1    

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi era ini membuat masyarakat

memiliki banyak pilihan dalam mengakses informasi yang diingikannya. Televisi

banyak digandrungi oleh masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan,

karena kemunculan televisi yang relatif lama. Media televisi tergolong memiliki

jangkauan yang cukup luas hingga kepelosok negeri dan hampir setiap masyarakat

dalam satu keluarga minimal memiliki satu televisi.

Media memiliki kemampuan untuk menyusun pemikiran seseorang, dan

memiliki kemampuan untuk menata mental serta mengatur dunia kita sendiri.

Begitupun televisi sebagai wadah informasi dapat mempengaruhi seseorang dalam

berperilaku dan dapat menentukan sudut pandang seseorang. Individu khalayak

media tidak pasif mereka memiliki kemampuan mengontrol, menyeleksi

informasi, serta memberikan pemaknaan atas informasi tersebut. Perlu

digarisbawahi bahwa penerimaan dan pemaknaan informasi tersebut diseleksi

kedalam diri mereka masing-masing berdasarkan ideologi yang telah tertanam

didalam diri mereka. Menurut Stuart Hall, media sebagai kekuatan kultural dan

ideologis yang besar, yang berada dalam posisi dominan dalam kaitannya dengan

cara bagaimana pembentukan dan transformasi ideologi populer dalam diri

audiens (Hall,2011:194)

2    

Pemilihan capres pada tahun 2014 ini, menimbulkan respon yang berbeda

oleh berbagai kalangan. Banyak wacana yang beredar di televisi baik respon

positif maupun respon negatif tentang pemilihan calon presiden tahun ini. Banyak

pula gegar-gegar politik yang digemborkan untuk menjatuhkan partai politik

tertentu misalnya pemberitaan Partai Demokrat dan kadernya yang terjerat tindak

pidana serta pemberitaan PKS yang sedang bergemuruh karena suap daging

impor. Hal tersebut mungkin dapat menimbulkan penilaian negatif masyarakat

tentang partai politik serta pemeran politik yang terkait. Disisi lain banyak pula

figur politik yang selalu dielu-elukan karena kinerjanya atau karena kepentingan

tertentu.

Banyak yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2014

mulai dari Farhat Abbas yang notabennya seorang pengacara, Rhoma Irama yang

merupakan penyanyi dan masih banyak lainnya. Ada pula calon presiden yang

diusung oleh partai politik, seperti Golkar yang diwakilkan oleh Abu Rizal

Bakrie, Nasional Demokrat oleh Surya Palloh, Hanura oleh Wiranto dan lainnya.

Beberapa figur politik diangkat namanya dan sering disebut di televisi seperti

Jokowi, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Mahfud MD dan lainnya. Nama-nama figur

politik yang tiba-tiba menjadi fenomenal tersebut tidak menuntut kemungkinan

akan diusung oleh partai politik yang melamarnya menjadi calon presiden

contohnya saja Mahfud MD yang sudah diusung oleh PKB. Calon-calon presiden

untuk pilpres 2014 telah banyak diperbincangkan di pemberitaan televisi baik

perbincangan tentang isu-isu, maupun perbincangan yang bersumber dari hasil

penelitian.

3    

Jokowi mendominasi percakapan media sosial di 31 provinsi, kecuali di

dua provinsi lainnya yaitu Maluku dan Kalimantan Timur (Sundari. 2013. Capres,

Duet Jokowi-JK Terpopuler di Dunia Maya. http://www.tempo.co/read/news/.

Diakses tanggal 24/09/13). Kepopuleran Jokowi mengalahkan pejabat publik di

Indonesia dengan perolehan sebanyak 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny.

Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan

Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6

persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, Gita

Wirjawan 8,4 persen, dan lainnya (Gatra, Sandoro. 2013. Survei CSIS: Jokowi

Capres Teratas. http://nasional.kompas.com. Diakses tanggal 17/03/2014).

Melambungnya nama Jokowi dipengaruhi oleh kesederhanaan dan ketegasan

Jokowi (Fiansyah, Rahmat. 2014. Kesederhanaan dan Ketegasan Jokowi Pikat

Relawan Pendukungnya. http://nasional.kompas.com. Diakses tanggal

17/03/2014).

Mendekati Juli 2014 yang merupakan tahun pemilihan presiden pemuda

berpotensi menghasilkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden nanti. Ada 32

juta potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014. Hal itu menunjukan bahwa

suara potensial ini sangat signifikan guna memenangkan perhelatan pemilihan

umum mendatang. (Rosit, M. 2014. Melirik Potensi Pemilih Pemula pada Pemilu

2014. http://news.liputan6.com/read/. Diakses tanggal 09/03/2012). Disisi lain

pemuda juga merupakan pelopor bagi sebuah perubahan. Dilihat dari sejarah

pemuda Indonesia, pertama dimulai dari 100 tahun kebangkitan nasional pada 20

Mei 2008, sebelumnya seratus tahun yang lalu tahun 1908 sejumlah pelajar

4    

STOVIA dipimpin oleh Soetomo mendirikan Budi Oetomo di Jakarta. Kedua 28

oktober 2008 diperingati 80 tahun Sumpah Pemuda. Ketiga, 10 tahun Peristiwa

Trisakti pada tanggal 12 Mei 2008. Tidak kalah pentingnya pelengseran dinasti

orde baru Soeharto dilengserkan oleh barisan muda yang dipelopori oleh Amin

Rais pada waktu itu. Disimpulkanlah bahwa pemuda memiliki peran besar dalam

kepemimpinan yang ada di Indonesia.

Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor merupakan kubu

besar, dari kelompok muda yang sangat berperan andil dalam pembangunan

bangsa. Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi

pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara,

dan sebagai aktor dalam pembangunan. Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan

Pemuda Ansor merupakan representasi dari kelompok muda yang akhirnya

berpotensi dalam pemilu 2014. Dilihat dari sejarahnya Pemuda Muhammadiyah

yang merupakan gerakan keagamaan Muhammadiyah dan GP Ansor yang

merupakan gerakan keagamaan NU telah berkecimpung dalam politik di Indonesia.

Melihat kepopuleran Jokowi dalam memimpin DKI Jakarta dapat menarik

simpatik masyarakat, dan khususnya kaum muda dapat menentukan bahkan

memilih siapa saja yang terbaik menurut mereka yang akan membawa Indonesia

menjadi lebih maju. Terpilihnya Jokowi atau figur politik lainnya dapat

dibuktikan dengan menunggu hasil pemungutan suara pada pesta rakyat yang

digelar pada bulan Juli 2014.

Mendekati pemilu berbagai media massa seperti televisi telah menyoroti

isu-isu menyangkut pemilu. Fenomena tentang Jokowi yang banyak di beritakan

5    

di televisi dapat mengudang berbagai pandangan terhadap Jokowi. Setiap individu

dalam masyarakat memiliki pandangan masing-masing. Sudut pandang seseorang

dalam menilai, memandang suatu fenomena sosial di lingkungannya tergantung

atas nilai-nilai berita itu diterima sebagaimana berkaitan dengan ideologi yang

tertanam didalam masing-masing individu. Isu tersebut disoroti manakala dinilai

penting atau tidak terhadap individu yang terkait dalam kelompok, institusi, partai

politik dan pemerintahan.

Setiap individu bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang

kepemimpinan Jokowi. Dalam penelitian ini Pemuda Muhammadiyah dan

Gerakan Pemuda Ansor merupakan subjek penelitan yang memiliki latar bekang

yang berbeda. Individu dalam dua gerakan tersebut masing-masing memiliki

pemaknaan sendiri tentang apa yang dibaca apa yang dilihat, dan didengar.

Karena hasil konsumsi media bergantung pada susunan budaya dari berbagai

komunitas.

Penelitian ini menekankan pada aspek individu yang ada dalam kelompok

Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor dengan latar belakang

budaya yang dimiliki masing-masing individu dan tertanam menjadi patokan

dalam berpendapat. Perbedaan latar belakang sosio-kultural, pengalaman serta

identitas audiens yang akan membuat pemaknaan yang berbeda oleh masing-

masing audiens dalam menginterpretasi pesan. Melalui pendekatan ini dapat

dilihat mengapa audiens memaknai sesuatu secara berbeda serta faktor-faktor

psikologis dan sosial apakah yang kemudian akan muncul dalam bentuk

pemikiran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk sistem tanda juga

6    

diresepsi sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki audiens

sebelumnya.

Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian “Resepsi Organisasi

Pemuda tentang Model Kepemimpinan Jokowi pada Pemberitaan Di Televisi

(Studi Model Kepemimpinan Jokowi pada Program Berita Kabar Khusus dengan

Tema 100 Hari Kepemimpinan Jokowi+Ahok di TV ONE. Penelitian ini memiliki

keunikan karena akan mengetahui resepsi dari golongan kaum muda yang

berlatarbelakang berbeda yaitu Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda

Ansor dalam menaggapi isu tentang Jokowi yang beredar di Televisi. Keunikan

lainnya karena penelitian ini membahas tentang Jokowi yang sekarang

mencalonkan sebagai Presiden sebelum habis masa jabatannya di DKI Jakarta.

Dalam studi resepsi menekankan kepada individual subjek peneliti yang telah

terbentuk dalam diri mereka budaya masing-masing. Pemuda Muhammadiyah dan

Gerakan Pemuda Anshar sebagai subjek peneliti akan membentuk dan

mentransformasi ideologi populer dalam diri mereka terhadap televisi sebagai

kekuatan kultural dan ideologis yang besar. Menggunakan pendekatan kualitatif

dengan teknik wawancara, peneliti akan mengeksplorasi jawaban dari Subjek

yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumusankan masalah yaitu:

Bagaimana resepsi organisasi pemuda di Kota Malang (Pemuda Muhammadiyah

dan Gerakan Pemuda Ansor) dalam menanggapi model kepemimpinan Jokowi

7    

pada program berita Kabar Khusus dengan tema 100 hari Kepemimpinan Jokowi-

Ahok di TV ONE?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi resepsi organisasi

pemuda di Kota Malang (Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor)

dalam menanggapi model kepemimpinan Jokowi pada program Berita Kabar

Khusus dengan tema 100 hari Kepemimpinan Jokowi-Ahok di TV ONE.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk

penelitian selanjutnya khususnya berhubungan tentang resepsi khalayak

menanggapi isu media. Peneltian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan

ilmu pengetahuan dan memberikan stimuli bagi mahasiswa komunikasi untuk

lebih mencermati media dan khalayaknya.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih berupa informasi kepada

tokoh politik agar berprilaku dan berbuat sesuai dengan yang diharapkan

masyarakat karena masyarakat merupakan elemen penting yang menentukan

terpilihnya tokoh politik.

8    

E. Tinjauan Pustaka

E.1. Komunikasi Politik

Dari teori komunikasi yang diketahui secara umum “who says what, to

whom, in which what channel, with what effect, Laswell mengembangkannya

kedalam bidang politik. Tulisan Laswell dalam politik pada tahun 1963 yaitu,

Politics: Who Gets What, When, How. Definisi dari komunikasi politik sendiri

datang dari berbagai sudut pandang. INT”L ENCYL OF Commuication (1989)

mengambil kesimpulan bahwa: komunikasi politik adalah setiap penyampaian

pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran

atau penggunaan power didalam masyarakat yang didalamnya mengandung empat

bentuk komunikasi; (a) Elite communication, (b) Hegemonic communication, (c)

Petitionary communication, (d) Associational communication (Arrianie, 2010:14).

Menurut Almond dan Powell (dalam Arifin, 2003:9) komunikasi sebagai fungsi

politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekruitmen yang

terdapat dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat

(prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain.

Ada empat komponen dalam komunikasi politik menurut Gurevitch dan

Blumler (1977:72) yaitu:

1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya.

2. Institusi media dalam aspek politiknya.

3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi.

4. Aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasinya.

9    

Berkenaan dengan komponen diatas berbagai penelitian komunikasi

politik yang pertama dilakukan berhubungan dengan kampanye politik dan

pemilihan umum. Mendekati pemilihan umum tahun ini banyak sekali aktor

politik memerankan diri mereka baik untuk kepentingan kelangsungan jabatan

ataupun untuk mencalonkan diri demi jabatan tertentu. Komunikasi politik dapat

dilakukan dengan berbagai cara dapat pula secara sengaja maupun tidak sengaja.

Berkomunikasi secara sengaja dimaksudkan disini adalah pencitraan yang dibuat-

buat oleh sebagian aktor politik yang mencalonkan diri. Komunikasi politik yang

tidak sengaja terjadi bisa jadi beberapa orang-orang yang berperan dalam kancah

politik dapat menempatkan diri mereka dengan sebaik mungkin. Dua hal tersebut

banyak mengundang perhatian masyarakat. Pemberitaan di televisi oleh aktor

politik baik pemberitaan setting-an ataupun pemberitaan murni dari media massa

mendapatkan penilaian yang bermacam-macam dari khalayak.

Pada saat itu hasil-hasil kampanye diukur dengan melihat opini publik

lewat survey sikap, di Jerman penelitian ini disebut meinungforschung

(demoskopie) dan latar belakang inilah penelitian komunikasi politik di Eropa

sangat didominasi oleh opini publik (Nimmo, 2000:viii). Opini publik tersebut

tidak terlepas pada tokoh politik atau politisi yang berperan sebagai aktor politik.

Pada dasarnya aktor politik memerankan diri untuk dan atas nama rakyat, namun

pada realitasnya sangatlah bertolak belakang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh

kepentingan partai maupun kepentingan pribadi. Filosof Friedrich Nietzsche

(dalam Nimmo, 1993:53) menyatakan bahwa politikus hanyalah aktor yang

menciptakan citra ideal untuk diri mereka sendiri, dan citra adalah suatu integrasi

10    

mental yang halus dari berbagai sifat yang diproyeksikan oleh orang itu,

dipersepsi dan diinterpretasikan rakyat menurut kepercayaan, nilai dan

pengharapan mereka.

E.2. Model Kepemimpinan

Setiap kepemimpinan memiliki ciri khas masing-masing dan tergantung

pada pemimpinnya. Maju tidaknya sebuah kepemimpinan juga tergantung atas

saha dari pemimpinnya yang menjadi ujung tombak kepemimpinan. Ilmuan barat

merangkum standar model kepemimpinan yaitu (Swaidan & Basyaril 2005:103):

Kepemimpinan dengan rutinitas; kepemimpinan yang menumbuhkan;

kepemimpinan yang otokratis; kepemimpinan yang sopan santun; kepemimpinan

yang menarik diri; kepemimpinan yang menyempurnakan; kepemimpinan yang

mengarahkan; kepemimpinan yang memberi dukungan; kepemimpinan yang

melimpahkan; kepemimpinan dengan sifat bos; kepemimpinan yang menguasai;

kepemimpinan memberi pengaruh; kepemimpinan yang stabil; kepemimpinan

yang konservatif; kepemimpinan yang berjiwa sosial; kepemimpinan yang labil;

kepemimpinan yang resmi; kepemimpinan yang demokratis; kepemimpinan yang

partisipatif dan kepemimpinan yang menyibukkan diri.

Gaya seseorang pemimpin dalam memimpin akan tercermin selama

kepemerintahannya. Gaya kepemimpinan tersebut terbentuk secara almiah tanpa

dibuat-buat, walaupun banyak isu yang beredar beberapa petinggi yang ada di

Indonesia memiliki gaya kepemimpinan yang dibuat-buat demi pencitraan. Bila

diperhatikan di media massa khususnya televisi yang banyak memberitakan

11    

tentang pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, masyarakat sebagai audiens

dapat menilai mana gaya kepemimpinan yang dibuat-dibuat dan mana gaya

kepemimpinan yang terbentuk dari karakter pribadi Si Pemimpin.

Prilaku-prilaku pemimpin berbeda-beda dalam menjalankan

kepemimpinannya. Ada lima kategori prilaku pemimpin yang dijalankan seorang

pemimpin (Swaidan & Basyaril 2005:107):

1. Perhatian terhadap manusia atau masyarakatnya tinggi sedangkan

perhatian terhadap kerjanya rendah.

2. Perhatian terhadap manusia atau masyarakatnya rendah sedangkan

perhatian terhadap kerjanya tinggi.

3. Perhatian terhadap manusia atau masyarakatnya rendah dan perhatian

terhadap kerjanya rendah.

4. Perhatian terhadap manusia atau masyarakatnya sedang dan perhatian

terhadap kerjanya sedang.

5. Perhatian terhadap manusia atau masyarakatnya tinggi dan perhatian

terhadap kerjanya tinggi.

Apabila seorang pemimpin melakukannya secara efektif antara kedua dua

hal tersebut maka akan terpentuk menjadi pemimpin yang ideal. Pemimpin yang

efektif menurut teori kepemimpinan adalah pemimpin yang tahu bagaimana

menjalankan dua model ini bersamaan dengan menjaga loyalitas, kesolidan tim,

serta produktifitas yang tinggi secara kontinu.

12    

E.3. Pemuda dan Politik

Pemuda merupakan agen perubahan bangsa dan tombak regenerasi

kepemimpinan di Indonesia. Dilihat dari sejarah pemuda Indonesia, pertama

dimulai dari 100 tahun kebangkitan nasional pada 20 Mei 2008, sebelumnya

seratus tahun yang lalu tahun 1908 sejumlah pelajar STOVIA dipimpin oleh

Soetomo mendirikan Budi Oetomo di Jakarta. Kedua 28 oktober 2008 diperingati

80 tahun Sumpah Pemuda. Ketiga, 10 tahun Peristiwa Trisakti pada tanggal 12

Mei 2008.

Dalam Sumpah Pemuda tertanamlah nilai dimana pemuda tidak hanya

sebagai generasi penerus bangsa, tetapi sekaligus pemersatu bangsa. Di era

modern seperti sekarang ini dimana teknologi berkembang tinggi, membutakan

pemuda akan wawasan nusantara. Pemuda merupakan aspek krusial, ia juaga

merupakan elemen strategis dalam perjuangan mencapai maupun mengisi

kemerdekaan. Di periode pergerakan nasional ada lima karekteristik

kepemimpinan kaum muda di Indonesia (Hasibuan :25) :

1. Kepemimpinan pemuda masa pergerakan nasional, selalu diliputi dengan

keinginan untuk mewujudkan Indonesia merdeka.

2. Kepemimpinan pemuda masa pergerakan nasional, selalu bereksperimen

dengan berbagai ideologi yang berkembang saat itu. Pergerakan nasional

arus ideologi mengalir mempengaruhi pola pikir kaum muda saat itu,

seperti ideologi reformis Islam oleh Natsir, ideologi nasionalisme oleh

Soekarno, ideologi komunis oleh Tan Malaka dan masih banyak lainnya.

13    

3. Kepemimpinan pemuda masa pergerakan nasional, juga lebih banyak

menampilkan watak radikalisme dari pada koorporatif.

4. Kepemimpinan pemuda masa pergerakan nasional, selalu menampilkan

wajah koorporatif dengan berbagai perbedaan ideologi, apabila memiliki

tujuan yang sama untuk kemerdekaan Indonesia.

5. Kepemimpinan pemuda masa pergerakan nasional, selalu memiliki cetak

biru (blue print) Indonesia masa depan.

Pada saat itu seperti Jong Java tidak turut langsung ke politik akan tetapi

diberi kebebasan untuk berpolitik. Perlu diingat kembali bahwa para pemudalah

yang menculik Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat

kemerdekaan kaum muda juga menyoroti kebijakan pemerintah tentng kenaikan

bensin, namun tidak dihiraukan oleh pemerintah. Kaum muda lalu membentuk

gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). Aksi tersebut berjalan tanggal 10

Januari 1966 dimana mahasiswa berdemontrasi memprotes kenaikan harga untuk

ditinjau kembali.

Keberadan KAMI dikhawatirkan karena mereka bukanlah dari kaum muda

akan tetapi mereka yang berumur 30 tahun dan bukan lagi mahasiswa. Tepatnya

mereka bukan mahasiswa berpolitik akan tetapi politikus yang memiliki kartu

mahasiswa. Banyak sekali pergelakan kaum muda ssat itu dan berakhir dengan

lengsernya jaman orde baru.

Memasuki era reformasi yang dipimpin oleh BJ Habibie kaum muda juga

belum merasa terpuaskan. Tahun 2000-an kaum mda masuk kedalam organisasi

muda underbouw partai, seperti Barisan Muda PAN, Garda Bangsa PKB, Garda

14    

Keadilan PKS, Pemuda Banteng PDIP. Hal yang menarik aktifis mahasiswa

beberapanya masuk kedalam anggota parlemen (sebagian terpilih dalam Pemilu

2004). Hingga saat ini banyak sekali kaum muda yang terjun langsung ke dunia

politik. Belum lama ini di salah satu program talk show Mata Najwa edisi “Pilih

lah Aku” tanggal 19 Januari 2014, merupakan caleg dari kaum muda yang

usianya relatif dini.

E.4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan tajdid (pembaharuan) atau gerakan

reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu

organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran Agama Islam sebagaimana

yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus membersihkan berbagai

amalan umat yangmenyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik,

maupun bid’ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah memiliki tugas

menegakkan amal ma’ruf nahyi munkar yaitu menegakkan kebenaran dan

mencegah kemunkaran.

Muhammadiyah memiliki amal usaha yang bergerak dalam pendidikan,

kesehatan, dan umat usaha lainnya yang bergerak demi pelayanan masyarakat.

Muhammadiyah adalah gerakan islam yang modern tanpa mazhab dan hanya

berpegang pada Al-qur’an dan Sunnah. Konsep surat Al-Maun sebagai basis

gerakan Muhammadiyah dengan Ahmad Dahlan sebagai pelopornya. Hal ini

menjadi spirit untuk menjadi organisasi islam yang sangat populis, kerakyatan dan

bukan borjuis.

15    

E.5. Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah memang menyatakan tidak memiliki keterikatan politik

dengan partai politik manapun, tidak berpolitik praktis, dan membebaskan

warganya untuk memilih dalam pemilihan umum. Muhammadiyah konsisten

memperjuangkan aspirasi politik Muhammadiyah, maka kemudian Tanwir

Pemuda Muhammadiyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memutuskan untuk

mencoba membentuk partai politik alternatif bagi anggota persyarikatan

Muhammadiyah (Cahyono, Imam. 2004. Menimbang Partai Alternatif

Muhammadiyah. http://www.islamlib.com/. Diakses pada tanggal 09/03/2014)

Muhammadiyah tidak alergi dengan aktivitas politik baik yang bersifat low

politics dalam bentuk struggle of power atau juga yang bersifat high politics

dalam bentuk pejuangan politik yang berorientasi pada tujuan-tujuan moral

(Syafii Maarif; 200). Dalam konteks struggle of power menurut Haedar Nashir

(2000 :36) ada tiga pola perjuangan politik Muhammadiyah adalah

1) Langsung membidani kelahiran partai-partai politik, dalam pola ini

Muhammadiyah secara kelembagaan ikut serta secara aktif dalam

membidani kelahiran partai politik dan juga menggerakkan roda partai

politik. Saat itu KH. Mas Mansyur, ketika Muhammadiyah menjadi

anggota istimewa Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), begitu

juga ketika Muhammadiyah ikut membidani kelahiran Partai Muslim

Indonesia (Parmusi).

2) Keterlibatan secara personal dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, hubungan

yang terbangun adalah hubungan emosional. Pola kedua ini yang paling

16    

sering terjadi dalam perserikatan Muhammadiyah, mulai dari generasi

awal Muhammadiyah yang terlibat aktif di MIAI (Majlisul Islam A'la

Indonesia), PII (Partai Islam Indonesia) dan sebagainya sampai masa

Amien Rais, yang telah mengokohkan hubungan emosional antara warga

Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional PAN.

3) Hubungan yang betul-betul netral, dimana semua unsur persyarikatan

harus menjaga jarak yang sama dengan kelompok-kelompok kepentingan

politik yang ada. Pola ketiga muncul dalam Muktamar Muhammadiyah

tahun 1971 di Ujung Pandang.

Ketiga pola di atas sesungguhnya bisa dijadikan pijakan awal untuk

memetakan seperti apa politik Muhammadiyah dalam pandangan warga

persyarikatan. Kelompok yang berusaha menjaga jarak sedemikian rupa dengan

proses low politics ini kemudian mengidentitas dalam kelompok Muhammadiyah

cultural, yang di dalamnnya bercokol tokoh-tokoh intelektual dan budayawan

Muhammadiyah. Kelompok ini melihat Muhammadiyah akan kehilangan

vitalitasnya dalam peran sosial kemasyarakatan jika harus memaksakan diri untuk

melakukan struggle of power.

Kelompok kedua merupakan kelompok yang berusaha mencari jalan

tengah, yaitu kelompok yang merasa Muhammadiyah sangat perlu memiliki

saluran aspirasi politik, tapi tidak dengan serta merta menempatkan

Muhammadiyah terikat dengan satu atau beberapa kelompok kepentingan.

Kelompok inilah yang kemudian menganggap aspirasi politik Muhammadiyah

bisa disalurkan melalui kader-kadernya yang ada di partai-partai politik.

17    

Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menginginkan Muhammadiyah

aktif melakukan perjuangan politik pada tingkat low politics untuk kepentingan

mewujudkan aspirasi politik perserikatan. Kelompok ketiga ini beranggapan

Muhammadiyah akan sulit merealisasikan aspirasi politik jika hanya

mengandalkan hubungan emosional dengan partai politik, Muhammadiyah harus

berani membentuk partai politik.

Jelaslah bahwa Muhammadiyah ikut andil dalam kegiatan politik

walaupun didalamnya terdapat pro kontra. Keterlibatan Muhammadiyah dalam

politik tidak lain adalah untuk politik Indonesia. Indonesia membutuhkan pilar

politik yang bersih untuk kemajuan negaranya dan kesejahtraan Masyarakat

disegala bidang, sesuai dengan tujuan gerakan Muhammadiyah didirikan.

E.6. Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul ulama merupakan oraganisasi Islam terbesar di Indonesia.

Organisasi ini pertama dikumandangkan oleh KH. Hasyim Asyhari. Dari istilah

Nahdatul Ulama dapat diartikan sebagai kebangkitan ulama atau kebangkitan

cendekiawan Islam. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926. Berdirinya NU

bertujuan untuk membedakan dan melindungi praktik keagamaan muslim

Indonesia dari praktik pemikiran keagamaan Timur Tengah. Nahdatul Ulama

(NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang

mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim

naqli (skripturalis). Tujuan organisasi NU menegakkan ajaran islam menurut

paham ahlussunnah wal jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di

18    

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa usaha

organisasi yaitu :

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah islamiyah dan meningkatkan

rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam

perbedaan.

2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan

nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi

luhur, berpengetahuan luas.

3. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta

kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.

4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk

menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya

ekonomi rakyat.

5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum

penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta

merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial.

Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut

berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam

NU.

19    

E.7. Politik Nahdatul Ulama (NU)

NU memiliki tiga model politik yaitu, politik kenegaraan, politik

kerakyatan dan politik kekuasaan. Bagi NU politik kekuasaan atau yang bisa

disebut dengan politik praktis merupakan tataran politik yang paling rendah

karena politik ini cendrung mengakibatkan perpecahan. NU dalam sebagian

kalangan beranggapan bahwa politik kenegaraan dan politik kerakyatan akan

meraih politik kekuasaan. Pada awal masa berdirinya NU belum bersinggungan

langsung dengan politik kenegaraan. Pasca kemerdekaan Indonesia NU mulai

bersentuhan dengan politik kenegaraan atau politik kebangsaan. NU meletakkan

komitmen kenegaraan diatas segala-galanya karena NU menyadari bahwa

eksistensi negara adalah hal utama bagi kehidupan agama dan manusia sesuai

denga Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Politik kerakyatan dan politik kenegaraan merupakan konsep politik yang

paling ideal bagi NU karena berorientasi pada kebaikan umum (mashlahah

‘ammah). Pada akhirnya NU tidak mampu mempertahankan kedua politik ini

karena godaan politik kekuasaan baik dari golongan NU itu sendiri maupun dari

golongan luar NU. Banyak pintu masuk yang dapat digunakan untuk lewat. Jika

tidak lewat struktur NU maka bisa lewat pintu kultur NU. Bila tokoh-tokoh NU

masuk kedalam politik praktis maka akan mendapat dorongan baik dari masing-

masing pintu. Hal tersebut diawali dengan sebagai penyangga Masyumi tokoh-

tokoh NU terlibat dalam kekuasaan jabatan baik didalam maupun diluar partai.

Menurut Greg Fealy, tujuan politik NU saat menjadi parpol ialah : 1) penyaluran

dana pemerintah terhadap NU, 2) mendapat peluang bisnis, 3) menduduki jabatan

20    

irokrasi (Greg Fealy, Ijtihat Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967. LKIS :

Yogyakarta 2003). Saat inilah kinerja NU terpuruk. NU kemudian menjadi

penyokong utama PPP, yang menunjukan bahwa NU mengutamakan orientasi

kepada politik kekuasaan dan saat itulah NU dicurangi. NU akhirnya memutuskan

untuk kembali seperti tahun 1926 dimana berorientasi pada jam’aah serta

jam’iyyah. Pada akhirnya NU kembali kepada Politik kekuasaan dengan gaya

yang bereda. Hal tersebut dilakukan dengan cara dicalonkannya KH.

Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999 dan KH. Hasyim

Muzadi oleh PDI-P untuk wakil Presiden RI 5 Juli 2004.

Jawa Timur sebagai basis NU kurang beruntung, justru di wilayah ini NU

belum mampu menempatkan kader-kadernya untuk jabatan politik, seperti

bupati/wakil bupati dan wali kota/wawali kota. Dan yang sesungguhnya

merisaukan adalah karena kekalahan tersebut disebabkan oleh pudarnya soliditas

warga NU dalam kompetisi politik. Tokoh NU masuk lewat pintu berbeda. Dan

variasi pintu masuk tersebut juga memperoleh dukungan dari elit-elit NU.

Perbedaan suara warga NU tersebut kemudian bisa dimanfaatkan secara jitu oleh

kompetitor politiknya.

21    

E.8. Berita Televisi

Imaji media menajamkan kita tentang berbagai persoalan dunia. Kita harus

pintar memilih apa saja berita yang dapat berdampak positif maupun negatif.

Kisah-kisah media memberikan berbagai cerita, karena itulah media merupakan

tempat membangun kultur dan tempat kita untuk memasuki kultur baru. Media

selalu mendemontrasikan siapa kuat, siapa lemah, siapa yang berkuasa dan siapa

yang tidak. Bagi si penguasa memiliki kekuatan untuk menjalankan segala

niatnya, tidak menutup kemungkinan televisi sebagai media massa merupakan alat

terampuh untuk mempengaruhi khalayaknya. Santana K (2007 : 139) mengatakan,

bahwa media kerap menjadi sumber pedagdogis ia mempengaruhi edukasi kita, ia

mengajarkan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana memikirkannya,

merasakannya, meyakininya, dan menyemangatinya. Banyak pemberitaan televisi

yang mengajak masyarakat Indonesia untuk pandai memilih dan jangan terjebak

akan janji-janji politik. Bangsa Indonesia tentunya ingin kearah yang lebih maju.

Hal yang perlu dikhawatirkan yaitu pemberitaan di televisi yang masih umum

ditonton oleh beberapa kalangan dapat menjadi influence terbesar dalam

menentukan pilihan. Alih-alih pengaruh tersebut dilakukan oleh aktor politikus

yang berkompeten lalu bagaimana bagi aktor politik yang hanya mengejar

pencitraan dan kekuasaan?

Di televisi banyak sekali iklan politik yang disiarkan mendekati pemilu.

Mendekati pilpres beberapa nama yang sering disebut antara lain Aburizal Bakrie,

Surya Paloh, Wiranto, Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Hary

Tanoesoedibjo, Gita Wiryawan, Dahlan Iskan, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD,

22    

Puan Maharani, Rhoma Irama dan masih banyak lagi. Nama-nama tersebut ada

yang sudah mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakilnya menuju RI 1

dan ada pula menjadi calon presiden wacana. Calon presiden wacana yang sering

diberitakan ditelevisi sebagian merupakan hasil poling masyarakat. Jokowi

diantaranya salah satu aktor politik yang sering disorot oleh media. Televisi

banyak memberitakan kinerja Jokowi. Televisi bersinggungan secara lebih

langsung dan memainkan peran pembentukan dan formatif dalam kaitan dengan,

ideologi populer, praktis para audiens.

Philip Elliott mengungkapkan bahasa bagaimana audiens menjadi sumber

dan sekaligus penerima pesan televisi. Jurnalisme dalam televisi tampak dijadikan

semacam pengeras suara yang dengannya ide-ide berlaku umum diperkuat dan

diterapkan secara umum di segenap kawasan formasi sosial. Alam pemberitaan

televisi terjadi kesatuan yang kompleks terjalin atara deskripsi fakta yang

dihasilkan televisi dan deskripsi premier tentang fakta yang terbentuk dalam

formasi sosial sebagai kejelasan presentasi visual dominan terkadang hegemonik

tentang antagoisme politik ekonomi.

Pemberitaan di televisi disusun sedemikian rupa dengan penentuan topik-

topik oleh praktik jurnalisme televisi, dibuat tampak sebagai pemahaman yang

paling baik tentang fakta-fakta, oponi publik yang diperkuat dengan presentasi

visual. Terkadang audiens hanya dijadikan saksi atas, tetapi bukan sebagai peserta

dalam, perebutan dan adu pendapat tentang pelbagai isu. Televisi kini menjadi

alat penyusun agenda dalam lingkup opini publik. Televisi tanpa sengaja

memainkan peran untuk menarik perhatian publik dalam membentuk pemahaman

23    

tentang situasi politik. Peran tersebut dikelompokan dalam 1) penentuan isu yang

akan memasuki lingkup kesadaran publik dan diskusi publik, 2) penentuan atasan

termasuk didalamnya isu-isu yang akan didiskusikan, 3) menetukan siapa yang

akan berbicara tentang topik yang telah dipilih, 4) mengelola dan mengontrol

perdebatan dan diskusi yang akan terjadi. Mendekati pemilu presiden banyak isu

tentang calon-calon yang secara tidak langsung terpilih dalam berbagai polling,

baik di media televisi itu sendiri maupun media sosial yang telah banyak

dilakukan penelitian tentang percakapan calon presiden yang potensial. Jokowi

merupakan isu publik yang terbanyak sebagai calon presiden yang berpotensi dan

ini pula yang menjadi diskusi publik. Kemudian isu kinerjanya banyak tercuat

ditelevisi hingga akhirnya diapun muncul untuk diwawancarai tentang kinerjanya

tokoh disalah satu program televisi seperti pada TV ONE tanggal 22 Januari edisi

100 Hari Jokowi+Ahok. Televisilah yang menjalankan peran sebagai pengontrol

akan pro kontranya Jokowi sebagai calon Presiden.

Televisi memberikan liputan tentang pemilu dan peristiwa politik, dalam

pemberitaannya televisi menunjukan kemungkinan bahwa independensi yang

lemah karena khalayak media tidak punya liputan televisi tentang pemilu, tetapi

punya pemilu televisi.

24    

E.9. Resepsi Pesan

Audiens terdiri dari beberapa komunitas yang memiliki nilai-nilai,

gagasan, dan ketertarikannya sendiri. Makna informasi yang ada di media

ditafsirkan secara sosial dalam kelompoknya, dan individu lebih dipengaruhi oleh

orang sekitarnya dari pada media itu sendiri. Makna pesan tidak ditanggapi secara

pasif, masyarakat bertindak seperti yang mereka lihat. Makna pesan yang terdapat

di media tidak pernah ditentukan individu, melainkan ditafsirkan secara komunal.

Hal tersebut tergantung individu tersebut tergabung dalam keanggotaan secara

turun-temurun.

Peran aktif khalayak di dalam memaknai teks media dapat terlihat pada

premis-premis dari model encoding/decoding Stuart Hall (2011:213) yang

merupakan dasar dari analisis resepsi. Ada 3 kategorisasi encoding/decoding

menurut Stuart Hall, yaitu :

1. Dominant-Hegemonic Position.

Yaitu, audience TV mengambil makna yang mengandung arti dari

program TV dan meng-dekode-nya sesuai dengan makna yang dimaksud

(preferred reading) yang ditawarkan teks media. Audience sudah punya

pemahaman yang sama, tidak akan ada pengulangan pesan, pandangan

komunikator dan komunikan sama, langsung menerima.

2. Negotiated Position.

Yaitu, mayoritas audience memahami hampir semua apa yang telah

didefinisikan dan ditandakan dalam program TV. Audience bisa menolak

bagian yang dikemukakan, di pihak lain akan menerima bagian yang lain.

25    

3. Oppositional Position.

Yaitu, audience membaca kode atau pesan yang lebih disukai dan

membentuknya kembali dengan kode alternatif. Dalam bentuk ekstrem

mempunyai pandangan yang berbeda, langsung menolak karena

pandangan yang berbeda.

Dalam kelompok intrepretif (interpretive communities), masing-masing

dengan pemaknaanya sendiri tentang apa yang dibaca apa yang dilihat, dan

didengar. Karena hasil konsumsi media bergantung pada susunan budaya dari

berbagai komunitas.

Individu memiliki kesadaran tentang keuntungan berpartisipasi secara

personal dalam dan dengan kelompok termasuk kedalamnya terlibat gaya hidup

atau bentuk budaya yang khas. Hall menjelaskan dalam karyanya tentang cultural

studies (2011:194-195) yaitu :

a. Media tidak hanya berpengaruh langsung. Media berperan sebagai pemicu

kerangka berfikir dapat mendefinisikan sebagai peran ideologis media.

Media sebagai kekuatan kultural dan ideologis yang besar, berada dalam

posisi dominan dalam kaitannya dengan cara berbagai relasi sosial dan

permasalahan politik didefinisikan dengan cara bagaimana pembentukan

dan transformasi ideologi populer dalam diri audiens.

b. Pertentangan atas teks media sebagai pembawa makna yang transparan

sebagai pesan. Pada dasarnya pesan yang disampaikan mengandung unsur

ideologis dan kesaling keterkaitan .

26    

c. Pemutusan atas konsepsi audiens pasif yang seragam yang dipengaruhi

oleh media. Di era ini audiens lebih aktif dalam konsepsi, pembacaan, dan

konsepsi hubungan antara acara pesan media itu dikodekan .

d. Peran yang dimainkan media dalam menyebarluaskan dan membuat aman

pelbagai definisi dan representasi ideologis dominan kedalam agenda

pembicaraan.

Media saat ini berperan menyusun peran dalam sirkulasi definisi sosial

dominan dan, produksi media berfokus pada komunikasi politik. Media terjebak

dalam berbagai permasalahan dalam penyiarnnya yang muncul baik dari upaya

untuk memahami bagaimana media memainkan peran ideologis dalam masyarakat

maupun dari pengonsepsian hubungan kompleks media itu dengan kekuasaan.

Sekarang media sangat erat kaitannya dan membangun relasi yang kompleks

antara, media, politik dan masyarakat.

Teks mengkonstruksi berbagai posisi subjek tentang kritik yang

menyeluruh terhadap realisme, mode naratifnya. Individu memiliki ideologis,

yang menurut Althusser merupakan sebuah representasi tentang relasi imajiner

individu dengan kondisi real keberadaan mereka (Hall 2011 : 203).

Veron (dalam Hall 2011:209) menjelaskan bahwa ideologi adalah level

penandaan yang melakukan pengoprasiannya melalui konotasi. Ideologi dalam

diri individu melampaui dan melibatkan keseluruhan semesta tanda denotatif dan

konotatif. Bentuk pesan adalah bentuk yang nampak dan dibutuhkan dari suatu

peristiwa dalam peralihannya dari sumber ke penerima. Kumpulan makna yang

dikodekan memiliki efek, mempengaruhi, menghibur, mengajari, merayu, dengan

27    

konsekuensi tingkah laku, ideologis, emosional, kognitif, persepsi indrawi yang

sangat kompleks. Kondisi persepsi adalah hasil dari sebuah pengoprasian yang

ada dalam kode, sekalipun secara tak sadar.

F. Metode Penelitian

F.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif. Menurut Nasution (2003:5) penelitian kualitatif adalah mengamati

orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat

mereka tentang dunia sekitar. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan

resepsi dari subjek peneliti dalam memaknai pemberitaan televisi model

Kepemimpinan Jokowi.

F.2. Tipe Dasar Penelitian

Tipe dasar penelitian yaitu deskriptif eksploratif yang bertujuan berusaha

menggambarkan dan mencari ide-ide atau hubungan-hubungan peristiwa-

peristiwa kecil yang terjadi di lingkungan penonton dengan konteks sosial budaya

yang sedang terjadi, dimana praktik menonton itu berlangsung serta

menghubungkan pengalaman menonton dengan pengalaman lain dalam

kehidupan mereka sehari-hari. Peneliti mencari hubungan variabel atau hasil

penelitian yang bersumber dari subjek penelitian. Menurut Irawan (2007:101)

“metode eksploratif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-

28    

data awal tentang sesuatu”. Penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena (Arikunto: 1989).

F.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua tempat yaitu :

1. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) cabang Kota Malang

yang merupakan tempat dari Pemuda Muhammadiyah dan strukturnya.

PDM Kota Malang belokasi di Jl. Gajayana 28b, Kota Malang

2. Kantor Majelis Wakil Cabang (MWC) NU yang juga merupakan kantor

Gerakan Pemuda Ansor, Kota Malang yang bertempat di JL. KH Hasyim

Asyhari 21, Kota Malang.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada tanggal 24 Maret – 15 April

2014.

F.4. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan bagaimana resepsi

organisasi pemuda di Kota Malang (Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan

Pemuda Ansor) dalam menanggapi model kepemimpinan Jokowi pada program

berita Kabar Khusus dengan tema 100 hari Kepemimpinan Jokowi-Ahok di TV

ONE.

F.5. Subjek Penelitian / Informan

Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan,

yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan

29    

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini

digunakan purposive sampling dalam menentukan subjek peneliti. Purposive

sampling adalah taknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa apa yang diharapkan

sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang yang

sedang diteliti (Sugiyono 2008:218).

Dalam penelitian kualitatif tidak ada jumlah patokan baku tentang berapa

informan diperlukan, karena yang menjadi patokan adalah informasi yang

didapatkan dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sama halnya dengan

analisis resepsi yang tidak mematok berapa jumlah informan yang diperlukan,

karena informan dilihat dari latar belakangnya bisa saja dari kalangan kaaryawan,

birokrat, pengangguran dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menentukan

kriteria-kriteria yang dapat menjadikan dasar utama dalam pemilihan informan

yaitu :

1. Tingkat pendidikan. Dalam penelitian analisis resepsi tingkat

pengetahuan dan pendidikan akan membedakan informan dalam

menjawab pertanyaan dari penulis. Dalam kriteria ini penulis memilih

lagi informan kedalam tiga jenjang pendidikan.

2. Pernah menonton televisi setidaknya tentang pemberitaan Jokowi.

Menjadi lebih penting ketika informan telah menonton program “Kabar

Khusus” di TV ONE Edisi 22 Januari 2013 tentang 100 Hari

Kepemimpinan Jokowi+Ahok. Dalam program tersebut terdapat

gambaran kepemimpinan Jokowi setelah 100 hari memerintah Jakarta.

30    

3. Memiliki peran strategis dalam organisasi dimana posisi informan

mengetahui banyak hal, yang akan berguna untuk jawaban-jawaban

yang diberikan.

4. Kesediaan untuk menjadi informan. Dalam penelitian ini jelas

dibutuhkan waktu informan untuk memberikan informasi dalam

wawancara. Waktu yang dibutuhkan dalam mewawancarai informan

cukup lama yaitu sekitar 20-60 menit. Dibutuhkan informan yang

memiliki waktu untuk wawancara sebelum batas waktu selesainya

penelitian yang ditentukan oleh penulis. Hal ini dimaksudkan agar

penelitian tentang model kepemimpinan Jokowi ini tidak kadaluarsa

mengingat pemilihan Presiden akan dilakukan pada Juli 2014.

F.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian.

Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara atau percakapan

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu (Moloeng, 2010: 186). Pencatatan sumber data primer melalui

wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat,

mendengar, dan bertanya. Hasil interview akan digambarkan dalam bentuk tulisan

31    

dan kritik. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai fungsionaris Pemuda

Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor sebagai subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Data penunjang yang didapat dari sumber tertulis yaitu studi kepustakaan,

baik berupa buku, majalah, dokumen, laporan, catatan, dan sumber tertulis lainnya

maupun penelitian sebelumnya.

F.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk analisis data kualitatif yang dipakai adalah

analisis resepsi. Terdapat elemen dalam reception analysis, yaitu mengumpulkan

data, menginterpretasikan data dan preferred reading. Penjelasannya yaitu :

1. Mengumpulkan data berupa pesan, kata, frasa, maupun kalimat yang

diungkapkan oleh audiens, yakni dengan wawancara (Jensen dalam

Jensen dan Jankowsky: 1993, 139-140)

2. Menginterpretasikan pengalaman/penerimaan audiens tentang media

yang didapatkan dari hasil wawancara. Data hasil dari wawancara

dibuat transkrip, kemudian di buat kategorisasi berdasarkan tema-tema

yang muncul pada pemaknaan yang dilakukan subjek penelitian (makna

yang dimunculkan) (Hall 2011 : 220).

3. Tema-tema yang muncul dibandingkan dengan preferred reading untuk

kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kelompok pemaknaan;

dominant reading, oppositional reading dan negotiated reading. (Hall

2011 : 226)

32    

F.8. Teknik Keabsahan Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010: 117).

Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi data.

Triangulasi ditempuh peneliti melalui beberapa cara, yaitu:

1. Menggunakan bahan referensi, yaitu pembuktian data yang di temukan

oleh peneliti, misalnya dapat berupa rekaman. Dalam penelitian ini

untuk mendapatkan hasil analisa peneliti melihat ulang video rekaman

dari setiap informan

2. Member check, adalah pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti

kepada subjek penelitian atau narasumber. Peneliti melakukan

beberapa kali wawancara contoh salah satunya peneliti kembali

menemui Informan Sarbini dari bagian Gerakan Pemuda Ansor untuk

kejelasan struktural keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dengan pandangan orang seperti dengan rakyat biasa,

ataupun orang yang berpendidikan. Dalam hasil penelitian ini peneliti

membandingkan jawaban dari masing-masing informan yang berbeda

latar belakang.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang

berkaitan. Peneliti juga memasukan data yang berkembang mengenai

isu tentang Jokowi.