bab i pendahuluan a. latar belakangelibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010... · program...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi.
Karenanya sistem transportasi nasional (SISTRANAS) diharapkan mampu
menghasilkan jasa transportasi yang berkemampuan tinggi dan diselenggarakan
secara efisien dan efektif dalam menunjang dan sekaligus menggerakan
dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia dan barang serta
jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan
wilayah, peningkatan hubungan nasional dan internasional yang lebih
memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam
rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi
dokumen perencanaan. Saat ini sudah di identifikasi lokasi kawasan Perhatian
Investasi (KPI) oleh KP3EI khususnya di wilayah Kota Palu.
Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi
nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional
Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi
utama (pilar utama). Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat)
elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas),
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah
(RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini
perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien,
dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan
bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan
konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan
dengan pusat-pusat perekonomian lokal, regional dan dunia (global) dalam
rangka meningkatkan daya saing nasional.
Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan diatas dan dengan memperhatikan
perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan,
maka perlu disusun dokumen Sistem Transportasi Nasional, Tataran
Transportasi Wilayah serta Tataran Transportasi Lokal berupa Jaringan
pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jangka panjang, jangka
menengah dan pendek sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan tataran
transportasi wilayah dalam acuan pembangunan tataran transportasi lokal.
B. TUJUAN
Tujuan penyusunan dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran
Transportasi Lokal adalah sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi
wilayah dan pola Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu, sebagai pedoman
pengaturan, pembangunan dan penyelenggaraan transportasi lokal.
C. SISTEMATIKA
Dokumen Sistranas Pada Tatralok ini terdiri dari Pendahuluan, Pendekatan
Tataran Transportasi, visi, misi, kebijakan dan strategi serta program
pengembangan transportasi wilayah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan program pengembangan transportasi wilayah meliputi
program optimalisasi dan pembangunan, sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan
Dokumen Sistranas Pada Tatralok, Tujuan, pengertian serta
sistematika penulisan.
Bab II Pendekatan berisi gambaran sistranas, sistranas pada tatranas,
Sistranas pada Tatrawil dan Sistranas pada Tatralok.
Bab III Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan
Transportasi wilayah.
Bab IV Penutup.
BAB II
PENDEKATAN
A. SISTRANAS
1. DEFINISI
Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman
dan antarmoda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api,
transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut,
transportasi udara serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari
sarana dan prasarana. Kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan
dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu system
pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani
perpindahan orang lain atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
2. TATARAN TRANSPORTASI
Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran
Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas), Sistranas pada Tataran
Transportasi Wilayah (Sistranas Pada Tatrawil) dan Sistranas pada Tataran
transportasi Lokal (Sistranas pada Tatralok).
3. ARAH PERWUJUDAN
Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya
penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan
jaringan prasarana dan pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan
prasarana dan jaringan pelayanan dilakukan pada masing-masing tataran
dengan memperhatikan aspek komersial dan aspek keperintisan, aspek
keselamatan, keunggulan masing-masing moda transportasi sesuai dengan
kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam, yang diarahkan
untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik
transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan
udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah.
Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS),
Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan Tataran Transportasi Lokal
(TATRALOK). Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai
pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi.
Keterkaitan ke tiga tataran tersebut secara terintegrasi menjadi acuan bagi
semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembangunan transportasi
untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada
tataran wilayah maupun local.
Di dalam undang-undang bidang transportasi diamanahkan penetapan
rencana induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen
tersebut antara lain meliputi :
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak
Biru Transportasi Multimoda
b. Keputusan Menteri PerhubunganNomor KM 14 Tahun 2006 tentang
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
c. Cetak Biru Angkutan Sungai dan Danau (sedang dalam proses
penyelesaian)
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak
Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030
e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
f. Tatanan Kepelabuhan (sedang dalam proses penyelesaian)
g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan
Kebandar Udaraan Nasional
Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan
dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan
berbagai dokumen perencacaan lainnya seperti Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-undangan
transportasi, Sistem Logistik Nasional, Cetak Biru Transportasi
Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi.
Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrawil serta
dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Integrasi Perwujudan Sistranas
Sistranas Pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas)
Sistranas Pada Tataran Transportasi Wilayah Propinsi (Tatrawil)
UU
17/2007
ttg
RPJPN
2005-
2025
Tatanan Kepelabuhan
Nasional
Rencana
Induk
Pelabuhan
Nasional
Rencana Induk
Perkeretaapia
n Nasional
SISLOGNAS
UU 38/2004
ttg Jalan
Rencana
Umum
Jaringan
Jalan
Nasional
UU 22/2009
ttg LLAJ
UU 23/2007
ttg KA
UU 17/2008
ttg Pelayaran
UU 1/2009 ttg
Penerbangan
Tatanan KA
Nasional
Tatanan
Kebandar
udaraan Nasional
(KM 11/2010)
Rencana Induk
Nasional Bandar
Udara
Rencana Induk
Jaringan
Penyeberangan
Nasional
Rencana
Induk LLAJ
Nasional
SISTRANAS
Sistranas Pada Tataran Transportasi Wilayah Lokal (Tatralok)
Cetak Biru Sistem
Logistik Nasional
Cetak Biru
Transportasi
Multimoda
(KM 15/2010)
MP3EI
(Perpres
32/2011)
UU
26/2006
ttg
Penataan
Ruang
RTRWN
(PP
26/2008)
RTRWP,
RTRWK
PP
5/2010
ttg
RPJMN
RENSTRA Kementerian Perhubungan
Rencana Investasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
B. SISTRANAS PADA TATRANAS
1. DEFINISI
Sistranas pada Tatranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi
secara kesisteman dan antar moda, terdiri dari transportasi jalan, transportasi
kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan,
transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa, yang masing-
masing teridir dari sarana dan prasarna, yang saling berinteraksi dengan
dukungan perangkat lunak dan perangkat piker membentuk suatu system
pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani
perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari
simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRANAS
Sistem transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas
pada Tatranas) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan
prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang
dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota
nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
3. ARAH PENGEMBANGAN
Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu geografi,
demografi, dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri
dari pulau-pulau besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk
penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam
bentuk treansportasi antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang
disesuaikan dengan kepadatan populasi yang terbagi dalam dua kategori
yaitu untuk kawasan perkotaan (urban transport) dan perdesaan (rural
transport).
Dari sisi sumber daya alam, pengembangan transportasi harus
mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti
transportasi pipa untuk mengangkut LNG, transportasi kereta api mengangkut
hasil perkebunan dan hasil pertimbangan.
C. SISTRANAS PADA TATRAWIL
1. DEFINISI
Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman dan antarmoda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta
api, transportasi sungai dan danaui, transportasi penyeberangan, transportasi
laut, transportasi udara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari
sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat
lunak dan perangkat piker membentuk suatu system pelayanan transportasi
yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau
barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke
simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRAWIL
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas
pada Tatrawil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan
prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan
atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah
ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
D. SISTRANAS PADA TATRALOK
1. DEFINISI
Sistranas pada Tatralok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi
secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api,
transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut,
transportasi udara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari
sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat
lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi
yang efektif dan efisien.
2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRALOK
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas
pada Tatralok) berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang
antarsimpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau
kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta
dalam kawasan perkotaan dan perdesaan.
BAB III
VISI, MISI, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
A. VISI
Visi pembangunan transportasi di Kota Palu adalah jaringan transportasi wilayah
bertumbuh, merata dan terpadu.
B. MISI
Misi pembangunan transportasi di Kota Palu dalam rangka mewujudkan visi
adalah :
a. Meningkatkan jaringan-jaringan pelayanan transportasi.
b. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi.
C. KEBIJAKAN
Kebijakan yang ditetapkan guna mencapai visi dan misi, sebagaimana dimaksud
adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan transportasi wilayah di Kota Palu harus mampu
mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi dan terintegrasi
dalam rencana sistem transportasi nasional pada tataran transportasi wilayah
khususnya dikaitkan dengan MP3EI koridor IV Ekonomi Sulawesi, sistem
transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah
serta melibatkan peran serta masyarakat.
2. Pengembangan transportasi wilayah di Kota Palu harus mampu mewujudkan
keterpaduan inter dan antar moda sehingga tercapai kegiatan transportasi
wilayah yang efisien dan efektif
3. Pengembangan transportasi wilayah harus mampu menjawab kebutuhan dan
keinginan pasar (needs and want market), karena penyelenggaraan
transportasi tidak dapat terlepas dari perilaku pasar yang harus diantisipasi
dan diwujudkan dalam peningkatan kualitas layanan transportasi
4. Mendorong investasi swasta dalam peran pengembangan sistem transportasi
untuk kemajuan perokonomian di Kota Palu.
5. Peningkatan jaringan Pelayanan Transportasi
a. Untuk indikator pelayanan minimal yang ditetapkan adalah tersedianya
angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan kabupaten dan antar kota kecamatan, dengan nilai
100% dan batas waktu pencapaian pada tahun 2015.
b. Terhubungnya seluruh ibukota kecamatan dengan jaringan jalan minimal
sampai tahun 2020.
c. Peningkatan keterpaduan jaringan pelayanan penumpang angkutan
antarmoda antar pulau dengan mengembangkan ketersediaan system
pelayanan penumpang yang bersifat single seamless service dan
ketersediaanya angkutan lanjutan di setiap simpul transportasi antar pulau
baik bandara, pelabuhan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan
moda lainnya yaitu jalan raya atau kereta api, sesuai dengan kebutuhan
penumpang yang bersifat aman, nyaman, dan menerus. Peningkatan
keterpaduan jaringan pelayanan barang angkutan antarmoda antar pulau
dengan mengembangkan ketersediaan system pelayanan terpadu (single
tariff, single operator, single document) dan bersifat door to door service
sehingga memperlancar angkutan barang di semua simpul trasnportasi
antar pulau baik di bandara, pelabuhan dan penyeberangan.
d. Terwujudnya peningkatan jumlah kapal dan frekuensi pelayanan kapal
antar pulau di Indonesia serta meningkatnya kapal dan trayek tetap dan
teratur (linear) yang melayani antar pulau
e. Peningkatan jumlah rute dan frekuensi penerbangan antar pulau di
Indonesia terutama di area perbatasan, rawan bencana dan daerah
terpencil.
f. Peningkatan keamanan penerbangan di Bandar udara sesuai dengan
standar internasional.
g. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan navigasi penerbangan.
6. Peningkatan Prasarana Transportasi
a. Untuk indikator pelayanan minimal yang ditetapkan adalah tersedianya
terminal tipe B pada setiap koridor utama kases keluar dan masuk Kota
Palu, untuk melayani pergerakan orang yang masuk dan keluar Kota Palu,
dengan nilai 100% dan batas waktu pencapaian pada tahun 2015.
b. Tersedianya terminal tipe C pada setiap ibu kota kecamatan, guna
melayani pergerakan orang antar ibu kota kecamatan, sehingga seluruh
kota kecamatan dapat terlayani dengan baik dan terintegrasi, dengan nilai
100% dan batas waktu pencapaian pada tahun 2020.
c. Keterpaduan pembangunan jaringan prasarana di Kota Palu yang
didukung penyediaan prasarana transshipment untuk menghubungkan
antar simpul.
d. Peningkatan keterpaduan pembangunan feeder road antara lintas timur,
lintas barat dan lintas tengah untuk mengurangi disparitas pembangunan
pertumbuhan daerah antara daerah timur, barat, dan tengah. Peningkatan
kapasitas jalan dan kekuatan prasarana jalan untuk mendukung angkutan
petikemas.
e. Pengembangan pelabuhan untuk jangka menengah (2014) dan jangka
panjang (2030) dikembangkan 3 pelabuhan utama yaitu Pelabuhan
Pantoloan.
f. Peningkatan kapasitas fasilitas Bandar udara untuk mendukung
permintaan jasa angkutan udara.
g. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan PKP-PK yang sesuai dengan
standar.
h. Tersedianya prakiraan kebutuhan jenis dan jumlah pesawat udara untuk
melayani semua rute penerbangan internasional dan domestic.
i. Tersedianya data dan informasi angkutan udara secara akurat.
D. STRATEGI
Penerapan strategi atas kebijakan yang ditetapkan dalam pengembangan
jaringan transportasi di Kota Palu meliputi :
1. Strategi Penguatan peran simpul transportasi baik darat, laut dan udara guna
menopang kegiatan ekonomi wilayah.
2. Strategi Pengembangan inovasi pelayanan transportasi berbasis TI
(Teknologi Informasi) untuk menjamin kepastian kepada pengguna jasa
transportasi terutama kenyamanan dan ketepatan waktu pelayanan.
3. Strategi Peningkatan Kinerja Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi
Darat, Laut dan Udara.
4. Strategi Peningkatan Aksesibilitas Jaringan Transportasi Darat, Laut dan
Udara
E. PROGRAM
Program yang dilaksanakan dalam Tataran Transportasi Lokal ini dilaksanakan
berdasarkan :
1. Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi darat, laut dan udara di
Kota Palu tahun 2013-2030.
a. Pengembangan transportasi antarmoda untuk daerah yang belum terlayani
angkutan umum di Kota Palu.
b. Pengembangan angkutan umum
1) Penataan jaringan trayek angkutan kota
• A1 (Mamboro-Pantoloan)
• A2 (Mamboro-Petobo)
• A3 (Mamboro-Petobo)
• A4 (Mamboro-Manonda)
• B1 (Petobo Kawatuna)
• B2 pergi (Petobo-Manonda)
• C1 (Manonda-Tipo)
• C2 (Manonda-Tipo)
• D1 (Tipo-Watusampu)
• D2 (Tipo-Watusampu)
2) Pengembangan jaringan trayek angkutan pemadu moda Bandara
Mutiara Palu-CBD Kota Palu-Pelabuhan Pantoloan-Terminal Mamboro.
3) Penyelenggaraan sistem tiket terusan pada angkutan pemadu moda.
4) Pengembangan layanan “city check in” penerbangan di counter tiket
angkutan pemadu moda.
5) Pengembangan layanan angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP)
di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :
• Palu-Bungku
• Palu-Poso-Tentena-Pendolo
• Palu-Ampana
• Palu-Parigi-Marisa
• Palu-Tolitoli-Buol
• Palu-Luwuk
6) Pengembangan sistem penjadwalan AJDP
7) Pengembangan angkutan penyeberangan lintas Banawa (Kabupaten
Donggala)-Palu Utara (Kota Palu)
8) Evaluasi biaya pokok angkutan jalan dan kebutuhan trayek AKAP,
AKDP, Angkot dan Angkutan Perintis serta pengadaan dan
pemasangan kelengkapan identitas angkutan umum di Kota Palu.
9) Pembangunan Sistem Informasi Angkutan Penumpang untuk
melakukan koordinasi sistem informasi AKAP dengan AKDP, Angkot
serta Angkutan Perintis di Kota Palu.
10) Pengembangan BRT PADAGI (Bus Rapid Transit Palu-Donggala-Sigi)
• Koridor 1, Circle Line Kota Palu
• Koridor 2, Thrunk Line Palu – Banawa (Kabupaten Donggala)
• Koridor 3, Thrunk Line Palu-Dolo-Sigi Biromaro-Palolo (Kabupaten
Sigi)
11) Pengembangan layanan ITS (Intelligent Transport System) pada
koridor BRT PADAGI.
12) Pelaksanaan restrukturisasi trayek di Kawasan Perkotaan PADAGI.
13) Penyiapan masterplan pengembangan trayek angkutan umum terkait
partisipasi swasta (sistem tender).
14) Penyiapan regulasi, struktur kelembagaan dan implementasi sistem
tender penyelenggaraan angkutan umum
15) Perbaikan Sistem Pengelolaan Angkutan Umum.
16) Kampanye Dan Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum
17) Kampanye penggunaan BRT PADAGI di lingkungan pemerintah
daerah di kawasan perkotaan PADAGI sekali dalam seminggu.
c. Optimalisasi rute penerbangan Bandara Mutiara Palu
d. Pengembangan layanan angkutan udara Morowali-Palu, PP
2. Pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Kota
Palu tahun 2013-2030 dalam rangka mendukung kawasan ekonomi.
a. Pengembangan transportasi antarmoda pada daerah yang belum terlayani
angkutan Kota Palu melalui pengembangan pelabuhan laut, bandar udara
dan terminal penumpang dan atau barang serta penyediaan sarana
transportasi dan peningkatan jalan untuk akses ke simpul tersebut.
b. Pengembangan Prasarana Jalan Lintas Barat, Batas Gorontalo-Tolitoli-
Ogatua-Tambu-Pantoloan-Tawaili-Palu-Donggala
c. Pengembangan jaringan jalan rel dan stasiun kereta api Palu-Parigi, Palu-
Batas Sulawesi Barat.
d. Optimalisasi penggunaan halte angkutan umum
3. Peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi darat, laut dan udara di Kota
Palu tahun 2013-2030 dalam rangka mendukung kawasan ekonomi.
a. Pengembangan Jalan Baru Dan Peningkatan Kapasitas Jalan
b. Rencana Pengembangan Jalan Kolektor Primer pada tahun 2013-2018
c. Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Kota Palu
d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api yaitu Palu-Parigi, Palu-
Batas Sulawesi Barat.
e. Pengembangan jalan penghubung sentra komoditi dan pertambangan
dengan simpul pelabuhan pantoloan.
4. Peningkatan kinerja jaringan transportasi darat, laut dan udara di Kota Palu.
a. Optimalisasi alur pelayaran di wilayah Kota Palu
b. Optimalisasi pelabuhan laut utama Pantoloan
c. Optimalisasi Bandara Mutiara Palu
d. Pengadaan kapal penyeberangan untuk meningkatkan kapasitas angkut di
Kota Palu
e. Penambahan frekwesi layanan angkutan laut di Kota Palu
f. Peningkatan frekwensi penerbangan
g. Pembangunan dermaga penyeberangan di Palu Utara Kota Palu
h. Pembangunan “dry port” di Kawasan Ekonomi Khusus Palu dan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu Parigi.
i. Perbaikan Jalan Yang Rusak dan Pembuatan Perkerasan Jalan Yang
Masih Belum Beraspal
j. Pengembangan Jalur Lintas Angkutan Barang
k. Pengembangan Simpul Angkutan Barang
l. Pengawasan angkutan barang
BAB IV
PENUTUP
Sebagai perwujudan dari Sistranas serta sitem transportasi wilayah Sulteng maka
pengembangan transportasi pada tataran transportasi lokal di Kota Palu,
diorientasikan kepada upaya pengembangan keseimbangan antara penyediaan
jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa transportasi (supply dan
demand) yang memperhatikan potential demand namun juga tetap memperhatikan
kebutuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang terisolir dalam upaya
meningkatkan perekonomian wilayah.
Berhasilnya pelaksanaan Sistranas pada tatralok secara konsekuen dan penuh
tanggung jawab, sangat tergantung kepada sumber daya manusia dan partisipasi
seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya serta seluruh aparatur
transportasi baik di tingkat pusat, propinsi, serta kabupaten/kota pada khususnya.
Dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) ini merupakan
pedoman yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi
lokal di Kota Palu secara terintegrasi.
Lampiran II
TABEL PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DI KOTA PALU
No Program/Kegiatan Satuan Jumlah Tahapan Pengembangan
Penanggung Jawab Instansi Terkait 2013-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
1 Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi darat, laut dan udara di Kota Palu tahun 2013-2030
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
a. Pengembangan transportasi antarmoda untuk daerah yang belum terlayani angkutan umum di Kota Palu
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
b. Pengembangan angkutan umum Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
1) Penataan jaringan trayek angkutan kota Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
A1 (Mamboro-Pantoloan) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
A2 (Mamboro-Petobo) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
A3 (Mamboro-Petobo) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
A4 (Mamboro-Manonda) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
B1 (Petobo Kawatuna) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
B2 pergi (Petobo-Manonda) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
C1 (Manonda-Tipo) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
C2 (Manonda-Tipo) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
D1 (Tipo-Watusampu) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
D2 (Tipo-Watusampu) Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
2) Pengembangan jaringan trayek angkutan pemadu moda Bandara Mutiara Palu-CBD Kota Palu-Pelabuhan Pantoloan-Terminal Mamboro
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
3) Penyelenggaraan sistem tiket terusan pada angkutan pemadu moda
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
4) Pengembangan layanan “city check in” penerbangan di counter tiket angkutan pemadu moda
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
5) Pengembangan layanan angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) di Provinsi Sulawesi Tengah
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
• Palu-Bungku Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
No Program/Kegiatan Satuan Jumlah Tahapan Pengembangan
Penanggung Jawab Instansi Terkait 2013-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
• Palu-Poso-Tentena-Pendolo Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
• Palu-Ampana Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
• Palu-Parigi-Marisa Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
• Palu-Tolitoli-Buol Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
• Palu-Luwuk Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
6) Pengembangan sistem penjadwalan AJDP Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
7) Pengembangan angkutan penyeberangan lintas Banawa (Kabupaten Donggala)-Palu Utara (Kota Palu)
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
8)
Evaluasi biaya pokok angkutan jalan dan kebutuhan trayek AKAP, AKDP, Angkot dan Angkutan Perintis serta pengadaan dan pemasangan kelengkapan identitas angkutan umum di Kabupaten Donggala
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
Trayek AKAP Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
Trayek AKDP Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng
Trayek Angkot Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
Trayek Angkutan Perintis Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
9) Pembangunan Sistem Informasi Angkutan Penumpang untuk melakukan koordinasi sistem informasi AKAP dengan AKDP, Angkot serta Angkutan Perintis di Kabupaten Donggala
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
10) Pengembangan BRT PADAGI (Bus Rapid Transit Palu-Donggala-Sigi)
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
Koridor 1, Circle Line Kota Palu Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
Koridor 2, Thrunk Line Palu – Banawa (Kabupaten Donggala)
Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
Koridor 3, Thrunk Line Palu-Dolo-Sigi Biromaro-Palolo (Kabupaten Sigi)
Trayek 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
11) Pengembangan layanan ITS (Intelligent Transport System) pada koridor BRT PADAGI
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
12) Pelaksanaan restrukturisasi trayek di Kawasan Perkotaan PADAGI
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
13) Penyiapan masterplan pengembangan trayek angkutan umum terkait partisipasi swasta (sistem tender)
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
No Program/Kegiatan Satuan Jumlah Tahapan Pengembangan
Penanggung Jawab Instansi Terkait 2013-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
14) Penyiapan regulasi, struktur kelembagaan dan implementasi sistem tender penyelenggaraan angkutan umum
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
15) Perbaikan Sistem Pengelolaan Angkutan Umum Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
16) Kampanye Dan Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
17) Kampanye penggunaan BRT PADAGI di lingkungan pemerintah daerah di kawasan perkotaan PADAGI sekali dalam seminggu
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
c. Optimalisai trayek angkutan laut yang ada di Kota Palu serta mempertegas upaya pengembangan angkutan laut perintis
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
d. Optimalisasi rute penerbangan Bandara Mutiara Palu Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
e. Pengembangan layanan angkutan udara Morowali-Palu, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
2 Pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Kota Palu tahun 2013-2030 dalam rangka mendukung kawasan ekonomi
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
a.
Pengembangan transportasi antarmoda pada daerah yang belum terlayani angkutan umum Kota Palu melalui pengembangan pelabuhan laut, bandar udara dan terminal penumpang/barang serta penyediaan sarana transportasi dan peningkatan jalan untuk akses ke simpul
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
b. Pengembangan Prasarana Jalan Lintas Barat, Batas Gorontalo-Tolitoli-Ogatua-Tambu-Pantoloan-Tawaili-Palu-Donggala
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
c. Pengembangan jaringan jalan rel dan stasiun kereta api Palu-Parigi, Palu-Patas Sulawesi Barat, Poso-Batas Sulawesi Selatan
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
d. Optimalisasi penggunaan halte angkutan umum Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
3 Peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi darat, laut dan udara di Kota Palu tahun 2013-2030 dalam rangka mendukung kawasan ekonomi
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
a. Pengembangan Jalan Baru Dan Peningkatan Kapasitas Jalan km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
b. Rencana Pengembangan Jalan Kolektor Primer Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
1) Jln Moh Hatta km 0.8
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
2) Jln Juanda km 1.1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
3) Jln Moh Yamin km 2.4
Pemerintah Pusat/Prov Kementerian PU/Dinas PU Provinsi
No Program/Kegiatan Satuan Jumlah Tahapan Pengembangan
Penanggung Jawab Instansi Terkait 2013-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
Sulteng/Kota Palu Sulteng/Dinas PU Kota palu
4) Jln Dewi Sartika km 2.8
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
5) Jln Sisingamangaraja km 1.1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
6) Jln Soekarno-Hatta km 9.7
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
7) Jln Towua km 1.9
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
8) Jln Karanjalemba km 4.1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
c. Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Kota Palu km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api yaitu Palu-Parigi, Palu-Batas Sulawesi Barat, Poso-Batas Sulawesi Selatan
km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
e. Pengembangan jalan penghubung sentra komoditi dan pertambangan dengan simpul pelabuhan pantoloan
km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
4 Peningkatan kinerja jaringan transportasi darat, laut dan udara di Kota Palu
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
a. Optimalisasi alur pelayaran di wilayah Kota Palu Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
b. Optimalisasi pelabuhan laut utama Pantolahan Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
c. Optimalisasi bandara Mutiara Palu Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
d. Pengadaan kapal penyeberangan untuk meningkatkan kapasitas angkut di Kota Palu
Unit 15
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
e. Penambahan frekwesi layanan angkutan laut di Kota Palu Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
f. Peningkatan frekwensi penerbangan Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
1) Palu-Jakarta, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
2) Palu-Surabaya, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
3) Palu-Makassar, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
4) Palu-Gorontalo, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
5) Palu-Manado, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
No Program/Kegiatan Satuan Jumlah Tahapan Pengembangan
Penanggung Jawab Instansi Terkait 2013-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
6) Palu-Balikpapan, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
7) Palu-Luwuk, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
8) Palu-Morowali, PP Trip/Hari 10
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan
g. Perluasan fasilitas parkir kendaraan bermotor di bandara Mutiara Palu
m² 10000
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
h. Perluasan fasilitas ruang tunggu terminal bandara Mutiara Palu
m² 15000
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
i. Pengadaan fasilitas operasional bandara Mutiara Palu Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
j. Optimalisasi fasilitas cargo bandara Mutiara Palu Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
k. Pengembangan fasilitas cargo bandara Mutiara Palu Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
l. Pembangunan dermaga penyeberangan di Palu Utara Kota Palu
m² 10000
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
m. Pembangunan “dry port” di Kawasan Ekonomi Khusus Palu dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parigi
m² 10000
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
n. Perbaikan Jalan Yang Rusak dan Pembuatan Perkerasan Jalan Yang Masih Belum Beraspal
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian PU/Dinas PU Provinsi Sulteng/Dinas PU Kota palu
o. Rencana Pembuatan Lajur Khusus Sepeda diwilayah perkotaan
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
1) Jln Besuki Rahmat km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
2) Jln M Yamin km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
3) Jln Juanda km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
4) Jln Moh Hatta km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
5) Jln R A Kartini km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
6) Jln Emmy Saelan km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
7) Jln Gatot Subroto km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
8) Jln Sultan Hasanudin km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
9) Jln Gajah Mada km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
10) Jln Sisal Jufri km -
Pemerintah Pusat/Prov Dishub Kota Palu
No Program/Kegiatan Satuan Jumlah Tahapan Pengembangan
Penanggung Jawab Instansi Terkait 2013-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
Sulteng/Kota Palu
11) Jln Poo Bongo km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
12) Jln Palupi km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
13) Jln I Gusti Ngurah Rai km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
p. Penataan fasilitas pejalan kaki km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
1) Jln Sultan Hasanudin km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
2) Jln Gatot Subroto km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
3) Jln Walter Monginsidi km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
4) Jln Gajah Mada km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
5) Jln Setia Budi km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
q. Penataan Parkir On Street Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Dishub Kota Palu
r. Pengembangan Jalur Lintas Angkutan Barang km -
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
s. Pengembangan Simpul Angkutan Barang Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
t. Pengawasan angkutan barang Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu
5 Pengembangan program prioritas berdasarkan kegiatan yang telah diprogramkan, aksesibilitas transportasi, dampak program yang ditimbulkan serta pembiayaan
Paket 1
Pemerintah Pusat/Prov Sulteng/Kota Palu
Kementerian Perhubungan/Dishub Prov. Sulteng/Dishub Kota Palu