bab i pendahuluan -...

8

Click here to load reader

Upload: ledieu

Post on 19-Mar-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung oleh dana APBN atau

APBD yang nilainya semakin besar harus ditunjang oleh adminitrasi keuangan

yang efektif dan efisien, dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dapat

dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabilitas. Dengan harapan agar

pengelolaan keuangan tidak terjadi penyalahgunaan uang untuk kepentingan

pribadi atau golongan. Untuk menunjang harapan tersebut telah ditetapkan

beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan negara

khususnya, seperti UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Anggaran yang diperlukan oleh setiap organisasi perangkat daerah tidak

bisa diajukan dengan cara semena-mena, dalam hal ini untuk mendapatkan

anggaran tersebut dibutuhkannya proses penyusunan. Proses ini bertujuan untuk

mengatur penggunaan anggaran agar tidak menyalahgunakan anggaran yang

diterima. Kondisi tersebut berkaitan dengan matakuliah praktika penyusunan

anggaran dan matakuliah pelaksanaan anggaran negara dan daerah yang di dapat

pada saat mengikuti perkuliahan ataupun media lainnya, sehingga dengan

keterkaitan ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan

semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian, dan evaluasi. Berdasarkan hal itu, Badan Perencanaan

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

2

Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah

Organisasi Perangakat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan

penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah

Jawa Barat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

dengan renja OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu)

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan renja OPD maka, kita bisa

memiliki pedoman terhadap apa yang akan dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun

terhadap dana yang dibebankan pada APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Setiap instansi pemerintah telah dibebankan di dalam belanja APBD yang di

dalamnya dicantumkan juga untuk belanja setiap kegiatan OPD yang salah

satunya dinamakan dengan belanja OPD dan belanja Non OPD.

Berdasarkan hal itu belanja OPD di bagi lagi menjadi belanja langsung dan

belanja langsung stimulan, sedangkan belanja Non OPD terdiri dari belanja tidak

langsung. Belanja OPD terbagi lagi jenis biaya yang dibebankan berdasarkan

reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. Berdasarkan hal tersebut, maka

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

3

biaya biaya dapat diklasifikasikan sebagai : Biaya Tetap (Fixed Cost), Biaya

Variabel (Variabel Cost), Biaya Campuran (Mix Cost).

Belanja tetap (fixed cost) merupakan biaya yang berorientasi kepada

efisiensi dan efektivitas untuk mencapai pelayanan publik bermutu tinggi dan

bersifat rutin tahunan. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin

keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM,

internet, dan perawatan mobil) dan pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang

bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan

koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan

perencanaan.

Berdasarkan hal itu, untuk menjalankan suatu kegiatan OPD yang telah

terencana. Maka dibutuhkan belanja-belanja serta biaya yang harus dikeluarkan

untuk merealisasikan kegiatan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan

dana minimal yang harus disediakan organisasi. Oleh sebab itu penulis tertarik

untuk membahas lebih lanjut mengenai salah satu dari klasifikasi biaya tersebut

yaitu tentang proses kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi perangkat

daera dengan mengambil judul : “PROSES PENYUSUNAN KEBUTUHAN

BELANJA TETAP (FIXED COST) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2015 PADA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT”.

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

4

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi

perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

b. Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan kebutuhan belanja

tetap (fixed cost) organisasi perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat.

c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses penyusunan

kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi perangkat daerah tahun 2015

pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

1.3.1 Maksud Penulisan

Maksud penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk menyelesaikan

studi Program Diploma 3 pada Program Studi Administrasi Publik dan demi

mendapatkan gelar Ahli Madya A.Md

1.3.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari praktek kerja lapangan dalam

membantu penulisan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed cost)

organisasi perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA Provinsi Jawa

Barat.

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

5

2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan

kebutuhan belanja tetap (fixed cost) organisasi perangkat daerah tahun 2015

pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat

yang dihadapi dalam proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed cost)

organisasi perangkat daerah tahun 2015 pada BAPPEDA Provinsi Jawa

Barat.

1.4 Kegunaan Penulisan

Kegunaan hasil penulisan dapat diklasifikasikan menjadi kegunanan

teoritis dan keguanaan praktis.

a) Kegunaan Teoritis

Laporan praktek kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan tentang proses dan konsep dari penyusunan kebutuhan belanja

tetap (fixed cost). Laporan tugas akhir ini juga diharapkan dapat menjadi

referensi ataupun masukan bagi perkembangan ilmu administrasi dan

menambah kajian ilmu khususnya pada proses penyusunan kebutuhan belanja

tetap (fixed cost) di dalam pemerintahan.

b) Kegunaan Praktis

Laporan praktek kerja ini diharapkan dapat berguna untuk mendapatkan

berbagai informasi dan masukan yang berguna bagi pimpinan dan perusahaan,

serta sebagai bahan pertimbangan yang berguna untuk kemajuan perusahaan.

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

6

1.5 Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan

tugas akhir ini adalah metode pendekatan deskriftif, dimana penulis melakukan

penelitian secara langsung dengan cara melihat, mengamati , serta ikut melakukan

pekerjaan-pekerjaan tersebut, mengumpulkan data, informasi dan fakta-fakta yang

berhubungan dengan judul untuk selanjutnya ditulis atau digambarkan kedalam

tugas akhir ini.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Proses penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik

penulisan melalui pengumpulan data yang meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara membaca buku sumber dan pendapat para ahli yang

bersangkutan dengan proses penyusunan kebutuhan belanja tetap (fixed-cost).

Pengertian studi kepustakaan menurut Nazir, adalah :

“Pengumpulan data dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis dengan

cara mempelajari dan membaca pendapat para ahli yang berhubungan dengan

masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran teoritis untuk

menunjang penyusunan dari pembahasan” (Nazir, 2005:93)

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

7

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan

melakukan penelitian langsung dalam proses penyusunan kebutuhan belanja

tetap (fixed cost) yang dilakukan oleh bagian Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) pada BAPPEDA Provinsi Jawa sebagai objek yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut :

1. Observasi Non Partisipatif

Observasi non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya

tidak melibatkan penulis sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti.

Penulis melakukan observasi non partisipatif hal ini dikarenakan jadwal

praktek kerja lapangan penulis pada bulan januari samapi bulan maret,

sedangkan jadwal proses penyusunan kebutuhan belanja tetap tersebut

dilakukan dalam bulan juni.

2. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam praktek

kerja lapangan adalah dengan melakukan komunikasi langsung dengan

para staf bagian TAPD untuk menanyakan dan memperoleh informasi

langsung dari narasumber, serta memperoleh data proses penyusunan

kebutuhan belanja rutin OPD pada Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat mengambil persamaan bahwa

wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih dengan maksud untuk

menggali informasi baik berupa fakta atau pendapat seseorang untuk

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170103/2011/170103110023_1_5873.pdf · Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan ... untuk menjalankan suatu

8

tujuan tertentu. Narasumber dari wawancara ini adalah Pembina praktek

kerja lapangan. Pengertian wawancara menurut Nazir, adalah :

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

menggunkan alat yang dinamakan interview guide (panduan

wawancara)” (Nazir,2003 : 193)

1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja

Pelaksanaan praktek kerja lapangan oleh penulis dilaksanakan pada

BAPPEDA provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 287 Bandung.

Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan yang dilakukan penulis kurang lebih

50 hari. Terhitung tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014

setiap hari kerja dengan perincian sebagai berikut:

1. Dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

2. Berlaku pada waktu jam kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

3. Waktu istirahat dilaksanakan pada pukul 11.30 s.d 12.30 WIB.