1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

dan seorang yang belum cakap hukum, selain itu anak adalah harta yang

berharga karena anak penerus bagi sebuah bangsa dan negara. Maka dari itu,

seorang anak harus dilindungi dari berbagai ketidakadilan dan kejahatan di

Indonesia sendiri terdapat suatu aturan yang dapat melindungi seorang anak

yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Mengenai perlindungan anak diatur didalam Undang-

Undang tersebut. Perlindungan anak itu sendiri dalam Pasal 1 angka 2 adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanuasiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.1

Namun dengan perkembangan zaman seorang anak dapat diangkat atau

diadopsi oleh seorang pasangan suami istri yang tidak memiliki anak yang

mana tujuan dari pengangkatan atau mengadopsi anak adalah agar keinginan

seorang pasangan suami istri yang mendambakan seorang anak dapat terpenuhi

dan juga bagi anak agar dapat menerima kasih sayang dari seorang ayah dan

ibu layak nya orang tua aslinya. Dalam hal pengaturan pengangkatan anak ini

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

Tentang Pengangkatan Anak, yang mana dalam Pasal 1 ayat 1, sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan

keputusan atau penetapan pengadilan”

Pengaturan tentang pengangkatan anak di Indonesia masih dirasa belum

memumpuni, namun beberapa sumber hukum digunakan oleh seorang hakim

sebagai rujukan dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam

pengangkatan anak, sebagai berikut:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15

mengatur masalah pengangkatan anak yang merupakan kelengkapan

dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada, dan khusus

berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979

tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur

prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau

permohonan pengangkatan anak, memeriksa, dan mengadilinya oleh

pengadilan.

3. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor

2 Tahun 1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

3

4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor:41/HUK/KEP/VII/1984 tengtang Petunjuk Pelaksanaan

Perizinan Pengangkatan Anak , yang mulai berlaku sejak tanggal 14

Juni 1984.

5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22

Oktober 2002, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak berlaku sejak 17 Oktober 2014 beserta peraturan

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal

3 Oktober 2007.

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, berlaku

mulai 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi

dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Pengadilan

Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak

dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap.

4

Pengangkatan anak dapat terjadi apabila antara warga Negara Indonesia

dengan warga Negara Indonesia atau pengangkatan anak warga Negara

Indonesia dengan warga Negara Asing, atau pengangkatan anak warga Negara

asing dengan warga Negara Indonesia. Ketiga jenis Pengangkatan Anak

tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007, sedangkan

untuk Pengangkatan Anak antara warga Negara Indonesia dengan warga

Negara Indonesia dapat dilakukan berdasarkan secara adat kebiasaan setempat

berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta pengangkatan anak dapat

dilakukan secara langsung maupun dengan perantara lembaga pengasuhan anak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun setelah sepasang suami istri mengangkat atau mengadopsi anak

tidak menuntut kemungkinan akan terjadinya pembatalan pengangkatan atau

pengapdopsian anak tersebut. Akan tetapi dalam hal pengaturan mengenai

pembatalan anak diindonesia sendiri belum ada yang mengatur secara khusus

dan lebih terperinci, seperti dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak mengatur tentang Pembatalan

pengangkatan Anak, akan tetapi dalam BAB II Pasal 15 Ayat 1 Staatsblad

1917 Nomor 129, Pembatalan dapat dilakukan dengan persetujuan dan pada

Ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dinyatakan batal apabila

5

bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 atau pasal 10

ayat (2) dan ayat (3) dari Staatsblad 1917 Nomor 129.

Kasus yang akan dibahas di Surabaya yaitu seorang ibu yang

membatalkan pengangkatan atau pengabdopsian anaknya dengan gugatan

pembatalan pengangkatan anak Nomor: 771/Pdt.G/2014/PN.Sby yang mana

maksud dan tujuan gugatan penggugat tersebut adalahpemohon telah

mengangkat tergugat sebagai anak dengan penetapan

No.3635/Pdt.P/1989/PN.Sby sejak Tergugat berusia sekitar 7 tahun, tapi sejak

Tergugat berusia 14 tahun sering pulang kerumah orangtua kandungnya setelah

itu tidak pernah kembali lagi kekediaman Penggugat, padahal Penggugat telah

mencurahkan kasih sayang dan sebagian besar biaya pendidikan Tergugat sejak

kecil yang menanggung adalah Penggugat, tapi sejak Tergugat kembali

keorangtuanya, Tergugat tidak lagi mentaati dan menghargai Penggugat

sebagai orangtua angkatnya, bahkan sewaktu Tergugat wisuda Penggugat tidak

diundang, hal tersebut menimbulkan penderitaan batin seorang ibu terhadap

anak angkatnya. Namun dalam kasus tersebut tidak dijelaskan kenapa sang

anak angkat jarang pulang dan sampai tinggal dengan orangtua aslinya serta

alasan kenapa sang anak tidak mengundang ibu angkatnya dalam acara wisuda

anak angkatnya, selain itu juga keterangan para saksi menjelaskan bahwa

hubungan penggugat sebagai ibu angkat dan tergugat sebagai anak angkatnya

baik baik saja. Dalam kasus atau putusan ini Hakim Pengadilan Negeri

Surabaya mengabulkan gugatan penggugat dan gugatan penggugat dikabulkan

seluruh nya dengan verstek atau tidak hadir nya pihak tergugat dalam

6

pengadilan dengan alasan penderitaan batin seorang ibu terhadap anak

angkatnya.

Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai Analisis Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 771/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang

Pembatalan Pengangkatan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri

Nomor:771/Pdt.G/2014/PN.Sby dalam hal pembatalan pengangkatan anak?

2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor:771/Pdt.G

/2014/PN.Sby ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim atas

putusan Pengadilan Negeri Nomro:771/Pdt.G/2014/PN.Sby.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis putusan hakim Pengadilan

Negeri Nomor:771/Pdt.G/2014/PN.Sby ditinjau dari aspek keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi beberapa yaitu:

1. Bagi Akademik

Menambah wawasan dan pengetahuan serta ilmu tentang pembatalan

pengangkatan anak khususnya dalam putusan pengadilan negeri Surabaya

7

Nomor:771/Pdt.G/2014/PN.Sby untuk menjadi acuan pembelajaran di

Fakultas Hukum maupun Fakultas lain nya.

2. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pembatalan

pengangkatan anak khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor:771/Pdt.G/2014/PN.Sby, agar dapat menjadi rujukan/referensi bagi

masyarakat.

3. Bagi Penulis

Menambah Ilmu, Pengetahuan, dan memahami tentang putusan Pengadilan

Negeri Surabaya Nomor:771/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang pembatalan anak.

Sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau skripsi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau

memeberikan solusi terkait dengan pertimbangan hakim terkait pembatalan

pengangkatan anak. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan

semakin mengetahui khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor: 771/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang pembatalan pengangkatan anak.

Selain itu, dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang

ingin mengkaji secara mendalam mengenai putusan Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor:771/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang pembatalan pengangkatan

anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas hakim dalam memberikan

8

pertimbangan dan pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus

yang serupa.

F. Metode Penulisan

Dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan sebuah

metode penulisan. Dimana dalam metode ini dilakukan dengan cara mencari

informasi secara terstruktur dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah

terinci supaya mendapatkan penafsiran yang cukup luas. Selain itu, metode

disini bertujuan untuk menemukan solusi maupun fakta hukum.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode

yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau

penelitian hukum normatif (normatif legal research) yakni menempatkan

hukum sebagai norma dalam masyarakat. Metode penelitian hukum

normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara

yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka yang ada.2

Pendekatan yuridis normatif disini dilakukan dengan pendekatan

undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan putusan

tentang pembatalan pengangkatan anak. Bagi penelitian ini untuk

kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat. Cetakan ke-11. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13-14.

9

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

kesesuaian antara suatu putusan dengan undang-undang.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulisan menggunakan 3

(tiga) jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau

yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim.3 Bahan hukum primer meliputi

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 771 / Pdt.G / 2014 /

PN.Sby, Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang anak angkat, Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983

Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak

mengikat akan tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer

yang kemudian merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran

para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara

khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian ini akan

mengarah. Bahan sekunder disini yang digunkan oleh penulis adalah

3 Peter Mahmud. 2009. Penelitian hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal.

133-136

10

doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet

terutama terkait dengan pengangkatan anak.

c. Bahan Hukum Tersier adalah hukum yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman

dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang

dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Kamus Hukum.4

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model

studi kepustakaan (library research), yaitu pengkajian informasi secara

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum

normatif yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan

obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.5

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa isi (content

analysis) putusan pengadilan negeri Surabaya

Nomor:771/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang Pembatalan Pengangkatan Anak.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

4 Ibid. Hal.93.

5 Padang Saputra. 2014. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun

2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Hal. 13.

11

Dalam BAB I ini penulis akan menjabarkan beberapa sub bab yaitu latar

belakang mengapa penulis mengambil judul ini dan menarik untuk dibahas,

rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, manfaat penelitian yang mana terdiri dari manfaat teoritis

dan manfaat praktis, dan metode penulisan yang terdiri dari metode

pendekatan, jenis bahan hukum yang terbagi menjadi 3 primer, sekunder, dan

tersier, teknik pengumpulan bahan, dan teknik analisa bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini penulis akan menjabarkan maupun mendeskripsikan

tentang topik atau judul yang diambil oleh penulis, yang mana dalam kajian

disini memuat pengertian, aturan-aturan yang mengatur tentang topik atau

judul yang penulis angkat sebagai tugas akhir, sehingga nantinya dapat

mempermudah peneliti atau penulis dalam menguraikannya di pembahasan

topik yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam BAB III ini penulis akan menjabarkan tentang hasil penelitian yang

berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat peneliti atau penulis yang

berkaitan dengan judul yang diangkat dan sebagai baha rujukannya juga dari

pengumpulan data yang sudah dikumpulkan baik dari buku, jurnal, skripsi,

maupun internet setelah itu, maka dari itu dalam bab ini penulis menguraikan

hasilnya serta dikaitkan dengan teori yang dipakai oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

12

Dalam BAB IV ini penulis akan menjabarkan yang telah didapatkan selama

melakukan analisis dan bagaimana hasil dari penelitian, kemudian penulis

akan memeberikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut dari

permasalahan yang penulis angkat yang mana dalam bab ini terdapat

kesimpulan serta saran.