1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional memiliki posisi khusus dalam pemerintahan Di Negara

Indonesia. Karena, keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi

masyarakat. Ketergantungan pedagan kecil pada keberadaan pasar tradisional

membuat pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakanya.

Kebijakan-kebijakan telah dibuat, antara lain dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik indonesia (PERMENDAGRI) No 20 tahun 2012 tentang

pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Peraturan tersebut mengatur

tentang berbagai aspek agar pasar tradisioanal tetap dapat di manfaatkan

konsumen sebagai pusat perbalnjaan guna memenuhi kebutuhan. Tujuan

kebijakan ini untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, agar

pasar tradisional bersih dan sehat sebagai pelayan masyarakat pengerak roda

perekonomian daerah dan berdaya saing dengan pusat toko dan pasar moderen

seperti yang dituangkan pada Pasal 2 kebijakan tersebut. Dengan adanya

PERMENDAGRI No 20 tahun 2012 menjadi tangung jawab pemerintah untuk

2

mengelola dan meberdayakan mampu berkembang dan tetap menjadi pusat

ekonomi masyarakat.

Pengelolaan pasar tradisional masih belum berkembang. Pengelolan yang

masih tradisional pula yang mengakibatkan sulitnya berkembangnya. Pasar dan

toko moderen yang terus berkembang menuntut pasar tradisional harus bertahan

di dalam persaingan. Kondisi pasar yang kotor, tak tertata dan kumuh

menyebabkan konsumen enggan berbelanjan di pasar tradisional. Pedagang-

pedagang kurang memperhatikan kebersihan dan Penataan daganganya. Maka dari

itu, Peran Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai fasilitator perlu melakukan

langkah- langkah untuk memberdayakan pasar tradisional.

Selain PEMENDAGRI No 20 tahun 2012. Sebelum ada nya Peraturan

Presiden No 112 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia No 53 tahun 2008 yang mengatur tentang penataan dan pembinaan

pasar tradisional. Pusat pembelanjaan dan toko moderen. Peraturan tersebut di

buat guna membantu pasar tradisional agar dapat bertahan dan bersaing dengan

perkembangan perekonomian khususnya dalam perdagangan.

Pemerintahan kecamatan Soko menyadari pemberdayaan pasar tradisional

dapat meningkatkan prekonomian masyarakat. Pemerintah Kecamatan soko telah

membuat seperangkat peraturan yaitu memberikan perlindungan terhadap pasar

3

tradisional tentang petunjuk pelaksanaan penglolaan pasar tradisional. Pemerintah

kecamatan soko pun sebelumnya telah mengluarkan kebijakan untuk melindungi

pasar tradisioanal yaitu pembatasan pembangunan ritel ( Toko) serta aturan ketat

pada pendirian toko moderen dari segi lokasi dan jarak dari pasar tradisional.

Dengan penerapan kebijakan tersebut memungkin pasar tradisional dapat semakin

berkembang dan menjadi tujuan utama konsumen dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Implementasi kebijakan penglolaan dan pemberdayan pasar

tradisional merupakan hal teknis yang harus dilaksanakan oleh kebijakan

pemerintah relokasi pasar dan pembatasan ritel tidak cukup untuk mengembakan

pasar tradisional. Kondisi pasar yang kurang bersih menunjukan bahwa

penglolaan pasar tidak berjalan dengan baik. Sehinga perlu adanya langkah

selanjutnya untuk menyelesaikan hal tersebut.

Di Kecamatan Soko masalah Pasar belum ada pengaturan yang jelas, baik

dari segi regulasi, letak, dan retribusinya. Selain menimbulkan efek negative

seperti mengganggu lalu lintas, menimbulkan kemacetan lalulintas, Pasar

tradisional Di Kecamatan Soko juga memberikan dampak positif baik secara

ekonomi, sosial maupun budaya. Dilihat dari aspek ekonomi, Pasar-pasar di

beberapa Desa di Kecamatan Soko merupakan potensi yang cukup besar

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah sumber pundi-pundi

4

Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Soko. Dari aspek sosial, Pasar-pasar di

Kecamatan Soko dapat mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta

diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan Di Kecamatan Soko. Dari aspek

budaya, Pasar tradisional dapat digunakan sebagai sarana wisata belanja yang

murah dan meriah khususnya untuk kalangan menengah kebawah.

Pemerintah Kecamatan Soko bukan tidak pernah melakukan upaya untuk

mengatasi permasalahan pedagang kecil ini. Mereka dialihkan di beberapa lokasi

di samping pasar agar tidak mengganggu lalu lintas. Akan tetapi upaya ini belum

efektif karena di satu sisi lokasi tersebut belum memadahi. Permasalahan tidak

berhenti sampai di sini saja, ketika Pemerintah Kecamatan Soko memaksa mereka

untuk pindah ke area yang sudah disediakan. Bahkan hal tersebut terjadi berulang-

ulang sebagaimana yang biasa terjadi antara Pemerintah Kecamatan Soko dan

pedagang informal di manapun. Permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang

Pasar tradisional diantaranya yaitu masalah pengaturan (baik regulasi, retribusi

dan letak) yang belum memenuhi standat Pedagang, mengganggu lalulintas, serta

menimbulkan kesemrawutan. Sampai hari ini, Pemerintah Kecamatan Soko belum

mampu mengatasi dampak negatif dari keberadaan pasar-pasar tradisional di

Kecamatan Soko. Lokasi pasar tradisional di Kecamatan Soko justru malah

bertambah banyaknya pedagang kaki lima. Tentu saja berakibat pada kemacetan

5

yang semakin parah dan kesumpekan di lokasi pasar tersebut. Penataan yang

dilakukan Pemerintah Kecamatan dengan cara dialihkan ke beberapa lokasi belum

maksimal, karena lokasi tersebut kurang memadahi untuk pedagang pasar dan

pedagang kaki lima.

Gambar Kerangka Berfikir

PENATAAN PASAR

PASAR TERTATA

PENGLOLAAN PASAR

PENDAPATAN PASAR

KIOS PASAR

PASAR SEMERAWUT

PARKIR PASAR

PEDAGANG PASAR PEDAGANG KAKI

LIMA

APBD NAIK

6

Setelah dikeluarkannya Perda Nomor 28 Tahun 2009, Pemkab Tuban

yakin bahwa penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima dapat segera

terwujud, dengan adanya. Perda untuk penataan pasar, diharapkan pedagang pasar

tradisional di Kecamatan Soko bisa lebih tertib, lalu lintas kembali lancar dan

tercipta keindahan. Berdasarkan latar belakang di atas maka. “Analisis Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Terhadap pasar tradisional dan pedagang kaki lima

(PKL) Dalam peningkatan pendapatan pasar Di Kecamatan Soko Kabupaten

Tuban” merupakan judul yang menarik untuk dikaji oleh peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kecamatan Soko terhadap pengelolaan pasar

tradisional dan pedagang kaki lima dalam peningkatan pendapatan

pasar.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Soko

dalam penataan dan penertiban pedagang pasar dan pedagang kaki lima

(PKL).

1.3 Batasan-batasan Masalah

1. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2014

dijelaskan bahwa kebijakan yaitu: 1. Selalu menggunakan akal budinya;

7

pandai; mahir. 2. Pandai bercakap-cakap; petah lidah. Selanjutnya dijelaskan

bahwa kebijakan diartikan sebagai 1. Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan;

2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

(tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita,

tujuan, prinsip atau garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai

sasaran. Mustopadidjaja dalam Tahir (2014:21) menjelaskan, bahwa istilah

kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta

perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam

berbagai bentuk peraturan. Anderson Tahir (2014:12), kebijakan yaitu suatu

tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan sesorang pelaku atau

sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson

dalam Tahir (2014:21) mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua:

substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus

dilakukan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan

bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik

adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan

pejabat-pejabat pemerintah. Nurcholis (2007:263), memberikan definisi

kebijakan sebagai keputusan suatu oragnisasi yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat

dijadikan Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dilakukan oleh

pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana

kebijakan tersebut diselenggarakan pedoman perilaku dalam hal:

8

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok

sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.

2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik

dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan

kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Pengertian kebijakan yang dikutip oleh Jones (1996:47) dalam

pandangan Prof Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt adalah: ”a standing decision

characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both

thoose who make it and those who abide by it”Menurut Jones, bahwa

kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan

pengulangan (repetiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari

mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sekalipun definisi menimbulkan

beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai beberapa pertanyaan atau

masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal

apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang

dimaksud serta siapa yang sebenarnya malakukan jumlah pembuat kebijakan

dan pematuh kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah

memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik. Sementara itu

Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang

9

mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh

warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sangsi sesuai dengan bobot

pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga

yang mempunyai tugas menjatuhkan sangsi. Syafiie (2006:104)

mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan

kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan

aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person

pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik

adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan

upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi

penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan

tindakan terarah.

Menurut William Dunn dalam Sahya Anggara (2014:5) menjelaskan

bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Saling kebergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang

berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.

2. Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permsalahan

didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.

10

3. Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan

diubah secara sosial.

4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada

akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan

masalah tersebut.

Empat hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengandung

berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya

dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan

prinsip demokrasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irfan Islami dalam Edy Sutrisno

(2009:16), bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi, yaitu sebagai

berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan

tindakan-tindakan dari Pemerintah.

2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi

dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

3. Bahwa kebijakan publik itu, baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai

dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

11

4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan

seluruh anggota masyaraka

2. Pedagang Pasar

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan

penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli

suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi

yang lainnya. Pada umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi

ataupun tempat-tempat tertentu, hal ini karena pasar tidak memiliki batas

geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern dapat meniadakan

hambatan atau batasan-batasan geografis, sehingga dapat memungkinkan penjual

dan pembeli bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah satu sama lain.

Pengertian pasar yang kita bahas disini lebih menitik beratkan ke arti

ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian

pasar yaitu sebagai besarnya permintaan serta penawaran pada jenis barang atau

jasa tertentu. Pengertian pasar merupakan permintaan serta penawaran secara

keseluruhan untuk jasa dan barang tertentu. Pengertian pasar lebih merujuk

kepada semua aktivitas penawaran dan jasa.

12

Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan

dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun

penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa

yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan

bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih

barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangat lah penting bagi

kehidupan. Hal ini karena apabila terdapat kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan

sendiri, dapat memperoleh kebutuhan tersebut di pasar. Para konsumen atau

pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan

membawa sejumlah uang guna membayar harganya.

1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebuah profesi yang terjadi akibat

semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian

masyarakat beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya. Menurut

McGee dan Yeung (1977:25), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan

”hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan

13

jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum,

terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas

ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin

hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu

kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan

kurang, ketrampilan kurang dan umumnya para pendatang. Pengertian tersebut

sebagai gambaran tentang sektor informal. Hal ini tergantung dari sudut pandang

operasional maupun penelitian (Manning-Tadjuddin, 1996:90-91).

4. Penataan

Penataan adalah kegiatan atau upaya untuk mengatur dan menata dalam

suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat

penataan. Dalam penelitian ini, penataan yang dimaksud tidak hanya melihat

kondisi fisik dari lokasi pedagang pasar dan pedagang kaki lima tetapi juga

penataan dan pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola

pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang ada agar kondisinya lebih baik dan

teratur demi terciptanya ketertiban dan kebersihan dan peningkatan kesejahteraan

pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

14

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan

tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Mengetahui peran Pemerintah Kecamatan Soko terhadap pengelolaan pasar

dan pedagang kaki lima (PKL) dalam peningkatan pendapatan pasar.

2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan

Soko dalam penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan teori

Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Terhadap pasar tradisional dan

pedagang kaki lima (PKL) dalam peningkatan pendapatan pasar Di Kecamatan

Soko Kabupaten Tuban khususnya mengenai kebijakan Pemerintah Kecamatan

Soko dalam penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan

Pemerintah terhadap penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima

dalam peningkatan pendapatan agar lebih sejahtera dan tertib, sehingga

peneliti ini dapat mengetahui mengenai implementasi kebijakan

15

Pemerintah kecamatan Soko dalam penataan pedagang pasar dan pedagang

kaki lima.

b. Bagi Pedagang Pasar Dan Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini memberikan informasi kepada pedagang pasar dan pedagang

kaki lima mengenai kebijakan Pemerintah Kecamatan dalam penataan

serta memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan bagi pedagang

pasar dan Pedagang Kaki lima.

1.6 HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, perumusan masalah yang

diuraikan diatas dan dihubungkan dengan telaah pustaka maka penulis dapat

menarik hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa peran Pemerintahan Kecamatan Soko terhadap penglolaan

pasar dan pedagang kaki lima dalam meningkatkan pendapatan pasar

belum signifikan.

2. Diduga factor-factor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kecamatan

Soko dalam penataan dan penertiban pedagang pasar dan pedagan kaki

lima belum segnifikan.