bab i pendahuluan - bappeda.sumselprov.go.id fileberdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012...

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan visi “Terwujudnya

Lembaga Perencana yang Andal, Akuntabel dan Partisipatif dalam

mendukung Percepatan Pembangunan Daerah yang Merata dan

Berkelanjutan”, sebagai unsur pelaksana di bidang perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah, mengemban tugas dan tanggung

jawab agar proses perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera

Selatan berjalan dengan baik sesuai dengan koridor perencanaan

dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi

dan Simplifikasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera

Selatan, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun

2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan

(UPTB) Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana

program/kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2015. Dengan demikian dokumen

rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai arti yang strategis mengingat beberapa

hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ditetapkan alam Rencana Strategis (Renstra) Instansi serta menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2

2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program

kegiatan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan

sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pada tahun 2015 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera

Selatan 2015 berdasar pada:

1. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi

pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan

3

kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber dana yang

dibutuhkan.

2. Sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam

menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda adalah :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang target sasarannya belum

dapat dicapai pada periode sebelumnya.

2. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang target

sasarannya telah tercapai untuk mencapai nilai manfaat yang lebih baik lagi di bidang perencanaan dan pengendalian Pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan

secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel.

4. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program

dan kegiatan prioritas Bappeda dengan perencanaan pembangunan

daerah.

5. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih

terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.

6. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dalam rangka

akuntabilitas kinerja instansi publik.

4

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Bapppeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Satuan

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2014 didukung dana APBD khusus Belanja Langsung sebesar Rp. 13.510.965.000,-. Realisasi

Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.833.327.177,- (87,58 %) dengan realisasi fisik sebesar 93,69 %

dengan rincian capaian hasil sebagai berikut :

A. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD).

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pagu sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan

Rp.3.297.290,- (94,21 %), fisik (100 %). Dengan hasil

yaitu tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya untuk pengiriman surat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik Pagu sebesar Rp. 600.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 529.854.800,- (88,31 %), fisik (100 %). Dengan hasil terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon kantor dan

Mess Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Pagu sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi keuangan

Rp.35.432.175.000,- (88,58 %), fisik (100 %). Dengan Hasil terpenuhinya pembayaran asuransi kendaraan dinas Bappeda

Provinsi Sumatera Selatan.

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pagu sebesar Rp. 19.800.000,- realisasi keuangan Rp. 18.600.000,- (93.94 %), fisik (100 %). Dengan hasil

terpenuhinya kesejahteraan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaaan, pengurus barang dan pembuat

daftar gaji.

6

5. Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

Pagu sebesar Rp. 198.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 196.020.000,- (93,94 %), fisik (100 %). Dengan hasil terpeliharanya kebersihan kantor Bappeda Provinsi Sumatera

Selatan selama 1 tahun.

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pagu sebesar Rp. 149.135.000,- realisasi keuangan

Rp. 149.135.600,- (99,71 %), fisik (100 %). Dengan hasil belanja kertas, tinta, map ordener, karbon, isi necis, hek

machine, pensil, penghapus, penggaris, klip paper, dan lainnya untuk keperluan kantor Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan.

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 74.835.750,- (99,78 %), fisik (100 %). Dengan hasil

belanja cetak dan penggandaan seperti cetak kop surat Gubernur, kop surat Setda Sumatera Selatan, kop Bappeda

Provinsi Sumatera Selatan, amplop kop, buku kas umum, map folio Bappeda, blanko slip gaji, blanko KP4, blanko DP3,

kuitansi, penggandaan buku RKA sebanyak 20 buku, RKA Perubahan sebanyak 20 buku, penggandaan Buku DPA

sebanyak 20 buku dan DPA Anggaran Belanja Tambahan sebanyak 20 buku, cetak buku bahan paparan Rationale 18th

ASIAN GAMES South Sumatera dan Attachment 18th ASIAN GAMES South Sumatera sebanyak 51 buku, cetak buku

Resume Proses Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 45 buku,

cetak buku Tanjung Api-Api Special Economic Zone, sebanyak 50 buku, leaflet Tanjung Api-Api Special Economic Zone,

sebanyak 100 buah, penjilidan, dan fotocopy bahan dan

materi Komisi IV DPRD Provinsi sumsel dan fotocopy lain untuk keperluan Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Pagu sebesar Rp. 70.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 39.903.500,- (57,01 %), fisik (75 %). Dengan hasil belanja alat-alat listrik seperti kabel, bola lampu, stop

kontak, saklar dan lain-lain kebutuhan alat listrik Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Keuangan dan Fisik

tidak mencapai 100 % dikarenakan anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk menambah daya listrik karena

daya listriknya rendah tetapi menurut keterangan PLN sekarang ini daya listrik Kantor Bappeda Provinsi Sumatera

Selatan sudah normal.

7

9. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Pagu sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi keuangan Rp. 19.974.000,- (99,87 %), fisik (100 %). Dengan hasil

belanja surat kabar selama 1 tahun.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pagu sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 47.075.000,- (94,15 %), fisik (100 %). Dengan hasil belanja makanan dan minuman rapat pada Kantor Bappeda


11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Pagu sebesar Rp. 254.280.000,- realisasi keuangan Rp. 254.280.000,- (100 %), fisik (100 %). Dengan hasil

pembayaran honorarium pegawai tidak tetap seperti

operator komputer.

12. Penyediaan Jasa Tutor SKJ Pagu sebesar Rp. 11.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 10.850.000,- (98,64 %), fisik (100 %). Dengan hasil pembayaran honor instruktur senam SKJ pada Bappeda


13. Penyediaan Jasa Operator Pagu sebesar Rp. 11.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 10.850.000,- (98,64 %), fisik (100 %). Dengan hasil pembayaran honor tenaga outsourcing Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan.

14. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih


tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun.

15. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar

Daerah dan Luar Negeri Pagu sebesar Rp. 968.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 954.070.017,- (98,56 %), fisik (100 %). Dengan hasil belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa transport dan

lumsum ke 17 Kabupaten/Kota, belanja perjalanan dinas ke luar daerah berupa transport dan lumpsum ke Jakarta,

Medan, Manado, Bali, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Padang, dan belanja perjalanan dinas ke luar negeri ke China

dan Jepang.

8

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pagu sebesar Rp. 522.500.000,- realisasi keuangan

Rp. 473.487.100,- (90,62 %), fisik (100 %). Dengan hasil tersedianya mesin absensi 2 buah, mesin tik 2 buah, GPS 4

buah, mesin penghancur kertas 2 buah, lemari arsip 8 buah, cctv 6 buah, kabel 1 rol, Ac 2 PK 8 unit, AC 1,5 PK 2 unit,

Komputer PC 2 unit, Laptop 1 unit, Printer 2 buah, LCD 1 buah, Voice Recorde Sony 1 buah.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Pagu sebesar Rp.265.000.000,- realisasi keuangan


berupa pembelian bahan bakar minyak/gas, service mobil dan sepeda motor, suku cadang, ban luar dan ban dalam,

ganti oli, pembayaran STNK untuk kendaraan roda empat dan dua.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Rp. 29.959.000,- (99,86 %), fisik (100 %). Dengan hasil terlaksananya pengecatan gedung/kantor Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan.

4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pagu sebesar Rp. 163.910.000,- realisasi keuangan

Rp. 159.552.500,- (97,34 %), fisik (100 %). Dengan hasil belanja sound system dan roller blinds.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


perbaikan/service AC Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


rehab interior ruang rapat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

9

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pagu sebesar Rp.68.000.000,- realisasi keuangan Rp. 66.900.000,- (98,38 %), fisik (100 %). Dengan hasil

tersedianya pakaian batik 120 orang Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal/Sumber Daya Aparatur


terlatihnya sumber daya aparatur Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan. 2. Study Banding Program Perencanaan Pembangunan

Antar Daerah (Provinsi) Pagu sebesar Rp.150.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 145.401.900,- (96,93 %), fisik (100 %). Dengan hasil adanya kunjungan kerja pegawai Bappeda Provinsi Sumatera

Selatan ke Makasar dan Gorontalo.

V. Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Partisipasi Dalam Kegiatan Promosi


dilaksanakannya Pameran Indonesia International

Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2014 di Jakarta.

2. Penyusun Buletin Pembangunan Sumatera Selatan

Pagu sebesar Rp.68.000.000,- realisasi anggaran keuangan Rp. 66.312.900,- (97,52), fisik (100 %). Dengan hasil

Buletin pembangunan Sumsel sebanyak 285 buku selama 1 tahun.

VI. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


1. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumsel Pagu sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi keuangan


tersedianya Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan Tahun 2013 sebanyak 140 buku.

10

2. Penyusunan Pencapaian MDG’s Provinsi Sumatera

Selatan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 140.751.000,- (93,83 %), fisik (100 %). Dengan hasil tersedianya Buku Pencapaian MDG’s sebanyak 70 buku.

3. Penyusunan Sumatera Selatan Dalam Angka


tersedianya Buku Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 250 buku.

4. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Pagu sebesar Rp. 275.000.000,- realisasi keuangan


tersedianya Buku Laporan Perekonomian Sumsel Tahun 2013 sebanyak 100 buku, Buku Perekonomian Sumsel menurut

PDRB Penggunaan Tahun 2013 sebanyak 100 buku, Buku Perekonomian Sumsel menurut PDRB Lapangan Usaha Tahun

2013 sebanyak 100 Buku.

VII. Program Kerjasama Pembangunan


1. Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah Pagu sebesar Rp. 351.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 306.403.400,- (87,29 %), fisik (100 %). Dengan hasil tersedianya dokumen laporan hasil rapat kerjasama

pembangunan antar wilayah.

VIII. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah


1. Rapat Kerja Reguler Bappeda se-Sumatera Selatan Pagu sebesar Rp. 78.400.000,- realisasi keuangan

Rp. 48.915.000,- (62,39 %), fisik (100 %). Dengan hasil tersedianya dokumen rapat reguler Bappeda se Sumatera

Selatan. Realisasi keuangan tidak mencapai 100 % dikarenakan seharusnya rapat kerja reguler diadakan 4 kali

tetapi hanya dilaksanakan 3 kali, rapat yang pertama diadakan bersamaan dengan rapat Forum SKPD sehingga

biaya rapat tidak dicairkan.

11

2. Pemeliharaan dan Operasional ICT Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan

Pagu sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi keuangan Rp.13.750.000,- (91,67 %), fisik (100 %). Dengan hasil

terpeliharanya jaringan internet Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pembangunan Sistem E-Planning

Pagu sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi keuangan Rp.999.462.600,- (99,95 %), fisik (100 %). Dengan hasil

tersedianya sistem e-planning dan dapat diakses pada situs e-planning.sumselprov.go.id melalui server khusus e-

planning dibawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan akan diimplementasikan pada tahun 2015.

4. Peningkatan Kapasitas Perencanaan tentang

Kerjasama Pemerintah Swasta

Pagu sebesar Rp. 245.000.000,- realisasi keuangan Rp.230.930.686,- (94,26 %), fisik (100 %). Dengan hasil

adanya Pegawai yang memperoleh pengetahuan mengenai Kerjasama Pemerintah Swasta.

IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


1. Penyusunan RKPD


Buku Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebanyak

180 buku.

2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Pagu sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 71.455.750,- (95,27 %), fisik (100 %). Dengan hasil Buku Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 115 buku, Buku Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 sebanyak 180

buku, Sambutan Buku Gubernur Sumatera Selatan, Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2015 sebanyak 100 buku, Buku Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 180 buku.

12

3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)


Buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015

sebanyak 115 buku, Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Anggaran 2015 sebanyak 180 buku, Buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 180 buku.

4. Penyusunan KUA Perubahan APBD Pagu sebesar Rp. 55.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 43.538.000,- (79,16 %), fisik (100 %). Dengan hasil Buku Nota Penjelasan tentang Rancangan Kebijakan umum

Perubahan APBD (KUPA) serta PPAS Perubahan (PPAS-P)

APBD Tahun 2012 sebanyak 115 buku,

5. Penyusunan PPAS Perubahan APBD Pagu sebesar Rp. 130.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 121.626.650,- (93,56 %), fisik (100 %). Dengan hasil Buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Provinsi Sumsel Tahun 2015 sebanyak 115 buku, Buku Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun 2014 sebanyak 175 buku.

6. Penyelenggaraan Forum SKPD


tersinkronisasinya usulan program/kegiatan SKPD dan

Kabupaten/Kota.

7. Perkuatan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan


dokumen laporan hasil monev, dokumen prosiding rapat triwulanaan.

8. Pengendalian dan Pemantauan Program Prioritas

Percepatan Pembangunan dan Kegiatan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional Pagu sebesar

Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 90.065.600,- (90,07 %), fisik (100 %). Dengan hasil Laporan hasil

kunjungan monitoring evaluasi pelaksanaan .

13

9. Consultant Advisory Penyusunan Perencanaan

Pagu sebesar Rp. 205.000.000.,- realisasi keuangan

Rp. Nihil ,- (0 %), fisik (0 %). Kegiatan ini dibatalkan karena proses lelang yang dilaksanakan oleh LPSE

dinyatakan bahwa tender diulang karena seluruh peserta tidak memenuhi syarat administrasi, sehingga panitia

melakukan tender ulang pada bulan Oktober namun tidak bisa dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi.

10. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Musrenbang

RPJMD Pagu sebesar Rp. 1.022.700.000.,- realisasi keuangan

Rp. 1.012.440.200,- (99,00 %), fisik (100 %). Dengan hasil tidak tumpang tindihnya program/kegiatan yang diusulkan

SKPD Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota, serta tersedianya Buku Musrenbang RPJMD Tahun 2013-2018

sebanyak 500 Buku

11. Sosialisasi dan Penetapan RPJMD Provinsi Sumatera

Selatan Pagu sebesar Rp. 450.000.000.,- realisasi keuangan

Rp. 371.286.650,- (82,51 %), fisik (100 %). Dengan hasil tersedianya Buku Peraturan Daerah RPJMD 2013-2018

sebanyak 400 Buku.

12. Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan


terlaksananya konsultasi publik ke 17 Kabupaten/Kota dan tersedianya Buku Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan

Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-

2018 sebanyak 10 buku dan Buku Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2013-2018 sebanyak 1.290 buku.

X. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Pagu sebesar Rp. 280.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 271.030.700,- (96,80 %), fisik (100 %). Dengan hasil Buku Perekonomian Sumsel menurut PDRB Lapangan Usaha

Tahun 2013 sebanyak 100 buku, Buku Perekonomian Sumsel menurut PDRB Penggunaan Tahun 2013 sebanyak 100 buku,

Buku Laporan Perekonomian Sumsel Tahun 2013 sebanyak

100 buku.

14

2. Koordinasi Forum IMT-GT Provinsi Sumatera Selatan

Pagu sebesar Rp. 275.000,- realisasi keuangan

Rp. 144.342.000,- (52,49 %), fisik (85 %). Dengan hasil Laporan penyelenggaraan Forum IMT-GT Provinsi Sumatera

Selatan. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan seharusmya rapat yang dilaksanakan di Thailand dipindahkan

ke Provinsi Aceh sehingga biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dicairkan.

3. Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Laporan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan

seharusnya rapat dilaksanakan di hotel tetapi berdasarkan Surat Edaran maka rapat diadakan di kantor Bappeda

Sumatera Selatan sehingga biaya rapat di hotel tidak dicairkan.

4. Fasilitasi Prediksi Perekonomian Sumatera Selatan Pagu sebesar Rp. 122.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 110.494.500,- (90,57 %), fisik (100 %). Dengan hasil terfasilitasinya pertemuan prediksi perekonomian Sumatera

Selatan sebanyak 4 kali.

XI. Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Daerah Provinsi Sumsel Pagu sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi keuangan


Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 sebanyak 50

buku, Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2013-2018 sebanyak 52 buku.

2. Koordinasi Pelaksanaan MDG’s Provinsi Sumatera

Selatan


Laporan Pelaksanaan MDG’s Provinsi Sumatera Selatan.

3. Koordinasi Fasilitasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya Provinsi Sumsel


Laporan fasilitasi penyusunan perencanaan bidang sosial budaya.

15

XII. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam


1. Pembinaan Kelembagaan Perkuatan Sumberdaya Air Provinsi Sumsel (WISMP-LOAN II)


laporan hasil koordinasi untuk pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air. Realisasi keuangan dan fisik

tidak mencapai target dikarenakan WISMP-LOAN II dengan program irigasi partisipatif di daerah irigasi kewenangan

Provinsi belum siap dengan kelembagaan P3A di Air Gegas I, Air Plus terdapat alih fungsi lahan, sehingga fisik tidak

dilaksanakan pada tahun 2014 dan akan dilanjutkan pada

tahun 2015.

2. Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur Pagu sebesar Rp. 212.500.000,- realisasi keuangan

Rp. 118.621.500,- (55,82 %), fisik (85 %). Dengan hasil laporan yang tersusun terkait hasil koordinasi kegiatan

pembangunan infrastruktur. Realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai target dikarenakan Realisasi keuangan dan

fisik tidak mencapai target dikarenakan perencanaan program kegiatan di daerah sudah dilakukan FGD Perencanaan, serta

penggunaan teknologi informasi dan diimplementasikan melalui renja/renstra SKPD.

3. Dana Penunjang dan Operasional WISMP


Rp. 79.670.000,- (54,94 %), fisik (85 %). Dengan hasil laporan hasil koordinasi supervisi dan monev terkait dengan

water resources.

4. Fasilitasi koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pagu sebesar Rp. 130.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 92.847.550,- (71,42 %), fisik (100 %). Dengan hasil dokumen hasil koordinasi perencanaan dan pengelolaan

sumber daya air.

XIII. Program Perencanaan Tata Ruang


1. Peningkatan Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD)


16

tersedianya dokumen data spasial daerah Provinsi Sumsel

berupa laporan final sebanyak 50 buku dan modul panduan

sebanyak 5 buku.

2. Koordinasi BKPRD Provinsi Sumatera Selatan Pagu sebesar Rp.175.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 156.523.150,- (89,44 %), fisik (100 %). Dengan hasil terlaksananya rapat koordinasi dan rapat kerja BKPRD

Provinsi Sumsel.

3. Koordinasi Perubahan Iklim Sumatera Selatan Pagu sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 178.692.145,- (89,35 %), fisik (100 %). Dengan hasil terlaksananya rapat koordinasi perubahan iklim Sumatera

Selatan.

4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW

Sumatera Selatan Pagu sebesar Rp. 3.375.000,- realisasi keuangan

Rp. 3.375.000,- (100 %), fisik (100 %). Dengan hasil tersedianya dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah

Sumatera Selatan.

5. Koordinasi PMU KEK Tanjung Api-Api Pagu sebesar Rp. 246.500.000,- realisasi keuangan

Rp. 237.817.146,- (96,48 %), fisik (100 %). Dengan hasil tersedianya website dan animasi 3D Kawasan Ekonomi

Khusus Tanjung Api-Api.

Perkiraan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 melalui dana APBD akan dapat dilaksanakan sesuai dengan target

dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan,

dengan perkiraan realisasi akan dapat dicapai 100 % baik keuangan maupun fisik. Hal itu tergambar pada Tabel 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Uraian

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera

Selatan Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

17

b. Tugas Pokok Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Provinsi dalam Lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

c. Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah;

Pengkoordinasian, Pengintegrasian, Penyinkronisasian perencanaan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah

Provinsi, Lembaga instansi vertikal, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah

Provinsi;

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

Penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota;

Pengkoordinasian kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam

Provinsi, antar Provinsi dalam negeri dan luar negeri;

Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah

Provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis Provinsi;

Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;

Penyediaan data, informasi dan hasil-hasil pembangunan yang

sedang dan atau telah dilaksanakan;

Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Berdasarkan tolok ukur atau indikator kinerja yang terdapat pada

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan maka kinerja penyelenggaraan

pembangunan sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu tergambar pada Tabel 2

18

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan terus menerus

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi:

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku

kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3. Terselenggaranya forum SKPD dan Musrenbang RKPD;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat

kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan

formal dan diklat fungsional;

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan,RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai

pendukung perencanaan;

3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan

dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap,

sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD);

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini

disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan;

2. Belum optimalnya sinkronisasi, integrasi perencanaan antara

Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD;

19

3. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan

terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan

berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);

5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego

sektoral antar SKPD Provinsi, antara SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/kota;

6. Internal BAPPEDA: belum tersedia alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas

analitis SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian

dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda provinsi Sumatera

Selatan adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis

berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah

3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan daerah

4. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Perencana

5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perecanaan pembangunan secara vertikal yakni antara pemerintah pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar

SKPD Provinsi.

6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergitas,

transparan dan terkoordinasi.

7. Memberikan informasi potensi pembangunan Provinsi Sumsel.

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang

perencanaan adalah :

1. Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan

berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan;

20

3. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga

dapat menunjang tugas pokok dan fungsi koordinasi Bappeda;

4. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan

perencanaan pembangunan di daerah;

5. Terjalinnya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama

dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui Pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan Diklat/Kursus untuk

meningkatkan SDM;

6. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

7. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja ini dimulai dari rancangan awal dan usulan-usulan yang diolah sebagai masukan untuk menjadi

pedoman dalam menyusun/menetapkan program dan kegiatan. Setelah menetapkan program dan kegiatan hasilnya berupa

Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang menjadi bahan dalam Forum SKPD guna menghasilkan Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan program/kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2014, tidak terdapat perbedaan yang

signifikan terhadap analisis kebutuhan, hanya memerlukan penajaman terhadap lokasi dan volume kegiatan itu sendiri. Hal

tersebut dijelaskan pada Tabel 3.

21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas

Pembangunan Nasional

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi

Sumatera Selatan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya

tujuan pembangunan nasional. Bappeda sebagai Lembaga Perencana yang Andal, Akuntabel

dan Partisipatif berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan

sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Sebagai perencana yang andal harus mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif

dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam

hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu

bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan

pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

a. Tujuan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah :

Melanjutkan program dan kegiatan yang target sasarannya belum dapat dicapai pada periode sebelumnya.

Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang target

sasarannya telah tercapai untuk mencapai nilai manfaat yang lebih baik lagi di bidang perencanaan dan pengendalian

pembangunan.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan

memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;

Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappeda dengan

perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar

lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.

22

Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dalam

rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

b. Sasaran

Sasaran Renja Bappeda Sumatera Selatan adalah Meningkatnya kualitas SDM perencana, kualitas usulan

program dan kegiatan, terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, terwujudnya konsistensi antara

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan perencanaan pembangunan tahun

2015 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan antara lain : Pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan yaitu

Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Bersaing di Dunia

Internasional. Pencapaian MDG’s

Pengentasan Kemiskinan Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Sumatera

Selatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran rencana kerja ini, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan

indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan

khusus untuk belanja langsung melalui dana APBD sebesar

Rp. 15.075.818.000,- yang terdiri dari 15 program dan 63 kegiatan.

Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan. 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

23

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-

Undangan.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah serta

Luar Negeri. 12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran.

13. Penyediaan Jasa Operator Komputer 14. Penyediaan Jasa Tutor SKJ.

15. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

3. Rehab Berat Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional.

6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pengadaan Pakaian Olahraga.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal/Sumber Daya Aparatur.

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

V. Program Pengembangan Data dan Informasi


1. Penyusunan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan.

2. Ekshibisi Perencanaan Pembangunan.

3. Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

VI. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


1. Penyusunan Buku Analisis Indikator Sosial.

2. Penyusunan Buku Analisis Pencapaian MDG’s Provinsi Sumatera Selatan.

3. Penyusunan Buku Analisis Pengembangan IPM Provinsi Sumatera Selatan.

4. Penyusunan Perekonomian Makro Daerah Provinsi Sumsel. 5. Penyusunan Buku Profil Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

24

VII. Program Kerjasama Pembangunan


1. Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah.

VIII. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1. Pemeliharaan dan Operasional ICT Bappeda Provinsi Sumsel.

2. Pengembangan dan Pemeliharaan E-Planning. 3. Penyelenggaraan Penilaian Anugrah Pangripta Sriwijaya.

IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


1. Penyelenggaraan Forum SKPD. 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan.

4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). 5. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

6. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA). 7. Penyusunan PPAS Perubahan (PPAS-P).

8. Konsultan Advisory Penyusunan Perencanaan. 9. Perkuatan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

X. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


1. Forum IMT-GT Provinsi Sumatera Selatan.

2. Dukungan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. 3. Analisa Perencanaan Perekonomian Sumatera Selatan.

4. Prediksi Perekonomian Sumatera Selatan 5. Fasilitasi PMU KEK Tanjung Api-Api.

XI. Program Perencanaan Sosial Budaya


1. Implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(SKPD) Provinsi Sumsel dalam Perencanaan SKPD Provinsi. 2. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Provinsi dan Kab/Kota se-Sumsel. 3. Penyusunan Basis Data Perencanaan dan Penganggaran Sosial

Budaya.

4. Perkuatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

25

XII. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


1. Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif (LOAN).

2. Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif (Pendamping).

3. Penyusunan Data Base Infrastruktur Pendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Prasarana Permukiman.

4. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrasrtuktur.

XIII. Program Perencanaan Tata Ruang


1. Operasional Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD). 2. Koordinasi BKPRD Provinsi Sumatera Selatan.

XIV. Program Pemanfaatan Tata Ruang


1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.

2. Koordinasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

XV. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang


1. Penyusunan Kajian Mekanisme Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi.

Rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.

26

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 ini merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahunan dalam upaya meningkatkan kinerja Bappeda yang lebih efektif, efisien dan optimal

dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60

Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, dimana

Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk

menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pada Bappeda

Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk mencapai tujuan di atas, maka seluruh jajaran pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan harus mempedomani renja ini dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 Dengan

mempedomani rencana kerja tahun 2015 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan akan bersinergi dan

membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Akhirnya, semoga rencana kerja ini dapat digunakan sebagai

pedoman untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapai kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun

2015 sebagai Lembaga Perencana yang Andal, Akuntabel dan Partisipatif dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah secara Merata dan

Berkelanjutan.

bab i pendahuluan - bappeda.sumselprov.go.id fileberdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012...

Documents