bab i pp pendahuluan -...
TRANSCRIPT
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
PP
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan
Timur adalah :
a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 69 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu
pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SD.19/14/44 Tanggal 09
Desember 1972.
b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1975
Tentang Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi
Kalimantan Timur No.69 tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur menjadi Peraturan Daerah.
c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Tingkat
I Nomor 360 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Perubahan nama yang semula pembentukan Badan Pajak dan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
yang ada sekarang disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor KPUD .7/7/39-26 Tanggal 31 Maret 1978.
d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 ;
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08).
Bab I
Pendahuluan
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 Nomor 9).
f. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Nomor 77 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2017, tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Provinsi mempunyai tugas
pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak
Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan
dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1. Kedudukan BAPENDA Prov. Kaltim
Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan.
2. Tugas & Fungsi
Badan Pendapatan Provinsi mempunyai tugas pokok
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak
Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan,
pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Provinsi.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan
dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan
bukan pajak daerah;
e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian
dan evaluasi pendapatan;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 77 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, maka struktur
Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahkan:
Sub Bagian Perencanaan Program;
Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Umum.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan,
membawahkan:
Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Sistem
Informasi Pendapatan;
Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan.
d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
Sub Bidang Pendataaan, Administrasi, dan Keberatan Pajak;
Sub Bidang PKB dan BBNKB;
Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahkan;
Sub Bidang Retribusi Daerah;
Sub Bidang Penerimaan Lain-lain;
Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan;
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang – Undangan.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB )
Kepala UPTB
Sub. Bagian Tata Usaha
Seksi Pembukuan dan Penagihan
Seksi Pendataan dan Penetapan
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
Gambar I.1
Struktur Organisasi BAPENDA Prov. Kaltim
Kepala Badan
Kepala Bidang Pajak Daerah
Kepala Bidang Penerimaan Bukan
Pajak Daerah
Kabid
Perencanaan & Pengembangan
Sistem Informasi
Pendapatan
Kabid
Pengendalian & Evaluasi
Pendapatan
Kasubbid Perencanaan Anggaran Pendapatan & Pengembangan Sistem
Informasi Pendapatan
Kasubbid Analisis
Pengembangan Pendapatan &
Pelayanan
Kasubbid
Pendataan Administrasi &
Keberatan Pajak
Kasubid PKB & BBNKB
Kasubbid Pajak Daerah Lainnya
Kasubbid Retribusi
Daerah
Kasubbid
Penerimaan Lain-
lain
Kasubbid Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak
Kasubbid Pengendalian &
Evaluasi
Pendapatan
Kasubbid Kajian Hukum &
Perundang-
undangan
9 UPTD
Sekretaris
Kasubbag Penyusunan
Program
Kasubbag Umum
Kasubbag
Keuangan
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 6
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan
Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 232 (dua ratus tiga
puluh dua) orang yang bertugas baik di Provinsi dan tersebar di 9 UPTB Se-
Kalimantan Timur.
Komposisi Pegawai terdiri dari 49 (empat puluh
sembilan) Pejabat Struktural, yang terdiri dari Eselon II , III dan IV
beserta 183 (seratus delapan puluh tiga) orang staf. Jumlah Jabatan
Struktural ada 55 (lima puluh lima) kursi, dikarenakan 5 orang mengalami
purna tugas selama tahun 2018 dan 1 orang meninggal dunia, sehingga
tersisa 49 (empat puluh sembilan) pejabat struktural di lingkungan Bapenda
Prov. Kaltim.
Pejabat Struktural
Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan
Daerah tersebut diatas adalah :
Gambar I.2
Pejabat Struktural BAPENDA Prov. Kaltim
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 7
1
12
24
48
16
39
24
6
35
19
94
102
IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a
Secara rinci jumlah pegawai BAPENDA Prov. Kaltim berdasarkan
pangkat/ golongan dapat dilihat pada Gambar I.3
Gambar I.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Jumlah pegawai BAPENDA Prov. Kaltim berdasarkan jenis untuk
lulusan SD sebanyak 5 (dua belas) orang, lulusan SMP Sederajat sebanyak 6
(enam) orang, lulusan SMA Sederajat sebanyak 92 (sembilan puluh dua)
orang, lulusan Sarjana Muda/Diploma Tiga sebanyak 8 (delapan) orang,
lulusan Sarjana 83 (delapan puluh tiga) orang, lulusan Pasca Sarjana 38
(tiga puluh delapan) orang.
Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dapat
dilihat pada Tabel I.1.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 8
Tabel I.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan
Gambar I.4
Persentase Jumlah Pegawai BAPENDA Prov. Kaltim Berdasarkan
Pendidikan
Pendidikan Umum Jumlah (Orang)
SD 5
SMP Sederajat 6
SMA Sederajat 92
D.III 8
Sarjana 83
Pasca Sarjana 38
Total 232
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 9
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas, maka perlu
diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya
tujuan organisasi yaitu :
1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan.
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian Tunggakan
pajak.
3. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Dispenda Provinsi
Kalimantan Timur dan Mitra Kerja Intansi / SKPD pemungut
5. Terpenuhinya sumber pendapatan sebagai pendukung pembiayaan
pembangunan.
6. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak
daerah
7. Menurunnya jumlah tunggakan piutang pajak daerah
8. Tercapainya target penerimaan PAD
9. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
10. Tersedianya aturan/dasar hukum sebagai pendukung intensifikasi
pendapatan daerah.
F. ISU STRATEGIS
Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tanggung
jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan
Pelayanan Publik. Fungsi utamanya dalam melaksanakan urusan pemerintah
daerah terdapat permasalahan sebagai berikut :
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
0
1. Tuntutan penyedian dan belanja daerah yang semakin besar
2. Sumber – sumber pendapatan yang belum tergali
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia
4. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan
pajak
5. Belum optimalnya intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah
6. Tuntutan Penyedian dan belanja daerah yang semakin besar
G. SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan
sarana dan prasarana sebagai berikut :
No Uraian Banyaknya Satuan
1 Tanah 22783 m2
2 Area Parkir 4 Area
3 Ruang Rapat 4 Ruang
4 Ruang Kerja Struktural
19 Ruang
5 Ruang Kerja Staf 9 Ruang
6 Ruang Kerja
Bendahara 1 Ruang
7 Ruang Perpustakaan 1 Ruang
8 Ruang Arsip 1 Ruang
9 Ruang Olahraga 1 Ruang
10 Gudang Barang 2 Ruang
11 Musholla 1 Ruang
12 Pantry 9 Ruang
13 Kantin 1 Ruang
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
1
RINCIAN BARANG KE NERACA TAHUN ANGGARAN 2018
Kode
Nama barang
(Berdasarkan Bidang barang )
Nilai
Rp.
1 Tanah 52.457.600.319,19
2 Peralatan dan mesin 81.141.784.835,00
3 Gedung dan Bangunan gedung 175.124.312.389,45
4 Jalan, Irigasi dan jaringan 2.462.024.875,00
5 Aset Tetap lainnya 203.923.328,00
6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 540.941.400,00
7 Aset lainnya 7.020.040.800,00
Jumlah Aset 311.930.587.147,36
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
2
Dan untuk Fasilitas Penunjang operasional kerja Badan Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur didukung fasilitas perkantoran Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah dan Koordinator Penerimaan pendapatan Daerah
(SAMSAT) yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pungutan lainnya
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di seluruh
Kabupaten / Kota antara lain :
UPT BAPENDA SE-KALIMANTAN TIMUR:
1. UPTB SAMARINDA
Luas Tanah: 2.497,83 m2
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Pembantu terdiri dari 5 (lima) unit
c) Samsat Corner terdiri dari 1 (satu) unit
d) Samsat Payment Point 1 (satu) unit
e) Samsat Mobile 2 (dua) unit
f) Samsat Desa 1 (satu) unit
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
3
2. UPTB BALIKPAPAN
Luas Tanah: 1.439 m2
a) Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Pembantu Terdiri dari 3 (tiga) unit
c) Samsat Coner 1 (satu) unit
d) Samsat Payment Point 2 (dua) unit
e) Samsat Mobile 2 (dua) unit
3. UPTB BONTANG
Luas Tanah: 4.173 m2
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
4
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Coner 1 (satu) unit
c) Samsat Desa 1 (satu) unit
4. UPTB KUKAR
Luas Tanah: 1.550 m2
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Pembantu terdiri dari 6 (enam) unit
c) Samsat Payment Point 6 (enam) unit
d) Samsat Mobile 3 (tiga) unit
5. UPTB KUTIM
Luas Tanah: 4.800 m2
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
5
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Pembantu terdiri dari 3 (tiga) unit
c) Samsat Payment Point 2 (dua) unit
d) Samsat Mobile 1 (satu) unit
e) Samsat Desa 2 (dua) unit
6. UPTB KUBAR
Luas Tanah: 2.000 m2
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Pembantu terdiri dari 4 (empat) unit
c) Samsat Payment Point 2 (dua) unit
d) Samsat Mobile 2 (dua) unit
e) Samsat Desa 1 (satu)
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
6
7. UPTB PENAJAM
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Payment Point 4 (empat) unit
c) Samsat Mobile 1 (satu) unit
d) Samsat Desa 1 (satu) unit
8. UPTB PASER
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
7
b) Samsat Pembantu terdiri dari 1 (satu) unit
c) Samsat Payment Point 4 (empat) unit
d) Samsat Desa 1 (satu) unit
9. UPTB BERAU
a) Samsat Induk terdiri dari 1 (satu) unit
b) Samsat Pembantu terdiri dari 1 (satu) unit
c) Samsat Corner 1 (satu) unit
d) Samsat Desa 1 (satu) unit
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
8
A. RENCANA STRATEGIS
Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi,
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.
Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada
kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan
bernegara, visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam
dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya
dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju
masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan
kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat
selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.
I. Visi :
“ Tewujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “
II. Misi :
Untuk Mewujudkan Visi tersebut maka diupayakan perwujudannya melalui
Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar
pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat
Bab II Perencanaan dan
Perjanjian Kinerja
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 1
9
4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah
Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Pegawai
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah
peningkatan kualitas SDM, hal ini sangat penting, dalam rangka
meningkatkan profesionalisme pegawai. Peningkatan kualitas SDM
merupakan Investasi untuk kelangsungan kemajuan Provinsi
kalimantan Timur di masa yang akan datang.
Misi 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya
membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
Provinsi Kalimantan Timur merupakan Daerah yang kaya akan
sumber daya alam, tetapi disadari bahwa kekayaan alam tersebut
suatu saat akan habis. Untuk itu sumber penerimaan lain yang di
harapkan untuk menambah pembiayaan daerah adalah
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-
lain, hal itu dapat terwujud apabila ada kesadaran masyarakat
untuk berpatisipasi dalam membayar kewajibannya, hal tersebut
bukanlah hal yang mudah tetapi perlu di bina secara
berkesinambungan sehingga nantinya akan mengurangi kasus-
kasus pelanggaran yang tidak di harapkan.
Misi 3 : Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat
Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
Misi 4 : Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah
Dalam rangka meningkatkan aktivitas pemerintah daerah di bidang
pembagunan, maka dana yang di butuhkan akan meningkat pula,
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
0
dana tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber pendanaan.
Sumber Pendanaan yang telah di tetapkan dalam UU Nomor 33
tahun 2004 adalah dana perimbangan yang bersumber dari Pajak
Bumi dan Bagunan (PBB), Bea Perolehan atas tanah dan bangunan
(BPHTB), Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan nilai penerimaan
sumber daya alam , Dana Alokasi khusus serta pungutan lainya,
pungutan – pungutan tersebut dikenakan warga negara atau orang-
orang dan badan-badan yang memperoleh manfaat dan
pelaksanaan pembagunan.
III. Tujuan
Salah satu komponen dari perencanaan strategi tujuan yang
dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh
Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima
tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya
mendukung pencapaian pembagunan pemerintah Daerah. Adapun tujuan
Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan
Pendapatan Daerah dari sektor PAD.
IV. Sasaran
Sasaran Merupakan Penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai dan di hasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang
ingin dicapai pada periode 2013 – 2018 adalah Tercapainya Target
Pendapatan Daerah.
Untuk tercapainya sasaran dan tujuan, beberapa inovasi telah
di laksanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan
meningkatkan pelayanan prima bagi wajib pajak dengan membuka beberapa
gerai layanan di antaranya samsat mall, samsat pembantu di beberapa
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
1
kecamatan yang potensial, samsat keliling, samsat kampus, samsat air, e-
samsat, samsat pos, dan samsat desa.
Jenis Pelayanan Beragam :
1. Samsat Corner/Samsat Mall
2. Samsat Drive Thru
3. Samsat Payment Point
4. Samsat Keliling
5. Samsat Delivery (antar jemput)
6. Samsat Jelajah
7. Pemugutan Pajak secara door to door
8. Samsat kampus
9. Samsat air
10. Layanan E-Samsat pembayaran melalui sistem Bank (ATM / Mobile
Bangking)
11. Samsat pos
12. Samsat desa
V. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja
dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
2
Tabel II.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Tahun 2018
VI. Strategi
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa
strategi sebagai berikut:
a. Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPTB, mitra
kerja dan kuantitas SDM yang tersedia;
b. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda / peraturan terbaru dan
pemberian penghargaan pada masyarakat taat pajak sehingga
menumbuhkan dukungan masyarakat;
c. Pembangunan kantor baru di UPTB potensial;
d. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama
bagi UPTB baru;
No Tujuan Sasaran Indikator
1 Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Optimal
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
3
e. Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal
intensifikasi / ekstensifikasi penerimaan;
f. Intensifikasi sumber penerimaan yang ada (PAD);
g. Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan;
h. Terwujudnya sumber penerimaan baru bagi pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
VII. Kebijakan
Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai
RPJMD tahun 2013 - 2018 diarahkan untuk mengoptimalisasi penerimaan
daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),
maupun Dana Perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang sah.
Berdasarkan data historis keuangan daerah tersebut, maka kebijakan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2013
- 2018 diarahkan pada hal-hal berikut.
a. Merekrut tenaga outsourcing sebagai tenaga technical support
peaksanaan implementasi teknologi di setiap Samsat / UPTD.
b. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM Aparatur.
c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan
kerjasama dengan perbankan, PT Pos Indonesia dan dunia usaha.
d. Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal
intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan.
e. Pengembangan Sistem Komputerisasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah secara terintegrasi ke sistem yang sudah ada.
f. Mengoptimalkan kinerja BUMD agar melakukan due diligent untuk
memberikan konstribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
g. Penyertaan modal pemerintah.
h. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli
daerah yang baru dan yang sah.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
4
i. Mengupayakan tersedianya Dana Alokasi Khusus sebagai kompensasi
dari pengurangan Dana Alokasi Umum yang mulai tahun 2010
diperkirakan tidak tersedia lagi.
j. Diharapkan selama lima tahun kedepan, peran PAD terhadap total
pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan dengan kontribusi sebesar
51%. Dana Perimbangan terhadap total APBD pada lima tahun ke
depan sebesar 49%.
VIII. Program
Dari kebijakan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
menetapkan program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan Dan Kelengkapan Saran Dan
Prasarana
Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Saran Dan
Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
5
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
5. Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Pengembangan Pelayanan Pendapatan Daerah
6. Program Koordinasi Pajak Daerah
Pendataan, Administrasi, dan Keberatan Pajak
Peningkatan Pendapatan PKB dan BBNKB
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya
7. Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak
Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah
Koordinasi Penerimaan Lain-lain
Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
8. Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Pengendalian Pendapatan Daerah
Evaluasi Pendapatan Daerah
9. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
Pembukuan dan Penagihan Objek Pajak dan Bukan Pajak
Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, dan PLL
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tabel II.2
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
6
1. Nama Unit Organisasi :
2. Tugas :
Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan
3. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis yang di tetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, Pembinaan Kebijakan Teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
3 .Perencanaan, Pembinaan Kebijakan Teknis di bidang Pajak Daerah;
4. Perencanaan, Pembinaan Kebijakan Teknis di bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah;
5. Perencanaan, Pembinaan Kebijakan Teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
6. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama :
-
P
Pajak Daerah Rupiah - - -
- Retribusi Daerah - - Data Realisasi PAD tahun berjalan
- - Data Objek dan sumber sumber PAD -
- -
- -
-
-
Penanggung JawabSumber Data
Badan Pendapatan Daerah
Optimalisasi Pemanfaatan Sistem
Informasi Peningkatan Pelayanan
Intensifikasi dan koordinasi dengan instansi
atau mitra kerja terkait yang memiliki
sumber-sumber pungutan/pendapatan
1 Mengoptimalkan sumber sumber PAD Data Realisasi PAD Tiga Tahun Terakhir Mempertimbangkan realisasi tahun
tahun sebelumnya
Memproyeksikan potensi dari objek
PAD yang lama maupun tambahan
potensi baru
Penghitungan menggunakan tarif
sesuai ketentuan yang berlaku
Optimalisasi Penagihan Piutang
No. Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Satuan
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah,
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Alasan Cara PerhitunganIndikator Kinerja Utama
Tercapainya Pendapatan
Asli Daerah
Hasil Pengelola
Kekayaan Daerah yang
dipisahkanLain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah
Hasil Evaluasi dengan OPD Pemungut,
BUMD dan BLUD dan OPD Teknis
Data piutang Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Prov. Kaltim
C. PERJANJIAN KINERJA
Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2018.
Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2018
Program
Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 16.176.789.000,00 APBD Prov. Kaltim
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 7.290.690.352,00 APBD Prov. Kaltim
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Rp 4.072.808.800,00 APBD Prov. Kaltim
4 Program penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Rp 406.324.000,00 APBD Prov. Kaltim
5 Program Perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Rp 1.383.000.000,00 APBD Prov. Kaltim
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN T A R G E T (Rp)
1. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah
Rupiah
a. Pajak Daerah 4.020.200.000.000,00 b. Retribusi Daerah 19.955.750.000,00
c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang di Pisahkan 195.941.092.999,14 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 893.193.970.776,86
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
7
6 Program Koordinasi Pajak Daerah Rp 3.198.075.000,00 APBD Prov. Kaltim
7 Program Koordinasi Penerimaan Bukan pajak Rp 922.000.000,00 APBD Prov. Kaltim
8 Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Rp 446.000.000,00 APBD Prov. Kaltim
9 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain
Rp 2.581.610.000,00 APBD Prov. Kaltim
TOTAL ANGGARAN Rp 36.477.297.152,00
A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP
TAHUN SEBELUMNYA
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2017 memperoleh nilai sebesar
65,07 (Enam Puluh Lima koma Nol Tujuh) atau dengan predikat penilaian
“B” (Baik), sebagaimana tabel berikut:
No Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 2016 Nilai 2017
1 Perencanaan Kinerja 30 22.00 21.33
2 Pengukuran Kinerja 25 13.13 16.25
Bab III
Akuntabilitas Kinerja
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
8
3 Pelaporan Kinerja 15 11.22 12.23
4 Evaluasi Internal 10 5.25 6.20
5 Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi 20 9.52 9.06
Nilai Hasil Evaluasi 100 61.14 65.07
Kategori Penilaian B B
2. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2017
No Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1 Target ditetapkan telah dengan baik berdasarkan basis data yang
memadai dan argumen yang logis
2 Dokumen PK telah selaras dengan Dokumen Renstra
3 Target kinerja yang diperjanjikan dapat digunakan untuk mengukur
keberhasilan
4 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala
(triwulan)
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 2
9
Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian
secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan
kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya
adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya
indicator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta
memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih
sistematis, terukur dan dapat diterapkan.
Adapun Capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel III.1
Capaian Kinerja Tahun 2018 per triwulan
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Tahun 2018 (Rp)
Triwulan
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian
1 Tercapainya
Target Pendapatan
Asli Daerah
a. Pajak
Daerah
Rupiah 4.020.200.000.000,00 1 804.040.000.000,00 957.656.526.884,60 119,11%
2 1.005.050.000.000,00 1.083.523.770.813,60 107,81%
3 1.005.050.000.000,00 1.228.557.572.365,58 122,24%
4 1.206.060.000.000,00 1.446.938.464.819,30 119,97%
b. Retribusi
Daerah
19.955.750.000,00 1 3.991.150.000,00 2.891.159.478,12 72,44%
2 4.988.937.500,00 5.530.009.564,20 110,85%
3 4.988.937.500,00 3.964.240.386,50 79,46%
4 5.986.725.000,00 7.259.676.818,64 121,26%
c. Hasil Pengelola
Kekayaan
Daerah
yang dipisahkan
195.941.092.999,14 1 39.188.218.599,83 0,00 0,00%
2 48.985.273.249,79 176.433.371.747,79 360,18%
3 48.985.273.249,79 3.551.197.088,00 7,25%
4 58.782.327.899,74 16.572.860.069,00 28,19%
d. Lain-lain 892.960.031.576,86 1 178.592.006.315,37 221.789.780.153,05 124,19%
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
0
Pendapata
n Asli Daerah
yang sah
2 223.240.007.894,22 99.707.044.417,10 44,66%
3 223.240.007.894,22 254.502.011.433,13 114,00%
4 267.888.009.473,06 131.809.393.469,64 49,20%
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari
pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi
pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut
tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan
agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan
dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan -
kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka
pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja dan program
serta kegiatan yang telah ditetapkan.
Secara umum pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebagaimana yang telah
ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur
Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian
kinerja.
Tercapainya Pendapatan Daerah
Tercapainya target Penerimaan dari berbagai sumber penerimaan
merupakan sasaran utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur , adapun penerimaan pendapatan bersumber dari :
a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
1
Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel III.2 - Capaian Kinerja Tahun 2018
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2018
Target Perubahan Tahun 2018
(Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian
1 Tercapainya
Target Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah Rupiah 4.020.200.000.000,00 4.716.676.334.883,08 117,32%
b. Retribusi Daerah 19.955.750.000,00 19.645.086.247,46 98,44%
c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan
195.941.092.999,14 196.557.428.904,79 100.31%
d. Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah
892.960.031.576,86 707.808.229.472,92 79,27%
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel III.3 - Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016, Tahun
2017 dan Tahun 2018
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
2
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Realisasi (Rp) % Peningkatan /
Penurunan Tahun 2018
2016 2017 2018
1 Tercapainya
Target Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah Rupiah 3.127.266.807.033 3.505.578.072.171 4.716.676.334.883 35%
b. Retribusi Daerah 20.011.203.157 16.659.010.037 19.645.086.247 18%
c. Hasil Pengelola
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
167.385.377.651 208.807.497.552 196.557.428.905 -5,87%
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
670.746.551.661 846.512.846.321 707.808.229.473 -16,39%
3. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang dilakukan
Sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah disampaikan
beberapa permasalahan sebagai berikut:
A. Pajak Daerah
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Terdapat perusahaan yang menunda pembayaran pajak alat
berat karena adanya keputusan MK Nomor 15/PUU-
XV/2017. Mereka beranggapan amar putusan pada ayat 1
(mengabulkan permohonan seluruhnya). Padahal ada ayat
2, 3 dan 4.
Amar Putusan adalah :
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa
“Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
3
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat secara permanen”,
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negera RI Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049),
khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak
terhadap alat berat
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita
Negara RI sebagaimana mestinya.
Tunggakan Pajak Meningkat.
Terbatasnya layanan Samsat Penuh.
Belum sinkronnya Data ERI untuk BBN-II.
Sosialisasi kepada Wajib Pajak belum maksimal.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia terutama ASN di OPD
Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB )
a. Berdasarkan UU No.28/2009 Pasal 17 ayat (4) bahwa yang
bisa penyedia PBBKB adalah produsen dan/atau importir.
b. Tidak ada aturan yang mengatur tata cara maupun
persyaratan pemberian keringanan pembayaran PBBKB.
c. Perpanjangan Wajib Pungut yang bukan produsen dan/atau
importir.
3) Pajak Air Permukaan ( PAP )
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
4
a. Belum dilakukan perubahan terhadap formula Nilai
Perolehan Air Permukaan (NPAP) sebagai dasar perhitungan
Pajak Air Permukaan.
b. Tidak ada penambahan objek pajak dari perusahaan sektor
industri pertambangan, perkebunan dan perhutanan.
c. Masih banyak perusahaan dan hotel yang menggunakan air
laut dan air tanah sebagai pengganti air permukaan, di
mana air laut dan air tanah tidak menjadi kewenangan
pemerintah provinsi untuk dipungut pajaknya.
4) Pajak Rokok
a. Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk
masing-masing Provinsi ditentukan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang
Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata
Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
b. Pencairan Pajak Rokok tidak akan dilaksanakan apabila
Laporan Penyaluran Pajak Rokok ke kabupaten/kota pada
triwulan sebelumnya tidak dilaporkan oleh BPKAD Prov.
Kaltim kepada Kemenkeu.
c. Pemotongan pajak rokok dan langsung diserahkan ke
rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 128
Tahun 2018 yang dikeluarkan 25 September 2018. Untuk
menutup defisit BPJS.
A. Penerimaan Bukan Pajak Daerah
1) Retribusi Daerah
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
5
Kondisi pendapatan retribusi daerah saat ini, terdapat
keterbatasan dalam pelaksanaan pemungutan dan pengembangan
potensi yang ada, antara lain; Kemampuan sumber daya dalam
penyediaan pelayanan terbatas; Terbatasnya penganggaran
dalam rangka penguatan penyediaan pelayanan retribusi daerah
pada OPD/UPTD Pemungut dan Pengawasan pelaksanaan
pemungutan masih rendah.
Beberapa Permasalah Yang Terdapat Pada Retribusi Jasa
Umum Tahun 2018, antara lain:
1. Terbatasnya penganggaran dalam rangka penguatan
penyediaan pelayanan Retribusi Daerah pada SKPD/UPTD
Pemungut
2. Adanya persaingan bisnis khususnya pelayanan kesehatan
mata milik pihak swasta.
3. Terbatasnya anggaran belanja peningkatan kualitas SDM
pada OPD Kab/Kota untuk melaksanakan kerjasama dalam
kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur dan jasa
pelayanan pengujian laboratorium.
4. Adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pelayanan
pendidikan dari UPTD AKPER kepada Kementerian Riset
Teknologi & Pendidikan Tinggi melalui Universitas
Mulawarman Samarinda terhitung tanggal 8 Januari 2018.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39
Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang
meliputi aspek Keselamatan dan Penerbitan Pas Kecil, Pas
Sungai Danau serta Pengujian Kapal adalah merupakan
wewenang dan tugas KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan).
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
6
Beberapa Permasalah Yang Terdapat Pada Retribusi Jasa
Usaha Tahun 2018, antara lain:
1. Terbatasnya penganggaran dalam rangka penguatan
penyediaan pelayanan Retribusi Daerah pada OPD/UPTD
Pemungut
2. Belum maksimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
3. Belum keluarnya izin legalitas produksi dan penjualan APH
(Agens Pengendali Hayati) dari Kementerian Pertanian untuk
diperjualbelikan kepada masyarakat umum
4. Masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang menjadi
objek Retribusi Jasa Usaha di OPD/UPTD Pemungut yang
mengalami kerusakan dan perlu adanya perbaikan
5. Adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pelayanan
pendidikan dari UPTD AKPER kepada Kementerian Riset
Teknologi & Pendidikan Tinggi melalui Universitas
Mulawarman Samarinda terhitung tanggal 8 Januari 2018
6. Berkurangnya pelaksanaan event olahraga sepanjang Tahun
2017-2018 yang mempergunakan fasilitas olahraga pada
Komplek Stadion Utama dan Madya (UPTD PKSOM)
7. Terbatasnya anggaran belanja peningkatan kualitas SDM
pada OPD Kab/Kota untuk melaksanakan kerjasama dalam
kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur
8. Pengalihan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana
pengelolaan retribusi sertifikasi mutu hasil perikanan untuk
komoditi ekspor dialihkan kepada Kab/Kota
9. Berkurangnya luas tanam (lahan) untuk lahan padi dan
palawija serta faktor cuaca yang kurang mendukung dengan
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
7
adanya banjir dan air pasang surut sehingga mempengaruhi
hasil produksi padi & palawija
10. Terhadap kegiatan usaha obat tradisional berupa produksi
kapsul velvet yang mana semula dari industri dan usaha obat
tradisional (IKOT) menjadi usaha kecil obat tradisional
(UKOT) berdasarkan Permenkes Nomor 006 Tahun 2012
tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, dimana
penamaan IKOT berubah menjadi UKOT sehingga pemilik izin
IKOT diwajibkan mengurus penyesuaian izin dan persyaratan
sesuai dengan Pemenkes yang baru.
11. Sejak adaya Surat Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim
Nomor : 442/3903/DK-FM/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016
perihal Peringatan Keras tentang Produksi Kapsul Velvet,
maka kegiatan produksi untuk sementara dihentikan.
Beberapa Permasalah Yang Terdapat Pada Retribusi
Perizinan Tertentu Tahun 2018, antara lain:
1. Belum seimbangnya jumlah petugas verifikasi penerbitan izin
kapal dengan jumlah kapal yang lokasinya tersebar di
Kab/Kota
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan tangkap;
kendaraan operasional untuk pemeriksaan fisik kapal dan alat
penagkapan kapal
3. Pengurangan operasional untuk objek angkutan darat
maupun kendaraan kapal
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
8
4. Menurunnya jumlah tenaga kerja asing dari tahun 2014
sebanyak 81 TKA, Tahun 2015 sebanyak 67 TKA dan Tahun
2016 sebanyak 29 TKA dan Tahun 2017 sebanyak 26 TKA
akibat kondisi prekonomian yang kurang baik sehingga
banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (tenaga kerja
asing) di beberapa perusahan.
2) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Secara Umum, peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)
2018 ditopang oleh perekonomian Indonesia berada pada
kisaran target yang ditetapkan sebesar 5,1-5,2 %, melanjutkan
tren pertumbuhan ekonomi yang membaik dan
memperlihatkan daya tahan perekonomian nasional terhadap
gejolak perekonomian global. Kenaikan harga komoditas
minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-
Nopember 2018 yang terus berlanjut menjadi faktor utama
yang menyebabkan peningkatan penerimaan DBH, dengan
rincian sebagai berikut :
1. Penerimaan DBH Pajak
a. Pajak Penghasilan (Pasal 21, Pasal 25 dan 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(WPOPDN))
Penerimaan DBH Pajak Penghasilan mengalami
pertumbuhan negative sebesar -13,33 % (yoy)
Penurunan penerimaan pajak penghasilan Tahun 2018
tidak lepas dari peningkatan jumlah Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) dari 36 Juta per tahun menjadi 54
juta per tahun melalui PMK No. 101/PMK.010/2016.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 3
9
b. Pajak Bumi Bangunan (PBB)
Penerimaan DBH PBB tumbuh sebesar 14,04 % (yoy),
dari sisi capaian penerimaan DBH PBB mengalami
penurunan yang disebabkan adanya pengalihan
pengelolaan (kontraktor) dalam sektor pertambangan
migas, dimana tidak semua asset dialihkan ke
kontraktor baru namun sebagian dikembalikan ke
Negara dan tidak lagi menjadi objek pajak PBB.
2. Penerimaan DBH Bukan Pajak
Kenaikan harga komoditas batubara acuan (HBA) pada
periode Januari-Nopember 2018 yang mencapai USD 99,55
per ton serta tren peningkatan harga minyak mentah
Indonesia/rata-rata (ICP) hingga akhir Nopember 2018
sebesar USD 68,62 per barel berdampak positif terhadap
penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Migas dan Non
Migas dan penyaluran secara bertahap penyelesaian Kurang
Bayar tahun 2017 sehingga secara keseluruhan penerimaan
Dana Bagi Hasil (DBH) SDA 2018 dapat melewati
target/surplus yang ditetapkan dalam APBD-P 2018.
3. Dana Alakosi Umum (DAU)
Penerimaan Dana Alokasi Umum penganggaran merupakan
kebijakan Pemerintah Pusat. Penerimaan DAU meningkat mulai
tahun 2016 karena untuk menopang sebagian pembayaran gaji
dan implementasi UU 23 tahun 2014 mutasi pegawai guru guru
tingkat SMU dari Pemerintah Kabupaten Kota ke Provinsi.
4. Dana Alakosi Khusus (DAK)
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
0
Penerimaan Dana Alokasi Khusus ada 2 kegiatan yaitu DAK
Fisik dan DAK Non Fisik penganggaran merupakan kebijakan
Pemerintah Pusat dalam kurun 2 tahun terakhir meningkat
cukup signifikan yaitu DAK Fisik mendanai program program
Kementerian Lembaga khusus untuk pembangunan
inprastruktur. kemudian DAK Non Fisik untuk program kegiatan
biaya operasional sekolah tingkat menengah atas.
Dari beberapa permasalahan diatas maka terhadap beberapa solusi
yang dilaksanakan yaitu :
a) Pajak Daerah
1) Mengusulkan agar pihak terkait dapat menyusun rancangan
Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Permukaan sehingga
dapat mengetahui kewenangan pengelolaan Air Permukaan di
Kalimantan Timur termasuk menghitung Nilai Perolehan Air (
NPA ) sebagai dasar penetapan Pajak Air Permukaan.
2) Mengusulkan peninjauan atas Nilai Perolehan Air ( NPA ) yang
berlaku disesuaikan dengan kondisi saat ini.
3) Pemuktahiran data objek Air Permukaan pada masing-masing
Kabupaten / Kota.
4) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu
melakukan sosialisasi dan penagihan agar perusahaan alat
berat/besar yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
membayar pajaknya karena diberikan batas waktu 3 tahun atau
saampai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 direvisi.
5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa melakukan
pengawasan berupa evaluasi, monitoring, pemeriksaan/audit
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
1
langsung ke wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak
alat berat (besar) sehingga perusahaan melakukan kewajibannya.
6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong Pemerintah
Pusat untuk melakukan percepatan perubahan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.
7) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan bekerja
sama dengan Ditlantas Polda Kaltim untuk menambah layanan
Samsat Penuh di seluruh Wilayah Kalimantan Timur, terutama
didaerah yang luas dan belum seluruhnya tercover Samsat Induk
karena terkendala Jarak.
8) Badan Pendapatan Daerah akan segera mempercepat
penyempurnaan Integrasi dan Komunikasi Data ERI, sehingga
layanan BBN-II dapat terlaksana.
9) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di
seluruh Kalimantan Timur untuk berkomitmen saling bekerjasama
melalui MoU dalam melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak
dimasing-masing daerahnya, guna peningkatan penerimaan disektor
Pajak Daerah.
10) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menambah jumlah
pegawai di lingkungan Bapenda Prov. Kaltim melalui UPTD Bapenda
Prov Kaltim diwilayah Kabupaten/Kota yang memang terbatas
Sumber Daya Manusianya.
b) Retribusi Daerah
1. Memperluas basis penerimaan;
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
2
a. Pengembangan Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah
(BMD) :
Pemanfaatan fasilitas ATM (sewa lahan) pada Sekreariat
Provinsi Kalimantan Timur telah berakhirnya masa
perjanjian sewa menyewanya.
Pemanfaatan gedung oleh PT. Jamkrida sebesar Rp.
80.000.000,- dalam proses persetujuan Gubernur.
Tindaklanjut PT. Semen Gresik yang akan memperpanjang
sewa lahan untuk 5 Tahun ke depan.
Pemanfaatan lahan di Sungai Lais oleh pihak Perusahaan
Daerah MMP dalam proses penetapan besaran sewa oleh
pihak Appraisers.
Penyelesaian permasalahan pemanfaatan lahan taman
bunga & reklame di Vorvo.
Pemanfaatan tanah besertifikat HGB /Perumahan PNS di
Loa Bakung.
Pemanfaatan lahan atas pemasangan reklame/baliho oleh
pihak ketiga.
Pemanfaatan gedung/ruangan olahraga oleh pihak PT.
Pesut Primaraga dalam prsose perhitungan baesaran sewa
oleh pihak Appraisers.
Pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga di Wilayah
Balikpapan yang telah jatuh tempo.
Terdapat 63 unit rumah dinas yang belum jelas statusnya
dan tidak tercatat dalam SIMDA BMD.
Lambatnya proses penetapan Surat Izin Penghunian (SIP)
Rumah Dinas baik usulan baru maupun perpanjangan SIP.
Penyelesaian piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (sewa gedung Convensional Hall Sempaja) oleh
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
3
pihak PT. ADW Bersaudara & Wifi Production sebesar Rp.
608.000.000,-
b. Pengembangan Disektor Kehutanan :
Pemanfaatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
atas pengelolaan hutan produksi pada UPTD Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Prov. Kaltim.
Pemanfaatan lahan di area Taman Hutan Raya Bukit
Soeharto oleh pihak Rumah Makan Tahu Sumedang dan
sekitarnya.
Pengelolaan lahan Kebun Raya Samarinda (KRS)
Pemanfaatan hutan untuk kegiatan jasa lingkungan wisata
alam di kawasan Hutan Lindung Kota Bontang pada KPHP
Santan.
c. Pengembangan Disektor Perkebunan :
Pemanfaatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas
sertifikasi mutu komoditas ekspor dan antar pulau Provinsi
Kalimantan Timur (minyak kelapa sawit, dll)
Pemanfaatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas
sertifikasi bibit perkebunan
Pemanfaatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
atas pengelolaan hasil perkebunan.
d. Pengembangan Disektor Kesehatan :
Pengembangan Retribusi Pelayanan Kesehatan atas jasa
layanan rawat inap/hari
Pengembangan jasa operasi khusus
Perubahan tarif pelayanan sesuai dengan unit cost.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
4
e. Pengembangan Disektor Perhubungan :
Pengembangan Retribusi Terminal atas jasa layanan
terminal di Kab/Kota.
Pengembangan Retribusi Izin Trayek di Bidang Pelayaran.
Pengembangan sarana & prasarana Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau
Balikpapan.
f. Pengembangan Disektor Kelautan & Perikanan :
Pengembangan budi daya ikan laut melalui Keramba Jaring
Apung (KJA) di Kota Bontang.
g. Pengembangan Pengujian Laboratorium :
Pengembangan Pengujian Laboratorium pada UPTD
Pekerjaan Umum
Pengembangan Pengujian Laboratorium pada UPTD BPSMB
Disperindagkop
Pengembangan Pengujian Laboratorium pada UPTD Lab.
Keswan
Pengembangan Pengujian Laboratorium pada UPTD P2TP
Pengembangan Pengujian Laboratorium pada UPTD BPMSK
Pengembangan Pengujian Laboratorium pada UPTD Lab.
PPMHP
Pengembangan Pengujian Laboratorium pada UPTD
BPSBTPH
2. Memperkuat proses pemungutan;
a. Percepatan proses pengesahan Atas Perubahan Perda Prov.
Kaltim tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha &
Retribusi Perizinan Tertentu.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
5
b. Mengevaluasi kembali tarif Retribusi Daerah, dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
b. Sosialisasi dan promosi berupa kegiatan iklan layanan
masyarakat untuk menarik minat masyarakatmenggunakan
pelayanan pemerintah.
c. Peningkatan alokasi penganggaran dalam rangka penguatan
penyediaan pelayanan Retribusi Daerah pada SKPD/UPTD
Pemungut.
d. SDM dan kelembagaan, peningkatan kemampuan kompetensi
dan jumlah SDM.
3. Meningkatkan pengawasan;
a. Monitoring / evaluasi ke masing-masing SKPD/UPTD
Pemungut.
b. Intensifikasi penerimaan Retribusi Daerah dengan
pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan
pengelolaan Retribusi Daerah.
c. Melaksanakan asistensi bersama SKPD/UPTD Pemungut dalam
rangka pengembangan potensi baru yang dapat menjadi
objek Retribusi Daerah.
d. Membentuk Tim Pengawasan & Optimalisasi Pendapatan
Retribusi Daerah dengan mengandeng pihak Satpol PP Prov.
Kaltim dalam rangka pengamanan terhadap seluruh aset
daerah.
4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (program peningkatan
penerimaan retribusi daerah);
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
6
a. Komitmen Pemerintah Daerah, memaksimalkan pendapatan
Retribusi Daerah perlu dukungan berbagai pihak, khususnya
Pemerintah Daerah. Komitmen untuk perbaikan kebijakan,
sistem dan prosedur, staf, dan struktur organisasi, dengan
manfaat :
b. Terciptanya komitmen Kepala SKPD/UPTD Pemungut untuk
memaksimalkan pendapatan Retribusi Daerah yang ada dan
rencana tindak terhadap basis penerimaan baru.
5. Pemberian insentif pemungutan sebesar 3 % dari rencana
penerimaan Retribusi kepada OPD/UPTD Pemungut.
Berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 8, 9 & 12 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksana Perda Prov. Kaltim Nomor 1 , 2 & 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha & Retribusi
Perizinan Tertentu, menyebutkan :
1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD dan
UPTD Pemungutan dalam pengelolaan Insentif Pemungutan.
2) Kepada SKPD dan UPT Pemungut yang melaksanakan
pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif sebesar 3
% (tiga persen) dari Rencana Penerimaan Retribusi.
3) Besaran insentif ditetapkan dalam APBD Tahun yang berkenaan
dan dijabarkan secara triwulan dalam DPA SKPD Pemungut.
4) Perhitungan besaran persentasi pencapaian rencana penerimaan
Retribusi per triwulan sebagai dasar pembayaran insentif
ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut dan insentif dapat
dibayarkan setelah mencapai rencana penerimaan Retribusi dan
masuk triwulan.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
7
5) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai
SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD
Pemungut.
c) Dana Perimbangan
1) Bekerja sama dengan Kanwil DJP Kalimantan Timur untuk
menjaring objek pajak baru dengan dukungan data dari
Dinas - Dinas terkait ( Pertambangan, Kehutanan dan
Perkebunan ) secara berkala.
2) Berperan aktif dalam kegiatan Rapat Regional Tim Intensifikasi
dan Ekstensifikasi PBB dan PPh se - Kalimantan dengan
melibatkan unsur - unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota serta unsur Kanwil DJP
dan Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) se - Kalimantan.
3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat
Edaran Gubernur Kalimantan Timur yang mewajibkan para
Kontraktor pemenang tender memiliki NPWP lokasi di wilayah
Kalimantan Timur dan melaksanakan kewajiban perpajakannya
di Kalimantan Timur, selain itu juga menghimbau Wajib Pajak
cabang ( Berpusat di luar Kalimantan Timur ) untuk
melakukan pemotongan PPh Pasal 21 di lokasi seiring dengan
ketentuan Dirjen Pajak No. SE-23/PJ.43/2000 tanggal 28
Agustus 2000 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan
PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26.
4) Bekerja sama dengan Kanwil DJP Kalimantan Timur
melaksanakan Sosialisasi dan Pengawasan Internal terhadap
kewajiban Perpajakan Bendahara berbasis pada penyerapan
APBN dan APBD.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
8
5) Bekerja sama dengan Kanwil DJP Kalimantan Timur
melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi WP OPDN
melalui peningkatan kerjasama dengan instansi terkait baik di
tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota mengenai data
PBB, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dll.
6) Berperan aktif dalam kegiatan rekonsiliasi Bukti Setor
penerimaan Royalti Batu Bara yang belum teridentifikasi dan
data lifting migas yang diselenggarakan oleh Dirjen Perimbangan
Keuangan dengan melibatkan unsur Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendapatan Daerah,
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten / Kota Penghasil
dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota Penghasil
serta Provinsi lainnya.
7) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Keuangan Republik Indonesia agar Pemerintah Pusat
melibatkan Daerah dalam mekanisme perhitungan Dana Bagi
Hasil sumber Daya Alam baik Migas, Pertambangan Umum,
Kehutanan maupun perhitungan Dana Bagi Hasil PBB Sektor
Migas.
8) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar
lebih transparan tentang Data Cost Recovery dari masing –
masing Kontaraktor Konatrak Kerja Sama ( KKKS ) / PT.
Pertamina terutama yang menjadi faktor pengurang Bagi
Hasil Migas seperti First Tranche Petroleum ( FTP ), Domestic
Market Obligation ( DMO ), Pajak / Retribusi Daerah, PPN dan
PBB Migas.
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 4
9
9) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar
Daerah Penghasil dapat memperoleh dan mengakses data
secara langsung dari Perusahaan Kontraktor Keontrak Kerja
Sama ( KKKS / PT. Pertamina ).
10) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan Bagi
Hasil dari wilayah > 12 Mil yang sepenuhnya mutlak menjadi
hak Pemerintah Pusat, agar diberikan pembagian sebagaimana
layaknya Pemerintah Pusat memperoleh Bagi Hasil dari
wilayah 0 – 4 Mil dan 4 – 12 Mil. Karena selama prosentase
pembagian belum mencerminkan rasa keadilan bagi daerah
penghasil.
11) Melakukan koordinasi dengan unsur Pemerintah Pusat guna
peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil, baik Bagi Hasil
Pajak maupun Bagi Hasil Bukan Pajak.
12) Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
untuk mengakomodir usulan perencanaan kegiatan SKPD
yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui DAK.
4. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kinerja
Sasaran: Tercapainya Pendapatan Daerah
a. Program Koordinasi Pajak Daerah
b. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain
Untuk kegiatan pendukung lainnya yaitu:
Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah
Koordinasi Penerimaan Lain-lain
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
0
Tabel III.4 - Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja %
Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efesiensi
Tecapainya Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah 117,32% 67,36% 49,96%
b. Retribusi Daerah 98,44% 97,46% 0,98%
c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan
100,31%
94,80%
5,51%
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
79,27% -15,53%
Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut
anggaran yang disediakan dipergunakan dengan efisien. Harapan pada
tahun-tahun selanjutnya, efisensi terhadap penggunaan dana untuk
mencapai sasaran dapat ditingkatkan.
D. REALISASI ANGGARAN
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
1
Pada Tahun Anggaran 2018 BAPENDA Prov. Kaltim melaksanakan
kegiatan APBD sebesar Rp 174.386.136.800,- dengan rincian Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp143.190.261.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp
31.195.875.800,- Pada perubahan APBD 2018 anggaran BAPENDA Prov.
Kaltim menjadi Rp 183.924.658.152,- dengan rincian Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp 147.447.361.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp
36.477.297.152,-
Tabel III.4
Realisasi Anggaran BAPENDA Prov. Kaltim Tahun 2018
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase
1 Belanja Tidak Langsung
147.447.361.000,00 121.346.630.369,56 82.30 %
2 Belanja Langsung
36.477.297.152,00 32.357.119.537,00 88.70 %
Total
166.894.523.450,00
141.910.766.088,00
83.57 %
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
2
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Program/Kegiatan
adalah sebagai berikut:
Tabel III.5
Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Program/Kegiatan
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI PORSENTASE
4.04 . 4.04.01.01 . 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.176.789.000,00 14.871.174.630,00 91,93%
4.04 . 4.04.01.01 . 07.01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 16.176.789.000,00 14.871.174.630,00 91,93%
4.04 . 4.04.01.01 . 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.290.690.352,00 6.421.964.341,00 88,08%
4.04 . 4.04.01.01 . 08.01 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2.312.290.000,00 1.915.678.421,00 82,85%
4.04 . 4.04.01.01 . 08.02 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 4.978.400.352,00 4.506.285.920,00 90,52%
4.04 . 4.04.01.01 . 09 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4.072.808.800,00 3.744.525.122,00 91,94%
4.04 . 4.04.01.01 . 09.01 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 3.886.836.000,00 3.634.203.701,00 93,50%
4.04 . 4.04.01.01 . 09.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 185.972.800,00 110.321.421,00 59,32%
4.04 . 4.04.01.01 . 10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
406.324.000,00 333.590.270,00 82,10%
4.04 . 4.04.01.01 . 10.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 269.000.000,00 196.724.870,00 73,13%
4.04 . 4.04.01.01 . 10.02 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
137.324.000,00 136.865.400,00 99,67%
4.04 . 4.04.01.01 . 30 Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
1.383.000.000,00 1.152.484.550,00 83,33%
4.04 . 4.04.01.01 . 30.02 Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah 741.000.000,00 720.190.163,00 97,19%
4.04 . 4.04.01.01 . 30.03 Pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah 642.000.000,00 432.294.387,00 67,34%
4.04 . 4.04.01.01 . 31 Program Koordinasi Pajak Daerah 3.198.075.000,00 2.154.374.575,00 67,36%
4.04 . 4.04.01.01 . 31.01 Pendataan, administrasi dan keberatan pajak 279.000.000,00 222.265.378,00 79,67%
4.04 . 4.04.01.01 . 31.02 Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB 2.017.075.000,00 1.209.622.592,00 59,97%
4.04 . 4.04.01.01 . 31.03 Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya 902.000.000,00 722.486.605,00 80,10%
4.04 . 4.04.01.01 . 32 Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak 922.000.000,00 893.717.821,00 96,93%
4.04 . 4.04.01.01 . 32.01 Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah 313.000.000,00 305.053.080,00 97,46%
4.04 . 4.04.01.01 . 32.02 Koordinasi Penerimaan lain-lain 230.000.000,00 218.029.451,00 94,80%
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
3
4.04 . 4.04.01.01 . 32.03 Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 379.000.000,00 370.635.290,00 97,79%
4.04 . 4.04.01.01 . 33 Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 446.000.000,00 383.654.901,00 86,02%
4.04 . 4.04.01.01 . 33.02 Pengendalian Pendapatan Daerah 248.500.000,00 236.472.151,00 95,16%
4.04 . 4.04.01.01 . 33.03 Evaluasi Pendapatan Daerah 197.500.000,00 147.182.750,00 74,52%
4.04 . 4.04.01.01 . 34 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain
2.581.610.000,00 2.401.633.327,00 93,03%
4.04 . 4.04.01.01 . 34.01 Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak 946.500.000,00 857.306.443,00 90,58%
4.04 . 4.04.01.01 . 34.02 Pendataan dan penetapan objek pajak, retribusi daerah, dan PLL 1.635.110.000,00 1.544.326.884,00 94,45%
TOTAL 36.477.297.152 32.357.119.537 88,70%
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
4
Tabel III.5
Alokasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target (Rp)
No Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Realiasasi (Rp)
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah 4.020.200.000.000,00 1 Program Koordinasi Pajak Daerah 3.198.075.000 2.154.374.575
a Pendataan, administrasi dan keberatan
pajak
279.000.000 222.265.378
b Peningkatan Pendapatan PKB dan BBNKB
2.017.075.000 1.209.622.592
c Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya
902.000.000 722.486.605
2 Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak
b. Retribusi Daerah 19.955.750.000,00 a Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah 313.000.000 305.053.080
c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
195.941.092.999,14 b Koordinasi Penerimaan Lain-lain 230.000.000 218.029.451
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
892.960.031.576,86
TOTAL 3.741.075.000 2.677.457.106
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
5
KESIMPULAN
Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 telah berupaya melaksanakan
program dan kegiatan yang mengacu pada rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 . Adapun Program dan
kegiatan tersebut didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu, tersedianya
gedung kantor yang refresentatif serta sarana dan prasarana
pelayanan lainnya yang memadai. Disamping itu faktor dukungan
Sumber Daya Manusia merupakan hal penting yang secara bersama -
sama memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat wajib pajak.
Diharapkan dengan adanya beberapa fasilitas / ketersediaan sarana dan
prasarana tadi dapat mendorong usaha untuk mencapai penilaian
Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
Berbagai program dan kegiatan yang mendorong optimalisasi
pendapatan telah dilaksanakan, disamping menunjukan keberhasilan
sesuai dengan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan, namun disisi
lain masih terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu
perhatian dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Menyikapi kondisi
tersebut Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur akan terus
berusaha menunmbuhkan inovasi – inovasi serta pengembangan
pendapatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Harapan tersebut diatas adalah dalam kerangka melaksanakan
visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya
Bab IV
Penutup
BAPENDA
Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur
LKJIP TAHUN 2018 5
6
yaitu “ Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “ serta
mendukung Program Kerja Pemerintah Daerah yaitu Membangun
Kaltim Maju 2018.
S A R A N
Dengan LKJIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan
pemerintahan yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan
hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.
Diharapkan LKJIP tahun 2018 yang telah ditetapkan dapat
diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman dalam
penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2018 yang konsisten dan berkomitmen.
Demikian LKJIP Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dibuat dan disampaikan untuk menjadi
bahan penilaian kinerja lebih lanjut.