalpinang.
Namun hingga periode pelaporan monitoring dan evaluasi triwulan IV bulan
Desember 2018 Laporan Hasil Audit (LHA) BBPOM di Yogyakarta dan BPOM di
Pangkalpinang belum selesai disusun.
5
B. AUDIT KINERJA
Sesuai amanat PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah juga memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern
Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja, sebagai suatu bentuk pengawasan.
Audit kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu
Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran
atau kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena itu Audit Kinerja
merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi aspek ekonomi, efisien dan
efektifitas serta ketaatan pada peraturan yang mencakup audit kinerja atas
pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
Tahun 2018, Inspektorat II telah melakukan Audit Kinerja di Kedeputian Bidang
Penindakan dan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Dalam rangka
menunjang hasil Audit Kinerja pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Kedeputian
Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Inspektorat II juga melaksanakan sampling
atas implementasi kebijakan kedeputian terkait pada Balai Besar/ Balai POM.
Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Inspektorat II telah melaksanakan sampling
pada Balai Besar/Balai POM dalam rangka Audit Kinerja sebanyak 13 (tiga belas)
kali yaitu pada BBPOM di Medan, BBPOM di Serang, BBPOM di Semarang,
BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Denpasar, BBPOM di
Manado, BBPOM di Padang, BPOM di Kendari, BPOM di Sofifi, BPOM di Ambon,
BPOM di Batam, BPOM di Mamuju.
Namun hingga periode pelaporan monitoring dan evaluasi triwulan IV bulan
Desember 2018 Laporan Hasil Audit (LHA) Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan
Olahan belum selesai disusun.
6
BAB III
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
Inspektorat II telah melaksanakan monitoring berkelanjutan sebagai upaya dalam
menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang masih belum tuntas dengan hasil
sebagaimana tercantum dibawah ini.
A. AUDIT OPERASIONAL
Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan Audit Operasional pada
Unit/Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, total jumlah rekomendasi
tahun 2013 sampai dengan Desember tahun 2018 adalah 988 rekomendasi dengan
nilai setor sebesar Rp2.030.959.651,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) sebanyak 801
rekomendasi atau sebesar 81,07% dengan nilai Rp1.295.444.248,00;
2. Rekomendasi yang ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) sebanyak 114
rekomendasi atau sebesar 11,54%;
3. Rekomendasi yang Belum Tindak Lanjut (BTL) sebanyak 73 rekomendasi atau
sebesar 7,39%;
4. Nilai penyetoran ke kas negara yang belum diselesaikan sebesar
Rp735.558.090,00.
B. AUDIT KINERJA
Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan Audit Kinerja pada
Unit/Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, total jumlah rekomendasi
sampai dengan bulan Desember tahun 2018 adalah 98 rekomendasi dengan rincian
sebagai berikut:
1. Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) sebanyak 23
rekomendasi atau 23,47%;
2. Rekomendasi yang ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) sebanyak 12
rekomendasi atau sebesar 12,24%;
7
3. Rekomendasi yang Belum Tindak Lanjut (BTL) 63 rekomendasi atau sebesar
64,29%.
Rendahnya capaian tindak lanjut atas hasil Audit Kinerja ini dipengaruhi oleh
beberapa kendala antara lain:
a. Hasil audit Kedeputian Pangan Olahan sedang dalam proses menunggu
tanggapan sehingga Laporan Hasil Audit (LHA) belum dapat diselesaikan.
b. Rekomendasi atas hasil temuan pada Balai Besar/Balai POM belum seluruhnya
dapat ditindaklanjuti dikarenakan menunggu proses perubahan/revisi kebijakan
pada tingkat pusat.
Hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan APIP tahun 2013 s.d. triwulan IV tahun
2018 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
8
TABEL 1
HASIL PEMANTAUANTINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT OPERASIONAL
APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TAHUN 2013 - TRIWULAN IV TAHUN 2018
WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT II
NO Nama Unit Kerja Tahun Audit
Σ Temuan
Σ Rekomendasi
SS BSS BTL Nilai Setor
(Rp) Telah Setor
(Rp)
Kurang (Lebih)
Setor (Rp)
1 BBPOM di Medan 2014 5 15 15 0 0 34,195,041 34,195,041 -
2015 3 7 7 0 0 6,310,000 6,310,000 -
2016 6 12 9 3 0 1,981,111 1,981,111 -
2017 4 4 0 2 2 - - -
2018 7 23 0 0 23 280,714,378 - 280,714,378
2 BBPOM di Padang 2013 9 20 20 0 0 42,154,470 42,154,470 -
2014 8 27 27 1 0 105,972,916 84,216,390 21,756,526
2015 6 10 10 0 0 13,794,750 13,794,750 -
2016 5 14 12 1 0 12,848,543 8,336,993 4,511,550
2017 2 4 2 2 0 - - -
2018 3 26 5 20 1 40,825,611 2,785,811 38,039,800
3 BPOM di Bengkulu 2013 8 15 15 0 0 1,788,723 1,788,723 -
2015 4 15 15 0 0 17,870,767 17,870,767 -
2016 5 14 13 1 0 3,885,500 3,885,500 -
2017 3 7 6 1 0 23,544,990 23,544,990 -
2018 5 19 6 12 1 1,367,828 - 1,367,828
4 BPOM di Batam 2014 1 16 16 0 0 30,103,030 30,103,030 -
2015 5 12 12 0 0 4,630,000 4,630,000 -
2016 6 22 21 1 0 203,380 203,380 -
2018 4 10 4 3 3
5 BPOM di Pangkalpinang
2013 8 17 17 0 0 27,066,900 27,066,900 -
2014 7 19 19 0 0 54,094,566 54,094,566 -
2016 7 13 13 0 0 6,085,000 6,115,000 -
2017 7 13 13 0 0 - - -
6 BPOM di Serang 2015 3 10 10 0 0 22,858,098 22,858,098 -
2018 5 15 9 5 1 - - -
9
NO Nama Unit Kerja Tahun Audit
Σ Temuan
Σ Rekomendasi
SS BSS BTL Nilai Setor
(Rp) Telah Setor
(Rp)
Kurang (Lebih)
Setor (Rp)
7 BBPOM di Semarang 2015 3 10 10 0 0 22,858,098 22,858,098 -
2017 5 11 11 0 0 9,611,750 9,611,750 -
8 BBPOM di Yogyakarta
2014 9 16 16 0 0 179,790,228 179,790,228 -
2017 7 16 16 0 0 - - -
9 BBPOM di Denpasar 2016 3 10 10 0 0 41,826,541 41,826,541 -
2018 3 12 5 7 0
10 BBPOM di Pontianak 2014 7 18 18 0 0 109,321,215 109,321,215 -
2015 4 7 7 0 0 7,059,740 7,059,740 -
2016 7 13 12 1 0 4,159,000 4,159,000 -
2018 5 18 11 7 0 4,844,081 4,844,081 0
11 BBPOM di Banjarmasin
2014 9 25 25 0 0 43,122,693 43,122,693 -
2015 6 11 9 2 0 8,162,782 8,175,468 -
2016 5 19 9 6 4 - - -
2017 3 7 2 4 1 974,489 974,489 -
2018 3 11 8 2 1 - - -
12 BPOM di Mamuju 2017 7 14 14 0 0 6,575,000 6,575,000 -
2018 6 16 0 0 16 321,380,819 - 321,380,820
13 BBPOM di Manado 2014 7 16 16 0 0 12,667,504 12,667,504 -
2015 6 15 15 0 0 29,073,935 29,073,935 -
2016 6 22 21 1 0 23,345,011 10,842,000 12,503,011
2018 4 22 13 7 2
14 BBPOM di Kendari 2013 9 25 25 0 0 74,315,471 74,315,471 -
2014 9 20 20 0 0 149,251,652 149,251,652 -
2015 3 7 7 0 0 6,310,000 6,310,000 -
2016 7 13 13 0 0 - - -
2017 3 11 9 1 1 4,850,340 488,340 4,362,000
2018 3 15 6 9 0 10,106,760 - 10,106,760
15 BBPOM di Sofifi 2016 8 20 16 2 2 4,000,000 - 4,000,000
2017 5 14 10 4 0 5,179,417 5,179,417 -
2018 4 11 0 0 11 - - -
16 BBPOM di Ambon 2013 7 19 19 0 0 57,629,100 57,629,100 -
2014 7 22 22 0 0 19,417,650 19,417,650 -
2015 5 13 13 0 0 6,981,900 6,981,900 -
10
NO Nama Unit Kerja Tahun Audit
Σ Temuan
Σ Rekomendasi
SS BSS BTL Nilai Setor
(Rp) Telah Setor
(Rp)
Kurang (Lebih)
Setor (Rp)
2016 8 15 15 0 0 4,914,206 4,914,206 -
2017 5 12 9 2 1 820,400 820,400 -
2018 4 7 3 2 2 24,684,182 24,684,182 -
17 BBPOM di Jayapura 2013 9 25 25 0 0 10,784,650 10,784,650 -
2015 5 11 11 0 0 33,287,000 34,191,582 (904,582)
2016 5 12 9 3 0 15,783,252 15,783,252 -
2017 2 3 3 0 0 - - -
2018 4 22 19 2 1 45,575,184 7,855,184 37,720,000
18 Dit. Insert OT, Kos, SM
2015 3 2 2 0 0 - - -
19 Dit. Insert Pangan 2015 5 1 1 0 0 - - -
Jumlah
371 988 801 114 73 2,030,959,651 1,295,444,248 735,558,090
Persentase
81.07% 11.54% 7.39%
63.78% 56.78%
11
TABEL 2
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT KINERJA
APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
TRIWULAN IV TAHUN 2018
WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT II
No. Balai ∑ Temuan ∑ Total
Rekomendasi SS BSS BTL
1 2 3 4 5 6 7
1 BBPOM di Semarang 3 5 0 0 5
2 BBPOM di Jayapura 4 9 0 0 9
3 BBPOM di Medan 4 7 0 0 7
4 BPOM di Ambon 2 7 0 4 3
5 BPOM di Kendari 3 7 0 0 7
6 BBPOM di Banjarmasin
4 6 0 0 6
7 BBPOM di Serang 4 6 0 0 6
8 BPOM di Sofifi 4 7 0 0 7
9 BBPOM di Denpasar 5 7 2 5 0
10 BPOM di Mamuju 1 2 0 0 2
11 BBPOM di Manado 4 6 3 3 0
12 BBPOM di Padang 4 8 8 0 0
13 BPOM di Batam 4 10 10 0 0
14 Kedeputian IV 11 11 0 0 11
Jumlah 57 98 23 12 63
Persentase 23.47% 12.24% 64.29%
12
TABEL 3
REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN
APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TAHUN 2013 - TRIWULAN IV 2018
WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT II BADAN POM
NO Nama Unit Kerja Σ
Temuan
Σ
Rekomendasi SS BSS BTL
Nilai Setor
(Rp)
Telah Setor
(Rp)
Kurang
(Lebih) Setor
(Rp)
1. Audit Operasional 371 988 801 114 73 2.030.959.651 1.295.444.248 735.558.090
2. Audit Kinerja 57 98 23 12 63 - - -
Jumlah 428 1.086 824 126 136 2.030.959.651 1.295.444.248 735.558.090
Persentase 75.87% 11.60% 12.52%
13
BAB IV
SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI
A. SIMPULAN
1. Inspektorat II sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran
strategisnya melalui implementasi core business Inspektorat II dengan
melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal;
2. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Operasional Inspektorat II
sampai triwulan IV pada tahun 2018 sejumlah 801 (81,07%) rekomendasi sesuai
saran (SS), sebanyak 114 (11,54%) rekomendasi Belum Sesuai Saran dan
sebanyak 73 (7,39%) rekomendasi yang belum ditindak lanjuti (BTL) dari total 988
rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II, dengan total penyetoran ke kas
negara sebesar Rp1.295.444.248,00 (63,78%) dari Rp2.030.959.651,00;
3. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Inspektorat II
sampai triwulan IV pada tahun 2018 terdapat rekomendasi sejumlah 23 (23,47%)
yang telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS), 12 (12.24%) rekomendasi
ditindaklanjuti belum sesuai saran (BSS) dan 63 (64.29%) rekomendasi yang
belum ditindaklanjuti (BTL) dari total 98 rekomendasi yang diberikan oleh
Inspektorat II.
B. HAMBATAN
Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV tahun 2018, Inspektorat II
masih memiliki beberapa hambatan antara lain:
1. Hambatan internal
a. Meningkatnya peran Inspektorat II dalam fungsi pengawasan secara luas,
namun belum didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai.
b. Belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan
berbasis aplikasi.
14
c. Pada aspek tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan internal masih
terdapat ketidaksesuaian saran tindak lanjut yang diberikan oleh auditor
dengan kondisi yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan
d. Penyusunan laporan hasil audit yang tidak tepat waktu
e. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja pada Balai
Besar/Balai POM menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat
pusat.
2. Hambatan eksternal
a. Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan pihak ke III (tiga)
banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyetoran denda
keterlambatan dan kelebihan pembayaran;
b. Satuan Kerja/Unit terkait kurang memahami rekomendasi sehingga tindak
lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti serta masih menimbulkan
temuan berulang;
c. Unit kerja tidak segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk melaksanakan
rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi tidak dapat ditindak
lanjuti.
C. REKOMENDASI
a. Membangun perencanaan audit pengawasan berbasis risiko, dan
memaksimalkan proses manajemen resiko pada masing-masing unit kerja;
b. Memperkuat pengelolaan data hasil pengawasan sehingga dapat dijadikan
pertimbangan bagi manajemen;
c. Mengintensifkan koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait dalam
pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat II sehingga rekomendasi dapat
ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS).