bab i pendahuluan a. latar belakang deputi … · melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga
menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan dengan itu, maka melalui Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 telah memasuki tahapan keempat yaitu,RPJMN IV Tahun 2020-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 ini
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden terpilih Tahun 2019, dengan
sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2025 antara lain mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
yang telah ditetapkan RJPMN 2020-2025 adalah, penguatan kewirausahaan, usaha mikro
kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan
skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung
kemandirian perekonomian nasional.
Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalmnya terdapat
prpgram prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas, yaitu:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemeratan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Nebtal dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
6. Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.
Oleh karenanya dalam rangka menjalankan RPJMN 2020-2025 secara terencana
maka Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian
Koperasi dan UKM (KUKM) menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2025 (Posisi
Tahun Anggaran 2020).
B. KONDISI UMUM
Deputi Bidang Pengembangan SDM (Deputi V) merupakan salah satu unit kerja
Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM.
Sebagai unit kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM maka program dan kegiatan
Deputi Bidang Pengembangan SDM KUKM direncanakan untuk mendukung tercapainya
visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM.
Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan SDM KUKM telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan dari
Kementerian Koperasi dan UKM.Terdapat empat jenis kegiatan,pengembangan SDM
KUMKM yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan
dukungan pemasaran serta akses pembiayaan.
C. POTENSI SDM KOPERASI DAN UMKM
Pasal 33 UUD 1945, ayat 1 yang mengamanatkan "Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hal tersebut sampai dengan saat ini masih
diartikan sebagai Koperasi. Model keanggotaan sukarela dan tanpa batasan jumlah
keanggotaan serta sistem SHU, memungkinkan usaha koperasi melayani masyarakat seluas
luasnya. Koperasi memiliki potensi kekuatan sumber daya manusia yang besar, karena
pada prinsipnya koperasi merupakan kumpulan orang. Data Kementerian Koperasi dan
UKM (per 31 Desember 2019) menunjukan terdapat 123.048 koperasi aktif dengan jumlah
anggota sebanyak 22.463.738 anggota koperasi aktif. Kekuatan sumber daya manusia
koperasi yang cukup besar tersebut merupakan salah satu modal dasar yang harus dikelola
dengan optimal guna mewujudkan kemandirian perekonomian nasional. Menurut data
kementerian Koperasi dan UKM kontribusi PDB Koperasi terhadap terhadap PDB nasional
sebanyak 5.1 % pada tahun 2018
Sedangkan menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (dekop.go.id) pada
tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.194.057 Unit, dengan jumlah tenaga kerja
sebanyak 116.978.631 orang. Produk UMKM yang terjangkau harganya oleh masyarakat
menjadikan UMKM mampu berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 61.07 % atau
sejumlah Rp.8.573.895,3 (dalam milyar rupiah). Jumlah UMKM yang besar dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 97 % tenaga kerja
Indonesia merupakan modal pokok dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional
yang lebih tinggi.
D. PERMASALAHAN
1. Permasalahan SDM Koperasi
Data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 mencatat terdapat 126.343
koperasi aktif. Sedangkan tahun 2019 mencatat terdapat 123.048 koperasi aktif. Artinya
terdapat penurunan jumlah koperasi aktif sebesar 2.6 % dari tahun 2018 ke tahun 2019.
Koperasi adalah organisasi ekonomi yang juga berwatak sosial. Pada prinsipnya
koperasi merupakan kumpulan orang dan sebagaimana umumnya sebuah organisasi, maka
aktif atau tidaknya suatu koperasi sangat bergantung pada SDM pengelola koperasi itu
sendiri. Kemampuan dan kecakapan yang cukup baik dalam mengelola koperasi tentu akan
meningkatkan kepercayaan anggota koperasi maupun masyarakat umum untuk aktif
memanfaatkan koperasi.
Melihat masih terdapat penurunan jumlah koperasi aktif maka dapat disimpulkan
bahwa permasalahan pokok dalam pemberdayaan koperasi, khususnya pengembangan
SDM Koperasi adalah, rendahnya kemampuan SDM pengelola koperasi dalam
pengelolaan koperasi. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kemampuan SDM
pengelola koperasi yang sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang
manfaat berkoperasi.
2. Permasalahan SDM UMKM
Data Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan 2018 mencatat terdapat
64.199.606 unit UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 8.573.895,3 (dalam
milyar) serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116.978.631 orang. Dari total
jumlah UMKM tersebut, Usaha Mikro adalah yang terbanyak, yaitu 63.350.222 unit
dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp.5.303.075,7 (dalam milyar) atau rata
per unit UMKM memilik kemampuan sumbangan PDB nasional Rp.83.710.452,-.
Sedangkan kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro sebanyak 107.376.540
orang atau rata-rata per unit usaha mikro sebanyak 2 orang. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa rata-rata tenaga kerja sektor Usaha Mikro adalah pelaku dari usaha itu sendiri. Hal
ini berbanding terbalik dengan Usaha Kecil yang hanya berjumlah 783.132 unit mampu
menyumbang PDB nasional sebesar Rp.1.347.104,3 (dalam milyar) atau rata-rata usaha
kecil Rp.1.720.149.732,- jauh lebih besar dari rata-rata kemampuan sumbangan PDB
nasional per unit usaha mikro. Kemudian kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor
usaha kecil mencapai 5.831.256 atau rata-rata per unit usaha kecil mampu menyerap 7-8
orang tenaga kerja jauh lebih besar dari rata-rata kemampuan penyerapan tenaga per unit
usaha mikro.
Melihat data UMKM yang ada, maka upaya rasional yang dapat dilakukan guna
meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan menaikan kelas Usaha Mikro menjadi
Usaha Kecil serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam
mengembangkan usahanya. Terkait dengan upaya tersebut maka permasalahan
kemampuan SDM UMKM dalam mengembangkan usahanya menjadi faktor utama untuk
segera diatasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM
UMKM dalam mengembangkan usahanya dapat dengan :
1. Mengembangkan kewirausahaan;
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial SDM KUMKM;
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
4. Meningkatkan kemudahan akses pembiayaan.
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI
Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi
Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden
berharap agar semua Menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi
Presiden dan Wakil Preside.
Visi Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-
2025 adalah :
“Mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri serta
Berperan Dalam Perekonomian Nasional”.
B. MISI
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka Misi Deputi Pengembangan SDM
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran dari 3 Pokok
Visi tersebut di atas, yaitu :
1. Tangguh : Mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM terampil dan handal dalam
menjalankan usahanya;
2. Mandiri : Mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM yang mampu membangun dan
mengembangkan potensinya dengan kekuatan dan kemampuan sendiri;
3. Berperan Dalam Perekonomian Nasional : Mewujudkan Pengembangan SDM
Koperasi dan UMKM yang berbasis Kepentingan Nasional
C. TUJUAN
Dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka, Tujuan Deputi
Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2025 diarahkan untuk
mendukung terwujudnya misi yaitu : Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan
UMKM.
D. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis pengembangan SDM Koperasi dan UMKM merupakan kondisi
yang ingin dicapai sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan oleh
Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM.
TUJUAN INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Peningkatan
Kapasitas SDM
Koperasi dan
UMKM
Pertambahan
Jumlah
Wirausaha Baru
Meningkatnya Daya
Saing SDM dan
Kontribusi Koperasi
dan UMKM dalam
Perekonomian
1. Persentase Jumlah
Peserta Pelatihan
Pengembangan
SDM Koperasi
yang Usahanya
Tumbuh dan
Berkelanjutan
2. Persentase Jumlah
Peserta Pelatihan
Pengembangan
SDM UMKM
yang Usahanya
Tumbuh dan
Berkelanjutan
3. Persentase Jumlah
Peserta Pelatihan
Pengembangan
SDM Koperasi
yang menjadi
wirausaha baru
4. Persentase
Rumusan
Kebijakan
Pengembangan
SDM Koperasi
dan UMKM yang
ditetapkan menjadi
kebijakan
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-
2024, kebijakan nasional di bidang UMKM dan Koperasi tahun 2020-2025 diarahkan
untuk : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Kemudian strategi nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Deputi
Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan guna
mendukung arah kebijakan di bidang Kewirausahaan dan UMKM tahun 2020-2025 yaitu :
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui :
1. Penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan,
penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan
dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs);
2. Peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Penguatan
Kewirausahaan dan UMKM tahun 2020 - 2025, maka kebijakan Pokok Deputi
Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2025 diarahkan untuk,
Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM agar mampu
Tumbuh secara Inovatif, Produktif dan Mampu berperan dalam perekonomian dan
peningkatan daya saing bangsa. Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pokok
tersebut, Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi melaksanakan Strategi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian dengan langkah teknis:
a. Meningkatkan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi
b. Meningkatkan Kualitas Lembaga Diklat Perkoperasian
c. Mengembangkan Kurikulum dan Modul Diklat Perkoperasian.
2. Standardisasi dan Sertifikasi SDM Koperasi dan UMKM dengan langkah teknis:
a. Mengembangkan Standardisasi SDM Koperasi dan UMKM.
b. Memfasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM.
c. Mengadvokasi SDM Koperasi dan UMKM dalam rangka Penerapan Standardisasi
dan Sertifikasi Kompetensi.
3. Meneliti dan Mengkaji Potensi Koperasi dan UMKM melalui :
a. Penelitian dan Pengkajian Koperasi.
b. Penelitian dan Pengkajian UMKM.
c. Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya.
4. Mengembangkan Kewirausahaan dengan langkah teknis :
a. Menumbuhkan Kewirausahaan Masyarakat.
b. Memberdayakan Kewirausahaan.
c. Meningkatkan Kemitraan dengan Lembaga Kewirausahaan.
5. Pengembangan Peran Serta Masyarakat terhadap Koperasi dan UMKM melalui :
a. Meningkatkan Peran Organisasi Profesi terhadap Koperasi dan UMKM.
b. Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan terhadap Koperasi dan UMKM.
c. Meningkatkan Peran Organisasi Kependidikan terhadap Koperasi dan UMKM.
Selain kebijakan pokok tersebut, Deputi Pengembangan SDM Kementerian
Koperasi dan UKM juga mengarahkan kebijakannya untuk mendukung Terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi,
Peningkatan Penerapan Manajemen Kinerja pada Unit Kerja Deputi Bidang
Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan langkah teknis yang
ditempuh dalam melaksanakan strategi berupa, Meningkatkan Akuntabilitasi
Pengelolaan Keuangan Unit Kerja dan Meningkatkan Akuntabilitasi Program dan
Kegiatan Unit Kerja.
Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan
dilaksanakan melalui 3 Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, yaitu :
1. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
2. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi
Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM.
C. KERANGKA REGULASI
Kerangka Regulasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi
Deputi Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Kementerian Koperasi dan
UMKM Tahun 2020-2025 adalah :
Rancangan Undang-Undang (RUU) :
a. RUU Kewirausahaan; dan
b. Perbaikan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
D. KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan adalah kebutuhan struktur organisasi yang diperlukan oleh
Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya pencapaian
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman
pada RPJM Nasional.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian
Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM
mempunyai tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kualitas sumber daya
manusia, standardisasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di
sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut, maka Struktur Organisasi Deputi
Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan
Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015, tanggal 16 September
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koperasi dan UKM adalah
sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM
BAGIAN PERENCANAAN : 1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM. 2. SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BAGIAN UMUM : 1. SUB BAGIAN KEUANGAN 2. SUB BAGIAN TATA USAHA
ASDEP PENINGKATAN KUALITAS SDM
PERKOPERASIAN
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS FASILITATOR & PENGELOLA KOPERASI : 1. SUB BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS FASILITATOR KOPERASI.
2. SUB BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS PENGELOLA KOPERASI
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA DIKLAT PERKOPERASIAN : 1. SUB BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS MEDIA DIKLAT PERKOPERSIAN
2. SUB BIDANG KERJASAMA KUALITAS MEDIA DIKLAT PERKOPERASIAN
BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MODUL : 1. SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KURIKULUM DIKLAT 2. SUB BIDANG PENGEMBANGAN
MODUL DIKLAT
ASDEP STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM
KUMKM
BIDANG PENGEMBANGAN STANDARDISASI SDM KUMKM: 1. SUB BIDANG PENGEMBANGAN
STANDARDISASI SDM KOPERASI
2. SUB BIDANG PENGEMBANGAN STANDARDISASI SDM UMKM
BIDANG FASILITASI SERTIFIKASI SDM KUMKM: 1. SUB BIDANG FASILITASI
SERTIFIKASI SDM KOPERASI 2. SUB BIDANG FASILITASI
SERTIFIKASI SDM UMKM
BIDANG ADVOKASI SDM KUMKM: 1. SUB BIDANG ADVOKASI SDM
KOPERASI 2. SUB BIDANG ADVOKASI SDM
UMKM
ASDEP PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
BIDANG PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN: 1. SUB BIDANG
PEMASYARAKATAN KEWIRAUSAHAAN
2. SUB BIDANG FASILITASI KEWIRAUSAHAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN: 1. SUB BIDANG PENINGKATAN
KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN
2. SUB BIDANG PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN
BIDANG LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN: 1. SUB BIDANG
PENGEMBANGAN JARINGAN KEWIRAUSAHAAN
2. SUB BIDANG PENINGKATAN SUMBERDAYA KEWIRAUSAHAAN
ASDEP PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT
BIDANG PENGEMBANGAN PERAN ORGANISASI PROFESI: 1. SUB BIDANG PENINGKATAN
DUKUNGAN ORGANISASI PROFESI TERHADAP KOPERASI
2. SUB BIDANG ADVOKASI USAHA
UMKM
BIDANG PENGEMBANGAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN: 1. SUB BIDANG DUKUNGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOPERASI.
2. SUB BIDANG DUKUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN UMKM
BIDANG PENGEMBANGAN PERAN ORGANISASI KEPENDIDIKAN: 1. SUB BIDANG DUKUNGAN
PELATIHAN KETERAMPILAN TEKNIS
2. SUB BIDANG DUKUNGAN
PEMAGANGAN
ASDEP PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KUMKM
BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KOPERASI: 1. SUB BIDANG PENELITIAN
KELEMBAGAAN KOPERASI 2. SUB BIDANG PENELITIAN USAHA
KOPERASI
BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN UMKM: 1. SUB BIDANG PENELITIAN USAHA
MIKRO 2. SUB BIDANG PENELITIAN UKM
BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SUMBERDAYA: 1. SUB BIDANG KERJASAMA
DAN JARINGAN 2. SUB BIDANG PENGELOLAAN
SUMBERDAYA
Selanjutnya terhadap strutur organisasi tersebut, akan dilakukan penyesuaian
nomenklatur pada tingkatan program dan kegiatan sesuai dengan bisnis proses yang akan
dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan SDM
Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
2020 2021
2020 2023 2024
1 Meningkatnya
Daya Saing SDM
dan Kontribusi
Koperasi dan
UMKM dalam
Perekonomian
1. Persentase
Jumlah Peserta
Pelatihan
Pengembangan
SDM Koperasi
yang Usahanya
Tumbuh dan
Berkelanjutan
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
2. Persentase
Jumlah Peserta
Pelatihan
Pengembangan
SDM UMKM
yang Usahanya
Tumbuh dan
Berkelanjutan
78 %
78 %
78 %
78 %
78 %
3. Persentase
Jumlah Peserta
Pelatihan
Pengembangan
SDM Koperasi
yang menjadi
wirausaha baru
20%
20%
20%
20%
20%
4. Persentase
Rumusan
Kebijakan
Pengembangan
80% 80% 80% 80% 80%
SDM Koperasi
dan UMKM
yang ditetapkan
menjadi
kebijakan
5. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program
telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan
sasaran program (outcome).
No Program Outcome Indikator Kinerja
Outcome
Target
2020 2021 2022 2023 2025
1 Peningkatan
Daya Saing
Koperasi dan
UMKM
Meningkatnya
Daya Saing
SDM Koperasi
dan UMKM
Persentase jumlah
peserta
Pengembangan
SDM Koperasi
yang mampu
mengelola
koperasinya secara
berkelanjutan (%)
75%
75%
75%
75%
75%
Persentase Jumlah
Peserta
Pengembangan
Kewirausahaan
yang menjadi
Wirausaha baru
(%)
20%
20%
20%
20%
20%
Persentase jumlah
peserta
Pengembangan
SDM UMKM
yang mampu
mengelola
usahanya secara
berkelanjutan (%)
78%
78%
78%
78%
78%
Persentase
rumusan kebijakan
Pengembangan
(%) SDM
Koperasi dan
UMKM yang
ditetapkan menjadi
kebijakan
80%
80%
80%
80%
80%
2 Peningkatan
Penghidupan
Berkelanjutan
Berbasis
Usaha Mikro
Meningkatnya
Keberlanjutan
Penghidupan
SDM Usaha
Mikro
Persentase Jumlah
Peserta
Pengembangan
SDM Usaha Mikro
yang usahanya
78%
78%
78%
78%
78%
tumbuh
berkelanjutan
Persentase Jumlah
Peserta magang
yang menjadi
Wirausaha baru
(%) 20%
20%
20%
20%
20%
B. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan
dalam rangka pencapaian sasaran Deputi Bidang Pengembangan SDM
Kementerian Koperasi dan UKM.
Anggaran
(Rp.)
I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 3.550.000.000
4945 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan SDM 3.550.000.000
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 3 Layanan 3.550.000.000
001 Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan 1.158.600.000
051 Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan 1 Layanan 1.158.600.000
002 Monev, Data dan Pengembangan Aparatur 1.237.550.000
051 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi, Data dan Pengembangan Aparatur 1 Layanan 1.237.550.000
003 Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan 1.153.850.000
051 Pengelolaan Layanan umum dan keuangan 1 Layanan 1.153.850.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 1.387.930.000
2732 Pengadaan sarana prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM 1.387.930.000
994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.287.930.000
006 Layanan Perkantoran Deputi Bidang Pengembangan SDM 1 Layanan 1.287.930.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Layanan 1.287.930.000
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4 Unit 100.000.000
005 Sarana dan Prasarana Internal Deputi Bidang Pengembangan SDM 4 Unit 100.000.000
051 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Unit -
052 Sarana dan Prasarana 4 Unit 100.000.000
III. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 23.790 Orang 121.297.000.000
2757 Pengembangan Kewirausahaan 10.600 Orang 46.049.407.000
001 Penumbuhan Wirausaha Melalui Pemasyarakatan Kewirausahaan 2.000 Orang 3.042.257.000
001 Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan 2.000 Orang 3.042.257.000
051 Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan 2.000 Orang 3.042.257.000
002 Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga 1.500 Orang 7.500.000.000
001 Peserta Pelatihan Technopreneur 1.500 Orang 7.500.000.000
051 Peserta Pelatihan Technopreneur 1.500 Orang 7.500.000.000
003 Pemberdayaan Kewirausahaan melaui Pelatihan Kewirausahaan 6.500 Orang 32.507.150.000
001 Peserta Pelatihan Kewirausahaan 6.500 Orang 32.507.150.000
051 Peserta Pelatihan Kewirausahaan 6.500 Orang 32.507.150.000
004 Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga 600 Orang 3.000.000.000
001 Peserta Kewirausahaan Sosial 600 Orang 3.000.000.000
051 Kewirausahaan Sosial 600 Orang 3.000.000.000
Pagu Anggaran (RKA FINAL)
Target
Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen
2760 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UKM 9.770 Orang 48.783.890.000
001 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 3.360 Orang 16.800.000.000
001 Peserta Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 3.360 Orang 16.800.000.000
051 Peserta Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 3.060 Orang 15.300.000.000
052 Peserta Pelatihan bagi Koperasi Pengelola Pasar Rakyat 300 Orang 1.500.000.000
002 Pelatihan Vocational 4.720 Orang 23.533.890.000
001 Peserta Pelatihan Vocational 4.720 Orang 23.533.890.000
051 Peserta Pelatihan Vocational 3.720 Orang 18.905.130.000
052 Peserta Pelatihan E-commerce 1.000 Orang 4.628.760.000
003 Pelatihan Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 1.690 Orang 8.450.000.000
001 Peserta Pelatihan Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 1.690 Orang 8.450.000.000
051 Peserta Pelatihan Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 1.690 Orang 8.450.000.000
2762 Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM berbasis Kompetensi 3.420 Orang 22.766.703.000
001 SKKNI yang dikembangkan 1 Dokumen 460.000.000
051 Pengembangan Kompetensi SDM KUMKM melalui SKKNI 1 Dokumen 460.000.000
002 SDM Koperasi dan UKM yang difasilitasi melalui SKKNI 2.400 Orang 17.206.703.000
051 Pengembangan SDM KUKM Melalui Pelatihan dan Uji Sertifikasi SKKNI 2.400 Orang 17.206.703.000
003 Peserta Pelatihan Pengelola LKM Berbasis Kompetensi 300 Orang 1.500.000.000
051 Pelatihan pengelola LKM berbasis kompetensi 300 Orang 1.500.000.000
004 Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Kompetensi 720 Orang 3.600.000.000
051 Pelatihan Manajemen SDM KUKM Berbasis Kompetensi 720 Orang 3.600.000.000
5673 Penelitian dan pengkajian kebijakan di bidang koperasi dan UMKM 9 Layanan 3.697.000.000
967 Layanan Penelitian dan Pengkajian 9 Layanan 3.697.000.000
001 Penelitian dan Pengkajian Koperasi 3 Layanan 1.232.500.000
051 Penelitian Strategis Bidang Koperasi 1 Layanan 738.850.000
052 Seminar Isu Strategis Bidang Koperasi 1 Layanan 285.130.000
053 Penelitian oleh Pejabat Fungsional Peneliti Bidang Koperasi 1 Layanan 208.520.000
002 Penelitian dan Pengkajian UMKM 3 Layanan 1.232.000.000
051 Penelitian Strategis Bidang UMKM 1 Layanan 738.425.000
052 Seminar Isu Strategis Bidang UMKM 1 Layanan 285.055.000
053 Penelitian oleh Pejabat Fungsional Peneliti Bidang UMKM 1 Layanan 208.520.000
003 Penelitian dan Pengkajian Sumber Daya 3 Layanan 1.232.500.000
051 Penelitian Strategis Bidang Sumber Daya Koperasi dan UMKM 1 Layanan 658.960.000
052 Sistem Pendukung Sumber Daya Penelitian 1 Layanan 336.590.000
053 Publikasi Hasil Penelitian 1 Layanan 236.950.000
V. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 4.714.385.000
5611 Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 4.714.385.000
001 Diklat SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 500 Orang 2.714.385.000
001 SDM KUKM yang mendapat Fasilitasi Magang 500 Orang 2.714.385.000
051 SDM KUKM yang mendapat Fasilitasi Magang 500 Orang 2.714.385.000
002 Fasilitasi Layanan Inkubasi untuk Usaha Mikro 4 Inkubator 2.000.000.000
001 Inkubator yang menerima Bantuan Untuk Fasilitasi Inkubasi bagi Usaha Mikro 4 Inkubator 2.000.000.000
051 Inkubator yang menerima Bantuan Untuk Fasilitasi Inkubasi bagi Usaha Mikro 4 Inkubator 2.000.000.000
130.949.315.000 JUMLAH
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan
UKM tahun 2020-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang merupakan
turunan dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 5/Per/M.KUKM/VII/2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2025 serta Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2025. Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan dalam rangka
menjalankan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2020-2025 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, serta akan evaluasi secara berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.
Kemudian, apabila diwaktu mendatang diperlukan adanya perubahan maka akan
dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
ARIF RAHMAN HAKIM