1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang

dikategorikan sebagai kejahtan luar biasa (extraordinary crime), hal ini

dikarenakan tindak pidana korupsi bukan saja menjadi permasalahan satu negara

saja, akan tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi permasalahan antar negara

dan permasalahan internasional dimana tindak pidana korupsi tidak hanya

menyerang negara berkembang saja akan tetapi menyerang negara-negara maju

di dunia, oleh karena itu banyak negara didunia yang bekerja sama secara aktif

agar dapat menghilangkan tindak pidana korupsi.

Di dalam dunia internasional, korupsi ditetapkan menjadi salah satu

kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional, hal tersebut dapat dilihat dalam

United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime (UNTOC)

yang sudah diratifikasi di Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 2009 tentang

Pengesahan United Nations Convention Against Transnasional Organized

Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana

Transnasional Yang Terorganisasi) tepatnya pada pasal 8 dengan judul

Kriminalisasi Korupsi.

Negara-negara di Dunia pun mengakui bahwa korupsi sangat merugikan

dan berdampak buruk pada perekonomian negara karena akibat dari korupsi

dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar hidup rakyat

suatu negara, dan membengkaknya defisit anggaran belanja negara. Untuk

2

menjawab keresahan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, Pada

tahun 2003 dikeluarkanlah United Nations Convention Against Corruption

(UNCAC).

UNCAC disini adalah konvensi pertama didunia yang bertujuan untuk

melengkapi dan mengatur mengenai korupsi-korupsi yang ada di dunia, UNCAC

sendiri mengatur mengenai 5 hal pokok yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi

dan penegakan hukum, kerja sama internasional, bantuan teknis, dan pertukaran

informasi serta pengembalian aset.1 Sikap Indonesia sendiri dengan adanya

UNCAC sangatlah positif, hal tersebut dibuktikan dengan 3 tahun setelah

UNCAC ditandatangai dan disahkan secara global, tepatnya pada tahun 2006

Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 7 Tahun 2006

tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dengan

diratifikasinya UNCAC tersebut oleh Indonesia, secara politis Indonesia telah

memposisikan diri menjadi salah satu negara yang mendukung dan berkomitmen

dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indonesia memang baru

bekerja sama seara internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan

korupsi pada tahun 2006, akan tetapi perang melawan korupsi melalui upaya

pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru

yang mana upaya tersebut telah mulai dilakukan sejak tahun 1960-an.

1Dr. Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di

Indonesia, Penerbit, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 81

3

Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai extraordinary crime juga

didasarkan kepada dampak yang ditimbulkan yakni telah melahirkan kerugian

yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian

besarnya keuangan negara yang dinikmati oleh koruptor hingga berdampak pada

terampasnya hak ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal yang paling

dirasakan oleh rakyat adalah kemampuan negara dalam hal pembangunan

infrastruktur, pelayanan pendidikan, transportasi dan pelayanan kesehatan,

beberapa hal bisa dilihat dari kurang meratanya pendidikan dan pelayanan

kesehatan khususnya didaerah yang masih jauh dari pusat kota, kurangnya akses

dan transportasi publik menuju suatu daerah dikarenakan tidak adanya

infrastruktur seperti jalan yang memadai.

Berbicara mengenai kerugian keuangan Negara, kita harus mengetahui

terlebih dahulu apa itu keuangan Negara dan kerugian Negara serta bagaimana

konsep dari keuangan Negara dan kerugian Negara itu sendiri, konsep keuangan

Negara sendiri, jika berpatokan pada UU No. 31 Tahun 1999 penjelasan Alinea

ke 3, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara

dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang

timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat

lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan

Usahan Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,

4

dan perusaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan konsep kerugian Negara itu sendiri jika dilihat berdasarkan

pendekatan interpretasi rumusan keuangan Negara dan rumusan kerugian

Negara, berpatokan rumusan penjelasan alinea ke 3 menurut UU No. 31 Tahun

1999 adalah sebagai berikut :

1. Hilang atau berkuranganya kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian

kekayaan Negara dan segala hak penerimaan keuangan Negara dan

kewajiban pembayaran keuangan Negara yang timbul karena berada dalam

penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara,

baik di tingkat pusat maupun di daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai

dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum.2

2. Hilang atau berkurangnya kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian

kekayaan Negara dan segala hak penerimaan keuangan Negara dan

kewajiban pembayaran keuangan Negara yang timbul karena berada dalam

penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN atau BUMD,

yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara,

atau perusahaa yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan

perjanjian dengan Negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang,

akibat perbuatan melawan hukum.3

Dari rumusan tersebut diatas, klasifikasi keuangan Negara dapat dirumuskan

dalam 5 (lima) indikator, yaitu

a. Hilang/berkuranganya “hak penerimaan” keuangan Negara b. Timbul/bertambahnya “kewajiban pengeluaran” keuangan Negara c. Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa uang, barang atau benda

bernilai yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan

“hak dan kewajiban” Negara

d. Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang e. Akibat perbuatan melawan hukum4

2 Hernold Ferry Makawimbang, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan

Keuangan Negara, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 49. 3 Ibid 4 Ibid, hlm 49

5

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang,

surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja. Di Indonesia

sendiri jika ditemukan adanya kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan

melawan hukum baik itu pencucian uang maupun tipikor, maka dapat dilakukan

perampasan aset untuk dapat dilakukan pemulihan keuangan Negara, agar

program-program pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak

mengalami hambatan, perampasan aset itu sendiri diatur dalam dalam UU No.31

Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 dimana didalamnya juga telah diatur

sebuah langkah mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi baik melalui

jalur pidana maupun gugatan secara perdata. pada tahapan pidana perampasan

aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur tuntutan pidana atau melalui proses

persidangan, mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. Penyidik mencari dan menemukan tersangka dan barang bukti, alat kejahatan dan hasil kejahatan;

2. PU : penelitian berkas perkara penuhi syarat formil dan materiil; 3. Apabila belum cukup bukti maka berkas perkara dikembalikan kepada

penyidik untuk dilengkapi, apabila sudah cukup bukti maka berkas

perkara dilimpahkan kepada pengadilan untuk dilakukan penuntutan;

4. Setelah persidangan akan ada putusan hakim, apabila belum berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi

dan PK, apabila sudah sudah berkekuatan hukum tetap penyelesaian

barang rampasan melalui kantor lelang Negara atau digunakan untuk

kepentingan Negara, sosial dll, dengan tenggat waktu 4 bulan setelah

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

5. Hasil jual atau lelang barang rampasan tersebut diserahkan kepada Negara sesuai dengan perundang-undangan.5

5Dr. Muhammad Yusuf, Op.Cit hlm 164

6

Selain melalui proses tuntutan pidana, perampasan aset hasil tindak pidana

korupsi dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau civil procedure, jika

diperhatikan memang perampasan aset hasil tipikor melalui tuntutan pidana

kurang efektif karena harus menunggu putusan dari pengadilan yang

menyatakan pelaku secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana baru dapat

dilakukan perampasan aset, sedangkan ada beberapa kondisi dimana tersangka

tidak dapat dilakukan penuntutan adalah jika tersangka tersebut meninggal,

sedangkan dalam proses persidangan ada 1 alat bukti yang diperlukan yaitu

keterangan terdakwa itu sendiri, untuk mensiasati hal tersebut maka

dilakukanlah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan

perdata yang diatur dalam pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 dengan mekanisme

yang tidak terlalu berbeda seperti pada perampasan aset melalui tuntutan pidana.

Perbedaan antara perampasan aset mlalui tuntutan pidana dan gugatan

perdata adalah sebagai berikut, pada tuntutan pidana harus ditemukan terlebih

dahulu tersangka, barang bukti, alat dan hasil kejatannya, jadi agar dapat

dilakukan penuntutan harus ditemukan bukti yang cukup, sedangkan pada

gugatan perdata lebih mudah, yakni apabila dari penyidikan tidak cukup bukti

tapi ditemukan kerugian Negara, atau di tingkat penyidikan terdakwa meninggal

dan ditemukan kerugian Negara, atau masih ada aset yang belum dirampas

setelah putusan maka penyidik dapat menyerahkan salinan berkas berita acara

sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara maupun instansi yang dirugikan

atas tindak pidana korupsi tersebut dapat melakukan gugatan perdata terhadap

ahli warisnya.

7

Jaksa Pengacara Negara sendiri menurut pasal 24 ayat (1) Perpres RI Nomor

38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas kewenangan

kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara yang meliputi penegakan

hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada

Negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, lembaga/instansi

pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik Negara/daearah dibidang

perdata dan tata usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan

Negara, menegakkan kewibawaan pemerintahan dan Negara serta memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada bahasan kali ini penulis ingin memfokuskan pada Fungsi dari Jaksa

Pengacara Negara untuk Menyelamatkan / memulihkan kekayaan / keuangan

Negara seperti yang tertera dalam UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia tepatnya pada pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “Di bidang

perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak

baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau

pemerintah”. Jadi jika didalam pemerintahan terdapat kerugian Negara baik itu

di tingkatan pusat maupun daerah, maka Jaksa Pengacara Negara dapat

bertindak atas nama Negara untuk mengajukan gugatan kepada perorangan atau

korporasi yang menimbulkan kerugian bagi Negara tersebut, untuk mengetahui

apakah ada kerugian dalam laporan keuangan pemerintahan maka disini

kejaksaan juga bekerja sama dengan BPK sebagai satu-satunya lembaga Negara

8

yang bertugas untuk memeriksa bagaimana pengelolaan dan sebagai

penanggung jawab keuangan Negara.

Dalam hal penyelesaian kerugian keuangan Negara, BPK memiliki hak

untuk dapat menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan

oleh tindakan melawan hukum baik sengaja ataupun disebabkan oleh kelalaian

dari bendahara maupun pengelola BUMN, BUMD, ataupun lembaga lain yang

mengelola keuangan Negara, dalam penetuan kerugian Negara terlebih dahulu

BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara,

pemeriksaan itu sediri dilakukan terhadap pemerintah pusat maupun daerah,

BUMN, BUMD, BI, Badan Layanan Umum dan Lembaga atau Badan lain yang

mengelola keuangan Negara, dalam melakukan pemeriksaan tersebut BPK

dibantu oleh akuntan publik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

untuk nantinya laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada BPK,

dari laporan tersebut seluruh data akan disatukan dan akan ditemukan apakah

dari lembaga-lembaga Negara maupun pemerintah pusat/daerah tersebut

ditemukan adanya kerugian Negara, apabila dalam hasil pemeriksaan BPK

tersebut mengandung unsur pidana, maka akan disampaikan kepada instansi

yang berwenang baik itu kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK.

Jika berkas atau data adanya kerugian keuangan Negara tersebut

dilimpahkan kepada kejaksaan, disinilah JPN berperan dalam hal penyelamatan

keuangan Negara, karena apabila sudah mendapatkan limpahan data dari BPK

jika ditemukan adanya kerugian maka meskipun tidak cukup bukti maka JPN

bisa mengajukan gugatan secara perdata untuk dilakukan penuntutan ganti rugi

9

atas kerugian tersebut kepada korporasi atau individu yang diduga melakukan

perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian Negara tersebut.

Berikut ini adalah data kerugian Negara Indonesia yang diakibatkan baik

kesengajaan maupun kelalaian, data ini penulis dapatkan dari Laporan BPK tiap

semester untuk menunjukan berapa kerugian yang dialami oleh Indonesia.

Tabel 1 : Rekapituliasi Kerugian Keuangan Negara dan Penyelamatan Keuangan

Negara akibat dari Tipikor dari tahun 2010 sampai dengan 20166

Tahun Kerugian Negara Penyelamatan Keuangan

Negara Sisa Kerugian

Rp. 456.048.620.524,74 Rp.99.059.015.429,40 Rp. 356.989.605.113,34

$ 76.555.351.353,72 $ 16.363.375,08 $ 20.898.174,57

¥ 755.447.276,13 - ¥ 755.447.276,13

AUD 1.111.670,40 - AUD 1.111.670,40

Dfl 6.034.295,04 - Dfl 6.034.295,04

Ffr 37.318.656,92 - Ffr 37.318.656,92

DM 1.334.426 - DM 1.334.426

NLG 182.972,72 - NLG 182.972,72

Rp. 195.677.862.394,05 Rp. 3.960.746.142,2 Rp. 191.717.116.251,90

$ 212.368.892,44 - $ 212.368.892,44

2011

Semester 1 Rp. 527.385.250 Rp. 186.305.000 Rp. 341.080.250

Rp. 748.135.490.000 Rp 13.963920.000 Rp. 734.171.560.000

$ 43.062,92 $ 320,33 $ 42.742,58

2012

Semester 1 Rp. 250.610.000.000 Rp. 9.750.000.000 Rp. 240.860.000.000

2012

Semester 2 Rp. 2.780.000.000 Rp. 1.430.000.000 Rp. 1.350.000.000

2013

Semester 1 Rp. 138.560.000.000 Rp. 120.328.902.253,03 Rp. 18.231.097.746,97

2014

Semester 1 Rp. 997.480.000.000 Rp. 129.580.000.000 Rp. 867.900.000.000

2014

Semester 2 Rp. 2.208.320.000.000 Rp. 111.490.000.000 Rp. 2.096.830.000.000

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK

6 BPK Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS),

http://bpk.go.id/ihps, diakses tanggal 16 Oktober 2017

http://bpk.go.id/ihps

10

Karena fokus pembahasan dari tulisan ini adalah mengenai efektivitas pemulihan

keuangan Negara oleh JPN maka berikut ini adalah pemulihan keuangan Negara

yang dilakukan oleh bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Republik Indonesia mulai

dari tahun 2011 hingga 2014.

Tabel 2 : Pemulihan Keungan Negara Oleh JPN dari Tahun 2011-20147

No. Tahun Pemulihan Keuangan Negara oleh Datun

1. 2011 Rp. 179.679.136.894,83

2. 2012 Rp. 35.279.049.615,36

$185.611,32

3. 2013 Rp. 120.328.902.253,03

4. 2014 Rp. 279.672.798.692,08

Sumber : Jam Datun Kejaksaan Republik Indonesia

Melihat laporan tersebut diatas ditingkat nasional yang masih terdapat

ketidakefektivan dalam hal pengembalian dan pemulihan keuangan negara

dalam beberapa tahun terakhir, penulis ingin meneliti bagaimanakah

pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakuakn olah

Datun Kejaksaan Negeri Kota Malang karena akhir-akhir ini sangat marak kasus

korupsi terjadi khususnya dilembaga pemerintahan kota malang, di Kejaksaan

Negeri Kota Malang sendiri Datun yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara

Negara sangatlah sedikit mengatasi perkara korupsi, terbukti dari hasil penelitian

yang penulis lakukan, hanya ada 1 pemulihan kerugian keuangan negara yang

dilakukan oleh JPN, yakni perkara tindak pidana korupsi atas nama Drs. Solichin

Wardoyo dengan angka kerugian keuangan negara mencapai Rp.

1.072.132.443,75 (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu

7 Kejaksaan Republik Indonesia, Hasil Penyelamatan Keuangan Negara,

http://Kejaksaan.go.id, diakses tanggal 16 Oktober 2017

http://kejaksaan.go.id/

11

empat ratus empat puluh tiga rupiah, tujuh puluh lima sen) dengan kewajiban

uang pengganti sebesar Rp. 357.244.314 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus

empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Jika dilihat dari data tersebut memang dapat kita ketahui bahwa pemulihan

yang dilakukan oleh JPN kuranglah efektif karena hanya sebagian kecil saja

yang dapat dipulihkan, oleh karena itu penulis mengangkat judul TINJAUAN

YURIDIS EMPIRIS EFEKTIVITAS JAKSA PENGACARA NEGARA

DALAM HAL PENGEMBALIAN DAN PEMULIHAN KEUANGAN

NEGARA SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAK PIDANA KORUPSI agar

dapat mengetahui bagaimanakah secara praktiknya apakah pemulihan keuangan

Negara yang dilakukan oleh JPN sudah efektif atau belum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi

pokok permasalahan dan hendak menjadi sorotan kajian yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur pengembalian dan pemulihan keuangan Negara

oleh JPN yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana efektivitas JPN dalam hal pengembalian dan pemulihan

keuangan Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penulisan dan penelitian hukum ini merupakan hal

penting dan merupakan hal yng mendasari adanya penulisan ini serta sebagai

solusi enjawab dari permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penelitia ini

adalah :

12

1. Memahami dan mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai konsep

pengembalian dan pemlihan keuangan Negara oleh JPN yang disebabkan

oeh tindak pidana korupsi.

2. Mengetahui keefektivitasan JPN dalam hal pengembalian dan pemulihan

keuangan Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian

ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua keguanaan tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan membantu dalam

pengembangan hasanah keilmuan hukum pidana formil dan materiil dalam

konteks pengembalian dan pemulihan keungan Negara sebagai akibat dari

adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keungan Negara yang

dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran

bagi mahasiswa serta masyarakat dan menjadi referensi terhadap

permasalahan pengembalian keuangan Negara yang dilakukan oleh JPN

sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi

dan agar pemulihan keuangan Negara akibat dari adanya tindak pidana

korupsi dapat berjalan dengan efektif.

13

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan

dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan

tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun

referensi bagi kalangan akademisi dalam hal bagaimanakah cara

pengembalian dan pemulihan keuangan Negara yang dapat dilakukan oleh

JPN atas kerugian Negara akibat dari tindak pidana korupsi secara efektif.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah paradigma baru bagi

penegak hukum khususnya JPN tentang bagaimanakah pengembalian dan

pemulihan keuangan Negara atas kerugian yang diterima Negara sebagai

akibat dari tindak pidana korupsi secara efektif.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian

akan dilaksanakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode

sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan didalam penyusunan penelitian hukum

kali ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni melihat dari 2 sisi

14

antara hukum yang berlaku dengan apa yang ada atau apa yang terjadi

sebenarnya dimasyarakat, dengan studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis memilih Kejaksaan Negeri Kota Malang

sebagai lokasi penelitian karena memang dimalang sendiri kasus korupsi

lumayan banyak terjadi dan penulis ingin mengetahui lebih dalam

keefektivitasan Jaksa Pengacara Negara khususnya di Kejaksaan Negeri

Kota Malang dalam pemulihan keuangan Negara sebagai akibat dari tindak

pidana korupsi.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama yang diperoleh

dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung

kemasyarakat, data yang akan diambil dari penelitian tersebut adalah

wawancara dengan narasumber Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara di

Kejaksaan Negeri Kota Malang, yakni Bapak Krisna Hadi, SH. MH.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau literatur atau jurnal lain yang

berhubungan dengan materi penelitian, bahan hukum sekunder adalah

data pendukung untuk bahan data primer, baik berupa buku atau

literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang

15

berhubungan dengan materi penelitian, diantara lain adalah sebagai

berikut :

1. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara oleh Harnold Ferry

Makawimbang.

2. Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di

Indonesia oleh Dr. Muhammad Yusuf.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara.

7. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan RI.

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung dalam

menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Yang meliputi

pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus,

Glossary, Internet dan lain-lain.

16

3. Teknik Pengmumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung

terhadap narasumber dengan pertanyaan terstruktur yang sudah

disiapkan oleh penulis, dengan wawancara ini penulis bisa

mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mendukung pembahasan

penulis. Wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber Kasi

Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kota Malang,

yakni Bapak Krisna Hadi, SH. MH.

b. Studi Kepustakaan

studi ini menggunakan metode penelusuran dan pencarian bahan-bahan

kepustakaan dari berbagai literature dalam hal ini buku maupun jurnal.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumentasi merupakan

teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek

penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek

penelitian.8 Jadi penulis melakukan wawancara dengan Bapak Krisna

Hadi, SH. MH selaku Kasi Datun disertai pengumpulan dokumen-

dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti dari Bidangn

Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Malang.

4. Teknik Analisa Data

8 APB group, Studi Dokumentasi, dalam http://www.apb-group.com, akses 01 April 2018

http://www.apb-group.com/

17

Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan metode Deskriptif

Kualitatif dimana penulis melakukan pemecahan masalah yang diteliti

dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh baik dari studi

lapangan dengan cara wawancara bapak Krisna Hadi, SH. MH selaku Kasi

Datun ataupun dengan studi kepustakaan, kemudian dilakukan validasi

data untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau tidaknya, jika sudah

valid maka dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten agar

memudahkan penulis dalam melakukan analisis data.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini digunakan sistematika pembagian kedalam 4

Bab dengan masing-masing Bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai

berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang teori-teori hukum sebagai pisau analisis dari permaslahan yang

dibahas oleh penulis tentang konsep efektivitas, Tindak Pidana Korupsi,

Kerugian Negara, Keuangan Negara, Jaksa Pengacara Negara.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data

lapangan dari penelitian dari permasalahan yang ada dalam penulisan

18

penelitian hukum ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori

yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab

sebelumnya dan berisi saran tentang permasalahan yang diteliti.