bab i pendahuluan a. latar belakangeprints.umm.ac.id/44612/2/bab i.pdfbahan baku dan rempah-rempah,...
TRANSCRIPT
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke
merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti
bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan
lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing
untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia.1
Warga Negara adalah rakyat yang menetap pada wilayah dan rakyat
tertentu dalam hubungannya dengan sebuah Negara berdasarkan keturunan,
tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh
sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu
wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga
Negara Asing (WNA).
Pengaturan mengenai Warga Negara terdapat dalam Pasal 26 ayat 1 dan
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni :
Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945 :
“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara”.2
1 Abdullah Sjahriful.1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta. Ghalia, hlm.8 2 Pasal 26 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
2
Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara
indonesia adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan bangsa asing yang telah
di sahkan oleh undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.”3
Sedangkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia
tahun 1945 tersebut menjelaskan bahwa penduduk di indonesia terdiri dari warga
negara indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang mendiami negara
Indonesia yang telah di data atau sensus penduduk.
Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur
dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen
perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan
keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.
Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk
dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun
yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia,
sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian
hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian.
Pengertian Imigrasi dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni :
3 Pasal 26 Ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
3
“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau
keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga
tegaknya kedaulatan negara”.4
Definisi keimigrasian tersebut mengandung dua pengertian yaitu hal
ihwal lalu lintas orang dari ke Wilayah Indonesia baik warga Negara Indonesia
maupun warga Negara Asing melalui pemeriksaan Tempat Pemeriksaan
Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi.
Menurut H. Abdulah Sjahriful :5
“Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu
keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin
keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia,
yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang
sesuai dengan izin yang di berikan kepadanya.”
Hal tersebut senada dengan pendapat yang diutarakan Jajim Hamdani
dan Charles Cristian namun terdapat sedikit perluasan makna tentang kejahatan
keimigrasian dan cangkupan dari Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang
keimigrasian, sebagaimana berikut ini.
Menurut Jajim Hamdani dan Charles Cristian : 6
“Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ini
mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh
warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau
korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing.
Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana di
bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara
fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara Indonesia
(WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau
memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan Undang
– Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 5 ibid.,hlm 57 6 Jazim Hamdani. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta,
Sinar Grafik, hlm. 90.
-
4
Dari kedua pendapat tersebut pada dasarnya Petugas imigrasi adalah
mengemban tugas ganda yaitu sebagai penjaga pintu masuk, sekaligus
sebagai palang pintu keluar negeri. Posisi sebagai palang ganda inilah yang
menentukan nasib dan kedaulatan bangsa, kedaulatan dari perspektif
penegakan hukum, juga dalam perspektif harkat dan martabat bangsa.
Banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang
keimigrasian, maka terhadap orang asing yang masuk kedalam wilayah
Indonesia dilakukan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan
berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (Selectif Policy)7.
Berdasarkan prinsip ini hanya orang-orang asing yang dapat
memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan
ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 dapat diijinkan masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dipertimbangkan dari berbagai segi politik, ekonomi,
maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia, hal ini tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin
Masuk, dan Izin Keimigrasian.8
Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh Warga Negara Asing
yang ingin menuju Indonesia adalah visa. Visa sendiri adalah izin tertulis yang
7 Farida Tuharea, 2014, Legal Pluralism : Volume 4 Nomor 2. Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Fakultas Hukum
Universitas Lampung. hlm 2 8Ibid.
-
5
diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia
atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat
lainnya.9
Terdapat beberapa jenis-jenis visa yakni:
a. Visa Diplomatik b. Visa Dinas c. Visa Kunjungan d. Visa Tinggal Terbatas
Keberadaan Warga Negara Asing yang menggunakan Visa untuk datang
ke Indonesia tidaklah selalui berjalan sesuai aturan peraturan perundang-
undangan yang ada, tidak sedikit yang menyalahgunakan ijin keimigrasian,
bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu
masih berada di negaranya dan atau negara lain.
Terdapat kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan Visa yang
terjadi di Indonesia. Salah satunya terdapat di Imigrasi Malang dengan
kronologis sebagai berikut:10
Warga Negara Asing yang bernama Su Zhigang berkebangsaan
Republik Rakyat Tiongkok datang menuju Indonesia dengan
menggunakan Bebas Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 hari.
Laki-laki yang lahir di Hubei 19 September 1974 ini memiliki nomor
paspor E20138361 yang berlaku sampai dengan 06 Mei 2023.
Su Zhigang datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2017 melalui
Bandar Udara International Juanda Surabaya dan langsung menuju
Kota Malang. Maksud tujuan Su Zhigang datang ke Indonesia adalah
untuk berwisata dengan temanya yang berada di Indonesia dan
sekaligus untuk melihat peluang kerja Indonesia dan mengadakan kerja
sama. Selama berada di Indonesia Su Zhigang tinggal di Hotel Faris
Malang.
9 Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang
Keimigrasian 10 Dokumen Berita Acara Penyidikian Imigrasi 2018.
-
6
Selain untuk berwisata ke berbagai destinasi wisata di malang dan juga
jalan-jalan ke gunung berapi yang tidak diketahui namanya, Su Zhigang
juga telah 2 kali datang ke pabrik PT. Mulia Usaha Bersama yakni pada
hari Jum’at tanggal 03 November 2017 pada pukul 13.00 WIB
kemudian hari Kamis pada tanggal 9 November 2018. Terdapat
kenjanggalan dimana Su Zhigang memberikan pelatihan dan
mengajarkan panduan bagaimana cara mengoprasikan mesin pembuat
filter rokok di PT. Mulia Usaha Bersama.
Melalui pengintaian dan penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS
Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, penyidik berhasil menangkap Su
Zhigang pada tanggal 17 November yang sedang tertangkap tangan
sedang mengajarkan panduan bagaimana cara mengoprasikan mesin
pembuat filter rokok di PT. Mulisa Usaha Bersama dan segera
melakukan penahanan untuk diperiksa PPNS Kantor Imigrasi Kelas 1
Malang.
Berkaitan dengan kasus tersebut Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Malang
Novianto Sulastono menjelaskan bahwa: 11
Su tertangkap tangan ketika sedang memberikan pelatihan kepada
sejumlah buruh di pabrik yang bernama Mulya Usaha Bersama (MUB)
di Singosari, Kabupaten Malang dengan bebas Visa kunjungan,
seharusnya ia menggunakan Kitas.
Lebih lanjut Novianto menjelaskan khusunya untuk penyalahgunaan visa
dalam sepanjang bulan Januari hingga November sudah terdapat 5
pelanggar yang di deportasi, termasuk Su yang sudah selesai menjadi
hukuman kurunpenjara dan sudah di Deportasi.
Penyalahgunaan visa kunjungan yang dijelaskan diatas tersebut adalah
kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tidak sesuai dengan
maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa,
Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian, visa kunjungan mempunyai 4 (empat)
bagian sesuai dengan tujuan yang berlaku yaitu tugas pemerintahan, pariwisata,
11Benni Indo, Warga Tiongkok Ditangkap Imigrasi Malang, Ini Pelanggaran yang
Dilakukannya, http://suryamalang.tribunnews.com, diakses 3 November 2018.
-
7
kegiatan sosial budaya, serta untuk kegiatan usaha. Masing-masing dari bagian
tersebut dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di
Indonesia
Dari kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri terhadap kesadaran
Warga Negara Asing yang mengabaikan larangan penyalahgunaan Visa dalam
Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang
berbunyi :
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah):
a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak
sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang
diberikan kepadanya.
Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal
masih banyaknya warga Negara asing yang menyalahgunakan izin
keimigrasian. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
juga mencantumkan keberadaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yaitu diatur
dalam Pasal 105 Undang-Undang No 11 tahun 2011 tentang keimigrasian,
yang menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS)
diberi wewenang sebagai penyidikan tindak pidana keimigrasian yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dan juga
pemberian wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No 11
-
8
tahun 2011 menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS
keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi
bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan penyidikan yang dilakukannya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan. tanggung
jawab kedinasan dilaksanakan secara hierarki dalam hal ini Direktur Jenderal
Imigrasi dapat memberikan petunjuk, pengarahan dan mendukung kegiatan
penyidikan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Imigrasi juga diharuskan
melakukan koordinasi dengan instansi dan badan pemerintah yang terkait
dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan
warganegara asing yang dilakukannya, diantaranya dengan Departemen Luar
Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan,
Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung dan bahkan dengan Badan
Koordinasi Intelijen Negara.12
Menurut Najarudin Safaat dalam penelitian sebelumnya menyimpulkan,
Penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno
Hatta lebih dititikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan
proses pengadilan, hal ini disebabkan karena tidak diberdayakannya Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal, sifat efektivitas tindakan
keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, dan budaya penegakan
12Romli Atmasasmita.”Aspek Hukum Kerjasama Regional Internasional Dalam Rangka
Mengatasi Peningkatan Imigran Gelap”, Laporan Tahap III Penelitian, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm 61.
-
9
hukum dari struktur hukum sendiri yang lebih memilih tindakan
keimigrasian.13
Dengan memperhatikan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan
dengan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka kiranya cukup beralasan
bagi penulis untuk mengambil permasalahan hukum tersebut untuk selanjutnya
penulis telaah lebih dalam di dalam pembahasan skripsi ini. Sehingga sesuai
dengan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan
mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN VISA DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1
MALANG” (STUDI KASUS PERKARA BP/01/XI/2017/DIKKIM/MALANG
di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka di rumuskan
permasalahan hukum sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa di
Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang ?
2. Apa Kendala-Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan
Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Visa khususnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.
13Najarudin Safaat.2008. Tesis: “Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor
Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum
Acara Pidana”(Depok: UI,), Hal. 112
-
10
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala Tindak Pidana Penyalahgunaan
Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari
penelitian ini adalah :
1. Manfaat teoritis
a. Diharapkan memberi kontribusi pada mata kuliah Hukum Pidana yang
khususnya dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa serta untuk
menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan
Tinggi.
2. Manfaat praktis
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari
penelitian ini adalah :
a. Bagi Penulis
Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan mendapat gelar Sarjana
Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.
b. Bagi Pihak Keimigrasian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam berupaya
menjalankan tugas khususnya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Imigrasi Kelas 1 Malang agar dapat menjalankan tanggung jawab dan
menagani secara maksimal terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan visa
c. Bagi Masyarakat
-
11
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit
atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu
memahami tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa adalah
perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sekaligus memberikan
pengetahuan mengenai aspek-aspek atas kasus yang serupa dikemudian
hari berhubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa.
E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan
masyarakat dan perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai
penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa serta pencegahan
tindak pidana penyalahgunaan visa.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian
masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai
tujuan penelitian atau penulisan.14 Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni melihat hukum yang didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
dikaitkan pada teori hukum dan dengan melihat kenyataan yang ada dalam
masyarakat.15
14 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung,. hlm.112. 15 Fakultas Hukum UMM. 2016. Pedoman Penulisan Hukum Socio Legal Research.
Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal.16.
-
12
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.
Alasan penulis memilih instansi tersebut adalah karena pada tahun 2017
terdapat satu upaya pro justicia terhadap pelaku penyalagunaan visa.16
3. Jenis Data
Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai
berikut :
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi,
pengamatan langsung, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber
yang utama. Data utama yang diperoleh secara langsung dengan
melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Kantor
Imigrasi Kelas 1 Malang.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file,
rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber
kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen dan lain-lain).
c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah data hukum yang diperoleh dari ensiklopedia,
kamus, glossary, dan lain-lain.
16 Anas Miftakhudin, petugas imigrasi di Malang tangkap warga negara asing yang salahi izin tinggal, http://malang.tribunnews.com , 7 November 2018.
-
13
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan yang di anggap
mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis. Wawancara
dilakukan terhadap narasumber yaitu :
1) Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Yaitu Bapak Novianto
Sulastono.
2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Yaitu Eko Julianto
Rachmad.
b. Observasi
Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek lokasi
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam
penelitian ini.
c. Dokumentasi
Yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh para pihak, dalam
hal ini berkenaan dengan proses penelitian serta ditambah dengan
penelusuran perundang-undangan.
d. Studi Kepustakaan
Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan
dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjai landasan teoritis.
-
14
e. Internet
Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui
internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini.
5. Teknik Analisis Data
Dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif
Kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan
pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian
nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas
tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai. Menjelaskan tentang
latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah,
tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka
teori, dan sistematika penulisan.
G. Sistematika Penulisan
Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab yang
akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian
yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai
berikut:
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis
dalam memilih judul skripsi serta menjadi dasar pengantar umum dalam
memahami penulisan skripsi ini. Pada bab I berisikan latar belakang,
-
15
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian
dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat, antara lain: teori penegakan hukum, teori
tindak pidana, tinjauan umum tentang keimigrasian menurut Undang-
Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Tinjauan Umum
Mengenai Visa.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan terhadap
rumusan masalah penelitian ini. Pembahasan tersebut akan dijabarkan serta
dianalisa sesuai dengan sumber data yang penulis dapatkan. Pembahasan
akan difokuskan terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Visa dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.
4. BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana
berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran
penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.