bab i pendahuluan€¦ · diklat prajabatan gol i dan ii, diklat prajabatan gol iii, dan diklat...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 1
1.1. Dasar Pembentukan BPSDMD Provinsi Banten
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan
melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan.
BPSDMD Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017, yaitu membantu Gubernur melalui
Koordinasi Sekda dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang
Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Pemerintahan.
Gambar 1.1 Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 2
Hal tersebut menuntut ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten,
profesional dan berintegritas tinggi. Untuk dapat menyediakan SDM dimaksud
diperlukan lembaga yang dapat memetakan potensi dan kompetensi SDM Aparatur
dan mengembangkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan
sejenisnya. Selain itu kewajiban untuk pengembangan kompetensi terhadap ASN
Provinsi Banten pada akhir Tahun 2018 adalah sebesar 10% atau sebanyak 1.008
orang ASN sesuai dengan target sasaran RPJMD.
1.2. Tugas BPSDMD
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017, bahwa tugas
BPSDMD adalah membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekda dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian
pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Sertifikasi
Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Pemerintahan. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Merumuskan program kerja di lingkungan BPSDMD berdasarkan rencana
BPSDMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan BPSDMD sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana
3. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan kebijakan teknis pengembangan sumber
daya manusia daerah;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi manajemen pengembangan sumber daya
manusia terhadap Kabupaten/Kota;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia daerah melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, bimbingan teknis, lokakarya,
dan coaching;
6. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi
7. Merumuskan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia daerah;
8. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam
pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 3
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan BPSDMD sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja BPSDMD ; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
1.3. Struktur Organisasi
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPSDM Daerah Provinsi Banten
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017, struktur BPSDMD
terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, serta tiga bidang, yaitu (1) Bidang Sertifikasi
Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat; (2) Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis dan Fungsional; (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Pemerintahan; serta Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BPSDM Daerah Provinsi
Banten terdiri dari:
A. Kepala Badan
B. Sekretaris
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
b. Kasubag Program, Evaluasi dan Keuangan
C. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
a. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 4
b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu Diklat
c. Kepala Sub Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
D. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif
c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional
E. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan
a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan
Prajabatan
b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen
c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
F. Jabatan Fungsional
Terdiri atas 27 orang fungsional widyaiswara dan 1 orang fungsional arsiparis.
1.4. Isu Strategis
Itu utama pengembangan SDM Aparatur adalah terkait dengan Amanah UU ASN
Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 Ayat (1) bahwa “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan
kesempatan untuk mengembangkan kompetensi” hal tersebut kemudian diejawantahkan
dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di mana
setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP pertahun bagi
PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK.
BPSDMD sebagai lembaga yang mengampu pengembangan SDM Aparatur di
Provinsi Banten merespon tantangan tersebut melalui aneka pengembangan kompetensi
dengan segala keterbatasan khususnya sarana dan prasarana, sehingga belum mampu
mengakomodir kebutuhan 10082 ASN Provinsi Banten. Namum demikian Renstra
BPSDMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan target sasaran mengagendakan pengembangan
kompetensi SDM secara bertahap, sehingga mencapai 100 % hingga akhir tahun 2022.
Selain itu terdapat isu strategis dan tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pengembangan kompetensi aparatur yang dibagi berdasarkan analisis tantangan dan
peluang, diantaranya:
1. Tantangan
Analisis lingkungan eksternal menghasilkan tantangan (threats) dilingkungan
BPSDM, diantaranya:
Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja ASN
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 5
Tuntutan masyarakat terhadap ASN yang bebas dari KKN
Kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai
perwujudan good governance
Perkembangan birokrasi yang menghendaki profesionalisme aparatur
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
Adanya ego sektoral/ unit kerja dilingkungan pemerintah daerah
2. Peluang
Selain itu pula analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang
(opportunities) dilingkungan BPSDM, diantaranya:
Hasil Akreditasi LAN RI Tahun 2017, BPSDM mendapatkan penilaian A pada
Diklat Prajabatan Gol I dan II, Diklat Prajabatan Gol III, dan Diklat Kepemimpinan
Tk III. Sedangkan pada Diklat Kepemimpinan Tk IV mendapatkan penilaian B. Hal
tersebut menunjukkan BPSDM Daerah Provinsi Banten sebagai lembaga
pengembangan SDM Aparatur yang memiliki daya saing, khususnya pada
penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan.
PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di
mana setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP
pertahun bagi PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK
Terbukanya kesempatan untuk pengembangan BPSDM sebagai center of excellence
bagi ASN.
Terbukanya kesempatan untuk menyelenggarakan Assessment kompetensi bagi
ASN Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Banten
Terbukanya kerjasama dengan lembaga Diklat lain/ swasta untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia aparatur
Tersedianya dana dari APBD Provinsi Banten yang memadai
Adanya komitmen pimpinan daerah
Kebijakan merit sistem dalam manajemen ASN yang mengedepankan
Pengembangan karir berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja
Kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan Diklat yang
tinggi dari Kabupaten/ Kota maupun instansi vertikal.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 6
1.5. Kepegawaian
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPSDMD didukung oleh Personil/SDM
sebanyak 83 orang, keadaan pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai BPSDMD Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan
No JABATAN
DISTRIBUSI PEGAWAI
JUMLAH Sekre
Bidang
SKPMD
Bidang
PKTF
Bidang
PIM
1 Struktural 4 2 3 4 13
2 Fungsional 27 - - - 27
3 Pelaksana PNS 27 5 5 6 43
JUMLAH 58 7 8 10 83
Sumber: Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum BPSDMD Provinsi Banten, 2018
1.6. Sarana Dan Prasarana
Gambar 1.3 Sarana dan Prasarana BPSDM Daerah Provinsi Banten
Dukungan sarana dan prasarana mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan
kegiatan pengembangan SDM Aparatur Provinsi Banten. Kampus BPSDM Daerah Provinsi
Banten terletak di jalan Raya Karang Tanjung Km.4 Pandeglang, menempati lahan seluas
hampir 200.000 meter persegi (+/-20 Ha). Lahan tersebut belum semuanya terbangun dan
masih dalam tahap pengembangan.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 7
Sarana utama yang dimiliki BPSDM diantaranya gedung kantor, ruang kelas,
asrama, guest house, perpustakaan, masjid, Gedung Serba Guna (GSG), ruang makan/ dapur
umum, gedung assessment center, asrama VIP, klinik, kantin dan aneka fasilitas olahraga.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 8
2.1. RENCANA STRATEGIS
2.1.1 Visi dan Misi
Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang
diinginkan oleh Gubernur terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan
potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi
Banten, yaitu :
Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM Daerah Provinsi Banten
dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah Misi pertama, Menciptakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu
organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka
waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten Tahun
2017-2022 berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah
Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan
efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas,
berkompetensi dan melayani masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan
tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau
berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten berdasarkan rumusan
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
BAB II PERENCANAAN KINERJA
“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 9
1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien, yang
diukur dari capaian laporan kinerja pemerinah Provinsi Banten.
2. Terwujudnya kompetensi aparatur. Diukur berdasarkan presentase peningkatan indeks
kompetensi ASN.
Tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDM beserta indikator kinerja secara
lengkap disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPSDMD Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
2018 2019 2020 2021 2022 1
Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
70/ B
75/ BB
85/ BB
88/ BB
90/ A
Terwujudnya Kompetensi Aparatur
Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)
10 15 20 25 30
Sedangkan target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2018 berdasarkan dokumen
Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II aupun
Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2018
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
70/ B
Terwujudnya Kompetensi Aparatur Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)
10
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 10
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Program (Eselon III)
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2018
(1) (2) (3) (4)
I Program Tata Kelola Pemerintahan 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)
2,80
II Program Pengembangan SDM Aparatur
1 Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan , Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik (%)
80
2 Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (%)
80
III Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur
1 Prosentase Kompetensi dan Profesionelisme Penyelenggara Diklat (%)
80
2 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu
strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu
organisasi. Strategi jangka menengah BPSDMD Provinsi Banten adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang
melayani langsung kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur
Sedangkan Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan
strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki
fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target
kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat
menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.
Arah kebijakan jangka menengah BPSDMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan
mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan, serta
meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
2. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia serta
Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi.
Strategi dan kebijakan BPSDM Daerah Provinsi Banten dalam lima tahun
mendatang, secara lengkap pada tabel berikut.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 11
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPSDMD Provinsi Banten
Tahun 2017-2022
VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya
kelembagaan
Pemerintah Daerah
yang berakhlakul
karimah dengan efektif,
efesien, transparan,
akuntabel, dan sumber
daya apartur yang
berintegritas,
berkompetensi dan
melayani masyarakat
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standard operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
Terwujudnya Kompetensi Aparatur
Meningkatkan Kompetensi Aparatur
Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia serta Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi
2.1.4 Program dan Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan BPSDM untuk tahun 2017-2022 terdiri dari
prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten. Pemenuhan standar
kompetensi dan integritas aparatur diharapkan dapat mengatur beberapa hal yang berkaitan
dengan akselerasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan misi menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Tabel 2.5 Program, Kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Renstra
Tahun 2017-2022 PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM NO KEGIATAN
(1) (2) (3) (4)
1. PENGEMBANGAN SDM APARATUR
1. Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik
1 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
2 Pengembangan Kompetensi Manajemen
3 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
2. Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik
4 Pengembangan Kompetensi Teknis umum
5 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif
6 Pengembangan Kompetensi Fungsional
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 12
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NO KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) 2. PENILAIAN DAN
SERTIFIKASI APARATUR
1. Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur
7 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
2. Presentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Diklat
8 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama
9 Pengendalian Mutu Diklat
3. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 12 Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
15 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
16 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
17 Peningkatan Kapasitas Aparatur
18 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
Secara ringkas alur keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
indikator kinerjadan program BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
sebagaimana gambar berikut:
Gambar 2.1 Visi, Misi Provinsi Banten, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program,
fokus/ bidang urusan, indikator kinerja BPSDM
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 13
2.2. Perjanjian Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kegiatan tahunan dan indikator
kinerjanya berdasarkan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Renstra. Dalam perencanaan kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Outcome
BPSDMD tertuang pada Renstra Tahun 2017-2022 sebagai berikut:
Tabel. 2.6 Target Outcome BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2018 2019 2020 2021 2022 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
70/ B
75/ BB
85/ BB
88/ BB
90/ A
Terwujudnya Kompetensi Aparatur
Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)
10 15 20 25 30
Penetapan kinerja Tahun 2018 merupakan tahun pertama Renstra BPSDMD
Provinsi Banten, sehingga capaian kinerja Tahun 2018 mencerminkan capaian awal
Renstra 2018-2022. Penetapan kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2018
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
70/ B
Terwujudnya Kompetensi Aparatur Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)
10
Tabel 2.8 Target Indikator Kinerja Program (Eselon III)
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2018
(1) (2) (3) (4)
I Program Tata Kelola Pemerintahan 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)
2,80
II Program Pengembangan SDM Aparatur
1 Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan , Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik (%)
80
2 Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (%)
80
III Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur
1 Prosentase Kompetensi dan Profesionelisme Penyelenggara Diklat (%)
80
2 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 14
Untuk mendukung penetapan kinerja tersebut didukung anggaran yang
berasal dari APBD sebesar Rp. 62.023.000.000,- dan Dana Dekonsentrasi untuk
kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kemendagri Rp. 304.900.000,-.
Perjanjian Kinerja (PK) menurut Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 adalah
lembaran/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/
kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala BPSDM dengan Gubernur Banten
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 15
Secara struktur organisasi BPSDMD membawahi pejabat eselon III dan IV
dengan rincian target kinerja sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 16
Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BPSDMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN/TOLAK UKUR
PAGU
ANGGARAN (RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tata Kelola Pemerintahan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
100%
1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68,012,000
3 Dokumen 1 Penyusunan Laporan Kinerja
2 Dokumen 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
3 Dokumen 3 Penyusunan Pengendalian Evaluasi
2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 20,480,000
1 Laporan 1 Pengelolaan Sistem Data Alumni Peserta Diklat
1 Laporan 2 Survei Kepuasaan Masyarakat/Peserta Pengembangan SDM
3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 24,700,000
5 Dokumen 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
2 Dokumen 2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP)
Aparat Pengawas Intansi Pemerintah (APIP)
4 Dokumen 3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 17,677,762,830
14 Paket 1 Belanja Pengadaan / Pembangunan asrama Gedung
13 Paket 2 Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1 Paket 3 Belanja Pengadaan DED
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,574,209,170
14 Paket 1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
1 Tahun 2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor
1 Tahun 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 10,937,747,000
1 Tahun 1 Operasional Kantor
1 Tahun 2 Penyediaan Belanja Cetak
1 Tahun 3 Penyediaan Pakaian Dinas
1 Tahun 4 Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
(Outsourcing)
1 Tahun 5 Penyediaan Barang Habis Pakai
1 Tahun 6 Penyediaan BBM
1 Tahun 7 Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Tahun 8 Penyediaan Operasional Jasa Kantor
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 17
NO SASARAN
STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN/TOLAK UKUR
PAGU
ANGGARAN (RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 66,005,000
180 Orang 1 Peningkatan Kompetensi Aparatur
8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan dan Keluar Daerah 3,813,892,000
1 Tahun 1 Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
1 Tahun 2 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9 Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan
Perpustakaan
400,000,000
1 Laporan 1 Pembenahan Arsip yang tidak beraturan
2 Pengembangan SDM
Aparatur
Rasio Peserta Diklat Teknis Umum,
Substantif, dan Fungsional yang lulus
berkategori baik
100%
1 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 70,176,000
40 Orang 1 Diklat Tata Naskah Dinas
2 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 271,027,000
32 Orang 1 TOT Asessor Calon Kepala Sekolah
40 Orang 2 Diklat SPIP
40 Orang 3 Diklat Pengarustamaan Gender
3 Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 390,246,000
40 Orang 1 Diklat Fungsional Dasar-dasar Pengawasan Lingkungan
Hidup
32 Orang 2 Pelatihan Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar Calon PNS
32 Orang 3 Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan
Tingkat III & IV
Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan
dan Prajabatan, Manajemen dan
Pemerintahan yang lulus berkategori
baik
100%
4 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan 3,051,433,000
81 Orang 1 Diklat Kepemimpinan Tingkat III Pola Kontribusi
313 Orang 2 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Kontribusi
837 Orang 3 Diklat Prajabatan K1/K2 Gol. I, II dan III Pola Kontribusi
2 Angkatan 4 Biaya Pendampingan Diklat Kepemimpinan Tk. II Pola
PNBP
5 Pengembangan Kompetensi Manajemen 169,360,000
40 Orang 1 Diklat Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah
40 Orang 2 Diklat Pengelolaan BMD/Penatausahaan Aset
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 18
NO SASARAN
STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN/TOLAK UKUR
PAGU
ANGGARAN (RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
30 Orang 3 Diklat Daya Saing Daerah
6 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 269,356,000
40 Orang 1 Diklat Peningkatan Kapasitas Pengawas SMA/SMK
60 Orang 2 Diklat Revolusi Mental bagi Guru SMA/SMK
30 Orang 3 Diklat Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3
Penilaian dan Sertifikasi
Aparatur
Presentase Kompetensi dan
Profesionalisme Penyelenggara Diklat
100%
7 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 228,019,000
30 Orang 1 Forum Kerjasama Kediklatan
300 Orang 2 Assesment Bagi Aparatur di Lingkungan Provinsi Banten
1 Dokumen 3 Penguatan Kelembagaan LSP dan Asessment Center
1 Dokumen 4 Audit Eksternal Penerapan ISO 9001 : 2015
8 Pengendalian Mutu Diklat 775,295,000
1 Dokumen 1 Komite Penjamin Mutu Diklat
1 Laporan 2 Pembinaan Kapasitas Widyaiswara
2 Dokumen 3 Workshop Champions Innovation
1 Dokumen 4 Lomba Pameran Inovasi
1 Dokumen 5 Focus Group Discusion (FGD)
1 Dokumen 6 Workshop Pesiapan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
Tingkat II
Cakupan Ketersediaan Bahan
Penunjang Kediklatan dan Bimtek
Aparatur
9 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 192,280,000
2 Dokumen 1 Penyusunan Kurikulum dan Silabi
2 Dokumen 2 Penyusunan Modul
1 Dokumen 3 Workshop Sistem Diklat Berbasis E-Learning
Jumlah Anggaran 41,000,000,000
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 19
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,
yang ditetapkan dalam visi dan misi BPSDMD. Pengukuran yang dimaksud itu
merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada
kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak.
Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2018, terdapat 2 (dua) aspek yang
dibahas yaitu: Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSDMD Tahun 2018 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan
dalam penetapan kinerja BPSDMD Tahun 2018 dengan realisasinya.
Adapun target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2018 berdasarkan dokumen
Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II aupun
Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2018
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
70/ B
Terwujudnya Kompetensi Aparatur Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 20
Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Program (Eselon III)
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2018
(1) (2) (3) (4)
I Program Tata Kelola Pemerintahan 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)
2,80
II Program Pengembangan SDM Aparatur
1 Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan , Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik (%)
80
2 Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (%)
80
III Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur
1 Prosentase Kompetensi dan Profesionelisme Penyelenggara Diklat (%)
80
2 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100
Capaian kinerja BPSDMD Tahun 2018 dihitung berdasarkan lampiran
Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi
Banten Tahun 2017-2022, sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 21
Tabel 3.3
Capaian Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
IKU (eselon II )
dan OUTCOME
(eselon III)
Definisi
Operasional Rumus Perhitungan
Indikator Kinerja Utama (eselon II)
1. Capaian LAKIP (Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah).
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif,
dan Efisien.
ASPEK PENILAIAN
KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanan
Kinerja 35
Renstra, Rencana kerja Tahunan, Penentapan Kinerja,
Rencana Kerja
2 Pengukuran
Kinerja 20
Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran,
Implementasi Pengukuran
3 Pelaporan
Kinerja 15
Pemenuhan Laporan, Penyajian Informasi Kinerja,
Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan
Kinerja
4 Evaluasi
Kinerja 10
Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan
Hasil Evaluasi
5 Pencapaian
Kinerja 20
Kinerja yang dilaporkan, Output dan Outcome Kinerja
Lainnya
TOTAL 100
Capaian Kinerja Capain indikator kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018, masih menunggu hasil evaluasi
penilaian KemenPAN RB
2. Presentasi Peningkatan
Indeks
Kompetensi ASN.
Kemampuan kerja
setiap ASN yang
mencakup aspek
skill, Knowledge
dan attitude yang
dibuktikan dari
sertifikat kelulusan
mengikuti kegiatan
Pengembangan
SDM Aparatur
(kegiatan
pendidikan dan
pelatihan)
Indeks Kompetensi =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐴𝑆𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑥 100
Capaian Kinerja Jumlah peserta Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDMD dengan kategori lulus pada Tahun 2018
yang dibuktikan dari sertifikat mengikuti kegiatan sebanyak 1.717. Sedangkan jumlah ASN Provinsi
Banten berdasarkan data BKD sebanyak 10.082
𝐈𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 =𝟏.𝟕𝟏𝟕
𝟏𝟎.𝟎𝟖𝟐𝒙 𝟏𝟎𝟎= 17,03%
Berdasarkan data diatas, sasaran Terwujudnya Kompetensi Aparatur dengan indikator kinerja
Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN mencapai 17,03% melampaui target Renstra Tahun
2018 sebesar 10%.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 22
Indikator Kinerja Program (eselon III)
1. Nilai IKM. Untuk memudahkan
interpretasi terhadap
Penilaian IKM yaitu
antara 25-100 maka
hasil Penilaian
tersebut diatas
dikonversikan
dengan nilai dasar
25.
IKM =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
IKM Unit Pelayanan x 25
Nilai
Persepsi
Nilai
Interval
IKM
Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik
2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik
3 2,51 – 3, 25 62,51 – 81,25 B Baik
4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
Capaian Kinerja Keberhasilan penyelenggaraan Program Tata Kelola Pemerintahan diukur berdasarkan pencapaian Target IKM,
dimana pada Tahun 2018 Target IKM yang telah ditetapkan sebesar 2,80. BPSDM sebagai lembaga penyelenggara
pengembangan SDM Aparatur yang core businessnya adalah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), pada Tahun 2018
menyelenggarakan 16 mata Diklat, baik Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Manajemen, Substansi maupun
fungsional. Target peserta Diklat Tahun 2018 sebanyak 1.727 dengan realisasi kehadiran peserta sebanyak 1.717.
Pada bulan Juni-September 2018 dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan berpedoman pada
Permen PAN RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pengambilan sampel Morgan Krejcie jika populasi lebih dari 1.700
orang, maka sampel yang diambil sebanyak 313.
Adapun hasil penilaian, dari 313 orang responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam
memperoleh pelayanan di BPSDM didapatkan nilai rata-rata unsur pelayanans ebagaimana tabel berikut:
No. UNSUR PELAYANAN NRR/
UNSUR NRRT/ UNSUR
U1 Persyaratan pelayanan 3.096 0.344
U2 Prosedur pelayanan 3.083 0.342
U3 Waktu Pelayanan
2.968 0.329
U4 Biaya/ Tarif 3.323 0.369
U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3.064 0.340
U6 Kompetensi Pelayanan
3.256 0.361
U7 Perilaku Pelaksana 3.220 0.357
U8 Penanganan Pengaduan 2.684 0.298
U9 Sarana dan Prasarana 2.671 0.296
Nilai Indeks (NI) 3.037
Nilai SKM setelah di konversi (NI x 25) 75.94
Mutu Pelayanan B
Sesuai dengan penghitungan tabel diatas, maka IKM pada BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018 mencapai nilai
sebesar 3,037 (Baik) atau melampau target sebesar 2,80.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 23
2. Rasio Peserta
Diklat
Kepemimpinan dan Prajabatan,
Manajemen dan
Pemerintahan
yang Lulus berkategori
Baik.
Proporsi peserta
diklat
Kepemimpinan dan
Prajabatan,
Manajemen dan
Pemerintahan yang
lulus minimal
berkategori “baik”
terhadap seluruh
peserta diklat
Kepemimpinan dan
Prajabatan,
Manajemen dan
Pemerintahan pada
masing-masing jenis
diklat.
Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus
minimal kategori “baik”, diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta
menjadi lebih optimal.
𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛,𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 "𝐵𝑎𝑖𝑘"
𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛,𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛𝑥 100
Capaian Kinerja Target capaian kinerja Program Pengembangan SDM Aparatur pada penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan
Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan yang lulus minimal berkategori “baik” pada Tahun 2018 adalah sebesar
80%.
Pada Tahun 2018, target jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan
Pemerintahan sebanyak 1.471 orang, dengan realisasi 1.463 orang. Sedangkan jumlah peserta lulus minimal
berkategori baik sebanyak 1.298 Orang.
1.298
1.463𝑥 100 = 88,72%
Berdasarkan data diatas, maka Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan
yang lulus berkategori baik sebanyak 88,72 % melampau target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 80%
3. Rasio peserta
Diklat Teknis Umum,
Substantif dan
Fungsional yang
Lulus berkategori
Baik.
Proporsi peserta
diklat Teknis
Umum, Substantif
dan Fungsional
yang lulus
berkategori “baik”
terhadap seluruh
peserta diklat
Teknis Umum,
Substantif dan
Fungsional pada
masing-masing jenis
diklat.
Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus
kategori “baik”, diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta menjadi
lebih optimal. Jika dihitung berasarkan rumus sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑈𝑚𝑢𝑚, 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 "𝐵𝑎𝑖𝑘"
𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑈𝑚𝑢𝑚, 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑥 100
Capaian Kinerja Target capaian kinerja Program Pengembangan SDM Aparatur pada penyelenggaraan Diklat Teknis Umum,
Substantif dan Fungsional yang lulus berkategori “baik” pada Tahun 2018 adalah sebesar 80%.
Pada Tahun 2018, target jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Umum, Substantif dan Fungsional sebanyak
256 orang, dengan realisasi 254 orang . Sedangkan jumlah peserta lulus minimal berkategori baik sebanyak 228
Orang. Jika dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
228
254𝑥 100 = 89,76%
Berdasarkan data diatas, maka Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus
berkategori baik sebanyak 89,76 % melampau target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 80%
4. Prosentase
Kompetensi dan
Profesionalisme Penyelenggara
Diklat.
Proporsi
penyelenggara
diklat sesuai dengan
kompetensi yang
ditargetkan terhadap
Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas penyelenggara diklat. Semakin ideal
kompetensi penyelenggara, semakin profesional dan optimal penyelenggaraan diklat.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 24
penyelenggara
diklat yang ada.
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎𝑥 100
Capaian Kinerja
Kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Diklat dinilai berdasarkan sertifikat yang didapatkan
penyelenggara Diklat dalam mengikuti Training of Trainer (ToT) bagi Widyaiswara, Training Officer Course
(ToC) bagi penyelenggara Diklat dan Management of Trainer (MoT) bagi pejabat struktural. Adapun distribusi
pegawai berdasarkan standar kompetensi sebagai berikut:
A. Jumlah Pejabat Struktural 13 orang, yang sudah memiliki kompetensi melalui Diklat MoT sebanyak 13
orang, capaian 100%.
B. Jumlah Pelaksana 43 orang, yang sudah memilki kompetensi melalui Diklat ToC sebanyak 39 orang,
capaian 90,70%.
C. Jumlah Fungsional 27 orang, yang sudah memiliki kompetensi melalui Diklat ToT sebanyak 26 orang,
capaian 96,30 %.
Berdasarkan data diatas dari total 83 ASN pada BPSDMD Provinsi Banten, baru sebanyak 76 orang yang telah
memenuhi kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Diklat. Sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus,
sebagai berikut:
78
83𝑥 100 = 93,97%
Berdasarkan realisasi Tahun 2018 sesuai dengan rumus diatas maka target capaian kinerja Prosentase Kompetensi
dan Profesionelisme Penyelenggara Diklat sebesar 93,97% melampau target pada Tahun 2018 sebesar 80%.
5. Cakupan
Ketersediaan
Bahan
Penunjang Kediklatan dan
Bimtek
Aparatur.
Proporsi
penyelenggara
diklat sesuai dengan
kompetensi yang
ditargetkan terhadap
penyelenggara
diklat yang ada.
Alasan pemilihan indikator: bahan merupakan salah satu penunjang penyelenggaraan diklat.
Dengan ketersediaan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan, diharapkan diklat dapat
terselenggara dengan optimal.
𝐵𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛
𝐵𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑥 100
Capaian Kinerja Bahan penunjang Kediklatan yang ditargetkan tersedia pada Tahun 2018 adalah 4 dokumen, yaitu meliputi 2
(dua) dokumen Kurikulum dan silabus, serta 2 (dua) modul dengan topik e-budgeting dan Pelayanan publik.
Target yang ditetapkan dalam Renstra adalah 100%. Berdasarkan perhitungan rumus sebagai berikut:
4
4𝑥 100 = 100%
Berdasarkan data diatas, ,maka cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur
mencapai target 100%.
Capaian kinerja BPSDMD Provinsi Banten pada Tahun 2018 baik Indikator Kinerja
Utama (Eselon II), maupun Indikator Kinerja Program (Eselon III), berdasarkan hasil
rumusan diatas dapat diketahui realisasinya pada tabel berikut:
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 25
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program
BPSDMD PRovinsi Banten Tahun 2018 Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
REALISASI 2018
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
70/ B -
Terwujudnya Kompetensi Aparatur
Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)
10 17,03
Target Indikator Kinerja Program (Eselon III)
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2018
REALISASI 2018
(1) (2) (3) (4)
I Program Tata Kelola Pemerintahan
1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)
2,80 3,037
II Program Pengembangan SDM Aparatur
1 Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan , Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik (%)
80 88,72
2 Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (%)
80 89,76
III Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur
1 Prosentase Kompetensi dan Profesionelisme Penyelenggara Diklat (%)
80 93,97
2 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100 100
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) eselon II maupun Indikator Kinerja Program (eselon III) pada Tahun 2018, telah
melampaui target yang telah ditetapkan.
3.2. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018 sebesar Rp. 62.023.000.000,
realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 57,159,503,292 atau 92,16 %. dengan
rincian program dan kegiatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 26
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018
NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Belanja Tidak Langsung 21,023,000,000.00 18,603,177,086.00 88.49
21,023,000,000.00 18,603,177,086.00 88.49
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 41,000,000,000.00 38,556,326,206.00 94.04
I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 35,582,808,000.00 33,900,613,406.00 95.27
2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 24,700,000.00 24,700,000.00 100.00
3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68,012,000.00 68,012,000.00 100.00
4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 17,677,762,830.00 17,281,062,500.00 97.76
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,574,209,170.00 2,475,070,870.00 96.15
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 10,937,747,000.00 9,990,807,879.00 91.34
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 66,005,000.00 65,405,000.00 99.09
8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 3,813,892,000.00 3,813,725,157.00 100.00
9 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
400,000,000.00 163,850,000.00 40.96
10 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 20,480,000.00 17,980,000.00 87.79
II PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR 4,221,598,000.00 3,659,417,800.00 86.68
11 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan 3,051,433,000.00 2,615,450,800.00 85.71
12 Pengembangan Kompetensi Manajemen 169,360,000.00 145,495,000.00 85.91
13 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 269,356,000.00 221,391,000.00 82.19
14 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 70,176,000.00 69,812,000.00 99.48
15 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 271,027,000.00 248,003,000.00 91.50
16 Pengembangan Kompetensi Fungsional 390,246,000.00 359,266,000.00 92.06
III PROGRAM PENILAIAN DAN SERTIFIKASI
APARATUR
1,195,594,000.00 996,295,000.00 83.33
17 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 228,019,000.00 161,601,000.00 70.87
18 Pengendalian Mutu Diklat 775,295,000.00 678,214,000.00 87.48
19 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 192,280,000.00 156,480,000.00 81.38
41,000,000,000.00 38,556,326,206.00 94.04
Pagu Total dan Realisasi 62,023,000,000.00 57,159,503,292.00 92.16
Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada Tahun 2017, realisasi Tahun 2018
mengalami sedikit penurunan sebesar 1,37%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018
NO TAHUN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %
1 2017 68.803.780.152 64.354.072.356 93,53
2 2018 62,023,000,000 57,159,503,292 92,16
Pada Tahun Anggaran 2018 BPSDMD Provinsi Banten mendapatkan Dana
Dekonsentrasi untuk Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kemendagri
(P2UPD dan Satpol PP) sebesar Rp. 304.900.000 (Tiga Ratus Empat Juta, Sembilan Ratus
Ribu Rupiah), realisasi sampai dengan 31 Desember sebesar Rp 260.003.000 atau (85,27%).
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 27
3.3. Kendala dan Solusi
Penyerapan anggaran kegiatan Tahun 2018 terdapat kendala maupun solusi terhadap kendala
sebagai berikut:
3.3.1 Kendala
Pada Belanja Tidak Langsung (BTL), Penganggaran gaji beserta komponennya (gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan
fungsional umum, tunjangan beras, jaminan kematian, jaminan kesehatan, serta
jaminan kecelakaan kerja) serta TPPNS dianggarkan 1 tahun anggaran mengacu
pada kenaikan pangkat dan golongan secara berkala pegawai pada tahun tersebut,
sedangkan pegawai yang naik pangkat serta KGB tidak naik pada awal tahun
anggaran sehingga ada sisa anggaran, serta yang pensiunpun dianggarkan 1 tahun
anggaran padahal gaji dll dibayarkan hanya pada sampai TMT pensiun saja.
Insentif pemungutan retribusi tidak dicairkan dikarenakan tidak tercapainya target
serta tidak sesuai dengan regulasi (Pedoman Pelaksanaan APBD).
Pada kegiatan pengadaaan terdapat 1 paket yang tidak terealisasi dikarenakan
terdapat perubahan harga pada e-katalog.
Pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
terdapat efisiensi belanja cetak, honor sesuai dengan kebutuhan atau penggunannya.
Sedangkan pada kegiatan lainnya secara umum, terdapat efisiensi baik pada kontrak,
honorarium narasumber, maupun anggaran lainnya yang tidak digunakan karena
efisiensi.
3.3.2 Solusi
Agar penganggaran gaji beserta komponennya tidak dibulatkan 1 tahun anggaran,
melainkan disesuaikan dengan masa kerja, bulan kenaikan pangkat/ golongan
Kegiatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang berkontribusi terhadap
pendapatan/ retribusi harus disertai dokumen/ risalah perjanjian kerjasama yang
dapat dipertanggungjawabkan antara BPSDMD dengan BKPP/BKPSDMD Kab/
Kota, agar target retribusi dapat tercapai.
Pada saat tahap perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun kebutuhan
anggaran, sehingga pelakasanaan kegiatan dapat berjalan efektif sesuai dengan target
perencanaan.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 28
A. Kesimpulan
Demikian Laporan Kinerja BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018 ini
disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akunatabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, Program dan kegiatan BPSDMD
Provinsi Banten Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Saran
Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan
sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing
bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatannya agar sasaran
sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja Tahunan tercapai.
Pandeglang, Januari 2018
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 29
LAMPIRAN
1. Target dan Realisasi Peserta Diklat Tahun 2018 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 3. Realisasi Fisik dan Keuangan BPSDMD Tahun 2018 (Program, Kegiatan, Tolok
Ukur Kegiatan)