bab i pendahuluan - dinkes.batangkab.go.id · bab i pendahuluan berdasarkan ketentuan peraturan...
TRANSCRIPT
1
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD DINAS KESEHATAN KAB. BATANG
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006
Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,Bab,II
pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 87Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun 2017 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
SKPD.
SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan wajib
kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang kesehatan , adalah
merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan
Realisasi Anggaran; Neraca;Laporan Operasional; Laporan
Perubahan Ekuitas ; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan
LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan
anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca
menyajikan asset, u tang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan
periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan
LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satun ya diperoleh
dari laporan operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan
ekuitas SKPD.
Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan
keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi
informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan
keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang
menyajikan informasi tentang penjelasan pos -pos laporan keuangan
dalam rangka pengungkapan yang memadai.
2
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Maksud Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang
meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang
mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk
petangungjawaban pengelolaan keuangan SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang selama satu periode tahun
anggaran 2017.
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam menilai akuntabili tas ekonomi, sosial , maupun politik,
berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2017.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten BatangTahun Anggaran 2017 disusun
berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
3
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
4
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11Tahun 2016tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BatangTahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12Tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BatangTahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 12);
5
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 ( Berita
Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 Nomor 87 );
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Batang tahun 2016 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 tahun 2017 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun
anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 45).
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun
2015 Nomor 69 );
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun
2015 Nomor 70 );
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017
memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun
Anggaran 2017 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan.
Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
3.1. Laporan Realisasi Anggaran
3.1.1 Pendapatan LRA
3.1.2 Belanja
3.2. Neraca
3.2.1. Aset
3.2.2. Kewajiban
6
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.2.3. Ekuitas
3.3. . Laporan Operasional
3.3.1. Pendapatan LO
3.3.2. Beban
3.3.3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
3.4. Laporan Perubahan Ekuitas
3.4.1. Ekuitas Awal
3.4.2. Surplus / Defisit LO
3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar
3.4.4. Ekuitas Akhir
Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.
Bab V Penutup.
7
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan SKPD Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan
di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi
belanja.
RE ALIS ASI PEND AP ATAN URUS AN PEMERINTAH AN BERD AS ARK AN KL ASIFIKASI URUS AN W AJIB D AN PILIH AN
SKPD DIN AS KESEH AT AN TAHUN 201 7
NO REK
URUS AN
JUMLAH ANGG AR AN
RE ALIS ASI
Saldo
(Rp) (%)
1 W AJIB Rp. 50. 000.000 Rp. 38.443.250 (Rp. 11.556.750) 76,89
2 P IL IHAN
JUMLAH Rp. 50. 000.000 Rp. 38.443.250 (Rp. 11.556.750) 76,89
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang
Telah Ditetapkan
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan
umum pemerintahan pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang
telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:
A. Pendapatan
Pendapatan tidak mencapai target disebabkan karena :
1. Pendapatan Dinas Kesehatan yang berasal dari laborat tidak bisa
optimal karena adanya alat pendukung yang rusak.
REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN W AJIB DAN PILIHAN
SKPD DINAS KESEHATAN TAHUN 201 7
NO REK NAMA SATKER ANGGARAN REALISASI SALDO %
01 URUSAN W AJIB Rp. 101.242.408.980 Rp. 97.513.026.964 (Rp. 3 .729.382.016) 96,32
02 URUSAN PILIHAN
JUMLAH Rp. 101.242.408.980 Rp. 97.513.026.964 (Rp. 3 .729.382.016) 96,32
8
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
2. Alat pendukung yang rusak baru bisa dipenuhi di tengah tahun
sehinggga baru bisa beroperasi secara optimal di akhir tahun
karena adanya penyesuaian reagen yang baru.
B. Belanja tidak terserap ( yang lebih dari 10%) disebabkan karena :
1. Kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang
tiap tahun mengalami perubahan.
2. Adanya pengelolaan keuangan BLUD pada puskesmas yang
berpengaruh pada Belanja di Dinas Kesehatan.
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai
bidangnya.
4. Banyaknya APBD yang realisasinya menumpuk pada triwulan IV
(empat).
9
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS KESEHATAN
Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan
keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, , Neraca , Laporan Operasional
dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan dan belanja .
Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah
sebagai berikut :
3.1.1. Pendapatan LRA
Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas
daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah
Daerah.Pengakuan pendapatan – LRA menggunakan basis kas,
3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2)
retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4)
lain-lain PAD yang sah.
Realisasi PAD Tahun 2017 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi PAD Tahun 2017 lebih kecil Rp. 11.556.750 atau
23,11%. Pendapatan tidak melampaui target karena adanya alat pendukung
yang rusak sehingga tidak bisa optimal.
2016
Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Pajak Daerah - -
2 Hasil Retribusi Daerah Rp. 50.000.000 Rp. 38.443.250 Rp. 370.093.475
3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
- -
4 Lain-lain PAD yang Sah - -
- -
2017
10
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016, realisasi PAD
Tahun 2017 lebih kecil Rp. 331.650.225 atau menurun 89,61%, disebabkan
karena pada tahun 2016 ada pendapatan dari puskesmas yang disetor ke kas
daerah dan pada tahun 2017 ada alat yang rusak sehingga kurang bisa
optimal.
Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2017 dan 2016
diuraikan sebagai berikut:
3.1.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang dikelola oleh
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Realisasi PAD selama TA 2017 dan 2016adalah sebagai berikut:
2017 2016
Pendapatan Pajak Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Pajak Hotel - -
Pajak Restoran - -
Pajak Hiburan - -
Pajak Reklame - -
Pajak Penerangan Jalan - -
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - -
Pajak Parkir - -
Pajak Air Tanah - -
Pajak Sarang Burung Walet - -
Pajak Bumi dan Bangunan P2 - -
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
- -
- - -
11
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.1.1.1.2 Realisasi Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui
Peraturan Daerah (Perda).Realisasi retribusi Daerah pada SKPD..... tahun
anggaran 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :
2017 2016
Hasil Retribusi Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 50.000.000 Rp. 38.443.250 Rp. 370.093.475
Retribusi Pelayanan persampahan/ - -
kebersihan - -
Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil - -
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln - -
Retribusi Pelayanan Pasar - -
Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor - -
Retribusi Pengendalian Menara - -
- -
- - -
Retribusi Jasa Usaha - -
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - -
Retribusi Tempat Pelelangan - -
Retribusi terminal - -
Retribusi Tempat Khusus Parkir - -
Retribusi Penyediaan dan/atau - -
Penyedot Kakus - -
Retribusi Rumah Potong Hewan - -
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - -
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - -
Retribusi Siaran Radio Abirawa - -
- -
- -
Retribusi Perizinan Tertentu - - -
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - -
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian - -
Retribusi Izin Trayek - -
Retribusi Izin Usaha - -
Retribusi IMTA - -
- -
- - -
Jumlah Hasil Retribusi - - -
12
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi hasil retribusi Daerah SKPD Dinas Kesehatan
Tahun 2017 lebih lebih kecil Rp. 11.556.750 atau 23,11%.
3.1.2. Belanja
Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang t idak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
Apabila dil ihat dari Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 101.242.408.980 maka
realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 97.513.026.964 atau
96,32 %, terjadi penghematan Belanja sebesar Rp. 3.729.382.016
atau 3,68 %. Ini diakibatkan karena adanya efesiensi dari beberapa
kegiatan.
Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Kesehatan tahun
2017 adalah sebagai berikut :
Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2016 maka
realisasi belanja tahun 2017 naik sebesar Rp. 9.99..677.268 atau
11,42 %. Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 201 7 dengan
realisasi tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja
3.1.2.1 BELANJA OPERASI
Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan
pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga,
belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi
SKPD Dinas Kesehatan meliputi belanja pegawai dan belanja barang
dengan rincian sebagai berikut:
NO URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Saldo (Rp) %
1 BELANJA OPERASI 91.161.725.980,00 88.085.084.741,00 (3.076.641.239,00) 96,63%
2 BELANJA MODAL 10.080.683.000,00 9.427.942.223,00 (652.740.777,00) 93,52%
JUMLAH 101.242.408.980,00 97.513.026.964,00 (3.729.382.016,00) 96,32%
2016
NO URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Operasi 91.161.725.980,00 88.085.084.741,00 64.048.803.053,00 137,53%
2 Belanja Modal 10.080.683.000,00 9.427.942.223,00 23.473.546.643,00 40,16%
JUMLAH 101.242.408.980,00 97.513.026.964,00 87.522.349.696,00 111,42%
2017
13
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2017
lebih rendah Rp. 3.076.641.239 atau 3,37 %. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016, realisasi belanja operasi
Tahun 2017 lebih besar Rp. 24.036.281.678 atau 37,52 %.
3.1.2.1. 1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung
dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebagai
berikut :
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai
tahun 2017 sebesar Rp. 53.526.494.312 ( 97,57 % ) dengan sisa anggaran
sebesar Rp. 1.333.114.368 ( 2,43 % ). Realisasi belanja pegawai yang
tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.
50.246.486.612, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan
tunjangan PNS. Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan
pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 3.859.545.100,
diantaranya dalam bentuk honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan
Uang Lembur.
2016
Belanja Operasi: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai 54.859.608.680,00 53.526.494.312,00 47.237.347.633,00
Belanja Barang 36.302.117.300,00 34.558.590.429,00 16.811.455.420,00
91.161.725.980,00 88.085.084.741,00 64.048.803.053,00
2017
Belanja Pegawai: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %
Belanja Tidak Langsung:
Gaji dan Tunjangan 43.860.788.580,00 43.479.135.562,00 99,13 (381.653.018,00) (0,87)
Tambahan Penghasilan PNS 7.129.275.000,00 6.767.351.050,00 94,92 (361.923.950,00) (5,08)
Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah10.000.000,00 - - (10.000.000,00) (100,00)
51.000.063.580,00 50.246.486.612,00 98,52 (753.576.968,00) (1,48)
Belanja Langsung:
Honorarium PNS 2.041.460.000,00 1.733.827.050,00 84,93 (307.632.950,00) (15,07)
Honorarium Non PNS 1.745.110.000,00 1.505.701.500,00 86,28 (239.408.500,00) (13,72)
Uang Lembur 72.975.100,00 40.479.150,00 55,47 (32.495.950,00) (44,53)
Belanja pegawai BLUD #DIV/0! #DIV/0!
3.859.545.100,00 3.280.007.700,00 84,98 (579.537.400,00) (15,02)
54.859.608.680,00 53.526.494.312,00 97,57 (1.333.114.368,00) (2,43)
14
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.1.2.1.2.Belanja Barang
Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2017 adalah
sebagai berikut:
Belanja Barang: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %
Belanja Bahan Pakai Habis 484.026.000,00 401.270.900,00 82,90 (82.755.100,00) (17,10)
Belanja Bahan/Material 6.283.570.000,00 5.962.707.715,00 94,89 (320.862.285,00) (5,11)
Belanja Jasa Kantor 24.843.062.000,00 24.587.751.358,00 98,97 (255.310.642,00) (1,03)
Belanja Premi Asuransi - - #DIV/0! - #DIV/0!
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 546.630.000,00 426.645.833,00 78,05 (119.984.167,00) (21,95)
Belanja Cetak Dan Penggandaan 325.928.400,00 299.410.250,00 91,86 (26.518.150,00) (8,14)
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir171.535.000,00 124.385.000,00 72,51 (47.150.000,00) (27,49)
Belanja Makan Minum 1.145.832.500,00 890.702.000,00 77,73 (255.130.500,00) (22,27)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 71.000.000,00 65.295.000,00 91,96 (5.705.000,00) (8,04)
Belanja Perjalanan Dinas 893.883.400,00 663.621.184,00 74,24 (230.262.216,00) (25,76)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimbingan Teknis PNS56.900.000,00 29.625.000,00 52,07 (27.275.000,00) (47,93)
Belanja perjalanan pindah tugas - - #DIV/0!
Belanja Pemeliharaan 315.325.000,00 295.572.000,00 93,74 (19.753.000,00) (6,26)
Belanja Jasa konsultasi 30.000.000,00 24.750.000,00 82,50 (5.250.000,00) (17,50)
Belanja Survey dan Penyusunan Design
Enginering#DIV/0! - #DIV/0!
Belanja Barang dan Jasa BLUD #DIV/0! - #DIV/0!
Belanja Barang yang Akan Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga223.675.000,00 205.794.189,00 92,01 (17.880.811,00) (7,99)
Belanja Barang dan Jasa Dana JKN - #DIV/0! - #DIV/0!
Uang untuk diberikan kpd masy/pihak
ketiga15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 - -
Belanja jasa narasumber
/instruktur/tenaga ahli/pembicara895.750.000,00 566.060.000,00 63,19 (329.690.000,00) (36,81)
Jumlah 36.302.117.300,00 34.558.590.429,00 95,20 (1.743.526.871,00) (4,80)
Berdasarkan tabeL tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2017
direalisasikan sebesar Rp. 34.558.59.429 atau 95,20 % dari anggaran yang telah
ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.743.526.871 atau 4,80 %.
3.1.2.2 BELANJA MODAL
Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan
serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:
15
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2017
lebih rendah Rp. 652.740.777 atau 6,47%. Sedangkan bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2016, realisasi belanja modal Tahun 2017 lebih
rendah Rp. 14.045.604.420 atau 59,84%.
Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan
langsung dengan perolehan aktiva tetap .
3.2. NERACA
Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-
akun dalam neraca adalah sebagai berikut :
3.2.1. ASET
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD
Dinas Kesehatan terbagi dalam :
Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di SKPD Dinas
Kesehatan yaitu sebesar Rp. 17.194.588.521 atau 35,85 %.
Tahun 2016
Belanja Modal: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Tanah - -
Belanja Peralatan dan Mesin 4.336.938.000,00 4.207.047.323,00 9.880.827.600,00
Belanja Gedung dan Bangunan 5.431.365.000,00 4.911.995.400,00 13.592.719.043,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 185.190.000,00 181.970.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 127.190.000,00 126.929.500,00
Belanja Aset Lainnya
10.080.683.000,00 9.427.942.223,00 23.473.546.643,00
Tahun 2017
Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016
1. Aset Lancar 5.068.332.138,00 4.161.865.140,00
2. Investasi Jangka Panjang -
3. Aset Tetap 25.285.705.321,00 43.471.478.990,00
4. Aset Lainnya 411.063.149,82 326.344.999,82
30.765.100.608,82 47.959.689.129,82
16
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.2.1.1. ASET LANCAR
Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang
menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau
memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal
neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31
Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai
berikut:
Aset Lancar 31 Desember 2017 31 Desember 2016
1 Kas di Kasda -
2 Kas di Bendahara Pengeluaran -
3 Kas di Bendahara Penerimaan -
4 Kas di BLUD -
5 Kas Lainnya -
6 Piutang Pajak Daerah -
7 Piutang Retribusi -
8 Penyisihan Piutang tak tertagih -
9 Belanja Dibayar Dimuka -
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan-
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya-
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -
13 Piutang Lainnya -
12 Persediaan 5.068.332.138,00 4.161.865.140,00
5.068.332.138,00 4.161.865.140,00
3.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai maupun yang
berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31
Desember 2017.
3.2.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan.
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017
merupakan penerimaan pendapatan tahun 2017 yang belum disetor
ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di
pemungut.
17
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.2.1.1.3. Kas di BLUD .
Kas di BLUD RSUD/Puskesmas per 31 Desember 2017 terdiri atas
saldo tunai dan saldo di rekening bendahara penerimaan maupun
bendahara pengeluaran.
3.2.1.1.4. Kas Lainnya
Kas lainnya merupakan akun untuk mencatat kas dalam bentuk tunai
maupun non tunai (rekening) pada bendahara pengeluaran yang
berasal dari hutang belanja.
3.2.1.1.5. Piutang Pajak Daerah
Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak
tahun berkenaan, yang belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan.
3.2.1.1.6. PiutangRetribusi Daerah
Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari
pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2017
belum diterima pembayarannya.
3.2.1.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga
sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3.2.1.1.8. Belanja Di Bayar Dimuka
Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 SKPD .......sebesar
Rp..... merupakan pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah
/sewa rumah dinas dan gedung kantor atau yang lainnya .
3.2.1.1.9. Piutang Lainnya
Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari
piutang selain piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar
tuntutan ganti rugi yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum
diterima pembayarannya.
18
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.2.1.1.10. Persediaan
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang
mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka
pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian
saldo persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 di
SKPD Dinas adalah sebagai berikut:
Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname)
terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir
dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-
masing SKPD Dinas Kesehatan. Nilai persediaan lainnya tersebut
termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat. Sampai tanggal 31 Desember 2017 belum diserahkan
kepada masyarakat karena penerima hibah barang belum berbadan
hukum.
3.2.1.2. ASET TETAP
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten
Batang yang berada pada SKPD Dinas Kesehatn berupa aset tetap dengan
masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar
Rp. 25.285.705.321 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31
Desember 2017 , dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1
(satu) tahun anggaran sebagai berikut:
Persediaan 31 Desember 2017 (Rp) 31 Desember 2016 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis 3.857.500,00 2.123.000,00
2 Persediaan Obat-obatan medis 5.061.328.638,00 4.156.752.140,00
3 Persediaan Obat-obatan ternak - -
4 Persediaan Rumah tangga - -
5 Persediaan Benda Berharga 3.146.000,00 2.990.000,00
6 Persediaan Lainnya - -
5.068.332.138,00 4.161.865.140,00
19
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 di atas, telah didukung oleh Kartu
Inventaris Barang SKPD.
Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Penambahan aset tetap
a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.
Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2017
dapat dirinci sebagai berikut:
b) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana
APBD Provinsi/APBN
c) Penambahan aset tetap dari Hibah
Penambahan aset tetap dari Hibah dapat dirinci pada kelompok
aset berikut ini :
UraianRealisasi Belanja Modal
2017 (Rp)
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin 4.206.947.156,00
3 Gedung dan Bangunan 4.911.995.400,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 181.970.000,00
5 Aset tetap lainnya 126.929.500,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan
9.427.842.056,00
Uraian APBD Provinsi /APBN
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
-
Aset tetap Saldo awal (Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp) Saldo Akhir(Rp)
Tanah 1.212.500.000,00 316.033.000,00 316.033.000,00 1.212.500.000,00
Peralatan dan Mesin 22.346.157.447,66 4.504.591.810,00 15.222.749.601,00 11.627.999.656,66
Gedung dan Bangunan 22.562.362.911,00 5.688.326.067,00 8.925.179.720,00 19.325.509.258,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.879.647.300,00 181.970.000,00 2.861.106.000,00 200.511.300,00
Aset tetap lainnya 498.220.710,00 126.929.500,00 126.929.500,00 498.220.710,00 Konstruksi dalam
pengerjaan 776.330.667,00 776.330.667,00 -
50.275.219.035,66 10.817.850.377,00 28.228.328.488,00 32.864.740.924,66
20
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
d) Penambahan aset tetap dari hasil Koreksi Aset , terdapat pada
kelompok aset berikut ini :
e) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada
kelompok aset sebagai berikut:
f) Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada
kelompok aset tetap sebagai berikut:
Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena
adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang
Uraian Hibah
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
Uraian hasil koreksi aset
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
-
Uraian Mutasi Antar SKPD
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
-
Uraian Bukan Belanja Modal
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
-
21
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
namun dalam penganggarannya masih terletak di akun belanja
pegawai dan akun belanja barang dan jasa.
g) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada
kelompok aset tetap sebagai berikut:
h) Penambahan Aset dari lain-lain terinci pada kelompok aset tetap
sebagai berikut:
Penambahan aset karena kondisi ini misalnya karena aset yang
telah dimiliki SKPD belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang.
2. Pengurangan Aset tetap
a). Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2017 terinci
pada kelompok aset sebagai berikut:
1 Tanah 316.033.000,00
2 Peralatan dan Mesin 297.644.654,00
3 Gedung dan Bangunan 776.330.667,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya 89.177.000,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan
1.479.185.321,00
Uraian Aset dari lain-lain
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
-
Uraian Penghapusan
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
-
22
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
b). Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada
kelompok aset sebagai berikut:
c). Pengurangan aset tetap karena hibah terinci pada kelompok aset
sebagai berikut:
d). Pengurangan aset tetap karena SK Koreksiberada pada kelompok
aset berikut ini :
e). Pengurangan aset tetap karena rusak berat terinci pada kelompok
aset sebagai berikut:
Uraian mutasi Antar SKPD
1 Tanah 316.033.000,00
2 Peralatan dan Mesin 14.885.934.383,00
3 Gedung dan Bangunan 8.575.077.420,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.861.106.000,00
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
26.638.150.803,00
Uraian HIBAH
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
-
Uraian SK Koreksi
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
-
Uraian Rusak berat
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
-
23
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
f). Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2017 terinci
pada kelompok aset sebagai berikut:
g). Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening tahun 2017
terinci pada kelompok aset sebagai berikut:
h). Pengurangan aset tetap karena lain-lain terinci pada kelompok aset
sebagai berikut:
:
3.2.1.2.1. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2017 dan
perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2016 sebagai berikut :
Uraian Extracountable
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin 110.992.364,00
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
110.992.364,00
UraianPindahan antar
Rekening
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 225.822.854,00
3 Gedung dan Bangunan 350.102.300,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya 126.929.500,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan 776.330.667,00
1.479.185.321,00
Uraian Lain-Lain
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan
-
24
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.2.1.3. ASET LAINNYA
Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti
rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian
saldo per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
3.2.2. KEWAJIBAN
Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah
Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2017, kewajiban SKPD Dinas
Kesehatan terdiri dari :
3.2.2.1.Kewajiban Jangka Pendek
Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung
kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar
kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban
jangka pendek SKPD Dinas KesehatanTahun 2017 terdiri dari:
Neraca Per 31 Des 2017 Neraca Per 31 Des 2016
(AUDITED)
Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
7.579.035.603,66 6.803.740.045,66 775.295.558,00
7.579.035.603,66 6.803.740.045,66 775.295.558,00
Uraian Neraca Per 31 Des 2017 Neraca Per 31 Des 2016 Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek 6.338.257.931,00 410.351.719,00 5.927.906.212,00
Kewajiban Jangka Panjang - - -
6.338.257.931,00 410.351.719,00 5.927.906.212,00
SKPD Neraca Per 31 Des 2017 Neraca Per 31 Des 2016 Naik (turun)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi - -
Kemitraan dengan Pihak ketiga - -
Aset tak Berwujud 89.177.000,00 - 89.177.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak
Berwujud (4.458.850,00) (4.458.850,00)
Aset lain-lain 326.344.999,82 326.344.999,82 -
411.063.149,82 326.344.999,82 84.718.150,00
25
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Kewajiban Jangka Pendek: 31 Desember 2017
(Rp)
31 Desember 2016
(Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga -
Hutang Bunga -
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang -
Pendapatan di terima dimuka -
Hutang Belanja 6.338.257.931,00 410.351.719,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya -
6.338.257.931,00 410.351.719,00
3.2.3. EKUITAS
Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban
SKPD........... sebagai berikut:
Uraian 31 Desember 2017(Rp) 31 Desember 2016 (Rp)
Ekuitas 24.426.842.677,82 47.549.337.410,82
24.426.842.677,82 47.549.337.410,82
3.3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
3.3.1. Pendapatan - LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya
mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga
meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan
dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya
mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga
mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme
APBD.
Pada tahun 2017 Pendapatan-LO SKPD Dinas Kesehatan direalisasikan
sebesar Rp. 38.443.250 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada
tahun 2016 sebesar Rp. 292.184.825 maka terjadi penurunan sebesar Rp.
253.741.575 atau 86,84 %.
26
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2017 dengan tahun
2016 sebagai berikut :
Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa akun
Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di bawah realisasi Tahun
2016.
3.3.2. BEBAN
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,
atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya
kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi
terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban
pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban
hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban
lain-lain.
Selama tahun 2017, beban SKPD Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp.
94.399.148.951 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016
sebesar Rp. 65.010.371.203 maka mengalami peningkatan sebesar Rp.
30.934.171.970 atau 45.21 %. Berikut realisasi beban 2017 dibandingkan
dengan tahun 2016 :
Tahun 2017 Tahun 2016
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) (Rp) %
1 Pendapatan Asli Daerah 38.443.250,00 292.184.825,00 (253.741.575,00) 13,16
2 Pendapatan Transfer - - #DIV/0!
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah - - #DIV/0!
38.443.250,00 292.184.825,00 (253.741.575,00) 13,16
Kenaikan/ Penurunan
Kenaikan/
Beban (Penurunan)
Beban Pegawai 50.846.705.912,00 44.595.772.633,00 6.250.933.279,00 114,02
Beban Persediaan 5.663.405.973,00 7.208.800.195,00 (1.545.394.222,00) (78,56)
Beban Jasa 35.195.673.220,00 10.351.829.704,00 24.843.843.516,00 339,99
Beban Pemeliharaan 722.217.833,00 724.987.779,00 (2.769.946,00) 99,62
Beban Perjalanan Dinas 663.621.184,00 522.613.502,00 141.007.682,00 126,98
Beban Penyusutan 1.292.524.829,00 1.594.367.390,00 (301.842.561,00) 81,07
Beban Penyisihan Piutang - - #DIV/0!
Beban Lain-lain 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 -
Beban Barang dan Jasa BLUD - - #DIV/0!
94.399.148.951,00 65.010.371.203,00 29.388.777.748,00 145,21
Realisasi 2017 Realisasi 2016 %
27
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.3.2.1. Beban Pegawai
Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai
yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan
yang berkaitan dengan pembentukan modal.
3.3.2.2. Beban Persediaan
Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam
bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.
3.3.2.3. Beban Jasa
Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk
pengadaaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan
jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.
3.3.2.4. Beban Pemeliharaan.
Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang
terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah
yang bersifat tidak menambah nilai.
3.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang
yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan
yang melakukan perjalanan dinas.
3.3.2.6. Beban Hibah
Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang
atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat,dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat.
28
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
Kenaikan/
Uraian (Penurunan)
Pendapatan 38.443.250,00 292.184.825,00 (253.741.575,00) 13,16
Beban 94.399.148.951,00 65.010.371.203,00 29.388.777.748,00 145,21
Jumlah (94.360.705.701,00) (64.718.186.378,00) (29.642.519.323,00) 145,80
Realisasi 2017 Realisasi 2016 %
3.3.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortissi adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3.3.2.8. BebanPenyisihan Piutang
Merupakan piutang yang disisihkan pada tahun 2017
3.3.2.9. Beban Lain-lain.
Beban Lain-lain tahun 2017 sebesar Rp0,00
3.3.2.10. Beban Barang dan Jasa BLUD
Akun Beban barang dan jasa Blud menjadi akun tersendiri karena di
dalamya terdapat beban persediaan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan
jasa BLUD.
3.3.3. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL
Dalam kegiatan operasional Tahun 2017, berdasarkan realisasi pendapatan
sebesar Rp. 38.443.250 dan realisasi beban Rp. 94.399.148.951 maka
SKPD Dinas Kesehatan. mengalami surplus/defisit sebesar Rp.
94.360.705.701 Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2016
sebesar Rp. 64.718.186.378 maka terjadi penurunan sebesar Rp.
31.187.913.545 atau naik sebesar 45,80 %. Seperti dijelaskan dalam tabel
berikut ini :
3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO,
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.
3.4.1. Ekuitas Awal
Ekuitas Awal SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.
47.549.337.410,82 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2016.
29
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
3.4.2. Surplus/Defisit –LO
Surplus/Defisit-LO SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 94.360.705.701 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun
Surplus/Defisit-LO
3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah
Kabupaten Batang Tahun 2017 merupakan koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2017.
3.4.4. Ekuitas Akhir
Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.
24.426.842.677,82 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun
2016 sebesar Rp. 47.549.337.410,82 maka mengalami peningkatan sebesar
Rp. 23.122.494.733 atau turun sebesar 48,63 %.
30
Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhi r 31 Desember 201 7
BAB IV
PENUTUP
Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang
telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan
pengelolaan keuangan daerah.
Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan
informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2017 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31
Desember 2017 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2017 pada SKPD
Dinas Kesehatan Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat
dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan
dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan
lainnya.
Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2017. Melalui
laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel.
Batang, Januari 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang
dr. Hj. HIDAYAH BASBETH
NIP. 19600530 198703 2 004