bab i pendahuluan -...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penulisan
Pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung oleh dana APBN atau
APBD yang nilainya semakin besar harus ditunjang oleh adminitrasi keuangan
yang efektif dan efisien, dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dapat
dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabilitas. Dengan harapan agar
pengelolaan keuangan tidak terjadi penyalahgunaan uang untuk kepentingan
pribadi atau golongan. Untuk menunjang harapan tersebut telah ditetapkan
beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan negara
khususnya, seperti UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Anggaran yang diperlukan oleh setiap organisasi perangkat daerah tidak
bisa diajukan dengan cara semena-mena, dalam hal ini untuk mendapatkan
anggaran tersebut dibutuhkannya proses penyusunan. Proses ini bertujuan untuk
mengatur penggunaan anggaran agar tidak menyalahgunakan anggaran yang
diterima. Kondisi tersebut berkaitan dengan matakuliah praktika penyusunan
anggaran dan matakuliah pelaksanaan anggaran negara dan daerah yang di dapat
pada saat mengikuti perkuliahan ataupun media lainnya, sehingga dengan
keterkaitan ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan
semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi. Berdasarkan hal itu, Badan Perencanaan
2
Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah
Organisasi Perangakat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan
penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah
Jawa Barat.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan renja OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu)
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan renja OPD maka, kita bisa
memiliki pedoman terhadap apa yang akan dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun
terhadap dana yang dibebankan pada APBD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Setiap instansi pemerintah telah dibebankan di dalam belanja APBD yang di
dalamnya dicantumkan juga untuk belanja setiap kegiatan OPD yang salah
satunya dinamakan dengan belanja OPD dan belanja Non OPD.
Berdasarkan hal itu belanja OPD di bagi lagi menjadi belanja langsung dan
belanja langsung stimulan, sedangkan belanja Non OPD terdiri dari belanja tidak
langsung. Belanja OPD terbagi lagi jenis biaya yang dibebankan berdasarkan
reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. Berdasarkan hal tersebut, maka
3
biaya biaya dapat diklasifikasikan sebagai : Biaya Tetap (Fixed Cost), Biaya
Variabel (Variabel Cost), Biaya Campuran (Mix Cost).
Belanja tetap (fixed cost) merupakan biaya yang berorientasi kepada
efisiensi dan efektivitas untuk mencapai pelayanan publik bermutu tinggi dan
bersifat rutin tahunan. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin
keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM,
internet, dan perawatan mobil) dan pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang
bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan
koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan
perencanaan.
Berdasarkan hal itu, untuk menjalankan suatu kegiatan OPD yang telah
terencana. Maka dibutuhkan belanja-belanja serta biaya yang harus dikeluarkan
untuk merealisasikan kegiatan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan
dana minimal yang harus disediakan organisasi. Oleh sebab itu penulis tertarik
untuk membahas lebih lanjut mengenai salah satu dari klasifikasi biaya tersebut
yaitu tentang proses kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi perangkat
daera dengan mengambil judul : “PROSES PENYUSUNAN KEBUTUHAN
BELANJA TETAP (FIXED COST) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2015 PADA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT”.
4
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi
perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
b. Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan kebutuhan belanja
tetap (fixed cost) organisasi perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat.
c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses penyusunan
kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi perangkat daerah tahun 2015
pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan
1.3.1 Maksud Penulisan
Maksud penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk menyelesaikan
studi Program Diploma 3 pada Program Studi Administrasi Publik dan demi
mendapatkan gelar Ahli Madya A.Md
1.3.2 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari praktek kerja lapangan dalam
membantu penulisan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed cost)
organisasi perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat.
5
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan
kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi perangkat daerah tahun 2015
pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat
yang dihadapi dalam proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed cost)
organisasi perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat.
1.4 Kegunaan Penulisan
Kegunaan hasil penulisan dapat diklasifikasikan menjadi kegunanan
teoritis dan keguanaan praktis.
a) Kegunaan Teoritis
Laporan praktek kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan tentang proses dan konsep dari penyusunan kebutuhan belanja
tetap (fixed cost). Laporan tugas akhir ini juga diharapkan dapat menjadi
referensi ataupun masukan bagi perkembangan ilmu administrasi dan
menambah kajian ilmu khususnya pada proses penyusunan kebutuhan belanja
tetap (fixed cost) di dalam pemerintahan.
b) Kegunaan Praktis
Laporan praktek kerja ini diharapkan dapat berguna untuk mendapatkan
berbagai informasi dan masukan yang berguna bagi pimpinan dan perusahaan,
serta sebagai bahan pertimbangan yang berguna untuk kemajuan perusahaan.
6
1.5 Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data
1.5.1 Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan
tugas akhir ini adalah metode pendekatan deskriftif, dimana penulis melakukan
penelitian secara langsung dengan cara melihat, mengamati , serta ikut melakukan
pekerjaan-pekerjaan tersebut, mengumpulkan data, informasi dan fakta-fakta yang
berhubungan dengan judul untuk selanjutnya ditulis atau digambarkan kedalam
tugas akhir ini.
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data
Proses penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik
penulisan melalui pengumpulan data yang meliputi:
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara membaca buku sumber dan pendapat para ahli yang
bersangkutan dengan proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed-cost).
Pengertian studi kepustakaan menurut Nazir, adalah :
“Pengumpulan data dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis dengan
cara mempelajari dan membaca pendapat para ahli yang berhubungan dengan
masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran teoritis untuk
menunjang penyusunan dari pembahasan” (Nazir, 2005:93)
7
b. Studi Lapangan
Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan
melakukan penelitian langsung dalam proses penyusunan kebutuhan belanja
tetap (fixed cost) yang dilakukan oleh bagian Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) pada BAPPEDA Provinsi Jawa sebagai objek yang diteliti.
Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut :
1. Observasi Non Partisipatif
Observasi non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya
tidak melibatkan penulis sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti.
Penulis melakukan observasi non partisipatif hal ini dikarenakan jadwal
praktek kerja lapangan penulis pada bulan januari samapi bulan maret,
sedangkan jadwal proses penyusunan kebutuhan belanja tetap tersebut
dilakukan dalam bulan juni.
2. Wawancara
Adapun teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam praktek
kerja lapangan adalah dengan melakukan komunikasi langsung dengan
para staf bagian TAPD untuk menanyakan dan memperoleh informasi
langsung dari narasumber, serta memperoleh data proses penyusunan
kebutuhan belanja rutin OPD pada Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat mengambil persamaan bahwa
wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih dengan maksud untuk
menggali informasi baik berupa fakta atau pendapat seseorang untuk
8
tujuan tertentu. Narasumber dari wawancara ini adalah Pembina praktek
kerja lapangan. Pengertian wawancara menurut Nazir, adalah :
“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan
cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau
pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan
menggunkan alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara)” (Nazir,2003 : 193)
1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja
Pelaksanaan praktek kerja lapangan oleh penulis dilaksanakan pada
BAPPEDA provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 287 Bandung.
Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan yang dilakukan penulis kurang lebih
50 hari. Terhitung tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014
setiap hari kerja dengan perincian sebagai berikut:
1. Dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
2. Berlaku pada waktu jam kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
3. Waktu istirahat dilaksanakan pada pukul 11.30 s.d 12.30 WIB.