1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan masyarakat dunia dewasa ini terutama dalam bidang

teknologi dan ekonomi membuat masyarakat dunia saling bersentuhan dan saling

membutuhkan hingga pada akhirnya menimbulkan persaingan. Menurut Wiliam

Irwin Thomson, bahwa dengan dukungan teknologi dan informasi, kecepatan

perkembangan ekonomi tidak lagi menghitung abad, tahun, bulan, atau hari dan dapat

terjadi setiap hari.1

Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), yang terbentuk pada 8

Agustus 1967 merupakan organisasi regional kawasan Asia Tenggara yang terdiri

dari Negara-Negara di Asia Tenggara2 dan ASEAN merupakan organisasi regional

yang didominasi oleh Negara-Negara berkembang. ASEAN dalam menghadapi

perkembangan perdagangan internasional setidaknya hanya memiliki dua pilihan

yakni menahan tekanan ekonomi global dengan berdiri di kaki sendiri sebagai sebuah

negara ataukah bergandengan tangan bersama-sama sebagai satu kesatuan. Dengan

mengambil contoh Uni Eropa sebagai suatu kawasan ekonomi dengan menggunakan

mata uang seragam yakni Euro, terbukti Uni Eropa lebih kokoh dalam menahan

1 CFG Sunaryati Hartono. 1996. Globalisasi dan Perdagangan Bebas, BPHN DepartemenKehakiman, Jakarta, h.12

2 I Wayan Parthiana, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian I, Mandar Maju, Bandung, h.49

2

tekanan ekonomi global, para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada bulan Desember 1997

tergerak untuk mewujudkan tujuan bersama dibentuknya ASEAN yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan

kebudayaan di kawasan Asia Tenggara;

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;

3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama

dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;

4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan

internasional yang ada;

5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan

penelitian di kawasan Asia Tenggara.

dan memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur,

dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi

kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020). Berdasarkan

kesepakatan tersebut diadakanlah KTT ASEAN di Bali pada bulan Oktober 2003

yang menghasilkan Bali Concord II. Kemudian pada KTT ASEAN yang

diselenggarakan tahun 2006 para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat

Komunitas ASEAN berupa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yakni pada tahun

2015.3

3 ASEAN Economic Community Blueprint, h.5

3

Berdasarkan ASEAN Economic Community Blueprint, MEA menjadi sangat

dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal

pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota

di dalamnya. Area kerjasama MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia

dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi lebih dekat

pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan

perdagangan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi, pengembangan

transaksi elektronik, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk

mempromosikan sumber daya daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta

untuk membangun MEA.4 Bagi Negara-Negara anggota ASEAN terutama Indonesia,

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan

cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada dan dengan semakin mengglobalnya

ekonomi pasar, Indonesia berharap memasuki babak baru, masa di mana diperlukan

praktik bisnis yang adil yang dapat membuka ekonomi pasar dan kemerataan sosial

ekonomi.5

Meskipun terlihat sangat menjanjikan dengan banyaknya pengaruh positif

yang timbul karena diberlakukannya MEA, di sisi lain terdapat pula hal negatif yang

berdampak bagi kelangsungan kegiatan persaingan usaha Negara-Negara Asia

Tenggara di mana konsekuensi lain dari dibentuknya pasar bebas ini adalah adanya

4 Mohamed Jahwar Hassan, 2014, The Resurgence of China and India, Major Power Rivalry andthe Response of ASEAN, dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds.), 2007, The InclusiveRegionalist, Centre for Strategic and International Studies Indonesia, Jakarta, h. 139

5 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2

4

keleluasaan masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi

yang akan mereka lakukan sehingga persaingan yang dilakukan untuk merebut

pasaran dapat mendorong terbentuknya monopoli. Demi mewujudkan iklim

persaingan usaha yang sehat dan adil, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, begitu pula Malaysia yang menetapkan Competition Act 2010,

Singapura yang menetapkan Competition Act of the Singapore (Chapter 50B), dan

beberapa Negara ASEAN lainnya.

Antitrust Law yang dicetuskan oleh Amerika dianggap sebagai induk

peraturan perundang-undangan di berbagai negara mengenai kontrol atas monopoli

dan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil. Pengertian Antitrust yang dikutip

dari Black Law Dictionary adalah sebagai berikut :

“Antitrust Act: Federal and statutes to protect trade and commerce from unlawfulrestraints, price discrimination, price fixing, and monopolies. Most states have miniAntitrust Act patterned on the Federal Act. The Principal Federal Antitrust act are :Sherman Act (1890); Clayton Act (1914), Federal Trade Commision Act (1914);Robinson Patman Act (1936). See Boycott: Combination in restrain of trade; pricesfixing; restrains of trade”.6

Undang-undang utama dalam Antitrust Law terdiri dari Sherman Act, Clayton Act,

Robinson-Patnem Act, dan Federal Trade Commission Act. Menurut Gellhorn dan

Kovacic bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Antitrust Law Amerika Serikat

6 Black Law Dictionary (Fifth Edition), St. Paul Minn West Publishing CO 1979, h.86

5

adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, serta mencegah terjadinya

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.7

Di Indonesia, kebijakan persaingan usaha yang telah di tetapkan secara khusus

tidak hanya terfokus pada larangan atas kegiatan monopoli, namun kebijakan

persaingan usaha tersebut menjadi penentu tentang bagaimana persaingan itu harus

dilakukan, kebijakan persaingan juga mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga

harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan

melindungi kepentingan konsumen sehingga persaingan tidak menjadi sarana untuk

melakukan monopoli.8 Berbeda dengan beberapa Negara yang bahkan belum

memiliki kebijakan persaingan usaha, contohnya yaitu Myanmar, atau Negara yang

hanya memiliki kebijakan persaingan usaha sektoral tanpa kebijakan persaingan

usaha khusus, contohnya yaitu Brunei Darussalam.

Melihat hal tersebut, tentunya fakta mengenai perbedaan kebijakan dalam

kegiatan persaingan usaha antara satu Negara dengan Negara lainnya tidak dapat

dipungkiri, sehingga interaksi yang terjadi secara internasional dalam bidang

perdagangan sangat rentan terhadap perselisihan dan konflik. Maka dari itu, selain

mendorong Negara anggotanya untuk memiliki kebijakan persaingan usaha secara

nasional, ASEAN perlu memiliki suatu kesepakatan terhadap kebijakan persaingan

usaha untuk ditetapkan dalam kawasan regional ASEAN.

7 Hermansyah, 2009, Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cetakan ke-2.Kencana, Jakarta, h.138

8 Arie Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.2

6

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah suatu karya tulis ilmiah dalam

bentuk skripsi yang berjudul “HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGAN

USAHA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kebijakan persaingan usaha pada masyarakat

ASEAN?

2. Bagaimana harmonisasi kebijakan persaingan usaha pada masyarakat

ekonomi ASEAN?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk membatasi agar tidak menyimpang terlalu jauh dan agar tulisan ini

makin terarah maka cakupan atau ruang lingkup dari pembahasan karya tulis ilmiah

dalam bentuk skripsi ini, yakni akan dijelaskan mengenai kebijakan persaingan usaha

secara umum pada masyarakat ASEAN dan pengaturan penegakan kebijakan

persaingan usaha pada negara-negara masyarakat ekonomi ASEAN, disertai dengan

perbandingan kebijakan persaingan usaha pada negara-negara anggota ASEAN

sehingga dapat dilihat kekurangan dan kelebihannya dan menyadari perlunya

harmonisasi peraturan persaingan usaha dalam menyongsong MEA.

7

1.4. Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah :

1. Mutiara Pratiwi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera

Utara, 2014. Mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “PENGARUH

MEA 2015 TERHADAP INTEGRASI EKONOMI PADA SISTEM

PERDAGANGAN DI INDONESIA” dengan permasalahan yaitu

bagaimana prediksi perkembangan ekspor dan impor dengan adanya

pengaruh MEA 2015 terhadap integrasi ekonomi pada sistem

perdagangan di Indonesia. Perbedaan penelitian Mutiara Pratiwi dengan

penelitian yang ditulis oleh Penulis terletak pada rumusan masalah di

mana yang dibahas oleh Mutiara Pratiwi adalah tentang prediksi

perkembangan ekspor dan impor pada sistem perdagangan di Indonesia

dengan adanya pengaruh MEA sedangkan pada penelitian ini rumusan

masalah yang hendak dibahas adalah tentang kebijakan persaingan usaha

secara umum pada masyarakat ASEAN dan harmonisasi kebijakan

persaingan usaha pada negara-negara masyarakat ekonomi ASEAN.

2. Fazrin Syahputra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, 2009. Mengangkat sebuah penelitian yang

berjudul “TANTANGAN, HAMBATAN, DAN PELUANG

INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015” di

mana dalam penelitian tersebut sebatas membahas tentang sejarah

8

ASEAN, perkembangan ASEAN, serta tantangan, hambatan, dan

peluang Indonesia dalam MEA 2015. Perbedaan dengan penelitian yang

ditulis oleh Penulis adalah penelitian ini membahas tentang kebijakan

persaingan usaha pada Negara-Negara anggota ASEAN dan

perbandingan kebijakan persaingan usaha pada negara-negara ASEAN

hingga diperlukannya harmonisasi dalam kebijakan persaingan usaha di

ASEAN dalam menyambut MEA.

1.5. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menentukan hasil yang akan diperoleh maka harus

diketahui tujuan penelitian tersebut. Penulis dalam menulis suatu karya ilmiah dalam

hal ini berupa skripsi haruslah memiliki tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan penelitian ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimaksud dengan

tujuan umum yakni upaya peneliti dalam mengembangkan ilmu hukum. Sedangkan

tujuan khusus adalah pendalaman dari permasalahan hukum yang telah dirumuskan

dalam rumusan masalah penelitian. Tujuan umum dan tujuan khusus dari pembuatan

skripsi ini adalah :

a. Tujuan Umum

Penulisan skripsi bertujuan untuk :

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada

bidang penelitian mengenai Hukum Internasional.

9

2. Melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah

secara tertulis.

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

4. Sebagai suatu karya nyata atas kemampuan akademik yang

telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

5. Mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan

masyarakat.

6. Memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan kebijakan persaingan usaha

pada masyarakat ASEAN.

2. Untuk menganalisis perbedaan pengaturan kebijakan

persaingan usaha pada masyarakat ASEAN sehingga

diperlukannya harmonisasi.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

10

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

pengetahuan Ilmu Hukum dan memberikan kontribusi dalam

pengembangan Ilmu Hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat dijadikan sumber informasi ilimiah guna melakukan pengkajian

lebih lanjut dan mendalam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman

tersendiri bagi masyarakat, yaitu;

1. Bagi peneliti hukum internasional dan mahasiswa, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

pengaturan kebijakan persaingan usaha serta pengaturan

penegakan kebijakan persaingan usaha khususnya pada negara-

negara anggota ASEAN dalam rangka berlakunya MEA.

2. Bagi Pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan acuan untuk memperkuat peraturan kebijakan

persaingan usaha di Indonesia dengan membandingkan

kekurangan dan kelebihan antara peraturan positif tentang

persaingan usaha Indonesia dengan negara-negara anggota

ASEAN lainnya.

11

1.7. Landasan Teoritis

Dalam Penulisan karya tulis ilmiah ini, Penulis menggunakan beberapa teori

sebagai landasan, di antaranya:

1.7.1. Teori Berlakunya Hukum Internasional

Hukum ada dan berlaku karena kebutuhan dari manusia demi terciptanya

kehidupan yang aman, nyaman, dan teratur. Hal yang sama berlaku bagi hukum

internasional di mana hukum internasional itu ada dan berlaku karena kebutuhan

manusia untuk hidup secara teratur.

Telah diungkapkan banyak teori tentang dasar kekuatan mengikat dari hukum

internasional tersebut. Salah satu teorinya adalah teori hukum alam atau disebut

dengan natural law di mana teori ini adalah teori yang tertua. Ajaran hukum alam

memiliki ciri-ciri keagamaan yang kuat. Menurut penganut-penganut ajaran hukum

alam ini hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain dari

pada “hukum alam” yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.

Dapat diartikan bahwa negara-negara tunduk pada hukum internasional dalam

hubungan mereka antara satu dengan yang lainnya karena hukum internasional adalah

bagian dari hukum yang tertua yakni hukum alam. Teori hukum alam dan konsep

hukum alam telah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan hukum

internasional. Ajaran ini karena idealisme yang tinggi telah menimbulkan keseganan

terhadap hukum internasional dan meletakkan dasar moral dan etika yang berharga

12

bagi hukum internasional, juga bagi perkembangan selanjutnya.9 Kelemahan teori

hukum alam adalah sangat samar dan tergantung pada pendapat subjektif dari yang

bersangkutan mengenai keadilan, kepentingan masyarakat Internasional dan konsep

lain yang serupa.

Kehendak negara untuk tunduk pada hukum internasional menjadikan hukum

internasional tersebut mengikat, karena pada dasarnya negaralah yang merupakan

sumber segala hukum. Salah seorang yang paling terkemuka dari aliran ini adalah

George Jellineck yang terkenal dengan Selbst-limitation-theorie. Seorang pemuka

lain dari aliran ini adalah Zorn yang berpendapat bahwa hukum internasional itu

tidaklah lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara.

Hukum internasional bukanlah sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan

mengikat di luar kemauan negara.10 Muncullah suatu pendapat mengenai teori

tersebut yakni bagaimanakah cara hukum internasional yang bergantung kepada

kehendak dari negara-negara dapat mengikat negara tersebut?

Triepel berusaha untuk membuktikan bahwa hukum internasional itu

mengikat bagi negara-negara dikarenakan adanya kehendak bersama untuk tunduk

kepada hukum internasional.11 Menurut Triepel suatu negara tidak dimungkinkan

untuk melepaskan diri dari ikatannya dengan hukum internasional dengan suatu

tindakan sepihak. Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu

9 Mochtar Kusumaatmadja. 1982. Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum.Binacipta, h.43

10 ibid, h. 4511 Triepel, Volkerrecht und Landesrecht, 1899. Pembahasan teori Triepel ini terdapat dalam

hampir setiap buku pengantar hukum internasional

13

pada kehendak negara merupakan pencerminan dari pada teori-teori kedaulatan dan

aliran positivisme yang menguasai alam pikiran dunia ilmu hukum di benua Eropa.

Segi lain dari teori kehendak adalah bahwa teori ini pada dasarnya memandang

hukum internasional sebagai hukum perjanjian antar negara-negara.12

Pendirian suatu aliran yang terkenal dengan nama Madzhab Wiena memuat

suatu kesimpulan bahwa bukan kehendak negara yang memiliki kekuatan mengikat

daripada hukum internasional namun suatu norma hukumlah yang merupakan dasar

dari mengikatnya suatu hukum internasional. Asas Pacta Sunt Servanda diungkapkan

sebagai kaedah dasar (grundnorm) dari hukum internasional oleh Kelsen yang

dianggap sebagai bapak dari Madzhab Wiena tersebut. Ajaran Madzhab Wiena yang

mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaedah dasar menerangkan secara

logis darimana kaedah-kaedah hukum internasional memperoleh kekuatan

mengikatnya akan tetapi ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaedah dasar

itu sendiri mengikat.13 Dengan demikian, maka persoalan mengikatnya hukum

internasional dikembalikan kepada nilai-nilai kehidupan manusia di luar hukum dan

kembali lagi kepada teori hukum alam.

Terdapat suatu aliran yang berbeda dengan teori-teori yang telah disebutkan di

atas yakni aliran yang menghubungkan hukum internasional dengan kenyataan-

kenyataan hidup manusia yakni Madzhab Perancis, di mana teori ini menjadikan

12 Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit, h.4713 Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit, h.48

14

fakta-fakta kemasyarakatan sebagai kekuatan mengikatnya segala hukum termasuk

hukum internasional.

1.7.2. Teori Kerjasama Internasional

Suatu negara agar dapat disebut sebagai suatu pribadi hukum internasional

menurut ketentuan Montevideo 1933 pasal 1, harus memiliki penduduk yang

permanen, memiliki suatu wilayah tertentu, suatu pemerintahan yang berdaulat, dan

kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Tanpa kemampuan untuk

berhubungan dengan negara lain, suatu negara dapat dikatakan tidak akan dapat

memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kerjasama internasional diperlukan demi memenuhi kebutuhan hidup dan

eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional. Biasanya

kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling

menguntungkan. Bentuk kerjasama internasional antara lain seperti FAO (Food and

Agriculture Organization), IMF (International Monetary Fund), UNCTAD (United

Nations Conference on Trade and DevelopmentI) dalam bidang ekonomi; ILO

(International Labour Organization), WHO (World Health Organization), UNICEF

(United Nations International Children’s Emergency Fund) dalam bidang sosial;

kerjasama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan; dan NATO (North Atlantic

Treaty Organization) dalam bidang pertahanan.

Dengan dikuasainya perekonomian internasional oleh negara-negara modern,

maka wajar bahwa peraturan tentang kerjasama internasional tersebutpun juga

15

berkembang. Selain traktat-traktat ekonomi dan moneter, sejak tahun 1972 telah

terdapat juga penerimaan terhadap sejumlah instrument yang bersifat deklarasi dan

himbauan yang bukan merupakan perjanjian yang mengikat melainkan serangkaian

cetak biru bagi evolusi tata ekonomi baru pada waktunya.14 Yang termasuk dalam

instrumen-instrumen tersebut antara lain adalah Deklarasi Konsensus Majelis Umum

PBB tahun 1974 tentang Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru, Piagam

Hak-hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara yang diterima oleh Majelis Umum

dengan Resolusi 12 Desember 1974, Resolusi Pernyataan Penutup yang diterima

pada Sidang Khusus Ketujuh tentang Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi pada

September 1975, Deklarasi Rambouillet, dan deklarasi bersama di Puerto Rico oleh

negara-negara industri maju seperti Kanada, Perancis, Jerman Barat, Italia, Jepang,

Inggris, dan Amerika Serikat. Sesungguhnya untuk menarik ketentuan-ketentuan dari

berbagai ketentuan dan kesepakatan tersebut sebagai suatu hukum internasional yang

mengikat adalah sesuatu yang sulit sehingga yang memungkinkan adalah dengan

melihat prinsip-prinsip suatu tata hukum internasional.

Prinsip pertama terbentuk dengan mewajibkan setiap negara untuk tidak

melembagakan pembatasan-pembatasan perdagangan yang diskriminatif pada

perdagangan dengan negara lain.15 Dapat dilihat pada pasal 4 Piagam Hak-hak dan

Kewajiban Ekonomi Negara-negara 12 Desember 1974 yang menetapkan:

“Setiap negara mempunyai hak untuk mengadakan perdagangan internasional danbentuk-bentuk lain dari kerjasama ekonomi kendatipun ada suatu perbedaan dalam

14 J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional 2, Aksara Persada Indonesia, h.5815 ibid, h.59

16

hal sistem politik, ekonomi, maupun sosial. Tidak ada satu negara pun dapatdidiskriminasikan hanya semata-mata berdasarkan perbedaan semacam itu”.

Prinsip kedua yakni sejauh menyangkut investasi swasta asing, suatu negara tempat

penginvestasian itu tidak boleh dengan hukum dan peraturan pengawasan kursnya

merintangi atau mencegah pembayaran untung atau penghasilan kepada investor

asing. Ketiga, persetujuan komoditi internasional dalam hal ini menunjukkan suatu

gerakan kearah pengaturan hukum internasional yang mewajibkan negara-negara

produsen dan pembeli untuk kerjasama dalam menjamin stabilitas harga-harga

komoditi dan dalam menyamakan penawaran dan permintaan, antara lain dengan

pemeliharaan pengawasan dan pengaturan tingkat produksi yang layak dari setiap

negara atau wilayah produsen.16 Prinsip yang keempat adalah bahwa negara-negara

harus menghindari praktek dumping dan pembuangan tanpa batas atas suatu stock

tertentu sehingga tidak mengganggu pengembangan industri negara berkembang. Dan

prinsip bahwa negara-negara yang sedang bahkan belum berkembang berhak untuk

mendapat bantuan ekonomi khusus.

1.7.3 Teori Mengikatnya Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional atau yang sering disebut traktat, konvensi, pakta,

deklarasi, piagam, charter, dsb. adalah perjanjian yang diadakan antara anggota

masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum

tertentu dan perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional

16 ibid, h.60

17

yang menjadi anggota masyarakat internasional.17 Persetujuan suatu negara untuk

terikat atau mengikatkan diri kepada suatu perjanjian dapat dibedakan dengan

berbagai cara dan tergantung daripada persetujuan antara negara-negara peserta.

Tertulis pada Vienna Convention 1969 Article 11 bahwa,

“The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature,exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval oraccession, or by any other means if so agreed.”18

Hal ini menunjukkan bahwa negara bersedia untuk terikat atau mengikatkan diri

terhadap suatu perjanjian internasional apabila negara tersebut melakukan

pengesahan yakni dalam bentuk penandatanganan, pertukaran surat-surat yang

mengandung perjanjian internasional tersebut, ratifikasi, penerimaan, persetujuan

atau aksesi, atau dengan cara yang lainnya sebagaimana hal itu disepakati para pihak

dalam perjanjian internasional.

1.8. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada Penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa

penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

17 Mochtar Kusumaatmadja. 1982. Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum.Binacipta, h.109

18 Lihat Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

18

menjawab isu hukum yang dihadapi”.19 Sumber bahan hukum yang

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan

hukum tersier.20

b. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan

yang lazim digunakan antara lain adalah pendekatan kasus (The Case

Approach), pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach),

pendekatan fakta (The Fact Approach), pendekatan analisis konsep hukum

(Analitical & Conceptual Approach), pendekatan frasa (Words & Phrase

Approach), pendekatan sejarah (Historical Approach), dan pendekatan

perbandingan (Comparative Approach).21

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah

pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) yang dilakukan

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani,22 yang dalam penulisan skripsi ini

adalah pengaruh MEA terhadap kebijakan persaingan usaha bagi negara-

negara anggota ASEAN yang sangat beragam sehingga pada akhirnya

ASEAN harus menciptakan harmonisasi kebijakan persaingan usaha.

Melalui pendekatan perundang-undangan ini akan dikaitkan antara

19 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 3520 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo,

Jakarta, h. 118-11921 Buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, h.7522 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, h. 93

19

perundangan ataupun kebijakan yang berlaku dengan fakta-fakta yang ada di

lapangan berdasarkan dengan isu hukum yang dikaji. Dilakukan pula

pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach)

yang dilakukan dengan memahami prinsip-prinsip hukum23, digunakan pula

pendekatan sejarah (Historical Approach) serta pendekatan perbandingan

(Comparative Approach).

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan sumber-sumber penelitian yang

meliputi bahan hukum terdiri dari :24

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri

dari instrumen internasional, yaitu ASEAN Economic Community

Blueprint, dan instrumen nasional masing-masing Negara ASEAN.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer seperti textbook yang terdiri dari, ASEAN Regional

Guidelines on Competition Policy, Handbook on Competition Policy and

Law in ASEAN for Bussiness 2013, jurnal, dan sumber-sumber lainnya

yang berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha internasional dan

Hukum Internasional.

23 Ibid24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-15, Raja

Grafindo, Jakarta, h. 13

20

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam

pembuatan skripsi ini adalah teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen

yang dimaksud adalah dengan pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan

permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat kembali

kemudian mengelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan

masalah dalam penulisan skripsi ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum

diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan isu hukum yang dibahas, kemudian pengumpulan bahan hukum

sekunder yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan demi

mendapatkan bahan hukum yang bersumber dari buku, rancangan undang-

undang, jurnal nasional maupun jurnal asing, serta karya tulis maupun

berita di internet atau media massa yang terkait dengan isu hukum yang

hendak dibahas dalam skripsi ini.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan antara lain adalah teknik

deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk

memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian di mana dari hasil

21

penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yang logis

terhadap permasalahan yang dibahas.25 Evaluasi dilakukan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder yang terkumpul, kemudian dilakukan

interpretasi dan dilanjutkan dengan membandingkan bahan-bahan hukum

tersebut (teknik komparasi). Penilaian, penafsiran, serta perbandingan

tersebut kemudian diberikan analisa-analisa yang diajukan dengan cara

argumentasi. Dari hal tersebut akan ditarik kesimpulan secara sistematis

agar antara bahan hukum satu dengan yang lainnya tidak menimbulkan

kontradiksi.

25 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 183